D IV Akuntansi 2009SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

Muhammad ZawawiKelas : 7 D No.absen : 18NPM : 0946004974

PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN DI INSTANSI PEMERINTAH :Pengadaan SPT Tahunan di DJP

PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN DI INSTANSI PEMERINTAH

PENGADAAN SPT TAHUNAN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. TEORI (AKUNTANSI MANAJEMEN)

A. Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, dan Akuntansi Biaya

Akuntansi Manajemen merupakan akuntansi yang bertujuan mengukur dan

melaporkan informasi keuangan dan informasi non keuangan yang membantu manajer untuk

mengambil keputusan , untuk memenuhi tujuan organisasi.

Akuntansi Keuangan mengukur dan mencatat transaksi bisnis dan menghasilkan

laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi diterima umum (GAAP).

Akuntansi Biaya : mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non keuangan

yang berhubungan dengan biaya untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya yang

ada dalam suatu organisasi.

B. Perbedaan dan Persamaan dengan Akuntansi Keuangan

Perbedaan antara Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan :

Akuntansi Manajemen Akuntansi Keuangan

Terfokus pada pelaporan internal

Menekankan pada fungsi budgeting dan

bagaimana mempengaruhi perilaku

manajer dan karyawan

Tidak terlalu dibatasi GAAP

Lingkup laporannya lebih luas daripada

laporan keuangan

Terfokus pada pelaporan eksternal

Menekankan pada fungsi

pencatatan dan pelaporan

keuangan.

Dibatasi oleh GAAP

Lingkup laporannya meliputi

neraca, laporan laba/rugi, dan

laporan arus kas

Sekalipun terdapat banyak perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi

manajemen, kedua jenis akuntansi ini juga mempunyai beberapa persamaan.

Pertama, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sama-sama bergantung

pada sislem akuntansi yang sama. Sistem ini merupakan sistem prosedur, personalia, dan

kompuler yang digunakan untuk menghimpun dan menyimpan data keuangan di dalam

organisasi. Salah satu bagian dari sistem akuntansi ini adalah sistem akuntansi biaya, yang

merangkum data biaya untuk pemakaian akuntansi keuangan maupun akuntansi

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 2

manajemen. Akan terjadi pemborosan seumpamanya perusahaan harus mempunyai dua

sistem pengumpulan data yang berbeda.

Kedua, akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sama-sama bergantung

pada konsep tanggung jawab (responsibility) dan pertanggungjawaban (stewardship),

pertanggungjawaban berarti bahwa perusahaan (atau segmen perusaliaan) haruslah

bertanggung jawab atas kinerja operasi dan finansialnya kepada semua piliak yang

mempunyai kepentingan ekonomi terhadapnya. Akuntansi keuangan berkepentingan dengan

pertanggungjawaban atas perusahaan secara keseluruhan, akuntansi manajemen berurusan

dengan pertanggungjawaban alas segmen-segmen perusahaan, dan pada akhirnya hal ini

menuju kepada orang-orang yang mengemban tanggung jawab alas biaya-biaya.

Ketiga, akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen terfokus pada

penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Para pengambil keputusan yang

menerima informasi ini berbeda, ada yang dari kalangan internal perusahaan dan ada yang

dari luar perusahaan, telapi kebutuhannya sama yaitu intbrmasi untuk pengambilan

keputusan yang bijaksana dan lepat waktu. Informasi historis yang dipakai dalam akuntansi

keuangan sering menolong dalam mengevaluasi serangkaian alternatif tindakan yang tengah

dipertimbangkan oleli manajemen. Manajemen mengambil keputusan perihal tindakan

terbaik di masa yang akan datang berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian,

manakala hasil-hasil dari tindakan-tindakan manajemen itu sudah terjadi, maka hasil-hasil

tersebut menjadi informasi keuangan yang akan diintegrasikan ke dalam laporan keuangan.

Akuntansi keuangan menyediakan informasi yang akan digunakan dalam keputusan-

keputusan akuntansi manajemen, keputusan-keputusan manajemen tersebut, pada

gilirannya, membuahkan hasil-hasil keuangan yang tentu saja menjadi perhatian bagi piliak-

piliak di luar organisasi

C. Peranan Akuntansi ManajemenAkuntansi manajemen berperan sebagai penyedia input informasi, yang mana

kemudian dapat dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan baik dalam fase

perencanaan maupun pengendalian.

Perencanaan (Planning) meliputi :

1) menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, memprediksi hasil

dan menggunakan berbagai langkah alternatif untuk mencapai tujuan,

2) Menyampaikan tujuan dan bangaimana cara mencapai tujuan tersebut kepada seluruh

bagian dalam organisasi.

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 3

Contoh : Budget

Pengendalian (Control), meliputi :

1) melakukan tindakan yang mengimplementasikan keputusan,

2) menentukan bagaimana mengevaluasi kinerja dan timbal balik apa yang harus disediakan

untuk membantu pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.

II. PENERAPAN DI INSTANSI PEMERINTAH (PENGADAAN SPT TAHUNAN DI DJP)

A. Gambaran tentang SPT Tahunan

1. Pengertian SPT TahunanSurat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ada dua yaitu masa dan tahunan1.

Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak (bulan). Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan ada 3 yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Badan, dan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

SPT Tahunan PPh Badan disampaikan badan usaha dan SPT Tahunan Orang Probadi disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. SPT Tahunan PPh Pasal 21 disampaikan oleh orang/ badan yang mempekerjakan pegawai, yaitu untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan karyawan oleh pemberi kerja.

SPT Tahunan disampaikan harus oleh Wajib Pajak paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Misal, perusahaan A melakukan usaha selama tahun 2007 dan membuat laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007. Perusahaan tersebut wajib melaporkan usahanya dan mempayar pajak yang terutang dengan alat SPT Tahunan. SPT Tahunan dilaporkan mulai tanggal 1 Januari hingga batas akhirnya 31 Maret 2008.

2. Bentuk, Jumlah, dan PengadaanBerdasarkan UU No.6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 28

tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (biasa disebut dengan UU KUP) pasal 3 ayat 6, “Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus diilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”.

Aturan-aturan yang ada antara lain :

1 Pasal 1 UU No.28 TAHUN 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 4

1. SE-03/PJ.014/2007 tanggal 28 Februari 2007 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Formulir Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya

2. Peraturan Dirjen Pajak PER-2/PJ/2008 tentang SPT Tahunan WP Badan dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi beserta petunjuk pengisiannya

3. SE-04/ PJ.014/2208 tentang Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Pencetakan SPT Tahunan tahun 2008 Beserta Kelengkapannya

B. Permasalahan yang diambil (Pengadaan SPT Tahunan)Permasalah yang disoroti adalah tentang pengadaan SPT tahunan. Pengadaan SPT

Tahuan biasanya dilakukan pada akhir tahun dan dilakukan oleh Kantor Pusat DJP. Kemudian, SPT tersebut didistribusikan ke KPP (kantor pelayanan pajak) di seluruh Indonesia melalui Kantor Wilayah. Mulai tahun 2007, pengadaan dilakukan oleh Kantor Wilayah kemudian didistribusikan ke seluruh kantor pajak. Hal ini, menurut saya tidaklah efisien bila dibandingkan dengan pengadaan sendiri di tiap- tiap kantor.

C. PembahasanDalam, mengatasi masalah, sebuah organisasi biasanaya melakukan langkah-

langkah berikut :

Langkah 1 : Mendapatkan informasi

Langkah 2 : Membuat prediksi tentang biaya masa depan

Langkah 3 : Memilih alternatif

Langkah 4 : Penerapan keputusan

Langkah 5 : Evaluasi kinerja untuk memberikan umpan balik

Pendapatan Relevan dan Biaya Relevan

Dalam memilih alternatif, kita harus tahu pendapatan relevan dan biaya relevan

pada saat dipilih diantara alternatif-alternatif. Relevan di sini artinya pendapatan dan

biaya yang timbul benar- benar dikarenakan keputusan yang akan kita pilih.

Biaya relevan adalah biaya yang diharapkan di masa depan dan pendapatan

relevan adalah pendapatan yang diharapkan di masa depan yang berbeda diantara

alternatif tindakan.

Untuk meyakinkan bahwa biaya relevan dan pendapatan relevan meraka harus :

di masa depan-setiap kesepakatan keputusan dengan seleksi didasarkan

tindakan pada hasil yang diharapkan di masa depan

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 5

Berbeda diantara altenatif tindakan-pendapatan dan biaya yang tidak berbeda

tidak akan menjadi masalah dan, karena itu, tidak akan ada hubungan dalam

keputusan yang dibuat.

Pengertian dimana biaya-biaya adalah relevan dan dimana tidak relevan

membantu pembuatan keputusan dikonsentrasikan hanya menghasilkan data yang

berhubungan dan waktu yang dihemat.

Informasi Relevan Kualitatif dan Kuantitatif

Hasil alternatif dapat dibagi dua kategori besar : kuantitatif dan kualitatif. Faktor

kuantitatif adalah hasil yang diukur dalam bentuk angka. Beberapa faktor kuantitatif

adalah keuangan; yakni dapat dinyatakan dalam bentuk keuangan. Contohnya meliputi

biaya bahan baku langsung, tenaga kerja manufaktur langsung, dan pemasaran. Faktor

kuantitatif lainnya adalah non keuangan; yakni dapat diukur dengan angka, tetapi tidak

dapat dinyatakan dalam bentuk keuangan. Pengurangan dalam waktu pengembangan-

produk untuk perusahaan manufaktur dan persentase kedatangan penerbangan tepat

waktu untuk perusahaan penerbangan adalah contoh faktor kuantitatif yang non

keuangan. Faktor kualitatif adalah hasil yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka.

Moral pegawai adalah satu contoh.

Analisis biaya relevan biasanya menekankan faktor kuantitatif yang dapat

dinyatakan dalam bentuk keuangan. Tetapi karena faktor kualitatif dan faktor kuantitatif

non keuangan tidak dapat dengan mudah dinyatakan dalam bentuk keuangan, tidak

berarti tidak penting. Pada kenyataannya, manajer seringkali harus memberikan bobot

yang lebih besar untuk faktor-faktor ini.

Bagian yang biasa dalam pembuatan keputusan adalah biaya tambahan. Biaya

tambahan (incremental cost) adalah sebuah aktivitas yang mendatangkan total biaya

tambahan. Biaya Differensial adalah perbedaan pada total biaya antara dua alternatif-

alternatif. Catatan bahwa biaya tambahan dan biaya differensial kadangkala digunakan

dapat dipertukarkan dalam latihan. Ketika dihadapkan dengan bagian-bagian ini, selalu

pastikan apa yang mereka maksud.

Pengertian pendapatan tambahan dan pendapatan differensial sama saja dengan

biaya tambahan dan biaya differensial. Pendapatan tambahan adalah total tambahan

pendapatan dari sebuah aktivitas. Pendapatan differensial adalah perbedaan antara total

pendapatan dengan dua alternatif-alternatif.

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 6

WP Blitar 2008 JUMLAH WP EFEKTIF DE (DELETE) NE (NON EFEKTIF) PL (PINDAH LUAR) JUMLAH WP TERDAFTARBADAN 2,579 23 9 18 2,629 BENDAHARA 1,940 125 2,065 OP 31,449 229 12 25 31,715 usahawan 6,649 49 11 7 6,716 karyawan 24,800 180 1 18 24,999 GRAND TOTAL 35,968 377 21 43 36,409

WP Blitar 2007 JUMLAH WP EFEKTIF DE (DELETE) NE (NON EFEKTIF) PL (PINDAH LUAR) JUMLAH WP TERDAFTARBADAN 2,083 22 9 18 2,132 BENDAHARA 1,763 123 1,886 OP 21,894 208 12 24 22,138 usahawan 5,670 46 11 7 5,734 karyawan 16,224 162 1 17 16,404 GRAND TOTAL 25,740 353 21 42 26,156

    2007 2008

No. SPT TAHUNAN 1770 1770-S 1771 1721 1770-SS 1770 1770-S 1770-SS 1771 1721

1 Jumlah Lembar per SPT/ buku 6 3 8 6 - 6 3 1 8 62 berat per lembar 70 70 70 70 - 70 70 70 70 703 berat per SPT 420 210 560 420 - 420 210 70 560 4204 Jumlah SPT per batch 50 50 50 50 - 50 50 500 50 50

5 Berat SPT per batch (cover excluded) 21,000 10,500 28,000 21,000 - 21,000 10,500 35,000 28,000 21,000

6 Sampul batch depan 80 80 0 80 - 80 80 240 80 807 Sampul batch belakang 125 125 125 125 - 125 125 240 125 1258 Berat batch (cover included) 21,205 10,705 28,125 21,205 - 21,205 10,705 35,480 28,205 21,205

- 9 Jumlah kebutuhan SPT 5,670 6,224 2,083 3,846 - 6,649 24,800 24,800 2,579 4,519

10 Jumlah batch 113.40 324.48 41.66 76.92 - 132.98 496.00 49.60 51.58 90.3811 Jumlah batch (pembulatan) 114 325 42 77 - 133 496 50 52 9112 Berat Seluruh SPT 2,417,370 3,479,125 1,181,250 1,632,785 - 2,820,265 5,309,680 1,774,000 1,466,660 1,929,655    2007 2008

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 7

No. BUKU PETUNJUK PENGISIAN 1770 1770-S 1771 1721   1770 1770-S 1770-SS 1771 1721

1 Jumlah Lembar isi buku 16 11 15 13 0 16 11 - 15 13

2 berat per lembar 60 60 60 60 0 60 60 - 60 60

3 berat halaman isi 960 660 900 780 0 960 660 - 900 780

4 Berat sampul 155 155 155 155 0 155 155 - 155 155

5 Berat per buku 1,115 815 1,055 935 0 1,115 815 - 1,055 935

6 Jumlah kebutuhan buku 5,700 16,250 2,100 3,850 0 6,650 24,800 2,600 4,5507 Berat seluruh buku 6,355,500 13,243,750 2,215,500 3,599,750 0 7,414,750 20,212,000 2,743,000 4,254,250

No. LAMPIRAN Pengantar Dirjen

Lembar Perhatian

Perubahan Data WP SSP Amplop Pengantar 

DirjenLembar Perhatian

Perubahan Data WP SSP Amplop

1 Jumlah Lembar 1 1 1 5 1 1 1 1 5 12 berat per lembar 60 60 60 55 80 60 60 60 55 803 berat per item 60 60 60 275 80 60 60 60 275 804 Jumlah item per batch 500 500 500 50 0 500 500 500 50 -5 Berat per batch 30,000 30,000 30,000 13,750 0 30,000 30,000 30,000 13,750 -6 Jumlah kebutuhan 25,740 25,740 25,740 25,740 25,740 35,968 35,968 35,968 35,968 35,9687 Jumlah batch 51.48 51.48 51.48 514.80 0 71.94 71.94 71.94 719.36 -8 Jumlah batch (pembulatan) 52 52 52 515 0 72 72 72 720 -

9 Berat seluruh Lampiran 1,560,000 1,560,000 1,560,000 7,081,2502,059,20

0 2,160,000 2,160,000 2,160,000 9,900,000 2,877,440

TOTAL BERAT SEMUA ITEM 10,332,870 18,282,875 4,956,750 12,313,7852,059,20

0 12,395,015 27,681,680 3,934,000 14,109,660 9,061,345

2007 47,945,480 gram = 47,945 kg = 48 ton

2008 67,181,700 gram = 67,182 kg = 68 ton

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 8

BA

ND

UN

G

BA

NYU

MA

S

BA

NYU

WA

NG

I

BO

ND

OW

OSO

CIR

EB

ON

JAK

AR

TA

JOM

BA

NG

KED

IRI

MA

DIU

N

MA

GELA

NG

MA

LAN

G

SEM

AR

AN

G

SU

RA

BA

YA

SU

RA

KA

RTA

YO

KYA

KA

RTA

Batu 727 498 300 206 598 907 82 81 144 374 17 363 107 258 332

Blitar 723 197 363 269 581 890 104 57 143 350 80 346 170 244 308

Bojonegoro 562 398 110 316 433 742 89 136 179 274 188 198 113 300 316

item 2007 2008Berat SPT (plus lampiran dan buku) 48 ton 68 tonJarak (Jakarta- Blitar; Malang- Blitar) 890 km 80 kmwaktu perjalanan 22 jam 2 jamBiaya transport (termasuk sopir, kernet,asuransi) 16,000,000 2,000,000

Incremental cost Dropping Pengadaan Sendiri2007`(dropping dari Kantor Pusat)- biaya transportasi 16,000,000 0Jumlah 16,000,000 0

2008 (dropping dari Kanwil)- biaya transportasi 2,000,000 0Jumlah 2,000,000 0

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 9

Dalam analisis biaya pengadaan SPT Tahunan, kita menemui dua pilihan yaitu

apakah dropping (pengadaan oleh kantor pusat kemudian disebarkan ke KPP) atau

pengadaan sendiri oleh tiap KPP (contoh data KPP Pratama Blitar). Di sini, ada dua

komponen biaya yaitu : biaya cetak dan biaya pengiriman.

Biaya Cetak. Biaya cetak kami asumsikan sama baik di daerah maupun di pusat

karena teknologi percetakan yang sudah berkembang pesat tak hanya di ibukota tetapi

jugas sampai di daerah. Karena biaya ini sama, maka biaya ini tidak perlu dimasukkan

dalam analisis incremental cost.

Biaya Pengiriman. Bila dilakukan dropping maka akan ada biaya transportasi

untuk mengirim dari kantor pusat atau kantor wilayah ke kantor pajak. Untuk menghitung

biaya pengiriman, maka kita harus tahu jarak dan berat barang yang dikirim. Dalam tabel

diperlihatkan jarak antar kota di Jawa (sebagian), daftar Wajib Pajak, kebutuhan, berat

SPT tahunan dengan contoh KPP Pratama Blitar.

Mungkin biaya pengiriman untuk 1 KPP yang dekat tidak terlalu banyak, tetapi

bagaimana dengan KPP yang jauh dan terpencil ? Kemudian, biaya ini akan menjadi

sangat besar mengingat jumlah KPP seluruh Indonesia yang mencapai 500an.

Selain biaya, kita juga perlu mempertimbangkan faktor non finansial. Dari

pengamatan dan pertanyaan kepada pegawai, didapatkan 2 faktor non finansial. Pertama,

bahwa formulir SPT tahunan bukanlah dokumen sakral, sehingga bahkan wajib pajak (WP)

pun bisa mencetak sendiri untuk keperluannya. SPT tahunan bukanlah dokumen dengan

kode- kode unik seperti uang yang harus dicetak spesial oleh PERURI.

Kedua, masalah waktu. Karena dikirimkan dari Kantor Pusat atau Kanwil ke KPP

maka ada kemungkinan keterlambatan atau paling tidak terlalu mepet dengan akhir

tahun. Padahal, setelah diterima oleh KPP, SPT tersebut harus dipisah- pisah menjadi

satuan dan digabungkan menjadi satu set dengan buku petunjuk kemudian dikirimkan ke

WP.

Dari penilaian di atas, pimpinan DJP sebaiknya melakukan pelimpahan wewenang

pengadaan SPT Tahunan ke tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menghemat biaya.

Kemudian untuk menjamin keseragaman dan kualitas, Kantor Pusat bisa mengeluarkan

peraturan tentang jenis, ukuran, dan kualitas SPT tahunan beserta lampiran dan buku

petunjuknya.

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 10

III. KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya, kita bisa mengambil beberapa simpulan, antara lain :1. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang bertujuan mengukur dan

melaporkan informasi keuangan dan informasi non keuangan kepada manajer, yang

berguna untuk mengambil keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi.

2. Akuntansi manajemen dapat diterapkan di instansi pemerintah di mana manajemen di

sini adalah para kepala instansi, kepala unit atau bagian, baik di pusat maupun di

daerah.

3. Pengadaan SPT tahunan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semula dilakukan secara

sentralisasi, kemudian didesentralisasikan ke tingkat kantor wilayah (kanwil).

4. Pengadaan baik oleh kanpus maupun kanwil memakan biaya yang lebih banyak karena

memerlukan biaya transportasi untuk penyaluran ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

seluruh Indonesia. Selain faktor biaya, risiko keterlambatan juga ada yang

mengakibatkan pendistribusian kepada wajib pajak juga terhambat. Hal ini bisa

memperburuh citra KPP.

5. Seharusnya, para pengambil keputusan memperhatikan hal tersebut dan melakukan

desentralisasi pengadaan SPT ke kantor pelayanan pajak. Yang perlu diperhatikan

adalah keseragaman kualitas, dalam hal ini kantor pusat bisa mengeluarkan peraturan

tentang spesifikasi jenis, bentuk, ukuran, dan kualitas SPT beserta buku petunjuknya.

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 11

Referensi

Charles T Hongren,dkk. 2003. Cost Accounting: A Managerial Emphasis.edisi 11.New Jersey :

Prentice Hall. 2003

Undang- Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang No. 28

tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Dirjen Pajak PER-2/PJ/2008 tentang SPT Tahunan WP Badan dan SPT Tahunan WP

Orang Pribadi beserta petunjuk pengisiannya

SE-03/PJ.014/2007 tanggal 28 Februari 2007 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Formulir

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya

SE-04/ PJ.014/2208 tentang Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Pencetakan SPT Tahunan

tahun 2008 Beserta Kelengkapannya

Sistem Informasi Perpajakan KPP Pratama Blitar. Data Jumlah Wajib Pajak. tanggal akses 13 Mei

2009

Penerapan Akuntansi Manajemen di Instansi Pemerintah 12