PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TEN66ARA SEKRETARIAT OAERAH PROPINSI

p r n ' T H n A M n A r n A H n n p n T H f T o t t t A u r o T T r u p p A ^ A

HnMnn''H.TjtJf' TAHUN 2001

*F: r-j A M n

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

r̂ r Tt 7T?L , AWFl^S T A

Mprtin;!-„-!r;g .-i bcn^a oir bowoh tanah don air permukaan padaa k i k. a t n y r: m e r u}) a k a n s u m b e r d a ya yang

dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan bagi sebesar besarnya kepentingan rakyat ;

b. ba!*.wa pengambilan serta pemanfaatan air bawah tanah dan air* permukaan oleh masyarakat perlu dintur dengan memungut pajak atasnya ;

- *. b a w a b e r d a s a r k a n p e n g a t u r a n !! n d a n g - 'j n d a n g Momnr 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas U r. dan g undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah don Retribusi Daerah, maka pajak pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah dan. air permukaan merupakan jenis dan atau obyek pajak propinsi ;

d, babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b. dan c perlu membentak Peraturan Daerah tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Dawah Tanah dan Air Permukaan.

Mengingat . 1 Undang undang Nomor 15 Tahun 1964 tentangPenetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi .. Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687),

n/

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5684).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5859).

Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah s,Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5848).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5691).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

10. Peraturan.

Menetapkan

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Dengan Persetujuan

DEKAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA

M E M U T U S K A. N

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARATENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIRBAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara ;

2, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara ;

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara ;

5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah DinasPertambangan dan Energi Propinsi SulawesiTenggara ,

f. Prjabat ada 1 ah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Per undang-undangan yang berlaku /

7, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air BawahTanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;

8. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;

9, Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut ;

10. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;

11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDK.B adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

16. Surat. < ^...

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak ;

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

(1) Dengan nama pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

(2) Obyek Pajak adalah Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk tujuan komersial.

Dikecualikan dari obyek pajak adalah ;

a. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN/BUMD yangkhusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air yangtidak bertujuan komersial ;

c. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau AirPermukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;

d. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau AirPermukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal n

Pasal

e. Pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Permukaan untuk peneli tian oleh Pemerintah/Lembaga Pendidikan dan Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi lainnya ;

f, Rumah-rumah Ibadah, dan Panti-panti Sosial.

Pasal 4

Subyek pajak dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk tujuan komersial.

B A B III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.

(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :a. Jenis sumber air ;b. Lokasi sumber air ;c. Volume air yang diambil ;d. Kwalitas air ;e. Luas areal pemakaian air ;f. Musim pengambilan air ;g. Tingkat kerusakan lingkungan yang

diakibatkan oleh pengambilan air bawah tanah don atau air permukaan.

'3' Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2 ) adalah perkalian volume air yang diambil dengan harga dasar air.

(4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam ayat M) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur setelah memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

f C ' , ! ) r . r - 4 1 U. . . . . . .

<. 5) "os i i n e r h i t u n g o o n i i o i p e r oleh a n air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2 ) dan ayat (5) selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Perolehan Air (NPA).

B A B IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah,

(2) Besarnya pajak, yang terutang* dihitung dengan cara perkalian antara tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

B A B V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)'satu) bulan takwin.

'2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.

Pasal 9

^ajck terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

APasal 10. . .*. ...

ou

Pasal 10

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya,

(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.

B A B VI

TATA CARA PERHITUNGAN BAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), Gubernur menetapkan Pajak terutang]n menerbitkan SKPD.

* n

Pasal 12

'l) "Ujib pajak yang mengnitung sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :a. SKPDKBb. SKPDKBT C. SKPDN

(5) SKPBKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila........

o. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan, kepadaGubernur dalam jangka waktu tertentu dansetelah itu ditegur secara tertulis ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidakdipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurufc diterbitkan apabila jumlah pajak yangterutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2 ) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD.

B A B VII

P E M B A G I A N

Pasal 13

(1) Pembagian penerimaan pajak ditetapkan sebagai berikut ;

a. Untuk Daerah Propinsi sebesar 30 % (tiga puluh persen)

b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota Penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen) ,

c. Untuk.......

c. Untuk Daerah Kabupaten/Kata selain penghasil sebesar 30 % (tiga puluh persen),

(2) Kepada Instansi Pemungut dan Instansi terkait lainnya diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari hasil yang disetor ke Kas Daerah.

B A B VIII

TATACARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dan ayat (2 ) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dalam tahun pajak yang bersangkutan.

(2) Gubernur dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak, yang belum atau kurang dibayar.

(4) Gubernur. ,,....

(4) Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

B A B IX

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

flnr-ril 1 "7r u o u i

(l' Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 f tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2' Palam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18.A

- 12 -

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

'2' Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

Srteiah diiakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggai pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, maka pejabat melakukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

i Pasal 21

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Gubernur.

B A B X.

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

/i .j

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan P e r m o b o n a n w a jib i) a j a k. d a p a t m e m b e r i k a n pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Tata cara dan Syarat-syarat pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan Su^at Keputusan Gubernur.

B A. B XI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat i

c. Membetulkan SKPD atau SK.PBK3 atau SKPBKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau ketentuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajaKcn daerah ^

u Membatalkan atau mengurungi ketetapan pajak yang tidak benar j

Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SK.PDK.B, SKPDKBT don STPP sebagnimana dimaksud dalam ayat (1) ::an,s disampaikan secara terkalis oleh wajib .;ajak kepada Gubernur, a;.au pejabat selambat- .aiiii,<.',<.iiya 3C -.tiga puluh) hari sejak tanggai diterima SKPD, 5KPDK.B, SKPDKBT atau STPD dengan nemberikon alasan yang jelas.

(5) faber nur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama5 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sajah harus memberikan keputusan,

(̂ ) Aprbiia setelah lewat waktu 5 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Gubernur atau"pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkoi.

B A B XII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(i ̂ wujib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gufemur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu: a SKPD ; h SK.PDK.B ; j. SKPDKBT ;d. SKPDLB ;e. SKPDN.

,'2' Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam nyai <it nnrus aisampaiKan secara leriuns paling lama 5 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPPKH, SKPOKBT, SKPDLB don SKPDN diterima oleh *aji!< pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

(3) Gubernur,

(5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Gubernur atau Pejabat tidak membe r ikan keputusan, Pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 di kabuIkan sebagian atau selu ruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

'l) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nomo don alamat wajib pajak. ;b. Masa Pajak ;c. Besarnya kelebihan Pojak ;d. Aiasan yang jelas.

(2) Gubernur atau Pejabat dalam jangka waktu paling la^a 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ayat (2 ) harus diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatannya pembayaran pajak.

dengan Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud

Pasal 29

bukti pembayaran.

B A B XIV.

B A B XIV

K E D A L U W A R S A

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa ;b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak

baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV

KETENTUAN FISKAL

Pasal 31

Wajib pajak yang menerima SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 50 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 52

'l) Wajib pajak yang menerima SKPDK.B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a dan b, diberikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung saat terutangnya pajak ;

(2) Wajib pajak yang menerima SKPDKB sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok

Pajak

— 1 p J.O

pojak ditambah sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3) Wajib pajak yang menerima SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut j

4) Penambahan jumlah pajak sebagaimana tersebut dalam ayat (5) diatas, tidak dikenakan bagi wajib pajak yang melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaaan.

B A B XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Wajib pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 4 dan pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 34

1) Selain Penyidik POLRI Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Al(2). Penyidik ....'.....

) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)be?*i<ewenanoon :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketegangan- atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah a g keterangan atau laporan tersebut mnnj3(!i lengkap dan jelas.

Menelit i, m e n c a r i d a n m e n g u m p u I k a nk-1 erangan mengenai orang pribadi atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dil".̂ :_;kan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.

r Meminta keterangan dan. bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dihidang Perpajakan Daerah,

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dihidang Perpajakan Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen--dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dihidang Perpajakan Daerah,

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi j

j. Menghentikan ....

n nZ.'J

j, Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk duri penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, tersangka atau keluarganya,

k, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI.

B A B XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjung mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur,

B A B XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pe.'<-",t:,.ir-, Daerah i n i mulai ber laku pada tcnaacl

- 'i .iyn Srti-U' '.'*uug dapat mengetahuinya, H-^-ri? 'o-kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan nrn,-mr..-'.inr,.c 3313- Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi

Ditetapkun Pada Tanggal

UBERNU

Diundangkan di Kendati r*ada t-ngga! 23-8 - 2001

- DAERAH PROPINSI,

YOKOYAMA SINAPQY a

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 9

t' t "j T r A s: i\j

A r A s;

PEPA:::^AN DAEPA!! PROPINSI SULAWESI TENGGARA

KOMOR ; 9 TAHUN 2001

nr i? ?.j -r' /\ n

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH PAN AIR PERMUKAAN

Delum r.jr.uL-.-j "^ndu^unc pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, seres: dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapa^a" Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan lagi sejalan dencan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

ijnay.i ne-i"gkatan penyediaan dona dori sumber-sumber tersebu* antara lain dilakukan dengan peningkatan kineria Demung::^innya serta penyederhanaan, penyempurnaan peraturan daerah tentang Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diharapkan akan meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II, ?ENJEL^"AN PASAL DEMI PASAL

Pusoi Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini,s e h i n gga dapat menghindarkankesalah pahaman dalam penafsirannya.

Poso! Cukup ^elas,-asal 7 Cukup elas.Pasal / Cukup elas.-asal r Cukup- elas.Pasal r Cukup elas.Pasal i Cukup elas.Pasal Q Cukup elas.Pasal n Cukup elas.Ortcr*! i o Cukup elas.0-;cr̂l i ̂ Cukup elas.On-ril i ̂ Cukup elas.PasalD^cnl

1 7

1 /jCukup elas.

. ;t (l' : Cukup jelas. A

ayat (2). ..'=

PasalPasalPasalPasalPasalPasalPasal

Pcr.a!Pa:alPasalPasalPcsalPasalPasalPasal

Pcsal

Fc.-il

PasalPasal

ayat (2) : Penyetoran Pajak bagi Daerah-Daerahterpencil yang dilakukan oleh bendaharcwan penerima dapat menyetorkan ke Kas Daerah selambat- lambatnya 3 (tiga) hari.

151617181920 21 22232425T27282930

CukupCukuPCukuoCukupCukupCukupCukuoCukupCukup

Cukup

CukupCukup

jelas.jelas.elas.elas.

jelas.jelas.jelas.jelas.jelas!jelas.jelas.'elas.elas.elas.

^elas.elas.

31 Merupakan denda fiskal yakni berbentuk penambahan ketetapan Pajak dengan suatu prosentasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pajak ini dan harus dibayar kepada Daerah.

Norma yang ada merupakan ketentuan pidana berupa hukuman kurungan atau

pidana pelanggaran tersebutdendadioroses pada tingkat penyidikan

penuntutan dan dendasampaitersebut

tingkat dibayarkan kepada negara.

? ?j

3435 30

CukupCukupCukupCukup

Jelas. jelas, jelas, jelas.