pendekatan governance bagi kebijakan kesehatan_nuwirman22032013

24
Pendekatan Governance EMAS dan Formulasi Kebijakan di Daerah

Upload: rachmad-pg

Post on 25-Nov-2015

20 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Pendekatan Governance EMAS dan Formulasi Kebijakan di DaerahPendekatan Governance untuk Enabling EnvironmentPada level fasilitas: mengembangkan pendekatan agar tenaga kesehatan mampu mengembangkan clinical governance secara internal dan mengembangkan budaya pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel

Pada level Pemerintah Daerah: mengembangkan alat dan mekanisme yang partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk meminta/mendukung pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan agar lebih bertanggung jawab atas kualitas layanan dan peningkatan akses ke layanan rujukanLevel Kerja Governance3

TransparansiKebijakan dan RegulasiKebijakan Nasional-LokalPenyediaan LayananPrilaku dan Skill3Alat-alat Governance EMAS mendukung Pelayanan di Fasilitas dan Pemerintah Daerah

Perjanjian Kerjasama antar FasilitasKelompok Kerja untuk Mengelola Jejaring dan Upaya Penurunan AKI dan AKNMaklumat Pelayanan dan Pengelolaan Umpanbalik pada setiap FasilitasCitizen Report Card (CRC)/Kartu Laporan Warga tentang Pelayanan Gawat Darurat Maternal Neonatal Forum Masyarakat Madani untuk Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Penurunan AKI dan AKNPosisi Alat alat dan Mekanisme Governance dalam Program EMASEMASKomponen IKomponen II1. Kelompok Kerja Lintas SKPD/Stakeholders (bulan pertama terbentuk)Assesment3. Fasilitasi Jejaring antar Fasilitas PK/KKS/SKB (dalam 3 bulan pertama selesai)4. Fasilitasi Maklumat Pelayanan di Fasilitas tools pengawasan pelayanan oleh masyarakat (Triwulan kedua)2. Fasilitasi Forum Masyarakat Madani (3 bulan pertama terbentuk)5. Pengawasan dan Monitoring pelayanan oleh masyarakat dan pengelolaan umpan balik (Triwulan 3-4)Program Kegiatan TA EMASLokakaryaSosialisasiLevel FasilitasMaklumat PelayananPernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan pada fasilitas pelayananMeningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pelayanan Menegaskan hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan serta hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layananMemperkuat pelayanan di fasilitas dengan dukungan masyarakatMembangun kemitraan yang baik antara penyedia layanan dengan penyedia layananLeaflet di RSA Siti Khadijah Pinrang (page1)

Leaflet di RSA Siti Khadijah Pinrang (page2)

Leaflet MP Puskesmas Bandar Pasir Mandoge kab. Asahan (Page1)

Leaflet MP Puskesmas Bandar Pasir Mandoge kab. Asahan (Page2)

Mekanisme dan Tindaklanjut Umpanbalik secara Langsung oleh Pengguna layananUmpan balik LangsungFasilitasComplain desk/gugus tugasMinilokakaryaPengguna layananPOKJAQuarterly Segera serta, Sesuai dengan kewenangan dan kemampuan fasilitasLintas sektor, jangka menengah dan panjang, memerlukan regulasi level kabupaten dan seterusnyaDHOBupatiDPRDMekanisme dan Tindaklanjut Umpanbalik secara Tidak Langsung (Monev)Umpan balik Tidak LangsungCivic ForumSurvey Kepuasan/Diskusi Kelompok TerfokusMasyarakatKartu Laporan WargaRekomendasiPOKJABupatiDPRDKebijakan Fasilitas Pelayanan KesehatanKartu Laporan Warga dari FMM Pinrang

Sources: CRC Result of Pinrang, 2012Best PracticesPuskesmas Gondanglegi kabupaten Malang telah melakukan reformasi pelayanan setelah P dan K oleh Tim EMAS. Membuat MP dan menindaklanjuti umpanbalik untuk meningkatkan kualitas ruang rawat inapPuskesmas Pantai Labu kabupaten Deliserdang mendapatkan dukungan masyarakat setelah konsultasi MP, membuat ruang rawat inap lebih nyaman. Menyediakan fasilitas antar jemput untuk pelayanan persalinan

Level Pemerintah DaerahProses Pengambilan Kebijakan melalui Perencanaan dan PenganggaranTeknokratis=Konsep dan Dokumen Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran DokumenPartisipatif=Ruang terbuka untuk advokasi kebijakan dan penganggaran MusrenbangPolitis=proses formulasi kebijakan di tingkat DPRD dan Top Manajemen Daerah KUA RAPBDKerjasama antar Fasilitas sebagai Penghubung antar Fasilitas dan PemdaDokumen tertulis yang disepakati diantara fasilitas dalam jejaring untuk memperjelas peran masing-masing pihak serta mekanisme rujukan Meningkat komunikasi dan kordinasi antar fasilitasMemperjelas peran dan tanggungjawab serta alur rujukan diantara fasilitasMenyediakan basis untuk mendorong akuntabilitas dalam memenuhi peran mereka secara bertanggungjawabKelompok Kerja EMASKelompok kerja merupakan forum lintas SKPD yang bertanggungjawab untuk mengelola Program Penurunan AKI dan AKN di kabupaten dan PropinsiPOKJA dikukuhkan dengan SK Kepala DaerahPOKJA melakukan rapat untuk melakukan review dokumen, konsultasi stakeholders, menyiapkan naskah kebijakan dan rekomendasi perbaikan pelayananMekanisme Kerja POKJA dan FMM dalam Memperkuat Pelayanan POKJACivic ForumUnit PelayananSKPDDPRDTA (Pendampingan dan Kunjungan)TA PF (Monitoring Kinerja Jejaring Rujukan)KebijakanPrilaku BirokrasiBudaya BirokrasiFasilitas20DataCitizen Report CardKeluhan/feedbackRancang SandingCivic Education

HUBUNGAN KERJA POKJA dan FMMRancangan KebijakanRencana KerjaDraf SOP dllFMMPOKJAAssesmentBest PracticesPOKJA bersama perwakilan fasilitas pelayanan menyusun Peraturan Bupati sebagai legal basis penurunan AKI dan AKN di PinrangAlokasi anggaran untuk penurunan AKI dan AKN di kabupaten Bandung dan Cirebon dalam APBDFAKTA-FAKTA UNIK228/100.000 KELAHIRAN = 0,00228%0,00228 % adalah angka yang SELALU diabaikan dalam ilmu sosial0,00228% dalam ilmu kebidanan berarti dalam 100.000 orang melahirkan akan ada 228 orang yang meninggal0,00228% dalam ilmu teknik dirgantara berarti bahwa dalam 100.000 kali penerbangan, akan ada 228 pesawat yang akan jatuh.FAKTA-FAKTA UNIK34/1000 KELAHIRAN = 0,34%0,34 % mungkin tidak terlalu berpengaruh dalam ilmu ekonomi dan keuangan0,34% dalam ilmu kebidanan berarti dalam 100.000 neonatal lahir akan ada 3.400 bayi yang mati0,34% dalam ilmu teknik kimia berarti bahwa dalam 100.000 reaktor kimia yang dirancang, akan ada 3.400 reaktor yang meledak