Pemerhati remunerasi yang budiman, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan masukan tentang draf Peraturan Bupati/Walikota perihal Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan di RSUD Kabupaten/Kota, mungkin bisa membantu anda untuk menyusun pedoman pada masing-masing kabupaten/kota. Draf yang saya susun ini sudah saya coba di suatu RS dan hasilnya cukup memuaskan. Silahkan download/copy tulisan saya di bawah ini, semoga bermanfaat.

Sekiranya ingin memahami lebih lanjut tentang aplikasinya, kalau ada waktu saya dapat memberikan bimbingan seperlunya, terima kasih atas perhatian anda semua. (disusun oleh Max.Mulyadi. HP:082137520341) email: maxmulyadi@ymail.com

BUPATI/WALIKOTA ...............PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ...............

NOMOR ………….…... TAHUN …………TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANANPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN ...............BUPATI/WALIKOTA ...............

Menimbang:a. xxxxxxxxxxxxb. xxxxxxxxxxxxMengingat1. xxxxxxxxxxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxxxxx

MEMUTUSKAN :Menetapkan :            PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ...............

TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PEMBAGIAN JASA PELAYANANPADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ...............

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.    Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota ................2.    Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap

kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

3.    Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

4.    Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ............... yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten ............... adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ...............

5.    Direktur RSUD Kabupaten ............... yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ................

6.    Jasa Medik adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga medik atas tugas-tugas profesional yang sudah dilaksanakan dalam bidang kedokteran.

7.    Jasa Perawat adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga perawat atas tugas-tugas profesional yang sudah dilaksanakan dalam bidang keperawatan.

8.    Jasa Penunjang Medik adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga penunjang medik atas tugas-tugas profesional yang sudah dilaksanakan dalam bidang penunjang medik.

9.    Jasa Pelayanan Lainnya adalah imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada tenaga medik atau non medik atas tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dalam bidang administrasi, managemen dan/atau teknis non fungsional kesehatan.

10. Jasa kebersamaan yang selanjutnya disebut kebersamaan adalah sebagian alokasi dari jasa pelayanan yang diperuntukan untuk semua karyawan RSUD Kabupaten ............... yang dibagikan berdasarkan jumlah penilaian indeks poin.

BAB IIPERSYARATAN, TIM PEMBAGI JASA DAN PENETAPAN

Bagian KesatuPersyaratan

Pasal 2Penerapan remunerasi pembagian jasa pelayanan harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 3(1)  Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terpenuhi dengan

memperhatikan :a.   Penghargaan atas tugas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

RSUD Kabupaten ...............;b.    Penghargaan atas prestasi kerja dan/atau tugas-tugas yang sudah diselesaikan oleh

karyawan RSUD kabupaten ...............;c. Kepatuhan terhadap peraturan ini, dan transparan dalam pelaksanaan tugas pembagian

jasa pelayanan;d.    Penghargaan sebagai aset sumber daya manusia (SDM) di RSUD

Kabupaten  ...............;e.    Memberikan rasa keadilan dan memenuhi standar kelayakan bagi penerima jasa

pelayanan.(2)  Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat terpenuhi dengan

memperhatikan kinerja masing-masing karyawan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:

a.    Pelaksanaan tugas managerial, administrasi dan managemen;b.    Pelaksanaan tugas pelayanan medik;c.    Pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan/kebidanan;d.    Pelaksanaan tugas pelayanan penunjang medik;e.    Pelaksanaan tugas pendidikan/bimbingan dan pelatihan;f.     Pelaksanaan tugas lainnya.(3)  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terpenuhi dengan

memperhatikan :

a.    status kepegawaian penerima jasa pelayanan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di RSUD Kabupaten ...............;

b.    memenuhi persyaratan administrasi di bidang kepegawaian; danc.    kepatuhan terhadap peraturan /disiplin pegawai di RSUD Kabupaten ................

Bagian KeduaTim Pembagi Jasa

Pasal 4(1)  Direktur membentuk Tim Remunerasi Pembagian Jasa Pelayanan.(2)  Tim Remunerasi Pembagian Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung

jawab kepada Direktur, dengan tugas pokok sebagai berikut :a.    menyusun draf pedoman teknis pembagian jasab.    membuat usulan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan pembagian jasa;c.    sosialisasi tentang pedoman teknis/prosedur teknis kepada seluruh unit/bagian/ instalasi

di RSUD Kabupaten ...............;d.    melakukan penetapan penilaian/evaluasi terhadap perubahan data indeks poin serta

penerapan bobot pendapatan, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;e.    Entry data.(3)  Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan terdiri dari:a.    Ketua merangkap anggota;b.    Sekretaris merangkap anggota;c.    2 (dua) orang wakil dari dokter spesialis sebagai anggota;d.    1 (satu) orang wakil dari dokter umum atau dokter gigi sebagai anggota;e.    1 (satu) orang wakil dari perawat sebagai anggota;f.     1 (satu) orang wakil dari penunjang medik sebagai anggota;g.    1 (satu) orang wakil dari pejabat struktural sebagai anggota;h.    1 (satu) orang wakil dari staf keuangan sebagai anggota.

Bagian KetigaPenetapan

Pasal 5(1)  Agar peraturan  ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya

pedoman teknis / prosedur teknis di RSUD Kabupaten ...............;(2)  Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur;(3)  Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada

Bupati/Walikota.(4)  Penyampaian keputusan  Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

BAB IIISUMBER PENDAPATAN

Pasal 6Sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan sebagai input jasa pelayanan, meliputi :

1.      Jasa Pelayanan Medik;2.      Jasa Pelayanan Perawat;3.      Jasa Pelayanan Bidan;

4.      Jasa Pelayanan Penunjang Medik;5.      Jasa Pelayanan Farmasi dan Keuntungan Farmasi;6.      Jasa Pelayanan Pengujian Kesehatan (KIR) dan Visum;7.      Jasa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);8.      Jasa berdasarkan paket tindakan dan jasa berdasarkan paket diagnosis; dan9.       jasa pelayanan lainnya.

BAB IVPOKOK-POKOK PEMBAGIAN JASA

Bagian kesatuPokok-Pokok Pembagian

Pasal 7Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan :

1.      Kelompok atau perorangan penerima jasa pelayanan;2.      Persentase pembagian jasa langsung maupun tidak langsung;3.      Bobot pendapatan berdasarkan presentase/alokasi langsung;4.      Kebijakan, Kesetaraan dan perimbangan bobot;5.      Jumlah penilaian indeks poin;6.      Faktor penambahan dan faktor pengurangan nilai indeks poin;7.      Jumlah dan jenis pelayanan8.      Jumlah/total jasa pelayanan dan kebersamaan;9.      Penetapan nilai bobot 1 (satu) dan bobot tertinggi dan peruntukannya;

Bagian keduaPersentase Induk

Pasal 8(1)     Persentase induk remunerasi jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut :

a.    15% untuk pembagian menggunakan indeks poin;b.   85% untuk pembagian menggunakan bobot pendapatan dan persentase/alokasi

langsung.(2)     Persentase induk pembagian jasa dari klaim jaminan asuransi kesehatan:

a.    60% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi jasa;b.    40% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa pelayanan.

(3)     Persentase induk pembagian jasa dari klaim Jaminan Kesehatan Nasional:a.     60-65% dari total klaim tertanggung untuk biaya operasional non remunerasi jasa;b.     40-35% dari total klaim tertanggung untuk remunerasi jasa.

(4)     Persentase induk pembagian keuntungan farmasi :a.    50% untuk biaya operasional non remunerasi jasa pelayanan;b.    50% untuk remunerasi jasa.

(5)     Persentase induk remunerasi jasa pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan ini.

BAB VPENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 9Penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut :

1.      Direktur.

2.      Dewan Pengawas.3.      Kepala Bidang/Kepala Bagian.4.      Kepala Sub.Bidang/Sub.Bagian.5.      Dokter Spesialis.6.      Dokter Umum.7.      Dokter Gigi.8.      Apoteker.9.      Staf Farmasi (Sarjana Farmasi, Analis Farmasi).10.   Perawat.11.   Bidan.12.   Radiografer, Analis Kesehatan, Fisioterpis (Keteknisian Medik).13.   Pelaksana Rekam Medik.14.   Kelompok Bendahara.15.   Kelompok Staf Madya.16.   Kelompok Staf Muda.17.   Staf Administrasi Dan Menejemen.18.   Pelaksana Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.19.   Petugas Pemulasaran Jenazah.20.   Petugas Loundry.21.   Pengemudi.22.   Petugas Keamanan / Satpam.23.   Dokter Tamu, Dokter Residen dan Dokter Wiyata Bakti.24.   Pelaksana pelayanan lainnya.

BAB VIBOBOT PENDAPATAN

Pasal 10(1)  Rumus penetapan bobot pendapatan 1 (satu) poin, sebagai berikut :

NB1 = (TJP x 90% x ±5%) / BTNB1    = Nilai Bobot 1 (satu) PoinTJP     = Total Jasa PelayananBT       = Bobot Tertinggi (Direktur)

(2)  Rumus penetapan bobot tenaga fungsional, sebagai berikut :BPF = (AJP / NB1) >> ± PBBPF    = Bobot Pendapatan Fungsional (dokter, perawat, penj. medik, dll)AJP     = Alokasi Jasa PelayananNB1    = Nilai Bobot 1 (satu)PB       = Pengendalian Bobot

(3)  Rumus pembagian jasa tenaga fungsional, sebagai berikut:JPF = ((BPF/TB) x TJPx90%)) + ((JIP/TIP) x (TJP x 10%))JPF     = Jasa Pelayanan Fungsional (dokter perawat, pnj. medik, dll)BPF    = Bobot Pendapatan FungsionalTB       = Total BobotTJP     = Total Jasa PelayananJIP      = Jumlah Indeks PoinTIP      = Total Indeks Poin

(4)  Rumus pembagian jasa tenaga non fungsional, sebagai berikut :JPNF = ((BP/TB) x (TJPx90%)) + (( JIP/TIP)x(TJPx10%))JPNF  = Jasa Pelayanan Non FungsionalBP       = Bobot Pendapatan

(5)  Bobot pendapatan penerima jasa pelayanan ditetapkan, sebagai berikut :a.    bobot pendapatan Direktur :1)    minimal 86 (delapan puluh enam) poin; dan2)    maksimal 99 (sembilan puluh lima) poin.b.    bobot pendapatan Dewan Pengawas Rumah Sakit ditetapkan paling banyak setara

dengan rata-rata bobot pendapatan Kepala Bidang/Bagian;c.    bobot pendapatan Kepala Bidang / Kepala Bagian ditetapkan setara dengan rata-rata

bobot pendapatan dokter umum dengan pengendalian bobot:1)  minimal 10 (sepuluh) poin; dan2)  maksimal 15 (lima belas) poin.

d.    bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/ Bagian ditetapkan sebesar 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) poin atau setara dengan 50% dari bobot Kepala Bidang /Bagian;

e.    bobot pendapatan kelompok bendahara ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) poin atau setara dengan bobot pendapatan Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian;

f.     bobot pendapatan staf madya ditetapkan sebesar 3 (tiga) sampai 4 (empat) poin;g.    bobot pendapatan staf muda ditetapkan sebesar 1,5 (satu setengah) sampai dengan

2,5 ( dua koma lima) poin;h.    bobot pendapatan staf pelaksana administrasi dan menejemen ditetapkan sekurang-

kurangnya 1 (satu) poin;i.      bobot pendapatan apoteker setara dengan rata-rata bobot pendapatan dokter umum;j.      bobot pendapatan rata-rata staf farmasi ditetapkan setara dengan rata-rata bobot

pendapatan perawat (paramedik) atau setara 0,25 (nol koma dua lima) dari bobot apoteker;

k.    bobot pendapatan dokter spesialis memperhatikan alokasi pendapatan langsung dengan pengendalian bobot :

1)    minimal 6 (enam) poin; dan2)    maksimal 86 (delapan puluh enam) poin.l.      bobot pendapatan dokter umum dan dokter gigi memperhatikan alokasi pendapatan

langsung dengan pengendalian bobot :1)    minimal 5 (lima) poin; dan2)    maksimal 75 (tuju puluh lima) poin.m.  bobot pendapatan perawat dan penunjang medik memperhatikan alokasi pendapatan

langsung dengan pengendalian bobot :1)    minimal 2 (dua) poin; dan2)    maksimal 4,5 (empat koma lima) poin.n.    bobot pendapatan tenaga fungsional dan tenaga non fungsional yang mendapat tugas

tambahan bersifat ekstra diberikan tambahan dengan pengendalian bobot :1)    minimal 0,5 (setengah) poin; dan2)    maksimal 2,5 (dua koma lima) poin.

BAB VIIPERSENTASE PENDAPATAN LANGSUNG

Pasal 11(1)  Persentase/alokasi jasa langsung atau rumusan yang bersifat menghantar kepada

bobot pendapatan ditetapkan dengan mempertimbangkan :a.    bobot kompetensi;b.    jumlah tenaga medik;c.    jumlah tenaga perawat/asisten;d.    jumlah tenaga penunjang medik/asisten;e.    jenis pelayanan yang diberikan;f.     volume kegiatan;g.    jumlah kunjungan;h.    lokasi kegiatan;i.      nilai kebersamaan.(2)  Persentase /alokasi jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

sebagai berikut:a.    jasa pelayanan medik di poliklinik :1)  jasa medik sebesar 55% sampai dengan 60%;2)  jasa perawat/asisten sebesar 20%;3)  kebersamaan sebesar 20% sampai dengan 25%.

b.    jasa konsultasi gizi di poliklinik :1)  jasa pelaksana gizi sebesar 75%;2)  kebersamaan sebesar 25%.

c.    jasa pelayanan medik di ruang rawat inap/ instalasi gawat darurat /ICU/PONEK/ ruang pemulihan/ruang isolasi :

1)    jasa medik sebesar 46% sampai dengan 50%;2)    jasa perawat/asisten sebesar 32% sampai dengan 35%;3)    kebersamaan sebesar 15% sampai dengan 22%.d.    jasa konsultasi gizi di instalasi gawat darurat(IGD) :1)    jasa pelaksana gizi sebesar 75%;2)    kebersamaan sebesar 25%.e.    jasa asuhan keperawatan di ruang rawat inap/ instalasi gawat darurat /ICU/PONEK/

kamar operasi/ruang pemulihan/ruang isolasi :1)    jasa asuhan keperawatan sebesar 75%;2)    kebersamaan sebesar 25%.f.     jasa pelayanan medik operatif di kamar operasi :1)  jasa medik/operator sebesar 50% sampai dengan 52%;2)  jasa asisten operator sebesar 32% sampai dengan 35%;3)  kebersamaan sebesar 13% sampai 18%.

g.    jasa pelayanan medik anestesi di kamar operasi :1)  jasa medik anestesi sebesar 50% sampai dengan 52%;2)  jasa asisten anestesi sebesar 32% sampai dengan 35%;3)  kebersamaan sebesar 13% sampai dengan 18%.

h.    jasa persalinan normal oleh bidan :1)  jasa bidan sebesar 70%;2)  jasa dokter penanggung jawab sebesar 15%;3)  kebersamaan sebesar 15%.

i.      jasa pelayanan laboratorium dan rehabilitasi medik :

1)   jasa medik sebesar 36% sampai dengan 40%2)   jasa staf penunjang medik sebesar 41% sampai dengan 46%;3)   kebersamaan sebesar 15% sampai dengan 23%.j.      jasa pelayanan radiologi dan ultrasonografi :1)  jasa medik sebesar 46% sampai dengan 48%;2)  jasa staf Radiografer sebesar 32% sampai dengan 35%;3)  kebersamaan sebesar 17% sampai 22%.

k.    jasa pelayanan elektromedik :1)    jasa medik sebesar 48% sampai dengan 50%;2)    jasa staf penunjang medik sebesar 28% sampai dengan 32%;3)    kebersamaan sebesar 18% sampai 24%.l.      jasa peresepan obat (embalase) :1)  jasa staf  farmasi sebesar 70%;2)  jasa medik/pembuat resep sebesar 15%;3)  kebersamaan sebesar 15%.

m.  jasa asuhan farmasi :1)  jasa staf farmasi sebesar 75%;2)  kebersamaan sebesar 25%.

n.    jasa pendampingan, pengiriman, dan penjemputan pasien dengan ambulan :1)  jasa perawat sebesar 45%;2)  jasa pengemudi sebesar 40%;3)  kebersamaan sebesar 15%.

o.    jasa sanitasi dan keamanan :1)  jasa sanitasi dan keamanan sebesar 75%;2)  kebersamaan sebesar 25%.

p.    jasa DIKLAT (pendidikan dan pelatihan) untuk siswa/mahasiswa praktek dan penelitian di luar jasa operasional non jasa:

1)  jasa instruktur sebesar 80%;2)  jasa staf diklat sebesar 10%3)  kebersamaan sebesar 10%.

q.    jasa home care :1)    jasa pelaksana fungsional sebesar 75% sampai dengan 80%2)    kebersamaan sebesar 20% sampai dengan 25%r.     jasa pelayanan lainnya :1)  untuk pelaksana disesuaikan dengan pembagian jasa sejenis dalam peraturan ini;2)  untuk kebersamaan disesuaikan dengan alokasi kebersamaan sejenis dalam peraturan

ini.(3)  Jasa untuk pelaksana pelayanan sebagaimana disebut dalam pasal 9, angka 23,

ditetapkan tersendiri oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan ini.

BAB VIIIPENILAIAN INDEKS POIN

Pasal 12(1)  Parameter penilaian indeks poin untuk bahan penjumlahan ditetapkan, sebagai berikut:a.    beban kerja;b.    risiko;

c.    jabatan;d.    masa kerja;e.    profesi;f.     jam kerja;g.    pendidikan;h.    status kepegawaian;i.      golongan;j.      kompetensi/ketrampilan;k.    indeks masuk kerja;l.      indeks pemotongan pajak berdasarkan golongan;m.  tugas tambahan.(2)  Parameter penilaian indeks poin untuk bahan pengurangan ditetapkan, sebagai berikut:a.    indeks izin tidak masuk kerja;b.    indeks tidak masuk kerja tanpa izin;c.    indeks cuti/izin belajar;d.    indeks belum memenuhi standar kompetensi/profesi/ketrampilan/pendidikan.

BAB IXPENGOLAHAN DATA

Pasal 13(1)  Pengolahan data dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal

6, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, meliputi :a.    input;b.    validitas dan konversi;c.    proses; dand.    hasil.(2)  Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu

dengan software khusus agar dapat mempercepat dan memudahkan pengolahan data.(3)  Penggunaan software khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara langsung

dapat mengakibatkan pengurangan beban kerja pada seluruh anggota Tim Pembagi Jasa.

(4)  Dengan adanya pengurangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Direktur perlu menetapkan Tim Pembagi jasa yang baru untuk menggantikan Tim Pembagi Jasa sebelumnya.

BAB XKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14Pada saat berlakunya peraturan Bupati/Walikota ini maka……..………………

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 15Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sebebelum membagi jasa pelayanan, hendaknya :1. pisahkan dulu jenis jasa yang akan dibagi, misal jasa pelayanan pasien umum dengan jasa pelayanan pasien BPJS (INA CBG)

2. bentuk tim untuk membuat perumusan dan pedoman teknisnya, tim ini sangat penting karena akan membuat kebijakan dan kesepakatan tentang pembagian jasa berdasarkan persen, berdasarkan bobot pendapatan, penilaian Indeks poin, pengendalian nilai absolut, dan mengangkat pendapatan staf RS yang biasanya kecil menjadi lebih memenuhi standar kelayakan (tetapi tidak banyak menganggu pendapatan para dokter dan direktur

3. Membagi jasa pelayanan tidak cukup dengan persen dan indek poin saja, ujung-ujungnya hanya akan membuat keresahan.

4. pelajari tarif pelayanan pasien umum sebagai dasar konversi tarif BPJS.

5. Coba perhatikan kolom di bawah ini

NamaPelaksana

(dr.by name)

LokasiPelayanan

(input utk prmdk/asisten)

Jenispelayanan

Jml jasapelayanan

Alokasi lsgUtk medik(sesuai ke-sepakatan

)

Alokasi lsgParamedis(sesuai ke-sepakatan)

Sisa alokasiLangsung

Dr. A BangsalMelati

visite 40.000 misal 52%per org

misal 31%per lokasi

Dr. A BangsalMelati

Tindakmedik

50.000

Dr. B IGD Pemeriksaan

40.000

Dr. B IGD Tindak Mdk 60.000Askep Bsl Melati Askep 0% 75% 25%

Laborat laborat 35%(utk 1 org)

40%(utk 10 org)

Radiologi Radiologi 50% utk(dr. RO)

35%(utk staf RO)

dst

Anda jangan terjebak atau risau dengan nilai prosentase di atas karena hasil penghitungan di tsb hanya akan menghantar pada sistim bobot, indek poin, dan pengendalian bobot

Selanjutnya akumulasi hasil-hasil di atas kita masukkan pada sistim bobot caranya lihat alur yang sudah saya buat di bawah. Yaitu tentukan dulu nilai bobot satu. Hasil nilai bobot satu adalah utk membagi masing-masing pendapatan dokter atau perawat sehingga didapatkan nilai bobot sementara. Lihat kebijakan penetapan bobot dan pengendalian bobot, intisari dari bobot ini adalah Jangan sampai pendapatan/bobot dokter A melebihi direktur, atau dokter C yang pasiennya sedikit di bawah kepala bangsal, perawat bangsal A dengan bangsal B ada kesejangan yang sangat besar, jangan sampai pendapatan staf keuangan dibanding direktur 1:90 dst.

Kemudian kita masukkan hasinya untuk ditambahkan dengan sistim indeks poin ….dstsampai di masih OK atau tambah bingung, memang agak susah kalau menjelaskan secara tertulis, akan lebih efektif kalau presentasi langsung.

kalau berkenan silahkan kirim data ke maxmulyadi@ymail.com akan saya eksekusi dari jauh dan hasilnya akan saya kirim lewat email.Sistim ini memungkinkan anda dapat melihat hasil sementara setiap hari dan tidak perlu adanya rapat yang melelahkan, bahkan setiap tanggal tertentu sudah bisa dibagi.Untuk sesi awal sampai di sini dulu nanti akan saya lanjutkan, masuk pada JP utk dokter direktur, perawat, pejabat struktural dll

Data yang diperlukan untuk pembagian jasa pelayanan

1.      Data tentang kebijakan RS

Agar tidak terjadi permasalahan dengan BPK, Bawas, dll, tolong cari klausul (Perda) yang

menyebutkan ,misal …… total pendapatan RS diperuntukan :

  Jasa rumah sakit sebesar     : ............ % (untuk operasional RS non JP)

  Jasa pelayanan sebesar        : ............ % (untuk JP)

Kalau ada tetapi dalam bentuk naskah yang lain … tolong sebutkan.

2.      Data kepegawaian (jumlah dan jenis pegawai… mohon dicermati)

NamaLengkap& Gelar

Lokasi/Instalasi/Unit/ Dll

JabatanStrutkral/

Fungsional

Gol/Ruan

g

Pendidikan Profesi

Masa

Kerja(Th)

Ket.

Dr. A RJ,IGD Jabung III/b Dr. umum 10 PNSDr. B,Sp.OG …………. Jabung III/c Dr. Sp. Obsgyn 9Dr. C, Sp.B …………. jabung IV/a Dr. sp. bedah 11Dr. D Kantor struktural III/d Medik & Strktrl 14Amir, Skp,Nes

Bsl. Bedah Jabung/Karu III/b S1,Nes Perawat utama 15

Budi Bsl. P.Dalam Jabung III/a DIII Akper Perawat madya 13 CPNSAmbar,SKM Laborat Jabung/Karu III/d S1 Analis utama 11Ani Laborat Jabung II/c DIII Analis madya 8Indah, Sst Radiologi Jabung/Karu III/d S1 9Hanafi Satpam Staf umum STM 10 kontrakQusnul, SE Kantor Staf Keu S1 6 WB

3.      Data tentang pendapatan jasa pelayanan

Kalau RS anda sudah menggunakan SIMRS atau billing system maka akan lebih cepat

menyajikan data yang saya minta meskipun dalam jml ribuan baris, misal :

No. NamaPelaksana

TempatPelayanan

JenisPelayanan

JumlahJasa Pelay

Ket.

1 Dr. A Poli Anak Pemeriksaan 50.0002 Dr. B Bsl mawar Tindak

medik60.000

3 Dr. C Bsl melati Visite 50.0004 Dr. E Bsl Utama Konsul 40.0005 Dr. pengirim Laborat Laborat6 Dr. radiologi RO Rontgen7 Dr. radiologi RO USG8 Dr. obsgyn …. Poli Obsgyn USG

9 Perawat Bsl Mawar askep 20.00010 Tim dokter IBS Caesar 900.000 dr. amir, dr.budi,dr.ida… … … … …1500

4.      Data/kebijakan dalam pelayanan gabungan (kolaborasi):

Beberapa hal menjadi krusial antara pelayanan gabungan dengan pembagian jasa

pelayanan, anda perlu membuka kembali pola tarif RS, apakah dlm bentuk angka atau

persen, dll

  operasi kecil s/d khusus … alokasi utk : operator, dr. anesthesi, ass.operator, ass.anesthesi

(biasanya sudah tertulis dalam Rp)

  operasi caesar … alokasi utk : operator, anesthesi, dr.anak, asisten operator, ass. Anesthesi

  Kuretage … alokasi utk : dr.obsgyn, penang.jawab anesthesi, bidan

  Tindakan aborsi …

  Persalinan normal … alokasi utk bidan, dan dr. penang.jawab.

  Persalinan patologis … alokasi utk dr.obsgyn, ass tindakan (bidan)

  Pelayanan laborat (bilamana tidak ada dr. PK) … kebijakan untuk dr. pengirim?

  dll

kalau anda kesulitan utk membagi jasa pelayanan khususnya kolaborasi, saya sarankan tulis

saja jumlahnya, misal JP operasi caesar 960.000, nanti akan saya alokaskan tersendiri sesuai

nama dan tempat pelayanan, namun saya perlu membaca/mendapatkan informasi terlebih

dahulu tentang pola tarif anda.

Kalau semua persyaratan di atas hanya membuat kesulitan dan berbeda dengan persyaratan

tabulasi silahkan kirim data apa adanya.

5.      Data Total jasa pelayanan pasien umum dan pasien BPJS yang akan dibagi

6.      Data tentang pelayanan BPJS (INA CBG)

Silahkan kirim data INA CBG anda … yang penting ada informasi mengenai pelaksana

pelayanan, tempat pelayanan dan jenis pelayanan dalam kondisi dan jumlah apapun nanti

akan saya carikan solusinya.

7.      Data tentang Pola tarif RS

Saya akan bertanya beberapa hal untuk membuat solusi yang tepat.

8.      Penutup

Kiranya ini dulu surat  yang dapat saya sampaikan ….

Saya sangat yakin bahwa semua usaha yang dilakukan dengan niat baik dan demi

kepentingan banyak orang pasti dapat jalan keluar dan dijauhkan dari segala kesulitan,

Contoh Nilai Indeks Poin Bagi Penerima Jasa Pelayanandi Rumah Sakit Umum ABC

JABT N PEND N STATS N MK N GOL N KOMP NADM 0,56 SD 0,63 WB 1,00 1 0,18 1A 0,56 KRG 0,5ADMK 1,11 SLTP 1,25 KON 1,50 2 0,36 1B 0,83 SDG 1,5STUTM 1,67 SLTA 1,88 CPNS 2,00 3 0,54 1C 1,11 STD 2,5PU 1,67 D3U 2,50 PNS 3,00 4 0,72 1D 1,39 CT 2,5PA 2,22 D3K 3,13 5 0,90 2A 1,67 TRAM 3,5SUBID 2,22 D4K 3,75 6 1,08 2B 1,94 PRO 4,5KABID 2,22 S1U 3,13 7 1,26 2C 2,22KARU 2,78 S1K 3,75 8 1,44 2D 2,50KAIN 2,78 S2U 3,75 9 1,63 3A 2,78APT 2,78 S2K 4,38 10 1,81 3B 3,06DG 2,78 S3U 4,38 11 1,99 3C 3,33DU 2,78 S3K 5,00 12 2,17 3D 3,61APTA 3,33 13 2,35 4A 3,89DGS 3,33 14 2,53 4B 4,17DS 3,33 15 2,71 4C 4,44DSS 3,89 16 2,89 4D 4,72WADIR 4,44 17 3,07 4E 5,00DIR 5,00 18 3,25 4C 4,44

19 3,43 4D 4,7220 3,61 4E 5,0021 3,7922 3,9723 4,1524 4,3325 4,5126 4,6927 4,88

28 5,0629 5,2430 5,4231 5,6032 5,7833 5,9634 6,1435 6,3236 6,50

Note. penggunaan indeks poin ada caranya tidak hanya dengan penjumlahan sajaArti singkatan : ADM (administrasi) ADMK (administrasi Khusus) STUM (staf Utama) PU (paramedis utama) APT (apoteker) APTA (apoteker ahli) DG (dokter gigi) DU (dokter umum) DS (dokter spesialis) DSS (dokter sub spesialis) D3U (diploma 3 umum) D3K (diploma 3 kesehatan) S1U (S1 Umum) S2K ( S2 Kesehatan) KRG (kurang) STD (standar) CT (cukup trampil) TRAM (trampil) PRO (profesional)

Nilai Indeks Poin Bagi Penerima Jasa PelayananDi Rumah Sakit Umum ABC

RISK N BK N JK N

PROFES N IZIN N GOL PJK

RNG 1,0 RNG 1,0 PAGI 1,0 ADM 0,83 MK 1,00 1A 0,0%SDG 2,0 SDG 2,0 PO 1,5 ADMK 1,67 ITM1H 0,98 1B 0,0%CT 3,0 CB 3,0 SHIFT 2,0 PU 2,50 ITM2H 0,95 1C 0,0%TNG 4,0 BRT 4,0 TJ24 3,0 PA 3,33 ITM3H 0,93 1D 0,0%ST 5,0 SB 5,0 DU 3,33 ITM4H 0,91 2A 0,0%

DG 3,33 ITM5H 0,89 2B 0,0%APTU 3,33 ITM6H 0,86 2C 0,0%APTA 4,17 ITM7H 0,84 2D 0,0%DS 4,17 TM1H 0,95 3A 5,0%DGS 4,17 TM2H 0,89 3B 5,0%DSS 5,00 TM3H 0,82 3C 5,0%

TM4H 0,75 3D 5,0%TM5H 0,68 4A 15,0%TM6H 0,61 4B 15,0%

TM7H 0,55 4C 15,0%CTML 0,50 4D 15,0%CTNH 0,50 4E 0,0%CT3H 0,93 4C 15,0%CT6H 0,86 4D 15,0%CT12H 0,73 4E 15,0%TB1B 0,73TB2B 0,63TB3B 0,53

Keterangan.1. penggunaan indeks poin ada caranya tidak hanya dengan penjumlahan saja

2. penilaian indeks poin khusus pajak dan izin dipisahkan dulu karena merupakan perkalian terhadap jml indek poin lainnya

3. maksudnya jangan sampai penerima jasa setelah dipotong pajak 15% pendapatannya di bawah yg lain,

4. khusus indeks poin  izin adalah penalti bagi karywan bilamana tidak masuk atau izin atau cuti dsb

5. Indeks poin juga dipakai pada awal rumus dan dan akhir pembagian jasa

Arti singkatan :RISK (resiko) N (nilai)RNG (ringan) CT (cukup tinggi) TNG (tinggi) ST (sangat tinggi) ITH1H (izin tidak masuk 1 hari) TM1H (tidak masuk 1 hari) CTML (cuti melahirkan) CTNH (cuti naik haji) CT3H (cuti3hari) TB1B (tugas belajar 1 bulan)

Contoh Membagi JP Perawat Pada Ruang “A”(Setelah Proses Remunerasi - Alokasi Sebesar Rp.10.686.865)

Nama Penilaian Indeks Poin

No. Peg. JABT PENDI STATS MK GOL KOM RISK BK JK PRO

1 SM Karu S1K PNS 27 3C STD TNG BRT pagi PA

2 HS PU D1K PNS 27 3B STD TNG BRT pagi PU

3 SN PU D1K PNS 22 3B STD TNG BRT pagi PU

4 SR PU S1K PNS 14 3B STD TNG CB shift PA

5 WR PU S1K PNS 12 3A STD TNG CB shift PA

6 AS PU S1K PNS 7 2D STD TNG CB shift PA

7 DE PU S1K PNS 10 2D STD TNG CB shift PA

8 WG PU D3K PNS 10 2D STD TNG CB shift PU

9 SU PU D3K PNS 11 2A STD TNG CB shift PU

10 DN PU D3K CPNS 1 2C STD CT CB shift PU

11 SK PU D3K CPNS 1 2C STD CT CB shift PU

Contoh penggunaan indek poin untukmembagi jasa pelayanan

Hasil Penilaian Indeks Poin Berdasar Alokasi JPNo. JIP1

ID PJK IZIN JIP2 PJK TTIP JML JP JS PELAY HASIL

132,07 1,05 1,00 33,67 5,0% 299,13

10.686.865 1.203.032 1.142.880

228,11 1,05 1,00 29,52 5,0% 299,13

10.686.865 1.054.482 1.001.758

327,20 1,05 1,00 28,56 5,0% 299,13

10.686.865 1.020.345 969.328

428,34 1,05 1,00 29,76 5,0% 299,13

10.686.865 1.063.110 1.009.954

527,70 1,05 1,00 29,09 5,0% 299,13

10.686.865 1.039.102 987.146

626,51 1,00 1,00 26,51 0,0% 299,13

10.686.865 947.106 947.106

727,06 1,00 1,00 27,06 0,0% 299,13

10.686.865 966.756 966.756

825,61 1,00 1,00 25,61 0,0% 299,13

10.686.865 914.952 914.952

924,96 1,00 1,00 24,96 0,0% 299,13

10.686.865 891.730 891.730

1022,20 1,00 1,00 22,20 0,0% 299,13

10.686.865 793.125 793.125

1122,20 1,00 1,00 22,20 0,0% 299,13

10.686.865 793.125 793.125

Jumlah299,1

3

Keterangan :

Total indeks poin misal ruang A juga berperan terhadap remunerasi/alokasi JP baik secara langsung maupun tidak langsung.

JIP1: jumah indeks poin sebelum dinekapan pajak dan penalti (izin/cuti)JIP2: jumlah indeks poin akhir utk membagi jasaTTIP: total indek poin ruang A