TUGAS MATA KULIAH

ANALISIS KEBIJAKAN, ETIKA DAN HUKUM KESEHATANPENDEKATAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN

Nama Mahasiswa:

Arie Ratna Wuri

(101414453014)

Dessya Putri Ayu

(101414453043)

Ita Fajria

(101414453022)

UNIVERSITAS AIRLANGGAFAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

SURABAYA

2015 Menurut N. Dunn kebijakan publik (Public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2000:132). Proses kebijakan terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Setiap tahapan merupakan aktivitas yang terus berlangsung dan terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear. Proses formulasi Kebijakan merupakan proses awal dalam policy proses yang berisi aktivitas sebagai berikut: Perumusan masalah, agenda setting, penyusunan alternatif, seleksi alternatif, penetapan alternatif terbaik. Formulasi kebijakan yg baik harus berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Perlu langkah yang hati-hati dalam formulasi kebijakan . Formulasi kebijakan pada dasarnya merupakan uraian konseptual yang menunjuk kecermatan membaca realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pada setiap tahap siklus kebijakan perlu pendekatan (approaches) yang sesuai. Tahap formulasi, pendekatan yang banyak digunakan adalah normatif, valuatif, prediktif ataupun empiris.a. Pendekatan Empiris

Prinsip pendekatan empiris antara lain adalah ;

1) Menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan public

2) menghasilkan informasi deskriptif ataupun prediktif

b. Pendekatan Valuatif

Prinsip pendekatan valuatif antara lain adalah ;

1) Menilai manfaat (value) dari setiap kebijakan

2) Informasi yang dihasilkan bersifat valuatif

c. Pendekatan Normatif

Prinsip pendekatan normatif antara lain adalah ;

1) Menekankan pada tindakan apa yang semestinya dilakukan

2) Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan

3) Menghasilkan informasi yang bersifat anjuran atau rekomendasi di masa depan

Berbagai pendekatan dalam formulasi kebijakan menurut Parsons (1997) menyebut ada 4 (empat) pendekatan, antara lain yaitu :1. Power approach (pendekatan kekuasaan).

a. Proses formulasi ditentukan oleh faktor kekuasaan.

b. Formulasi kebijakan ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan seberapa besar kekuasaannya.

c. Sumber kekuasaan : kelas sosial, birokrasi, pendidikan, profesionalisme, kaum pengusaha dsb.

d. Identik dengan pendekatan politikPendekatan kekuasaan dapat dibagi dalam:a. ElitismElitism diprakarsai oleh Mosca dan Pareto dimana kekuasaan ada ditangan elit penguasa, dominasi para elite menentukan sebuah produk kebijakan public oleh karena itu formulasi kebijakan sangat berada di tangan para elit yang dimana kebijakan merupakan pencerminan keinginan elit (mengalir dari atas ke bawah). Jadi, kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan ini hanya dimiliki oleh para elit.

b. PluralismProses pembuatan kebijakan ini menekankan pada kontinuitas dan keterlibatan multi-metode dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik, sehingga dapat meminimalisir dominasi salah satu kelas dalam masyarakat.Bertumpu pada peran sub-sub sistem yang ada dalam sistem demokrasi. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungan dengan individu yang lain dalam proses pemb keputusan. Hubungan tersebut tidak berlangsung selamanya tetapi lebih dibentuk dalam rangka membuat keputusan-keputusan khusus, tak ada pembedaan yang ketat antara elit dengan massa, dan tak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan. Kompetisi dilakukan di tingkat pemimpin dimana kebijakan publik dipandang merefleksikan kompromi dan tawar menawar

c. MarxismKekuasaan hanya akan digunakan untuk menghasilkan produk kebijakan publik yang memihak pada kaum kapitalis. Pada umumnya di banyak negara semua kebijakan publik adalah untuk kaum kapitalis yang biasanya berkuasa dalam pemerintahan.. Marxism berupaya menghilangkan dominasi kaum kapitalis dengan melibatkan kaum proletar dalam pembuatan kebijakan oleh karena itu kaum proletar harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan

d. CorporatismPembuatan kebijakan publik dengan menekankan pada konspirasi segelintir elite yang tertata dengan sengaja. Diilhami oleh pandangan Schmitter bahwa dalam negara otoriter, model korporatisme negara sangat efektif dalam melaksanakan pemerintahan. Korporatism adalah praktek politik yang menekankan adanya konspirasi beberapa elit yg tertata dengan rapi, namun tetap ada figur yang terkuat (diktatornya). Mereka yang berada disekitar orang kuat inilah yang berperanan dalam perumusan kebijakan publik

e. ProfesionalismPandangan ini akan efektif ketika sebuah negara banyak dipimpin oleh mereka- mereka dari kalangan professional dimana suatu negara akan maju jika banyak didominasi oleh kaum professional. Oleh karena itu pembuatan kebijakan ditentukan oleh kaum professional dimana kaum profesional cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingan profesionalitasnya daripada kepentingan publik

f. Technocracy

Formulasi kebijakan didasarkan atas eksplorasi ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Pengaturan negara akan menjadi lebih baik jika terdapat eksplorasi ilmiah dalam kehidupan kenegaraannya karena pandangan-pandangan ilmiah sangat bermanfaat, sehingga peran tehnokrat sangatlah penting. Pembuatan kebijakan perlu melibatkan kaum teknokrat sebanyak mungkin agar dapat memberikan pertimbangan yang obyektif dan ilmiah.

2. Rationality and Policy Making (Pendekatan Rasionalitas dalam Pembuatan Kebijakan).Pembuatan kebijakan lebih mengarah pada dua konsep rasionalitas, yaitu rasionalitas ekonomis (konsep efisiensi) dan rasionalitas administratif (konsep kepuasan)a. Rasionalitas EkonomisPembuatan kebijakan harus didasari oleh pembacaan yang mendalam atas dampak-dampak ekonomis bila kebijakan tersebut diterapkan.

b. Rasionalitas BirokratisPembuatan kebijakan bertumpu pada efisiensi dan efektitivitas kinerja birokrasi.

3. Public Choice ApproachLahir sebagai kritik atas model kekuasaan dan diprakarsai oleh Gordon Tullock, Niskanen, Anthony Downs, kecenderungan para birokrat melayani kepentingan sendiri menjadi penyebab lahirnya pendekatan ini.Proses pembuatan kebijakan publik dalam paradigma ini akan bertumpu pada pilihan publik yang mengakibatkan formulasi kebijakan yang dilakukan cenderung bertumpu pada mekanisme pasar (apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan publik). 4. Personality, cognition in Policy makingPembuatan kebijakan lebih dipandang dari aspek psikologis dan informasi dan dimana pembuatan kebijakan terkonsentrasi pada apa yang ada dalam pikiran pembuat kebijakan. Pendekatan ini dikelompokkan pada dua kelompok :a. Terfokus pada aspek emosi manusia, personalitas, kepribadian, motivasi serta hubungan antar personal (pemb kebijakan adalah kegiatan analisis personal, kepribadian, budaya dan idiologi yang dianut pembuat)b. Terfokus pada respon yang dilakukan pembuat kebijakan terhadap yang terjadi pada lingkungan (proses formulasi dilihat dari bagaimana pembuat kebijakan mengenali masalah, menentukan alternatif, memproses informasi dari realitas sosial yang ada). Informasi merupakan bagian integral dalam sistem politik. Sistem politik adalah suatu jaringan komunikasi, sehingga proses pembuatan kebijakan harus mengakomodir dan melibatkan elemen dalam masyarakat yg menjadi sasaran kebijakan.Menurut Turne & Hulme,( 1997) di negara sedang berkembang sering terdapat dua pendekatan, antara lain yaitu :

1. Society centered approachDibagi kedalam Social class analysis, pluralism dan public choice model. Dalam Social class analysis kebijakan dipandang sebagai perwujudan dari usaha kelas yang dominan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingannya terhadap kelas bawah. Perumusan kebijakan harus dicari yg membela kaum lemah dari dominasi kelas atas. Dalam pluralism, kebijakan dipandang sebagai hasil konflik, tawar menawar dan koalisi antar kelompok masyarakat sdangkan dalam public choice kelompok masyarakat berupaya untuk memiliki akses dalam pembuatan kebijakan2. State centered approachTerbagi dalam rasional actor, bureaucratic politics dan State interests.

a. Rational actor ; para aktor berlaku selayaknya pemilih yang rasional dalam menentukan alternatif kebijakan. Kebijakan ditentukan para aktorb. Bureaucratic politics: peran birokrasi sangat besar

c. State interest : kebijakan dipandang sebagai suatu perspektif umum dimana negara memiliki otonomi dan merumuskan hakekat masalah-masalah publik serta mencari solusinya (peran negara sangat besar dalam perumusan kebijakan)

1