PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI BIDANG

PERENCANAAN ASN

UU No.5 Th.2014APARATUR SIPIL NEGARA

BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA RI

Mewujudkan PNS dan PPPK sebagai :1. Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

2. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara konsisten;

Reformasi Mendasar :

ARAH KEBIJAKAN FORMASI ASN

MORATORIUM2015 s/d 2019

Beberapa formasi CPNS yang akan tetap dibuka: Guru, dosen Tenaga medis, Tenaga fungsional lain nya

(seperti jabatan penyuluh dll)

PRINSIP DASAR UU ASN

• Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif

• Menerapkan prinsip fairness• Penggajian, reward and punishment

berbasis kinerja• Standar integritas dan perilaku untuk

kepentingan publik• Manajemen SDM secara efektif dan efisien• Melindungi pegawai dari intervensi politik

dan dari tindakan semena-mena.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:

TUJUAN UTAMA UU ASNa. Independensi dan Netralitas b. Kompetensic. Kinerja/ Produktivitas Kerjad. Integritas

setkab.go.id

e. Kesejahteraanf. Kualitas Pelayanan Publikg. Pengawasan dan

Akuntabilitas

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah

PEGAWAI ASN :PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan Per-UU.

MANAJEMEN ASN :pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengertian Pegawai ASN

JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASNJENIS

PNSPasal 1 butir 3

& Pasal 7

PPPKPasal 1 butir 4

& Pasal 7

STATUS KEDUDUKAN

• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara

• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan

• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

1. Berstatus pegawai tetap 2. Memiliki NIP secara

nasional;3. Sebagai pembuat kebijakan;4. Dapat menduduki jabatan

pimpinan tinggi pemerintahan;

1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja;

2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja;

3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan;

4. Menduduki Jabatan Fungsional.

HAK DAN KEWAJIBAN ASNJENIS

PNSPasal 1 butir 3

& Pasal 7

PPPKPasal 1 butir 4

& Pasal 7

HAK

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

2. cuti;3. jaminan pensiun dan

jaminan hari tua;4. perlindungan; dan5. pengembangan

kompetensi.

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

2. cuti;3. perlindungan; dan4. pengembangan

kompetensi.

• setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;

• menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

• melaksanakan kebijakan pemerintah;

• menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

• melaksanakan tugas kedinasan;

• menunjukkan integritas dan keteladanan;

• menyimpan rahasia jabatan• bersedia ditempatkan di

seluruh wilayah NKRI

KEWAJIBAN

REKRUITMEN1PENGEMBANGAN

PEGAWAI2

PROMOSI3

KESEJAHTERAAN4MANAJEMEN

KINERJA5

DISIPLIN & ETIKA6

PENSIUN7

MANAJEMEN ASNBASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN

SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA

BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI)

BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA

POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA

RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI

FULLY FUNDED : sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS

Manajemen PNS meliputi:1. penyusunan dan penetapan

kebutuhan;2. pengadaan;3. pangkat dan jabatan;4. pengembangan karier;5. pola karier;6. promosi;7. mutasi;8. Penilaian kinerja9. penggajian dan tunjangan;10. penghargaan;11. disiplin;12. pemberhentian;13. pensiun dan tabungan hari tua; 14. perlindungan.

MANAJEMEN ASNManajemen PPPK meliputi:

1. penetapan kebutuhan;

2. pengadaan;

3. penilaian kinerja;

4. penggajian dan tunjangan;

5. pengembangan kompetensi;

6. pemberian penghargaan;

7. disiplin;

8. pemutusan hubungan

perjanjian kerja;

9. perlindungan.

JABATAN UU ASN

UTAMA

MADYA

PRATAMA

PIMPINAN TINGGI

ADMINSTRATOREselon III

PENGAWASEselon IV

PELAKSANAEselon V dan

JF umum

JABATAN ADMINISTRASIJABATAN FUNGSIONAL

Utama Madya Muda Pertama

KEAHLIAN

Penyelia Mahir Terampil Pemula

KETERAMPILAN

Jabatan Administrasi

Jabatan Fungsional

Jabatan Pimpinan

Tinggi

Jabatan Administrator (setara eselon III)memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama.

Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula

Jabatan Pengawas(setara eselon IV)mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksana(setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

• Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I);• Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan• Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II).

DIIS

I DAR

I PEG

AWAI

ASN

DIIS

I TN

I DA

N P

OLR

I

Jabatan ASN tertentu

JABATAN dalam UU ASN

UNDANG-UNDANGAPARATUR SIPIL NEGARA

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

UNDANG UNDANGPOKOK KEPEGAWAIAN

Jabatan eselon Ia Kepala lembaga pemerintah

non kementerian

Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Jabatan eselon Ia dan eselon Ib

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan eselon II

Jabatan Administrator Jabatan eselon III

Jabatan Pengawas Jabatan eselon IV

Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum

PENYETARAAN JABATAN

NO JABATANPEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMENKLATUR PANGKAT JENJANG1 2 3 4 5

1 PIMPINAN TINGGI

Kepala LPNK 21 UTAMA1. Sekjen

20MADYA

2. Sesmen3. Sestama4. Deputi5. Dirjen6. Irjen7. Sekda Prop. 191. Ka. Biro

18

PRATAMA

2. Direktur3. Asisten Deputi4. Sekda Kab/Kota 175. Asisten Daerah

166. Kepala Dinas

2

FUNGSIONAL KEAHLIAN

1. Ahli Utama 15ADMINISTRASI

2. Ahli Madya 143. Ahli Muda 13 ADMINISTRATOR4. Ahli Pertama 12

FUNGSIONAL KETERAMPILAN

1. Penyelia 11 PENGAWAS2. Mahir 103. Terampil 9 PELAKSANA4. Pemula 8

JABATAN, PANGKAT, DAN JENJANG PNS

BATAS USIA PENSIUN

58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;

60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

PP 21/2014• PEMULA, TERAMPIL, MAHIR AHLI PERTAMA DAN AHLI MUDA (BUP: 58)• PENYELIA, MADYA, UTAMA (BUP: 60)

Batas Usia Pensiun

1. Dasar penetapan kebutuhan :a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan

analisis jabatan dan analisis beban kerja.b. Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian per tahun

berdasarkan prioritas kebutuhanc. Penetapan jabatan ditetapkan dengan Peraturan Presiden.d. Jumlah jabatan ditetapkan oleh Menteri secara nasional.

2. Metode: analisis jabatan dan analisis beban kerja3. Rasio PNS : PPPK = 60:40 sekaligus Penataan Jumlah dan

sebarannya4. Prosedur: Melalui Pengusulan (konvensional) Pendekatan Informasi Teknologi (tidak perlu usulan)

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH

ANALISIS JABATAN

ANALISIS BEBAN KERJA

ya

PERHITUNGAN KEBUTUHAN ASN

Pegawai setiap Tahun memiliki Jam Kerja Efektif 1250 Jam Kerja

PERMENPAN NO. 33 TAHUN 2011

PERMENPAN NO. 26 TAHUN 2011

5 Tahun

PNSPPPK

PETA JABATAN

KEBUTUHAN ASN KEKURANGAN FORMASI

PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA MERUPAKAN BAGIAN DARI

MANAJEMAN KINERJA ASN YAITU :

1. Pegawai wajib membuat kontrak kerja diawal tahun melalui Capaian SKP;

2. Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai diakhir Tahun;

3. Pegawai yg tidak membuat SKP atau capaian SKP bernilai buruk diakhir tahun (kurang dari 25%) di jatuhi sanksi hukuman disiplin Tk.Berat dan yang bernilai antara 25% s.d. 50% dijatuhi Sanksi Hukuman Disiplin Tk. Sedang

MANAJEMAN KINERJA ASN MEMBERIKAN SISTEM REWARD TERHADAP PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA

YAITU :

1. Pengangkatan PNS dalam JFU (PMA No.48/2014)2. Pemberian Bobot Nilai Kelas Jabatan Struktural dan

JFU/JFT (PMA No.51/2014 jo. No.2/2015);3. Pemberian Penambahan dan Pengurangan

Tunjangan Kinerja (TUKIN) berdasarkan Capaian Kinerja Pegawai (PMA No.49/2014);

TUNJANGAN KINERJA :Tunjangan Pegawai Negeri yang merupakan tugas fungsi dari keberhasilan pelaksanaan RB dan didasarkan pada Capaian Kinerja Pegawai Negeri tsb.sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja.

Tunjangan Kinerja diberikan kpd Pegawai Negeri :

Setiap Bulan selain penghasilan (Gaji) yg berhak diterima menurut peraturan Per-UU, yang dihitung

berdasarkan Kehadiran Kerja, Capaian Kinerja Individu (SKP) sesuai dengan kelas jabatannya

Surat Menkeu No.SR-2478/MK.02/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian

Agama• Grade Tukin• 17 22.842.000• 16 17.413.000• 15 12.518.000• 14 9.600.000• 13 7.293.000• 12 6.045.000• 11 4.519.000• 10 3.952.000• 9 3.348.000• 8 2.927.000• 7 2.616.000• 6 2.399.000• 5 2.199.000• 4 2.082.000• 3 1.972.000• 2 1.867.000• 1 1.786.000

KEBIJAKAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PENYELESAIAN :• E-PUPNS• E-FORMASI• KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN• SELEKSI/ROTASI/MUTASI JPT• MUTASI PEGAWAI (redistribusi PNS)• PROFILING PEGAWAI MELALUI ASSESSMENT• IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

- SEKIAN - TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAATBiro KepegawaianSetjen Kemenag 2016