pemerintah kabupaten pulang inspektorat · dalam lambang terdapat 8 ... padi padi adalah pangan,...

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

INSPEKTORATJolon WAD DUHA Rey lV No. a (05.131 67A7585 Pulong Pisou 74tll I

Email : Sekretarisitkabpp@gmail,com

PERNYATAAN TEI.AH DIREVIUAtas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Pulang PisauTAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kineria lnstansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Pulang Pisau untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan

Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung

jawab Manaiemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kineria telah disajikan

secara akurat, andaldan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan

Kineda ini.

Pisau, 27 Marel2017

199203 1 016

ANAK LAMPIRAN III/2-2

PERATURAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANGPETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA

DAN TATA CARA REVIU ATAS ISPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

CHECKLIST REVIULAPORAN KINERJA PEITIERINTAH KABUPATEN

PULANG PISAU TAHUN 2016

No Pernyataan Chocklist

Lampiran Bukti Fisik,Penielasan

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telahmenampilkan data Penting lP V Capaian IKU

2. LKj telah menyaiikan informasitarget kinerja

V Laporan Kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerjalP yang memadai

V Laporan Kinerja

4. Telah menyajikan dengan lampiranyang mendukung informasi pada

badan laporan

V Laporan Kinerja

5. Telah menyajikan upaya perbaikan

ke depanV Bab lV (Strategi kebijakan)

6. Telah menyajikan akuntablitaskeuangan

V Bab lll (Analisis ataspencapaian Kinerja Keuangan,

hal. 113-114)

il illekanismePenyusunan

1. LKj lP disusun oleh unit kerja yang

memiliki tugas fungsi untuk itu VPerda Kabupaten Pulang Pisau

Nomor4 Tahun 20162. lnformasi yang disampaikan dalam

LKjtelah didukung dengan datayang memadai

VRPJMD Kabupaten PulangPisau tahun 2013-2018 (tabels.2)

3. Telah terdapat mekanismepenyampaian data dan informasidariunit kerja ke unit Penyusun LKj

V Tusi Bagian Organisasi Setda

dan Surat Bupati nomor:060 / Ol / Or el I I 2OL7, ta ngga I

Januari 2OL7,hal:Penyusunan DokumenPerjanjian Kinerja th 20L7,Pengukuran Kinerja th. 2016

dan LKi lP tahun 2016.4. Telah ditetapkan penanggung jawab

pengumpulan data / informasidisetiap unit keria

v Tusi Bagian Organisasi Setda

5. Data I informasi kinerja yang

disampaikan dalam LKj telahdiyakini keandalannya

V Telah dilakukan perbaikan

sesuai rekomendasi dalamreviu oleh lnspektoratKabupaten

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telahdiketahui oleh unit kerja terkait

v Telah disesuaikan denganLKPD Kabupaten dan cross

check dengan masing-masingSOPD (lKU Kabuoaten)

7. LKj lP bulanan merupakangabungan Partisipasi daridibawahnya.

V Laporan Kinerja semua SOPD

lingkup Kabupatendilaksanakan melalui TEPRA/

RAKORDAL bulanan

m Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKjtelahsesuai dengan tujuanl sasarandalam perjanjian kinerja

vTabel 3.3 hal 65-55 denganla mpiran Perjanjian Kinerjatahun 2017

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telahselaras derigan Rencana strategis v

Tabel 3.3 hal 55-65 denganlampiran RPJMD tahun 2013-

20_18

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,maka terdapat penjelasan yang

memadai4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah

sesuai dengan tujuan/sasarandalam lndikator Kinerja

vTabel 3.3 hal 55{6 denganlampiran IKU

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telahsesuai dengan tujuanlsasarandalam lndikator Kinerja Utama

VTabel 3.3 hal 65-66 dengantabel 2.3 hal 33 - 36

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,maka terdapat penjelasan yang

memadai7. Telah terdapat perbandingan data

kinerja dengan tahun lalu, standarnasional dan sebagainya yang

bermanfaat

V

Tabel 3.4 sampai tabel 3.58

{hanya perbandingan denganKinerja tahun yang lalu)

8. IKU dan lKj telah cukup mengukurtujuan/sasaran

V Laporan Kinerja

9. Jika'tidaK'telahterdapatpenjelasan yang memadai

10. IKU dan lKj telah SMART V

Pulang Pisau,

MENGETAHUIKABUPATEN

PISAU

SE., MA199203 1 016

27 MaretZ0

TI

(Ketua TIM)

3. PRTWANTO D. MANTJA, SH (P2UPD)

4. FAHRURRAZI, SH (Auditor)

5. RIKKY F. SINAGA, SE (Auditor)

1.

6. FIRDAUS, SH (Auditor)

Laporan Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau – Prov. KALTENG

IKHTISAR EKSEKUTIF | i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,

merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga.

Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja 2016 Kabupaten Pulang

Pisau ini disusun. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran

sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016 yang merupakan

pelaksanaan mandat yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan juga

sebagai pelaksanaan dari Perpres 29 tahun 2014 yang mengharuskan setiap instansi

pemerintah menyusun laporan kinerja. Selain itu Laporan Kinerja ini juga merupakan

kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau secara menyeluruh.

Sebagaimana telah dilaksanakan Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau tanggal 4

April 2013 yang selanjutnya telah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah pada

tanggal 24 Juli tahun 2013, maka sampai dengan 5 Tahun ke depan LAKIP Kabupaten

Pulang Pisau akan di tandatangani oleh Kepala Daerah periode Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun

kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai

program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau dapat diikhtisarkan bahwa 14 (empat belas) sasaran

berkategori Sangat Memuaskan, 2 (dua) sasaran berkategori Memuaskan, 1 (satu)

sasaran berkategori Sangat Baik, 1 (satu) sasaran berkategori Baik, 2 (dua) sasaran

berkategori Cukup, 3 (tiga) sasaran berkategori Kurang, dan 4 (empat) sasaran

berkategori Sangat Kurang yaitu sebagai berikut :


IKHTISAR EKSEKUTIF | ii

NO SASARAN

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA

(%)

KATEGORI CAPAIAN

1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah 38,23 Kurang

2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 100,23 Sangat Memuaskan

3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang 0,00 Sangat Kurang

4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 90,27 Sangat Memuaskan

5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat 99,00 Sangat Memuaskan

6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan 111,40 Sangat Memuaskan

7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 41,80 Kurang

8 Meningkatnya Usia harapan Hidup 119,80 Sangat Memuaskan

9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana. 0,00 Sangat Kurang

10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat 100,00 Sangat Memuaskan

11 Meningkatnya pendapatan masyarakat 32,69 Kurang

12 Meningkatnya UMKM 0,00 Sangat Kurang

13 Meningkatnya Koperasi Aktif 0,00 Sangat Kurang

14 Menurunnya angka kemiskinan 86,73 Memuaskan

15 Menurunnya tingkat pengangguran 74,47 Sangat Baik

16 Meningkatnya penanaman modal 102,33 Sangat Memuaskan

17 Berkembangnya agroindustri 150,00 Sangat Memuaskan

18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) 89,81 Memuaskan

19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 113,84 Sangat Memuaskan

20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 110,05 Sangat Memuaskan

21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 50,00 Cukup

22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 200,00 Sangat Memuaskan

23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah 133,33 Sangat Memuaskan

24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 53,33 Cukup

25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan 95,01 Sangat Kurang

26 Meningkatnya kesetaraan gender 136,80 Sangat Memuaskan

27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya local 60,00 Baik

Rata-rata pencapaian ( % ) 81,02 “MEMUASKAN”


IKHTISAR EKSEKUTIF | iii

Dari tabel di atas terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian

indikator sasaran di atas seratus persen, tetapi ada juga yang capaiannya di bawah

seratus persen. Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau guna memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Pulang Pisau, 27 Maret 2017

BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.


ARTI LAMBANG | iv

Lambang Daerah Kabupaten Pulang Pisau

a. Bentuk Lambang Segi Empat. b. Warna Lambang Warna dasar adalah hijau daun. Warna bingkai adalah merah. c. Isi Lambang Dalam lambang terdapat 8 (delapan) unsur lambang, yaitu : Bintang; Rumah Betang; Padi; Kapas; Perahu; Rantai Perekat; Sungai, Mandau, Sumpit dan Perisai; Motto Daerah bertuliskan “ HANDEP HAPAKAT ”.


ARTI LAMBANG | v

d. Arti Lambang Warna dasar hijau daun

Warna dasar hijau daun melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Bintang Bintang berwarna kuning, yang melambangkan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah betang Rumah betang adalah rumah panjang bertiang tinggi yang merupakan tempat tinggal keluarga Suku Dayak. Padi Padi adalah pangan, yang melambangkan kemakmuran. Kapas Kapas adalah sandang, yang melambangkan kesejahteraan. Perahu Perahu adalah alat transportasi utama yang digunakan oleh Suku Dayak dan masyarakat yang melambangkan Pulang Pisau sebagai kota Pelabuhan dan keterbukaan. Rantai berwarna merah Rantai berwarna merah, yang melambangkan adanya 6 (enam) Kecamatan yang mulanya berdiri di Kabupaten Pulang Pisau, yang bersatu padu dan bahu membahu dalam kebersamaan membangun dengan dilandasi semangat keberanian dan tekat yang kuat. Garis gelombang Garis gelombang berjumlah 3 (tiga) berwarna biru yang melambangkan air yang melewati Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Motto Motto Kabupaten Pulang Pisau adalah “HANDEP HAPAKAT“ pada pita berwarna merah putih, artinya adanya persatuan dan kesatuan semua komponen masyarakat serta terbuka dengan tidak membedakan agama, suku, dan warna kulit, dalam falsafah hidup gotong royong, sebagaimana kehidupan masyarakat Suku Dayak dalam Rumah Betang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua buah jendela Dua buah jendela kiri kanan dan dua buah lubang angin di atas pintu adalah melambang tahun kelahiran Kabupaten Pulang Pisau (“2002”). Anak tangga Anak tangga sebanyak “10” adalah melambangkan tanggal lahirnya Kabupaten Pulang Pisau. Tiang Rumah Betang Tiang Rumah Betang sebanyak “4” adalah melambangkan bulan lahirnya Kabupaten Pulang Pisau. Butir Kapas Jumlah Butir Kapas sebanyak 42 buah dan butir padi sebanyak 42 buah, sehingga berjumlah 84 buah, adalah melambangkan jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau pada awal berdirinya. Mandau, Sumpit dan Perisai Mandau, Sumpit dan Perisai yang ada berada di depan pintu rumah betang adalah merupakan senjata khas suku Dayak, yang melambangkan “Semangat Isen Mulang”, yaitu siap menghadapi tantangan apapun (pantang mundur).

DAFTAR ISI | vi

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF i

ARTI LAMBANG iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 3

D. KONDISI UMUM KABUPATEN PULANG PISAU 4

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPKIN 19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) TAHUN 2013 – 2018

21

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 33

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM 36

D. KEBIJAKAN UMUM 37

E. PROGRAM 39

F. URUSAN WAJIB 50

G. URUSAN PILIHAN 59

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 61

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 116

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 118

LAMPIRAN

DAFTAR ISI | vii

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman Tabel 1.1 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang

Perangkat Daerah 10

Tabel 1.2 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau

12

Tabel 1.3 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau 13

Tabel 1.4 Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau 14

Tabel 1.5 Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2015 & 2016

15

Tabel 1.6 Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2015

17

Tabel 1.7 Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2016

18

Tabel 2.1 Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

26

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

28

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

33

Tabel 2.4 Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

39

Tabel 3.1 Urutan Kategori Penilaian Capaian Kinerja 62

Tabel 3.2 Ringkasan Rata-rata Pencapaian Kinerja Program 63

Tabel 3.3 Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

65

Tabel 3.4 Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Untuk Sasaran 1

67

Tabel 3.5 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015-2016 Untuk Sasaran 1

68


69

DAFTAR ISI | viii


70


71


71


73

Tabel 3.11 Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014-2015 Untuk Sasaran 4

73


74


74


75


75


77


77


78


78


80


80


81


81


84


84

DAFTAR ISI | ix


85


85


86


87


88


88


89


89


90


90


93


93


94


95


97


98


99


99


102

DAFTAR ISI | x


102


103


103


105


105


107


107


108


108


109


110


111


111

Tabel 3.58 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015

113

DAFTAR ISI | xi

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau 6

Gambar 1.2 Statistik Jumlah PNS Kabupaten Pulang Pisau

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2015

16


Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2016

16


Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember

2015

17


Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember

2016

18


BAB I PENDAHULUAN | 1

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung

jawab tertentu dan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas

tersebut. Untuk melaksanakan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang

baik, memadai, tertib dan teratur.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai

sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

melaksanakan rencana strategis dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di

masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2016 adalah adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk

mewujudkan Good governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU

No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden

(Perpres) No. 10 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan

suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Permenpan

dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Perwujudan

Good governance ini diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam

tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.



Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lain menyebutkan bahwa azas-

azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas

proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau

pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.

Oleh karena itu LKj juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas

apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik.

Bagian akhir dari SAKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun

pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja

dikomunikasikan kepada para stakeholders (Kementrian PAN dan RB, DPRD dan

Masyarakat).

LKj memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LKj merupakan sarana bagi

Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LKJ merupakan sarana evaluasi atas pencapaian

kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan

datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi,

baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.



C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dianalisis melalui

pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang didukung

dengan data dan fakta secara aktual, maka disusun dan ditetapkan sasaran sebagai

berikut :

(1) Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah.

(2) Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

(3) Menjaga kesesuaian pembangunan dengan tata ruang.

(4) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

(5) Meningkatnya melek huruf di masyarakat.

(6) Meningkatnya aksebilitas pendidikan.

(7) Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

(8) Meningkatnya usia harapan hidup.

(9) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.

(10) Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat.

(11) Meningkatnya pendapatan masyarakat.

(12) Meningkatnya UMKM.

(13) Meningkatnya Koperasi Aktif.

(14) Menurunnya angka kemiskinan.

(15) Menurunnya tingkat pengangguran.

(16) Meningkatnya penanaman modal.

(17) Berkembangnya agroindustri.

(18) Meningkatnya produktifitas pertanian (arti Luas).

(19) Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

(20) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

(21) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

(22) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



(23) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah.

(24) Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan.

(25) Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan.

(26) Meningkatnya kesetaraan gender.

(27) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal.

Memperhatikan keseluruhan sasaran itu maka disusun 7 (tujuh) strategi

sebagai berikut :

(1) Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana.

(2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebudayaan

dan olah raga.

(3) Pengembangan Sektor Ekonomi.

(4) Intensifikasi komoditi.

(5) Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup.

(6) Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.

(7) Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

D. KONDISI UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pulang Pisau secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, yaitu

antara 10o sampai 0o Lintang Selatan dan 110o sampai dengan 120o Bujur Timur.

Secara administratif pemeritahan,wilayah ini berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya



Luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau kurang lebih 8.997 km2 atau 5,85% dari

luas Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km2).Luasan tersebut terdiri atas

kawasan hutan belantara, kawasan pemukiman, perairan (sungai, danau dan

rawa), daerah pertanian (sawah, ladang dan kebun). Wilayah Kabupaten

Pulang Pisau terbagi dalam 2 (dua) kawasan, yaitu:

1) Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0 sampai

5 m dpl dengan elevasi 0o sampai 8o serta dipengaruhi oleh pasang surut

dan merupakan daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup

besar.

2) Bagian Utara, yang merupakan dataran plateum dan perbukitan berpasir

dengan ketinggian 50 sampai 100 m dpl dengan elevasi 8o sampai 25o.

Di wilayah ini mengalir 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai

Sebangau. Selain itu Kabupaten Pulang Pisau memiliki pantai/pesisir Laut Jawa

sepanjang ± 153 km. Peta wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau

disajikan pada Gambar 1.1. di bawah ini :



Gambar 1.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pulang Pisau



2. Sejarah Berdirinya Kabupaten Pulang Pisau

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, membuka peluang untuk melaksanakan otonomi daerah

yang selama pemerintahan yang lalu relatif tertutup. Peluang ini dimanfaatkan

dengan baik oleh tokoh-tokoh masyarakat, Pemerintah dan Kabupaten DPRD

Kabupaten (Induk), Pemerintah dan DPRD Povinsi KalimantanTengah, sehingga

Pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukkan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Pulang Pisau terbentuk melalui UU No. 5 Tahun 2002 tersebut,

memberi kesempatan kepada warga masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau

untuk lebih berperan dalam meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup

dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari

budaya Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2002, dikatakan

bahwa Kabupaten Pemekaran diberi kesempatan mengembangkan diri selama 3

tahun dan setelah itu tidak lagi memperoleh dukungan pendanaan dari

kabupaten induk. Dengan demikian periode 3 tahun tersebut merupakan masa

kritis dan harus dimanfaatkan secara maskimal bagi kelangsungan keberadaan

Kabupaten Pulang Pisau.

3. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah membentuk lembaga

perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi:

kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah,

kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan

pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada tahun 2008 telah diterbitkan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 19 Juli 2008 Tentang Organisasi



dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau ; Dalam perkembangannya, pada tanggal 27 Juli

2015 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 19 Juli 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau ; Peraturan Daerah

ini mengalami revisi sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten

Pulang Pisau Nomor 7 tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau ; Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 19 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Dalam perkembanganya saat ini telah dilakukan revisi Perda Kabupaten

Pulang Pisau sehingga terbitlah Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau tanggal 26 Agustus

2011 ; Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisautertanggal 26 Agustus 2011 ; Perda Nomor

7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan

dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 26 Agustus 2011.

Bersama itu juga dibentuk suatu lembaga teknis daerah yang membidangi

penanggulangan bencana dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan



Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 11 Juli 2011. Peraturan Bupati

ini kemudian mengalami perubahan status menjadi Peraturan Daerah dengan

diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2012

tanggal 31 Oktober 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Pada tahun 2012, dengan

memperhatikan beban kerja bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang cukup luas dan permasalahan

lingkungan hidup dewasa ini yang semakin kompleks, maka agar perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara optimal, perlu

penataan kelembagaan bidang lingkungan hidup. Kemudian dibentuklah

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulang Pisau

tertanggal 29 Mei 2012. Mengingat pentingnya akan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, maka pada tanggal 19 November 2012

diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

Pulang Pisau; Pada awal tahun 2014 telah ditetapkannya sebuah Peraturan

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya untuk mempersingkat birokrasi dalam proses perijinan maka pada

awal tahun 2015 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1

Tahun 2015 tertanggal 17 Pebruari 2015 tentang Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tahun yang sama dibentuklah Badan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

dengan ditebitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun

2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Pulang Pisau.



Untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta prestasi

dalam bidang olah raga, maka pada tahun 2015 dibentuklah Dinas Pemuda dan

Olah Raga Kabupaten pulang Pisau dengan diterbitkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10

tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang

Pisau; Untuk memperkenalkan Kabupaten Pulang Pisau kepada masyarakat luas

dalam hal kebudayaan dan kepariwisataan maka dibentuklah Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata dengan diterbitkannya Peraturan daerah Kabupaten Pulang Pisau

Nomor Nomor 8 tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 tahun 2008 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun nama-nama Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Perangkat Daerah

No Nama Satuan Kerja/Organisasi Nomor Perda

1 Sekretariat DPRD No. 8 Tahun 2008

2 Inspektorat Kabupaten No. 9 Tahun 2008

3 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No. 9 Tahun 2008

4 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. 9 Tahun 2008

5 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

No. 9 Tahun 2008

6 Satuan Polisi Pamong Praja No. 9 Tahun 2008

7 Dinas Pendidikan No. 10 Tahun 2008

8 Dinas Kesehatan No. 10 Tahun 2008

9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2008



No Nama Satuan Kerja/Organisasi Nomor Perda

10 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No. 10 Tahun 2008

11 Dinas Pertanian dan Peternakan No. 10 Tahun 2008

12 Dinas Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2008

13 Dinas Perkebunan dan Kehutanan No. 10 Tahun 2008

14 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kahutanan

No. 5 Tahun 2011*

15 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2011*

16 Dinas Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2011*

17 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No. 6 Tahun 2011*

18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 6 Tahun 2011*

19 Badan Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012*

20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah No. 9 Tahun 2012*

21 Rumah Sakit Umum Daerah No. 11 Tahun 2012*

22 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi No. 1 Tahun 2014*

23 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. 1 Tahun 2015*

24 Sekretariat Daerah No. 6 Tahun 2015*

25 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No. 7 Tahun 2015*

26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 7 Tahun 2015*

27 Dinas Pemuda dan Olah Raga No. 8 Tahun 2015*

28 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No. 8 Tahun 2015*

*) Perda/Perbup yang mengalami perubahan.



Organisasi Perangkat Daerah yang lain di Kabupaten Pulang Pisau adalah

Kecamatan dan Kelurahan yang juga direvisi sebagai mana diatur dengan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di

Kabupaten Pulang Pisau terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan dan 4 (empat)

Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Pulang Pisau

No. Nama Kecamatan / Kelurahan Nama Ibukota

1. Kecamatan Kahayan Kuala Bahaur Basantan 2. Kecamatan Banama Tingang Bawan 3. Kecamatan Pandih Batu Pangkoh Hilir 4. Kecamatan Jabiren Raya Jabiren 5. Kecamatan Maliku Maliku Baru 6. Kecamatan Sebangau Kuala Sebangau Permai 7. Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau 8. Kecamatan Kahayan Tengah Bukit Rawi 9. Kelurahan Pulang Pisau Pulang Pisau 10. Kelurahan Kalawa Kalawa 11. Kelurahan Bereng Bereng 12. Kelurahan Bahaur Basantan Basantan

Untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien

dalam percepatan pembangunan birokrasi pemerintah daerah yang profesional,

pemerintah pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, maka pada tanggal 22 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4



Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pulang Pisau.

Adapun nama-nama Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

No Nama Organisasi Perangkat Daerah Nomor Peraturan Bupati

1 Sekretariat Daerah No. 31 Tahun 2016

2 Sekretariat DPRD No. 32 Tahun 2016

3 Inspektorat No. 33 Tahun 2016

4 Dinas Pendidikan No. 34 Tahun 2016

5 Dinas Kesehatan No. 35 Tahun 2016

6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 36 Tahun 2016

7 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perumahan

No. 37 Tahun 2016

8 Satuan Polisi Pamong Praja No. 38 Tahun 2016

9 Dinas Sosial No. 39 Tahun 2016

10 Dinas Perhubungan No. 40 Tahun 2016

11 Dinas Lingkungan Hidup No. 41 Tahun 2016

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No. 42 Tahun 2016

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 43 Tahun 2016

14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No. 44 Tahun 2016

15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 45 Tahun 2016

16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. 46 Tahun 2016

17 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No. 47 Tahun 2016

18 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No. 48 Tahun 2016



No Nama Organisasi Perangkat Daerah Nomor Peraturan Bupati

19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan No. 49 Tahun 2016

20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No. 50 Tahun 2016

21 Dinas Kepemudaan dan Olahraga No. 51 Tahun 2016

22 Dinas Pertanian No. 52 Tahun 2016

23 Dinas Perikanan No. 53 Tahun 2016

24 Dinas Ketahanan Pangan No. 54 Tahun 2016

25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No. 55 Tahun 2016

26 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No. 56 Tahun 2016

27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No. 57 Tahun 2016

28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No. 58 Tahun 2016

29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah No. 59 Tahun 2016

Selain Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang terdapat pada

tabel di atas, Kecamatan ditetapkan juga sebagai Organisasi Perangkat Daerah. Di

Kabupaten Pulang Pisau, Kecamatan tetap berjumlah 8 (delapan) dan hanya

mengalami perubahan Tipe menjadi Tipe A. Nama-nama Kecamatan dimaksud

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau

No. Nama Kecamatan Nama Ibukota

1. Kecamatan Kahayan Kuala Bahaur Basantan 2. Kecamatan Banama Tingang Bawan 3. Kecamatan Pandih Batu Pangkoh Hilir 4. Kecamatan Jabiren Raya Jabiren 5. Kecamatan Maliku Maliku Baru 6. Kecamatan Sebangau Kuala Sebangau Permai 7. Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau 8. Kecamatan Kahayan Tengah Bukit Rawi



4. Personalia

Jumlah pegawai Kabupaten Pulang Pisau per Desember 2016 adalah sebanyak

3527 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang jumlah pegawainya

sebanyak 3938 orang, maka dalam hal ini mengalami pengurangan, dikarenakan

adanya PNS yang purna tugas pada tahun 2016 yang dapat dikelompokkan

menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.5

Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2015

& 2016

TingkatPendidikan Jumlah Pegawai Tahun 2015

Jumlah Pegawai Tahun 2016

1 SD 29 27 2 SMP 42 37 3 SMA/SMK 620 547 4 D – 1 60 32 5 D – 2 293 194 6 D – 3 374 356 7 D – 4 19 22 8 S – 1 2342 2130 9 S – 2 158 180 10 S – 3 1 2

Jumlah 3938 3527 Sumber Data : BKPP Kab. Pulang Pisau



Gambar 1.2

Statistik Jumlah PNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2015

Gambar 1.3

Statistik Jumlah PNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Desember 2016

SD; 29SMP; 42

SMA; 620D-1; 60

D-2; 293

D-3; 374

D-4; 19

S-1; 2342

S-2; 158

S-3; 1

Statistik Jumlah PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Periode Desember 2015



Tabel 1.6

Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2015

No. Ruang Golongan

Jumlah I II III IV

1 A 2 86 558 1055 1701 2 B 4 124 673 64 865 3 C 17 269 506 18 810 4 D 11 165 385 1 562 5 E 0 0 0 0 0

Jumlah 34 644 2122 1138 3938

Gambar 1.4

Statistik Jumlah PNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember

2015

SD; 27SMP; 37

SMA; 547D-1; 32

D-2; 194

D-3; 356

D-4; 22

S-1; 2130

S-2; 180S-3; 1

Statistik Jumlah PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Periode Desember 2016



Tabel 1.7

Rekapitulasi PNS/CPNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Golongan/Ruang Per Desember 2016

No. Ruang Golongan

Jumlah I II III IV

1 A 2 68 495 919 1484 2 B 2 113 570 110 795 3 C 16 249 451 23 739 4 D 8 157 343 1 509 5 E 0 0 0 0 0

Jumlah 28 587 1859 1053 3527

Gambar 1.5

I/a : 2

I/b : 4

I/c : 17

I/d : 11

II/a : 86II/b : 124

II/c : 269

II/d : 165

III/a : 558

III/b : 673 III/c : 506

III/d : 385

IV/a : 1055

IV/b : 64

IV/c : 18IV/d : 1

IV/e : 0

Statistik PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/RuangPeriode Desember 2015



Statistik Jumlah PNS Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/Ruang Per Desember

2016

I/a: 2I/b : 2

I/c : 16

I/d : 8

II/a : 68II/b: 113

II/c : 249

II/d : 157

III/a : 495

III/b : 570 III/c : 451

III/d : 343

IV/a : 919

IV/b : 110

IV/c : 23

IV/d : 1

IV/e : 0

Statistik PNS Kab. Pulang Pisau Berdasarkan Tingkat Golongan/RuangPeriode Desember 2016



E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan

kembali atau menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana

Stratejik / RPJMD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 menjadi

sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2016

yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak

dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun sistimatika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA

- LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 20

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tahapan perencanaan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dimulai

dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

2013-2018 yang pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai

upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya

melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan

pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang

pemerintahan termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur pemerintah

dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas

dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam

RPJMD Tahun 2013-2018, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Rencana

Strategis 2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan,

serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pencapaian visi dan misi serta

tujuan organisasi pada 2013-2018. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati

dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur di Bumi Handep Hapakat.



A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD) TAHUN 2013 – 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018,

pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana

dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi

dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

pembangunan nasional, Kabupaten Pulang Pisau menetapkan RPJMD tahun 2013 – 2018

sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai

pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju

pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Kabupaten Pulang Pisau.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan

sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan

program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan

dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang RPJMD

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018.

Komponen-komponen RPJMD tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, ke mana Kabupaten Pulang Pisau

hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen

stakeholders.

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah serta tantangan dan peluang di

masa depan, visi Kabupaten Pulang Pisau dirumuskan sebagai berikut :

2. Pernyataan Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan

Daerah tersebut di atas, ditempuh melalui 7 (tujuh) misi yang wajib dijadikan pegangan

pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI, MAJU,

BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA



3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan (2018). Tujuan utama

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai

berikut :

MISI

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan

Pemukiman.

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi

kerakyatan.

4. Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju

agroindustri.

5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan

akuntabel (Good and Clean Governance).

7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan

perempuan dalam pembangunan.



Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin

dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu

tahun dalam rentang waktu masa Renstra.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang

dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih

pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang

diharapkan dalam kurun waktu tertentu sasaran strategis merupakan ukuran

pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran

strategis Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun 2013-2018 adalah sebagai

berikut :

TUJUAN

1) Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi

tata ruang;

2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat;

3) Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4) Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri;

5) Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan

lingkungan;

6) Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan

akuntabel;

7) Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi

pemuda dalam membangun daerah.



SASARAN

1) Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah; 2) Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan; 3) Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang; 4) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 5) Meningkatnya melek huruf di masyarakat; 6) Meningkatnya aksesbilitas pendidikan; 7) Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; 8) Meningkatnya Usia harapan Hidup; 9) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana; 10) Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat; 11) Meningkatnya pendapatan masyarakat; 12) Meningkatnya UMKM; 13) Meningkatnya Koperasi Aktif; 14) Menurunnya angka kemiskinan; 15) Menurunnya tingkat pengangguran; 16) Meningkatnya penanaman modal; 17) Berkembangnya agroindustri; 18) Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas); 19) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 20) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 21) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; 22) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 23) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah; 24) Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan; 25) Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan; 26) Meningkatnya kesetaraan gender; 27) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal.



Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau untuk tahun 2016 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau Tahun 2016

Visi: Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera

NO MISI TUJUAN NO SASARAN

1

Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman

Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang

1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah

2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang

2

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat

4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat

6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan

7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

8 Meningkatnya Usia harapan Hidup

9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.

10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat

3

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

11 Meningkatnya pendapatan masyarakat

12 Meningkatnya UMKM

13 Meningkatnya Koperasi Aktif

14 Menurunnya angka kemiskinan

15 Menurunnya tingkat pengangguran 16 Meningkatnya penanaman modal

4

Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis

Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri

17 Berkembangnya agroindustri

18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)




NO MISI TUJUAN NO SASARAN menuju agroindustri

5

Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan

19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

6

Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)

Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel

21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

7

Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah

24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan

26 Meningkatnya kesetaraan gender

27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merupakan

indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang

menunjukkan peran utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam peningkatan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat



outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang

menunjukkan peran utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam peningkatan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perspektif kedua bersifat inward looking yang

menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran

strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini

digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan

kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

Tujuan 1 : Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang

mematuhi tataruang

Sasaran 1.1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah

Indikator Kinerja Utama Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi Sungai Laut KK pengguna air bersih

Sasaran 1.2. Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Indikator Kinerja Utama Rumah tangga teraliri listrik Rasio Rumah Layak Huni (%) Rasio permukiman layak huni (%)

Sasaran 1.3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang

Indikator Kinerja Utama Ketaatan terhadap RTRW Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing

masyarakat



Sasaran 2.1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 2.2. Meningkatnya melek huruf di masyarakat

Indikator Kinerja Utama Angka Melek Huruf

Sasaran 2.3. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan

Indikator Kinerja Utama Angka partisipasi Sekolah Usia 7-12 Usia 13-15 Usia 16-18 Jumlah Perpustakaan

Sasaran 2.4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Indikator Kinerja Utama Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru yang bersertifikasi

Sasaran 2.5. Meningkatnya Usia harapan Hidup

Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup Angka Kematian Bayi Angka Kematian ibu melahirkan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Sasaran 2.6. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

Indikator Kinerja Utama Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Sasaran 2.7. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat

Indikator Kinerja Utama Tingkat partisipasi angkatan kerja Tujuan 3 : Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

Sasaran 3.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Indikator Kinerja Utama PDRB perkapita ADHK (juta) ADHB (juta)



Sasaran 3.2. Meningkatnya UMKM

Indikator Kinerja Utama Jumlah UMKM Aktif Usaha Mikro Usaha kecil Usaha Menengah

Sasaran 3.3. Meningkatnya Koperasi Aktif

Indikator Kinerja Utama Jumlah Koperasi Aktif

Sasaran 3.4. Menurunnya angka kemiskinan

Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan

Sasaran 3.5. Menurunnya tingkat pengangguran

Indikator Kinerja Utama Tingkat pengangguran Terbuka

Sasaran 3.6. Meningkatnya penanaman modal

Indikator Kinerja Utama Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Tujuan 4 : Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri

Sasaran 4.1. Berkembangnya agroindustri

Indikator Kinerja Utama Jumlah usaha agroindustri

Sasaran 4.2. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)

Indikator Kinerja Utama Pertanian Padi sawah (Ku/ha) Jagung (Ku/ha) Kedelai (Ku/ha) Ubi kayu (Ku/ha) Peternakan Sapi (ekor) Babi (ekor) Unggas (ekor) Perkebunan Karet (Ton/Ha) Kelapa Sawit (Ton/ha) Perikanan



Perikanan Tangkap (Ton) Pengolahan hasil perikanan (Ton) Perikanan Budidaya (Ton)



Tujuan 5 : Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan

Sasaran 5.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

Sasaran 5.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja Utama Status pencemaran Udara air Hutan dan lahan yang terehabilitasi Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani Lahan kritis (ribu ha) Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk

Tujuan 6 : Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan,

profesional, dan akuntabel

Sasaran 6.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Indikator Kinerja Utama Penilaian LAKIP

Sasaran 6.2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Indikator Kinerja Utama Kualifikasi Opini BPK

Sasaran 6.3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

Indikator Kinerja Utama Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan Esselon II Esselon III Esselon IV

Tujuan 7 : Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan

organisasi pemuda dalam membangun daerah

Sasaran 7.1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Indikator Kinerja Utama Jumlah organisasi kepemudaan



Sasaran 7.2. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan

Indikator Kinerja Utama Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan

Sasaran 7.3. Meningkatnya kesetaraan gender

Indikator Kinerja Utama Persentase wanita di lembaga pemerintahan Partisipasi angkatan kerja perempuan

Sasaran 7.4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Indikator Kinerja Utama Jumlah Organisasi Pelaku Budaya



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra

dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran

indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun

2015 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja. Sebagai dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan

dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama

organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen

dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari

setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome.

Pada tahun 2016, perjanjian kinerja disesuaikan dengan Renstra yang telah

dimodifikasi, perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja yang memuat 46

(empat puluh enam) indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur

tercapainya delapan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

75,00

Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi:

5,00

Sungai 5,00 Laut 0,00 KK pengguna air bersih 10.000,00

2. Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Rumah tangga teraliri listrik (RT)

27.000,00

Rasio Rumah Layak Huni (%) 86,00 Rasio permukiman layak huni (%)

45,00




3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang

Ketaatan terhadap RTRW (%) 100,00

4. Meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

72,85

5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat

Angka Melek Huruf 100,00

6. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan

Angka partisipasi Sekolah Usia 7-12 100,00 Usia 13-15 100,00 Usia 16-18 95,00 Jumlah Perpustakaan (daerah dan sekolah)

49,00

7. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (orang)

1.713,00

Guru yang bersertifikasi 1.411,00 8. Meningkatnya Usia

harapan Hidup Usia Harapan Hidup (tahun) 72,20 Angka Kematian Bayi (jiwa) 30,00 Angka Kematian ibu melahirkan (%)

102,00

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

100,00

9. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk)

36,30

10. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat

Tingkat partisipasi angkatan kerja

74,48

11. Meningkatnya

pendapatan masyarakat PDRB perkapita - ADHK (juta) 7,00 ADHB (juta) 13,80

12. Meningkatnya UMKM Jumlah UMKM Aktif Usaha Mikro 1.900,00 Usaha kecil 2.450,00 Usaha Menengah 330,00

13. Meningkatnya Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi Aktif 140,00

14. Menurunnya angka kemiskinan

Angka Kemiskinan (%) 4,90




15. Menurunnya tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka (%)

2,45

16. Meningkatnya penanaman modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

300,00

17. Berkembangnya

agroindustri Jumlah usaha agroindustri 50,00

18. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)

Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 420,60 Jagung (Ku/ha) 316,80 Kedelai (Ku/ha) 127,00 Ubi kayu (Ku/ha) 1.183,80 Peternakan Sapi (ekor) 12.539,00 Babi (ekor) 11.109,00 Unggas (ekor) 1.442.058,00 Perkebunan Karet (Ton/Ha) 0,80 Kelapa Sawit (ton/ha) 3,40 Perikanan Perikanan Tangkap (ton/thn) 22.888,41 Pengolahan hasil perikanan (ton/thn)

1.554,51

Perikanan Budidaya (ton/thn) 4.387,12 19. Meningkatkan kualitas

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. (%)

88,00

20. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Status pencemaran (%) : Udara 40,00 air 40,00 Hutan dan lahan yang terehabilitasi (Ha)

552,00

Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha)

150,00

Lahan kritis (ribu ha) 10,00 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)

90,00




21. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Penilaian LAKIP CC

22. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan Opini BPK WDP

23. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

Jumlah Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (PNS) :

Esselon II 3,00 Esselon III 15,00 Esselon IV 25,00

24. Meningkatnya peran

serta pemuda dalam pembangunan

Jumlah organisasi kepemudaan 15,00

25. Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan

Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan

59,00

Jumlah Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan

36,00

26. Meningkatnya kesetaraan gender

Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%)

5,50

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

30,00

27. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Jumlah Organisasi Pelaku Budaya

10,00

C. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara

mengelola resiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan

kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



D. Kebijakan Umum

Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh di dalam

menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan.

Kebijakan umum memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program

pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-

program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi Instansi Daerah dalam

menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Instansi Daerah.

Kebijakan umum yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah;

2. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman;

3. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW;

4. Peningkatan Wajib Belajar;

5. Peningkatan Angka Melek Huruf;

6. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah;

7. Peningkatan kualitas pendidikan;

8. Peningkatan kualitas kesehatan;

9. Pengembangan Keterampilan Masyarakat;

10. Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat;

11. Pengembangan UMKM;

12. Pengembangan Koperasi;

13. Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat;

14. Peningkatan pemerataan pembangunan;

15. Peningkatan penanaman modal;

16. Pengembangan usaha agrobisnis;

17. Pengembangan produktifitas pertanian;

18. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam;



19. Peningkatkan persentase kualitas lingkungan;

20. Peningkatan Nilai LAKIP;

21. Peningkatan Opini BPK;

22. Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah;

23. Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial budaya,

dan organisasi kepemudaan;

24. Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal.



E. Program

Program pembangunan merupakan penterjemahan dari visi dan misi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Pulang Pisau. Program pembangunan memiliki tujuan,

sasaran, dan indikator sehingga keberhasilan suatu program pembangunan akan dapat

dihitung dengan pasti. Program-program pembangunan tersebut akan dijalankan oleh

para Instansi Daerah.

Program-program pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau untuk periode 2014 -

2018 di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan

ditampilkan di tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

1. Urusan : Pengembangan sarana dan prasarana wilayah

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan

Pengembangan sarana dan prasarana wilayah adalah :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

7. Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daeah

8. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

9. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa



13. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

14. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

15. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

16. Program Peningkatan Pelayanan Publik

17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

2. Urusan : Pengembangan sarana dan prasarana permukiman


Pengembangan sarana dan prasarana permukiman tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

3. Urusan : Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW


Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW tersebut

adalah :

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6. Program Perencanaan Tata Ruang

7. Program Pemanfaatan Ruang

8. Program Kerjasama Pembangunan

9. Program Perencanaan Tata Ruang

10. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

11. Program Kedaruratan dan Logistik

12. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi



4. Urusan : Peningkatan Wajib Belajar


Peningkatan Wajib Belajar tersebut adalah :

1. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

2. Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

3. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

5. Urusan : Peningkatan Angka Melek Huruf


Peningkatan Angka Melek Huruf tersebut adalah :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

4. Program Pendidikan Menengah

5. Program Pendidikan Non Formal

6. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7. Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah

6. Urusan : Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah


Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah tersebut adalah :

1. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

7. Urusan : Peningkatan kualitas pendidikan


Peningkatan kualitas pendidikan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan



8. Urusan : Peningkatan kualitas kesehatan


Peningkatan kualitas kesehatan tersebut adalah :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

11. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

12. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

17. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

18. Program Keluarga Berencana

19. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

20. Program Pelayanan Kontrasepsi

21. Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga



9. Urusan : Pengembangan Keterampilan Masyarakat


Pengembangan Keterampilan Masyarakat tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

10. Urusan Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat


Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat tersebut adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2. Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah

3. Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

6. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

11. Urusan Pengembangan UMKM


Pengembangan UMKM tersebut adalah :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah



12. Urusan Pengembangan Koperasi


Pengembangan Koperasi tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

13. Urusan Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat


Peningkatkan pendapatan per kapita di masyarakat tersebut adalah :

1. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan

7. Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah

8. Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat

14. Urusan Peningkatan pemerataan pembangunan


Peningkatan pemerataan pembangunan tersebut adalah :

1. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3

2. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

15. Urusan Peningkatan penanaman modal


Peningkatan penanaman modal tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

16. Urusan Pengembangan usaha agrobisnis


Pengembangan usaha agrobisnis tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2. Program Penataan Struktur Industri

3. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

17. Urusan Pengembangan produktifitas pertanian


Pengembangan produktifitas pertanian tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

6. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

7. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

10. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

11. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

12. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

13. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

14. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

15. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar



18. Urusan Pengembangan pengelolaan sumber daya alam


Pengembangan pengelolaan sumber daya alam tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

3. Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan

4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi

5. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

19. Urusan Peningkatkan persentase kualitas lingkungan


Peningkatkan persentase kualitas lingkungan tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

6. Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan

7. Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim

8. Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan

9. Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

12. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

13. Program Pendidikan Politik Masyarakat

14. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

15. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

16. Program Peningkatan Produksi



20. Urusan Peningkatan Nilai LAKIP


Peningkatan Nilai LAKIP tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Penataan Administrasi Kependudukan

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan

4. Program Pengembangan Data/Informasi

5. Program Kerjasama Pembangunan

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

9. Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Mass Media

10. Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

11. Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

12. Program Bantuan Hukum

13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

15. Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16. Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat

17. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

18. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

19. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan



21. Urusan Peningkatan Kualifikasi Opini BPK


Peningkatan Kualifikasi Opini BPK tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22. Urusan Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah


Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur

6. Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan

7. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan

8. Program Pendidikan Kedinasan

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



23. Urusan Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama,

sosial budaya, dan organisasi kepemudaan


Mewujudkan kondisi yang kondusif di masyarakat antar agama, sosial

budaya, dan organisasi kepemudaan dan peternakan adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

9. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

10. Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L)

11. Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu

12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

13. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

14. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

15. Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan

24. Urusan Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal


Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal tersebut adalah :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2. Program Pengembangan Nilai Budaya

3. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



F. Urusan Wajib

1. PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 7 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 8 Program Pendidikan Anak Usia Dini 9 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 11 Program Pendidikan Menengah 12 Program Pendidikan Non Formal 13 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 15 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. KESEHATAN A. DINAS KESEHATAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 7 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 8 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 15 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya



16 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PULANG PISAU

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan 5 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 10 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

3. PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 8 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 11 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya 12 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 13 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 15 Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik

Daeah 16 Program Perencanaan Tata Ruang 17 Program Pemanfaatan Ruang 18 Program Kerjasama Pembangunan 19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan



4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 10 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 11 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5. PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 8 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan 9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 10 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 13 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 14 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 15 Program Peningkatan Pelayanan Publik

6. LINGKUNGAN HIDUP BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6 Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 9 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 10 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup 11 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 12 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 13 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 14 Program Penataan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan 15 Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana Serta Perubahan Iklim 16 Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan 17 Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup 18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup

7. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

BERENCANA (sebelumnya Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana)


Keuangan 5 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 6 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 7 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 8 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam

Pembangunan



9 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

10 Program Keluarga Berencana 11 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 12 Program Pelayanan Kontrasepsi 13 Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

9. SOSIAL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


Keuangan 6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 9 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 11 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 12 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 13 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap

Norma Kerja dan K3 14 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

10. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 7 Program Kedaruratan dan Logistik 8 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi



BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8 Program Pendidikan Politik Masyarakat

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Keuangan 5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

SEKRETARIAT DAERAH

1 Program Pengembangan Data/Informasi 2 Program Kerjasama Pembangunan 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 5 Program Pengembangan Nilai Budaya 6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah 15 Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah

dengan Mass Media 16 Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 17 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan

Aparatur



18 Program Peningkatan Pembinaan/ Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan

19 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan 20 Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 21 Program Bantuan Hukum 22 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 23 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 24 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan 26 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Produksi Daerah 27 Program Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi

Daerah 28 Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah 29 Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat 30 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 31 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 32 Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan 33 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 34 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 8 Program Sceins Driver Reference ( SDR ) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah 9 Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan

Daerah 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah



7 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah

INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH 8 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan 9 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 4 Program Pendidikan Kedinasan 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERRPADU SATU PINTU (sebelumnya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)


Keuangan 6 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 7 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

11. KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN, KEHUTANAN (BKP5K) 1 Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 9 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

12. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 8 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 11 Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) 12 Program Fasilitasi Pembangunan Desa Terpadu

13. KEARSIPAN BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI (sebelumnya Kantor

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi) 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 8 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 9 Program Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah



G. Urusan Pilihan

1. PERTANIAN

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 7 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 8 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 11 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 13 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 14 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2. KEHUTANAN DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 7 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 9 Program Peningkatan Produksi



3. KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 6 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan 8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 10 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

4. PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah 4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 12 Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan 13 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 14 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 15 Program Penataan Struktur Industri 16 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 61

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas (accountability) diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab

atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan

sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, sehingga laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari

masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai.

Dalam tahun 2016 Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 178 (seratus tujuh

puluh delapan) program, yang termasuk dalam 27 (dua puluh tujuh) sasaran.

Laporan Kinerja Tahun 2016 Kabupaten Pulang Pisau ini menyajikan pengukuran

capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam

dokumen RKPD 2016. Indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar

mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu

instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja

(performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan

terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja output, indikator kinerja hasil dari

seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap),

dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan

perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kabupaten

Pulang Pisau menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-

rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Urutan Kategori Penilaian Capaian Kinerja

Kategori Rentang Capaian Interpretasi

AA > 90 – 100 Sangat Memuaskan

A > 80 – 90 Memuaskan,

Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

BB > 70 – 80 Sangat Baik,

Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

B > 60 – 70 Baik,

Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan

perlu sedikit perbaikan.

CC > 50 – 60

Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan,

memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

C > 30 – 50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,

memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang

mendasar.

D > 0 – 30

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk

penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat

mendasar.



Sesuai dengan dokumen RKPD dan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

memiliki 27 (dua puluh tujuh) sasaran dan 178 (seratus tujuh puluh delapan) program

yang harus dilaksanakan.

Dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat

diikhtisarkan bahwa 14 (empat belas) sasaran berkategori “Sangat Memuaskan”, 2

(dua) sasaran berkategori “Memuaskan”, 1 (satu) sasaran berkategori “Sangat Baik”, 1

(satu) sasaran berkategori “Baik”, 2 (dua) sasaran berkategori “Cukup”, 3 (tiga) sasaran

berkategori “Kurang”, dan 4 (empat) sasaran berkategori “Sangat Kurang”, yaitu

sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2

Ringkasan Rata-rata Pencapaian Kinerja Program

No SASARAN

Rata-rata Capaian Kinerja

(%)

KATEGORI CAPAIAIN

1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah 38,23 Kurang

2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 100,23 Sangat Memuaskan

3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang 0,00 Sangat Kurang

4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 90,27 Sangat Memuaskan

5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat 99,00 Sangat Memuaskan

6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan 109,78 Sangat Memuaskan

7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 41,80 Kurang

8 Meningkatnya Usia harapan Hidup 119,80 Sangat Memuaskan

9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana 0,00 Sangat Kurang

10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat 100,00 Sangat Memuaskan



No SASARAN

Rata-rata Capaian Kinerja

(%)

KATEGORI CAPAIAIN

11 Meningkatnya pendapatan masyarakat 32,69 Kurang

12 Meningkatnya UMKM 0,00 Sangat Kurang 13 Meningkatnya Koperasi Aktif 0,00 Sangat Kurang 14 Menurunnya angka kemiskinan 86,73 Memuaskan

15 Menurunnya tingkat pengangguran 74,47 Sangat Baik

16 Meningkatnya penanaman modal 102,33 Sangat Memuaskan

17 Berkembangnya agroindustri 150,00 Sangat Memuaskan

18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) 89,81 Memuaskan

19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 113,84 Sangat Memuaskan

20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 110,05 Sangat Memuaskan

21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 50,00 Cukup

22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 200,00 Sangat Memuaskan

23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah 133,33 Sangat Memuaskan

24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 53,33 Cukup

25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan 95,01 Sangat Memuaskan

26 Meningkatnya kesetaraan gender 136,80 Sangat Memuaskan

27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal 60,00 Baik

Rata-rata pencapaian ( % ) 81,02 “MEMUASKAN”



Adapun keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran akan

diperlihatkan adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016


NO MISI TUJUAN NO SASARAN

1

Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman

Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang

1 Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah

2 Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

3 Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang

2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat

4 Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

5 Meningkatnya melek huruf di masyarakat 6 Meningkatnya aksesbilitas pendidikan

7 Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

8 Meningkatnya Usia harapan Hidup

9 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana.

10 Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat

3

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

11 Meningkatnya pendapatan masyarakat

12 Meningkatnya UMKM

13 Meningkatnya Koperasi Aktif

14 Menurunnya angka kemiskinan

15 Menurunnya tingkat pengangguran 16 Meningkatnya penanaman modal

4

Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri

Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri

17 Berkembangnya agroindustri

18 Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)

5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan

Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam

19 Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

20 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup




NO MISI TUJUAN NO SASARAN lingkungan yang berkelanjutan

dan keseimbangan lingkungan

6

Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)

Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel

21 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

22 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

23 Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

7

Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah

24 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

25 Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan

26 Meningkatnya kesetaraan gender

27 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya local



MISI

1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman

Tujuan : Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta

pemukiman yang mematuhi tata ruang.

Untuk mewujudkan Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata

Ruang dan Pemukiman dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah;

2. Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan;

3. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang.

Sasaran 1:

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah;

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk

mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Penanggung jawab atas

pencapaian sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah tersebut adalah

Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sasaran

tersebut terumuskan dalam berikut :

Tabel 3.4

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 Untuk Sasaran 1

No Indikator Kinerja Satuan Target

PK Realisasi % capaian

1 Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik % 75,00 35,95 47,93

2 Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi :

- Sungai; Unit 5,00 2,00 40,00

- Laut. Unit 0,00 0,00 0,00

3 KK pengguna air bersih Kepala Keluarga

10.000,00 6.500,00 65,00

Rata-rata pencapaian ( % ) 38,23



Tabel 3.5

Perbandingan Perolehan Realisasi Tahun 2014 - 2015 - 2016 Untuk Sasaran 1

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik % 33,04 34,64 35,95

2 Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi:

- Sungai; Unit 2,00 0,00 2,00

- Laut. Unit 0,00 0,00 0,00

3 KK pengguna air bersih Kepala Keluarga

2.102,00 2.549,00 6.500,00

Untuk diketahui bahwa panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik

381,357 km, kondisi sedang 354,954 km, kondisi rusak ringan 231,906, dan kondisi rusak

berat 181,726 km dari jumlah panjang jalan 1154,321 km tahun 2014, sedangkan untuk

tahun 2015 bahwa panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik 405,542

km, kondisi sedang 340,559 km, kondisi rusak ringan 231,786, dan kondisi rusak berat

192,780 km dari jumlah panjang jalan 1.170,667 km. Untuk panjang jalan dalam kondisi

baik pada tahun 2016 adalah 433.621,7 km.

Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa persentase jaringan jalan dalam kondisi baik

mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,84% yakni dari 33,0% di tahun 2014 menjadi

34,64% di tahun 2015, dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,78%.

Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik

bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan

terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang

memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun 2014, 2015-2016

dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai sarana pendukung peningkatan

investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam

kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan

minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang



terus diupayakan oleh pemerintah. Fasilitas air minum merupakan hal penting karena

sangat menentukan kualitas air minum itu sendiri.

Selama tahun 2014, 2015-2016, rumah tangga pengguna air bersih cenderung meningkat

dari 2.102,00KK (tahun 2014) menjadi 2.549,00KK (tahun 2015) dan 6.500,00KK (2016).

Peningkatan ini menunjukkan adanya meningkatnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya penggunaan air bersih bagi kesehatan. Pada tahun 2016 persentase kepala

keluarga pengguna fasilitas air minum sendiri sebesar 65,00% yang artinya bahwa 100

kepala keluarga di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, ada 65 kepala keluarga yang

menggunakan air bersih.

Sasaran 2:

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan;

Rumah tangga pengguna listrik adalah persentase rumah tangga yang memanfaatkan

listrik sebagai penerangannya.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Pembangunan wilayah pemukiman yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum.

Sasaran tersebut selanjutnya dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja pada tahun

2016 sebagai berikut :

Tabel 3.6




1 Rumah tangga teraliri listrik Rumah tangga

27.000,00 31.132,00 115,30

2 Rasio Rumah layak huni % 86,00 83,00 96,51

3 Rasio permukiman layak huni % 45,00 40,00 88,89




Tabel 3.7


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Rumah tangga teraliri listrik Rumah

tangga 29.094,00 30.820,00 31.132,00

2 Rasio Rumah layak huni % 85,90 87,22 83,00

3 Rasio permukiman layak huni % 35,00 40,00 40,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa daerah di

Kabupaten Pulang Pisau yang belum mendapatkan fasilitas penerangan yang berasal

dari PLN. Selama tahun 2014-2016, rumah tangga yang menggunakan listrik ada

kecenderungan meningkat dari 29.094,00RT (tahun 2014) dan 30.820,00RT (tahun 2015)

menjadi 31.132,00RT (tahun 2016).

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah

penduduk. Sedangkan rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas

permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator

ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas

pemukiman.

Dari tabel 3.7, bahwa rumah tangga teraliri listrik mengalami peningkatan sebesar 5,93%

dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan meningkat sebesar 1,01% di tahun 2016, rasio rumah

layak huni mengalami peningkatan sebesar 1,54% dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan

menurun sebesar 4,84% di tahun 2016. Sedangkan untuk rasio permukiman layak huni

juga mengalami peningkatan sebesar 14,29% dari tahun 2014 ke tahun 2015 dan tidak

mengalami peningkatan maupun penurunan (tetap) di tahun 2016.

Sasaran 3:

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang;

Proses penyusunan RTRW, baik Propinsi, Kabupaten dan Kota terus berjalan sampai

saat ini. Sejauh ini progress penyusunan RTRW mulai menunjukkan kemajuan yang



cukup signifikan, dan tiap tahapan dalam proses penyusunan RTRW terdata dengan baik

pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Menjaga kesesuai pembangunan dengan

tata ruang tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum. Sasaran tersebut selanjutnya

dirumuskan dalam beberapa indikator kinerja pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.8




1 Ketaatan terhadap RTRW % 100,00 0,00 0,00


Tabel 3.9


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Ketaatan terhadap RTRW % 0,00 0,00 0,00

Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan

peruntukkannya dibagi luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Jika diperhatikan pada Tabel 3.9, melalui sasaran Menjaga kesesuaian pembangunan

dengan tata ruang di Kabupaten Pulang Pisau tidak mengalami perubahan yaitu sebesar

0,00% dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten

Pulang Pisau masih rendah dikarenakan belum maksimalnya penambahan jumlah

persentase ketaatan terhadap RTRW.



MISI

2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya

saing masyarakat

Untuk Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dirumuskan 7 (tujuh) sasaran yang

harus dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

2. Meningkatnya melek huruf di masyarakat;

3. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan;

4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Meningkatnya Usia harapan Hidup;

6. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana;

7. Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat.

Sasaran 4:

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan

pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran tersebut

terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada

tahun 2016 sebagai berikut :



Tabel 3.10

Persentase Capaian Realisasi terhadap Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016* Untuk Sasaran 4



1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 72,85 65,76 90,27


Tabel 3.11


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) % 73,18 65,00 65,76

*angka target dan realisasi di atas menggunakan data tahun 2015 (tahun 2016 masih proses penginputan data dari Bappeda-BPS)

Jika diperhatikan pada Tabel 3.11, selama tahun 2013-2015, untuk indikator indeks

pembangunan manusia (IPM) di masyarakat Kabupaten Pulang Pisau ada mengalami

penurunan sebesar 11,18% dari 73,18% (tahun 2013) menjadi 65,00% (tahun 2014) dan

mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 1,17% dengan nilai IPM 65,76%.

Maka hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang menempatkan

manusia sebagai titik sentral pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau belumlah

maksimal.

Sasaran 5:

Meningkatnya melek huruf di masyarakat;

Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar dari pendidikan adalah kemampuan

membaca dan menulis yang lebih dikenal dengan Angka Melek Huruf. Manfaat

perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program

pemberantasan buta huruf.



Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya melek huruf di masyarakat

adalah Dinas Pendidikan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator

kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.12




1 Angka Melek Huruf % 100,00 99,00 99,00


Tabel 3.13


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Angka Melek Huruf % 98,87 99,04 99,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.13, selama tahun 2014-2016, Angka melek huruf di

masyarakat Kabupaten Pulang Pisau ada kecenderungan meningkat sebesar 0,17% dari

98,87% (tahun 2014) menjadi 99,04% (tahun 2015). Sedangkan di tahun 2016 mengalami

penurunan sebesar 0,04%.

Angka 98,87% (tahun 2014) diperoleh dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat

baca tulis 87.265 orang dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 88.261

orang dikalikan 100. Sedangkan angka 99,04 (tahun 2015) diperoleh dari jumlah

penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis 88.009 orang dibagi jumlah penduduk

usia 15 tahun ke atas sebanyak 88.861 orang dikalikan 100. Untuk angka 99,00 (tahun

2016) diperoleh dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis 88.009

orang dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 88.897 orang dikalikan

100.

Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau sudah

mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf selama tahun 2014-

2016.



Sasaran 6: Meningkatnya aksesbilitas pendidikan;

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan

penduduk terutama usia muda.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya aksesbilitas pendidikan

adalah Dinas Pendidikan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator


Tabel 3.14


No. Indikator Kinerja Satuan Target


1 Angka Partisipasi Sekolah :

- SD/MI (usia 7-12) % 100,00 112,09 112,09

- SMP/MTs (usia 13-15) % 100,00 102,60 102,60

- SMA/MA/SMK/Paket C (usia 16-18) % 100,00 134,04 134,04

2 Jumlah perpustakaan Unit 250,00 226,00 90,40


Tabel 3.15


No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016

1 Angka Partisipasi Sekolah :

- SD/MI (usia 7-12) % 58,44 95,38 112,09

- SMP/MTs (usia 13-15) % 68,37 93,38 102,60

- SMA/MA/SMK/Paket C (usia 16-18) % 58,44 93,38 134,04

2 Jumlah perpustakaan Unit 41,00 43,00 226,00

Selama tahun 2014-2016, APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun ada

kecenderungan meningkat dari 58,44% (tahun 2014) menjadi 93,38% (tahun 2015) dan

112,09% (tahun 2016). APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 13-15 tahun ada




102,60% (tahun 2016). Untuk APS penduduk Kabupaten Pulang Pisau 16-18 tahun ada


134,04% (tahun 2016).

APS tahun 2016 untuk penduduk Kabupaten Pulang Pisa usia 7-12 tahun sebesar 112,09%,

artinya dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau usia 7-12 tahun ada 112 penduduk

yang bersekolah. Dari ketiga kelompok umur tersebut, APS penduduk usia 7-12 tahun

dan kelompok usia 13-15 tahun adalah yang paling rendah dibandingkan kelompok umur

lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk untuk berpendidikan tinggi

masih rendah.

Dalam hal peningkatan aksebilitas pendidikan maka perpustakaan yang merupakan

tempat di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut

sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta

sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung

berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh

masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum

merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan

menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Sebanyak 1 (satu) gedung baru Perpustakaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah

mulai difungsikan setelah selesai tahap akhir pembangunan di tahun 2016.



Sasaran 7:

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan adalah Dinas Pendidikan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa

indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.16




1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Orang 1.713,00 1.432,00 83,60

2 Guru yang bersetifikasi Orang 1.411,00 0,00 0,00


Tabel 3.17


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Orang 1.227,00 1.043,00 1.432,00

2 Guru yang bersetifikasi Orang 1.183,00 1.261,00 0,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.17, selama periode tahun 2014-2016, melalui sasaran

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Pulang Pisau

untuk indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami penurunan di tahun

2015 yaitu sebesar 15,00% dari 1.227,00 orang menjadi 1.043,00 orang, dan mengalami

peningkatan di tahun 2016 yaitu sebesar 37,30% dari 1.043,00 orang menjadi 1.432,00

orang. Untuk indikator guru yang bersertifikasi mengalami kenaikan di tahun 2015 yaitu

sebesar 6,59% dari 1.183,00 orang menjadi 1.261,00 orang.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil peningkatan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan di Kabupaten Pulang Pisau masih rendah dikarenakan belum maksimalnya

penambahan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan guru yang

bersertifikasi.



Sasaran 8:

Meningkatnya Usia harapan Hidup;

Usia harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Usia harapan

hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan

kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Usia harapan hidup

juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain

pendidikan dan ekonomi.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya Usia harapan Hidup adalah

Dinas Kesehatan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja

sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.18




1 Usia harapan hidup (tahun) Tahun 72,20 67,64 93,68

2 Angka Kematian Bayi (/1.000 kh) Jiwa 30,00 7,00 176,67

3 Angka Kematian Ibu (/100.000 kh) % 102,00 93,00 108,82

4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100,00 100,00 100,00


Tabel 3.19


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Usia harapan hidup (tahun) Tahun 65,00 67,44 67,64

2 Angka Kematian Bayi Jiwa 19,00 12,00 7,00

3 Angka Kematian Ibu % 5,00 0,29 93,00

4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100,00 100,00 100,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.19, Di dalam data disebutkan bahwa Usia Harapan Hidup

penduduk Kabupaten Pulang Pisau sebesar 66,70 tahun, angka tersebut didapat dari



rata-rata penjumlahan realisasi tahun 2014-2016, yang artinya bahwa secara rata-rata

penduduk Kabupaten Pulang Pisau akan mencapai umur 66,70 tahun.

Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2014-2016

mengalami peningkatan sebesar 2,44 tahun dari 65,00 tahun pada tahun 2014 menjadi

67,44 tahun pada tahun 2015, dan mengalami peningkatan sebesar 0,30 tahun dari 67,44

tahun pada tahun 2015 menjadi 67,64 tahun pada tahun 2016.

Angka kematian bayi penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2014-2016

mengalami penurunan sebesar 7,00 tahun dari 19,00 tahun pada tahun 2014 menjadi

12,00 tahun pada tahun 2015, dan menurun lagi sebesar 71,43 tahun dari 12,00 tahun

pada tahun 2015 menjadi 7,00 tahun pada tahun 2016.

Angka kematian ibu penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2014-2016

mengalami penurunan sebesar 94,20% dari 5,00%pada tahun 2014 menjadi 0,29% pada

tahun 2015, dan meningkat drastis sebesar 99,69% dari 0,29%pada tahun 2015 menjadi

93,00% pada tahun 2016.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Pulang Pisau selama tahun

2014-2016 sebesar 100,00% tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dari 100,00%

pada tahun 2014 menjadi 100,00% sampai pada tahun 2016.

Sasaran 9:

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana;

Upaya pemerintah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (LPP) yaitu dengan cara

menurunkan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana Nasional. Keluarga

prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara

minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan

pengajaran agama.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya pelayanan keluarga

berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga



Berencana. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran

dengan target dan realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.20




1 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Keluarga 36,30 0,00 0,00


Tabel 3.21


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Keluarga 53,00 0,00 0,00


Meningkatnya pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Pulang Pisau mengalami

penurunan sebesar 100,00% dari 53,00% menjadi 0,00%.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil peningkatan pelayanan keluarga

berencana di Kabupaten Pulang Pisau masih rendah dikarenakan belum maksimalnya

penambahan jumlah kegiatan keluarga berencana.

Sasaran 10:

Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat;

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang

masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Keterlibatan ini bisasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK merupakan perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penduduk

usia kerja.



Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya keterampilan kerja

masyarakat adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran tersebut


tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.22




1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 74,48 74,48 100,00


Tabel 3.23


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 95,72 95,92 74,48

Berdasarkan pada Tabel 3.23, jika dibandingkan realisasi selama periode tahun 2014-

2016, melalui sasaran Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat di Kabupaten Pulang

Pisau bahwa TPAK mengalami peningkatan sebesar 0,21% dari 95,72% menjadi 95,92%,

lalu terjadi penurunan di tahun 2016 menjadi 74,48%.

Angka 95,72% (tahun 2014) diperoleh dari jumlah penduduk usia kerja 57.403 orang

dibagi jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 59.967 orang dikalikan 100.

Sedangkan angka 95,92 (tahun 2015) diperoleh dari jumlah penduduk usia kerja 57.948

orang dibagi jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 60.411 orang dikalikan 100.

Untuk angka 74,48 (tahun 2016) diperoleh dari jumlah penduduk usia kerja 56.937 orang

dibagi jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 76.443 orang dikalikan 100.

Artinya bahwa pada tahun 2014 dari 100 orang yang masuk kategori usia kerja, sekitar

95 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif secara ekonomis baik bekerja

maupun menganggur. Sedangkan untuk tahun 2015 bahwa dari 100 orang yang masuk

kategori usia kerja, sekitar 95 orang diantaranya termasuk angkatan kerja yang aktif



secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur. Untuk tahun 2016 bahwa dari 100

orang yang masuk kategori usia kerja, sekitar 74 orang diantaranya termasuk angkatan

kerja yang aktif secara ekonomis baik bekerja maupun menganggur

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil peningkatan keterampilan kerja

masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau mulai menurun, dikarenakan kurangnya

penambahan jumlah kegiatan keterampilan kerja.



MISI

3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

Tujuan : Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Untuk Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

dirumuskan 6 (enam) sasaran yang harus dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat;

2. Meningkatnya UMKM;

3. Meningkatnya Koperasi Aktif;

4. Menurunnya angka kamiskinan;

5. Menurunnya tingkat pengangguran;

6. Meningkatnya penanaman modal;

Sasaran 11:

Meningkatnya pendapatan masyarakat;

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu

informasi yang sangat diperlukan oleh pembuat kebijakan dalam bidang ekonomi untuk

mendapatkan gambaran mengenai pergerakan kategori-kategori perekonomian di

Kabupaten Pulang Pisau. Untuk penghitungan ini PDRB perkapita merupakan

Pendapatan Regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat

tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran tersebut


tahun 2016* sebagai berikut :



Tabel 3.24




1 PDRB perkapita :

- ADHK juta 7,00 2,70 38,57

- ADHB juta 13,80 3,70 26,82


Tabel 3.25


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015 1 PDRB perkapita :

- ADHK Juta 2,32 2,50 2,70

- ADHB Juta 2,81 3,25 3,70

*angka target dan realisasi di atas menggunakan data tahun 2013-2015 (tahun 2016 masih proses penginputan data dari Bappeda-BPS)


Meningkatnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau mengalami

peningkatan yaitu sebesar 7,76Juta dari 2,32Juta (tahun 2013) menjadi 2,50Juta (tahun

2014) dan 2,70Juta (tahun 2015) untuk PDRB-ADHK. Untuk kategori PDRB-ADHB juga

mengalami peningkatan sebesar 15,66Juta dari 2,81Juta (tahun 2013) menjadi 3,25Juta

(tahun 2014) dan 3,70Juta (tahun 2015).

Sasaran 12:

Meningkatnya UMKM;

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha

menengah adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sediri, yang dilakukan oleh



orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya UMKM adalah Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sasaran

tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan

realisasi pada tahun 2016 yaitu data mengenai Jumlah UMKM di Kabupaten Pulang Pisau

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26




1 Jumlah UMKM aktif

- Usaha Mikro Unit 1.900,00 0,00 0,00

- Usaha kecil Unit 2.450,00 0,00 0,00

- Usaha Menengah Unit 330,00 0,00 0,00


Tabel 3.27


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Jumlah UMKM aktif

- Usaha Mikro Unit 1.730,00 2.186,00 0,00

- Usaha kecil Unit 2.316,00 3.633,00 0,00

- Usaha Menengah Unit 307,00 380,00 0,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah UMKM setiap tahun selalu mengalami

peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014 ke 2015, baik Usaha Mikro,

Kecil, maupun Menengah. Pada tahun 2014 ke 2015 dalam satu tahun peningkatan usaha

kecil meningkat Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin

besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan

ekonomi daerah melalui UKM. Jumlah UKM non BPR/LKM yang berjumlah ribuan dirasa



dapat menggerakkan ekonomi daerah, sehingga dalam pelayanannya terhadap

penduduk dapat dioptimalkan dan meminimalisir barang-barang yang didatangkan dari

luar daerah. Peran pemerintah sebagai pemegang kendali diperlukan dalam rangka

pengambangan UKM melalui berbagai penyaluran dana pengembangan UKM dan

promosi ke berbagai daerah melalui acara-acara yang diselenggarakan daerah.

Sedangkan di tahun 2016 reliasai hanya sebesar 0,00% dikarenakan Disperindagkop

sebagai koordinator peningkatan jumlah UMKM aktif tidak berperan aktif dalam

pendataan.

Sasaran 13:

Meningkatnya Koperasi Aktif;

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah

koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)

atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Data persentase

Koperasi Aktif yang bersumber dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi penanggung jawab atas pencapaian sasaran

Meningkatnya Koperasi Aktif. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator

kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 3.28




1 Jumlah Koperasi Aktif Unit 140,00 0,00 0,00




Tabel 3.29


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Jumlah Koperasi Aktif Unit 113,00 130,00 0,00

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya mengalami

peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun

2015, nilai peningkatan sebesar 15,04%. Peningkatan persentase koperasi aktif

menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten

menjadi penting. Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada angka yang dapat ditampilkan,

dikarenakan Disperindagkop belum maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan

penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Saat ini ekonomi daerah sudah banyak yang berazaskan koperasi. Azas koperasi dipilih

karena tujuan dari koperasi yang bertujuan untuk mesejahterakan anggota. Dengan

demikian keberadaan koperasi harus didukung oleh pemerintah, sehingga terjadi

simbiosis mutualisme antara pemerintah dan koperasi dalam pengembangan ekonomi

daerah.

Sasaran 14:

Menurunnya angka kemiskinan;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Menurunnya angka kemiskinan adalah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Sasaran tersebut terumuskan dalam

beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2016 sebagai

berikut :



Tabel 3.30




1 Angka kemiskinan % 4,90 5,65 86,73


Tabel 3.31


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015 1 Angka kemiskinan % 5,45 5,35 5,65

*angka target dan realisasi di atas menggunakan data tahun 2015 (tahun 2016 masih proses penginputan data dari Bappeda-BPS)

Berdasarkan tabel 3.31 di atas bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pulang

Pisau pada tahun 2013 mencapai 6.700 jiwa (5,45%), berkurang sebanyak 50 jiwa (5,35%)

di tahun 2014, sedangkan penduduk miskin pada tahun 2015 yang berjumlah 7.040 jiwa

(5,65%) yang artinya bertambah 390 jiwa penduduk miskin sebesar 5,31% dibandingkan

tahun sebelumnya (tahun 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan belum

memberikan hasil yang positif, yaitu dengan bertambahnya angka kemiskinan. Angka

kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 5,65%, yang artinya bahwa dari 100 penduduk

Kabupaten Pulang Pisau tahun 2015 ada sebanyak 5 jiwa yang berada di garis

kemiskinan.

Sasaran 15:

Menurunnya tingkat pengangguran;

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi bergeraknya roda pembangunan. Komposisi dan

jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk.

Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.



Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Menurunnya tingkat pengangguran adalah

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sasaran tersebut terumuskan dalam

beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2016 sebagai

berikut :

Tabel 3.32




1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,45 3,29 74,47


Tabel 3.33


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015 1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 2,40 4,28 3,29

*angka target dan realisasi di atas menggunakan data tahun 2015 (tahun 2016 masih proses penginputan data dari Dinsosnakertrans-BPS)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun)

yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran terbuka

adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih

baik atau penduduk yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Dari tabel 3.33 di atas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2013-2015

mengalami tren fluktuatif yaitu bertambahnya TPT sebesar 43,93% dari 2,40% tahun 2013

menjadi 4,28% tahun 2014, dan mengalami penurunan sebesar 30,09% dari 3,29% tahun

2015 dibandingkan tahun 2014.

Artinya bahwa pada tahun 2013 dari 100 orang yang masuk kategori angkatan kerja, 2

diantaranya menganggur dan 98 orang lainnya bekerja, sedangkan untuk tahun 2014

bahwa dari 100 orang yang masuk kategori angkatan kerja, 4 diantaranya menganggur

dan 96 orang lainnya bekerja, dan untuk tahun 2015 bahwa dari 100 orang yang masuk

kategori angkatan kerja, 3 diantaranya menganggur dan 97 orang lainnya bekerja.



Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat

pengangguran belum memberikan hasil yang positif, karena jika semakin rendah nilai

pengangguran terbuka, akan semakin rendah beban bagi daerah.

Sasaran 16:

Meningkatnya penanaman modal;

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi

usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman

modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan

menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti

bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal

tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya

investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional

yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya penanaman modal adalah

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator


Tabel 3.34




1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Buah 300,00 307,00 102,33


Tabel 3.35


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Buah 0,00 6,00 307,00



Capaian kinerja urusan penanaman modal adalah jumlah investasi dalam tahun 2014

sampai tahun 2016 di Kabupaten Pulang Pisau telah memberi ijin investasi sebanyak 6

perizinan, hal ini mengalami peningkatan sebesar 600,00%. Sedangkan untuk tahun 2016

mengalami peningkatan sebesar 2,33% dari target 300 investor dengan realisasi

sebanyak 307 investor. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin

menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa

ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di

Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian

pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan

menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.



MISI

4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri

Tujuan : Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri

Untuk Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju

agroindustri dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu :

1. Berkembangnya agroindustri;

2. Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas);

Sasaran 17: Berkembangnya agroindustri;

Agroindustri merupakan industri yang pada umumnya mengandalkan sumberdaya alam

lokal yang mudah rusak (perishable), bully/volumineous, tergantung kondisi alam,

bersifat musiman, serta teknologi dan manajemennya akomodatif terhadap

heterogenitas sumberdaya manusia (dari tingkat sederhana sampai teknologi maju)

dengan kandungan bahan baku lokal yang tinggi. Agroindustri memiliki peranan

strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan

lapangan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa,

pengembangan sektor ekonomi lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat

pedesaan.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Berkembangnya agroindustri adalah Dinas

Pertanian dan Peternakan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator

kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut:



Tabel 3.36




1 Jumlah usaha agroindustri Unit 50,00 75,00 150,00


Tabel 3.37


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Jumlah usaha agroindustri Unit 60,00 62,00 75,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.37, selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun

2016, melalui sasaran Berkembangnya agroindustri di Kabupaten Pulang Pisau

mengalami peningkatan sebesar 3,33% dari 60,00% (tahun 2014) menjadi 62,00% (tahun

2015). Untuk tahun 2016 mengalami peningkatan lagi sebesar 20,97% dari 62,00%

realisasi (tahun 2015) menjadi 75,00% realisasi (tahun 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil perkembangan agroindustri di Kabupaten

Pulang Pisau masih rendah dikarenakan belum maksimalnya penambahan jumlah usaha

agroindustri.

Sasaran 18: Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas);

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia

untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta

untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas) adalah dengan melihat Kontribusi

sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dalam hal ini yang termasuk

sektor pertanian adalah produksi padi sawah, jagung, kedelai dan ubi kayu. Untuk sektor



peternakan adalah populasi sapi, babi dan unggas. Untuk sektor kehutanan adalah

produksi karet dan kelapa sawit. Serta pada sektor perikanan adalah produksi perikanan

tangkap, pengolahan hasil ikan dan perikanan budidaya.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya produktifitas pertanian (arti

luas) adalah Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan dan Kehutanan; dan

Dinas Kelautan dan Perikanan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator


Tabel 3.38




1 Pertanian

- Padi sawah Ku/Ha 420,60 338,20 80,41

- Jagung Ku/Ha 316,80 327,20 103,28

- Kedelai Ku/Ha 127,00 130,40 102,68

- Ubi Kayu Ku/Ha 1.183,80 1.504,70 127,11

2 Peternakan

- Sapi Ekor 12.539,00 9.042,00 72,11

- Babi Ekor 11.109,00 8.114,00 73,04

- Unggas Ekor 1.442.058,00 1.269.561,00 88,04

3 Perkebunan

- Karet Ton/Ha 0,80 1,00 125,00

- Kelapa Sawit Ton/Ha 3,40 2,00 58,82

4 Perikanan

- Perikanan Tangkap ton/thn 22.888,41 19.114,50 83,51

- Pengolahan hasil perikanan ton/thn 1.554,51 1.146,87 73,78

- Perikanan budidaya ton/thn 4.387,12 3.943,52 89,89




Tabel 3.39


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Pertanian

- Padi sawah Ku/Ha 37,40 38,30 338,20

- Jagung Ku/Ha 31,50 32,50 327,20

- Kedelai Ku/Ha 10,00 10,60 130,40

- Ubi Kayu Ku/Ha 100,00 119,50 1.504,70

2 Peternakan

- Sapi Ekor 10.143,00 8.865,00 9.042,00

- Babi Ekor 9.181,00 9.317,00 8.114,00

- Unggas Ekor 1.192.783,00 1.268.721,00 1.269.561,00

3 Perkebunan

- Karet Ton/Ha 298.500,00 0,00 1,00

- Kelapa Sawit Ton/Ha 26.500,00 0,00 2,00

4 Perikanan

- Perikanan Tangkap ton/thn 20.949,70 20.725,00 19.114,50

- Pengolahan hasil perikanan ton/thn 998,55 1.112,66 1.146,87

- Perikanan budidaya ton/thn 2.782,29 2.970,65 3.943,52

Kontribusi sektor pertanian terhadap sasaran Meningkatnya produktifitas pertanian

(arti luas) dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Rata-rata dari

tahun 2014-2016 kontribusi sektor pertanian sebesar 103,37%. Berdasarkan tabel dapat

dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pulang Pisau cenderung stabil,

ini menunjukkan ketahanan pangan serta kestabilan wilayah terjaga.

Sumbangan terbesar PDRB Kabupaten Pulang Pisau adalah dari sektor pertanian yang

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2014-2016

(Tabel 3.39). Sub sektor yang menyumbang terbesar adalah Tanaman Pertanian sebesar

44,72% pada tahun 2014 dan menjadi 50,22% pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa

Tanaman Pertanian merupakan potensi terbesar di Kabupaten Pulang Pisau. Sub sektor

penyumbang terbesar kedua adalah Perikanan, Sub Sektor penyumbang terbesar ketiga

adalah Peternakan. Sementara Sub Sektor Kehutanan berada di urutan keempat. Hal ini

diwujudkan dengan adanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub

sistem konsumsi.



Berikut adalah data produksi dan kebutuhan beras yang merupakan bagian terpenting

untuk ketersediaan bahan pangan.

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa selisih produksi beras dengan kebutuhan beras

pada tahun 2014 dan 2015 adalah 2,41%, dimana jumlah produksi lebih besar dibanding

kebutuhan akan beras, sehingga selisihnya lebih kurang (±) setengah dari dari

kebutuhan beras. Sedangkan pada tahun 2015 produksi beras semakin meningkat,

dimana selisih produksi beras lebih besar dibanding kebutuhan beras, dan pada tahun

2014 dan 2015, kembali selisih 2,41%.

Program yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan

menggunakan bibit unggul dalam penanaman tanaman pangannya.



MISI

5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan

keseimbangan lingkungan

Untuk Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

dirumuskan 2 (dua) sasaran yang harus dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Sasaran 19: Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan adalah Badan Lingkungan Hidup berserta Dinas

Perkebunan dan Kehutanan.

Sasaran ini dimaksudkan agar Sumber Daya Alam yang ada dapat dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dengan tetap

memperhatikan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target

dan realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.40




1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

% 88,00 100,00 113,64




Tabel 3.41


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL % 100,00 65,00 100,00


2016, melalui sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang

berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan sebesar 35% dari 100%

menjadi 65%, dan meningkat di tahun 2016 sebesar 53,84% dari 100%..

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peningkatan kualitas pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau masih rendah

dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan lingkungan yang baik.

Sasaran 20: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

adalah Badan Lingkungan Hidup; dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Sasaran ini

dimaksudkan agar Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ada dapat

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Pulang Pisau dengan tetap memperhatikan dampaknya terhadap kelestarian

lingkungan hidup.





Tabel 3.42




1 Status pencemaran

- Udara % 40,00 50,00 125,00

- Air % 40,00 57,14 142,85

2 Hutan dan lahan yang terehabilitasi ha 552,00 452,00 81,88

3 Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani ha 150,00 150,00 100,00

4 Lahan kritis ribu ha 10,00 10,00 100,00

5 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk % 90,00 99,49 110,54


Tabel 3.43


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Status pencemaran

- Udara % 50,00 50,00 50,00

- Air % 50,00 57,14 57,14

2 Hutan dan lahan yang terehabilitasi Ha 6.000,00 452,00 452,00

3 Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani Ha 100,00 150,00 150,00

4 Lahan kritis ribu ha 0,00 0,00 10,00

5 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk % 10,91 28,00 99,49

Jika diperhatikan pada Tabel 3.43, di dalam data disebutkan bahwa status pencemaran

udara di Kabupaten Pulang Pisau dengan rata-rata sebesar 50,00% (tahun 2014-2016),

sedangkan status pencemaran air mengalami peningkatan sebesar 14,28% dari 50,00%

(tahun 2014) dan 57,14% (tahun 2015 dan tahun 2016) yang artinya bahwa secara rata-

rata kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pulang Pisau bertambah tercemar.

Hutan dan lahan yang terehabilitasi di Kabupaten Pulang Pisau dilakukan melalui

kegiatan penghijauan, reboisasi, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan

teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak

produktif. Selama tahun 2014-2016 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mengalami



penurunan luas areal yang terehabilitasi sebesar 92,47% dari 6.000,00 ha (tahun 2014)

menjadi 452,00 ha (tahun 2015 dan tahun 2016).

Kebakaran kawasan hutan yang tertangani di Kabupaten Pulang Pisau mengalami

peningkatan sebesar 50,00% dari 100,00 ha (tahun 2014) menjadi 150,00 ha (tahun 2015

dan tahun 2016).

Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif. Meskipun dikelola, produktivitas lahan

kritis sangat rendah. Bahkan, dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih

sedikit daripada biaya pengelolaannya. Lahan ini bersifat tandus, gundul, tidak dapat

digunakan untuk usaha pertanian, karena tingkat kesuburannya sangat rendah.

Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Pulang

Pisau mengalami peningkatan sebesar 156,65% dari 10,91% (tahun 2014) menjadi 28,00%

(tahun 2015 ) dan 99,49% (tahun 2016).



MISI

6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)

Tujuan : Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara

transparan, profesional, dan akuntabel

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan

akuntabel (Good and Clean Governance) dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai,

yaitu:




Sasaran 21:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

Implementasi terhadap pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) menjadi tanggung jawab semuda stakeholders. Penanggung jawab atas

pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah

Sekretariat Daerah pada Bagian Organisasi. Dalam hal ini komponen yang menjadi

penilaian dibagi ke dalam 5 (lima) unsur yang memiliki bobot nilai bervariasi yaitu:

1. Perencanaan Kinerja, bobot nilai 30% (menjadi tanggung jawab penuh dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah);

2. Pengukuran Kinerja, bobot nilai 25% (menjadi tanggung jawab dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh Bagian Organisasi pada

Sekretariat Daerah);

3. Pelaporan Kinerja, bobot nilai 15% (menjadi tanggung jawab dari Bagian

Organisasi pada Sekretariat Daerah);

4. Evaluasi Kinerja, bobot nilai 10% (menjadi tanggung jawab dari Inspektorat);



5. Capaian Kinerja, bobot nilai 20% (menjadi tanggung jawab bersama/seluruh

satake holders/instansi);

Sasaran ini dimaksudkan agar aparatur pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat

menyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat dan untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.



Tabel 3.44




1 Penilaian LAKIP d/c/cc/b/bb/a/aa

cc c 50,00


Tabel 3.45


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Penilaian LAKIP d/c/cc/b/bb/a/

aa d c c


2016, melalui sasaran Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pulang Pisau menunjukkan peningkatan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sampai dengan realisasi tahun 2016

mengalami peningkatan sebesar 100,00% yakni dari kategori “D” dengan interpretasi

“Sangat Kurang” menuju kategori “C” dengan interpretasi “Kurang”.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau

belumlah maksimal, yang menempatkan sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,

memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan

perbaikan yang mendasar.



Sasaran 22:

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sasaran ini dimaksudkan agar mendapatkan pernyataan profesional dari BPK mengenai

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kapatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian sistem intern.



Tabel 3.46




1 Peningkatan Opini BPK tmp/tw/wdp/wtp

wtp Belum dapat disajikan

0,00


Tabel 3.47


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2013 Realisasi 2014 Realisasi 2015 1 Peningkatan Opini BPK tmp/tw/w

dp/wtp tw wdp wtp

*realisasi tahun 2016 masih dalam tahap penilaian. Jika diperhatikan pada Tabel 3.47, selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun

2016, melalui sasaran Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di

Kabupaten Pulang Pisau hanya dapat diukur sampai tahun 2015. Hal ini disebabkan



realisasi tahun 2016 belum mendapatkan penilaian dari BPK Perwakilan Kalimantan

Tengah karena masih dalam proses penilaian.

Untuk pembanding baru dapat disajikan dengan realisasi capaian tahun 2013 sampai

dengan realisasi capaian sampai tahun 2015 yang telah mengalami peningkatan sebesar

100,00% yakni dari opini Wajar Dengan Pengecualian/qualified opinion (WDP). Wajar

Tanpa Pengecualian/unqualified opinion (WTP).

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peningkatan akuntabilitas keuangan

daerah di Kabupaten Pulang Pisau sudah mampu memenuhi target pada tahun 2015,

pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menargetkan untuk opini BPK

diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian/unqualified opinion

(WTP).

Sasaran 23:

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah;

Reformasi bidang manajemen publik pada gilirannya akan berdampak pada tuntutan

kualifikasi atau kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pemerintah.

Dalam hal ini, pengembangan sumber daya manusia aparatur di sektor publik pada masa

kini dan pada masa yang akan datang harus diarahkan kepada penataan kompetensi

yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas SDM aparatur

pemerintah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sasaran ini

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau melalui pendidikan baik berupa kedinasan struktural maupun pelatihan

teknis.





Tabel 3.48




1 Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan :

- Eselon II pns 3,00 0,00 0,00

- Eselon III pns 15,00 27,00 180,00

- Eselon IV pns 25,00 55,00 65,00


Tabel 3.49


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Aparatur yang telah memenuhi persyaratan

pendidikan, pelatihan, kepemimpinan :

- Eselon II pns 0,00 0,00 0,00

- Eselon III pns 13,00 8,00 27,00

- Eselon IV pns 9,00 13,00 55,00


2016, melalui sasaran Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah di Kabupaten

Pulang Pisau belum mampu menunjukkan peningkatan. PNS eselon II pada tahun 2014

sampai tahun 2015 tidak terealisasi (tidak ada PNS yang mengikuti Diklatpim II), untuk

PNS eselon III pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 13 PNS, tahun 2015 sebanyak 8 PNS

dan tahun 2016 sebanyak 27 PNS, sedangkan PNS eselon IV pada tahun 2014 terealisasi

sebanyak 9 PNS, tahun 2015 sebanyak 13 PNS dan tahun 2016 sebanyak 55 PNS.

Jika dibandingkan capaian tahun 2014, 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peningkatan kualitas SDM aparatur

pemerintah di Kabupaten Pulang Pisau tidak mampu terpenuhi dikarenakan tidak

tersedianya dana yang memadai untuk pencapaian target indikator tersebut.



MISI

7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Tujuan : Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial

budaya, dan organisasi pemuda dalam pembangunan

daerah

Untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya dirumuskan 4

(empat) sasaran yang harus dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan




Sasaran 24: Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan;

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah

dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam upaya pembangunan masyarakat.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta pemuda dalam

pembangunan adalah Badan Kesatuan dan Bangsa Politik.

Sasaran ini dimaksudkan untuk dapat mengasah daya kepeloporan dan kepemimpinan

serta peran serta aktif dalam pembangunan masyarakat, kaum muda harus diberi

stimulan berupa kesempatan yang sebesar-besarnya dalam organisasi-organisasi

kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi kepemudaan itu sendiri baik dalam

tingkatan lokal maupun nasional. Sebab dalam organisasi inilah mental, ketangguhan,

dan sumbangsih pemikiran seorang pemuda dapat diasah melalui program-program

nyata di organisasi tersebut.





Tabel 3.50




1 Jumlah organisasi kepemudaan Lembaga 15,00 8,00 53,33


Tabel 3.51


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Jumlah organisasi kepemudaan Lembaga 4,00 4,00 8,00

Jika diperhatikan pada Tabel 3.51, selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016,

melalui sasaran Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan di Kabupaten

Pulang Pisau belum mampu menunjukkan peningkatan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dengan tahun 2015 mengalami

peningkatan sebesar 200,00% yakni dari 4,00 di tahun 2015 menjadi 8,00 di tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas peran serta pemuda dalam

pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

(2014-2015) dikarenakan pemuda mulai mampu berpartisipasi aktif dalam

pembangunan.



Sasaran 25: Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan;

Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana

kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun

antarumat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama

melalui pendidikan agama dan keagamaan serta pengembangan lembaga sosial

keagamaan.

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya pemberdayaan dibidang

keagamaan adalah Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan.



Tabel 3.52




1 Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Unit 59,00 40,00 67,80

2 Jumlah Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan

Unit 36,00 44,00 122,22


Tabel 3.53


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Unit 70,00 0,00 40,00

2 Jumlah Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan

Unit 15,00 0,00 44,00




2016, melalui sasaran Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan di Kabupaten

Pulang Pisau sudah mampu menunjukkan peningkatan untuk kedua indikator.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil atas pemberian bantuan terhadap rumah

ibadah dan organisasi keagamaan di Kabupaten Pulang Pisau tidak mampu terpenuhi

dikarenakan tidak tersedianya dana untuk pencapaian indikator tersebut.

Sasaran 26:

Meningkatnya kesetaraan gender;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya kesetaraan gender adalah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana.

Sasaran ini dimaksudkan agar peran perempuan dan partisipasinya dalam

pembangunan pada Kabupaten Pulang Pisau dapat ditingkatkan lebih baik lagi sehingga

dapat terwujud kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan.



Tabel 3.54




1 Persentase wanita di lembaga pemerintahan % 5,50 9,20 180,39

2 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 30,00 27,96 93,20




Tabel 3.55


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016* 1 Persentase wanita di lembaga pemerintahan % 4,95 9,20 9,20

2 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 27,88 27,96 27,96

*angka target dan realisasi di atas menggunakan data tahun 2015 (tahun 2016 masih proses penginputan data dari BPPPAKB)


2015, melalui sasaran Meningkatnya kesetaraan gender Kabupaten Pulang Pisau

menunjukkan peningkatan sebesar 85,86% dari 4,95% (tahun 2014) menjadi 9,20% (tahun

2015) untuk persentase wanita di lembaga pemerintahan. Untuk partisipasi angkatan

kerja perempuan mengalami peningkatan 0,29% dari 27,88% (tahun 2014) menjadi 27,96%

(tahun 2015).

Persentase wanita di lembaga pemerintahan menunjukkan angka 4,95% (tahun 2014)

diperoleh dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah 1.904 orang dibagi

jumlah pekerja perempuan 38.409 orang dikalikan 100. Sedangkan angka 9,20 (tahun

2015) diperoleh dari jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah 1.991 orang

dibagi jumlah pekerja perempuan 21.632 orang dikalikan 100. Artinya bahwa pada tahun

2014 dari 100 orang perempuan yang masuk kategori wanita di lembaga pemerintahan,

4 diantaranya bekerja di dalam lembaga pemerintahan dan 96 orang lainnya bekerja di

luar lembaga pemerintahan, sedangkan untuk tahun 2015 bahwa dari 100 orang yang

masuk kategori wanita di lembaga pemerintahan, 9 diantaranya bekerja di dalam

lembaga pemerintahan dan 91 orang lainnya bekerja bekerja di luar lembaga

pemerintahan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan angka 27,88% (tahun 2014)

diperoleh dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 1.939 orang dibagi jumlah

angkatan kerja perempuan 4.109 orang dikalikan 100. Sedangkan angka 27,96 (tahun

2015) diperoleh dari jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 1.984 orang dibagi

jumlah angkatan kerja perempuan 4.330 orang dikalikan 100. Artinya bahwa pada tahun

2014-2015 dari 100 orang perempuan yang masuk kategori wanita di lembaga



pemerintahan, 27 diantaranya bekerja di dalam lembaga pemerintahan dan 63 orang

lainnya bekerja di luar lembaga pemerintahan.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil dari persentase wanita di lembaga

pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau semakin berkembang, dan partisipasi

angkatan kerja perempuan terjadi peningkatan.

Sasaran 27:

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal;

Penanggung jawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat

dalam melestarikan budaya lokal adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sasaran ini dimaksudkan agar kesadaran masyarakat Kabupaten Pulang Pisau dalam

melestarikan budaya lokal sebagai aset budaya nasional dapat ditingkatkan lebih baik

lagi sehingga dapat terwujud masyarakat yang berbudaya.



Tabel 3.56




1 Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Lembaga 10,00 6,00 60,00


Tabel 3.57


No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Lembaga 30,00 42,00 6,00


2016, melalui sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya



lokal Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan peningkatan sebesar 40,00% dari 30,00

(tahun 2014) menjadi 42,00 (tahun 2015), dan mengalami penurunan 85,71% dari 6,00

organisasi pelaku budaya di tahun 2016.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil dari pelaku budaya di Kabupaten Pulang

Pisau yang awalnya berkembang lalu di tahun berikutnya menurun, yang dititikberatkan

padan bertambahnya jumlah organisasi pelaku budaya.



Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang

diinginkan, dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016

menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp.995.001.222.761,64 dan anggaran

belanja sebesar Rp.922.060.426.077,55 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran

sebesar Rp. 15.392.776.241,01.

Defisit dalam anggaran tersebut akan ditutupi dengan penggunaan SILPA tahun 2015

sebesar Rp.60.565.547.182,68 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.0,0- (nihil).

SILPA tahun 2015 tersebut selain untuk menutupi defisit anggaran juga akan

dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan daerah yang terdiri dari

pembayaran Hutang Daerah atas Biaya Pemeliharaan (Retensi 5%) sebesar

Rp.49.557.141.782,68.

Data Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Pulang Pisau untuk tahun anggaran 2016

adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.58

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016

ANGGARAN 2016

REALISASI 2016

REALISASI 2015

NO. URUT URAIAN (%)

4 PENDAPATAN - LRA 1,013,116,734,549.18 995,001,222,761.54 98.21 905,923,621,634.57

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) - LRA 36,000,000,000.00 37,866,772,343.66 105.19 36,487,815,573.38



ANGGARAN 2016

REALISASI 2016

REALISASI 2015

NO. URUT URAIAN (%)

4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 9,375,927,687.60 9,579,309,919.00 102.17 7,004,203,610.00

4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

14,600,557,600.00 14,514,772,750.00 99.41 12,145,142,961.00

4 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

2,505,514,712.40 2,505,514,712.40 100.00 2,288,539,902.23

4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 9,518,000,000.00 11,267,174,962.26 118.38 15,049,929,100.15

4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 951,051,805,326.79 927,899,493,196.20 97.57 843,105,112,273.00 4 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat - LRA 875,461,422,028.00 844,581,498,164.00 96.47 718,770,095,299.00

4 . 2 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak - LRA 16,390,906,000.00 19,429,689,200.00 118.54 15,984,395,158.00 4 . 2 . 1 . 2 Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

41,579,504,000.00 18,650,948,971.00 44.86 27,055,283,141.00

4 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

576,640,254,000.00 576,640,254,000.00 100.00 522,284,767,000.00

4 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

240,850,758,028.00 229,860,605,993.00 95.44 153,445,650,000.00

4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat - Lainnya - LRA 60,371,448,000.00 60,371,448,000.00 100.00 99,347,302,000.00

4 . 2 . 2 . 3 Dana Penyesuaian - LRA 60,371,448,000.00 60,371,448,000.00 100.00 99,347,302,000.00

4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya - LRA 15,218,935,298.79 22,946,547,032.20 150.78 19,450,214,974.00

4 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

15,218,935,298.79 22,946,547,032.20 150.78 16,450,214,974.00

4 . 2 . 3 . 2 Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA

0.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00

4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA 0.00 0.00 0.00 5,537,500,000.00

4 . 2 . 4 . 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA

0.00 0.00 0.00 5,537,500,000.00

4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH - LRA 26,064,929,222.39 29,234,957,221.68 112.16 26,330,693,788.19

4 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya - LRA 26,064,929,222.39 29,234,957,221.68 112.16 26,330,693,788.19

5 BELANJA 979,552,170,343.08 922,060,426,077.55 94.13 879,208,255,975.65

5 . 1 BELANJA OPERASI 617,791,297,734.08 573,411,350,323.31 92.82 530,285,223,928.43

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 360,628,244,677.82 333,391,050,282.91 92.45 310,566,791,860.73

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246,836,059,416.26 182,624,365,909.40 73.99 213,569,009,667.70 5 . 1 . 5 Belanja Hibah 7,302,993,640.00 54,703,934,131.00 749.06 5,545,072,400.00

5 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 3,024,000,000.00 2,692,000,000.00 89.02 604,350,000.00 5 . 2 BELANJA MODAL 360,277,704,866.00 348,369,104,504.24 96.69 347,115,725,247.22

5 . 2 . 1 Belanja Modal Tanah 3,195,000,000.00 2,847,886,000.00 89.14 198,500,000.00 5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 30,963,759,050.00 31,369,399,363.24 101.31 32,219,996,047.02



ANGGARAN 2016

REALISASI 2016

REALISASI 2015

NO. URUT URAIAN (%)

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

91,131,840,487.00 92,119,872,103.00 101.08 97,350,328,555.00

5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

230,023,735,829.00 216,171,349,279.00 93.98 206,303,154,173.20

5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4,963,369,500.00 5,860,597,759.00 118.08 11,043,746,472.00

5 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 1,483,167,743.00 279,971,250.00 18.88 1,807,306,800.00

5 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 1,483,167,743.00 279,971,250.00 18.88 1,807,306,800.00

6 TRANSFER 89,926,245,400.00 88,333,572,925.00 98.23 49,405,037,746.24

6 . 1 TRANSFER BAGI HASIL

PENDAPATAN 638,900,000.00 0.00 0.00 582,632,326.24

6 . 1 . 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 638,900,000.00 0.00 0.00 582,632,326.24 6 . 2 TRANSFER BANTUAN

KEUANGAN 89,287,345,400.00 88,333,572,925.00 98.93 48,822,405,420.00

6 . 2 . 1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

1,902,500,000.00 1,422,500,000.00 74.77 245,000,000.00

6 . 2 . 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

86,850,118,000.00 86,581,668,000.00 99.69 48,042,906,700.00

6 . 2 . 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

534,727,400.00 329,404,925.00 61.60 534,498,720.00

SURPLUS / (DEFISIT) (56,361,681,193.90) (15,392,776,241.01) 27.31 (22,689,672,087.32)

7 PEMBIAYAAN 7 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 68,361,681,193.90 60,557,141,782.68 88.58 87,255,219,270.00

7 . 1 . 1 Penggunaan SiLPA 59,159,065,730.57 60,557,141,782.68 102.36 87,255,219,270.00 7 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Piutang 9,202,615,463.33 0.00 0.00 0.00

7 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 12,000,000,000.00 11,000,000,000.00 91.67 4,000,000,000.00

7 . 2 . 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

12,000,000,000.00 11,000,000,000.00 91.67 4,000,000,000.00

PEMBIAYAAN NETTO 56,361,681,193.90 49,557,141,782.68 87.93 83,255,219,270.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN (SILPA) 0.00 34,164,365,541.67 0.00 60,565,547,182.68

Sumber data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulang Pisau.


BAB IV PENUTUP | 116

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran

2015 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Rencana Stratejik Pembangunan Daerah / RPJM Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 –

2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 2 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2013 – 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau ini disamping

merupakan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2016, juga dimaksudkan untuk

mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran telah

diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

tahun 2015 yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau melalui indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah 13 (tiga belas) sasaran

berkategori “Sangat Memuaskan”, 2 (dua) sasaran berkategori “Memuaskan”, 1 (satu)

sasaran berkategori “Sangat Baik”, 1 (satu) sasaran berkategori “Baik”, 2 (dua) sasaran

berkategori “Cukup”, 3 (tiga) sasaran berkategori “Kurang”, dan 5 (lima) sasaran

berkategori “Sangat Kurang”, dengan total pencapaian sasaran strategis memperoleh

kategori capaian “Memuaskan”.

Dengan penilaian secara mandiri, pencapaian sasaran strategis sebagian besar

telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam tahun 2016. Realisasi tahun 2016



dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dengan keseluruhan 45 (empat puluh lima)

IKU, realisasi tahun 2016 yang dapat dirinci sebagai berikut :

Sasaran 1 : dari 3 IKU, sebanyak 2 IKU capaiannya ≤ 50% ;

1 IKU capaiannya ≥ 50%.

Sasaran 2 : dari 3 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100% ; dan

2 IKU capaiannya ≤ 100%.

Sasaran 3 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya = 0%.

Sasaran 4 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100%.



1 IKU capaiannya ≤ 100%.



Sasaran 8 : dari 4 IKU, sebanyak 2 IKU capaiannya ≥ 100% ;

1 IKU capaiannya ≤ 100% ; dan

1 IKU capaiannya = 100%.








Sasaran 16 : dari 1 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≥ 100%.


Sasaran 18 : dari 4 IKU, sebanyak 3 IKU capaiannya ≤ 100% ; dan

1 IKU capaiannya = 0%.


Sasaran 20 : dari 5 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100% ;

2 IKU capaiannya = 100% ; dan









Sasaran 26 : dari 2 IKU, sebanyak 1 IKU capaiannya ≤ 100% ; dan



Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di

atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di

tahun mendatang. Kita semua berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai

acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan

masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik

pada masa yang akan datang

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil

maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga

untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada

Tahun 2015, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan

masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun Anggaran 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan agar lebih berfokus pada

pencapaian hasil dengan menetapkan hubungan yang logis dan matematis antara

input dan output suatu kegiatan, bukan hanya semata berorientasi pada

terlaksananya / selesainya kegiatan saja.



2. Untuk mengarahkan agar segala kegiatan dari masing-masing SKPD tertuju pada

pencapaian sasaran dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, perlu

dirumuskan indikator sasaran yang lebih bersifat outcome dan secara konsisten

menjadi fokus kinerja SKPD dalam pelaksanaan kegiatan selama periode renstra /

RPJM, serta dirumuskan sistem pengumpulan data kinerjanya dan perlunya

dilakukan review / evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing

SKPD.

3. Terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah Kabupaten

Pulang Pisau baik dari segi teknis maupun manajerial sehingga dapat menunjang

terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektiftas dalam setiap pelaksanaan program dan

kegiatan.

5. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program

seluruh unit kerja dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas

dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

6. Akan mengalokasikan anggaran yang diperlukan kepada unit-unit pelayanan publik

yang belum tersedia pada tahun anggaran 2016, agar hasil penilaian kinerjanya

meningkat.

Akhirnya dengan rampunya penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat

memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai

tugas fungsi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan unpan

balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja

ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi

terhadappengembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Pemerintah

Kabupaten Pulang Pisau dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah pada

umumnya dan Kabupaten Pulang Pisau pada khususnya dapat lebih bermanfaat.

----o0o----

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN PULANG PISAU

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase

Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

MISI 1 Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman

TUJUAN Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tata ruang

1. Meningkatnya sarana

dan prasarana antarwilayah

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 75,00 35,95 47,93

Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi (unit)

Sungai 5,00 2,00 40,00 Laut 0,00 0,00 0,00

KK pengguna air bersih (kk) 10.000,00 6.500,00 65,00

2.

Pembangunan wilayah pemukiman yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Rumah tangga teraliri listrik (rt) 27.000,00 31.132,00 115,30

Rasio Rumah Layak Huni (%) 86,00 83,00 96,51

Rasio permukiman layak huni (%) 45,00 40,00 88,89


Ketaatan terhadap RTRW (%) 100,00 0,00 0,00

MISI 2 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat

4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) 72,85 65,76 90,27

5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat Angka Melek Huruf (%) 100,00 99,00 99,00


Angka partisipasi Sekolah (%)

Usia 7-12 100,00 112,09 112,09 Usia 13-15 100,00 102,60 102,60 Usia 16-18 95,00 134,04 141,09

Jumlah Perpustakaan (unit) 49,00 44,00 89,80



1.713,00 1.432,00 83,60

Guru yang bersertifikasi (orang) 1.411,00 0,00 0,00

8. Meningkatnya Usia Usia Harapan Hidup 72,20 67,64 93,68


Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

harapan Hidup (tahun) Angka Kematian Bayi (jiwa) 30,00 7,00 176,67

Angka Kematian ibu melahirkan (%) 102,00 93,00 108,82

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

100,00 100,00 100,00


Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk)

36,30 0,00 0,00


Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 74,48 74,48 100,00

MISI 3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan

TUJUAN Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

11. Meningkatnya pendapatan masyarakat

PDRB perkapita ADHK (juta) 7,00 2,70 38,57 ADHB (juta) 13,80 3,70 26,82

12. Meningkatnya UMKM

Jumlah UMKM Aktif (unit)

Usaha Mikro 1.900,00 0,00 0,00 Usaha kecil 2.450,00 0,00 0,00 Usaha Menengah 330,00 0,00 0,00


Jumlah Koperasi Aktif (unit) 140,00 0,00 0,00

14. Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan (%) 4,90 5,65 86,73


Tingkat pengangguran Terbuka (%) 2,45 3,29 74,47


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (buah)

300,00 307,00 102,33

MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustry

TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustry

17. Berkembangnya agroindustri

Jumlah usaha agroindustri (unit) 50,00 75,00 150,00


Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 420,60 338,20 80,41 Jagung (Ku/ha) 316,80 327,20 103,28 Kedelai (Ku/ha) 127,00 130,40 102,68 Ubi kayu (Ku/ha) 1.183,80 1.504,50 127,11 Peternakan Sapi (ekor) 12.539,00 9.042,00 72,11 Babi (ekor) 11.109,00 8.114,00 73,04 Unggas (ekor) 1.442.058,00 1.269.561,00 88,04 Perkebunan Karet (Ton/Ha) 0,80 1,00 125,00 Kelapa Sawit (ton/ha) 3,40 2,00 58,82


Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Perikanan Perikanan Tangkap (ton) 22.888,41 19.114,50 83,51 Pengolahan hasil perikanan (ton) 1.554,51 1.146,87 73,78

Perikanan Budidaya (ton) 4.387,12 3.943,52 89,89

MISI 5 Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

TUJUAN Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan

19.

Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan


88,00 100,00 113,64


Status pencemaran (%) Udara 40,00 50,00 125,00 air 40,00 57,14 142,85

Hutan dan lahan yang terehabilitasi (Ha) 552,00 452,00 81,88


150,00 150,00 100,00

Lahan kritis (ribu ha) 10,00 10,00 100,00 Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)

90,00 99,49 110,54

MISI 6 Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (Good and Clean Governance)

TUJUAN Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transaparan, profesional, dan akuntabel


Penilaian LAKIP (d/c/cc/b/bb/a) CC C 50,00

22.

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK (tmp/tw/wdp/wtp) WDP WTP 200,00


Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (pns)

Esselon II 3,00 0,00 0,00 Esselon III 15,00 27,00 180,00 Esselon IV 25,00 55,00 65,00

MISI 7 Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

TUJUAN Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah


Jumlah organisasi kepemudaan (lembaga) 15,00 8,00 53,33


rumah ibadah yang mendapatkan bantuan (unit)

59,00 40,00 67,80


Capaian Kinerja

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan (unit)

36,00 44,00 122,22



5,50 9,20 180,39

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 30,00 27,96 93,20

27.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Jumlah Organisasi Pelaku Budaya (lembaga) 10,00 6,00 60,00

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2017




INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja OPD Penanggung

Jawab (1) (2) (3) (9)



1.

Meningkatnya sarana dan prasarana

antarwilayah

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi Dinas Perhubungan Sungai Dinas Perhubungan Laut Dinas Perhubungan

KK pengguna air bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.


Rumah tangga teraliri listrik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rasio Rumah Layak Huni (%) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rasio permukiman layak huni (%) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


Ketaatan terhadap RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



4.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat

Angka Melek Huruf Disdik


Angka partisipasi Sekolah Disdik Usia 7-12 Disdik Usia 13-15 Disdik Usia 16-18 Disdik

Jumlah Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

7.

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Disdik

Guru yang bersertifikasi Disdik

8. Meningkatnya Usia harapan Hidup

Usia Harapan Hidup Dinkes Angka Kematian Bayi Dinkes Angka Kematian ibu melahirkan Dinkes


Jawab (1) (2) (3) (9)

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Dinkes


Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I DP3AKB


Tingkat partisipasi angkatan kerja Disnakertrans




PDRB perkapita Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

ADHK (juta) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

ADHB (juta) Bappeda, Penelitian dan Pengembangan


Jumlah UMKM Aktif DisperindagkopUKM Usaha Mikro DisperindagkopUKM Usaha kecil DisperindagkopUKM Usaha Menengah DisperindagkopUKM

13. Meningkatnya Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif DisperindagkopUKM

14. Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan Bappeda, Penelitian dan

Pengembangan


Tingkat pengangguran Terbuka Disnakertrans

16. Meningkatnya penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Bappeda, Penelitian dan

Pengembangan

MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri

TUJUAN Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri

17. Berkembangnya agroindustri Jumlah usaha agroindustri Dinas Pertanian


Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Kw/ha) Dinas Pertanian Jagung (Kw/ha) Dinas Pertanian Kedelai (Kw/ha) Dinas Pertanian Ubi kayu (Kw/ha) Dinas Pertanian Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) Dinas Pertanian Babi (ekor) Dinas Pertanian Unggas (ekor) Dinas Pertanian Perkebunan Dinas Pertanian Karet (Ton/Ha) Dinas Pertanian Kelapa Sawit (ton/ha) Dinas Pertanian Perikanan Dinas Perikanan Perikanan Tangkap (ton) Dinas Perikanan Pengolahan hasil perikanan (ton) Dinas Perikanan Perikanan Budidaya (ton) Dinas Perikanan


Jawab (1) (2) (3) (9)



19.


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. Dinas Lingkungan Hidup


Status pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Udara Dinas Lingkungan Hidup air Dinas Lingkungan Hidup

Hutan dan lahan yang terehabilitasi Dinas Lingkungan Hidup Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani Dinas Lingkungan Hidup Lahan kritis (ribu ha) Dinas Lingkungan Hidup Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk Dinas Lingkungan Hidup



21.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Penilaian LAKIP Setda / Bagian Organisasi

22.

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK BPPKAD


Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan BKPP

Esselon II BKPP

Esselon III BKPP

Esselon IV BKPP



24.

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

Jumlah organisasi kepemudaan Dispora

25.

Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan

rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Setda / Bagian Kesra

Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan Setda / Bagian Kesra


Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%) DP3AKB Partisipasi angkatan kerja perempuan DP3AKB


Jawab (1) (2) (3) (9)

27.


Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Disbudpar

Ditetapkan di Pulang Pisau

pada tanggal 27 Maret 2017




RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KABUPATEN PULANG PISAU

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target OPD Penanggung Jawab 2017

(1) (2) (3) (4) (5)



1.

Meningkatnya sarana dan prasarana

antarwilayah

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%)

78,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi

Dinas Perhubungan

Sungai 25,00 Dinas Perhubungan Laut 3,00 Dinas Perhubungan

KK pengguna air bersih 12.500,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.


Rumah tangga teraliri listrik 29.000,00

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Rasio Rumah Layak Huni (%) 88,00


Rasio permukiman layak huni (%)

50,00



Ketaatan terhadap RTRW 100,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



4.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

72,95 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat Angka Melek Huruf 98,50 Disdik


Angka partisipasi Sekolah Disdik Usia 7-12 98,00 Disdik Usia 13-15 88,50 Disdik Usia 16-18 68,00 Disdik


(1) (2) (3) (4) (5)

Jumlah Perpustakaan 52,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

7.


Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2.900,00 Disdik

Guru yang bersertifikasi - Disdik


Usia Harapan Hidup 72,40 Dinkes Angka Kematian Bayi 4,20 Dinkes Angka Kematian ibu melahirkan

1,00 Dinkes

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100,00 Dinkes


Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

23,00 DP3AP2KB


Tingkat partisipasi angkatan kerja

72,00 Disnakertrans





ADHK (juta) 7,30 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

ADHB (juta) 13,90 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan


Jumlah UMKM Aktif 4.790,00 DisperindagkopUKM Usaha Mikro 1.950,00 DisperindagkopUKM Usaha kecil 2.500,00 DisperindagkopUKM Usaha Menengah 340,00 DisperindagkopUKM

13. Meningkatnya Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif 160,00 DisperindagkopUKM

14. Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan 4,50 Bappeda, Penelitian dan

Pengembangan


Tingkat pengangguran Terbuka

2,20 Disnakertrans


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

14,00 DPM dan PTSP

MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri


17. Berkembangnya agroindustri Jumlah usaha agroindustri 1,00 Dinas Pertanian

18. Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 42,18 Dinas Pertanian


(1) (2) (3) (4) (5)

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)

Jagung (Ku/ha) 31,68 Dinas Pertanian Kedelai (Ku/ha) 12,71 Dinas Pertanian Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Dinas Pertanian Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) 12.300,00 Dinas Pertanian Babi (ekor) 9.500,00 Dinas Pertanian Unggas (ekor) 1.400.000,00 Dinas Pertanian Perkebunan Dinas Pertanian Karet (Ton/Ha) 0,90 Dinas Pertanian Kelapa Sawit (Ton/ha) 3,70 Dinas Pertanian Perikanan Dinas Perikanan Perikanan Tangkap (ton) 24.513,00 Dinas Perikanan Pengolahan hasil perikanan (ton)

1.795,00 Dinas Perikanan

Perikanan Budidaya (ton) 4.987,08 Dinas Perikanan



19.


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.

70,00 Dinas Lingkungan Hidup


Status pencemaran 100,00 Dinas Lingkungan Hidup

Udara 100,00 Dinas Lingkungan Hidup

air 100,00 Dinas Lingkungan Hidup

Hutan dan lahan yang terehabilitasi

6.000,00 Dinas Lingkungan Hidup



Lahan kritis (ribu ha) 430,00 Dinas Lingkungan Hidup

Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)




21.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Penilaian LAKIP CC Setda / Bagian Organisasi

22. Meningkatnya akuntabilitas Opini BPK WTP BPPKAD


(1) (2) (3) (4) (5)

pengelolaan keuangan daerah

23.

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan

334,00 BKPP

Esselon II 19,00 BKPP Esselon III 110,00 BKPP Esselon IV 205,00 BKPP




Jumlah organisasi kepemudaan

44,00 Dispora


rumah ibadah yang mendapatkan bantuan

62,00 Setda / Bagian Kesra

Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan




6,00 DP3AP2KB

Partisipasi angkatan kerja perempuan

64,00 DP3AP2KB

27.


Jumlah Organisasi Pelaku Budaya

9,00 Disbudpar

Ditetapkan di Pulang Pisau

pada tanggal 27 Maret 2017


H. EDY PRATOWO, S. Sos., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

tangan di bawah ini :

Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M. Jabatan : Bupati Pulang Pisau berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pulang Pisau, 27 Maret 2017




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KABUPATEN PULANG PISAU

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target SKPD Penanggung Jawab 2017

(1) (2) (3) (4) (5)



1. Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 78,00 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi (unit)

Dinas Perhubungan

Sungai 25,00 Dinas Perhubungan Laut 3,00 Dinas Perhubungan

KK pengguna air bersih (kk) 12.500,00 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

2.


Rumah tangga teraliri listrik (rt) 29.000,00


Rasio Rumah Layak Huni (%) 88,00


Rasio permukiman layak huni (%) 50,00



Ketaatan terhadap RTRW (%) 100,00 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang



4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) 72,95 Bappeda, Penelitian dan

Pengembangan

5. Meningkatnya melek huruf di masyarakat Angka Melek Huruf (%) 98,50 Disdik


Angka partisipasi Sekolah (%) Disdik

Usia 7-12 98,00 Disdik Usia 13-15 88,50 Disdik Usia 16-18 68,00 Disdik

Jumlah Perpustakaan (unit) 52,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



2.900,00 Disdik

Guru yang bersertifikasi (orang) Disdik


Usia Harapan Hidup (tahun) 72,40 Dinkes


(1) (2) (3) (4) (5)

Angka Kematian Bayi (jiwa) 4,20 Dinkes

Angka Kematian ibu melahirkan (%) 1,00 Dinkes

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 100,00 Dinkes


Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (kk) 23,00 DP3AKB


Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 72,00 Disnakertrans





ADHK (juta) 7,30 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

ADHB (juta) 13,90 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan


Jumlah UMKM Aktif (unit) DisperindagkopUKM

Usaha Mikro 1.950,00 DisperindagkopUKM Usaha kecil 2.500,00 DisperindagkopUKM Usaha Menengah 340,00 DisperindagkopUKM


Jumlah Koperasi Aktif (unit) 160,00 DisperindagkopUKM

14. Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan (%) 4,50 Bappeda, Penelitian dan

Pengembangan


Tingkat pengangguran Terbuka (%) 2,20 Disnakertrans


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (buah)

14,00 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan

MISI 4 Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustry


17. Berkembangnya agroindustri

Jumlah usaha agroindustri (unit) Dinas Pertanian


Pertanian Dinas Pertanian Padi sawah (Ku/ha) 42,18 Dinas Pertanian Jagung (Ku/ha) 31,68 Dinas Pertanian Kedelai (Ku/ha) 12,71 Dinas Pertanian Ubi kayu (Ku/ha) 118,39 Dinas Pertanian Peternakan Dinas Pertanian Sapi (ekor) 12.300,00 Dinas Pertanian Babi (ekor) 9.500,00 Dinas Pertanian Unggas (ekor) 1.400.000,00 Dinas Pertanian Perkebunan Dinas Pertanian Karet (Ton/Ha) 0,90 Dinas Pertanian Kelapa Sawit (ton/ha) 3,70 Dinas Pertanian Perikanan Dinas Perikanan Perikanan Tangkap (ton) 24.513,00 Dinas Perikanan Pengolahan hasil perikanan (ton) 1.795,00 Dinas Perikanan


(1) (2) (3) (4) (5)

Perikanan Budidaya (ton) 4.387,00 Dinas Perikanan



19. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan




Status pencemaran (%) Dinas Lingkungan Hidup

Udara 100,00 Dinas Lingkungan Hidup air 100,00 Dinas Lingkungan Hidup

Hutan dan lahan yang terehabilitasi (Ha) 6.000,00 Dinas Lingkungan Hidup

Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani (Ha) 100,00 Dinas Lingkungan Hidup

Lahan kritis (ribu ha) 430,00 Dinas Lingkungan Hidup Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk (%)





Penilaian LAKIP (d/c/cc/b/bb/a) C Setda / Bagian

Organisasi


Opini BPK (tmp/tw/wdp/wtp) WTP BPPKAD


Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan (pns)

BKPP

Esselon II 19,00 BKPP Esselon III 110,00 BKPP Esselon IV 205,00 BKPP




Jumlah organisasi kepemudaan (lembaga) 44,00 Dispora


rumah ibadah yang mendapatkan bantuan (unit)


Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan (unit)



Persentase wanita di lembaga pemerintahan (%) 6,00 DP3AKB

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 64,00 DP3AKB


(1) (2) (3) (4) (5)


Jumlah Organisasi Pelaku Budaya (lembaga) 9,00 Disbudpar

Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 27 Maret 2017



LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Lampiran : Rencana Aksi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2013-2018)

Lampiran Laporan Kinerja Rencana Aksi Kinerja

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

(tahun 2017)

SASARAN INDIKATOR KINERJA OPD

Penanggung jawab

TARGET KONDISI AKHIR (2017) TAHUN

2017

Meningkatnya sarana dan prasarana antarwilayah

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) PU 78 78

Jumlah pelabuhan laut dan sungai yang beroperasi Dishub 28 28

Sungai Dishub 25 25 Laut Dishub 3 3

KK pengguna air bersih PU 12.500 12.500


Rumah tangga teraliri listrik PU 29.000 29.000 Rasio Rumah Layak Huni (%) PU 88 88 Rasio permukiman layak huni (%) PU 50 50

Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang Ketaatan terhadap RTRW PU 100 100

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bappeda 72,95 72,95

Meningkatnya melek huruf di masyarakat Angka Melek Huruf Disdik 98,5 98,5

Meningkatnya aksesbilitas pendidikan

Angka partisipasi Sekolah Disdik Usia 7-12 Disdik 98 98 Usia 13-15 Disdik 88,5 88,5



Penanggung jawab


2017

Usia 16-18 Disdik 68 68 Jumlah Perpustakaan BPAD 52 52


Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Disdik 2900 2900

Guru yang bersertifikasi Disdik

Meningkatnya Usia harapan Hidup

Usia Harapan Hidup Dinkes 72,4 72,4 Angka Kematian Bayi Dinkes 4,2 4,2 Angka Kematian ibu melahirkan Dinkes 1 1

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Dinkes 100 100

Meningkatnya pelayanan keluarga berencana. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I BPPPAKB 23 23

Meningkatnya keterampilan kerja masyarakat Tingkat partisipasi angkatan kerja Dinsosnake

rtrans

72

72

Meningkatnya pendapatan masyarakat

PDRB perkapita Bappeda ADHK (juta) Bappeda 7,30 7,30 ADHB (juta) Bappeda 13,90 13,90

Meningkatnya UMKM Jumlah UMKM Aktif Disperinda

gkopUKM 4.790 4.790

Usaha Mikro DisperindagkopUKM 1.950

1.950



Penanggung jawab


2017

Usaha kecil DisperindagkopUKM 2.500

2.500

Usaha Menengah DisperindagkopUKM 340 340

Meningkatnya Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif DisperindagkopUKM 160 160

Menurunnya angka kemiskinan Angka Kemiskinan Bappeda 4,5 4,5

Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran Terbuka Dinsosnakertrans 2,20% 2,20%

Meningkatnya penanaman modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Bappeda 14 14

Berkembangnya agroindustri Jumlah usaha agroindustri Distanak

Meningkatnya produktifitas pertanian (arti luas)

Pertanian Distanak

Padi sawah (Ku/ha) Distanak 42,18 42,18

Jagung (Ku/ha) Distanak 31,68 31,68 Kedelai (Ku/ha) Distanak 12,71 12,71 Ubi kayu (Ku/ha) Distanak 118,39 118,39 Peternakan Distanak Sapi (ekor) Distanak 12.300 12.300 Babi (ekor) Distanak 9.500 9.500

Unggas (ekor) Distanak 1.400.000 1.400.000



Penanggung jawab


2017

Perkebunan Disbunhut Karet (Ton/Ha) Disbunhut 0,9 0,9 Kelapa Sawit (ton/ha) Disbunhut 3,7 3,7 Perikanan DKP Perikanan Tangkap (ton) DKP 24.513 24.513 Pengolahan hasil perikanan (ton) DKP 1.795 1.795

Perikanan Budidaya (ton) DKP 4.987 4.987


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL. BLH 70% 70%

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Status pencemaran BLH 100 100

Udara BLH 100 100 air BLH 100 100

Hutan dan lahan yang terehabilitasi Disbunhut 6000 6000

Kebakaran Kawasan Hutan yang tertangani Disbunhut 100 Ha 100 Ha

Lahan kritis (ribu ha) BLH 430 430

Tempat Pembuangan Sampah persatuan penduduk BLH 80% 80%



Penanggung jawab


2017 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Penilaian LAKIP Setda C C

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Opini BPK DPPKAD WTP WTP

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

Aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, kepemimpinan BKPP 334 334

Esselon II BKPP 19 19 Esselon III BKPP 110 110 Esselon IV BKPP 205 205

Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan Jumlah organisasi kepemudaan Dispora 44 44

Meningkatnya pemberdayaan dibidang keagamaan

rumah ibadah yang mendapatkan bantuan Setda 62 62

Lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan Setda 39 39

Meningkatnya kesetaraan gender Persentase wanita di lembaga pemerintahan BPPPAKB 6 6

Partisipasi angkatan kerja perempuan BPPPAKB 64 64


Jumlah Organisasi Pelaku Budaya Disbudpar 9 9

pemerintah kabupaten pulang inspektorat · dalam lambang terdapat 8 ... padi padi adalah pangan,...

Documents