penerapan prinsip-prinsip administrasi keuangan …

JAPB : Volume 3 Nomor 1, 2020 168

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK

DILIHAT DARI ASPEK TRANSPARANSI DI KANTOR DESA PUDAK

SETEGAL KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Oleh:

Linda Yanti ; Rahmi Hayati)* ; Yuzan Noor)**

Email: [email protected] ; [email protected])*; [email protected])**

Departemen Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Komplek Station Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong

Telp.Fak.0526 – 2022484, Kode Pos 71571

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip-

Prinsip Administrasi Keuangan Publik Dilihat Dari Aspek Transparansi Di Kantor Desa

Pudak Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dengan indikator (1) Perencanaan,

(2) Pelaksanaan, (3) Pertanggungjawabanserta untuk mengetahui Faktor Penghambat

Prinsip Transparansi Administrasi Keuangan Publik di Kantor Desa Pudak Setegal

Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan

kualitatif.Penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana

peneliti adalah instrument kunci.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi keuangan desa di

desa pudak setegal kecamatan kelua kabupaten tabalong dapat disimpulkan cukup

diterapkan dengan persentasi 46,52%. Adapun faktor penghambat adalah kemampuan

sumber daya aparat (pendidikan, pengetahuan, pandangan dan wawasan) yang tidak

mencukupi, terbatasnya dana pada anggaran Desa dan kurang dsiplinnya penerima dana

pada proses pelaporan.

Kata Kunci :Penerapan Prinsip, Transparansi, Keuangan Desa.

mailto:[email protected]




APPLICATION OF PUBLIC FINANCIAL ADMINISTRATION

PRINCIPLES SEEN FROM TRANSPARENCY ASPECTS IN PUDAK

SITEGAL VILLAGE OFFICE IN KELUA SUB-DISTRICT, TABALONG

REGENCY

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the Application of the Principles of Public

Financial Administration Viewed from the Aspect of Transparency in the Pudak Setegal

Village Office, Kelua District, Tabalong Regency with indicators (1) Planning, (2)

Implementation, (3) Accountability and to find out the inhibiting factors of the Principle

of Administrative Transparency Public Finance at the Pudak Setegal Village Office,

Kelua sub-district, Tabalong Regency.

The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Research is

used to examine the condition of natural objects where the researcher is a key instrument.

The results of this study indicate that the principle of village financial transparency in the

Pudak Setegal Village, Kelua sub-district, Tabalong regency can be concluded to be

sufficiently applied with a percentage of 46.52%. The inhibiting factors are the ability of

apparatus resources (education, knowledge, views and insights) that are inadequate, the

limited funds in the Village budget and the lack of discipline of the recipient of funds in

the reporting process.

Keywords: Application of Principles, Transparency, Village Finance.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang

tidak dapat hidup dengan sendiri.

Manusia sebagai makhluk sosial yang

saling membutuhkan satu sama lain. Di

dalam kehidupannya manusia memiliki

keinginan untuk bersosialisasi dengan

sesamanya.Tidak ada satu orang pun

yang dapat hidup sendiri ataupun

menyendiri.

Kelompok manusia yang

bersifat terpadu dan menyatu sebagai

satu kesatuan masyarakat yang besar

berlangsung kebutuhan sebagai bangsa

guna menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam keadaan seperti itu negara

berfungsi sebagai suatu wadah atau

organisasi dan pemerintahan untuk

mengendalikan kerjasama.

Setiap badan pemerintahan

membentuk badan-badan perwakilannya

dan setiap badan perwakilan merupakan


juga sebuah organisasi yang kegiatannya

perlu dikendalikan. Kegiatan

pengendalian itu disebut

administrasi.Pengendalian yang

dilakukan di lingkungan badan-badan

pemerintahan disebut dengan

administrasi negara.Setiap kegiatan

pengendalian perlu diatur agar berjalan

tertib, lancar, efektif dan efisien.

Sebagai contoh pengaturan dalam hal

keuangan. Pengaturan tersebut

diperlukan pengaturan yang sebaik-

baiknya, untuk itu perlu manajemen

keuangan yang baik dan teliti.Dengan

manajemen keuangan tersebut maka

kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan

bisa dipenuhi dan bisa teratur.

Dalam otonomi daerah, setiap

daerah mempunyai wewenang untuk

mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan menurut asas otonomi

daerah dan tugas pembantuan.Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, desa diberikan kesempatan yang

besar untuk mengurus tata

pemerintahannya sendiri serta

pelaksanaan pembangunan untuk

meningkatkan kesejahteraan dan

kualitas hidup masyarakat desa.Selain

itu pemerintah desa diharapkan untuk

lebih mandiri dalam mengelola

pemerintahan.

Penerapan prinsip-prinsip

administrasi keuangan desa harus

dilakukan secara efektif. Efektif

pemerintahan desa yang dimaksud

adalah keseluruhan kemampuan

perangkat desa dalam menerapkan

prinsip-prinsip keuangan desa dalam

membiayai kegiatan-kegiatan bidang

pembangunan, pemerintaha, pelayanan

publik dan kegiatan sosial serta

kemasyrakatan lainnya yang didalamnya

terpeliharanya hubungan, sehingga

dalam aplikasinya organisasi tersebut

mampu mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Selain itu penerapan prinsip

transparansi administrasi keuangan desa

juga merupakan salah satu bahan untuk

usaha-usaha penelitian ilmiah dalam

mempelajari persoalan-persoalan

tertentu.Namun apabila kita melihat

kondisi penerapan prinsip-prinsip

administrasi keuangan desa kita

sekarang ini sangat memprihatinkan,

tidak saja dari segi pemeliharaan dan

keamanaan arsip-arsip maupun bukti

pengeluaran dan pemasukan keuangan

saja, tetapi juga sistem penyimpanannya,

sehingga mengkibatkan arsip-arsip sulit

ditemukan kembali apabila sewaktu-

waktu diperlukan.Dalam pengelolaan

keuangan desa yang baik, satuan kerja

harus memiliki sumber daya manusia

yang berkualitas, sering mengikuti

pendidikan dan pelatihan dan

mempunyai pengalaman di bidang

keuangan, sehingga mampu untuk

menerapkan sistem akuntansi.


Prinsip transparansi harus

diterapkan oleh setiap level

pemerintah.Transaparansi pemerintah

desa dalam mengungkapkan hal-hal

material secara berkala kepada pihak-

pihak yang memiliki kepentingan dalam

hal ini masyarakat luas, sehingga

memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapatkan informasi

tentang keuangan desa.Transparansi

menjamin akses kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan

desa.Penggunaan keuangan desa yang

sedianya bertujuan untuk pembangunan

desa, rawan terhadap tindakan

penyelewengan dan oleh pihak-pihak

tertentu.Inilah alasan mengapa

masyarakat harus melaksanakan

perannya sebagai pengawas langsung

dan memonitor jalannya pembangunan

desa.

Dalam penerapan prinsip

transparansi keuangan di desa pudak

setegal, dalam tahap perencanaan tidak

transparan seperti halnya dalam

pemerintahan tidak terbuka dalam rapat-

rapat, dalam perencanaannya masih

belum bisa tercapai dalam pelaksanaan

desa. Pada tahap pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa seperti

halnya pembangunan sebuah proyek

jalan tidak ada papan proyek yang

dipasang pada tempat proses

berlangsung sehingga masyarakat tidak

dapat mengetahui dan melihat papan

proyek tersebut. Pemerintah Desa pudak

setegal pun belum menerapkan prinsip

transparansi pada Tahap pelaporan dan

pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan desa, hal itu dibuktikan tidak

adanya baliho yang memuat rincian

informasi penggunaan dana desa dan

pengelolaan keuangan tidak tertata

dengan baik,

Peraturan memberikan landasan

bagi otonomi desa secara praktik, bukan

hanya sekedar normatif. Dengan adanya

pemberian kewenangan pengelolaan

keuangan desa (berdasarkan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa )

seharusnya desa semakin terbuka

(transparan) dan responsibel terhadap

proses pengelolaan keuangan. Dalam

ketentuan umum Nomor 113 Tahun

2014 juga disampaikan bahwa

pengelolaan keuangan desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi:

perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan

keuangan desa, sehingga dengan hak

otonom tersebut diharapkan desa dapat

mengelola keuangannya secara mandiri,

baik mengelola pendapatan dan sumber-

sumber pendapatan, juga mengelola

pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan latar belakang pada

masalah yang sudah dijelaskan, maka


peneliti tertarik untuk mengkaji dan

meneliti Penerapan Prinsip Administrasi

Keuangan Dilihat Dari Aspek

Transparansi Di Kantor Desa Pudak

Setegal Kecamatan Kelua Kabupaten

Tabalong.

Peneliti bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis Prinsip-

Prinsip Administrasi Keuangan Publik

Dilihat Dari Aspek Transparansi Di

Kantor Desa Pudak Setegal Kecamatan

Kelua Kabupaten Tabalong serta Untuk

mengetahui dan menjelaskan Faktor-

faktor yang menjadi penghambat

Prinsip-Prinsip Administrasi Keuangan

Publik Dilihat Dari Aspek Transparansi

Di Kantor Desa Pudak Setegal

Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

Manfaat dari penelitian ini

secara teoritis diharapkan dapat

Mendukung teori Henry Fayol dan

Stephen P. Robbins (2000:380) tentang

prinsip-prinsip administrasi keuangan

dilihat dari aspek transparansi.

Mendukung penelitian terdahulu Elsa

Dwi Wahyuni Dewanti (2015) dan

Mario Erik Elsela (2015) yang hasil

penelitiannya masih belum terarah

sehingga untuk menuju yang lebih baik

maksimal belum terlaksana. Dan

Sebagai bahan referensi dan informasi

bagi peneliti lain yang tertarik untuk

mengadakan penelitian selanjutnya

dengan tema yang sama.

Adapun manfaat secara praktis

diharapkan dapat menjadi bahan

masukan bagi Pemerintah Desa Pudak


Tabalong. Dan Bagi masyarakat dapat

menjadi bahan masukan atau sumbangan

pemikiran baik langsung maupun tidak

langsung mengenai Penerapan Prinsip-

Prinsip Administrasi Keuangan Publik

Dilihat Dari Aspek Transparansi di

Kantor Desa.

LANDASAN TEORI

Prinsip Transparansi

Tranparansi adalah memberikan

informasi informasi keuangan yang

terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketataannya pada peraturan perundang-

undangan (Standar Akuntasi Publik,

2005).

Menurut Mardismo (2009),

transparansi yaitu keterbukaan

pemerintah dalam memberikan

informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan sumberdaya publik kepada

pihak-pihak yang membutuhkan

informasi. Pemerintah berkewajiban

memberikan informasi keuangan dan

informasi lainnya yang akan digunakan


untuk pengambilan keputusan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi (Transparency)

Organisasi harus terbuka dengan

pekerjaannya, menyediakan informasi

berkaitan dengan rencana dan

aktivitasnya kepada para pemangku

kepentingan.Termasuk didalamnya

menyiapkan laporan keuangan yang

akurat, lengkap dan tepat waktu serta

dapat dengan mudah diakses oleh

pemangku kepentingan dan penerima

manfaat.Apabila organisasi tidak

transparan, hal ini mengindikasikan ada

sesuatu hal yang disembunyikan.(Henry

Fayol dan S. P. Robbins, 2000:380).

Transparansi adalah prinsip

yang menjamin akses atau kebebasan

bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, yakni informasi tentang

kebijakan proses pembuatan dan

pelaksanaan serta hasil yang telah

dicapai.Melalui transparansi

penyelenggaraan pemerintah,

masyarakat diberikan kesempatan untuk

mengetahui apa-apa yang terjadi dalam

pemerinatahan termasuk diantaranya

kebijakan yang akan atau telah diambil

oleh pemerintah dan implementasinya.

Adanya keterbukaan dalam

penyelenggaraan urusan publik akan

memudahkan pengawasan terhadap

jalannya pemerintahan. Transparansi

yang dilakukan oleh pemerintah akan

mendorong kinerja pemerintah bekerja

dengan baik dalam pelaksanaan

program-program pemerintah serta

dalam pengambilan keputusan publik

(Martha, 2014).

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi:

perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban dana desa yang

berpedoman pada Permendagri Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa :

a) Perencanaan

1. Sekretaris desa menyusun rancangan

peraturan desa tentang APBDesa

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

2. Sekretaris Desa menyampaikan

rancangan peraturan desa tentang

APBDesa kepada kepala desa.

3. Rancangan peraturan desa tentang

APBDesa disampaikan oleh kepala desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa

untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. Rancangan peraturan desa tentang

APBDesa disepakati bersama paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b) Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran

desa dalam rangka pelaksanaan

kewenangan desa dilaksanakan melalui

rekening kas desa.

2. Khusus bagi desa yang belum

memiliki pelayanan perbankan di


wilayahnya maka pengaturannya

ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran

desa harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah.

c) Penatausahaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh

bendahara desa.

2. Bendahara desa wajib melakukan

pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta melakukan tutup buku

setiap akhir bulan secara tertib.

3. Bendahara desa wajib

mempertanggungjawabkan uang melalui

laporan pertanggungjawaban.

4. Laporan pertanggungjawaban

disampaikan setiap bulan kepada kepala

desa dan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

d) Pelaporan

1. Kepala desa menyampaikan laporan

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

bupati/walikota berupa: laporan

semester pertama; dan laporan semester

akhir tahun.

2. Laporan semester pertama berupa

laporan realisasi APBDesa.

3. Laporan realisasi pelaksanaan

APBDesa disampaikan paling lambat

pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

4. Laporan semester akhir tahun

disampaikan paling lambat pada akhir

bulan Januari tahun berikutnya.

e) Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada

bupati/walikota setiap akhir tahun

anggaran.


realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri

dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan.


realisasi pelaksanaan APBDesa

ditetapkan dengan peraturan desa.

4. Peraturan desa tentang laporan

pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa dilampiri: format

laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa tahun anggaran

berkenaan; format laporan kekayaan

milik desa per 31 desember tahun

anggaran berkenaan; dan format laporan

program pemerintah dan pemerintah

daerah yang masuk ke desa.

Pemerintahan Desa

Desa, atau udik, menurut

definisi universal, adalah sebuah

aglomerasi permukiman di area

perdesaan. Di Kalimantan Selatan

Kepala Desa dapat disebut dengan nama

lain misalnya, Pambakal. Sejak

diberlakukannya otonomi daerah Istilah

desa dapat disebut dengan nama lain

adalah kampung. Begitu pula segala

istilah dan institusi di desa dapat disebut


dengan nama lain sesuai dengan

karakteristik adat istiadat desa tersebut.

Berdasarkan Keputusan

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab

V tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa menyebutkan

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa

atau yang disebut dengan nama lain dan

yang dibantu oleh perangkat Desa atau

yang disebut dengan nama lain.

Mengingat aparatur pemerintahan dan

pelaksana pembangunan di tingkat desa,

maka pemerintah senantiasa melakukan

penyempurnaan dan penertiban

pemerintah desa agar terwujud suatu

aparatur yang bersih dan berwibawa seta

memiliki kemampuan dan keterampilan

dalam melaksanakan

tugasnya.Bersamaan dengan itu, adanya

perhatian, pengamatan dan

kekikutsertaan masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa

terutama dalam pelaksanaan

administrasi pemerintahan desa.

Faktor Penghambat Administrasi

Keuangan Desa

Pemberdayaan masyarakat di

berbagai bidang tidak terlepas dari

berbagai hambatan yang

menyertainya.Hambatan yang sering

muncul adalah sulitnya untuk

mensinergiskan berbagai pemberdayaan

itu dalam suatu program yang terpadu.

Dengan memusatkan pada satu dimensi,

pengembangan akan mengabaikan

kekayaan dan kompleksitas kehidupan

manusia dan pengalaman masyarakat.

Tidak ada alasan untuk mengatakan

bahwa berbagai tindakan untuk

memberdayakan masyarakat tidak bisa

disinergiskan.

Meskipun telaahan mengenai

program pemberdayaan banyak

mengemukakan kelemahan-kelemahan

yang terjadi dalam pelaksanaan program

dan ketidakberhasilan kelompok sasaran

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Faktor-faktor penghambat administrasi

keuangan menurut Mahmudi (2007) :

1. Kemampuan sumberdaya aparat

2. Terbatasnya dana

3. Kurang disiplinnya penerima dana

pada proses pelaporan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 51

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa

Prinsip-prinsip Administrasi Keuangan dilihat dari

aspek Transparansi (Henry Fayol dan S. P. Robbins,

2000:380) :

1. Terbuka dengan pekerjaanya

2. Menyediakan informasi mengenai rencana &

aktivitasnya

3. Menyiapkan laporan keuangan (akurat, lengkap,

tepat waktu serta mudah diakses)

UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa


METODE PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini

adalah menggunakan pendekatan

kualitatif dengan tipe deskriptif yang

menekankan fenomena-fenomena yang

diambil dari langkah-langkah

pengumpulan data baik lewat angket

ataupun dokumentasi.

Menurut Muhammad Ali, untuk

memecahkan dan menjawab

permasalahan yang sedang dihadapi

pada situasi sekarang dilakukan dengan

menempuh langkah-langkah

pengumpulan data, klarifikasi dan

membuat kesimpulan tentang suatu

keadaan secara objektif dalam suatu

diskriptif situasi. (Muhammad Ali,

1982: 120 ).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini

adalah di kantor desa pudak setegal

kecamatan kelua kabupaten tabalong.

Dan Sampel dalam penelitian ini

berjumlah 32 orang yang terdiri Aparat

Desa 6 orang, Ketua LPM 1 orang,

Ketua RT 5 orang dan masyarakat di

Desa Pudak Setegal 20 orang.

Sumber data

Sumber data diperoleh dari data

primer dan data sekunder.Data Primer

merupakan sumber data yang diperoleh

secara langsung melalui beberapa

sumbernya atau narasumber melalui

wawancara terhadap informan yang

langsung berhubungan dengan

penelitian.

Sedangkan data sekunder

merupakan sumber data yang diperoleh

melalui media perantara atau secara

tidak langsung dari objek atau subjek

penelitian yang berupa buku-buku,

majalah ilmiah, kondisi desa, struktur

organisasi, visi dan misi, program

pemberdayaan serta fasilitas desa.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan dilakukan

dengan angket (kuesioner) dan

dokumentasi. Angket merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya.

Sedangkan dokumentasi studi yang

digunakan untuk memperoleh data

sekunder berupa peraturan perundang-

Indikator penerapan :

(Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa )

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Di Kantor Desa Pudak Setegal

Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sesuai dengan

Prinsip Transparansi.

Faktor penghambat

administrasi keuangan

(Mahmudi, 2007) :

1. Kemampuan

sumberdaya aparat

2. Terbatasnya dana

3. Kurang disiplinnya

penerima dana pada

proses laporan.


undangan, laporan-laporan, catatan serta

dokumen-dokumen yang relevan dengan

masalah yang diteliti.

Teknik Analisa Data

Persentase data digunakan untuk

melihat perbandingan besar kecilnya

frekuensi jawaban dalam angket yang

dihitung dalam jumlah persentase karena

jumlah jawaban pada setiap angket

berbeda. Sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Muhammad Ali

(1998: 184) bahwa rumus untuk

menghitung persentase adalah:

P = 𝒇

𝒏 x 100%

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi Data

N = Jumlah Responden

Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini

dilakukan di kantor desa pudak setegal

kecaamatan kelua kabupaten tabalong.

Lokasi ini dipilih karena peneliti ingin

mendeskripsikan, mengetahui atau

melihat secara langsung penerapan

prinsip-prinsip administrasi keuangan di

Kantor Desa Pudak Setegak Kecamatan

Kelua Kabupaten Tabalong.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil temuan peneliti yang

diperoleh dalam penelitian dan

pembahasan terhadap variable yang

digunakan dalam penelitian tentang

Penerapan Prinsip-Prinsip Administrasi

Keuangan Publik Dilihat Dari Aspek

Transparansi Di Kantor Desa Pudak


Tabalong yang terdiri dari tiga indikator

penerapan yaitu :

1. Terbuka dengan pekerjaannya terdiri

dari 3 pertanyaan yang meliputi :

a. Perencanaan, Dari hasil analisis

peneliti, dapat disimpulkan

bahwa Penerapan Prinsip-

Prinsip Administrasi Keuangan

Publik Dilihat Dari Aspek

Transparansi dan dari segi

keterbukaan dapat dikategorikan

cukup diterapkan (43,75%).

b. Pelaksanaan, Dari hasil analisis





Transparansi dan dari segi bukti

yang lengkap dan sah dapat

dikategorikan tidak diterapkan

(37,5%).

c. Pertanggungjawaban, Dari hasil

analisis peneliti, dapat

disimpulkan bahwa Penerapan

Prinsip-Prinsip Administrasi

Keuangan Publik Dilihat Dari

Aspek Transparansi dan dari


segi dipublikasikan dan lengkap

pelaporannya dapat

dikategorikan cukup diterapkan

(43,75%).

2. Menyediakan informasi mengenai

rencana dan aktivitasnya terdiri dari

3 pertanyaan yang meliputi :







keterbukaan pemerintah desa

mengenai dokumen-dokumen

dan rapat-rapat dapat

dikategorikan cukup diterapkan

(53,12%).







sarana dan prasarana yang

tersedia untuk menyediakan

informasi mengenai rencana dan

aktivitasnya dapat dikategorikan

Cukup Diterapkan (50%).


analisis tersebut, dapat





segi sesuai dengan prosedurnya

dapat dikategorikan Sangat

Diterapkan (96,87%).

3. Menyiapkan laporan keuangan

terdiri dari 3 pertanyaan yang

meliputi :


tersebut, dapat disimpulkan





laporan dan catatan keuangan

dapat dikategorikan Sangat

Diterapkan (84, 37%).







kelengkapan dan keakuratannya

dapat dikategorikan Cukup

Diterapkan (43,75%).


analisis peneliti, dapat





segi akurat, lengkap, tepat

waktu serta mudah diakses oleh

masyarakat dapat dikategorikan

Tidak Diterapkan (34,37%).


Dari hasil analisis peneliti

tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Penerapan Prinsip-Prinsip Administrasi

Keuangan Publik Dilihat Dari Aspek

Transparansi di Kantor Desa Pudak


Tabalong dapat dikategorikan Cukup

Diterapkan dengan persentase 46,52%.

Faktor-Faktor Penghambat

1. Kemampuan Sumber Daya Aparat,

Dari hasil analisis peneliti dapat

disimpulkan bahwa faktor-faktor

penghambat administrasi keuangan

publik dan dari segi kemampuan

sumber daya aparat dapat

dikategorikan belum baik (37,5%).

2. Terbatasnya Dana, Dari hasil

analisis peneliti dapat disimpulkan

bahwa faktor-faktor penghambat

administrasi keuangan publik dan

dari segi terbatasnya dana dapat

dikategorikan belum baik (34,37%).

3. Kurang Disiplinnya Penerima Dana

Pada Proses Pelaporan, Dari hasil

analisis tersebut dapat disimpulkan

bahwa faktor-faktor penghambat

administrasi keuangan publik dan

dari segi kurang disiplinnya

penerima dana dapat dikategorikan

belum baik (37,5%).

KESIMPULAN

Penerapan Prinsip-Prinsip

Administrasi Keuangan Publik Dilihat

Dari Aspek Transparansi di Desa Pudak


Tabalong Cukup Diterapkan karena ini

dapat terlihat dari hasil rekapitulasi hasil

angket yang menunjukkan 46,52%.

Adanya faktor penghambat adalah: (1)

kemampuan sumber daya aparat yang

tidak mecukupi, (2) terbatasnya dana

serta (3) kurang disiplinnya penerima

dana dalam proses pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad. (1998) .Strategi

Penelitian Pendidikan. Jakarta:

Angkasa

Badudu J.S dan Zain, Sutan

Mohammad.(1996). Kamus Umum

Bahasa Indonesia.Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan.

Drs. Malayu S.P Hasibuan, 2016.

Manajemen Sumber Daya

Manusia. Bumi Aksara

Drs. Ulber Silalahi, M.A. 2005. Studi

Tentang Ilmu Administrasi

Negara, Konsep, Teori dan

Dimensi. Sinar Baru Algensido Fayol, Henry. 2000. Manajemen Public

Relations. Jakarta: PT Elex Media.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Keuangan

(SAK).Jakarta: Salemba Empat

Kenneth C. Laudon. Jane P. Laudon. 2007. Sistem Informasi

Manajemen

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja

Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Ridwan S. Sundjaja dan Inge

Barlian,2003, Manajemen Keuangan Satu, Edisi Keempat,

Prenhallindo, Jakarta.


Sugiyono, 2013, Metodelogi Penelitian

Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Mario Erik Elsela, Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Surabaya 2015,

melakukan penelitian tentang Pengelola Keuangan Desa Di

Desa Doko.

Elsa Dwi Wahyuni Dewanti 2015, melakukan penelitian tentang

Menejemen Pengelolaan

Keuangan Desa Di Desa Boring

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

Anonim 2017, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 113

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong

Nomor 51 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Agus. 2018. Sejarah Desa Pudak

Setegal. Diunduh Dihttp://agusbadai.blogspot.com

/?m=0 tanggal 8 Juli 2019.

http://agusbadai.blogspot.com/?m=0

http://agusbadai.blogspot.com/?m=0

penerapan prinsip-prinsip administrasi keuangan …

Documents