penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran … · 2020. 2. 6. · d....

1

PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN

SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN PADA

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Oleh

SULASTRI

NIM 1057 3053 3215

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2019

ii

PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI

ALAT PENGENDALIAN ANGGARAN PADA DINAS

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

SKRIPSI

Oleh

SULASTRI

NIM 105730533215

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2020

iii

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Almarhum Ayahanda Sulaiman dan Ibunda

Hadasia serta kakak dan adik-adik saya tercinta, yang telah memberikan

semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan

skripsi ini, karena tiada do’a yang paling khusyu’ selain do’a dari kedua

orangtua serta saudara dan sepupu saya yang selalu memberi motivasi dan

semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus

dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam

menyelesaikan karya ilmiah ini.

3. Para sahabat –sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi

semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

MOTTO HIDUP

“Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya-tanya kemana Allah,

cukup ingat bahwa seorang guru selalu diam saat ujian berjalan”.

viii

ABSTRAK

SULASTRI.2019. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Sebagai Alat Pengendalian Anggaran Pada Pemerintahan Daerah (Studi

Kasus Dinas PU Kab Enrekang). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh

Andi Arman and Amir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran pada

pemerintahan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif. Metode pengumpulan data

menggunakan analisis metode wawancara .Hasil penelitian menunjukkan

bahwa pada Dinas PU Kab. Enrekang tidak memisahkan biaya terkendali dan

tidak terkendali, dan pada tahun 2019 laporan akuntansi

pertanggungjawaban pada Dinas PU Kab. Enrekang sudah memadai dan

penyusunannya sudah sesuai dengan asas-asas yang berlaku. Dari hasil

wawancara sudah menunjukkan bahwa penerapan akuntansi

pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran pada pemeintahan

Dinas PU sudah efektif dan memadai.

Kata kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian

Anggaran

ix

ABSTRACT

SULASTRI.2019. The application of accountability accounting as a

budget control tool in local government (case study of the Publik Works

Office). Thesis of the accounting study program of the Faculty of Economics

and Business, Muhammadiyah Makassar, guided by Andi Arman and Amir.

This study aims to find out how the application of accountability

accounting as budget control tool in local government. This research is a

qualitative study using qualitatif descriptive analisysis methods. Data

collection method analysis. The results showed that the Enrekang District

Public Works Departement did not separate the conrolled and uncontrolled

costs and in 2019 the accountability accounting report for the Enrekang

District Public Works Department was adequate and the compilation was in

accordance with the applicable principles. The results of the interviews have

shown that the application of accountability accounting as a budget control

tool in the government department of Public Works is effective and adequate.

Keywords: Responsibility accounting as a budget control tool.

x

KATA PENGANTAR

Assalamu‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Allah SWT, Segala Puji dan

Syukur Penulis Haturkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan

anugrah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Proposal

Penelitian yang berjudul “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat

Pengendalian Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang.

Penulisan Proposal Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

dan guna memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa Proposal Penelitian

ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan

demi kesempurnaan Proposal Penelitian ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan Proposal Penelitian ini, penulis telah

banyak menerima masukan, bimbingan, dan dukungan dari setiap pihak baik

bantuan dari segi moral maupun dari segi materil kepada penulis. Dalam

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi


xi

4. Bapak Muh. Amir. SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing I dan Bapak Andi

Arman, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II terima kasih atas bimbingan

dan nasehat-nasehatnya selama dalam pemeriksaan Proposal Penelitian ini.

5. Segenap Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar, Khususnya dosen-dosen Jurusan Akuntansi, yang telah mendidik

dan mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan

6. Buat seluruh teman-teman kelas AK 15. E dan seluruh mahasiswa angkatan

2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

7. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan tak pernah berhenti

mendoakan agar diberi kemudahan dan keberhasilan kepada penulis

8. Sahabat-sahabatku sekalian di makassar yang banyak memberikan

dukungannya selama ini

9. Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan motivasi dan dukungannya

selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

semoga Allah SWT menerima dan membalas amal perbuatan baik dari semua pihak

yang telah mambantu dan berpartisipasi dalam penulisan Proposal Penelitian ini dan

semoga Proposal Penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa Proposal Penelitian ini belum begitu sempurna,

oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dalam menyempurnakan dan

memperbaiki Proposal Penelitian ini untuk bertujuan kedepan. Semoga Proposal

xii

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita

semua. Aamiin…

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khaerat

Makassar, 31 April 2019

Penulis

xiii

DAFTAR ISI

SAMPUL ............................................................................................................. i

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..................................................... iii

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ iv

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... v

SURAT PERNYATAAN ...................................................................................... vi

ABSTRAK INDONESIA ..................................................................................... vii

ABSTRAK ........................................................................................................... viii

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL . ............................................................................................ xvi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................ 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 7

A. Akuntansi ........................................................................................... 7

1. Pengertian Akuntansi .................................................................... 7

xiv

2. Tujuan Akuntansi .......................................................................... 8

3. Fungsi Akuntansi .......................................................................... 9

4. Manfaat Akuntansi ........................................................................ 9

B. Pertanggungjawaban ........................................................................ 10

1. Pengertian Pertanggungjawaban ................................................ 10

C. Akuntansi Pertanggungjawaban ....................................................... 11

1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban .............................. 11

2. Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban ................................... 12

3. Konsep Dasar Akuntansi Pertanggungjawaban ........................ 13

4. System Akuntansi Petanggungjawaban .................................... 13

5. Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban .......................... 14

6. Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban ................................. 15

7. Laporan Akuntansi Pertanggungjawaban .................................. 15

D. Pusat Pertanggungjawaban .............................................................. 15

1. Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban ..................................... 16

2. Pusat Petanggungjawaban Biaya ............................................... 16

a. Anggaran Pemerintah ........................................................... 16

b. Penilaian Kinerja .................................................................. 18

1) Konsep Penilian Kinerja ................................................. 18

2) Indikator Penilaian Kinerja .............................................. 18

3) Manfaat Penilaian Kinerja Nonfinansial .......................... 18

4) Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Nonfinansial 19

E. Penelitian Terdahulu ......................................................................... 21

xv

F. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 23

G. Proses Akuntansi Pertanggungjawaban........................................... 25

BAB III METODE PENELITIAN ......................................................................... 26

H. Jenis Penelitian ................................................................................. 26

I. Lokasi Dan Waktu Penelitian ............................................................ 26

J. Defenisi Operasional Variabel ......................................................... 26

K. Jenis Dan Sumber Data ................................................................... 28

L. Metode Pengumpulan Data ............................................................. 29

M. Teknik Analisis Data.......................................................................... 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) ................. 33

1. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten

Enrekang .................................................................................... 33

2. Visi Dan Misi Dinas PU Kabupaten Enrekang............................ 34

3. Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pu Kabuapten

Enekang .................................................................................... 35

4. Job Deskription ........................................................................... 36

5. Rencana Strategis ....................................................................... 60

6. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang 63

B. Hasil Penelitian ................................................................................ 67

1. Indikator dan orientasi ................................................................. 67

C. Analisis Data Proses Pertanggungjawaban .................................... 68

1. Struktur Organisasi .................................................................... 68

xvi

2. Akuntansi pertanggungjawaban ................................................. 69

3. Syarat-syarat ............................................................................... 69

a. Anggaran ........................................................................... 69

b. Pemisahan Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali ........... 70

c. Laporan Pertanggungjawaban ............................................ 74

d. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban ................... 75

1) Idetntifikasi pusat pertanggungjawaban ...................... 75

2) Standar pengukuran kinerja ......................................... 77

3) Penetapan ukuran kinerja ............................................ 77

4) Kinerja manajer diukur dengan membandingkan

anggaran dan realisasi ................................................. 79

5) Penghargaan dan hukuman ....................................... 80

D. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Sebagai Alat

Pengendalian Biaya ......................................................................... 80

E. Pembahasan .................................................................................... 82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 87

F. Kesimpulan ......................................................................................... 87

G. Saran ................................................................................................. 87

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 89

LAMPIRAN

xvii

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu ……………………………………………...... 24

Table 4.1 Indikator Wawancara ……………………………………………. 67

Table 4.2 Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali ………………………. 71

Table 4.3 Laporan pertanggungjawaban anggaran dan realisasi dinas

PU kabupaten enrekang tahun 2019…………………………… 74

xviii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir …………………………………………………. 24

Gambar 2.2 Proses Pertanggungjawaban …………………………………. 25

Gambar 4.1 Struktur Organisasi……………………………………………. 35

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka

wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah

menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut

mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan

kinerjanya kepada publik (Soimah, 2015). Organsasi sektor publik yang

seiring dihubungkan dengan pemerintah yang bertanggungjawab untuk

melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai

bidang kehidupan. Pemerintah merupakan entitas publik yang harus

mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan.

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif

dan transparan (Hariyanto,2012).

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten dengan

perekonomian yang pesat. Sektor perhubungan dibentuk dengan harapan

dapat memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai pembangunan

sebagai bagian dari kebutuhan kritikal masyarakat dalam bentuk

pengendalian biaya sarana dan prasarana transportasi umum dan

komunikasi. Kondisi pertanggungjawaban pada kabupaten enrekang cukup

kompleks. Sering terjadi penyimpangan antara anggaran dan realisasi biaya.

Penyebabnya, belum disusun jenjang pertanggungjawaban dari jenjang

terendah ke jenjang tertinggi pada tiap fungsinya. Belum dipisahkan format

biaya produksi terkendali dan tidak terkendali. Akibatnya penentuan

2

anggaran kas dan bagian kas yang seharusnya bertanggungjawab atas

penyimpangan mengalami kesulitan. Oleh karena itu perlu diterapkan

akuntansi pertanggungjawaban. Akibat dari kondisi di atas telah sering terjadi

demo dikabupaten enrekang. Terutama bagian PU Kabupaten enrekng yang

masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang

pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah

agar dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Terkait pertanggung jawaban pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah

disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam menerapkan pertanggungjawaban pada kantor Pemerintah

daerah Kabupaten Enrekang manajemen puncak memberikan peran bagi

para kepala dalam merencanakan pencapaian sasaran organisasi yang

kemudian dibuat dalam suatu anggaran. Untuk dapat melaksanakan rencana

tersebut, manajemen puncak mengalokasikan sumber daya yang diukur

dalam satuan uang. Pusat biaya melaporkan secara berjenjang menurut

organisasi hasil pelaksanaan rencana pencapaian sasaran organisasi yang

merupakan perannya dalam mencapai tujuan utama kantor Pemerintah

daerah Kabupaten Enrekang. Proses perencanaan pencapaian sasaran

pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan oleh manajemen yang

3

bertanggungjawab.Pada umumnya menggunakan istilah akuntansi pertanggu

ngjawaban. Untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara

baik, harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan

akuntansi pertanggungjawaban.

Bentuk pertanggungjawaban biaya yang menjadi tanggungjawabnya

dalam tingkatan manajemen biasanya dibentuk pusat pertanggungjawaban.

Setiap pusat pertanggungjawaban diberi wewenang untuk menyusun

anggaran biaya yang disetujui oleh kepala puncak pada periode masing-

masing pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban,

laporan ini harus menjelaskan pelaksanaan penggunaan anggaran dan

realisasinya serta penyimpangan sistem akuntansi pertanggungjawaban dan

dapat diambil tindakan perbaikan. Dengan demikian dalam konsep akuntansi

pertanggungjawaban perilaku dan tindakan harus mendapat perhatian dari

manajemen agar proses pengendalian khususnya pada biaya operasi dapat

berjalan dengan efektif.

Pengendalian pada umumnya bertujuan untuk memeriksa efektivitas

penyelesaian rencana dalam kantor dan juga mengoreksi adanya

penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian apabila terdapat kelemahan

dan kekurangan dalam rencana kebijakan dapat diatasi dengan cepat dan

tepat. Pengendalian dapat dilakukan salah satunya dengan cara

melimpahkan wewenang ke dalam suatu departemen. Kinerja departemen

akan dinilai berdasarkan pelimpahan wewenang dan tugas ke dalam

departemen atau devisi yang masing-masing memiliki suatu kendal terhadap

wewenang tersebut.

4

Proses perencanaan pancapaian sasaran pelaksanaan dan pelaporan

hasil pelaksanaan oleh manajemen yang bertanggunjawab, pada umumnya

menggunakan istilah akuntansi pertanggungjawaban. Untuk bisa menerapka

akuntansi pertanggungjawaban secara baik, harus dipenuhi beberapa hal

yang merupakan syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Setiap

pusat pertanggungjawaban diberi wewenang untuk menyusun anggaran

biaya yang disetujui oleh kepala puncak pada periode tertentu masing-

masing pusat pertanggungjawaban membuat laporan pertanggungjawaban.

Laporan ini harus menjelaskan pelaksanaan penggunaan anggaran dan

realisasinya serta penyimpangan system akuntansi pertanggungjawaban

sehingga segera dapat menelusuri secara cepat pusat pertanggungjawaban

dan dapat diambil tindakan perbaikan.

Dengan demikian dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban

perilaku dan tindakan harus mendapat perhatian dari manajemen agar

proses pengendalian khususnya pada anggaran-anggaran atau biaya operasi

dapat berjalan dengan efektif. Pengendalian pada umumnya bertujuan untuk

memeriksa efektivitas penyelesaian rencana dalam kantor dan juga

mengoreksi adanya penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian apabila

terdapat kelemahan dan kekurangan dalam rencana kebijakan dapat diatasi

dengan cepat dan tepat.

Pada kantor pemerintah daerah seperti Dinas Pendapatan,

Pengelolaan dan Aset daerah kabupaten Enrekang merupakan instansi

pemerintah yang bergerak di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan semakin

berkembangnya pendapatan menimbulkan permasalahan yang komplek.

5

Salah satu kesulitan yang di alami pimpinan adalah dalam hal pengawasan

dan pengendalian anggaran-anggaran atau biaya yang terjadi. Kesulitan

dalam hal pengawasan dan pengendalian anggaran timbul karena pimpinan

tidak dapat secara langsung mengikuti jalannya operasional tersebut secara

keseluruhan, sedangkan transaksi semakin banyak dan bermacam-macam.

Dan selain itu pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang sudah terjadi demo

pada tiap tiap kantor pemerintahan salah satu contohnya pada kantor Bupati.

Akibat dari permasalahan yang dihadapi oleh Daerah Kabupaten

Enrekang diharuskan melakukan peningkatan pengelolaan keorganisasian,

yaitu pembenahan struktur organiasi yang diwujudkan dengan pendelegasian

wewenang, tugas, tanggungjawab, kepada pusat pertanggungjawaban yang

dilakukan melalui anggaran. Dengan melalui anggaran pusat

pertanggungjawaban akan dapat dikendalikan dan juga dapat dijadikan

koreksi terhadap tujuan kantor pemerintah daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat pentingnya akuntansi

pertanggungjawaban dan pengendalian anggaran-anggaran atau biaya

dalam suatu kantor atau perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai, “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Sebagai Pengendalian Anggaran Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten

Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akuntansi

pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai alat pengendalian anggaran

pada Pemerintahan daerah kabupaten enrekang (studi kasus Dinas PU) ?

6

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana

penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam hubungannya sebagai alat

pengendalian anggaran dalam satu periode akuntansi dengan yang

dianggarkan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang ( studi

kasus Dinas PU ).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Mahasiswa

Memperoleh ilmu pengetahuan baik teori maupun praktek khususnya

dibidang analisis sektor publik tentang akuntansi pertanggungjawaban

pada pemerintahan.

a. Memperoleh pengalaman tentang suasana dunia kerja yang

sesungguhnya.

b. Memperoleh kesempatan untuk menganalisis permasalahan yang asa

dalam suatu kantor atau instansi tersebut.

2. Manfaat bagi instansi.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama

dalam hal pertanggungjawaban dan pengendalian anggaran yang baik

dalam kantor atau instansi.

3. Bagi akademik

Dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran ekonomi khusunya

tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian

kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor,

otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi

sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga

pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan

menginterprestasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga

dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan

suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para

manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti

pemegang saham, kreditur, atau pemilik (kieso, 2016).

Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pemeriksaan

dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan yang terjadi

dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap hasilnya

(Mulyadi, 2014).

Akuntansi adalah dimana suatu system atau sebuah teknik

sebagai pengukur serta mengelola transaksi keuangan serta dapat

memberikan hasil dari pengelolaan tersebut kedalam bentuk informasi

terhadap berbagai pihak intern dan ekstern perusahaan. Yang dimaksud

pihak ekstern adalah investor, kreditur pemerintah, serikat buruh dan

lainnya (Suparwoto L (1990:2).

8

Dari pengertian akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka

dapat disimpulkan bahwa defenisi akuntansi secara umum adalah suatu

proses yang direvisi, mengklasifikasi, meringkas,mengolah, dan

menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berkaitan dengan

keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan

dengan mudah untuk mencari apapun sesuai temuan lainnya.

2. Tujuan akuntansi

a. Tujuan akuntansi secara umum :

1) Memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva

maupun passive perusahaan.

2) Menyediakan informasi mengenai perusahaan yang dapat

membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan

perusahaan.

3) Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai

sumber ekonomi perusahaan, baik itu asset, hutang, serta.

4) Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk

membantu pengguna laporan tersebut.

b. Tujuan Akuntansi secara khusus

Secara khusus, tujuan akuntasi adalah untuk menyediakan

informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil

usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau Generally Accepted

Accounting Principles (GAAP).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan tujuan akuntansi

secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi

9

terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam

sebuah bisnis.

3. Fungsi Akuntansi

Adapun beberapa fungsi akuntansi sebagai berikut :

a. Recording Report

Recording report atau merekam catatan transaksi secara sistematis

dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi.

b. Melindungi property dan asset

Untuk menghitung jumlah penyusutan asset sebenarnya dengan

menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk asset tertentu.

c. Mengkomunikasikan hasil

Untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semu

pihak yang tertarik pada bisnis tertentu.

d. Meeting legal

Di perlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk

mengajukan berbagai pernyataan, seperti pengembalian penjualan

pajak, pengembalian pendapatan pajak, dan lain sebagainnya.

e. Mengklasifikasikan

Sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data

yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan

dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri.

4. Manfaat akuntansi

Adapun manfaat akuntansi sebagai berikut :

a. Memberikan informasi keuangan sebagai dasar membuat keputusan

manajerial.

10

b. Memberikan informasi/ laporan kepasa pihak eksternal.

c. Sebagai alat control dan pengendali keuangan

d. Sebagai alat evaluasi perusahaan.

e. Menjadi dasar dalam mengalokasikan sumber daya.

B. Pertanggungjawaban

1. Pengertian pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut

orang lain sekaligus berupa hal yang melahirka kewajiban hukum orang

lan untuk member pertanggungjawaban ( Titik Triwulan, 2014).

Menurut Sugeng Istanto (2013) mendefenisikan pertanggungjawa

ban Negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang

merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk

memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Menurut Carl Horber (2011) menjelaskan pertanggungjawaban

adalah orang yang terlibat dalam organisasi-organiasi seperti ini adalah

mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendir dan

orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai

ganti tanggung jawab.

Dari pernyataan diatas dapat dikemukakan bahwa defenisi

pertanggung jawaban secara umum adalah keadaan wajib menanggung

segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa

Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab,

menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan

menanggung akibatnya.

11

C. Akuntansi Pertanggungjawaban

1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban (Garison, 2016),

adalah suatu sistem akuntansi dimana manajer dibebani pendapatan dan

biaya yang menjadi tanggungjawab kendalinya. Manajer

bertanggungjawab atas selisih antara anggaran dan realisai. Dapat

disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban timbul dari delegasi

wewenang pada setiap departemen dalam suatu organisasi. Laporan

pertanggungjawaban sebagai dasar menilai kinerja pusat

pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas organisasi. Akuntansi

pertanggungjawabn merupakan suatu sistem akuntansi disusun

sedemikian berdasarkan pengumpulan data, pelaporan biaya, serta

penghasilan yang diperoleh.

Mulyadi (2014) menegaskan manfaat informasi akuntansi

pertanggungjawaban berupa informasi dimasa lalu adalah :

a. penilaian kinerja manajer pusat akuntansi pertanggungjawaban.

Dalam proses penyusunan anggaran, setiap manajer diberi tugas

mencapai sebagian sasaran perusahaan dan memungkinkan

pelaksanaan tugas mengalokasikan berbagai sumber daya yang

diukur dalam satuan uang,

b. memotivasi manajer, setiap orang akan memiliki motivasi untuk

berusaha jika ia memiliki nilai penghargaan yang diterima berkaitan

dengan tinggi atau jika berkenyakinan bahwa suatu kinerja akan diberi

penghargaan yang diterima berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai

penghargaan.

12

2. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan aset,

pendapatan dan/atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang

bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu.

Informasi ini dapat berupa informasi historis yang berupa aset,

pendapatan dan/atau biaya masa lalu, dan dapat pula berupa informasi

masa yang akan datang. Informasi pertanggungjawaban yang berupa

informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan

anggaran. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang

berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai (Mulyadi, 2016) :

a. Penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban

b. Pemotivasi manajer

3. Konsep Dasar Akuntansi Peratanggungjawaban

Menurut Matz (2015) konsep dasar mengenai syarat membentuk

dan mempertahankan sistem akuntansi pertanggujawaban: a) titik awal

dari sistem akuntansi pertanggungjawaban ada pada setiap tingkatan

dalam suatu organisasi. Tujuannya menetapkan anggaran tiap

departemen. Setiap orang yang diserahi tanggungjawab haruslah

mempertanggujawabkan biaya tiap departemen. Konsep ini

menunjukkan perlunya klasifikasi biaya terkendali dan tak terkendali.

Umumya biaya dibebankan secara langsung ke departemen kecuali

biaya tetap sebagai biaya terkendali oleh manajer departemen, b) setiap

anggran harus nyata menunjukkan biaya terkendali. Daftar rekening

harus disesuaikan agar dapat mencatat biaya terkendali atau

dipertanggungjawabkan dalam wewenangnya.

13

4. Sistem akuntansi pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai sistem

pengumpulan biaya untuk kepentingan pengendalian biaya dengan

menggolongkan, mencatat, meringkas biaya dalam hubungannya dengan

tingkat manajemen yang bertanggungjawab.

Supriyono (2011), akuntansi pertanggungjawaban digunakan

dengan baik jika terdapat kondisi :

a. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab pembuat keputusan harus

ditentukan dengan baik melalui stuktur organsasi.

b. Manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan dalam penetuan

tujuan yang digunakan mengukur prestasinya.

c. Manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha mencapai

tujuan yang ditentukan untuk pusat pertanggungjawaban.

d. Manajer pusat pertanggungjawaban bertanggungjawab terhadap

yang dikendalikannya.

e. Hanya biaya, pendapatan, laba, investasi, yang dikendalikan manajer

pusat pertanggungjawaban dimasukkan ke dalam laporan prestasi.

f. Laporan prestasi sebagai umpan balik manajer pusat

pertanggungjawaban harus disajikan tepat waktu.

g. Laporan prestasi harus menjelaskan selisih, koreksi dan tindak lanjut

sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip pengecualian.

h. Harus ditentukan prestasi manajemen terhadap struktur balas jasa

dalam perusahaan.

i. Teknik akuntansi pertanggungjawaban hanya mengukur salah satu

prestasi manajer pusat pertanggungjawaban (prestasi keuangan).

14

Selain sisi prestasi keuangan, prestasi manajer dapat dilihat dari

tingkat kepuasan, moral, dan sebagainya.

5. Syarat -syarat akuntansi pertanggungjawaban

System Akuntansi pertanggungjawaban ada 5 syarat yaitu

(Mulyadi, 2008) :

a. Struktur organisasi yang menerapkan secara tegas tugas wewenang

dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen.

b. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen.

c. Penggolongan biay sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya biaya

oleh manajemen tertentu dalam operasi.

d. Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitan

dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban.

e. System pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab

(responsibility reporting).

6. Informasi akuntansi pertanggungjawaban

Informasi akuntansi pertanggungiawaban merupakan informasi

biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang

bertanggungjawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Dalam

penyusunan anggaran, tiap manager dalam organisasi merencanakan

biaya dan pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya di bawah

koordinasi manajemen puncak.

7. Laporan Akuntansi Pertanggungjawaban

Tujuan dari mengembangkan laporan pusat pertanggungjawaban

adalah untuk (Ikhsan, 2009):

15

1. Mengijinkan manajemen puncak untuk mendelegasikan

tanggungjawaban dan otoritas terhadap kepala departemen

sehingga mereka dapat mencapai tujuan operasi departemen.

2. Menyediakan manajemen puncak dengan informasi (umumnya

terhadap dasar akuntansi) untuk mengukur kinerja dari setiap

departemen dalam pencapaian tujuan operasi. Dengan praktek

akuntansi pertanggungjawaban organisasi tunggal, departemen

dapat diidentifikasi sebagai pusat biaya, pusat pendapatan, pusat

laba dan pusat investasi.

D. Pusat Pertanggungjawaban

Untuk meningkatkan efisien manajerial operasional, secara struktur

perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Unit-unit itu sering

disebut sebagai pusat pengambilan keputusan atau pusat tanggungjawab

(responsibility center). Pusat pertanggungjawaban dapat didefenisikan

sebagai suatu unit organisasi (sub unit ) yang dikepalai oleh seorang manajer

(responsibility manajer) yang prestasinya atau kinerjanya diukur dengan

wewenang dan tanggungjawab tertentu.

Hongren dan foster (2008:233) menyatakan bahwa pusat

pertanggungjawaban adalah bagian, segmen, atau sub unit dari

organisasinya yang manajernya bertanggungjawab atas sekumpulan aktivitas

tertentu. Dengan pusat pertanggungjawaban maka akan tercipta kondisi

dimana rencana yang disusun oleh manajemen dapat terealisir dan mampu

mendorong setiap pelaku organisasi untuk bekerja dengan benar dan

bertanggungjawab. System ini tidak hanya sekedar menghendaki bahwa

organisasi dapat mencapai tujuannya dengan biaya yang efesien,

16

mengarahkan biaya sesuai dengan rencana akan tetapi sekaligus dapat

digunakan untuk mengukur prestasi kerja setiap pusat pertanggungjawaban.

1. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban

Garison (1997:67), menyebutkan bahwa ada empat jenis

akuntansi pertanggungjawaban yaitu:

a) Pusat Pendapatan (Revenue Center)

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang

keluarannya dapat diukur dengan satuan moneter, sedangkan

masukannya tidak.

b) Pusat Biaya (Cost Center)

Pusat biaya adalah bentuk segmen terkecil dari aktivitas atau pusat

pertanggungjawaban yang hanya bertanggungjawab dalam

mengendalikan biaya-biaya yang terjadi didalamnya tanpa

menghubungkan dengan nilai uang dari keluaran yang dihasilkan.

c) Pusat Laba (Profit Center)

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban dimana baik masukan

(biaya yang dikonsumsi) maupun keluarannya (pendapatan yang

berhasil dicapai) dapat diukur dengan satuan moneter.

d) Pusat Investasi (Investment Center)

Pusat Investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang paling

luas, karenanya manajer berwenang dalam mengendalikan

pendapatan dan biayanya, baik biaya operasi maupun biaya yang

timbul sehubungan dengan usaha memperoleh sumber daya dan

menentukan barang modal yang akan dibeli.

17

2. Pusat Pertanggungjawaban Biaya

Pusat biaya adalah pusat dimana seluruh input diukur dalam

bentuk jumlah uang namun tidak diukur dalam jumlah yang sama. Dalam

pusat biaya seorang manajer diserahi tanggungjawab untuk

mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil

keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Kemampuan

dalam mengendalikan biaya sesuai rencana merupakan ukuran kinerja

manajer pusat biaya. Pusat pertanggungjawaban biaya dapat dibagi

menjadi 2 golongan, yaitu :

a) Pusat biaya teknik

b) Pusat biaya kebijakan

3. Anggaran Pemerintah

Dokumen pemerintah yang menyajikan data penerimaan dan

pengeluaran pemerintah untuk tahun financial tertentu yang seringkali

diluluskan oleh legislatur, diterima oleh presiden dan disajikan oleh

menteri keuangan. Dokumen ini sangat penting memperhitungkan

penerimaan dan pengeluaranyang telah diantisipasi untuk tahun financial

yang sedang berjalan.

Adapun tipe-tipe angaran pemerintah :

a. Anggaran seimbang yaitu peerimaan dan pengeluaran pemerintah

adalah sama.

b. Anggaran surplus yaitu saat penerimaan yang telah diantisipasi

ternyata melebihi pengeluaran.

c. Anggaran deficit yaitu saat pengeluaran yang telah diantisipasi

ternyata lebih besar daripada penerimaan.

18

4. Penilaian kinerja

Proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan

dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang

ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan

public.

a. Konsep penilaian kinerja

Mulyadi dan Setiawan (2001:628) mengungkapkan bahwa

penilaian kinerja berdasarkan pada aktivitas dan proses yang

sedang diselenggarakan. Dan merupakan dasar yang melandasi

usaha untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba.

b. Indikator Penilaian Kinerja

Dwiyanto (2006:50-51) menyatakan Indikator yang digunakan

dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1) Produktifitas, bahwa produktifitas tidak hanya mengukur tingkat

efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Dan pada

umumnya dipahami sebagai pengukur antara input dan output.

2) Kualitas layanan, maksudnya bahwa kualitas dari pelayanan

yang diberikan sangat penting untuk dipertahankan. kualitas

layanan yang memuaskan pelanggan itu yang harus

dipertahankan dan dikembangkan sehingga menghasilkan

layanan yang maksimal.

3) Responsivitas, bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan

untuk mengenali kebutuhan pelanggan, menyusun agenda dan

prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program

19

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi

pelanggan.

4) Akuntanbilitas, menyangkut seberapa besar kebijakan dan

kegiatan birokrasi tunduk kepada manajer atas yang telah dipilih

dari manajer pusat,dimana para manajer tersebut dengan

sendirinya akan memprioritaskan kepentingan pelanggan di

setiap aktivitas perusahaan dan memberikan dorongan moral

untuk setiap manajer yang ada.

c. Manfaat Penilaian Kinerja Nonfinansial

Behn (2003:75) mengatakan bahwa manfaat penilaian kinerja

yaitu:

1) Untuk mengevaluasi; untuk mengevaluasi seberapa baik suatu

organisasi berkinerja.

2) Untuk mengendalikan; manajer memiliki kebutuhan untuk

memastikan bahwa bawahan mereka telah melakukan

pekerjaan mereka secara benar.

3) Untuk menganggarkan; adalah perangkat mentah untuk

meningkatkan kinerja. Kinerja yang buruk tidak selalu berubah

menjadi baik ketika dilakukan pemotongan anggaran sebagai

tindakan disipliner.

4) Untuk memotivasi ; para karyawan perlu diberikan target yang

signifikan untuk mereka raih dan lalu menggunakan ukuran

kinerja termasuk target antara untuk memfokuskan energi para

karyawan dan memberikan perasaan telah mencapai sesuatu.

20

5) Untuk merayakan; perayaan merupakan aktivitas yang

mengekpresikan pengakuan atas keberhasilan prestasi kinerja

yang telah dicapai.

6) Untuk bisa belajar ; pembelajaran merupakan suatu hal yang

dibutuhkan oleh organisasi untuk bisa terus berkembang.

7) Untuk mengembangkan organisasi harus belajar tentang apa-

apa yang harus dilakukan secara berbeda untuk memperbaiki

kinerja.

d. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Nonfinansial

Anthony dan Govindarajan (2005: 179), Implementasi dari

suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan empat langkah umum:

1) Mendefinisikan strategi, strategi yang akan dilakukan dapat

membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan

operasional.

2) Mendefiniskan ukuran dari strategi, untuk mengembangkan

ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan.

3) Mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen, dalam

hal ini, manajemen haruslah di integrasikan baik dengan struktur

formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik

sumber daya manusia.

4) Meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala, ketika sistem

manajemen dijalankan, manajemen tersebut harus ditinjau

secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior.

21

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah dilakukan oleh beberapa

peneliti. Tabel dibawah merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu,

antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Nama

Peneliti

Judul Peneliti Metode Hasil Penelitian

1 Mei

Anjarwati

(2012)

Pengaruh Kejelasan

Sasaran Anggaran,

Pengendalian

Akuntansi Dan

Sistem Pelaporan

Terhadap

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Kualitatif Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengindikasi bahwa sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah .

2 Natalia

Caroline

Mengko

(2013)

Penerapan akuntansi

pertanggungjawaban

untuk penilaian

kinerja nonfinansial

kantor wilayah V1

PT.Pegadaian (

Persero) Manado

Kualitatif Hasil penelitian yaitu

penerapan kinerja

nonfinansial di

perusahaan secara

keseluruhan sudah

efektif, walaupun sering

kali mengalami

penurunan kinerja

manajer. Tetapi

perusahaan melakukan

usaha perbaikan pada

bulan atau tahun

berikutnya, sesuai

dengan kebijakan yang

ditetapkan.

3 Victorina Z.Tirayoh

Penerapan akuntansi

pertanggungjawaban

Kualitatif Hasil penelitian

menunjukkan

22

(2014) dalam penelitian

kinerja pusat

pendapatan pada

PT. Asean Motor

Internasional

Cabang Manado

penerapan akuntansi

pertanggungjawaban

dalam penelitian kinerja

pusat pendapatan yang

diterapkan PT. Asean

Motor Internasional

Cabang Manado belum

berjalan dengan baik.

Dalam penerapan

akuntansi

pertanggungjawaban,

manajer sebaiknya

melakukan tindakan

koreksi terhadap

penyimpangan yang

tidak menguntungkan

dan PT.Asean Motor

Internasional sebaiknya

menerapkan sistem

reward dan punishment

yang baik terhadap

pusat

pertanggungjawaban.

4 Andre

Mandak

(2015)

Penerapan

Akuntansi

Pertanggugjawaban

Dengan Anggaran

Sebagai

Pengendalian Biaya

Dinas Perhubungan

Manado

Kualitatif Penerapan akuntansi

pertanggungjawaban

dengan anggaran

sebagai alat

pengendalian biaya

untuk menilai kinerja

pusat biaya yang

diterapkan Dinas

perhubungan belum

berjalan dengan baik.

Meskipun adanya

reward, dan

punishment untuk para

manajer pusat

pertanggungjawaban

namun dalam

peyusunan anggaran

tidak adanya pemisah

biaya terkendali dan

biaya tidak terkendali

sehingga realisasi

23

biaya pada dinas

perhubungn belum

efisien

5 Nur wahyuning sulistyowati (2017)

Analisis Akuntansi

Pertanggungjawaban

Dengan Anggaran

Sebagai Alat

Pengendalian Untuk

Kinerja Pada

Kudsrimulyo Madiun

Kualitatif Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

akuntansi

pertanggungawaban

yang ada sudah baik

dengan adanya struktur

organisasi yang jelas

dan pengalokasian

tanggungjawab yang

tepat, serta

menunjukkan

perbaikan antara

realisasi dan anggaran.

Dalam penyusunan

anggaran belum

dilakukan pemisahan

biaya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala

atau objek permasalahan kita. Kerangka berpikir ini disusun dengan

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau

terkait. Kerangka piker ini merupakan argumentasi kita dalam merumuskan

suatu hipotesis.

Dinas PU ( Pekerjaan Umum ) adalah suatu instansi atau kantor

peemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan

perusahaan dengan berbagai tugas. Oleh karena itu Dinas PU menerapakan

pengendalian biaya sebagai strategis dan menjadkan sebagai sumber

efesiensi untuk meningkatkan suatu kantor. Dengan adanya pengendalian

24

biaya suatu instansi bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan yang baik

sehingga suatu kantor atau instansi bisa dikatakan maju atau berkembang .

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

Dinas PU Kab. Enrekang

Akuntansi

Pertanggungjawaban

Hasil

Pengendalian Anggaran

25

G. Proses Akuntasi Pertanggungjawaban

Gambar 2.2

Proses pertanggungjawaban

Akuntansi

pertanggungjawaban

Syarat-syarat :

1. Struktur organisasi

2. Anggaran

3. Pemisahan biaya

terkendali dan tidak

terkendali

4. Laporan

pertanggung

jawaban

Karakteristik :

1. Identifikasi pusat

pertanggungjawaba

n

2. Truktur pengukuran

kinerja

3. Kinerja manajer

diukur dengan

membandingkan

anggaran dan

realisasi

4. Penghargaan dan

hukuman

26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2009) penelitian deskriptif

merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini

dari suatu populasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif

deskriptif.

Penelitian ini dilakukan secara mendalam terhadap Kantor

Pemerintahan Kabupaten Enrekang. Data yang diperoleh mengenai laporan

akuntansi pertanggungjawaban dalam satu tahun terakhir yaitu tahun 2018.

Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan

menganalisis sesuai dengan teori yang sudah ada dan selanjutnya diberikan

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek dan lokasi penelitian dilakukan di “ Kantor Pemerintah Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang dimulai dari bulan Juni sampai Juli

selama 2 bulan.

C. Defenisi Operasional Variabel

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut atau sifat,

atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

27

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini hanya

terdapat satu variabel yaitu akuntansi pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun

sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan

pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam

organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau sekelompok orang

yang bertanggungjawaban atas penyimpangan biaya dan atau pendapatan

yang dianggarkan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah:

1. Adanya identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mengidentifikasi pusat

pertanggungjawaban sebagai unit organisasi. Tanggungjawab dibatasi

dalam satuan keuangan.

2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban menghendaki ditetapkannya biaya

standar sebagai dasar untuk menyusun anggaran.

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan

anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh

manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang

ditetapkan dalam anggaran.

4. Pemberian penghargaan dan hukuman

28

Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memacu para

manajer dalam mengelola biaya untuk mencapai target biaya yang

dicantumkan dalam anggaran.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kuantitatif merupakan data non angka atau data yang tidak

dapat diukur dalam skala numeric dan berupa penjelasan dalam bentuk

kalimat. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa wawancara atau Tanya

jawab terhadap objek penelitian.

2. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang berasal dari sumber pertama yang

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan yang

diteliti. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini

subjek (orang) secara individual atau kelompok hasil observsi

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil

pengujian. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berasal

dari opini subjek yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau

29

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan

dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder, berupa

data yang dikumpulkan melalui catatan dan dokumen resmi

perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat

perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.

E. Metode pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

Untuk membekali diri akan teori akuntansi pertanggungjawaban, kondisi-

kondisi yang dibutuhkan sebagai syarat dapat diterapkannya sistem ini

pada perusahaan, serta teori-teori lain yang dapat membantu penulis

dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca

literatur-literatur tentang sistem akuntansi pertanggungjawaban.

b. Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh

pewawancara kepada responden, kemudian jawaban-jawaban responden

dicatat / direkam.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah

berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.

Dokumentansi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

30

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan

data dan informasi tentang akuntansi pertanggungjawaban, anggaran dan

penilaian kinerja berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi,

mempelajari dan mengkaji data dan informasi dari awal tentang Akuntansi

pertanggungjawaban, anggaran dan penilaian kinerja, menguraikan

akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengedalian

biaya untuk peinilaian kinerja, sesuai dengan pustaka yang ada, menarik

kesimpulan kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

Dasar pertanggungjawaban akuntansi pada kantor pemerintahan

kabupaten enrekang menggunakan Peraturan Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Derah (APBD) sesuai apa yang disebut kan dalam peraturan pemerintah

No. 39 Tahun 2007 mengambil langkah srategis yaitu :

1. Reorientasi prioritas dan reorientasi Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD).

2. Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin

anggaran.

3. Pengetahuan serta perbaikan mekanisme penyusunan Anggaran Dan

Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori

yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus. Dalam

analisis ini penulis melakukan pemahaman akan kondisi-kondisi yang ada

31

dalam perusahaan, kemudian melakukan analisis perbedaan-perbedaan

yang terjadi, dan menentukan apakah perbedaan-perbedaan itu

menyangkut hal-hal yang mendasar, dari analisis ini dapat disimpulkan

tentang efisiensi penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, serta

memberikan saran-saran yang tepat mengenai penerapannya di masa

yang akan datang. Untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban,

maka kondisi-kondisi yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan

teori-teori yang ada. Suatu penerapan akuntansi pertanggungjawaban

dapat dikatakan memadai jika telah memenuhi syarat dan karakteristik

akuntansi pertanggungjawaban.

32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU)

1. Sejarah singkat kantor dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten

Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di

provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini berjarak sekitar 230 dari

kota Makassar dan memiliki luas wilayah 1.786.01 km persegi.

Sehubungan dengan ditetapkannya PERDA nomor 4, 5, 6, dan 7 tahun

2000 pada tanggal 20 Agustus 2002 tentang pembentukan 4 kecamatan

devinitif. Peraturan Daerah nomor 5 dan 6 tahun 3006 tentang

pembentukan 2 kecamatan sehingga pada saat ini Kabupaten Enrekang

telah memiliki 12 kecamatan yang devenitif dan terdiri dari 112 desa dan

7 kelurahan,

Kantor dinas pekerjaan umum (PU) Kabupaten Enrekang adalah

satuan kerja perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Enrekang yang

merupakan satuan kerja pengelolaan pekerjaan umum Kabupaten

Enrekang. Dinas pekerjaan umum Kabupaten Enrekang adalah bagian

dari salah satu instansi / unit kerja dari pemerintahan Kabupaten

Enrekang dan merupakan unsure staf yang dipimpin oleh seorang kepala

dinas eselom II/a yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab

kepada bupati. Berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2004,

tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kabupaten Enrekang

yang nantinya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan bupati.

2. Visi dan Misi PU Kabupaten Enrekang

a. Visi

Terwujudnya pelayanan dan penyediaan infrastuktur bidang

pekerjaan umum menuju Enrekang maju, aman dan sejahtera.

b. Misi

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur dalam upaya

meningkatkan pelayanan public bidang pekerjaan umum.

2. Menyelenggarakan pembangunan infrastuktur sumber daya air

secara optimal.

33

3. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan, dan pengendalian

ruang yang berkualitas dan implementatif serta mewujudkan

integrasi penataan ruang wilayah.

4. Mendorong sumber daya manusia aparatur yang kompeten

akuntabel, tranaran, dan inovatif.

34

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pada kantor dinas Pekerjaan umum (PU) Kab. Enrekang.

a. Struktur Organisasi

35

b. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Dinas Pekerjaan Umum

1. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

a) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan dinas.

2) Penyusunan rencana strategik dinas

3) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Pekerjaan umum

4) Pembinaan, pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dinas

5) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas.

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

b) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1) Menyiapkan dan mengajukan rencana strategik dan program

kerja dinas yang sesuai dengan visi misi daerah.

2) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program

kerja dinas sesuai bidang tugasnya.

36

3) Menyelenggarakan rencana strategik dan program kerja

dinas .

4) Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan , pembangunan

/pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya

air.

5) Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air

kabupaten enrekang.

6) Menyelenggarakan perizinan atas penyediaan, peruntukan,

penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah

sungai, izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan

pengusahaan air tanah.

7) Menyelenggarakan pengaturan jalan kabupaten meliputi :

Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/

desa dan jalan kota, penyusunan pedoman operasional

penyelenggaraan jalan, penetapan status jalan

kabupaten/desa dan jalan kota.

8) Menyelenggarakan program pembangunan sarana dan

prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang

menengah kabupaten dengan mengacu kepada RPJP dan

RPJPM nasional dan provinsi.

9) Menyelenggarakan pengelolaan peremajaan perbaikan

permukiman kumuh nelayan dengan rusunawa.

37

10) Menyelenggarakan pembangunan dan pengusahaan jalan

kabupaten meliputi : pembiayaan pembangunan jalan

kabupaten/desa dan jalan kota, penganggaran pengadaan

lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/ desa

dan jalan kota, pengoperasian dan pemeliharaan jalan

kabupaten/desa dan jalan kota.

11) Membina dan mengembangkan karir pegawai serta

pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya

maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Daerah.

12) Mengarahkan pelaksanaan program kerja dinas.

13) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengembangan karier.

14) Membina pelaksanaan Program waskat di lingkungan Dinas.

15) Memberi saran dan Pertimbangan Teknis kepada atasan.

16) Membina pelaksanaan tugas-tugas unit Pelaksana Teknis

Dinas.

17) Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja di lingkungan

Dinas.

18) Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan mempunyai tugas

38

membantu kepala dinas menyiapkan bahan dalam rangka

penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan

kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup dinas

Pekerjaan Umum.

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris mempunyai fungsi:

1) Menyusun kebijakan teknis administrasi kepegawaian

,keuangan, perencanaan,pelaporan dan urusan rumah tangga

Dinas,serta menyelenggarakan kebijakan administrasi umum.

2) Melakukan pembinaa, pengkoordinasian, pengendalian

,pengawasan dan pemberdayaan serta evaluasi program dan

kegiatan pada semua bidang dan lingkup sekretariat dinas.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimkasud pada ayat (2)

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai sebagai berikut :

1) Mempelajari paraturan perundang – undangan dan ketentuan

lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Merencanakan operasional pengelolaan administrasi umum,

kepegawaian, perencanaan,pelaporan dan keuangan lingkup

sekretariat dinas.

3) Mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana

penanganan tugas – tugas ke PU-an pada semua bidang,

39

termasuk urusan perencanaan ,kepegawaian , umum,keuangan

dalam lingkup Dinas.

4) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada bidang –

bidang dan sekretariat dalam di lingkungan Dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas dinas.

5) Melakukan monitoring, evaluasi,pelaporan kegiatan pada semua

bdiang dalam rangka kelancaran tugas-tugas ke PU-an.

6) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya

Manusia/ SDM semua Staf Dinas.

7) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbnagan

dalam pengembangan Karier.

8) Menginventarisasi permasalahan pada sekretariat dan semua

bidang dan mencari solusi pemecahannya.

9) Menyiapkan dan menyusun bahan laporan akuntabilitas Kinerja

( LAKIP ) dinas.

10) Memberikan saran pertimbangan teknis administrasi kepada

pimpinan .

11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

3. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

40

Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan,

pengendalian data, pembinaan evaluasi program / kegiatan dinas.


Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

1) pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian.

2) pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian.

3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup Sub bagian.

4) pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup

sub bagian.

b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Kepala Sub Bagian perencanaan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja sub

bagian Perencanaan dan Pelaporan.

2) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf.

3) Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya.

4) Menyusun rencana perjalanan dinas.

5) Mengendalikan rencana tahunan.

6) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas

meliputi pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan; dan

Pemeliharaan Kendaraan Operasional.

7) Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

41

8) Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan

menurut ketentuan yang berlaku.

9) Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan

dinas.

10) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan

penyajian data statistik serta informasi Dinas.

11) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas.

12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas.

13) Melaksanakan Penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas.

14) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA / DPA

Dinas.

15) Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan

program dan kegiatan.

16) Mengevaluasi hasil program kerja.

17) Membuat laporan hasil kegiatan.

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan

urusan Penata Usahaan Administrasi Keuangan serta merumuskan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, melakukan

42

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub

Bagian serta membuat laporan secara berkala.


Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1) pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian.



program dan kegiatan dalam lingkup Sub bagian.


sub bagian.

5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

6) Membuat rencana operasionalisasi program kerja Sub bagian

Keuangan.

7) Membuat daftar usulan kegiatan.

8) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.

9) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan

penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

10) Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku

kas umum.

11) Melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas.

43

12) Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan tugas pembantu

pemegang kas.

13) Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan

SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan

kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah yang

ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan

bupati.

14) Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas

kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan

pengguna anggaran.

15) Melaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan

menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas

penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan

laporan bulanan.

16) Mengevaluasi hasil Program kerja;Membuat Laporan hasil

kegiatan.

17) Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan

serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

44


Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi

sebagai berikut:

1) pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bagian.


3) pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan

pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam lingkup

sub bagian.


sub bagian.


(2), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai

uraian tugas sebagai berikut.

1) merencanakan kegiatan dan program sub bagian umum dan

kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang –

undangan sebagai pedoman kerja.

2) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang –

undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan bahan – bahan

lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum

dan kepegawaian.

3) mengumpulkan, mengolah data dan informasi,menginventaris

asi permasalahan serta melaksanakan pemecahan

45

permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan

umum dan kepegawaian

4) memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan,

perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/

pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler.

5) melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang

kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi, dan

sarana/prasarana kantor.

6) Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan

dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan

lainnya.

7) memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi,

kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian

penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan

pemberhentian/pensiun, serta spendidikan dan pelatihan

pegawai.

8) melaksanakan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkup Dinas.

9) menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan

dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi,

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan

penghapusannya.

46

10) membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian.

11) mengevaluasi pelaksanaan tugas – tugas Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian.

12) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian kepada Sekretaris.

13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

6. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pembinaan

pengendalian,pengembangan serta menyusun program kerja dan

pelaksanaan tugas pembnagunan,peningkatan serta pemeliharaan

prasarana dan sarana Jalan dan Jembatan daerah guna

meningkatkan dan mepertahankan layanan jaringan jalan dalam

mendukung kelancaran arus transportasi barang/jasa,membuka

sentra-sentra produksi dan kawasan potensial yang masih terisolasi

serta meningkatkan aksesibilitas wilayah kabupaten Enrekang.

a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1) Penyusunan kebijakan teknis bidang.

2) Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan

jembatan.

47

3) Melakukan kajian pengembangan sistem jaringan jalan dan

jembatan dalam mendukung arus pergerakan barang dan jasa

antar wilayah.penyusunan kebijakan teknis bidang.

4) penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan dan

peningkatan jalan dan jembatan.


program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.

6) penyelenggaraanevaluasi program dan kegiatan kepala seksi

dalam lingkup bidang.


(2) Kepala Bidang Bina Marga uraian tugas sebagai berikut:

1) Mempelajari paraturan perundang – undangan dan ketentuan

lainnya menyangkut Jalan dan Jembatan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Menyusun program dan rencana pembangunan,peningkatan

dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalan dan jembatan

daerah serta menyiapkan rencana teknis guna mendukung

implementasi pelaksanaan tugas di lapangan.

3) Melaksanakan program pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana

yang ada.

4) Bekerja sama dengan Bidang Bina Teknik/Bina Program

dalam mengumpulkan dan menyusun data base sistem

48

jaringan jalan kabupaten/desa,untuk kebutuhan evaluasi,

monitoring serta sebagai bahan untuk menyusun program

pembnagunan,peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan

jalan dan jembatan termasuk pengembangan fungsi,status

jalan dan sistem jaringan jalan dan jembatan. Menyiapkan dan

menyusun bahan laporan akuntabilitas Kinerja Dinas ( Lakip );

5) Mengintventarisasi permasyalahan pada Bidang Bina Marga

dan menacari solusi pemecahannya.


7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh

pimpinan.

7. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air Alam dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

membina dan mengkoordinir Kepala. Kepala Seksi dilingkup Bidang

Pengembangan Sumber Daya Air, serta Menyelenggarakan

pembinaan dan pengembangan teknik, konservasi dan

Pengembangan Sumber Daya Air.

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), KepalaBidang Pengembangan Sumber Daya Air, mempunyai

fungsi:

1) Penyusunan program dan kegiatan bidang.

2) pelaksanaan program dan kegiatan bidang;

49


program dan kegiatan dalam lingkup seksi bidang; dan


seksi.


(2), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan

lainnya untuk menunjang pelancaran pelaksanaan tugas.

2) Menyusun rencana program Bidang Pengembangan Sumber

Daya Air serta kebijaksanaan pengembangan sarana dan

prasarana pengairan, pengelolaan, pemanfaatan dan

pengendalian wilayah sungai.

3) melakukan Studi kelayakan terhadap kemungkinan

pengembangan potensi Sumber daya Air daerah.

4) Mengembangkan, meningkatkan prasarana dan sarana

pengairan serta pemeliharaan dan eksploitasi sistem jaringan

irigasi yang ada.

5) Melakukan Inventarisasi data mengenai jumlah dan kapasitas

pengairan daerah yang ada termasuk sungai dan rawa.

6) Melakukan pemantuan, studi kelayakan tentang potensi,

kondisi dan perilaku daerah aliran sungai (DAS), guna

pemanfaatkan atau pengendalian terhadap bahaya banjir,

50

erosi, pendangkalan (sedimentasi) dasar sungai ataupun

pemanfaatan sebagai sumber air baku untuk air minum.

7) Menyiapkan dan menyusun bahan laporan akuntabilitas

Kinerja Dinas (LAKIP).

8) Menginventarisasi permasalahan pada bidang

Pengembangan Sumber Daya Air dan mencari solusi

pemecahan masalahnya.

9) Malaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.


pimpinan.

8. Seksi Pengembangan Prasana Pengairandipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang Pengembangan

Prasana Pengairan.


Kepala Seksi Pengembangan Prasana Pengairan mempunyai

fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi.

2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi.


program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan


seksi.

51


(2) Kepala Seksi Pengembangan Prasana Pengairan mempunyai

uraian tugas sebagai berikut:


lainnya yang berhubungan dengan pengembangan sumber

daya air untuk menunjang pelaksanaan tugas.

2) Menyusun program dan rencana tahunan kegiatan

pembangunan dan pengembangan prasarana pengairan.

3) Mengumpulkan dan menyusun data base sistem jaringan

pengairan, kondisi dan potensi pengembangan sungai untuk

pemanfaatan multi purpose (serba guna) sesuai kebutuhan

pembangunan daerah.

4) Mengumpulkan data, bahan penyusunan standar, pedoman,

manual, dan petunjuk teknis perencanaan termasuk

pendanaan untuk pengembangan prasarana pengairan

daerah yang berkelanjutan (sustainable development).

5) Melakukan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap

pelaksanaan pembangunan dan Pengembangan prasarana

pengairan.

6) Melakukan evaluasi, pengawasan dan pemantauan

pemanfaatan prasarana pengairan.

52

7) Menyusun data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan lingkup Seksi Pengembangan prasarana

pengairan.

8) Melakukan pembinaan terhadap Perkumpulan Petani Pemakai

Air (P3A).

9) Menginventarisasi permasalahan pada seksi pengembangan

prasarana pengairan serta mencari solusi pemecahannya.

10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang

Pengembangan Sumber Daya Air.


kepala Bidang.

9. Seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengairan dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

a. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana

Pengairan mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi;

2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi;


program dan kegiatan dalam lingkup seksi; dan

53


seksi.

b. Dalam menjalan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana

Pengairan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:


lainnya menyangkut Rehabiltasi/pemeliharaan prasarana

pengairan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Menyiapkan, dan memberikan petunjuk teknis operasional

tugas-tugas pada staff seksi rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana pengairan.

3) Mengumpulkan data, bahan penyusunan pedoman,

standar,norma, panduan, manual, dan petunjuk teknis

penyusunan program, perencanaan, pengoperasian

pengawasan, rehabilitasi/pemeliharaan prasarana pengairan.

4) Melakukan pendataan, inventarisasi dna dokumentasi

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

pengairan.

5) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan dalam

penyelenggaraan kegiatan rehabiltasi/pemeliharaan prasarana

pengairan.

54

6) Melakukan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan

terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup seksi

rehabiltasipemeliharaan prasarana pengairan.

7) Menginventarisasi permasalahan pada seksi

rehabiltasi/pemeliharaan prasarana pengairan serta mencari

solusi pemecahannya.

8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.


atasan.

10. Bidang Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam membina dan mengkoordinir

Kepala Kepala Seksi dilingkup Bidang Peralatan, serta

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan teknik,

konservasi dan usaha Peralatan.

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), KepalaBidang Peralatan, mempunyai fungsi:

1) Penyusunan program dan kegiatan bidang.

2) pelaksanaan program dan kegiatan bidang.


program dan kegiatan dalam lingkup seksi bidang.


seksi.

55


(2), Kepala Bidang Peralatan, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

1) Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penyusunan Tata

Laksana Peralatan dan Perbengkelan.

2) Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pengendalian Peralatan

dan Perbengkelan.

3) Penyelenggaraan dan Pengembangan Peralatan dan

Pemeliharaannya.


lainnya yang terkait dengan tatalaksana peralatan dan

perbengkelan.

5) Menyusun program kerja dan rancangan kegiatan tata

laksanaperalatan perbengkelan dan penyimpanan peralatan;

6) Menyusun program pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan

serta penyimpanan asset daerah berupa peralatan berat agar

dapat berfungsi secara maksimal.

7) Menyusun rencana pemanfaatan dan penggunaan serta

penyimpanan peralatan berat guna kelancaran pelaksanaan

pembangunan fisik di lapangan.

8) Menyusun Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui

penggunaan dan pemanfaatan asset daerah berupa alat

berat, dumptruck oleh mitra kerja.

56

9) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis pemanfaatan dan

pengoperasian peralatan dan perbengkelan serta

pemeliharaan/penyimpanan kepada seluruh stafbidang

peralatan dan perbengkelan.

10) Melakukan pelatihan khusus kepada tenaga operator

peralatan berat, teknis perbengkelan dan

penyimpanan/perawatan peralatan.

11) Melakukan kajian dan perencanaan terhadap kebutuhan akan

peralatan dan perbengkelan dengan mempertimbangkan

kondisi keuangan daerah.

12) Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

tatalaksana peralatan dan perbengkelan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

13) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

(LAKIP) dinas.

14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan

15) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

11. Seksi Seksi Pemeliharaan Peralatan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan

pembinaan dan bimbingan Teknis di Bidang Pemeliharaan Peralatan:

a. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala seksi Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan kegiatan seksi.

57

2) pelaksanaan program dan kegiatan seksi.


program dan kegiatan dalam lingkup seksi.


seksi.

b. Dalam menjalan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:


lainnya yang terkait dengan standar operasional prosedur

pemeliharaan peralatan

2) Membuat program dan rencana kerja seksi pemeliharaan

peralatan.

3) Menyiapkan petunjuk teknis operasional pelaksnaan tugas-

tugas pemeliharaan peralatan.

4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepada staf

seksi pemeliharaan peralatan.

5) Melakukan pembinaan, diklat kepada petugas pemeliharaan

peralatan agar memiliki keterampilan, dan kepekaan yang

tinggi didalam pemanfaatan peralatan.

6) Melakukan pemantauan,pemeriksaan kesiapan peralatan agar

senantiasa siap digunakan.

58

7) Melakukan penyimpanan setiap alat yang belum dipakai

dalam gudang.

8) Melakukan peñatausahaan setiap peralatan/alat yang

disimpan dalam gudang.

9) Mencatat keluar dan masuknya peralatan/alat kedalam

gudang.

10) Melakukan pemeliharaan/perawatan alat yang disimpan dalam

gudang.

11) Melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas jumlah dan

kondisi peralatan yang tersimpan dalam gudang.

12) Melakukan kajian dan perencanaan terhadap kebutuhan alat-

alat yang akan disimpan dalam gudang.

13) Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

penyimpanan peralatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

14) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) Dinas.


16) Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan

pemanfaatan peralatan.

12. Adapun tugas pokok dari kantor PU Kabupaten Enrekang yaitu:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang

pekerjaan umum (PU) yang menjadi tanggungjawabnya, dan

melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh bupati.

59

b. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan

lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Merumusakan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan

pembinaan teknis dalam program pembangunan fisik kebupaten

enrekang.

d. Mengkoordinasikan perumusan serta menfasilitasi kebijakan

pemerintahan kabupaten enrekang dalam bidang ke PU-an.

4. Rencana strategis

a. Umum

Sejalan dengan era reformasi saat ini, dan dengan

diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

yang direvisi kembali dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2005

serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah

daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menata daerahnya

dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki, termasuk

didalamnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana

yang berperan sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu

wilayah kabupaten/kota.

Mencermati keadaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Enrekang sesuai Rencana Strategis (Renstra) yang

disusun, dituntut untuk lebih kreatif dalam merencanakan suatu

infratruktur yang efisien, efektif, terpadu dan saling sinerji antar

60

berbagai sistem, termasuk perangkat pemerintah, serta peran aktif

masyarakat yang lebih nyata, sehingga pembangunan sarana dan

prasarana wilayah dapat memberikan manfaat yang nyata dan dampak

yang luas dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian

masyarakat (Local Economic Development).

Beberapa program pembangunan yang dilaksananakan terbagi

dalam 3 sektor yakni sektor perhubungan darat (jalan dan jembatan),

sektor permukiman dan Perumahan, dan sektor pengairan. Sektor

Perumahan dan Permukiman programnya meliputi kegiatan

Penyehatan Lingkungan Permukiman dan perumahan melalui kegiatan

pembangunan drainase. Perbaikan permukiman dan perumahan

berupa pembangunan jalan lingkungan. Sementara sektor

Pengembangan Sumber daya Air (PSDA) meliputi pekerjaan

pembangunan saluran irigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan saluran

irigasi, bangunan intake serta penyediaan air bersih perkotaan dan

perdesaan. Sementara untuk sektor perhubungan darat meliputi

program Pemeliharaan Rutin Jalan, pemeliharaan Periodik jalan,

pengerasan jalan, pengaspalan jalan.

Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, maka

peranan sarana dan prasarana transportasi, khususnya sistem jaringan

jalan kabupaten/lokal menjadi semakin nyata dalam usaha

mengentaskan masalah kemiskinan masyarakat perdesaan. Salah satu

usaha yaitu melalui perbaikan tingkat aksesibilitas pusat-pusat desa

61

atau daerah terpencil (Remote Areas) dengan memanfaatkan

prasarana transportasi berupa sistem jaringan jalan kabupaten/lokal

dengan mengembangkan wilayah perdesaan (Rural Area). Penyediaan

prasarana transportasi jaringan jalan dalam suatu wilayah /kawasan

akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan

wilayah/kawasan tersebut antara lain :

1) Peningkatan produksi, distribusi pangan, industri,

ekspor/perdagangan, parawisata,agro industri dan bisnis, akan

memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian suatu

wilayah/kawasan perkotaan dan perdesaan.

2) Peningkatan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan,

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan

daerah terisolasi, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas

masyarakat.

b. Tujuan Strategis

Beberapa tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Enrekang adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan infrastruktur transportasi yang aman, nyaman,

dan efektif.

2) Meningkatkan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Publik (Air

Bersih, sanitasi/Air Limbah, Drainase, Jalan Lingkungan,

Fasilitas Umum Dan Bangunan Gedung).

62

3) Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan konstruksi dan

memberikan pelayanan jasa pengujian laboratorium.

4) Mewujudkan ketersediaan dokumen Perencanaan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan penyediaaan infrastruktur.

5) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung

peningkatan kapasitas keuangan daerah.

6) Meningkatkan pelayanan infrastruktur jaringan irigasi dan

bangunan pengaturan sungai.

7) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Yang

mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan

implementasi program pembangunan daerah.

8) Meningkatkan kapasitas kinerja SDM aparatur dalam rangka

pelayanan lingkup pekerjaan umum.

5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006

tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturab Mentri Dalam Negri

Nomor 21 Tahun 2016 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan

daerah, Sebagaimana yang telah diubah dengan Pengaturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2017, dengan menyatahkan bahwa kepala daerah

menetapkan peraturaan kepala daerah tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi

Pemerintah.

63

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a,

perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Kabupaten

1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Inonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia npmor 4438);

6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah


64

Tambahan Lembara Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5774);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara / Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi

Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010

65

Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

5165);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 21 Tahun

2010 Tentag Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Mentri dalan Negri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Penatausahaan Keuangan di Tingkat Bendahara;

15) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah;

16) Praturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten

Enrekang Nomor 14 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Enrekang Nomor 31);

66

17) Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Cara

Pembentukan Produk Hokum Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Enrekang Tahun 2016 Nomor 21).

B. Hasil Penelitian

Table 5.1

Indikator Wawancara

Indikator Orientasi

Struktur Organisasi

Akuntansi Pertanggungjawaban

Anggaran

Pemisahan biaya terkendali dan tidak

terkendali

Laporan pertanggungjawaban

Karakteristik akuntansi

pertanggungjawaban

Setelah penulis menjabarkan uraian teoritis mengenai Penerapan Akuntansi

Pertanggungjawaban Anggaran Dalam Pengendalian Biaya pada Dinas Pemerintah

Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Enrekang, penulis juga telah memberikan

penjelasan mengenai Dinas PU Kabupaten Enrekang sebagai objek penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mencba mengalisis permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini.

67

C. Analisis Data Proses Pertanggungjawaban

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas PU Kabupaten Enrekang adalah struktur

organisasi yang fungsional dimana dalam struktur tersebut terdapat

pembagian kerja berdasarkan fungsinya masing-masing. Struktur

organisasi bukan sekedar susunan atau komposisi dari suatu jabatan

dalam perusahaan tetapi juga merupakan pedoman dalam pembedaan

kemampuan individu-individu.

Pada Dinas PU Kabupaten Enrekang pembagian organisasi dan

tugas dituangkan dalam struktur organisasi dengan pembagian dan

pemisahan wewenang dan tanggungjawab dari setiap bagian organisasi

yang mempunyai wewenang paling tinggi dan tanggungjawab paling besar

terletak pada pimpinan atau kepala bidang suatu kantor atau instansi.

Bagian organisasi yang terletak pada jenjang yang dibawahinya memiliki

wewenang yang paling rendah dan tanggungjawab yang lebih ringan.

Berdasarkan teori, hasil penelitian, dan wawancara dengan pimpinan

Dinas PU yaitu Drs. Abdullah,MM, maka dapat dikatakan bahwa struktur

organisasi Dinas PU Kabupaten Enrekang secara jelas telah

menggambarkan pendelegasian wewenang, tanggung jawab, pemberian

tugas dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik. Kantor

juga telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas dan

tanggungjawab unit kerja.

68

Struktur organisasi dan pendelegasian wewenang struktur organisasi

Dinas PU secara jelas telah menggambarkan wewenang dan tugas tiap

tingkatan manajemen dengan baik. Organisasi dapat mewujudkan tujuan

perusahaan dengan cara pengorganisasian sumber daya manusia

didalam pemanfaatan sumber daya lain melalui struktur organisasi.

Dengan adanya struktur organisasi memungkingkan keberhasilan

perencanaan dan pengendaian yang ditetapkan perusahaan.

b. Akuntansi Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara bapak Abdullah, MM selaku kepala kantor

Dinas PU kabupaten Enrekang menyatakan akuntansi pertanggung

jawaban pada kantor dinas PU selama 5 tahun terakhir sampai sekarang

sudah berjalan sesuai dengan asas-asas akuntansi yang ada sekarang ini

yaitu SAK ETAP tahun 2017, mulai dari proses pelaporan

pertanggungjawaban setiap bidang sampai ke bendahara untuk dilaporkan

setiap triwulan semester, tahunan. Adapun struktur organisasi kantor dinas

PU sudah berjalan sesuai dengan mekanisme akuntansi

pertanggungjawaban.

c. Syarat -Syarat

1) Anggaran

Berdasarkan penelitian pada dinas PU daerah Kabupaten

Enrekang diperoleh beberapa data organisasi telah memiliki

anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan anggaran kegiatan pusat

pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran pada Dinas

PU Kabupaten Enrekang mengacu pada rencana anggaran 5 tahun

dan rencana kerja 1 tahun yang sesuai dengan visi dan misi

pemerintahan daerah. Tujuan penyusunan anggaran Dinas PU

Kabupaten Enrekang pada dasarnya untuk mengetahui dana yang

69

dibutuhkan masing-masing bagian dalam membiayai seluruh

kegiatan operasional yang akan dilaksanakan dan sebagai alat

bantu bagi manajemen dalam mencegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan terhadap penggunaan dana organisasi.

2) Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali

Pada Dinas PU Kabupaten Enrekang tidak melakukan

pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Pemisahan

antara biaya-biaya terkendali dan tidak terkendali sangat penting

untuk mengetahui penyimpangan suatu anggaran dan agar

manajemen mengetahui dimana biaya terjadi dan siapa yang

harus bertanggungjawab atas realisasi dan penyimpangan pada

anggaran biaya. Dalam penelitian ini didapati bahwa dinas PU

Kabupaten Enrekang tidak melakukan pemisahan biaya-biaya

terkendali dan tidak terkendali pada anggaran.

Table 4.1

Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali

BIAYA PEGAWAI

Kode

rek

Keterangan OPP KEU MSD LOG

T TD T TD T TD T TD

51201 Gaji Pokok

51202 Tunjangan - Tunjangan

51203 Biaya Kesejahteraan

51204 Biaya Pegawai Tidak

Tetap

51206 Biaya Dana Pensiun

70

BIAYA ADM DAN PEMASARAN

Kode

rek


T TD T TD T TD T TD

51301 Biaya Cetak SBK/SBR

51302 Biaya Alat Tulis Kantor

51033 Biaya Foto Copy

51034 Biaya Cetak Formulir/Buku

51035 Biaya Perlengkapan Kanto

51037 Biaya Pemasaran

51038 Biaya Pengembangan

Teknologi Informasi (IT)

BIAYA UMUM

Kode

rek


T TD T TD T TD T TD

50401 Biaya pemeliharaan

bangunan kantor

50402 Biaya pemeliharaan rumah

50403 Biaya pajak


kendaraan kantor


inventaris kantor

50406 Biaya air

71

50407 Biaya listrik

50408 Biaya telekomunikasi

50410 Biaya sarana

50411 Biaya perjalanan dinas

50412 Biaya sewa

50413 Biaya operasional kantor

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode

rek


T TD T TD T TD T TD

51501 Biaya Diklat Internal

51502 Biaya Diklat Eksternal

Ket : T = Terkendali

TD = Tidak Terkendali

OPP = Operasional

KEU = Keuangan

MSD = Manajemen sumber daya

LOG = Logistik

Sumber : Dinas PU Kabupaten Enrekang, data diolah.

72

3) Laporan pertanggungjawaban

Table 4.2

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dan Realisasi Dinas PU

Kabaputen Enrekang Tahun 2018

Keterangan Anggaran

2018

Realisasi 2018 Realisasi

%

Varians %

Belanja operasional

Belanja pegawai

9.498.775.080

9.186.112.029

96.71

3.29

gaji tunjangan

tambahan penghasilan PNS

Honorariun PNS

Honorariun non PNS

6.086.065.080

1.809.000.000

191.210.000

1.412.500.000

6.063.718.779

1.575.241.750

188.724.000

1.258.427.500

99,63

87,08

98,70

96,17

0,37

12,92

1,30

3,83

Belanja barang dan jasa

3.084.874.784

2.302.645.058

74,64

25,36

Belanja bahan pakaian habis

Belanja bahan atau material

Belanja jasa kantor

Belanja peralatan kendaraan

Belanja cetak dan penggandaan

Belanja makan dan minum

Belanja pakaian dinas dan atributnya

Belanja perjalanan dinas

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,

dan bimbingan teknis PNS

Belanja pemeliharaan

Belanja jasa konsultasi

30.914.300

314.734.000

765.427.559

939.525.000

52.699.925

114.470.000

57,800.000

86.244.000

7.200.000

115.860.000

600.000.000

23.222.300

311,680.550

673.617.093

417.765.000

52.439.505

101.236.800

57.035.000

55.568.600

7.200.000

107.862.210

495.000.000

75,12

99,02

88,07

44,47

99,51

88,44

98,68

64,45

100,00

93,10

82,50

24,88

0,97

11,99

55,53

0,49

11,56

1,32

35,55

-

6,90

17,50

73

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa:

Anggaran belanja pegawai Dinas PU Kabupaten Enrekang pada tahun

2019 sebesar 9.498.775.080 2018 dan terealisasi sebesar 9.186.112.020

dengan tingkat persentase realisasi sebesar 96.71%, dan tingkat

variansnya sebesar 3,29% yang berasal dari selisih antara anggaran

dan realisasi.

Anggaran barang dan jasa Dinas PU Kabupaten Enrekang pada tahun

2019 sebesar 3.084.874.784 dan terealisasi sebesar 2.302.645.058

dengan tingkat persentase realisasi tersebut sebesar 74.61, dan tingkat

variansnya sebesar 25,36% yang berasal dari selisih antara anggaran

dan realisasi.

Pada tahun 2018 terdapat terdapat selisih antara anggaran dan belanja

realisasi. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya

tidak begitu besar namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan.

Namun pada dasarnya kinerja dari pemerintah dapat dikatakan baik,

dikarenakan adanya penghematan anggaran. Secara umum terjadinya

varians karena adanya selisih yang cukup signifikan antara perencanaan

anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada tahun 2018. Jika

dilihat dari selisih yang cukup signifikan, sangatlah mungkin terjadi

kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam

belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa

jadi disebabkan adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana

padahal sudah direncanakan dalam anggaran yang pada intinya sisa

74

dari penghematan tersebut bisa disalurkan ke pos-pos belanja yang

masih kurang.

Berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban yang ada pada dinas

PU kabupaten enrekang, dapat dikatakan bahwa anggaran biaya yang

terjadi pada tahun 2018 mengalami penyimpangan yang

menguntungkan dimana realisasi berada dibawah anggaran yang telah

ditetapkan. Dari keterangan diatas juga, dapat dikatakan bahwa laporan

pertanggungjawaban dinas PU kabupaten enrekang telah cukup

memadai. Pada kenyataanya kecil kemungkinan biaya yang

sesungguhnya terjadi sama dengan biaya yang telah dianggarkan

karena adanya situasi dan kondisi yang berubah-ubah dan terdapat

beberapa kemingkinan yang tidak dapat diprediksi sebelumya.

d. Karakteristik Akuntansi Peranggungjawaban

1) Identifikasi pusat pertanggungjawaban.

Struktur organisasi Dinas PU Kabupaten Enrekang telah membagi

bagian kerja atau pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat

biaya, pusat pendapatan, pusat laba. Dalam penelitian ini

pembahasan hanya dipusatkan pada pusat biaya, dimana Dinas PU

Kabupaten Enrekang telah mengidentifikasi pusat biaya sebagai

berikut:

a. Dinas PU sebagai pusat biaya yang bertanggungjawab dalam

menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengkoordinasian,

pengawasan dan pembuatan laporan setiap bidang.

75

b. Dinas administrasi sebagai pusat biaya administrasi yang

bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan

perencanaan, pengkoordinasian, pangawasan dan pembuatan

laporan pertanggungjawaban, pembendaharaan, akuntansi,

administrasi personalia, administrasi dan layanan umum kantor

serta penggunaan dan pengelolaan asset umum kantor.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur organisasi

kantor telah memenuhi salah satu karakteristik akuntansi

pertanggungjawaban yaitu adanya identifikasi pusat-pusat

pertanggungjawaban. Dan adapun Dinas PU Kabupaten Enrekang

sudah melaksanakan penetapan pusatpusat akuntansi pertanggungja

waban sebagai mana asas-asa yang berlaku.

2) Standar pengukuran kinerja

Anggaran dapat digunakan sebagai standar dalam menilai

kinerja manajer pusat pertanggung jawaban. Penilaian kinerja

manajer dilakukan berdasarkan perbandingan antara realisasi biaya

dengan anggaran biaya yang terdapat pada laporan

pertanggungjawaban. Salah satu pengukuran kinerja kantor Dinas PU

adalah membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang

ditetapkan. Pihak manajemen bertanggungjawab atas penyelesaian

masalah-masalah yang terjadi, dapat dilihat dari laporan

pertanggungjawaban tersebut. Kantor dinas PU lapoan

pertanggungjawaban atas kinerja akan dirapatkan, dievaluasi, dan

76

dibahas yang dihadiri oleh setiap kepala bidang , dan kepala urusan

kantor Dinas PU.

Manfaat laporan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya

ini, dapat dihindari pemborosan ataupun kesulitan-kesulitan yang

timbul pada waktu pelaksanaan kegiatan. Setiap staf akan

melaporkan laporan kinerja setiap triwulan, semesteran dan tahunan.

Laporan kinerja tersebut merupakan hasil dari target yang dicapai

yang telah dianggarkan dan hambatan-hambatan yang dialami setiap

staf dibagian masing-masing pusat pertanggungjawaban.

3) Penetapan ukuran kinerja

Kantor Dinas PU Kabupaten Enrekang menetapkan ukuran

kinerja berdasarkan anggaran yang dibuat. Pembuatan dan

penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan pengajuan atau

permintaan kepala urusan dan kepala bidang yang telah disepakati

oleh kepala bidang subbidang pusat biaya, lalu akan di proses ke

bidang perencanaan dan bidang keuangan, lalu disetujui oleh kepala

kantor PU.

Pengajuan anggaran disetiap bagian atau bidang yang telah

disetujui oleh kepala PU akan menjadi materi atau bahan penyusunan

anggaran kantor PU yang disusun oleh bagian perencanaan.

Anggaran yang telah disusun oleh bagian perencanaan akan

dievaluasi dan dipersentasikan di rapat akhir tahun sebagai

penyusunan anggaran tahun berikutnya yang dihadiri oleh kepala PU,

77

semua kepala bidang, semua kepala urusan. Anggaran sebagia

mengukur dan mengendalikan biaya dapat diartikan bahwa setiap

kegiatan dan kebutuhan akan berpatokan dengan anggaran sehingga

pengendalian biaya tersebut berjalan dengan baik. Kantor dinas PU

kabupaten enrekang dapat merevisi anggaran ditahun berjalan,

karena adanya kegiatan atau pengadaan barang yang dibutuhkan.

Setiap pengajuan kebutuhan atau kegiatan disetiap bagian

akan menjadi revisi anggaran yang nanti akan dibalas kembali di

dalam rapat. Pengendalian anggaran pengadaan barang berupa

survey kepada pihak-pihak ketiga yang nantinya akan dirapatkan oleh

kepala PU jika diperlukan adanya persentasi barang dan harga oleh

pihak-pihak ketiga dan bagian yang mempertanggungjawabkan

khusunya ndi bagian pusat anggaran kantor PU. Standar ini yaitu

anggaran biaya merupakan target pencaaian akhir. Jadi standar

tersebut mengidentifikasi potensi perbaikan, agar dapat

mengendalikan biaya atau anggaran.

Berdasarkan penelitian penetapan ukuran kinerja terhadap

penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai pengedalian

anggaran pada pemerintahan daerah studi kasus PU telah berjalan

dengan baik, pada setiap bagian atau urusan di kantor PU telah ikut

serta dalam penyusunan anggaran yang merupakan acuan dalam

ukuran kinerja. Hasil tabulasi wawancara 72 total keseluruhan

jawaban responden dari 9 responden, 62 responden menjawab “Ya”

78

dan 10 responden menjawab “Tidak”. Berikut perhitungan hasil

jawaban dengan menggunakan rumus Dean J.Champion:

Hasil perhitungan diatas, unsure penetapan ukuran kierja

adalah anggaran yang disusun sudah dapat dikatakan “ Efektif”

dengan tingkat keefektifan 86,11%.

4) Kinerja manajer diukur dengan membandingkan anggaran dan

realisasi

Di Dinas PU Kabupaten Enrekang terdapat laporan laporan

realisasi anggaran yang dijadikan dasar memadai untuk mengukur

kinerja manajer atau tiap kepala bidang. Dengan adanya jenis laporan

seperti itu maka manajer dapat diukur oleh kantor. Laporan ini berisi

mengenai biaya yang dianggarkan, biaya yang sebenarnya dan

selisihnya.

5) Penghargaan dan Hukuman

Pada Dinas PU Kabupaten Enrekang penghargaan ada

berupa remunerasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang didapatkan dari pusat berdasarkan golongan, jabatan, daftar

hadir, dan tidak ada berkaitan dengan penilaian terhadap laporan

pertanggungjawaban staf. Staf yang tidak PNS, pegawai kontrak dan

lain-lain reward berupa penghargaan pada saat keadaan tertentu.

79

Biasanya setiap tahun Dinas PU mengadakan ulang tahun, dan

diadakan reward untuk staf yang berprestasi.

Punishment terhadap PNS atau pegawai kontrak dan lain-lain

mendapat teguran lian maupun tulisan berdasarkan kesalahan yang

dibuat yang tertulis diperaturan ditetapkan. Jika kesalahan ringan

maka hanya teguran oleh atasan, apabila kesalahan yang dibuat

bersifat fatal maka untuk PNS akan dimutasi sedangkan untuk

pegawai kontrak akan ada pemecatan.

D. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban anggaran sebagai alat

pengendalian biaya

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi

akuntansi manajemen. Akuntansi pertanggung jawaban memfokuskan

terhadap pembagian wewenang kepada kepala kantor yang

bertanggungjawab. Akuntansi pertanggungjawaban berperan sebagai alat

pengendalian biaya dengan menghubungkan biaya dengan bagian dimana

biaya tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh manajer yang

bertanggungjawab pada bagian tersebut.

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam suatu kantor

memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Setiap pusat

pertanggungjawaban selalu menetapkan target-target operasional dan

anggaran. Dengan membandingkan realisasi dan anggaran, seorang

manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah

pengendalian biaya telah berjalan baik dan telah menggunakan biaya

80

secara efisien. Melalui akuntansi pertanggungjawaban, biaya

dikelompokkan dan dilaporkan untuk tiap tingkatan manajemen yang hanya

dibebani dengan biaya-biaya yang berada dibawah pengendaliannya atau

yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dengan demikian, kepala kantor

dapat melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengeluran biaya.

Selain itu, biaya juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini dapat membantu manajemen

dalam melakukan pengendalian biaya dengan menganalisis penyimpangan

yang terjadi.

Dengan membandingkan antara teori-teori yang ada dengan data-

data yang didapat dari studi kasus maka dapat dikatakan bahwa

penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas PU Kabupaten

Enrekang belum memadai. Suatu penerapan akuntansi pertanggung

jawaban dapat dikatakan memadai jika telah memenuhi syarat dan

karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Dalam pembahasan ini dapat

dilihat bahwa Dinas PU belum melakukan biaya terkendali dan biaya tidak

terkendali.

Dalam penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi

akuntansi pertanggungjawaban. Dengan menganalisis anggaran tersebut,

dapat diketahui efisien dari pengendalian biaya yang telah dilakukan kantor

atau instansi. Realisasi biaya yang terjadi dibandingkan dengan anggaran

yang telah sitetapkan sebelumnya dimana hasil tersebut disajikan berupa

persentase perbandingan. Dari hasil wawancara laporan realisasi anggaran

81

triwulan Dinas PU, dapat dilihat bahwa pengendalian biaya pada Dinas PU

belum memadai.

E. Pembahasan

Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpilkan bahwa biaya yang

terjadi pada Dinas PU Kabupaten Enrekang sebagai salah satu pusat

pertanggungjawaban dari pemerintah kota enrekang sudah efektif. Akuntansi

pertanggung jawaban memfokuskan terhadap pembagian wewenang kepada

pimpinan yang bertanggung jawaban kepada pemimpin yang bertanggung

jawab. Akuntansi pertanggungjawaban berperan sebagai alat pengendalian

biaya dengan menghubungkan biaya dengan bagian dimana biaya tersebut

dikeluarkan atau diperoleh oleh pempinan yang bertanggungjawab pada

bagian tersebut.

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam suatu organsisasi

memerlukan sistem akuntansi pertanggung jawaban. Setiap pusat

pertanggung jawaban selalu menetapkan target-target operasional dan

anggaran. Dengan membandingkan realisasi dengan anggaran, seorang

pimpinan pusat pertanggung jawaban dapat mengetahui apakah

pengendalian biaya telah berjalan dengan baik dan telah menggunakan

biaya secara efisien.

Dengan membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-

data yang didapat dari studi kasus maka dapat dikatakan bahwa penerapan

akuntansi pertanggungjawaban pada Dinas PU kota Enrekang cukup

memadai. Suatu penerapan akuntansi pertanggung jawaban dapat dikatakan

82

memadai jika telah memenuhi syarat dan karakteristik akuntansi pertanggung

jawaban. Dalam hal ini dilihat bahwa pengendalian biaya pada Dinas PU

Kabupaten Enrekang dapat melakukan pengendalian biaya dengan cukup

baik.

Dalam penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi akuntansi

pertanggungjawaban. Dengan menganalisis anggaran tersebut dapat

diketahui efisiensi dari pengendalian biaya yang telah dilakukan Dinas PU

Kabupaten Enrekang. Dari laporan realisasi anggaran, dapat dilihat bahwa

pengendalian biaya pada Dinas PU Kabupaten Enrekang sudah efektif

karena mengalami penyimpangan yang menguntungkan dimana realisasi

berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan.

1. Struktur organisasi secara teori dijelaskan bahwa struktur organisasi

merupakan peraturan garis tanggung jawab dalam satu entitas yang

disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada pada

jajaran garis tersebut. Struktur organisasi dalam akuntansi pertanggung

jawaban menunjukkan bahwa tiap-tiap pimpinan jelas atas segala

kegiatan yang berada dibawah pengendaliannya. Dari hasil observasi,

Dinas PU Kota Enrekang telah memilih struktur organisasi yang secara

jelas menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk tiap tingkatan

manajemen dan hubungan kerja antar bagian-bagian dalam organisasi.

2. Anggaran secara teori diidentifikasikan sebagai alat penting untuk

perencanaan dan pengedalian jangka pendek yang efektif dalam

organisas. Dari hasil observasi, proses penyusunan anggaran mengacu

83

pada Rencana Anggaran 5 tahun dan Rencana Kerja 1 tahun yang

sesuai dengan Visi dan Misi pak Bupati.

3. Pemisahan biaya secara teori menjelaskan bahwa, biaya terkendali

adalah biaya dimana pimpinan dapat ada tidaknya dan besar kecilnya

biaya tersebut. Apabila seorang pimpinan tidak dapat mempengaruhi

suatu biaya melalui kebijakannya, maka biaya tersebut merupakan biaya

terkendali bagi pimpinan tersebut. Sedangkan dari hasil observasi tidk

ada pemisahan biaya terkendali maupun biaya tidak terkendali pada

anggaran yang telah dibuat oleh Dinas PU Kabupaten Enrekang.

4. Laporan pertanggungjawaban secara teori merupakan laporan dari pusat

pertanggungjawaban kepada organisasi pusat yang berisi tentang biaya-

biaya yang dianggarkan, biaya yang sebenarnya, dan selisihnya. Dari

hasil observasi laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas PU

berupa laporan realisasi anggaran cukup memadai dan menunjukkan

bahwa pemantauan kinarja dilakukan secara berkesinambungan dalam

mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

5. Pusat pertanggungjawaban secara teori akuntansi pertanggungjawaban

mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya dimana

pimpinannya diberi tanggung jawab untuk mengenalikan biaya dan

otoritas untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut.

Dari hasil observasi Dinas PU Kota Enrekang sendiri merupakan salah

satu pusat pertanggungjawaban dari Pemerintahan Kota Enrekang dan

Kepala Dinas sebagai pimpinan pusat pertanggungjawaban.

84

6. Standar kinerja secara teori merupakan suatu alat tolak ukur untuk

mengukur kinerja kinerja pimpinan pusat pertanggungjawaban. Dari hasil

observasi standar kinerja yang dipakai pada Dinas PU Kota Enrekang

adalah sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Pengukuran kinerja secara teori kinerja pimpinan dalam organisasi diukur

diukur dengan membandingkan anggaran dan realisasinya. Apabila

realisasi biaya tidak melebihi anggaran maka kinerja pimpinan dinilai

baik, sedangkan apabila realisasi biaya melebihi anggaran yang telah

dibuat maka kinerja pimpinan dinilai kurang baik. Dari hasil observasi

pada Dinas PU Kota Enrekang telah dibuat laporan pertanggungjawaban

realiasi anggaran, dengan begitu dapat mengukur kinerja yaitu dengan

membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran.

8. Penghargaan dan hukuman secara teori apabila terdapat selisih yang

menguntungkan, maka pimpinan tersebut akan mendapat penghargaan

atas prestasinya. Sedangkan jika terdapat penyimpangan yang tidak

menguntungkan, maka pimpinan akan dimintai pertanggungjawaban atas

kinerjanya. Dari hasil observasi diketahui bahwa pak Bupati sebagai

pimpinan dalam pemerintah Kabupaten Enrekang akan memberikan

penghargaan atau hukuman kepada pemakai biaya yakni kepala dinas

PU sebagai pimpinan suatu suatu pusat pertangungjawaban sesuai

dengan kinerjanya.

85

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinas PU Kabupaten Enrekang merupakan salah satu pusat

pertanggungjawaban dari Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang

disesuaikan dengan RPJMD dan RENSTRA. Penyusunan anggaran pada

Dinas PU kabupaten Enrekang bertujuan untuk mengetahui jumlah dana yang

dibutuhkan dalam membiayai seluruh kegiatan operasional yang akan

dilaksanakan dan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mencegah

terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan dana

organisasi. Tetapi dalam pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali

Dinas PU Kabupaten Enrekang belum melakukan pemisahan biaya terkendali

dan biaya tidak terkendali yang dilakukan pada Dinas PU Kabupaten Enrekang.

B. Saran

1. Dalam anggaran membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan

realiasi anggaran. Pada laporan pertanggungjawaban sebaiknya dilakukan

pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali oleh pimpinan pusat

pertanggungjawaban, karena hanya biaya yang dapat dikendalikan saja

yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

2. Sebaiknya biaya tidak terkendali lebih diperhatikan jangan hanya biaya

terkendali saja yang di catat karna biaya tidak terkendali bisa

mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang tidak di inginkan.

86

DAFTAR PUSTAKA

Andre Mandak (2015). &. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendalian biaya dinas perhubungn manado, Bandung. Jurnal EMBA , 1.

Carl Horber. (2011). Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban. Bandung : Alfabeta.

Haryanto. (2012). Sistem Akuntansi Manajemen. Jurnal EMBA , 1.

Hambrata, H. (2007). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan pada PT. Rajawali Nusindo cabang Medan. Jurnal EMBA , 1.

Kieso (2016). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban untuk Penilaian Kinerja Nonfinansial Kantor Wilayah VI PT.Pegadaian (Persero) Manado. Jurnal EMBA , 1.

Mulyadi. (2014). Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa. Jurnal EMBA , 1.

Mulyadi, S. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen. Jurnal EMBA , 1.

Mei Anjaarwaty (2012). Hubungan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Kinerja Manajer pada PT. Garam ( Persero) di Surabaya. Jurnal EMBA , 1.

Natalia Caroline Mengko (2015). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Salah Satu Dasar Penilaian Prestasi Manajemen pada PT. Persero Manado. Jurnal EMBA , 1.

Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2009). Pengendalian Akuntansi Dan

Manajemen. Jakarta: Kencana.

Pasaribu, M. T. (2013). Penerapan informasi akuntansi pertanggungjawaban terhadap penilaian kinerja pusat biaya pada PT. Aj Central raya cabang manado tahun 2010. Jurnal EMBA , 1.

Prank, O. S. (2013). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian untuk Penilaian Kinerja pada PT.Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Bitung. Jurnal EMBA , 1.

soimah. (2015). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran sebagai Alat Pengendalian Biaya Dinas perhubungan Manado. Jurnal EMBA , 1.

87

Stevy Sigar, I. E. (2014). Penerapan Informasi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilaian Kinerja pada PT. Bank Sulut Cabang Tondano. Jurnal EMBA , 1.

Sukarno, E. (2008). Sistem Pengendalian Manajemen Kinerja Konsep Aplikasi dan Pengukuran Kinerja PT. Indeks, Jakarta. Jurnal EMBA , 1.

Supriyono. (2011). Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban. Jakarta: Kencana.

Titik Triwulan. (2014). Manajemen Akuntansi Pertanggungjawaban. Erlangga :

Jakarta

Vega Liana Selamat, V. I. (2014). Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan pada PT.Asean Motor Internasional Cabang Manado. Jurnal EMA , 2.

86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Table 4.1

Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali

BIAYA PEGAWAI

Kode

rek


T TD T TD T TD T TD

51201 Gaji Pokok

51202 Tunjangan - Tunjangan

51203 Biaya Kesejahteraan

51204 Biaya Pegawai Tidak

Tetap

51206 Biaya Dana Pensiun

BIAYA ADM DAN PEMASARAN

Kode

rek


T TD T TD T TD T TD

51301 Biaya Cetak SBK/SBR

51302 Biaya Alat Tulis Kantor

51033 Biaya Foto Copy

51034 Biaya Cetak Formulir/Buku

51035 Biaya Perlengkapan Kanto

51037 Biaya Pemasaran

51038 Biaya Pengembangan

Teknologi Informasi (IT)

87

BIAYA UMUM

Kode

rek


T TD T TD T TD T TD


bangunan kantor

50402 Biaya pemeliharaan rumah

50403 Biaya pajak


kendaraan kantor


inventaris kantor

50406 Biaya air

50407 Biaya listrik

50408 Biaya telekomunikasi

50410 Biaya sarana

50411 Biaya perjalanan dinas

50412 Biaya sewa

50413 Biaya operasional kantor

88

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kode

rek


T TD T TD T TD T TD

51501 Biaya Diklat Internal

51502 Biaya Diklat Eksternal

Ket : T = Terkendali

TD = Tidak Terkendali

OPP = Operasional

KEU = Keuangan

MSD = Manajemen sumber daya

LOG = Logistik

Sumber : Dinas PU Kabupaten Enrekang, data diolah.

89

Table 4.2

Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dan Realisasi Dinas PU

Kabaputen Enrekang Tahun 2018

Keterangan Anggaran

2018

Realisasi 2018 Realisasi

%

Varians %

Belanja operasional

Belanja pegawai

9.498.775.080

9.186.112.029

96.71

3.29

gaji tunjangan

tambahan penghasilan PNS

Honorariun PNS

Honorariun non PNS

6.086.065.080

1.809.000.000

191.210.000

1.412.500.000

6.063.718.779

1.575.241.750

188.724.000

1.258.427.500

99,63

87,08

98,70

96,17

0,37

12,92

1,30

3,83

Belanja barang dan jasa

3.084.874.784

2.302.645.058

74,64

25,36

Belanja bahan pakaian habis

Belanja bahan atau material

Belanja jasa kantor

Belanja peralatan kendaraan

Belanja cetak dan penggandaan

Belanja makan dan minum

Belanja pakaian dinas dan atributnya

Belanja perjalanan dinas

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,

dan bimbingan teknis PNS

Belanja pemeliharaan

Belanja jasa konsultasi

30.914.300

314.734.000

765.427.559

939.525.000

52.699.925

114.470.000

57,800.000

86.244.000

7.200.000

115.860.000

600.000.000

23.222.300

311,680.550

673.617.093

417.765.000

52.439.505

101.236.800

57.035.000

55.568.600

7.200.000

107.862.210

495.000.000

75,12

99,02

88,07

44,47

99,51

88,44

98,68

64,45

100,00

93,10

82,50

24,88

0,97

11,99

55,53

0,49

11,56

1,32

35,55

-

6,90

17,50

90

Sulastri panggilan Lastry lahir di desa Batunoni pada

tanggal 29 juli 1997. Penulis merupakan anak ke-2

dari 4 bersaudara dari pasangan Almarhum bapak

Sulaiman dan Ibu Hadasia. peneliti sekarang

bertempat tinggal di Malengkeri 1, Kelurahan

Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kota

Makassar. Penulis memulai jenjang pendidikan dari

tingkat Sekolah Dasar (SDN) 59 Garotin lulus tahun

2003 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama

(SMPN) 1 Anggeraja lulus tahun 2012, Sekolah

Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Enrekang lulus pada

tahun 2015, dan memulai tahun 2015 mengikuti

progam S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai

dengan sekarang. Pada tahun 2018 mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Kantor

Gubernur bagian Bappeda Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai

dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1

Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

(UNISMUH).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian anggaran … · 2020. 2. 6. · d....

Documents