Oleh :ENDANG MARUF RANDY

Profesi kedokteran : profesi luhur kebutuhan dasar manusia : kesehatan

Norma EtikaNorma HukumNorma DisiplinKedokteranProfesi Dokter Mutu Pelayananterjamin

Disiplin kedokteran (UU PK no. 29 th. 2004 ps. 55 ayat.1) :Aturan aturan Penerapan keilmuan dlmKetentuan pelaksanaan pelayananyang harus diikuti oleh dokter.terdapat pada : - UU PK - PP- Permenkes - Peraturan Konsil Kedokteran- Ketentuan Pedoman Organisasi Profesi- Kode Etik Profesi- Kebiasaan Umum (Common Practice)

Dlm 5 th terakhir, tampak jelas perubahan paradigma sengketa medik dlm pel. Kedokt.Lahirnya UU PK no.29 th 2004 yg diharapkan dapat memayungi kepentingan dokter dan masyarakat, malah justru timbulkan masalah tersendiri.Bbrp dokter gerah dgn bbrp pasal yg dianggap tidak aspiratif.Yudicial riview yg pernah dilakukan thd UU tsb terkesan tdk menyelesaikan kegelisahan para dokter krn hanya merevisi bbrp pasal dan tetap menyisakan pasal kriminalisasi dokter

Difihak lain masyarakat jadi gemar menuntut ( Litigious Society ) krn keawaman masyarakat dan salah persepsi thd nilai profesionalisme dokter.Penegakan hukum dlm pel. Kedokteran masih simpang siur, kewenangan MKDKI, MKEK, Polisi dan jaksa serba tdk jelas, semua mengklaim berhak menyidik, memeriksa & menyidangkan perkara dokter.Akibatnya :* Dokter yg jd masalah jd bingung sendiri* Masyarakat lebih bingung krn tdk jelas kemana hrs melapor kalau ada kasus

Pasal 67, 68 UU PK sdh menyebutkan MKDKI memeriksa dan menyidangkan pengaduan namun bila bernuansa etika mk dilimpahkan ke MKEK, muatan pasal ini dianggap bermasalah dan menimbulkan kontroversi.Secara logika hukum :*Tdk ada pelanggaran disiplin tanpa pelanggaran etika *Sementara pelanggaran etika bisa berdiri sendiri tanpa pelanggaran disiplin

IDEALNYA : MKEK sbg port the entry dari semua pengaduan. Bila ada pelanggaran disiplin diteruskan ke MKDKIKerunyaman tsb dimanfaatkan pula oknum polisi masuk menangani setiap kasus, padahal kewenangan polisi hanya pada tatanan pidana Etika & disiplin kalau toh bernuansa hukum, hanya menjadi perkara perdata yg tdk perlu campur tangan polisi.Campur tangan polisi dlm setiap dugaan mal praktek hrs dibatasi. Polisi tdk perlu terlibat manakala kasus sengketa medik bernuansa etik atau disiplin krn kalaupun diproses hukum akan masuk ke ranah perdata.

U.U. PRAKTIK KEDOKTERAN

FKKOLEGIUM IDIKKIDINKES KAB/KOTAIJAZAHSERTIFIKAT KOMPETENSISurat tanda registrasi( STR )SURAT IZIN PRAKTEK ( SIP )SERTIFIKAT KOMPETENSIREGISTRASI DOKTERPRAKTIK KEDOKTERANPenjelasan Ps 29, ayat(3d)Ps 7, ayat(1)Ps 37, ayat(1)

KONSEP IDEAL PELAYANAN MEDISETIKA & SISTEM HUKUMSISTEM PEMBAYARANSISTEM PELAYANANSISTEM PENDIDIKANUU NO 32 / 1992UU NO 29 / 2004UU NO 40 / 2004UU SKNIDEAL :Dokter yg baikHanya dpt melakukan pelayanan medik dlm kesisteman yg baik pula

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERAN

NORMA ( DLM PRAKTIK KEDOKT )ETIKA

ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN (PROFESSIONAL CONDUCT)ATURAN HUKUM ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOK (ETHICAL CONDUCT)HUKUM

DISIPLIN

ADALAH ETIKA TERAPAN DAN ETIKA NORMATIF YANG MERUPAKAN PEDOMAN DAN RAMBU-RAMBU SISTEMATIS BAGI PERILAKU ETIS SEORANG DOKTER/DOKTER GIGI SECARA KHUSUS DALAM HUBUNGAN PROFESIONAL DAN HUBUNGAN KEMANUSIAAN DENGAN PASIEN (HUBUNGAN DOKTER-PASIEN), AGAR IA TIDAK MELAKUKAN HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN MORAL, TERKAIT DENGAN HIDUP, KESEHATAN, DAN KEMATIAN PASIEN.

ETIKA MEDIS

KODE ETIK KEDOKTERAN ADALAH SEPERANGKAT (TERTULIS) TENTANG ATURAN-ATURAN ETIKA YANG MEMUAT AMAR (APA YANG DIBOLEHKAN) DAN LARANGAN (APA YANG HARUS DIHINDARI) SEBAGAI PEDOMAN PRAGMATIS BAGI DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESINYA. SINGKATNYA KODE ETIK KEDOKTERAN ADALAH BUKU (CODE BERASAL DARI BAHASA LATIN CODEX YANG BERARTI BUKU) YANG MEMUAT ATURAN-ATURAN ETIKA BAGI DOKTER.

KODE ETIK KEDOKTERAN

NORMA ETIKSEMUA PASAL DARI KODEKI DAN KODEKGI MENJADI NORMA ETIKDOKTER DAN DOKTER GIGIDALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERANNYA.

NORMA DISIPLIN NORMA DISIPLIN KEDOKTERAN ADALAH ATURAN-ATURAN TENTANG PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI YANG MENCAKUP :-UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (PASAL 37, 40, 41, 45-49, DAN 51).-PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN MENTERI KESEHATAN, PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA- KETENTUAN DAN PEDOMAN ORGANISASI KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI, KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA,KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA -KEBIASAAN UMUM (COMMON PRACTICE) DI BIDANG KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI.

NORMA DISIPLIN KEDOKTERANATURAN / PEDOMAN BERPRILAKU (CONDUCT) DOKTER DALAM PENERAPAN KEILMUAN (ASUHAN MEDIS) PADA PASIEN

NORMA DISIPLIN KEDOKTERANRUANG LINGKUP :ATURAN DALAM MELAKSANAKAN ASUHAN MEDIS (MATERIIL)ATURAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN (FORMIL)

PRAKTEK KEDOKTERANASUHAN MEDIS: - WAWANCARA - PEMERIKSAAN FISIK - PROSEDUR DIAGNOSTIK - DIAGNOSIS - TERAPI: NASHAT, TNDKAN, OBAT - MERUJUK - KEGIATAN TERKAIT: - REKAM MEDIS - INFORMED CONSENT, DLL - EMERGENCYHASIL HASIL BAIK SESUAI HARAPAN HASIL BURUK KEJADIAN TDK DIHARAPKAN (ADVERSE EVENTS)UKURANNYA: KEMAMPUAN KLINIS PERILAKU (PROFESSIONAL CONDUCT)

PEDOMAN PERILAKU PROFESIONAL KEDOKTERAN(PEDOMAN DISIPLIN KEDOKTERAN)STANDAR/ PEDOMAN PERILAKU PROFESIONAL KEDOKTERAN (CODE OF PROFESSIONAL MEDICAL CONDUCT) MERUPAKAN SEPERANGKAT TTG ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN YG MEMUAT APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN ATAU TIDAK DILAKUKAN OLEH DR SBG PEDOMAN MELAKSANAKAN ASUHAN KEDOKTERAN (PRAKTIK KEDOKTERAN)

PEDOMAN PERILAKU PROFESIONAL DI INDONESIA(CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT)PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN YG BAIK(GOOD MEDICAL PRACTICE)SKKKI no 18/KKI/kep/IX/2006KEMAMPUAN/ KINERJA KLINIS(STD OF CLINICAL CARE)PERILAKU DLM ASUHAN MEDIS/ KLINISMEMPERTAHANKAN PRAKTIK KEDOKT YG BAIKPELATIHAN, PENILAIAN DAN PENGAJARANHUB DOKTER PASIENKERJASAMA DGN SEJAWATKEJUJURAN PROFESI

STANDAR PROFESISTANDAR PROFESI = STANDARD OF CAREKEMAMPUAN MINIMAL (KNOWLEDGE, SKILL, ATTITUDE)YG HARUS DIKUASAI INDIVIDU UTK LAKSANAKAN KEGIATAN PROFESIONAL SECARA MANDIRI (UUPK 29/2004)KEMAMPUAN: KETERAMPILAN DAN ASUHAN BIASA (ORDINARY)/ YANG HARUS DIGUNAKAN DOKTER

STANDAR PROFESIINSTRUMEN UTK MENGUKUR TINGKAT KEMAMPUAN (KNOWLEDGE, SKILL, ATTITUDE/ BEHAVIOR) DLM MELAKSANAKAN ASUHAN MEDIS.

PARAMETER PEMENUHAN STD PROFESISTANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN (ASUHAN MEDIS)STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)a. PEDOMAN KLINIS: CLINICAL PRACTICE GUIDELINESb. STANDAR KLINIS A. PROTOKOL B. PROSEDUR TEKNIS C. PROSEDUR ADMINISTRATIF D. CLINICAL PATHWAYS E. ALGORYTHMS F. STANDING ORDERSPEDOMAN PERILAKU PROFESIONAL

PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN(Professional Misconduct)PELANGGARAN ATURAN/ KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PRAKTIK KEDOKT, ATAUKEGAGALAN MEMENUHI STANDAR/ PEDOMAN PERILAKU PROFESIONAL(CODE OF PROF.CONDUCT), ATAU

PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERANPELANGGARAN NORMA DISIPLIN KEDOKTERAN (SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT) PADA HAKIKATNYA DAPAT DIKELOMPOKKAN DALAM : MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK KOMPETEN TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL PADA PASIEN DENGAN BAIK BERPERILAKU TERCELA DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN.(KEPUTUSAN KKI NOMOR 17/KKI/KEP/VIII/2006)

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN DIJABARKAN DALAM 28 BUTIR BENTUK PELANGGARAN

(KEPUTUSAN KKI NOMOR 17/KKI/KEP/VIII/2006).

Kegagalan menyesuaikan pada standar profesi failure to conform to the standard of care Pelanggaran Disiplin Kedokteran(PROFESSIONAL MISCONDUCT)

Cerita 1Seorang lelaki Indonesia telah disengat kemaluannya oleh lebah saat berdoa, lalu dia melanjutkan berdoanya :Ya Tuhan, hilangkanlah sakitnya, tetapi kekalkanlah bengkaknya.

TUJUAN (PENEGAKAN) DISIPLIN KEDOKTERANUTAMAPROTEKSI PASIEN: CEGAH KEJADIAN TAK PROFESIONAL SERUPA PD PASIEN LAINLAINMENJAGA MUTU/ KINERJA PRAKTISI KEDOKTERAN, MEMASTIKAN TIAP PRAKTISI MENERAPKAN STANDAR PERILAKU PROFESIONAL (STANDAR DLM PRAKTIK KEDOKTERAN)MENJAGA KEHORMATAN PROFESI- ALTRUISME- HUMANISME

PROTEKSI MASYARAKAT:PENEGAKAN DISIPLINPRINSIP: BAD APPLE THEORYMENGIDENTIFIKASI DR YG BERKINERJA BURUKMENETAPKAN ADA TIDAKNYA PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKT (PERILAKU TAK PROFESIONAL)(MENETAPKAN FITTNESS TO PRACTICE)MENYINGKIRKAN(REMOVE) DR BERKINERJA BURUK DARI KELOMPOK PROFESINYAMENEKANKAN PD TANGGUNG JAWAB INDIVIDUDR BERHADAPAN DGN KELUARGA BESAR PROFESINYA BKN DGN PASIENBUKAN MENYELESAIKAN SENGKETA DR/ DRGBUKAN MENGADILI, TAPI MEMBINA AGAR BERKINERJA LEBIH BAIK

DUGAAN KESALAHAN DR/ DRG(SERIOUS) PROFESSIONAL MISCONDUCT(MALA PERILAKU PROFESIONAL) ISTILAH DISIPLIN PROFESIPELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

MKDKIMEDICAL MALPRACTICE(MALAPRAKTIK)ISTILAH HUKUMPENGADILANPELANGGARAN HUKUM

MKDKIADALAH LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK:MENENTUKAN ADA TIDAKNYA KESALAHAN YANG DILAKUKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM PENERAPAN DISIPLIN ILMU KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, DAN 2. MENETAPKAN SANKSI DISIPLIN

SUMBER: UUPK DAN PERKONSIL

BATAS YURISDIKSI MKDKIDR/ DRG TELAH TEREGISTRASI KKITINDAKAN MEDIS SETELAH 6 OKTOBER 2004ADA HUB TERAPETIK DR/ DRG PASIEN ADA DUGAAN KUAT PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN

MKDKI TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DOKTER DAN PASIEN

Cerita 2Kisah sukses dalam waktu setahun, WARTO dapat sekaligus mendirikan WARTEL, WARNET dan WARTEG, tetapi WARTI hanya butuh waktu menit, dapat mendirikan WARTO.

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran thd aturan-aturan / ketentuan penerapan keilmuan.3 KELOMPOK PELANGGARAN DISIPLIN :Melaksanakan praktek kedokteran dengan tidak kompeten Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakanBerprilaku tercela, merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran

Contoh-contoh bentuk pelanggaran disiplin kedokteranMelakukan praktek kedokteran dengan tidak kompetenTidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuaiMendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebutMenyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahuan perihal pergantian tersebutMelakukan pemeriksaan dan pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien

Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteranMelakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali awau pengampunyaDengan sengaja tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesiMelakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengn ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika profesi

Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganyaMenjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan yang tidak layakMelakukan penelitian tanpa ethical clearanceTidak melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan padahal tidak membahayakan dirinyaMenolak dan menghentikan tindakan pengobatan tanpa alasan yang layak dan sahMembuka rahasia kedokteran

Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan hasil pemeriksaanMeresepkan atau memberikan obat (NAPZA) yang tidak sesuaiKetergantungan pada NAPZAMelakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien di tempat praktikMenggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknyaMenerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat / alat kesehatan

Mengiklankan kemampuan / pelayanan yang dimiliki, baik lisan maupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkanBerpraktik dengan STR / SIP dan atau sertifikat kompetensi yang tidak sahKetidak jujuran dalam menentukan jasa medikTidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran

ANTISIPASI BERLAKUNYA UU PK DI RS & RS PENDIDIKAN

Membantu menguruskan SIP seluruh dokterMengeluarkan surat tugas untuk dokter yg memiliki SIP serta berhak dan bertanggung jawab menangani pasien ( tak punya SIP tak berhak praktik di RS )Membuat daftar dokter yg berpraktek di RS dan dipasang di IRJPasien PPDS tanggung jawab supervisornya on site

ANTISIPASI UU PK PADA DIRI DOKTER / DOKTER GIGISetiap dokter / dokter gigi / dokter Sp :Harus mempunyai SIPHarus mengikuti standar profesiHarus mengikuti standar pelayanan medik / ProtabHarus mentaati terhadap HBL MBLHarus mentaati peraturan Komite Medik

KIAT MENGHINDARI TUNTUTANPatuhi UU PK = STR, SIP, Standar Profesi dan SOPPerlindungan hukum akan diperoleh bila bekerja sesuai dengan standar profesi dan SOPTingkatkan profesionalismeKompetensi dan kewenanganEmpati dan duty of coreTingkatkan Patient Safety

U.U PRADOK

PraktikDinkes Kab/KotaPendidikan berkelanjutan Profesi (IDI/PDGI)DisiplinEtika ProfesiKelalaian PelanggaranKONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Divisi PembinaanMajelis Kehormatan Disiplin KedkteranMajelis Etik IDI/PDGIHukumPerdataPidanaPembinaan Etika ProfesiTeguranDiklatCabut S.T.Registrasi

PERANAN IDIMenyediakan BP2A sebagai BADAN advokasiMenyediakan advokasiMenyediakan Saksi Ahli dalam proses pemeriksaan MKDKIMemberdayakan Kolegium sebagai salah satu pelaksanaan eksekusi MKDKI (RESCHOOLING)

PERANAN MKEKMENGUTAMAKAN PEMBINAAN DI BIDANG ETIKA- BIOETIKA (Decision making guide)- ETIKA PROFESI (Code of Conduct)

TETAP MEMERIKSA KASUS DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PROFESI DAN MEMBERI SANKSI PEMBINAANTETAP BERSIFAT PROAKTIFMKEK PUSAT MEMUSATKAN PERHATIAN MEMBUAT FATWA2 DI BIDANG ETIK

PERANAN DINAS KESEHATAN1. (PEMBERI IJIN PRAKTEK)2. PENGAWAS PELAKSANAAN PRAKTIK- TATA CARANYA HARUS DIBUAT- KERJASAMA DGN ORGANISASI PROFESI DAN PERSI3. PENYIDIK PNS BAGI PELANGGARAN YANG DIATUR DALAM UU PRADOK- KOORDINASI DGN PENYIDIK POLRI4. PENYIDIK PNS BAGI PELANGGARAN DISIPLIN & KELALAIAN- KERJASAMA DENGAN MKDKI5. BADAN MEDIASI / KONSILIASI- BEKERJASAMA DENGAN FAK HUKUM ATAU BADAN HUKUM INDEPENDEN LAINNYA- BERTUGAS MENYELESAIKAN PERKARA TUNTUTAN GANTI RUGI PASIEN MELALUI Alternative Dispute Resolution6. TERAKREDITASI SEBAGAI MEDIATOR

SANKSI DISIPLINPemberian peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan STR / SIP : - Rekom pencabutan STR / SIP sementara selama lamanya 1 tahun atau- Rekom pencabutan STR / SIP tetap atau selamanyaKewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi kedokteran atau kedokteran gigi :-Pendidikan formal atau- Pelatihan dalam pengetahuan keterampilan, magang di institusi pendidikan sekurang kurangnya 3 bulan dan paling lama 1 tahun

KESIMPULAN :Perlu menyatukan persepsi ttg alur penegakan hukum bagi dokterPerlu menyatukan cara pandang agar polisi tdk mengkriminalisasi setiap permasalahan medik.Perlu merumuskan mekanisme pengaduan shg dokter tdk dirugikan, krn hrs diperiksa berkali-kali oleh MKEK, MKDKI, polisi & jaksa.Membekali pengetahuan medico etico legal, shg dokter tdk menjadi bulan bulanan aparat hukum

**************