pencetus timbulnya sengketa pertanahan zaman penjajahan, ... di indonesia adalah milik raja dan...

Download PENCETUS TIMBULNYA SENGKETA PERTANAHAN zaman penjajahan, ... di Indonesia adalah milik raja dan dengan demikian oleh karena raja takluk kepada pemerintahan kolonial, maka semua tanah

If you can't read please download the document

Post on 15-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PENCETUS TIMBULNYA SENGKETA PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT VERSUS PERKEBUNAN DI SUMATERA TIMUR

    Dari Zaman Kolonial Sampai Reformasi

    SYAFRUDDIN KALO

    Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

    Universitas Sumatera Utara

    Pengantar Pada zaman penjajahan, fungsi hukum tanah mengabdikan pada

    kepentingan Pemerintah Hindia Belanda, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat Indonesia. Akibatnya fungsi tanah yang semula sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan karunia Illahi, setelah kedatangan penjajah berubah menjadi sumber penindasan, sumber malapetaka dan sumber ketidakadilan.

    Dalam tulisan ini, perlu dijelaskan tentang konsep penguasaan tanah dan kaitannya dengan persewaan tanah. Konsep penguasaan tanah dalam sejarah hukum pertanahan di Indonesia sejak zaman kesultanan, zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan, dalam praktek diperlakukan konsep penguasaan tanah berdasarkan hukum adat, hukum Eropa dan hukum nasional.

    Di Eropa sebelum masa Revolusi Perancis berlaku doktrin bahwa raja adalah penguasa segala hal di negaranya dengan semboyan Letat cest Moi atau Negara adalah Saya teori ini mencerminkan kekuasaan yang besar atas tanah. Raja dianggap sebagai wakil negara dan pemilik tanah adalah negara. Teori ini juga berlaku di Inggris dan Belanda. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda memberlakukan teori ini di Indonesia, yang berarti bahwa semua tanah di Indonesia adalah milik raja dan dengan demikian oleh karena raja takluk kepada pemerintahan kolonial, maka semua tanah di negara jajahan dikonversi menjadi milik raja Belanda. Oleh karena itu pemerintah Kolonial menganggap semua tanah yang ada di Indonesia adalah milik penguasa kolonial. Dengan memperlakukan azas domein verklaring, dengan arti bahwa semua tanah-tanah tidak dapat dibuktikan siapa pemiliknya adalah menjadi tanah negara.1 Atas dasar teori ini maka pemerintah kolonial dapat menyewakan tanah-tanah kepada perusahaan onderneming dengan skala besar.

    Dengan diberlakukannya asas domein verklaring oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, dapat diasumsikan bahwa kebijakan itu didasari atas alasan-alasan karena pemerintah Belanda menganggap raja-raja di Indonesia yang mempunyai kekuasaan hak domein atas tanah, maka dengan sendirinya hak domein itu juga diambil over oleh Belanda karena Belanda memegang kedaulatan di Indonesia.

    Anggapan pemerintah Belanda yang demikian itu, pada dasarnya adalah sangat keliru. Karena tidak semua raja-raja di Indonesia mempunyai hak domein atas tanah, khususnya di Sumatera Timur raja-raja tidak menguasai semua tanah di wilayah kerajaannya, tetapi di wilayah persekutuan hukum adat yang berada di bawah kekuasaan kesultanan tanah adalah merupakan milik komunal (beschikkingsrecht). Anggota persekutuan dari hukum adat itu dapat membuka tanah dan memungut hasil hutan dengan seizin kepala persekutuan atau

    1 Lihat, pasal 1 Agrarisch Besluit dan hubungkan dengan pasal 519 dan pasal 520 BW.

    2004 Digitized by USU digital library 1

  • pengetua adat, hak ini merupakan hak ulayat dalam masyarakat adat itu. Dalam praktek fungsi domein verklaring dalam perundang-undangan

    pertanahan pemerintah kolonial Belanda adalah : a. Sebagai landasan hukum bagi Pemerintah yang mewakili Negara sebagai

    pemilik tanah, untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat yang diatur dalam KUUHPdt, seperti hak erfpacht, hak opstal dan lain-lainnya. Dalam rangka domein verklaring, pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah.

    b. Bidang pembuktian pemilikan.2

    Kutipan di atas, memberikan penjelasan bahwa negara bertindak sebagai pemilik. Pemerintah memberikan hak-hak erfacht atau persewaan tanah jangka panjang kepada perusahaan onderneming, dengan mengingkari hak-hak masyarakat adat yang ada di atas tanah menjadi objek persewaan tersebut.

    Kebijakan pemerintah Belanda dalam memperlakukan teori domein verklaring ini adalah, sangat merugikan rakyat karena domein diperlakukan di atas tanah rakyat dan memungkinkan tanah-tanah hak ulayat diberikan kepada orang asing dengan hak sewa (erfacht).

    Dalam hal ini, perlu dijelaskan apa yang disebut dengan persewaan tanah (tenure), penyewa (tenant) dan pemilik tanah yang menyewakan (landowner) khususnya yang muncul dalam sejarah persewaan dan penguasaan tanah di Sumatera Timur.

    Dalam hal ini, Kenneth P. Davis mengatakan sebagai berikut :

    The basic concept of ownership is that of tenure. This means the right or capacity to have and to hold land for certain uses. Historically,the concept of tenure long preceded the idea of individual ownership. The word tenure means the holding of property, especially real estate, of or by reference to a superior. Inherent in the woed held is the idea of exclusion, that is to set aside and keep as ones own by shutting out and excluding others. Another indispensable dimension of tenure is the period time for which the property is held

    Berdasarkan defenisi Davis ini bisa kita jelaskan bahwa sewa tanah

    merupakan jenis bentuk pemilikan tanah dengan tujuan tertentu. Persewaan tanah ini berarti penguasaan lahan perkebunan dan menjadi bagian dari pemilikan. Perbedaan yang mendasari antara persewaan dengan pemilikan adalah bahwa persewaan (tenure) yang dimaksudkan Davis merupakan pemetikan hasilnya dari kerja tertentu, sehingga tanah ini diterima dari pihak lain dalam bentuk pinjaman. Defenisi Davis ini bertolak dari sistem pemilikan tanah di Inggris yang menyebutkan bahwa hanya raja Inggris yang menjadi pemilik tanah, dan semua mereka yang menguasai serta menggarap tanah itu adalah penyewa atau peminjam tanah.3

    Defenisi David di atas ini bisa dikembangkan dengan konsep tujuan persewaan yang muncul atas penguasaan tanah. Tentang ini A.W.B. Simpson mengatakan :

    An obvious consequence of the tenurial system is that a number persons have interensts of some sort in the same parcel of land. Confining our

    2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang undang Pokok Agraria,

    Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional. (Jakarta : Djambatan, 1999), hal. 43. 3 Kenneth P. Davis, ibid., hal. 14.

    2004 Digitized by USU digital library 2

  • attention for the time being simply to freholders, at the bottom of the feudal ladder there will be a tenant who has seisin of the land and is called the tenant in demesne, dan at the top there is the king. In between there may be a string of mesne lords who are lords and tenants at the same time. The tenant in demesne is conceived as the owner of the land and to treat the interest of the lords in land as inra in re aliena. 4

    Dengan melihat defenisi Simpson tersebut di atas, lebih tegas lagi bisa

    kita ketahui bahwa persewaan tanah ini berasal dari pemilik tanah. Pemilik tanah yang diakui menurut hukum adat Eropa adalah raja. Raja akan membagi-bagikan tanah tersebut kepada para bangsawan dalam bentuk suatu struktur hirarkis, dengan tujuan dua hal: menyerahkan sebagian hasilnya sebagai upeti kepadanya, dan memelihara para bangsawan beserta keluarganya dengan sisa hasil itu sebagai imbalan atas kepatuhan dan kesetiaannya kepadanya. Tentu saja bangsawan tidak menggarap sendiri tanah itu, namun membagi-bagikan tanah itu kepada kelompok di bawahnya sebagai kelompok penggarap tanah. Para penggarap tanah ini juga mengalami kewajiban yang sama sebagai suatu bentuk perabdian feodal, dan mereka juga dianggap sebagai penyewa tanah itu.

    Konsep persewaan dan penguasaan tanah tersebut di atas telah menunjukan kepada kita bahwa sumber dari kepemilikan tanah terletak pada pusat kekuasaan, dalam hal ini raja. Dengan demikian raja menjadi satu-satunya pemilik tanah (vorstdomein). Namun pada penggarapan dan pengolahan tanah-tanah itu, tentu saja raja tidak akan melakukannya sendiri. Hal ini bisa diketahui dari apa yang dikatakan oleh Mosca sebagai berikut :

    But the man who is at the head of the state would certainly not be able to govern without the support of a numerous class to enforce respect for his orders and to have them carried out; and granting that he can make one individual, or indeed many individuals,in the ruling class feel the weight of his power, he certainly cannot be at odds with the class as a whole or do away with it. Even if that were possible, he would at once be forced to create another class, without the support of which action on his past would be completely paralyzed. 0n the other hand, granting that the discontent of the masses might succeed in deposing a ruling class, inevitably as we shall later show, there would have to be another organized minority within the masses themselves to discharge the functions of a ruling class. 0therwise all organization, and the whole social structure, would be destroyed.5

    Dengan melihat kutipan di atas, Mosca menyebutkan bahwa raja dalam

    hal ini tidak menggarap sendiri namun membagi-bagi tanah itu kepada para pejabat dan bangsawan kecil bawahannya untuk digarap dan disetorkan sebagian hasilnya kepadanya. Dengan demikian tanah ini merupakan semacam pinjaman

    4 Lihat, A.W.B. Simpson, A History of the Land Law, (Oxford : Clarendon Press, 1986) hal. 47. 5 Lihat, Gaetano Mosca, The Ruling Class, (New York : McGraw Hill Book Company, 1939) hal.

    51. Mosca adalah seorang sosiolog politik yang melontarkan teori dan konsep mengenai elite serta posisinya dalam struktur kekuasaan dan birokrasi. Dalam pandangan Mosca, elite merupakan kelompok yang menduduki jabatan strategis. Namun Mosca menyoroti elite dari perspektif monarki feodalistis yang lebih cenderung membatasi jangkauannya pada lingkup feodalisme di Er