pendahuluan -...
TRANSCRIPT
SUGIARTO, S.E,M.Si
Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
Ditjen Bina Adm. Kewilayahan, Kemendagri
1
1 Pendahuluan
2Kebijakan Penyederhanaan Perizinan
Berdasarkan UU 23/2014
4 Permasalahan dan Penutup
3 Permendagri 138/2017
2
PENDAHULUAN
3
ISU STRATEGIS DESENTRALISASI, OTDA & DAYA SAING, antara lain:
▪ Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemda(antara lain: penataankelembagaanperangkat daerah; sinergi perenc & penganggaran;
akuntabilitas & tatapemerintahan; peningkatan kualitaspelayanan publik)
▪ Peningkatan KapasitasAparatur Pemda
▪ Perbaikan KemudahaanBerinvestasi (EoDB)
▪ Proses perizinan belumefisien
▪ Deregulasi peraturan
yang menghambatinvestasi
4
Harapan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
DIPERLUKAN
SUATU TEROBOSAN UNTUK
PERBAIKAN
TATA KELOLA PELAYANAN
PUBLIK SEKTOR PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN
❖Pelayanan Cepat:
❖Pelayanan Gratis;
❖Pelayanan Bermutu:
❖Pelayanan Transparan;
❖Pelayanan Pasti;
❖Pelayanan Sederhana;
❖Pelayanan Terjangkau.
5
UJUNG TOMBAK
PELAKSANA
KEWAJIBAN DAN
KEWENANGAN
DAERAH UNTUK
MENYEDIAKAN
LAYANAN P&NP
KEPADA
MASYARAKAT
Peran Penting PTSP
Kebijakan Strategis Nasional; Fokus Kabinet Kerja;
Perhatian ORI, K-4 (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan KSP), dan
Satgas Saber Pungli serta Satgas Percepatan Pelaksanaan berusaha
➢ Kepastian
Hukum;
➢ Kepastian untuk
Investasi dan
Usaha;
➢ Daya Saing
Daerah
➢Peningkatan
Investasi dan
Kemudahan
Berusaha di
Daerah
➢Stimulan
Kesejahteraan
Masyarakat
6
Dasar Hukum Penyelenggaraan PTSP
1. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (62 pasal 10
bab);
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang sistem pelayanan terpadu (Bab
3 pasal 11 s/d 21);
6. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
7. Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan
Kabupaten/Kota;
8. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.7
KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERDASARKAN UU 23/2014
8
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
PERMENDAGRI 138/2017
PERPRES 97/2014 UU 23/2014
Penyelenggaraan PTSP Daerah
Pasal 3491) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan
prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan daya saing daerah.
2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
PERMENDAGRI 100/2016Pedoman Nomenklatur Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1) Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP.
2) Melimpahkan seluruhnya kewenangan perizinan dan non
perizinan kepada PTSP.
3) Izin ditanda tangani oleh Kepala PTSP.
4) Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara
elektronik.
5) Jangka waktu penerbitan izin usaha paling lama 7 hari kerja
Sanksi Administratif.a. Teguran tertulis dari Mendagri ke
Gubernur sebanyak 2 kali berturut-
turut.
b. Menteri mengambil alih pemberian
izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
c. Anggarannya akan dipangkas oleh
Pemerintah Pusat dalam bentuk
Penghilangan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU):
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
9
Pasal 350
1) Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Daerah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan
perizinan dikenai Sanksi Administratif.
PERPRES 91/2017
1) Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian, hambatan,
penyederhanaan dan pengembangan sistem online dlm rangka
percepatan penyelesaian perizinan berusaha.
2) Membentuk Satgas pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, memulai
reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
PERMENDAGRI 138/2017
18
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH
19
Sistematika (17 bab 60 pasal)
1. Ketentuan Umum
2. Kelembagaan dan
Kewenangan
3. Maklumat Pelayanan Publik,
Standar dan Manajemen
Pelayanan
4. Perencanaan
5. Penyederhanan Jenis
Perizinan
6. Pelayanan Secara Elektronik
7. Sarana dan Prasarana
8. Sumber Daya Manusia
9. Etika Pelayanan
10.Survey Kepuasan
Masyarakat
11.Inovasi
12.Forum Komunikasi PTSP
13.Pembinaan dan
Pengawasan
14.Pelaporan
15.Pendanaan
16.Ketentuan Peralihan
17.Ketentuan Penutup
TUJUAN:
meningkatkan kualitas layanan publik, mewujudkan perlindungan
dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang
lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima
dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah
untuk memperoleh pelayanan publik
PERMENDAGRI 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
PTSP DAERAH
LINGKUP TUGAS PENYELENGGARAAN PTSP:
meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan
perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi dan
Kabupaten / Kota20
KELEMBAGAAN & KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PTSP
Berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017
21
KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN
1. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP
Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undanganPasal 4
DPMPTSP dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 5
BAB 2
24
Bentuk Layanan Lain DPMPTSP:
Pasal 5, Angka 2
Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu dilakukan oleh
Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.Pasal 5, Angka 4
Hal baru
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan
Gerai layanan atau outlet /mall pelayanan
Layanan keliling
Layanan antar jemput
Layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota
25
Pendelegasian
Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.Pasal 1, Angka 7
KEPALA DAERAH
GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA
DELEGASIKAN (PERKADA)
Kepala DPMPTSP PROVINSI (ayat 1 & 2)
1. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
yang menjadi urusan pemerintah daerah
Provinsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
yang menjadi urusan pemerintah yang
diberikan pelimpahan wewenang kepada
Gubernur.(kewenangan pusat)
Kepala DPMPTSP KAB/KOTA (ayat 3)
1. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
yang menjadi urusan pemerintah daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan
yang menjadi urusan pemerintah yang
diberikan pelimpahan wewenang kepada
Bupati/Walikota.(kewenangan pusat)
Pasal 6
26
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR, DAN
MANAJEMEN PELAYANAN
MPP Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
BAB 3
Maklumat Pelayanan Publik (MPP)
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinandan Nonperizinan wajib membentuk MPP Perizinan danNonperizinan.
Jenis Pelayanan
Syarat
Prosedur
Biaya
Waktu
Hak dan Kewajiban Pemda dan Warga Masyarakat
Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelayanan
Dll
Isi Maklumat Pelayanan PublikPasal 11
Hal baru
27
Manajemen PTSP
Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7, DPMPTSP WAJIB menerapkan manajemen PTSP.
PelaksanaanPelayanan
(Pasal 16)
PengelolaanPengaduanMasyarakat
(Pasal 20)
PengelolaanInformasi
(Pasal 22)
PengawasanInternal
(Pasal 24)
PenyuluhanKepada
Masyarakat
(Pasal 26)
PelayananKonsultasi
(Pasal 27)
Pasal 15
Hal baru
28
Pelaksanaan Pelayanan
(1) Penerimaan dan/ataupenolakan berkaspermohonan.
(3) Penyerahan dokumen izindan nonizin.
(2) Penerbitan dokumen izindan nonizin.
(4) Pencabutan danpembatalan dokumen izindan nonizin.
Pasal 7
Dalam penyelenggaraan pelayananPerizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secaraAdministratif.
Penyelenggaraan Bidang:
▪Teknis;
▪ Pengawasan dan;
▪ Evaluasi
Menjadi Tanggung jawab OPD terkait.
Pasal 9
29
1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yangmenyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhanyang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenanganuntuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasiPerizinan dan Nonperizinan.
3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
TIM
TEKNIS REKOMENDASI
TEKNIS
30
Pasal 19Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
Hal baru
31
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Cepat
Tepat
Tertib
Tuntas
Transparan
Dapat
Dipertanggungjawabkan
a. Menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapandokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu;
b. Menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan;c. Memproses penyelesaian setiap pengaduan dalam hal substansi pengaduan terkait langsung
dengan layanan Perizinan dan Nonperizinan;d. Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan penyelenggara PTSP, pengaduan
disalurkan kepada kepala perangkat daerah terkait;e. Menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait;f. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan; dang. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan.
Tugas Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: (Ayat 2)
Pasal 20
Lebih rinci
32
3. Pengelolaan Informasi
Pengelolaan Informasi WAJIB dilakukan secara terbuka dan mudah diakses olehmasyarakat.
Tugas
Pengelola
Informasi
Menerima Layanan
Permintaan informasi
Menyediakan Informasi
Perizinan & Nonperizinan
Memberikan Informasi
Perizinan & Nonperizinan
3
21
Tugas Front Office:
Point 1
Point 3
Tugas Back Office:
Point 2
Hal baru
33
4. Pengawasan
Internal
Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Jenis Pengawasan:
a. Pengawasan oleh atasan langsung;
b. Pengawasan oleh pengawas
fungsional.(APIP)Pasal 24
Pasal 25
Hal baru
34
Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh bidang yang memiliki fungsi penyuluhan pada DPMPTSP.
5. Penyuluhan Kepada Masyarakat
Penyuluhan Kepada Masyarakat:
a. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah & Masyarakat terhadap pelayanan
perizinan dan Nonperizinan.
b. Manfaat perizinan dan nonperizinan bagi masyarakat.
c. Jenis pelayanan.
d. Persyaratan dan mekanisme layanan perizinan dan nonperizinan.
e. Waktu dan tempat pelayanan.
Sarana Penyuluhan Kepada Masyarakat:
a. Media Elektronik.
b. Media Massa.
c. Media Cetak.
d. Pertemuan.
Hal baru
35
6. Pelayanan
Konsultasi
Konsultasi Teknis
Jenis layanan
Perizinan dan Nonperizinan
Konsultasi
Aspek Hukum
Perizinan dan Nonperizinan
Pendampingan
Teknis
Layanan konsultasi dilakukan oleh pejabat pada bidang
yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi pada
DPMPTSP
Hal baru
36
PENYEDERHANAAN
JENIS & PROSEDUR
Berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017
37
SUBSTANSI PERMENDAGRI
24/2006
PERPRES
97/2014
PERMENDAGRI
138/2017
UU 23/2014
BENTUK
KELEMBAGAAN
Badan/kantor
mandiri
Badan
digabung
menjadi
BPMPTSP
DPMPTSP DPMPTSP
PENYEDER-
HANAAN
Penyederhanaan
pelayanan adalah
upaya
penyingkatan
terhadap waktu,
prosedur, dan
biaya pemberian
perizinan dan non
perizinan
- 1)Penyederhanaanjenis pelayananPerizinan danNonperizinandilakukan dengancara:a. Paket paralel
Perizinan danNonperizinan; dan
b. Menyatukanbeberapa jenisperizinan yang sama menjadisatu izin.
(2)Penyederhanaan dibagi berdasarkan jenis:a. Usaha; danb. Nonusaha.
➢ penyederhanaan jenis dan prosedur
pelayanan publik untuk meningkatkan
mutu pelayanan dan daya saing Daerah.
➢ Penyederhanaan ditetapkan dengan Perda
➢ Pemerintah Daerah dapat
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik
➢ penyederhanaan jenis pelayanan publik”
adalah menggabungkan beberapa jenis
pelayanan publik yang diamanatkan oleh
ketentuan peraturan perundang-
undangan menjadi 1 (satu) jenis
pelayanan yang di dalamnya
menampung/memuat substansi
pelayanan yang digabungkan tersebut
➢ penyederhanaan prosedur pelayanan
publik” adalah mengurangi dan/atau
mengintegrasikan persyaratan atau
langkah-langkah pemberian layanan,
sehingga mempermudah proses
pemberian layanan kepada masyarakat
PERBANDINGAN REGULASI
38
TATA CARA PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
Mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan danCatatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, DirektoratJenderal Pajak, Kemenkumham, BPN, Perbankan, Asuransi dan Pihaklain yang terkait dengan peningkatan Pelayanan Publik.
Mengintegrasikan pelayanan antara daerah provinsi dengandaerah kabupaten/kota.
Menyatukan tempat penyelenggaraan layanan (mal pelayanan)
Mengurangi persyaratan Perizinan dan Nonperizinan (syarat2 yg tdk sesuai nspk)
Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur
dengan Peraturan Daerah
39
PELAYANAN
SECARA
ELEKTRONIK (PSE)
PTSP-EL
MANUAL ELEKTRONIK
One Single
Submission (OSS)Online Tracking
System (OTS)Digital Signature
Sertifikat DigitalHak Akses
40
BAB 9
Hal baru
41
PERMASALAHAN DAN PENUTUP
42
MASALAHAN-MASALAH DALAM PENYELENGGARAAN PNp
REGULASI
KOMITMEN KDH
PERILAKU BIROKRASI
• NSPK K/L yang saling tumpang tindih dan belum adanya perpaduan
satu sama lainnya. cth: Advis planning, persetujuan prinsip,
Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip, Izin Pemanfaatan Ruang,
IPPT, IPPL, Izin Lokasi, IMB yang merupakan Izin Pemanfaatan Ruang
• Tidak adanya format baku terkait Dokumen Izin PNp antar K/L
• Belum dilakukan penyesuaian regulasi terkait UU 23/2014
• Pembentukan Kelembagaan DPMPTSP dan Nomenklatur Struktur
Organisasi DPMPTSP
• Pendelegasian Kewenangan PNp
• Dukungan Anggaran yang meliputi:
1. Sarana dan Prasarana
2. Kualitas SDM
3. Tunjangan/Insentif Pelayanan bagi pegawai PTSP
4. Sarana Teknologi, Informasi dan Komunikasi
5. Operasional penyelenggaraan pelayanan
6. dsb.
• Tidak Kompeten
• Mentalitas melayani kurang
• Ego Perangkat Daerah Teknis
• berbelit-belit,
• tidak transparan
• Kurangnya integritas penyelenggara PNp
• Kurang Pemahaman terkait tugas dan fungsi (tidak memiliki SOP)
43
PENUTUP
1. Kebijakan kelembagaan DPMPTSP dalam Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Berkaitan dengan
hal ini, diminta kepada daerah yang belum membentuk kelembagaan
DPMPTSP untuk segera membentuk, bagi daerah yang nomenklatur dan
unit kerjanya belum sesuai agar segera melakukan review Perda dan/atau
Perkada untuk penyesuaian.
2. Pendelegasian kewenangan merupakan prasyarat PTSP, oleh karenanya
perlu segera merevisi Perkada pendelegasian agar seluruh jenis perizinan
dan nonperizinan dilayani oleh PTSP dan ditandatangani oleh Kepala
DPMPTSP.
3. Dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, PTSP harus
melakukan pelayanan mudah, cepat, transparan, terjangkau dan bebas
korupsi. Oleh karena itu, kesejahteraan pegawai PTSP perlu juga mendapat
perhatian memadai melalui tunjangan khusus sebagaimana diatur dalam
Permendagri Nomor 138Tahun 2017.
44
4. Terkait pendanaan untuk biaya penyelenggaraan PTSP harus
mendapat porsi memadai agar sasaran untuk peningkatan tata
laksana, kualitas, dan percepatan pelayanan perizinan dan
nonperizinan serta untuk mendukung pencapaian target
kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness/EoDB) dapat
terwujud. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib mengacu
Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.
5. Sebagai salah satu upaya untuk percepatan pelayanan dan
menghindari korupsi, saya meminta setiap daerah untuk
mengupayakan pelayanan tanpa tatap muka dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi non tunai untuk
pembayaran retribusi daerah;
6. Lakukan penyesuaian regulasi daerah sejalan dengan NSPK;
45
GAMBARAN IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PTSP
BERDASARKAN PERMENDAGRI 138 TAHUN 2017
46
38
39
RUANG PELAYANAN
47
LOKET PELAYANAN
RUANG TUNGGU
48
RUANG BERMAIN
RUANG LAKTASI
49
FASILITAS
Informasi dan Pengaduan
Guna memudahkan pengguna
layanan mendapatkan informasi
tentang layanan dan pengaduan
SPIPISE
Sistem elektronik pelayanan
perizinan dan nonperizinan yang
terintegrasi
HELP DESK
Sarana bantuan informasi dan
pelayanan bagi masyarakat untuk
membantu menyelesaikan
permasalahan perizinan
RUANG TUNGGU
FRONT OFFICE
BACK OFFICE
RUANG ARSIP
Penerimaan berkas
dilakukan di Front Office
dengan ketentuan
persyaratan yang diminta
telah lengkap dan
selanjutnya dapat
diproses.
Back Office berfungsi
sebagai pemroses izin-izin
yang masuk
PekanbaruSmart
50
FASILITAS
Papan Informasi
Menampilkan Informasi
Persyaratan dan Waktu
Pelayanan
Smoking Area
Fasilitas Penunjang Bagi
Pemohon
Ruang Bermain ANak
Fasilitas Pelayanan bagi orang
tua yang membawa anak dan
balita
Ruang Menyusui
Mobil Keliling
PONDOK SENYUMBPJS Ketenaga
Kerjaan
Fasilitas Mobil Kelilingdigunakan untuk
menjangkau pelayanan perizinan ke tingkat
kecamatan
Makanan dan Minuman
yang disediakan untuk
Pengunjung DPMPTSP
Kota Pekanbaru
PekanbaruSmart
Fasilitas Pelayanan bagi ibu
menyusui
Fasilitas yang di berikan sebagai
bentuk kerjasama dalam
meningkatkan kemudahan bagi
pelaku usaha
51
LOKET PELAYANAN
52
TERIMA KASIH
Atas Perhatiannya