penanggulangan banjir di kabupaten sidoarjo

PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh : Nawang Wulan – 3314202807Mahasiswa Magister Teknik Sanitasi Lingkungan _ Teknik Lingkungan ITS Surabaya

BAB I. PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Kabupaten Sidoarjo diapit dua kali besar pecahan dari Kali Brantas, yaitu Kali Surabaya dan

Kali Porong yang merupakan hilir dari DAS Brantas dan bermuara ke Selat Madura. Hilir

yang terpecah menjadi dua kali ini membentuk suatu Delta dimana sebagian besar wilayah

Sidoarjo berada disini. Kabupaten Sidoarjo juga sangat terpengaruh dari pasang surut air

laut karena berhimpitan langsung dengan selat madura. Dan lagi topografi Kabupaten

Sidoarjo relatif rendah dan datar. Kondisi geografis ini mengakibatkan Sidoarjo berpotensi

untuk banjir.

Jika tetap berpegang pada paradigma lama dimana kelebihan air yang berasal dari hujan

secepat – cepatnya dialirkan ke saluran lalu ke sungai dan dari sungai secepatnya dialirkan

ke laut agar tidak ada yang menggenang atau terjadi banjir, maka genangan dan banjir di

Kabupaten Sidoarjo tidak akan hilang. Mengingat daerah tangkapan air dihulu semakin

berkurang dan tinggi permukaan air laut yang semakin naik. Pemikiran ini masih

memandang permasalahan secara local saja. Tidak melihat secara luas kondisi lingkungan

di hulu, tengah dan hilir menjadi satu kesatuan dari permasalahan dan penyelesaian.

Terlepas dari kondisi lingkungan di hulu yang tidak begitu memperhatikan konservasi air,

kondisi lingkungan dihilir pun sangat perlu diperhatikan. Lokasi Kabupaten Sidoarjo yang

cukup strategis karena berhimpitan langsung dengan Kota Surabaya sebagai pusat

perkembangan Ekonomi di Jawa Timur membuat Sidoarjo tidak bias mengelak dari

pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Dan sebagai limpahan dari perkembangan

Surabaya, membuat kondisi perubahan lahan (land use) di Sidoarjo menjadi sangat cepat.

Utamanya dari Tanah Pertanian/ Tegalan menjadi perumahan dan industri yang berakibat

meningkatnya koefisien aliran, tanpa ada kebijakan yang terpadu dalam sistem drainasenya.

Dengan pemikiran yang luas dan dengan analisa spasial permasalahan banjir di Kabupaten

Sidoarjo dapat diselesaikan dengan lebih masuk akal dalam hal teknis dan pendanaan. Jadi

permasalahan dilihat dari berbagai sektor dan wilayah. Maka diharapkan penyelesaiannya

berupa sebuah kebijakan spasial yang aplikatif.

I. 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan makalah ini menjadi panduan penentuan kebijakan untuk

menanggulangi banjir yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Yang tujuannya adalah mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang berkelanjutan dengan

penanganan drainase yang ramah lingkungan.

BAB II. KONSEP DASAR TEORI

II. 1. Konsep Dasar Pengelolaan Sanitasi Lingkungan

Konsep yang digunakan dari segi pengelolaan sanitasi lingkungan yang pada hal ini adalah

sistem drainase memakai Konsep Drainase Ramah Lingkungan yang berpedoman pada

Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase

Perkotaan.

Drainase ramah lingkungan didefinisikan sebagai upaya untuk mengelola air kelebihan

(air hujan) dengan berbagai metode diantaranya dengan menampung melalui bak tandon

air untuk langsung bisa digunakan, menampung dalam tampungan buatan atau badan

air alamiah, meresapkan dan mengalirkan ke sungai terdekat tanpa menambah beban

pada sungai yang bersangkutan serta senantiasa memelihara sistem tersebut sehingga

berdaya guna secara berkelanjutan. Dengan konsep drainase ramah lingkungan tersebut,

maka kelebihan air hujan tidak secepatnya dibuang ke sungai terdekat. Namun air hujan

tersebut dapat disimpan di berbagai lokasi di wilayah yang bersangkutan dengan

berbagai macam cara, sehingga dapat langsung dimanfaatkan atau dimanfaatkan pada

musim berikutnya, dapat digunakan untuk mengisi/ konservasi air tanah, dapat digunakan

untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan, dan dapat digunakan sebagai

sarana untuk mengurangi genangan dan banjir yang ada.

Dengan drainase ramah lingkungan, maka kemungkinan banjir dihilir serta kekeringan

dihulu dapat dikurangi.

Drainase ramah lingkungan erat kaitannya dengan perubahan iklim yang ditandai dengan

kenaikan muka air laut,kenaikan temperatur udara, perubahan durasi dan intensitas hujan,

perubahan arah angin dan perubahan kelembaban udara. Agar perubahan iklim tidak terjadi

maka paradigma lama yang mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya yang berakhir

dilaut tidak lagi digunakan. Karena akan berdampak tidak adanya air yang masuk ketanah

sehingga cadangan air menjadi tidak ada. Kekeringan terjadi dimana-mana, banjir dan juga

longsor yang disebabkan oleh fluktuasi kandungan air tanah pada musim kering dan musim

basah yang sangat tinggi. Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, perubahan

iklim mikro dan makro.

Dalam drainase ramah lingkungan kelebihan air pada musim hujan harus dikelola agar tidak

secepatnya ke sungai.

Metode drainase ramah lingkungan :

1. Kolam konservasi

2. Sumur resapan

3. River side polder

4. Pengembangan perlindungan air tanah

II. 2. Konsep Kebijakan Spasial

Sedangkan dari segi Konsep Kebijakan Spasialnya dapat dilakukan dengan analisa spalsial

sehingga menghasilkan kebijakan yang komperhensif. Analisa Spasial merupakan

sekumpulan metoda untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan/ pola dari sebuah

fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan

analisis spasial, diharapkan muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan di bidang yang dikaji. Metoda yang digunakan sangat bervariasi,

mulai observasi visual sampai ke pemanfaatan matematika/ statistic terapan (Sadahiro,

2006).

Dari definisi itu analisa spasial dilakukan dengan overlay informasi/ data spasial. Seperti

ilustrasi pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Overlay data spasial







1. Kolam konservasi

2. Sumur resapan











2006).










1. Kolam konservasi

2. Sumur resapan











2006).




Dari materi perkuliahan ‘Konsep Analisis Geospasial dan Aplikasinya’ yang disampaikan

oleh Dr. Ir. Eko Budi Santoso, Lic.rer.reg. skema proses pembuatan kebijakan dan strategi

dalam konteks spasial dapat dijalaskan pada gambar 2.2.

Gambar 2.2. Proses pembuatan kebijakan dan strategi dalam konteks spasial

Langkah _ langkah yang harus dikerjakan dalam proses pembuatan kebijakan dan strategi

dalam kontek spasial dari skema diatas, adalah :

1. Analisa karakteristik dan kesenjangan kebutuhan pembangunan daerah

2. Analisa kebijakan dan strategi pembangunan daerah

3. Analisa kinerja implementasi kebijakan dan strategi pembangunan daerah

BAB III. STUDI LOKASI DAN TEMA

Pergerakan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo sangatlah tinggi karena didukung lokasinya

yang strategis yaitu berhimpitan langsung dengan Kota Surabaya sebagai kota terbesar

kedua di Indonesia sekaligus kawasan strategis nasional. Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya pembangunan di wilayah Sidoarjo. Industri dan pemukiman bertambah sangat

pesat yang mengakibatkan perubahan tata guna lahan yang ekstrim.

Sayangnya pesatnya pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak pada lingkungan. Banjir

masih menjadi masalah dan bahkan lebih parah. Perubahan tata guna lahan dari lahan

pertanian (sawah atau tegalan) menjadi lahan industri/ perdagangan dan kawasan

permukiman / perumahan, membawa konsekuensi perubahan koefisien aliran yang menjadi

semakin tinggi. Hal ini karena fungsi penyerapan lahan makin kecil sehingg aliran

permukaan menjadi makin besar, sementara itu lahan persawahan yang semula dapat

digenangi sudah berkurang sehingga air permukaan yang harus dialirkan ke laut makin

besar pula.

Sebenarnya sudah ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk menanggulangi banjir yang

terjadi diKabupaten Sidoarjo. Hanya saja prasana penanggulangan banjir ini belum lengkap

dan pelaksanaannya masih bersifat parsial. Sehingga penanganannya tidak maksimal.

Diperlukan sistem dalam pengendalian banjir ini dan pola secara menyeluruh yang terpadu.

Agar keberlanjutan Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga maka permasalahan banjir ini menjadi

hal yang patut dipikirkan dengan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan sistematis.

Karenanya pada makalah ini mengangkat tema strategi penanggulangan banjir dimana

lokasi studi adalah Kabupaten Sidoarjo.

III. 1. Deskripsi Daerah Studi

III. 1. 1. Lokasi

Lokasi adalah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur terletak

pada 112.5o – 112.9o BT dan 7.3o – 7.5o LS. Secara administratif berbatasan dengan

wilayah – wulayah sebagai berikut :

- Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

- Timur : Selat Madura

- Selatan : Kabupaten Pasuruan

- Barat : Kabupaten Mojokerto

Kedudukan Kabupaten Sidoarjo terhadap Provinsi Jawa Timur terdapat pada gambar 3.1

Gambar 3. 1. Letak Kabupaten Sidoarjo terhadap Provinsi Jawa Timur

III. 1. 2. Kondisi Fisik

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo 71.424,25 km2 terbagi menjadi 18 Kecamatan. Lokasi

masing – masing kecamatan dan luasannya dapat dilihat pada gambar 3. 2 dan tabel 3.1

dibawah ini.

Tabel 3.1. Luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

No KecamatanTinggi rata-rata dari

permukaan laut (m)

Luaswilayah

(km2)

1 Sidoarjo 4 62.56

2 Buduran 4 41.03

3 Candi 4 40.67

4 Porong 4 29.82

5 Krembung 5 29.55

6 Tulangan 7 31.21

7 Tanggulangin 4 32.29

8 Jabon 2 81.00

9 Krian 12 32.50

10 Balongbendo 20 31.40

11 Wonoayu 4 33.92

12 Tarik 16 36.06




dibawah ini.



permukaan laut (m)

Luaswilayah

(km2)

1 Sidoarjo 4 62.56

2 Buduran 4 41.03

3 Candi 4 40.67

4 Porong 4 29.82

5 Krembung 5 29.55

6 Tulangan 7 31.21


8 Jabon 2 81.00

9 Krian 12 32.50


11 Wonoayu 4 33.92

12 Tarik 16 36.06




dibawah ini.



permukaan laut (m)

Luaswilayah

(km2)

1 Sidoarjo 4 62.56

2 Buduran 4 41.03

3 Candi 4 40.67

4 Porong 4 29.82

5 Krembung 5 29.55

6 Tulangan 7 31.21


8 Jabon 2 81.00

9 Krian 12 32.50


11 Wonoayu 4 33.92

12 Tarik 16 36.06

13 Prambon 10 34.23

14 Taman 9 31.54

15 Waru 5 30.32

16 Gedangan 4 24.06

17 Sedati 4 79.43

18 Sukodono 7 32.68

Total 714.27

Sumber : BPS – Sidoarjo Dalam Angka 2014

III. 1. 3. Demografi

Jumlah penduduk pada tahun 2013 berdasarkan Sidoarjo dalam angka Tahun 2014 adalah

2.049.038 jiwa. Dapat secara rinci dilihat pada tabel 3.2.

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Laki +Perempuan

SexRatio

1 Tarik 31.052 31.004 62.056 100.152 Prambon 34.996 34.528 69.524 101.363 Krembung 29.37 29.354 58.724 100.054 Porong 31.833 31.994 63.827 99.55 Jabon 24.918 25.005 49.923 99.656 Tanggulangin 44.121 44.398 88.519 99.387 Candi 81.2 81.695 162.895 99.398 Tulangan 46.931 46.818 93.749 100.249 Wonoayu 36.7 36.896 73.596 99.47

10 Sukodono 63.677 63.075 126.752 100.9511 Sidoarjo 102.546 104.744 207.29 97.912 Buduran 50.98 49.29 100.27 103.4313 Sedati 50.894 49.568 100.462 102.6814 Waru 118.533 115.276 233.809 102.8315 Gedangan 70.997 68.812 139.809 103.1816 Taman 111.43 110.088 221.518 101.2217 Krian 64.37 63.506 127.876 101.3618 Balongbendo 34.462 33.977 68.439 101.43

Jumlah 1.029.010 1.020.028 2.049.038 100.88

Tabel. 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan sex Ratio

(Sumber : BPS - Kab. Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2014)

Sebaran penduduk pada tiap-tiap kecamatan dapat dipetakan seperti gambar 3. 3

Gambar 3. 3. Peta Sebaran Penduduk

(Sumber : Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sidoarjo, 2011)

Kecamatan Waru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar sejumlah

233.809 jiwa disusul oleh Kecamatan Taman. Hal ini disebabkan karena dua kecamatan

tersebut berhimpitan dengan Kota Surabaya, sehingga menjadi alternatif tempat tinggal bagi

mereka yang berkerja di Surabaya tetapi tidak mempunyai daya beli tempat tinggal di Kota

Surabaya.

III. 1. 4. Topografi

Kondisi topografi di Wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah dataran rendah dengan ketinggian

berkisar antara 0 s/d + 25 m diatas permukaan laut, dengan kemiringan lereng 0 % s/d 2 %.

Berdasarkan Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka secara rinci pembagian wilayah Kabupaten

Sidoarjo berdasarkan ketinggian dari permukaan laut ditunjukkan pada Tabel 3.3. (Sumber :

BPS - Sidoarjo Dalam Angka 2014). Dan terpetakan seperti pada gambar 3.4.

Tabel 3. 3. Letak Ketinggian Wilayah Sidoarjo Dari Permukaan Laut.

Ketinggian DariPermukaan Laut (m) Keterangan

0 – 3 Merupakan daerah pantai dan pertambakan,

berada di sebelah Timur, meliputi 29,99 %

3 – 10 Merupakan daerah yang berair tawar, berada di

bagian Tengh meliputi 40,81 %

10 -25 Terletak dibagian Barat, meliputi 29,20 %

Sumber : BPS - Sidoarjo Dalam Angka 2014.

Gambar 3.4. Peta Topografi (Sumber : Dok. Identifikasi sistem dan jaringan drainase

perkotaan Kabupaten Sidoarjo, 2013)

III. 1. 5. Tata Guna Lahan dan Rencana Pola Ruang

Pengunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari penggunaan untuk kawasan lindung

maupun kawasan bududaya. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, prosentase penggunaan tanah di Kabupaten Sidoarjo,

yaitu berupa permukiman (26,65%), kebun (4,97%), industri (1,75%), lahan sawah (32,39%),

pekarangan/ tanahkosong/ yasan/ pematangan tanah (3,61%), kolam/ tambak (26,14%), fasum

(1,12%), bakau (1,41%), ruang terbuka hijau (0,66%) dan lain-lain (1,61%).

Peralihan fungsi lahan di Kabupaten Sidoarjo sangat dinamis. Untuk mengetahui lebih

jelas penggunaan lahan budidaya di KabupatenSidoarjo, dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 3. 4. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan Luas A B C D E F G H I J

Sidoarjo 62561550,3

77210,70

6 0 45294,38

53394,3

01 0172,5

86 1,92

107,14

43

Buduran4102,

51704,7

65111,74

2138,3

66 77639,37

12211,7

09 0110,2

95 4,718

43,955

16

Candi4066,

75967,29

5198,41

9 0 108983,30

91361,1

48 043,97

9 3,645

34,131

96

Porong2982,

25723,56

5 76,922 0 116562,70

4579,32

2 022,12

7 0,001

69,733

8

Tulangan

3120,5

980,409

340,232 0 1862

83,649 0 2,164 0

38,408

15,279

21

Krembung 2955

683,536

513,115 0 1669

123,99 0

11,802 0 9,026

22,084

58

Tanggulangin 3229

685,374 25,576 0 1231

13,085

492,687 0 5,945 1,106

17,762

18

Jabon8099,

75445,22

8 28,213 0 1531223,5

884696,2

89 0272,1

22 8,142

488,91

92

Krian 3250817,41

8201,47

6159,7

08 1462172,6

33 023,22

6 036,48

5

36,914

15

Balongbendo 3140 601,74

210,337

18,107 1728

357,921 0 4,297 0

20,903

59,203

56

Wonoayu 3392

718,756

348,487

57,374 2123

195,169 0

10,583 0

19,733

8,2446

43

Tarik 3606644,82

7236,92

7149,2

54 2068367,1

98 0 0,888 0 50,46

67,889

06

Prambo 3422, 675,99 229,15 13,571986

279,40 4,362 0 9,31 37,250

Sumber : RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029

Keterangan:

A: Permukiman;

B: Kebun;

C: Industri;

D: Lahan sawah;

E: Perkarangan/Tanah Kosong/Yasan/Pematangan Tanah

F: Tambak/Kolam;

G: Fasum;

H: Bakau;

I: RTH;

J: dll

Sedangkan rencana pola ruang Kabupaten Sidoarjo yang terdapat dalam dokumen Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 dapat dilihat pada gambar 3.5.

n 5 3 7 3 78 04

Taman3153,

51452,0

94217,13

3364,1

56 871100,5

49 019,44

8 0117,0

99

35,874

56

Waru 30321497,6

48 53,318194,8

35 79127,1

5 864,2654,64

155,46

4100,2

26

33,320

79

Gedangan

2405,75

1942,845

122,906

110,712 782

53,382 0 0 0 6,667 0

Sedati 79431193,5

76 57,108 0 54078,14

45073,0

8670,1

85328,1

5612,25

3

64,651

61

Sukodono

3267,75

1752,541

367,577

47,286 1725

125,839 0 0 0

35,092

11,743

08

Total71424

,2519037,

9873549,3

511253,

37123.1

392581,

54418672,

796801,5

961010,

674475,1

94

1154,1

0188

Gambar 3. 5. Rencan Pola Ruang Kabupaten Sidoarjo (RTRW 2009-2029)

Dan rencana penggunaan lahan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3. 5.

Tabel 3. 5. Rencan Penggunaan Lahan (Sumber : RTRW Kab. Sidoarjo 2009-2029)

Terdapat gap yang cukup signifikan dari penggunaan lahan sawah eksisting dengan

rencana penggunaan lahan. Penggunaan lahan terbesar Kabupaten Sidoarjo dalam table

3.4 adalah pertanian/ sawah yang luasnya mencapai 23.139 Ha. Sedangkan pada table 3.5

dalam rencana penggunaan lahan, kawasan lahan sawah menjadi seluas 13.544,07 Ha.

Yang berarti nantinya akan ada perubahan guna lahan dari sawah menjadi areal terbangun

(permukiman, industi, perdagangan dan jasa) seluas kurang lebih 9.595 Ha.

Gap inilah yang berpotensi mengurangi daya serap lahan dan harus diselesaikan dengan

terpadu dan sistematis.

BAB IV. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

IV. 1. Faktor Pendukung

IV. 1. 1. Kondisi Sistem Drainase yang Ada

Drainase Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan sungai-sungai yang ada sebanyak 54 sungai

termasuk Kali Surabaya dan Kali Porong, dan sebagian saluran Campuran yaitu saluran

irigasi yang berfungsi ganda sebagai saluran pembuang. Sungai yang ada di susun sesuai

orde sungai sebanyak 4 (empat) orde. Orde 1 (satu) 8 sungai, orde 2 (dua) 14 sungai, orde

3 (tiga) 15 dan orde 4 (empat) 15 sungai. Khusus daerah Kota dan perumahan-perumahan

yang baru sistem pematusan yang ada menggunakan saluran kota/drainase jalan yang

selanjutnya dimasukkan pada saluran pembuang kota atau langsung menuju sungai

terdekat yang dianggap masih dapat sebagai buangan, Untuk daerah pedesaan dan

pertanian sistem pematusan diatur sesuai sistem drainase yang ada di irigasi (Sumber :

Dokumen Identifikasi Sistem dan Jaringan Drainase Perkotaan Kabupaten Sidoarjo, 2013).

Gambar 4. 1. Peta Saluran Pembawa dan Pembuang (Afvoer) Kabupaten Sidoarjo

(Sumber : Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sidoarjo, 2011)

IV. 1. 2. Rencan Tata Ruang Wilayah

Dukungan dari RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 dapat terlihat dari kebijakan dan

strategi pencegahan perluasan dampak bencana. Didalamnya terdapat mitigasi bencana

banjir, meliputi :

a. Melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, mengarahkan pembangunan

menghindari daerah rawan banjir (kecuali untuk taman dan fasilitas olahraga) dan

dilanjutkan dengankontrol penggunaan lahan

b. Merekomendasikan upaya perbaikan prasarana dan sarana pengendalian banjir

c. Mengoptimalkan DAS sebagai zona kawasan lindung

d. Memonitoring dan mengevaluasi data curah hujan, banjir, daerah genangan dan

informasi lain yang diperlukan untuk meramalkan kejadian banjir, daerah yang

diidentifikasi terkena banjir serta daerah yang rawan banjir

e. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun

tertutup atau terowongan yang dapat membantumengurangi terjadinya banjir

Dari segi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan

peningkatan kapasitas tampung ruang Kabupaten melalui pembangunan vertikal guna

memperoleh tambahan luas Ruang Terbuka Hijau dan lahan pembangunan infrastruktur

Kabupaten.

IV. 1. 3. Rencana Pengembangan Infrastruktur

Rencana pengembangan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029

dapat dilihat pada gambar 4.2. dibawah ini.

Gambar 4. 2. Rencana pengembangan saluran dan drainase Kabupaten Sidoarjo

IV. 2. Faktor Penghambat

IV. 2. 1. Permasalahan Drainase

Permasalahan drainase dapat dilihat dengan adanya genangan yang terjadi dibanyak

tempat di Kabupaten Sidoarjo. Luas daerah genangan dapat dilihat dari peta genangan

pada gambar 4.3.

Gambar 4.3. Peta Genangan

Sampai saat ini belum ada ketegasan fungsi saluran drainase, untuk mengalirkan kelebihan

air permukaan/mengalirkan air hujan, apakah juga berfungsi sebagai saluran air limbah

permukiman. Oleh karena fungsi dan karakteristik sistem drainase berbeda dengan air

limbah maka tentunya akan membawa masalah pada daerah aliran. Apalagi kondisi ini akan

diperparah bila ada sampah yang dibuang ke saluran akibat penanganan sampah secara

potensial oleh pengelola sampah dan masyarakat.

IV. 2. 2. Permasalahan Infrastruktur yang Ada

Agar kinerja dari infrastruktur yang mendukung sistem drainase dapat berjalan baik maka

harus ada perawatan berkala. Seperti hal nya normalisasi saluran primer hingga saluran

desa dan perbaikan saluran drainase. Tetapi hal ini dilokasi – lokasi tertentu tidak dapat

dilakukan, karena adanya faktor penghambat. Salah satunya adalah adanya bangunan liar

di tepi / sempadan air dari saluran yang ada. Kondisi ini mempersulit kegiatan normalisai

saluran terutama yang membutuhkan alat berat (Sumber : Buku Putih Sanitasi Kabupaten

Sidoarjo, 2011).

Untuk menanggulangi genangan akibat air tidak dapat mengalir secara gravitasi mengingat

wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagian besar merupakan dataran rendah, maka di

Kabupaten Sidoarjo telah dioperasikan beberapa buzem dan pompa banjir. Namun karena

jumlah dan kapasitas boesem dan pompa masih jauh dari luasnya genangan. Oleh sebab itu

beberapa boesem dan pompa banjir juga telah direncanakan.

IV. 2. 3. Permasalahan Pola Ruang

Dari pola ruang yang direncanakan banyak komitmen – komitmen yang dijalankan. Salah

satunya yang berkaitan dengan banjir adalah proporsi luas Ruang Terbuka Hijau yang

seharusnya diupayakan secara bertahap menjadi 30%. Dimana 20% didapat dari RTH

Publik dan 10% RTH Privat. Ruang terbuka hijau merupakan upaya untuk meresapkan air

limpahan (hujan), maka jika luasan ini tidak terpenuhi akan menambah debit air permukaan

yang harus dialirkan.

Kebijakan vertikal housing belum diterapkan pada arahan pembangunan perumahan dan

permukiman.

Juga belum adanya produk pengaturan yang mengatur pembangunan di areal lahan basah

(wet land) misalnya lembah bukit, rawa, situ-situ, embung dan lain-lain.

Pembangunan sistem drainase utama dan lokal belum terpadu, terutama masalah peil banjir,

desain kala ulang, belum adanya Master Plan Drainase sehingga pengembang tidak

mempunyai acuan untuk sistem drainase lokal yang berakibat pengelolaannya bersifat

hanya partial di wilayah yang dikembangkannya saja. (Sumber : Dok. Identifikasi sistem dan

jaringan drainase perkotaan Kabupaten Sidoarjo, 2013)

BAB V. IMPLIKASI TEORI KEBIJAKAN SPASIAL

V. 1. Analisa Spasial

Langkah awal pada analisa spasial adalah pengumpulan informasi/ data spasial yang

kemudian dioverlay. Sehingga menjadi informasi spasial baru. Berikut ini overlay dari data

spasial yang telah didapatkan (Gambar 5.1)

Gambar 5. 1. Overlay data spasial

Penggunaan Lahan Eksisting

Peta Wilayah Sidoarjo

Topografi

Sebaran Penduduk

Rencana Pola Ruang

Peta Saluran Pembawa dan Pembuang

Peta Genangan

Rencana pengembangan saluran

Dari overlay ini didapat informasi baru yaitu :

1. Wilayah sebelah barat pada umumnya tidak tergenang. Wilayah ini relative lebih

tinggi dan tidak padat penduduk.

2. Wilayah permukiman, area genangan mengalami peningkatan

3. Pembangunan sistem drainase utama dan lokal belum terpadu

4. Wilayah padat penduduk terjadi banyak genangan dikarenakan debit saluran tidak

maksimal. Penyebabnya sampah dan limbah domestik yang ikut tercampur pada

saluran drainase.

Langkah selanjutnya adalah :

1. Analisa karakteristik dan kesenjangan kebutuhan pembangunan daerah

Berkurangnya ruang terbuka yang dapat menyerap air dan kawasan-kawasan rendah

yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) menjadi areal

terbangun mengakibatkan meningkatnya volume air yang masuk ke saluran drainase.

Karenanya lebih diutamakan membuat tangkapan-tangkapan air berupa sumur resapan,

kolam resisten, buzem. Dan lebih konsern dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

2. Analisa kebijakan dan strategi pembangunan daerah

Arah kebijakan pembangunan bidang drainase meliputi penyelenggaraan/penanganan

terpadu dengan sektor/sub-sektor terkait terutama pengendalian banjir, jalan, bangunan

gedung, perumahan dan permukiman, air limbah dan persampahan. Dan dengan

mengoptimalkan sistem yang ada, rehabilitasi/ pemulihan, pengembangan dan

pembangunan baru.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut di atas, maka perlu strategi pembangunan

sistem drainase berwawasan lingkungan (ramah lingkungan) dan membuat mekanisme

koordinasi, menentukan peran dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat

dalam penanganan drainase, memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan

SDM pengelola drainase.

3. Analisa kinerja implementasi kebijakan dan strategi pembangunan daerah

Untuk dapat mencapai pengembangan secara efektif maka pelaksanaan program

tersebut perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: koordinasi dan sinergi,

pemberdayaan masyarakat, teknologi tepat guna, dan stimulasi serta terobosan baru

agar target penurunan genangan dapat dicapai

(Sumber : Dok. Identifikasi sistem dan jaringan drainase perkotaan Kabupaten Sidoarjo,

2013)

V. 2. Konsep Drainase Ramah Lingkungan

Metode drainase ramah lingkungan dibawah ini dapat diterapkan pada sistem drainase di

Kabupaten Sidoarjo dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kolam konservasi

Dilakukan dengan membuat kolam-kolam air bak untuk menampung air hujan

terlebih dahulu, diresapkan dan sisanya dapat dialirkan ke sungai perlahan-lahan.

Kolam konservasi dapat diterapkan pada wilayah perkebunan dan perdesaan. Dan

untuk wilayah yang tadinya sebagai tempat parkir air (retarding pond) yang menjadi

areal terbangun kolam reservasi menjadi kolam tampungan debit air hujan yang tidak

bisa diserap oleh permukaan yang telah tertutupi bangunan.

2. Sumur resapan

Merupakan metode praktis dengan cara membuat sumur-sumur untuk mengalirkan

air hujan. Dapat diterapkan pada ruang terbuka hijau privat.


Metode menahan aliran air kelebihan/ hujan disepanjang bantaran sungai. Lokasi

polder perlu dicari karena dikembangkan mendekati kondisi alamiah. Pada saat

permukaan air naik sebagian air akan mengalir ke polder dan akan keluar jika air

turun. Sehingga banjir dihilir berkurang dan konservasi air terjaga. Dapat diterapkan

pada saluran – saluran primer.


Dilakukan dengan cara menetapkan kawasan lindung untuk air tanah, dimana dalam

kawasan tersebut tidak boleh dibangun apapun. Dapat diterapkan sebagai hutan

kota.

BAB VI. HASIL ANALISA

Dari data dan implikasi yang dilakukan dapat disimpulkan kebijakan dan strategi yang dapat

dilakukan untuk menanggulangi banjir di Kabupaten Sidoarjo dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam kebijakan spasial yang lebih detail yaitu RDTRK dan RTBL harus

memerhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Penyedian RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%. Didapat dari wilayah terbangun

hunian menyediakan 20% lahannya untuk RTH dan non hunian 10%. Dari

wilayah terbuka terdapat taman seluas 12,5% dari luas wilayah keseluruhan,

30% dari jalan merupakan RTH yaitu 6% dari luas wilayah keseluruhan dan dari

bangunan terbuka lainnya 1,5%. (Permen PU No. 05/PRT/M/2008)

b. Vertikal housing diterapkan pada permukiman padat penduduk.

c. Pemisahan drainase dan saluran limbah domestik harus diterapkan. Dapat

dimulai dari perumahan. Pengembang diharuskan membuat instalasi pemisahan

drainase dan air limbah. Serta dilengkapi dengan SPAL.

2. Dalam hal pengendalian debit puncak, untuk daerah-daerah yang relatif sangat

padat bangunan sehingga mengurangi luasan peresapan air, perlu dibuatkan aturan

untuk menyiapkan penampungan air sementara untuk mengendalikan debit puncak.

Penampungan tersebut dapat dilakukan dengan membuat sumur-sumur resapan

(untuk lahan yang memungkinkan), kolam-kolam retensi di atap-atap gedung, di

dasar-dasar bangunan, waduk, yang selanjutnya dialirkan secara bertahap ke dalam

saluran.

3. Sistem drainase direncanakan dengan perkiraan penggunaan lahan di masa yang

akan datang. Peningkatan aliran permukaan akibat kecenderungan perubahan tata

guna lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun dan peningkatan pasang

ait laut akibat pemanasan global harus dipertimbangkan dalam perencanaan

drainase.

4. Daerah cekungan/topografi rendah sebaiknya dipertahankan sebagai area terbuka

sebagai tempat tampungan air sementara atau resapan air

5. Saluran irigasi yang difungsikan sebagai saluran drainase karena sudah tidak

digunakan untuk mengairi sawah perlu disesuaikan agar mengikuti kaidah saluran

drainase

6. Kolam-kolam tampung di hulu atau di sepanjang sisi sungai, boesem dihilir

diperlukan mengingat kapasitas alir saluran dan sungai yang ada saat ini tidak

memungkin mengalirkan debit banjir dan adanya aliran balik air laut pasang

7. Untuk mengurangi aliran permukaan dapat digalakkan metode memanen hujan

dengan menampung sebagian air hujan pada masing-masing rumah maupun secara

komunal

8. Untuk meningkatkan kapasitas alir saluran, diperlukan pengerukan sedimen dan

sampah-sampah yang ada didalam saluran. Meningkatkan kesadaran masyarakat

untuk tidak membuang sampah di sungai/saluran. Dan dapat ditempatkan trash rack

dilokasi-lokasi tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Perda No.6 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009 -

2029

Permen PU Nomor 12/ PRT/ M/ 2014, tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sidoarjo, 2011

Dokumen Identifikasi sistem dan jaringan drainase perkotaan Kabupaten Sidoarjo, 2013

penanggulangan banjir di kabupaten sidoarjo

Documents