pemetaan perlindungan

15
PEMETAAN PERLINDUNGAN PTK SMP Disajikan oleh: Dr. Dawis, M.Pd. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan PTK SMP Grand Serpong Hotel, Tangerang 29 April 2015

Upload: asep-kiki-marzuki

Post on 11-Nov-2015

248 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Sosialisasi Perlindungan PTK SMP

TRANSCRIPT

B5b-Amos

PEMETAAN PERLINDUNGAN PTK SMP

Disajikan oleh:Dr. Dawis, M.Pd. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan PTK SMP Grand Serpong Hotel, Tangerang29 April 2015

THE POWER OF MEETINGEDCBASaling Kenal Saling BerkomunikasiSaling Memahami dan MenghargaiEmpati dan KebersamaanSaling Berbagi dan MengisiPOWEROFMEETING Darwis-Seminar Implementasi Kurikulum 2013 Jakarta,Kurikulum Satuan Pendidikan Darwis-S3/PK-UPI 20092

Konteks kisi-kisi: Apakah Sdr melihat siki2? Soal?Binatang pa yang mungkin Anda temukan? Multi alternatif respon. 3

...we need to share the criteria of excellent to all to see...

no commitment We need to share the criteria of excellent to all to seeNo commitement atas bawahKurikulum Satuan Pendidikan Darwis-S3/PK-UPI 20094

TujuanPeserta dapat menyampaikan data, fakta, peristiwa yang berkaitan dengan perlindungan PTK SMP sebagai bahan pemetaan Perlindungan PTK SMP

TugasIsilah Instrumen Pemetaan Permasalahan Perlindungan PTK SMP (sesuai fakta)Nama : .........................................................................Jabatan : .........................................................................Instansi : .........................................................................Alamat Instansi: .........................................................................

NoPeristiwa Hukum yang Berupa Pelanggaran terhadap Hak PTK SMPTindakan yang Dilakukan dalam Penyelesaian Masalah Pihak yang DihubungiSolusi/HasilPeyelesaian MasalahHukum:Profesi:Keselamatan dan kesehatan, dan HaKI 7EvaluasiPeristiwa jenis hukum apa yang sering muncul di daerah Saudara?Tindakan penyelesaian apa yang sering ditempuh oleh pihak bersengketa?RefleksiPelajaran apa yang Saudara petik dari sosialisasi ini?2. Apa manfaat yang Saudara peroleh kaitannya dengan pelaksanaan kerja yang profesional?

CONTOH PERMASALAHAN PERLINDUNGAN HUKUM PTKDr. DARWIS, M.Pd [email protected]

Grand Serpong Hotel, 2015By:Darwis-Seminar Kurikulum 2013 Cirebon , 2014Darwis-Seminar Kurikulum 2013 Cirebon , 2014Kurikulum yang hebat adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, Kurikulum untuk menjawab tatangan zaman...mampukan sekolah/madrasah kita menjawab tatangan zaman...dinading dengan sekolah aau madrasah lain...LOTS to HOTS..... (la taqilun)10Darwis-S3/PK-UPI 2009Kurikulum Satuan Pendidikan

PRESTASI

PRUSTASIPRESTISIUS

AMANAT UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSENPEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DENGAN PRINSIP PENGHARGAAN ATAS DASAR PRESTASIPERMENDIKNAS 35 TAHUN 2010Pasal 2(1) Guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerjanya dikurangi sehingga kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka.Catatan :Jika pembayaran dilakukan pusat maka tugas diatas dapat dikendalikan pusat, dengan dukungan SIMPAK dan DAPODIKJuknis Permendiknas 35 Tahun 2010H. S A N K S I1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja, padahal tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.a. dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi; 2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.a.diberhentikan sebagai guru; b.wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; c.wajib mengembalikan seluruh tunjangan fungsional yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut; dan 3.Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Menteri, Gubernur, dan Bupati/walikota sesuai kewenangannya. a.Menteri menetapkan sanksi berupa penghilangan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerja guru minimal 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.

REGULASI PEMBAYARAN/PEMBERHENTIAN TUNJANGAN GURUJENJANG JABATANPEMBEBASAN SEMENTARAPEMBERHENTIANMUDA, MADYA, DAN UTAMA, IV/d5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukanUTAMA, IV/eSetiap tahun tidak dapat mengumpulkan 25 AK dari kegiatan tugas pokokTahun berikutnya angka kredit belum terpenuhiPS di bawah S1/D-IV, golongan III/dSetiap tahun tidak dapat mengumpulkan 15 AK dari kegiatan tugas pokokDijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkatDiberhentikan sementara sebagai PNSDitugaskan secara penuh di luar unit jf.Cuti di luar tanggungan negaraTugas belajar lebih 6 bulanDijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali penurunan pangkatTelah mencapai batas usia pensiun PNS14PASAL 34 & 36 PERMENNEGPAN DAN RB NO. 21 TAHUN 2010-SANKSI PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN14JENIS PERLINDUNGANHukum Tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.2. Profesi PHK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.Keselamatan dan kesehatan kerja Gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.HaKI Kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru.