pembinaan terhadap narapidana wanita hamil di …

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna MemperolehGelar Sarjana Strata Satu (S.1)Dalam Prodi Hukum Pidana Islam

Oleh :

FITRI ALFIANI NIM : 102170143

PEMBIMBING :

Dr. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H ELVI ALFIAN A, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2021M/1442H

iii

MOTTO

وا الأمانات إلى أھلھا وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا ب یأمركم أن تؤد العدل إن إن الله

كان سمیعا بصیر ا یعظكم بھ إن الله نعم ا الله

Artinya :”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.(Q.S An-

Nisa’ : 58)

iv

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, Alhamdulillah Berkat Rahmat dan Karunia dari Allah SWT, segala

puji hanya milik engkau atas segala nikmat yang telah engkau berikan, ucapan

rasa syukur tiada henti-hentinya penulis ucapkan kepada-MU ya Raab, serta

sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW,

keluarga dan para sahabat yang mulia.

Ucapan dengan rasa bangga penulis berikan hasil karya sederhana ini kepada:

Ayahanda tercinta Ngatni dan Ibunda tersayang Nani Ihwati, sebagai

tanda terimakasih atas segala pengorbanan dan tanggungjawab yang telah

diberikan begitu besar terhadap anakmu, curahan kasih sayang yang tak terhingga,

nasehat, dorongan dan yang selalu memberikan semangat, motivasi dari do’a-do’a

mu serta ridhomu yang membuatku semangat dan terus berusaha dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga anakmu bisa sukses dan mewujudkan

impianmu sehingga terbayarlah semua letihmu.

Ungkapan terima kasih kepada :

Satu-satunya saudara, kakak tercinta Inayaturrahmani beserta suami

yang telah memberikan motivasi serta do’anya juga dan turut membantu dalam

perekonomian orang tua, serta kepada seluruh keluarga besar saya yang telah

mendukung dan memberikan do’anya dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga diberikan kepada :

Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hselaku Dosen Pembimbing I

dan Bapak Elvi Alfian. A, S.H., M.H. selaku DosenPembimbing II, yang telah

sabar dan tiada bosan dalam membimbing dan memberikan arahan serta Ilmunya

sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Teman-Teman

seperjuangan dibangku perkuliahan, Saudari Nur Luthfiah Amaliyah, Zainab

v

dan Hamia Fitri Handani yang telah sama-sama selama beberapa tahun ini dan

telah menjadi sahabat terdekat yang saling memberikan motivasi, mendukung,

menyemangati dan sma-sama berjuang sekaligus saling membantu untuk

menyelesaikan skripsi ini, kepada teman-teman Alumni Ma’had Al-Jami’ah,

Rika, Endang, Ayu, Nisa, Indah, Siska yang telah menjadi teman semangat

yang apa adanya. Dan kepada para sahabat HPI A 2017 yang sama-sama

mengurus dalam proses penyelesaian akhir kuliah, semoga selalu diberi

kelancaran.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk generasi HPI kedepannya

dan terutama bermanfaat untuk penulis. Aamiin.

vi

ABSTRAK

Fitri Alfiani, 102170143, “Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di LPP Kelas II B Jambi”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang diberikan pihak LPP Kelas II B Jambi kepada Narapidana wanita hamil. Karena pada dasarnya Narapidana perempuan mempunyai kodrat yang berbeda dengan laki-laki, seperti halnya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Pada kali ini penulis akan meneliti tentang pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil. Berdasarkan latar belakang yang akan dibahas kali ini yaitu bagaimana pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil, apakah terdapat faktor hambatan dalam proses pembinaan serta upaya dalam mengatasinya ? Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara dudektif diawali dengan menganalisis pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dihubungkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengenai pembinaan yang diberikan pihak LPP kepada NAPI wanita hamil, faktor penghambat dalam pembinaan serta upaya dalam mengatasinya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, LPP Kelas II Jambi dalam memberikan pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil dengan Narapidana biasa tetap disamakan. Hanya saja terdapa perlakuan khusus yang diberikan oleh petugas LPP Kelas II B Jambi, seperti mendapatkan toleransi dari program kegiatan yang telah diwajibkan di LPP, mendapat vitamin tambahan dan melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit terdekat. Adapun faktor utama penghambat dari pembinaan Narapidana wanita hamil adalah kurangnya sarana dan prasarana dari bidang kesehatan serta tidak disediakannya dokter dari LPP yang sangat diperlukan oleh Narapidana wanita hamil, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak Narapidana belum dilakukan secara maksimal.

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana, wanita hamil

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan

taufiq, rahmat serta hidayahnya sehingga penyusun dapat bertahan dititik akhir

ini, dan menyelesaikan penelitian sekripsi. Sesuai dengan program studi yang

penyususn ambil selama kuliah yaitu Hukum Pidana Islam, maka penyusun

mengambil penelitian yang berjudul “PEMBINAAN TERHADAP

NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PEREMPUAN KELAS II B JAMBI”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman

yang terang benderang yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan peradaban

seperti saat ini.

Skripsi ini disusun dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pembinaan

yang diberikan untuk seorang Narapidana wanita yang hamil, karena pada

dasarnya kebutuhan yang diperlukan wanita cukup banyak, apalagi dalam kondisi

hamil, hal ini dapat memberikan pengetahuan baru terhadap teman-teman Hukum

Pidana Islam lainnya, dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

strata satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Universitas

Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan

dari berbagai pihak. Terutama dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan

terimakasih kepada kedua orang tua, Bapak Ngatni dan Ibu Nani Ihwati yang

tidak lelah untuk selalu memberikan do’a serta ridho darinya dan semangat

kepada anaknya untuk selalu belajar dan sampai pada titik ini.

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang turut

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti Una, S,Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN

Sultah Thaha Saifuddin Jambi

viii

3. Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R, Ph.D selaku Wakil dekan Bidang

Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H selaku Wakil

Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Kerja Sama di Lingkungan Fakultas Syari’ah UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

4. Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, S.HI., M.HI dan Bapak Devrian Ali Putra,

MA. HK selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana

Islam Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H dan Bapak Elvi Alfian. A,

S.H., M.H. selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas

Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

7. Staf kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi

yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan

banyak informasi kepada penyusun guna menyelesaikan skripsi ini

8. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyususnan skripsi ini yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kata kesempurnaan. Maka dari itu, kepada para pembaca dan para pakar dimohon

untuk memberikan saran dan kritikannya yang bersifat membangun demi

kesempurnaan. Kepada Allah kita mohon ampunanan-Nya dan kepada manusia

kita memohon kemanfaatannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang

oleh Allah.

Jambi, Maret 2021

Fitri Alfiani Nim.102170143

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i

LEMBARAN PERNYATAAN ............................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ......................................................................... iv

MOTTO .................................................................................................................... v

PERSEMBAHAN .................................................................................................... vi

ABSTRAK ................................................................................................................ vii

KATA PENGANTAR .............................................................................................. viii

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xi

DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................... xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 9

C. Batasan Masalah ......................................................................................... 10

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................................... 10

E. Kerangka Teori ........................................................................................... 11

F. Kerangka Konseptual ................................................................................. 14

G. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 19

BAB II : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian ................................................................................. 23

B. Lokasi atau Daerah Penelitian .................................................................... 23

C. Jenis dan Sumber Data ............................................................................... 23

D. Teknik Analisis Data .................................................................................. 26

E. Sistematika Penulisan ................................................................................. 28

F. Jadwal Penelitian ........................................................................................ 29

x

BAB III : GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B JAMBI

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi .............. 30

B. Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B

Jambi .......................................................................................................... 31

C. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi .... 34

D. Struktur Organisasi serta Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II B Jambi ...................................................................... 35

BAB IV : POLA PEMBINAAN TERHADAP NAPI WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B JAMBI

A. Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ........................................... 39

B. Faktor Penghambat dari Pembinaan Narapidana Wanita Hamil di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi ........................... 52

C. Upaya dalam mengatasi terjadinya hambatan Terhadap Pembinaan

Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Jambi ......................................................................................... 56

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................................. 59

B. Saran ........................................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURIKULUM VITAE

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian ......................................................................................... 30

Tabel 2. Jumlah pegawai di LPP Kelas II B Jambi .................................................... 33

Tabel 3. Jumlah Narapidana Muslim dan Non Muslim Tahun 2019-2020 ............... 48

Tabel 4. Jumlah Narapidana wanita hamil Tahun 2019-2020 ................................... 49

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi ................................................................................... 38

xiii

DAFTAR SINGKATAN

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KALAPAS : Kepala Lembaga Pemasyarakatan

LAPAS : Lembaga Pemasyarakatan

LPP : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

UPT : Unit Pelaksana Teknis

HAM : Hak Asasi Manusia

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan

LKP : Lembaga Khusus dan Pelatihan

RI : Republik Indonesia

P2U : Penjaga Pintu Utama

COVID-19 : Corona Virus Disease-19

USG : Ultrasonografi

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang memberlakukan KUHP sebagai sumber utama

hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagaimana dirumuskan

dalam pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama,

pidana pokok yang meliputi hukum mati, penjara, kurungan, denda dan

pidana tutupan. Kedua pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak

tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan

hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan .1 Dengan

lahirnya pidana maka hilanglah kemerdekaan, hukum tersebut berubah

menjadi pidana penjara selama batas waktu yang ditentukan oleh hakim.

Namun sejak tahun 1964 pembinaan bagi Narapidana wanita berubah.

Yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dengan tujuan

agar mantan Narapidana kembali menjadi masyarakat yang baik dan diterima

di masyarakat.2 Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 dalam pasal (2) yang berbunyi :“Agar warga Binaan

Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya yang dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan

bertanggung jawab”.3

1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 Tentang Pidana. 2 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cet. ke 3,

(Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 106. 3 Undang-Undang Dasar RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

2

Itulah tujuan dari adanya pembinaan terhadap Narapidana atau Warga

Binaan Pemasyarakatan, bahkan mereka semua selama menjadi Narapidana

banyak yang mereka ketahui dari segi kerajinan, keagamaan dan pekerjaan

lainnya ada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Semua itu bertujuan agar si

Narapidana ketika sudah habis masa tahanan atau ketika sudah keluar dari

Lembaga Pemasyarakatan mereka bisa diterima kembali di masyarakat.

Begitu pula institusinya yang semula disebut sebagai Rumah Penjara

dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan

yang ditopang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Dan pada saat ini tempat bagi Narapidana wanita di Kelas II

B Sengeti Kabupaten Muaro Jambi telah resmi diberi nama Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan (LPP).

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan kehidupan

berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan. Bahkan sebuah

ideologi sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi yang cenderung lebih

berperan. Sering manusia salah jalan dan melakukan tindakan diluar aturan

yang berlaku demi mendapatkan ekonomi yang layak. Selain itu,

kecenderungan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup membuat semakin

beragam masalah dalam masyarakat, seperti kejahatan ataupun perbuatan

yang melanggar hukum.4

Situasi tidak terduga berada pada waktu dan tempat yang salah atau

karna kekhilafan seseorang sehingga harus kehilangan kemerdekaannya

4 Lily Lastriana Dewi, “Pembinaan Narapidana Wanita yang Mempunyai Anak Balita atau dalam Keadaan Mengandung di Lembaga Pemasyarakatan”, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, (2014), hlm. 4.

3

dengan menjadi Narapidana. Bicara tentang Narapidana, salah satunya ialah

Narapidana wanita. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas memang

bukan hal yang baru, walaupun keterlibatan ini relative lebih kecil

dibandingkan pria, kriminalitas dilakukan seorang wanita karena beberapa

alasan, seperti yang sudah dijelaskan diatas, salah satu diantara penyebabnya

adalah dari faktor perekonomian yang kurang memadai.

Dimata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus

dipidana walaupun ia seorang wanita. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27, yang sudah diamandemen

dari 2 ayat menjadi 3 ayat, bahwa semua warga negara sama kedudukannya

termasuk wanita. Seorang Narapidana yang sedang menjalani hukuman

diLembaga Pemasyarakatan mereka perlu mendapatkan perhatian, terutama

dalam pemberian hak asasinya sebagai seorang manusia. Narapidana juga

harus diayomi hak-haknya meskipun mereka telah melanggar hukum. Dalam

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat

(1), secara tegas dinyatakan bahwa terpidana berhak :5

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 2. Mendapat perawatan baik rohani ataupun jasmani 3. Mendapat pendidikan dan pengajaran 4. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak 5. Menyampaikan keluhan 6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang

tidak dilarang 7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu

lainnya

5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat

(1).

4

9. Mendapat pengurangan masa pidana 10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga 11. Mendapatkan kebebasan bersyarat 12. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Pada dasarnya hak antara Narapidana perempuan dengan Narapidana

pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena Narapidanannya adalah wanita

maka ada beberapa hak yang mendapat perhatian khusus dibanding dengan

Narapidana pria.6 Contohnya seorang perempuan akan mengalami siklus

menstruasi sehingga masalah kehigienisan menjadi suatu yang perlu

mendapatkan perhatian lebih. Selain itu, Narapidana wanita yang sedang

hamil atau dalam keadaan melahirkan juga membutuhkan perawatan yang

khusus untuk menjamin kesehatan ibu dan anak. Ketika anak itu pun lahir,

perempuan jugalah yang mampu menyusui. Jadi disitulah Narapidana wanita

perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang

maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak Narapidana wanita tertuang

didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dimana dalam pasal

20 mengatur perlindungan terhadap Narapidana wanita, yaitu :7

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu.

6 Fita Lisani, “Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan

Anak dan Wanita di Muara Bulian Menurut Hukum Pidana Islam”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, (2015), hlm. 3.

7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20.

5

3. Anak dari Narapidana wanita dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun.

4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada sanak keluarganya.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.

Narapidana wanita tidak hanya dibatasi hak-haknya seperti Narapidana

pada umumnya, tetapi juga mengalami kesulitan ketika harus menghadapi

keadaan-keadaan yang menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan.

Narapidana wanita memiliki kodrat yang berbeda dengan pria, sudah menjadi

kodratnya wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan

menyusui yang tidak dimiliki oleh Narapidana lain. Padahal mengingat

bahwa konsep yang ditumbuh kembangkan di Indonesia merupakan

pembinaan dan bukan pembalas dendam (retribution), seharusnya pemerintah

menaruh perhatian lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus Narapidana

wanita tersebut.8

Khusus untuk Remisi, Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan

Pembebasan Bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa

maupun anak, sebagai Narapidana. Pelaksanaan perolehan Remisi, Asimilasi,

Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat tersebut diatur dalam

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan hak-hak lain

Narapidana wanita yang hamil dijelaskan berdasarkan kebijakan masing-

masing Lembaga Pemasyarakatan, seperti :

8 Achmad Fatony, “Efektifitas Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan : Study Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur”,https://www.researchgat.net, diakses 21 April 2020.

6

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga 2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti 3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan

kesehatan si ibu maupun kandungan. Selain mendapatkan hak-haknya, seorang Narapidana juga memiliki

suatu kewajiban. Kewajiban seorang Narapidana wanita yang hamil sama

dengan Narapidana lainnya yang harus dilakukan selama menjalani masa

hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Kewajiban tersebut

diatur dalam Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6

Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Pasal 3 yang berbunyi, Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :9

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama

2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan 3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas 4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan 5. Memelihara kerapian diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan

yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan 6. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Kewajiban bagi Narapidana wanita yang hamil biasanya diberikan

toleransi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) atas dasar

kemanusiaan. Dimana pada masa sekarang dalam Lembaga Pemasyarakatan,

suatu kewajiban yang dimiliki oleh seluruh Narapidana khususnya

Narapidana wanita yang hamil tidaklah menjadi kewajiban yang harus

dikerjakan, sehingga membuat seorang Narapidana wanita yang hamil

tersebut merasa terbebani dan dapat berdampak terhadap kesehatan calon ibu,

bayi dan janin. Namun bagi Narapidana wanita yang hamil yang diberikan

9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, Pasal 3.

7

toleransi dalam kewajiban bimbingan kerja, tetap wajib mengikuti aturan

yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuandan wajib patuh

terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan.10

Berkaitan dengan Narapidana wanita yang hamil di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi, terdapat beberapa

jumlah Narapidana wanita yang hamil. Salah satu petugas mengatakan

“Bahwa pada 3 (tiga) tahun yang lalu, yakni dari tahun 2017 sampai pada

tahun 2019 jumlah Narapidana wanita yang hamil di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi berjumlah sebanyak 3 (Tiga)

orang Narapidana wanita yang hamil. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 1

(satu) orang Narapidana dan pada tahun 2019 terdapat 2 (Dua) orang

Narapidana wanita yang hamil. Tiga Narapidana wanita yang hamil ini

terdapat 2 (Dua) Narapidana yang terjerat dalam kasus kriminal dan 1 (satu)

Narapidana terjerat dalam kasus narkoba. Dua Narapidana melahirkan di

Rumah Sakit dan 1 (satu) Narapidana melahirkan di Lembaga

Pemasyarakatan karena tidak sempat dilarikan ke Rumah Sakit. Kemudian

anak yang dilahirkan diasuh didalam Lembaga Pemasyarakatan, sampai

mencapai umur 2 tahun. Jika sudah mencapai umur 2 tahun dan ternyata

ibunya belum bebas sebagai seorang Narapidana, maka anak wajib diberikan

kepada pihak keluarga”.

Masa pemulihan seorang Narapidana pasca persalinan atau melahirkan

yaitu : Untuk Narapidana yang melaksanakan persalinan atau melahirkan

10 Anita Ayu Widyastuti, “Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di LAPAS Perempuan Kelas II B Yogyakarta”,Skripsi Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, (2018), hlm. 77.

8

dalam keadaan normal ternyata lebih singkat dari pada melahirkan secara

caesar. Pemulihan pasca persalinan secara normal berlangsung selama 6

mimggu (42 hari) atau lebih sering dikenal dengan masa nifas. Sedangkan

waktu pemulihan setelah melahirkan secara caesar biasanya bekas luka

jahitan akan pulih dalam waktu 6 minggu, namun untuk seluruh luka

termasuk luka pada rahim biasanya akan pulih lebih lama, bisa sampai 2

tahun.

Seorang Narapidan yang telah melaksanakan persalinan atau

melahirkan, dia akan mendapat perlakuan yang sama sebagaimana

Narapidana lain pada umumnya. Mereka akan kembali mengikuti kegiatan-

kegiatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), dan

kembali melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Narapidana wanita

pada biasanya.

Hal ini menimbulkan opini apakah Negara menjamin terhadap

Narapidana yang dalam proses mengandung tersebut dipastikan mendapat

fasilitas untuk memeriksa kandungan setiap bulan dan mendapatkan jaminan

fasilitas melahirkan yang memadai di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Maka

dalam hal ini Narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik

menurut Undang-Undang maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan di

seluruh wilayah Indonesia.11 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 dalam pasal (14) mengenai Narapidana berhak

mendaptakan fasilitas kesehatan. Sedangkan didalam sistem pembinaan

11 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 12 Ayat

(2).

9

Narapidana wanita hamil ini tentunya Lembaga Pemasyarakatan terdapat

hambatan atau kesulitan dalam menjalankan sistem pembinaannya. Oleh

karena itu, Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki upaya atau cara

tersendiri agar tidak terjadinya suatu hambatan atau kesulitan didalam

menjalankan sistem pembinaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis

tertarik untuk lebih mengetahui mengenai Pembinaan Narapidana Wanita,

khususnya terhadap wanita yang sedang dalam keadaan hamil. Adapun judul

penelitian ini adalah “ Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembinaan terhadap narapidana wanita yang hamil di

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi ?

2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaanterhadap

Narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Jambi ?

3. Apa upaya untuk mengatasi adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan

pembinaan Narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan kelas II B Jambi ?

10

C. Batasan Masalah

Agar tidak keluar dari pembahasan dan tetap sistematis dalam

penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang hanya berhubungan

dengan sistem pembinaan Narapidana wanita yang hamil dan faktor-faktor

penghambat serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya

faktor penghambatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas

II BJambi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya,

maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu :

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembinaan terhadap Narapidana

wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B

Jambi.

b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari pembinaan terhadap

Narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

kelas II B Jambi.

c. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh petugas

Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi adanya faktor penghambat

dari pembinaan terhadap Narapidana wanita yang hamil di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Jambi.

11

2. Manfaat Penelitian

a. Secara akademik, sebagai bahan masukan bagi penegak hukum di

Lembaga PemasyarakatanPerempuan kelas II B Jambi mengenai

Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita yang Hamil.

b. Secara teoritis, sebagai wahana untuk menambah wawasan dan

pengetahuan di bidang ilmu Hukum Pidana Islam.

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum

Pidana Islam pada umumnya, khususnya mengenai peran petugas

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap

Narapidana wanita yang hamil.

d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata (S.1)

pada fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan

abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran, digunakan sebagai dasar atau

kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan kesimpulan yang dianggap

telah sesuai dengan suatu penelitian.12 Berdasarkan penelitian yang telah

penulis angkat berkaitan dengan Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita

Hamil di Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas II B Jambi, maka

digunakan teori:

12 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

(Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 123.

12

1. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan adalah proses pemberian atau penjatuhan pidana

oleh Hakim yang disebut pemidanaan. Dalam teori pemidanaan dikenal

tiga aliran, yaitu : Aliran Absolut, aliran Relatif dan aliran Gabungan.

Selain teori tersebut adapula teori hak, dalam kasus ini seorang Narapidana

diberi hak karena manusia dari berbagai lapisan kehidupan yang harus

mendapat perlakuan yang sama.13

Teori Pemidanaan menjelaskan mengenai bagaimana sanksi pidana

dijatuhkan kepada si pelaku semata-mata karena sipelaku telah melakukan

kejahatan. Pada dasarnya dalam teori ini bertujuan untuk menegakkan tata

tertib (hukum) dalam masyarakat, karena didalam pemidanaan tersebut

bukan sebagai pembalasan untuk pelaku yang telah melakukan kejahatan,

akan tetapi untuk mencegah agar orang tersebut tidak melakukan tindak

kejahatan lagi ataupun mengulangi kejahatan yang dipernah dilakukan

(Residivis). Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Pasal 2 Tentang

Pemasyarakatan, menyebutkan bahwasanya didalam pemasyarakatan

dalam membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana agar

menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri

dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali

dalam lingkungan masyarakat, dan diharapkan juga dapat berperan aktif

dalam pembangunan dan dapat hidup sewajarnya warga yang baik dan

bertanggungjawab. Bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan atas

13I Dewa Gede Atmadjadan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, (Malang:

Setara Press, 2018), hlm. 175.

13

keadilan. Dalam penjatuhan sanksi pidana dalam hal tujuan memperbaiki

si pelaku, mencakup 3 sasaran, yaitu :

a. Perbaikan yuridis agar si pelaku menaati Undang-Undang. b. Perbaikan cara berpikir agar si pelaku insaf akan jeleknya kejahatan. c. Perbaikan moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan menjadi

manusia yang bermoral baik.

Namun dalam teori Pemidanaan ini terdapat juga kelemahan yang

menonjol, antara lain :14

a. Dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak membedakan kejahatan ringan dan berat yang kedua-duanya disamakan

b. Kepuasan masyarakat diabaikan, karena hanya fokus memperbaiki sipelaku

c. Sulit dilaksanakan secara praktik karena bertujuan untuk mencegah dan menakut-nakuti tidak berlaku pada Narapidana Residivis.

Dilihat dari semua ini, tujuan pemidanaan bukan hanya mengarah

kepada unsur pembalasan, akan tetapi dalam teori Pemidanaan ini juga

mengarah pada tujuan memperbaiki karakter dari si pelaku atau terpidana.

F. Kerangka Konseptual

1. Pembinaan

Sistem pembinaan Narapidana yang dikenal dengan nama Lembaga

Pemasyarakatan, mulai dikenal sejak tahun 1946 dalam Konferensi Dinas

Kepenjaraan di Lembaga tanggal 27 April 1946. Secara etimologi,

pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil

yang lebih baik. Sedangkan secara terminologi pembinaan ialah kegiatan

untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa,

14 I Dewa Gede Admadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Ibid, hlm. 177.

14

intelektual, sikap dan prilaku profesional serta kesehatan jasmani dan

rohani Narapidana.15 Sedangkan dalam pengertian menurut Mitha Thoha,

pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih

baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan

pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau

peningkatan atas sesuatu.16

Sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 tidak sekedar mengandung aspek penjeraan, namun

juga merupakan upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan

pemasyarakatan yaitu kembalinya kesatuan hubungan warga binaan

pemasyarakatan baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun insan

Tuhan.

Dalam sistem pemasyarakatan Narapidana dipandang sebagai

manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, i’tikad dan potensi yang dapat

digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia

seutuhnya. Prinsip-prinsip pembinaan dengan pendekatan tersebut

tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap Narapidana berdasarkan

sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 pasal 5 yang berupaya mewujudkan reintegrasi sosial.

Pasal ini memuat tentang prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indinesia

yang terdiri dari :

15 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

16 Dwidja Priyatno, Ibid, hlm. 2.

15

a. Pengayoman b. Persamaan perlakuan dan pelayanan c. Pendidikan d. Pembimbingan e. Penghormatan harkat dan martabat manusia f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu.17

Sistem Lembaga Pemasyarakatan mengenal tahapan-tahapan sebagai

pembinaan terhadap Narapidana. Proses pembinaan Narapidana dilakukan

dengean melalui empat tahapan, yaitu :18

a) Tahap Pertama, yang dilaksanakan sampai dengan 1/3 masa pidananya

b) Tahap lanjutan, yang dilaksanakan antara 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya

c) Tahap lanjutan, yang dilaksanakan antara 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidananya

d) Tahap akhir, yang dilaksanakan antara 2/3 masa pidananya sampai narapidana yang bersangkutan bebas.

Sistem pemasyarakatan memandang Narapidana bukan sebagai

objek melainkan sebagai subjek pembinaan yang pada hakikatnya

melakukan perbuatan hukum karena adanya kerusakan hubungan hidup,

kehidupan dan penghidupan.

2. Narapidana

Secara bahasa Narapidana adalah orang yang sedang menjalani

hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan

bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang

17 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 5. 18Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagi Wujud

Pelaksanaan Community Based Corrections Didalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015), hlm. 11.

16

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.19 Menurut pasal 1 ayat (6),

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, terpidana adalah seseorang yang

terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa Narapidana adalah

orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di

Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaan hilang. Dewasa ini

Narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek melainkan menjadi subjek

yang dihormati dan dihargai oleh sesamanya. Pada dasarnya yang harus

diberantas ialah faktor penyebab tindak pidana, bukan pelaku tindak

pidana.

3. Wanita Hamil

Menurut Poewodaminto pengertian wanita hamil adalah sebutan

untuk orang perempuan yang telah mengandung, wanita yang telah

bersuami, serta panggilan yang lazim pada wanita hamil.20 Wanita dalam

pandangan Islam pada masa jahiliyyah tidak berarti apa-apa, mereka hanya

dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu para lelaki, bahkan apabila mereka

memiliki bayi perempuanpun dianggap aib sehingga jika lahir bayi

perempuan ia akan di bunuh.

Kedudukan wanita dan laki-laki itu sama, apalagi bagi negara

Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jika laki-laki yang melakukan

19 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat

(7). 20 Suprayanto, “Definisi Ibu Hamil”, Dr-Suprayanto.blogspot.com, diakses 29 Januari

2020.

17

tindak pidana dihukum, maka wanita yang melakukan tindak pidanapun

juga dihukum. Jika Narapidana laki-laki mendapatkan pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana wanita juga harus

mendapatkan pembinaannya. Hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu

penangguhan hukuman bagi wanita jika sedang hamil atau menyusui.21

Tentang persamaan kedudukan antara wanita dan laki-laki ini telah

dijelaskan didalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 124 :

الحات من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة ولا یظلمون ﴾ ١٢٤ نقیرا ﴿ومن یعمل من الص

Artinya : “ Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”. (QS An-Nisa’ : 124)22

Ayat diatas menjelaskan adanya kesamaan kedudukan antara wanita

dan laki-laki dihadapan Allah SWT, terkhusus dalam hal perolehan pahala

dari amal-amal shalehnya.Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

جال ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف النساء شقائق الر

Artinya : “Sesungguhnya perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki, mereka para (wanita) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.”(Riwayat Imam Abu Daud).

Maka, pada dasarnya apapun yang ditetapkan sebagai hukum bagi

kaum laki-laki, juga berlaku sepenuhnya bagi kaum wanita. Kecuali, jika

ada keterangan dari nash syariat yang menerangkan mengenai

kekhususannya, maka teks-teks nash tersebutlah yang menjadi

pengecualian dari hadist diatas.

21 Fita Lisani, Ibid, hlm.12. 22An-Nisa’(4):124.

18

4. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan Lapas ataupun

penjara merupakan tempat melakukan pembinaan terhadap Narapidana.

Dulu sebelum adanya Lembaga Pemasyarakatan tempat tersebut dikenal

dengan istilah penjara. R.A. Koesnan berpendapat, berdasarkan etimologi

kata penjara berasal dari bahasa jawa (penjoro) yang artinya tobat atau jera

dipenjara. Lembaga ialah ikatan, badan atau organisasi yang tugasnya

melakukan suatu penyelidikan atau suatu usaha. Sedangkan

Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan

yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem

peradilan pidana sendiri terdiri dari empat (4) sub-sistem, yaitu :

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Jadi,

dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk

melaksanakan pembinaan yang mana penghuni didalamnya bisa

Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bisa juga

yang setatusnya masih tahanan, maksudnya yang setatusnya masih berada

dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidaknya oleh

hakim.23

Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga koreksi merupkan faktor

penentu dari keberhasilan sistem peradilan pidana. Di Lembaga

Pemasyarakatan proses pemidanaan menjadi tempat “Pengolahan” sampai

23 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka

(3).

19

pada kriteria tertentu ketika sudah kembali dalam masyarakat.

Jadi,pembinaan dikhususkan pada pembinaan Narapidana sekaligus

pengayoman terhadap masyarakat.24

Didalam pembinaan Narapidana wanita diberikan tempat pembinaan

khusus yang diberi nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau

disingkat dengan LPP. Lembaga Pemasyarakatan khusus Perempuan

berdiri karena intervensi terhadap Narapidana wanita harus berbeda

dengan Narapidana laki-laki maupun anak-anak. Seharusnya terdapat

pembeda dalam bentuk Lembaga Pemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan

yang dilakukan karena banyaknya kesetresan yang sering dialami oleh

Narapidana wanita namun tidak dialami Narapidana laki-laki. Seperti

banyaknya berpikir tentang keluarga terutama anak yang harus

ditinggalkan.25

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sangat diperlukan dalam proses pembuatan skripsi

untuk menambah wawasan tentang masalah yang akan dikaji. Tinjauan

pustaka dijadikan sebagi perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan

sebelumnya yang memiliki kesamaan. Adapun penelitian mengenai

pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil telah banyak dibahas oleh

banyak peneliti, baik yang dituangkan berupa buku, skripsi, jurnal serta

artikel. Dari beberapa penelitian yang sudah penulis telusuri antara lain :

24Hamja, Ibid, hlm. 13. 25Puti Halimah, dkk.,“Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga

Pemasyarakatan Dalam Prespektif Pekerjaan Sosial,”Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2 Nomor 3, (2015), hlm. 322.

20

1. Skripsi yang disusun oleh Fita Lisani dengan judul “Pembinaan Terhadap

Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Wanita Muara

Bulian menurut hukum pidana islam”.26Dari penelitian ini peneliti

membahas tentang seberapa jauh perkembangan pembinaan Narapidana

wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Pada penelitian ini terdapat

persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan diteliti. Persamaannya

yaitu sama-sama meneliti tentang pembinaan terhadap Narapidana wanita,

sedangkan perbedannya pada skripsi karya Fita Lisani yang diteliti ialah

hanya pada perkembangan terhadap pembinaan Narapidana wanita biasa,

namun pada penelitan yang akan diteliti ini yaitu tentang pembinaan

terhadap Narapidana wanita yang hamil.

2. Skripsi yang disusun oleh Tirsa D.G Ticoalu yang berjudul “

Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita Hamil di Lembag

Pemasyarakatan”. Dari penelitian yang dilakukan oleh Tirsa D.G Ticoalu

ia meneliti tentang perlindungan hukum bagi seorang Narapidana wanita

hamil serta sistem pembinaan dan hak yang dimiliki pada saat berada

dalam Lembaga Pemasyarakatan.27 Penelitian ini memiliki persamaan dan

perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti tentang pembinaan

terhadap Narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan kelas II B Jambi. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti tentang Narapidana wanita yang hamil. Perbedaannya, pada

26 Fita Lisani, Ibid, hlm. 14. 27Tirsa D.G Ticoalu, ”Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di

Lembaga Pemasyarakatan”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, (2013), hlm. 125.

21

skripsi karya Tirsa D.G Ticoalu meneliti tentang Perlindungan Hukum

pada Narapidana wanita hamil sedangkan pada penelitian yang akan

diteliti yaitu tentang Pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil.

3. Jurnal karangan Lily Lastriana Dewi dengan judul “Pembinaan

Narapidana Wanita yang Mempunyai Anak Balita dan dalam Keadaan

Mengandung di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta”.28

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang bagaimana sistem pembinaan

Narapidana wanita yang mempunyai anak balita atau dalam keadaan

mengandung serta faktor yang menghambat pelaksanaannya. Dalam

penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang penulis akan teliti,

hanya terdapat sedikit perbedaan dari penelitian tentang Pembinaan

Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan kelas II

B Jambi. Perbedaannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Lily

Lastriana Dewi terdapat penelitian tentang Sistem Pembinaan Narapidana

Wanita yang mempunyai Anak Balita sedangkan dalam penelitian yang

akan diteliti hanya akan mengambil penelitian tentang Pembinaan

Terhadap Narapidana wanita hamil. Persamaannya yaitu sama-sama

meneliti tentang sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita yang

dalam keadaan Mengandung atau Hamil.

28 Lily Lastriana Dewi, Ibid, hlm. 2.

22

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya

adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan

data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Pembinaan Narapidana

Wanita yang Hamil di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B

Jambi. Sesuai dengan tema, maka penelitian ini menggunakan metode

kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono bahwa penelitian kualitatif deskriptif

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme

yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah

dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.29

B. Lokasi atau Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, dan obyek

dari penelitian ini adalah Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B

Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Secara umum jenis data dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian,

yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

29 Sugiono, Ibid, hlm. 16.

23

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian

yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi

obyek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh

dilapangan. Dalam penelitian ini, data primer dapat diperoleh secara

langsung melalui penelitian lapangan di Lembaga Permasyarakatan

Perempuan kelas II B Jambi.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan

perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek

penelitian.30 Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain,

sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan

kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang menjadi data sekunder

dalam penelitiaan ini yaitu berupa buku, skripsi, jurnal, serta tulisan-

tulisan penting lainnya yang menyangkut tentang Narapidana Wanita

yang Hamil.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan

penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder

yaitu, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris

dan kamus-kamus lainnya31.

30Ishaq,MetodePenelitianHukumdanPenulisanSkripsi,Tesis,SertaDisertasi,Cet.

ke-1,(Bandung:Alfabeta),hlm.100.31 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi : edisi revisi, ( Jambi : Syari’ah Press,

2014), hlm. 35.

24

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data tersebut

dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dapat diperoleh dari

penelitian lapangan yang berupa hasil dari suatu wawancara serta

dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik atau cara yang

dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan

permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Dari penelitian ini, penulis

dapat mengambil beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a) Observasi

Metode observai adalah proses untuk memperoleh penelitian dengan

cara pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang

terjadi di lapangan. Pada penelitian ini, penulis tidak dapat mengamati

secara langsung pristiwa-pristiwa yang terjadi dikarenakan adanya Covid-

19. Penulis hanya mendapat gambaran mengenai Pembinaan Narapidan

wanita yang hamil oleh petugas yang ada di Lembaga Permasyarakatan

Perempuan kelas II B Jambi.

b) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak yang dilakukan

antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data,

25

keterangan atau pendapat tentang suatu hal.32 Dilakukan secara lisan baik

langsung (face to face) maupun tidak langsung (menggunakan telepon)

atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Dari penelitian ini, penulis melakukan

wawancara dengan metode tanya jawab secara langsung (face to face) dan

tidak langsung (menggunakan telepon).33 Pihak yang diwawancarai adalah

bidang Registrasi dan Bimkemas, Bidang Kesehatan, Bidang Tata Usaha

dan Narapidana yang pernah mengandung di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II B Jambi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk

melengkapi penelitian, selain dengan metode observasi dan wawancara,

data penelitian juga dapat dikumpulkan dengan metode ini, yang

bersumber dari buku-buku yang terkait, dokumen-dokumen yang relavan

dengan penelitian, catatan-catatan, foto-foto serta laporan-laporan lain

yang semua itu memberikan informasi terhadap proses penelitian dan

sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dan analisis data adalah suatu kegiatan yang tidak

dapat dipisahkan. Menurut Patton Analisis data adalah mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian

dasar.34 Analisis data itu dilakukan dalam suatu proses mencari dan

32 Ishaq, Ibid, hlm. 116. 33 Sugiyono, Ibid. hlm. 16. 34 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. ke-25, ( Bandung : PT.

Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 280.

26

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung dan setelah data yang diperoleh dari lapangan dalam waktu

tertentu, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri

dan orang lain. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, maka

penulis menganalisis data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya banyak serta

campur aduk, maka dari itu perlu bagi peneliti untuk mereduksi data.

Reduksi data adalah merangkum peneliti dalam memilih dan memilah data

pokok yang dianggap relavan, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

mencari pola yang sesuai dengan tema skripsi yang kemudian akan

disajikan.35 Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya. Kegiatan ini berlangsung sejak awal

hingga akhir penelitian.

2. Penyajian Data ( Display Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data.

Bentuk penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga

memudahkan untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi dan

selanjutnya melaksanakan kerja berdasarkan apa yang telah difahami.

35 Sugiyono, Ibid, hlm. 19.

27

Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena

fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang

ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak

lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka

peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat

memasuki lapangan, apakah data yang akan diteliti itu berkembang atau

tidak.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah

penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Maka harus

segera dicatat penelitian dari hasil wawancara agar tidak hilang dan lupa.

Karena wawancara yang dilakukan tidak terstruktur maka peneliti perlu

membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana

data yang dianggap penting dan data yang tidak penting.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang

terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-

permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan

bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih

terarah dan jelas. Mengenai pembahasan skripsi ini penulis menggunakan

sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut :

28

Bab 1: Merupakan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori serta Tinjauan Pustaka.

Bab II : Bab ini berisikan tentang Metode Penelitian, yang didalamnya

membahas mengenai Pendekatan Penelitian, Lokasi atau Daerah Penelitian,

Jenis dan Sumber Data, serta Teknik Pengumpulan Data.

Bab III : Bab ini membahas mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian,

tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Bab IV : Bab ini menguraikan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian

mengenai Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi.

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan

kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan ucapan terimakasih kepada semua

pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung

maupun tidak langsung.

29

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

No Kegiatan Tahun2019/2020 Desember Januari Februari Maret April Mei 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 PengajuanJudul X 2 PembuatanProposal X

Tahun2020

Juni Juli Agustus September Oktober November4 SeminarProposal X 5 PerbaikanProposal X 6 SuratIzinRiset X 7 PengumpulanData X Tahun2020/2021 Desember Januari Februari Maret April Mei8 PengolahanData X 9 PembuatanLaporan 10 Bimbingan X 11 UjianSkripsi X 12 Penjilidan X

30

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARATAN PEREMPUAN

KELAS II B JAMBI

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan atau yang disingkat dengan LPP

Kelas II B Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di

pemasyarakatan pada wilayah kerja kantor Kementrian Hukum dan HAM

Provinsi Jambi. Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas II

B Jambi dikarenakan adanya masalah gender yang sering terjadi pada wanita,

berupa pelanggaran HAM selama menjalani masa hukumannya di Lembaga

Pemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pembentukan LPP

Kelas II B Jambi.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi dibentuk pada

tahun 2017 berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan HAM RI Nomor

M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan LPP Kelas II A

Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Jambi, dll dengan penempatan sementara di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian sesuai dengan

surat dari kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jambi

Nomor W.5-PR.01.04-4 tanggal 09 Februari 2017. LAPAS Perempuan Kelas

II B Jambi diresmikan pada tanggal 24 Mei 2017.36Pada tahun 2018 LPP

Kelas II B Jambi dipercaya untuk membangun gedung Lembaga

Pemasyarakatan sendiri melalui anggaran DIPA tahun 2018, sehingga pada

36 Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jambi.

31

Desember 2018 telah dibangun Gedung Kantor Teknis, Blok Hunian A

dengan kapasitas penghuni 166 orang dan dapur yang berdiri di atas tanah

seluas 74.935 m2 atas hibah tanah oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Sejak berpindah ke gedung baru pada tanggal 17 Juni 2019 LPP Kelas II B

Jambi resmi beralamat di Jalan Lintas Timur km.29 Desa Bukit Baling

Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B

Jambi

1. Kondisi Bangunan

a. Bangunan Perkantoran (Kantor Teknis /Administrasi)

Kondisi : Baik

b. Blok Hunian WBP (Blok Hunian A)

Kondisi : Baik

c. Dapur

Kondisi : Baik

2. Lokasi

Jalan Lintas Timur km.29 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan

Kabupaten Muaro Jambi.

3. Jarak Dengan Instansi Terkait

a. 3,3 KM dengan Polres Muaro Jambi

b. 5,9 KM dengan Kantor Bupati Muaro Jambi

c. 5,4 KM dengan Kejaksaan Negri Muaro Jambi

d. 5,4 KM dengan Pengadilan Negri Muaro Jambi

32

e. 5,5 KM dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin

4. Jumlah Keseluruhan Pegawai di Lapas PerempuanKelas II B Jambi

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai dalam Setiap Jabatan diLPP KelasII B Jambi No Jabatan Jumlah

1 Pejabat Struktural 12 Orang

2 Petugas Pengamanan 32 Orang

3 Tenaga Kesehatan 2 Orang (1 Sukarelawan)

4 Jumlah Staf Administrasi 21 Orang

Jumlah Pegawai 68 Orang

Sumber : Kasubbag Tata Usaha LPP Kelas II B Jambi

5. Kapasitas dan Isi Penghuni

a. Kapasitas : 166 Orang

b. Jumlah Penghuni : 194 Orang (per-24-07-2019)

6. Denah

a. Timur berbatasan dengan Tanah Warga

b. Barat berbatasan dengan Tanah Warga

c. Selatan berbatasan dengan Tanah Warga

d. Utara berbatasan dengan Jalan lintas warga

7. Kerjasama dengan Instansi Terkait

a. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Muaro Jambi

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi

c. LKP Cepat Srijaya

33

d. Pertamina EP Asset Field 1 Jambi

8. Kondisi Eksternal ( Pengaruh Budaya Sepatempat)

Masyarakat disekitar LPP Kelas II B Jambi sangat kooperatif untuk ikut

menjaga keamanan sekitar LPP. Budaya setempat tidak membawa

pengaruh buruk terhadap kondisi internal Lembaga Pemasyarakatan.

9. Sistem Layanan Kunjungan

Adapun sistem layanan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II B Jambi memiliki skema sebagai berikut :

a. Pengunjung mendaftarkan diri di meja pendafaran dengan membawa

fotokopi identitas pengunjung. Contoh : KTP/KK/SIM/KARTU

PELAJAR/STN. Kemudian mengisi formulir pendaftaran kunjungan

(petugas bagian registrasi).

b. Pengunjung memberikan kertas kunjungan kepada petugas P2U melalui

lubang intip pada pintu portir.

c. Setelah dipersilahkan masuk, pengunjung menunjukkan KTP/KK dan

tanda pengenal dan menyerahkan formulir kunjungan yang telah diisi.

Pengunjung mempersilahkan barang bawaan untuk diperiksa oleh

petugas.

d. Pengunjung digeledah badan oleh petugas P2U. Setelah selesai

digeledah, pengunjung akan mendapatkan tanda cap ditangan serta

kalung pengunjung.

e. Pengunjung kemudian diarahkan oleh petugas menuju ruang tujuan.

34

C. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Dalam mencapai stabilitas keamanan dan ketertiban Lapas, maka setiap

Lapas wajib memiliki sebuah visi dan misi. Sesuai dengan peraturan Menteri

Hukum dan HAM Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lapas

dan Rutan, adapun Visi dan Misi LPP Kelas II B Jambi, yaitu sebagai berikut

:37

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi :

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi memiliki

visi “Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang lebih bertakwa dan

peduli sesama, unggul dalam pelayanan dan pembinaan, serta tangguh

dalam pengamanan”.

2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi :

Adapun misi dari Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yaitu,

“Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP dalam

kerangka penegakan Hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan

serta pemajuan dan perlindungan HAM”.

Selain itu, LPP Kelas II B Jambi juga memiliki nilai-nilai (PASTI) yang

merupakan singkatan dari :

a. Prefesional

Aparat Kementrian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja

keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang

tugasnya menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

37Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor 33 tahun 2015, Tentang Pengamanan

pada Lapas dan Rutan.

35

b. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau

peraturan yang berlaku.

c. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama

yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku

kepentin untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat

dan berkualitas.

d. Transparan

Kementrian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan

pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

e. Inovatif

Kementrian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan

mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II B Jambi

1. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Dalam keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor M. O1-PR-07-10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

36

Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dijelaskan bahwa,

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) mempunyai tugas untuk

mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata terbit serta

pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan

rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka

mencapai tujuan pemasyarakatan Narapidana, anak didik atau penghuni

Lapas.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Kelas II B Jambi sebagaimana keputusan diatas terdiri dari :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

b. Sub Bagian Tata Usaha :

1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

2) Urusan Umum

c. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Kegiatan Kerja :

1) Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kerja Masyarakat

2) Subseksi Perawatan

3) Subseksi Kegiatan Kerja

d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

1) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

2) Subseksi Keamanan

e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

37

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Kelas II B Jambi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas II B

Jambi

Sesuai dengan yang tercantum dalam kemenkuham Nomor 33

tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan, maka Lembaga

Kasubsi Keperawatan Ady SetyonoA.Md.Kep

Kasubsi Kegiatan Kerja Jenni Eva Linda Sihombing S.T.P

Kasubsi pelaporan & tata tertib Saifuddin Lutfi. S.Ag

Kasubsi Keamanan RM Berlian, S.E

Kalapas

SusanAgustin,Bc.IP.,S.Sos.,M.Pd Bc.IP.,S.Sos.,M.Pd

Bc,IP,S.sos.M.Pd

Ka. KPLP Yuli Wirdina ,S.H

Petugas Pegamanan

Kasi Binadik dan Giatja Ria Rachmawaty,S.Sy

Kasubsi Reg & Binkemas

Muryono

Kasubbag TU Kurniati,S.H.I

Kaur Kepeg & Keu Sri Handayani,S.E,M.M

Kaur Umum Nico Jansen Si Ringo Ringo, S.A.P

Kasi adm keamanan & tata tertib

Eka Aprilia M. S.H

38

Pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga

Binaan Pemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka

dijalankan fungsi Lembaga Perempuan secara umum yang juga

dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yaitu sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Perempuan

b. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian

c. Melakukan pemberdayaan berupa pembinaan kreativitas

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas itu sendiri

Sedangkan tugas pokok dan fungsi penjaga tahanan itu sendiri

dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR-07.03 Tahun 1988

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah

sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap Napi dan tahanan

b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

c. Melakukan pengawasan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran

Napi dan tahanan

d. Melakukan pemeriksaan terhadap tahanan dan Napi yang melakukan

pelanggaran

e. Membuat laporan harian dan berita acara pengamanan

39

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana wanita hamil tidak

dibedakan dengan pembinaan terhadap Narapidana wanita lain pada

umumnya. Tidak ada pengkhususan untuk Narapidana yang hamil, hanya saja

mereka yang hamil bisa mendapatkan izin keluar untuk berobat atau

pemeriksaan kandungan. Akan tetapi, pihak Lapas Perempuan tetap ada

memberikan hak yang dibutuhkan oleh Narapidana wanita yang hamil.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II

Jambi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian

Program Pembinaan Kepribadian ini bertujuan untuk menumbuhkan

kepercayaan dan kemampuan diri Narapidana, meningkatkan kualitas agar

memiliki mental spiritual (agama) yang baik, taat menjalankan perintah

agama, memiliki kesadaran hukum yang baik, dan memiliki kemampuan

intelektual yang baik sehingga bisa kembali diterima oleh masyarakat

setelah habis masa hukumannya.

Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Jambi terdiri dari ceramah agama atau kebaktian, pengajian Al-

Qur’an,belajar pendidikan umum dan pengalaman pancasila. Dari segi

kerohanian atau ceramah agama bagi Narapidana yang Muslim, pihak LPP

40

mendatangkan penceramah dari Kemenag Muaro Jambi dan LAZ Opsezi

Jambi. Sedangkan untuk Narapidana Non Muslim seperti kebaktian, pihak

Lapas mendatangkan dari Kemenag Provinsi Jambi dan Yayasan Nathania

Theological Seminary Jambi. Dimasa pandemi seperti saat ini, pihak

Lapas Perempuan tidak melakukan pembinaan kepribadian secara

langsung melainkan pihak LPP melakukannya secara daring melalui

aplikasi Zoom.

2. Pembinaan Kemandirian

Diterapkannya pembinaan kemandirian dengan tujuan agar terpidana

mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan

dapat dijadikan bekal ketika telah keluar dari Lapas Perempuan Kelas II B

Jambi. Secara umum program ini bertujuan untuk membentuk

kemandirian manusia.38Pembinaan Kemandirian diarahkan pada

pembinaan bakat dan keterampilan agar Narapidana dapat kembali

berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan salon, pelatihan membatik,

pelatihan tata boga, pelatihan bercocok tanam dan lain sebagainya yang

telah diprogramkan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi.

Untuk Narapidana wanita yang hamildiperintahkan untuk tetap

melaksanakan kewajibanyayang telah diprogramkan dalam pembinaan

Narapidana, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas, namun

dalam melaksanakannya tidak seperti Narapidana wanita pada

38 Hamja, Ibid, hlm. 175.

41

umumnya.Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muryono selaku

bidang Registrasi dan Binkemas, bahwa :

“pembinaan terhadap Narapidana Wanita Hamil di LPP Kelas II B Jambi tetap disamakan dengan pembinaan terhadap Narapidana lain pada umumnya, pihak LPP tidak membedakan, namun memang ada kebutuhan yang harus di berikan untuk Narapidana wanita hamil”.39

Berdasarkan pada teori Pemidanaan,hukuman yang diberikan kepada

Narapidana pada saat ini bertujuan untuk memperbaiki diri akibat kejahatan

yang pernah dilakukan,40 sehingga jika Narapidana sudah keluar dari Lapas

maka dia dapat diterima kembali di masyarakat. Seperti halnya Narapidana

yang pada saat ini telah hamil namun mereka tidak bisa bebas layaknya

wanita-wanita hamil diluar sana akibat suatu kesalahan yang mereka perbuat.

Akan tetapi, pembinaan dari pihak Lapas Perempuan tetap memberikan hak-

hak atas Narapidana yang hamil serta tetap memberikan kewajiban yang

harus dipatuhi.

Adapun kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh pihak Lapas

Perempuan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Mentri Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 yang berbunyi,

“Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :41

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama

39 Wawancara denganbapak Muryono, selaku bidang Registrasi dan Bemkemas

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 30 November 2020.40I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, (Malang :

Setara Press, 2018), hlm. 12. 41Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga


42

2. Mengikuti seluruh kegiatan yang di programkan 3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas 4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan 5. Memelihara kerapian diri dan lingkungan hunian serta mengikuti

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan

6. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Namun dari kewajiban-kewajiban tersebut, pihak Lapas Perempuan

telah memberikan keringanan atau toleransi kepada Narapidana wanita yang

hamil untuk tidak melakukan semua kewajiban tersebut, seperti kegiatan

rutinitas setiap pagi yaitu apel kamar, olahraga yang rutinitas dilakukan oleh

seluruh Narapidana pada setiap pagi sabtu, gotong royong dan kegiatan lain

yang diprogramkan yang membahayakan kandungan. Itu tidak wajib bagi

Narapidana wanita hamil untuk dilakukan. Akan tetapi kewajiban dari segi

keagamaan yang termasuk dalam pembinaan kepribadian tetap wajib

dilakukan oleh seluruh Narapidana, termasuk Narapidana yang hamil.

Kewajiban lain yang dimiliki Narapidana sesuai denganPeraturan

Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Pasal 3 huruf (b)

yaitu, Narapidana wajib melaksanakan kegiatan yang diprogram oleh LPP .42

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Muryono selaku bidang Registrasi

dan Binkemas bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B

Jambi dalam pembinaan kemandirian menyediakan berbagai program

kegiatan yang dapat dipekerjakan oleh Narapidana didalamnya. Adapun

42Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga


43

kegiatan-kegiatan yang terdapat di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi,

sebagai berikut :43

1. Membatik 2. Menjahit 3. Salon 4. Tata boga 5. Peternakan 6. Pertanian 7. Perikanan 8. Sablon 9. Kerupuk nasi 10. Nasi kering 11. Sampah 12. Biopori, membuat lubang sampah jadi pupuk

Dari berbagai macam kegiatan diatas Narapidana tersebut hanya dapat

dipekerjakan sesuai dengan bakat kemampuannya. Untuk Narapidana wanita

hamil yang kandungannya masih dalam usia 1-5 bulan, dari pihak Lapas

masih diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun jika

kandungan sudah memasuki usia 7 bulan keatas maka Narapidana wanita

yang hamil tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena

dikhawatirkan terhadap kondisi kandungan.

Begitu pula dengan hak-hak Narapidana wanita yang hamil di Lapas

Perempua Kelas II B Jambi, pembinaan mereka tetap disamakan dengan

Narapidana pada umumnya.Sebagaimana pelaksanaan hak Narapidana wanita

yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

43 Wawancara denganbapak Muryono selaku bidang Registrasi dan Bemkemas

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 30 November 2020.

44

Dimana dalam pasal 20 mengatur perlindungan terhadap Narapidana wanita,

yaitu :44

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

2. Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan pekerjaan jenis tertentu.

3. Anak dari Narapidana wanita dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 tahun.

4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada sanak keluarganya.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.

Hak-hak diatas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan menjelaskan bahwa bagi Narapidana yang sakit, hamil,

menyusui,Narapidana yang mendapatkan pekerjaan tertentu serta anak dari

Narapidana yang melahirkan mereka berhak mendapat makanan tambahan.

Batas anak Narapidana mendapatkan makanan tambahan sampai anak

tersebut berusia 2 tahun. Dan ketika anak sudah mencapai usia 2 tahun maka

wajib diserahkan pada pihak keluarga.

Hak lain yang dimiliki oleh seorang Narapidana terdapat dalam

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Pasal 5 Tentang Syaratdan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur

tentang hak yang dimiliki oleh setiap Narapidana dan anak didik

pemasyarakatan untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani. Dan pasal 14

44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dn Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20.

45

ayat (1), setiap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak

mendapatakan pelayanan kesehatan yang bagus.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muryono selaku bidang

Registrasi dan Binkemas, bahwa :

“Petugas LPP telah memberikan hak didalam pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil guna untuk memenuhi kebutuhanya, meskipun hak tersebut masih terbatas”.45

Lapas Perempuan Kelas II B Jambi belum memeberikan hak secara

khusus kepada Narapidana wanita hamil seperti yang dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah diatas, akan tetapi dari pihak Lapas Perempuan tetap

memberikan hak yang dibutuhkan oleh Narapidana wanita hamil, meskipun

masih banyak hak-hak lain yang belum terealisasikan, seperti :

1. Mendapatkan makanan tambahan jika membutuhkan

sesuai Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam

pasal 20 ayat (1). Bahwa Narapidana yang hamil berhak mendapatkan

makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Sebagaimana hasil

wawancara dengan Bapak Ady Setiono, A.Md.kep selaku bidang

kesehatan, bahwa menu makanan harian yang diberikan oleh seluruh

Narapidana termasuk Narapidana wanita hamil sudah sesuai dengan kalori

kesehatan dan telah memenuhi gizi yang cukup, sehingga dari pihak Lapas

tidak menyediakan makanan tambahan untuk Narapidana wanita hamil.46

45 Wawancara bersama Bapak Muryono, selaku bidang Registrasi dan Bimkemas

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 30 Novem ber 2020. 46 Wawancara dengan Bapak Ady Setiono, A.Md.kep, selaku bidang kesehatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 30 November 2020.

46

Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis pada hari Senin tanggal

30 September 2020, untuk menu makan Narapidana di Lapas Perempuan

baik Narapidana pada umumnya atau Narapidana hamil adalah nasi putih,

dengan lauk tahu goreng, ikan atau ayam goreng dan sayur kangkung.

Pemberian makanan tambahan akan diberikan kepada Narapidana wanita

hamil apabila dirasa butuh, seperti kondisi yang kurang baik, serta sistem

kekebalan tubuh yang menurun.

2. Mendapatkan pelayanan kesehatan

Bidang kesehatan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi selalu

menjaga kesehatan apalagi mengenai kadungann. Meskipun fasilitas

kesehatan didalam Lapas Perempuan masih belum lengkap dan belum

adanya dokter dari Lapas sendiri, akan tetapi Lapas Perempuan tetap rutin

melakukan pemeriksaan kandungan terhadap Narapidana yang hamil

dalam setiap bulannya dengan tujuan untuk mengetahui kondisi

kandungan. bahkan sebelum datangnya Covid-19 pihak Lapas

Perempuanselalu mendatangkan pihak kesehatan ke Lapas 2 kali dalam

sebulan berlaku untuk seluruh Narapidana yang dalam keadaan tidak sehat,

dengan tujuan agar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

(LPP) Kelas II B Jambi selalu dalam keadaan sehat .

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1

huruf (b) tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sekaligus

mendapatkan fasilitas yang layak yaitu tempat khusus (kamar) yang

47

diberikankepada Narapidana wanita hamil sekaligus anaknya.47Ibu Kurniati,

S.H.I selaku bidang Tata Usaha mengatakan bahwa memang seharusnya

Narapidana yang hamil atau anak diberikan tempat yang khusus (kamar).

Namun pada saat ini di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi belum

menyediakan kamar khusus Narapidana wanita hamil, sehingga masih

bergabung dengan Narapidana lainnya.48

Mengenai vitamin tambahan, tidak diberikan secara khusus dari pihak

Lapas, akan tetapi Narapidana yang hamil mendapatkan vitamin berupa obat-

obatan tersebut dari pihak dokter ketika mereka melakukan pemeriksaan

kandungan. Kebutuhan lain berupa susu hamil juga ditanggung sendiri oleh

Narapidana yang hamil.

Pelaksanaan hak-hak lain Narapidana wanita yang hamil berdasarkan

kebijakan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Kelas II B Jambi, seperti :

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olahraga 2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti 3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan

kesehatan si ibu maupun kandungan.

Jumlah keseluruhan Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II B Jambi setelah Lapas Perempuan resmi berdiri sendiri

di tahun 2019 sampai tahun 2020, pada akhir tahun 2019 berjumlah sebanyak

164 orangdengan Narapidana Muslim 161 orang dan Narapidana Non Muslim

berjumlah 3 orang. Danjumlah Narapidana wanita diakhir tahun 2020

47Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 Ayat

1 huruf (b).48 Wawancara bersama Ibu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 30 November 2020.

48

sebanyak 162 orang, dengan Narapidana Muslim berjumlah 159 orang dan

Narapidana Non Muslim sebanyak 3 orang.49

Untuk Jumlah Narapidana wanita yang hamil di tahun 2019 sampai

tahun 2020, terdapat 7 Narapidana wanita hamil. 50 Tahun 2019 berjumlah 2

(Dua) orang, kedua-duanya dengan kasus Kriminal. Satu kasus Kriminal

dalam bentuk Penggelapan Mobil. dan satu kasus Kriminal dalam bentuk

Penipuan jual beli mobil travel.Sedangkan di tahun 2020 terdapat

5(Lima)orang Narapidana wanita yang hamil. Tiga dengan kasus Kriminal

dan Dua dengan kasus Narkotika. Kriminal dalam bentuk Penganiayaan

berupa Pengancaman,Kriminal dalam bentuk Penganiayaan terhadap suami

yang melakukan perselingkuhan, Kriminal dalam bentuk Penggelapan berupa

Penawaran Bisnis dan terakhir dengan kasus Narkotika jenis Shabu. Dari

keseluruhan Narapidanayang hamil tersebut sekarang sudah melahirkan

semua dan terakhir melahirkan tanggal 20 November 2020.

Tabel 1.2

Jumlah Narapidana Muslim dan Non Muslim Tahun 2019-2020

No Narapidana Jumlah Tahun

1 Muslim 161

2019 2 Non Muslim 3

3 Muslim 159

49 Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku bidang Binadik dan Giatja Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 13 Maret 2021. 50Wawancara dengan Ibu Yosi selaku bidang Binadik dan Giatja Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 28 Desember 2020.

49

4 Non Muslim 3 2020

Sumber : Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Tabel 1.3

Jumlah Narapidana Wanita Hamil Tahun 2019-2020

No Nama Narapidana Kasus Tahun

1 Marlinda Binti Bakri Kriminal 2019

2 Dia Eka Sari, S.Pd Binti Ismail Kriminal

3 Deli Fitri Eka Sari Binti Mucklis Kriminal

2020

4 Ria Asnita Binti Ismail Kriminal

5 Noveria Muharlinda Binti Padri Kriminal

6 Septia Suci Adila Binti Suhatril Narkotika

7 Tera Darmawati Narkotika

Sumber : Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Dari keseluruhan Narapidana wanita yang hamil di atas, mereka hamil

sebelum resmi berstatus menjadi seorang Narapidana, dan masuk kedalam

Lapas dalam keadaan hamil dengan usia kandungan yang berbeda . Saudari

Marlinda masuk ke Lapas dengan usia kandungan 8 bulan, Dia Eka Sari

dengan usia 3 bulan, Deli usia 8 bulan, Ria usia 3 bulan, Noveria usia 3 masuk

4 bulan, Septia usia 9 bulan dan Teri dengan usia kandugan 5 bulan.

Untuk tempat khusus layanan kunjungan bagi para suami dari

Narapidana wanita di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi memang tidak

50

disediakan, bukan hanya di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, Bapak

Muryono mengatakan diseluruh Lapas yang ada di Indonesia pada saat ini

tidak menyediakan tempat layanan khusus bagi para suami dari Narapidana

wanita.51 Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika

disediakannya tempat khusus bagi suami dari Narapidana wanita. Seperti

adanya pengunjung yang datang dengan mengakui bahwa dirinya adalah

suami dari salah satu Narapidana wanita, padahal pada kenyataannya mereka

bukan pasangan suami istri. Seperti yang dikatakn oleh Bapak Muryono bahwa

untuk bukti surat nikah saja pada saat ini belum meyakinkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Kurniati, S.H.I selaku

bidang Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi,

bahwa pada umumnya dari pihak Lapas Perempuan mengedepankan untuk

masalah kesehatan, seperti kejadian Narapidana yang melahirkan pada bulan

November 2020 pihak Lapas melakukan tindakan yang cepat.52 Ketika dari

Narapidana wanita yang hamil sudah diketahui beberapa tanda-tanda seperti air

ketuban yang sudah pecah, atau tanda lainnya, maka pihak Lapas Perempuan

akan bertanggungjawab atas proses lahiran dan segera membawa Narapidana

ke Rumah Sakit terdekat dan menginformasikan langsung kepada pihak

keluarganya, karena di Lapas Perempuan belum disediakan fasilitasnya dan

dokter pribadi dari Lapas juga tidak disediakan.

51Wawancara dengan Bapak Muryono selaku bidang Registrasi dan Bimkemas

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 30 November 2020. 52Wawancara denganIbu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha Lembaga


51

Lapas Perempuan Kelas II B Jambi telah melakukan kerja sama dengan

beberapa Rumah Sakit diluar, seperti Rumah Sakit Arifin Ahmad, Raden

Mataher dan Rumah Sakit Bhayangkara. Pada proses persalinan, dari pihak

Lapas Perempuan tetap menugaskan beberapa pegawai untuk menjaga

Narapidana di Rumah Sakit sampai Narapidana kembali ke Lapas Perempuan,

Ibu Nia selaku bidang Tata Usaha mengatakan, untuk pegawai yang ditugaskan

biasanya diperintahkan dua orang untuk berjaga di Rumah Sakit. Mengenai

biaya persalinan dari Narapidana ditanggung oleh pihak keluarga, karena dari

pihak Lapas memang tidak menyediakan anggaran dari biaya persalinan para

Narapidana. Akan tetapi, jika dari pihak keluarga tidak mampu untuk

menangani pembiayaan dari persalinan tersebut maka akan dibantu oleh pihak

sosial.

Setelah proses persalinan selesai, untuk masalah anak akan diserahkan

kepada pihak keluarga, apakah anak akan dibawa ke pihak Lapas bersama

Ibunya atau dibawa langsung bersama pihak keluarga.Sebagaimana hasil

wawancara pada hari Senin, 30 November 2020 bersama salah satu Narapidana

yang sempat merasakan hamil sampai dengan proses melahirkan berada dalam

Lapas, yaitu dengan Ibu Noveria dengan kasus Kriminal. Beliyau masuk

kedalam Lapas pada tanggal 12 Maret 2020 dengan usia kehamilan 3 bulan

masuk ke 4 bulan. Beliyau mengatakan bahwa :

“Pembinaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi terhadap Narapidana wanita yang hamil tetap disamakan dengan pembinaan yang diberikan terhadap Narapidana pada umumnya, akan tetapi diberi keringanan untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat yang membahayakan kandungan,

52

Ibu serta janin. Pihak Lapas Perempuan sangat memperhatikan mengenai kesehatan, mereka memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan fasilitas yang ada.”53

Pembinaan yang diberikan tetap sama, hak yang diberikan pun terbatas

tidak semua hak untuk Narapidana hamil harus diberikan karena terhalang

oleh dana serta fasilitas. Beliyau melakukan persalinan pada bulan Agustus

2020, dan menyerahkan anaknya langsung kepada pihak keluarga, dengan

alasan jika dibawa ke pihak Lapas untuk pada saat ini ditakutkan terjadinya

hal-hal yang tidak diinginkan karena masih dalam masa Covid-19 meskipun

diadakannya isolasi terhadap anak dan Narapidana yang baru saja melakukan

persalinan. Serta jaminan kebutuhan perlengkapan bayi yang kurang lengkap

di Lapas Perempuan.

Untuk sebagian Narapidana yang telah melakukan persalinan,

diantaranya terdapat Narapidan yang membawa anaknya ke dalam Lapas

Perempuan. Untuk peraturan anak dalam Lapas, dia mendapat makanan

tambahan sesuai dengan petunjuk dokter sampai anak tersebut menginjak usia

2 tahun. Namun dari pihak Lapas Perempuan tidak menyediakannya, serta

keperluan lain seperti susu dan pempers bayi ditanggung sendiri oleh

Narapidana yang setatusnya sebagai Ibu dari anak tersebut. Setelah anak

sudah berumur 2 tahun, maka anak akan diserahkan kepada pihak

53 Wawancara dengan Ibu Novaria, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Jambi, 30 November 2020.

53

keluargasesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.54

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam pasal 14 ayat 1

huruf (b) tentang mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sekaligus

mendapatkan fasilitas yang layak yaitu tempat khusus (kamar) yang diberikan

kepada Narapidana wanita hamil atau anak dari Narapidana. Akan tetapi

untuk penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Kelas II B Jambi pada saat ini belum disediakan kamar khusus dan masih

bergabung dengan Narapidana lainnya. Dalam masa Covid-19 saat ini untuk

menghindari adanya virus-virus maka anak harus diisolasi bersama dengan

Ibunya.

B. Faktor Penghambat dari Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita

Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Kurniati, S.H.I

selaku bidang Tata Usaha, bahwa :

“Pembinaan yang diberikan oleh petugas LPP terhadap Narapidana wanita hamil pada umumnya sudah layak, namun jika berbicara mengenai hambatan tentunya pasti ada, terutama dalam hal kurangnya fasilitas. Akan tetapi, tentunya para petugas di LPP akan mencari jalan keluar dari adanya hambatan tersebut”.55

Dalam suatu proses, salah satunya proses dalam pembinaan sudah

menjadi hal yang wajar jika didalamnya terdapat hambatan-hambatan.

54 peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 20. 55 Wawancara dengan dengan Ibu Kurniati, S.H.I, selaku bidang Tata Usaha Lembaga


54

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh petugas Lapas Perempuan

Kelas II B Jambi dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana

wanita hamil,yaitu :

1. Kurangnya Sarana Prasarana dari Bidang Kesehatan

Sarana prasarana yang seharusnya disediakan lengkap dari pihak

Lapas Perempuan terutama sarana dalam bidang kesehatan, karena sarana

tersebut sangat penting untuk jaminan kesehatan para Narapidana. Akan

tetapi sangat disayangkan sebagaimana hasil wawancara secara langsung

bersama Bapak Adi Setiono selaku bidang kesehatan, pihak Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi pada saat ini

mengenai pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil belum

menyediakan sarana prasarana dari bidang kesehatan, seperti alat untuk

melakukan pemeriksaan kandungan, serta alat untuk melakukan USG.

Untuk Narapidana wanita yang hamil alat tersebut sangat dibutuhkan guna

untuk mengetahui kondisi bayi didalam kandungan.

2. Tidak Tersedianya Tenaga Kesehatan

Disamping tidak tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, untuk

tenaga kesehatanseperti Perawat, Bidan ataupun Dokter pribadi dari pihak

Lapas Perempuan juga tidak tersedia.56 Kesediaan tenaga kedokteran

pribadi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas II B Jambi

padahal sangat diperlukan, terutama untuk Narapidana yang dalam

keadaan mengandung guna untuk mempermudah Narapidana ketika ingin

56peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

55

melakukan pemeriksaan kandungan ataupun yang akan melakukan

persalinan secara tiba-tiba, dan tidak perlu untuk membawanya Ke Rumah

Sakit diluar.

3. Tidak Tersedia Makanan Tambahan

Selain dari kurangnya fasilitas kesehatan, dan kurangnya persediaan

Dokter pribadi dari pihak Lapas,faktor hambatan lain dari pembinaan


Perempuan(LPP) Kelas II B Jambi, yaitu tidak tersedianya makanan

tambahan yang seharusnya diberikan kepada Narapidana wanita yang

hamil sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Ibu Kurniati, S.H.I selaku

Bidang Tata Usaha mengatakan bahwa dalam Lapas Perempuan Kelas II B

Jambi memang tidak menyediakan makanan tambahan untuk Narapidana

wanita hamil. Pihak Lapas memberikan makanan kepada Narapidana

wanita hamil sebagaimana menu makanan harian yang diberikan kepada

Narapidana pada umumnya.57

4. Tidak Tersedianya Kamar Khusus Untuk Narapidana Hamil beserta Anak

Faktor lainnya adalah Tidak tersedianya kamar khusus untuk

Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa. Seharusnya Narapidana

yang hamil dan yang membawa anaknya ke pihak Lapas mendapatkan

tempat yang khusus (kamar) sehingga tidak bergabung dengan Narapidana

lainnya dan anak tetap terjaga. Akan tetapi di Lapas Perempuan Kelas II B

57 Wawancara denganIbu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata UsahaLembaga


56

Jambi untuk saat ini belum menyediakan tempat khusus untuk Narapidana

yang hamil serta anak yang dibawa ke Lapas.

5. Tidak Tersedinya Makanan Untuk Anak dari Narapidana

Dari segi makanan untuk anak dari Narapidana sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa makanan

disediakan dari pihak Lapas sampai anak berusia 2 tahun.58 Sebagaimana

yang dikatakan oleh Bapak Adi Setiono selaku bidang kesehatan untuk

makanan anak dari Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi

ditanggung sendiri oleh Ibu dari anak tersebut. Serta kebutuhan-kebutuhan

lain dari anak seperti susu dan pempers yang disediakan di koperasi

Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas II B Jambi. Setelah anak

sudah berusia 2 tahun, maka Ibu dari anak tersebut wajib menyerahkan

kepada pihak keluarga.

Adapun hambatan dari segi pembinaan kepribadian seperti kerohanian

jika dilaksanakan diatas (di Kantor), yaitu terkendala jarak karena kondisi

lapangan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yang lumayan jauh yang

masih berbentuk tanah dan licin yang belum sepenuhnya jadi. Oleh karena

itu, diupayakan harus ada teman yang mendampingi Narapidana hamil

sewaktu di jalan. Sebelumnya pembinaan kepribadian untuk Narapidana

dilaksankan di dalam Blok, sehingga tidak ada batasan untuk Narapidana

yang hamil.

58 peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 20.

57

Adanya beberapa hambatan dari segi kesehatan diatas dikarenakan

kurangnya anggaran yang diperoleh pihak Lapas Perempuan untuk memenuhi

kebutuhan Narapidana, terutama Narapidana dalam keadaan hamil yang

memang banyak memerlukan kebutuhan, serta beberapa fasilitas yang harus

dilengkapi.

C. Upaya Mengatasi Terjadinya Hambatan dalam Pembinaan Terhadap

Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Jambi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Kurniati,

S.H.I selaku bidang Tata Usaha :

“Tentunya sudah menjadi tanggungjawab dari para petugas di Lapasa Perempuan Kelas II B Jambi untuk mencari upaya dalam mengatasi terjadinya hambatan-hambatan tersebut sehingga pembinaan di Lapas Perempuan tetap berjalan dengan lancar sekalipun tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Pemasyarakatan”.59

Dari hambatan-hambatan yang ada di Lapas Perempuan Kelas II B

Jambi dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil, dapat

dipastikan bahwa para petugas sudah menyediakan upaya dalam mengatasi

adanya hambatan-hambatan tersebut. Karena sudah jadi tanggungjawab para

petugas untuk mencari upaya dalam mengatasinya. Dari berbagai hambatan

yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan PerempuanKelas II B

Jambi dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil,

terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti :

59Wawancara denganIbu Kurniati,S.H.I Selaku bidang Tata UsahaLembaga


58

1. Melakukan Kerja Sama dengan Berbagai Rumah Sakit

Jika terdapat Narapidana wanita hamil yang ingin melakukan

pemeriksaan kandungan atau USG, ataupun Narapidana yang sudah

mengeluarkan tanda-tanda ingin melahirkan seperti air ketuban yang sudah

pecah atau tanda lainnya, dikarenakan fasilitas kesehatan di Lapas

Perempuan pada saat ini belum lengkap, maka pihak Lapas Perempuan

langsung membawa Narapidana ke Rumah Sakit terdekat yang sudah

melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan(LPP) Kelas II B Jambi. Berdasarkan hasil wawancara bersama

Ibu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata Usaha, Rumah Sakit yang sudah

bekerjasama dengan pihak Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yaitu,

Rumah Sakit Arifin Ahmad, Rumah Sakit Raden Mataher dan Rumah

Sakit Bhayangkara.60

2. Mendatangkan Dokter dari Berbagai Rumah Sakit

Lapas Perempuan Kelas II B Jambi yang biasanya mendatangkan

pihak Dokter dari luar sebanyak 2(dua) kali dalam sebulan untuk masuk ke

Lapas guna untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narapidana yang

dalam kondisi kurang sehat. Namun selama masa Covid-19 pihak Lapas

Perempuan tidak lagi memanggil Dokter untuk masuk kedalam Lapas, jika

terdapat Narapidana yang sakit atau ingin melahirkan maka pihak Lapas

Perempuan yang mendatangi Rumah Sakit guna untuk mematuhi portokol

kesehatan.

60Wawancara denganIbu Kusniati, S.H.I selaku bidang Tata UsahaLembaga


59

3. Memberikan Makanan yang Cukup Gizi

Upaya selanjutnya yang dapat mengatasai adanya hambatan terhadap

pembinaan Narapidana wanita hamil berdasarkan hasil wawancara

bersama Bapak Ady Setiono, A.Md.kep selaku bidang kesehatan, yaitu

memberikan makanan yang cukup gizi, karena di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan(LPP) Kelas II B Jambi tidak menyediakan

makanan tambahan untuk Narapidana wanita hamil maka petugas Lapas

Perempuan telah menggantikan makanan tambahan dengan memberikan

makanan yang cukup gizi dan sesuai dengan kalori kesehatan.61 Sehingga

Narapidana beserta kandungan tetap sehat. Akan tetapi jika terdapat

Narapidana wanita hamil yang membutuhkan, seperti kondisi yang kurang

baik serta sistem kekebalan tubuh yang menurun, maka pihak Lapas

Perempuan akan memberikan makanan tambahan.

4. Menyediakan Koperasi

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kurniati,

S.H.I selaku bidang Tata Usaha, bahwa Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan(LPP) Kelas II B Jambi telah menyediakan koperasi yang

menjual berbagai kebutuhan Narapidana guna untuk mempermudah

Narapidana dalam memenuhi kebutuhanannya.62Selain itu, koperasi Lapas

Perempuan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak yang ada

didalamnya, seperti susu atau pempers yang merupakan kebutuhan pokok

61Wawancara dengan Bapak Ady Setiono, A.Md.kep, selaku bidang kesehatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 30 November 2020. 62Wawancara denganIbu Kurniati, S.H.I selaku bidang Tata UsahaLembaga


60

dari anak tersebut. Disanalah Narapidana menemukan kebutuhan-

kebutuhan anak termasuk makanan untuk anak. Karena makanan untuk

anak ditanggung sendiri oleh Ibunya. Dengan disediakannya koperasi

merupakan cara petugas Lapas dalam mengatasi adanya hambatan

terhadap pembinaan Narapidana wanita hamil.

5. Menyediakan Tempat yang Masih Bergabung dengan Narapidana Lain

Upaya terakhir dalam mengatasi adanya hambatan berupa tidak

disediakannya tempat khusus bagi Narapidana yang hamil beserta anak

yang dibawanya,petugas Lapas Perempuan memberikan tempat tidur untuk

mereka yang masih bergabung dengan Narapidana lainnya.karena

kurangnya dana anggaran untuk pihak Lapas Perempuan menambah kamar

khusus bagi Narapidana yang hamil serta anak yang dibawa, karenaLapas

Perempuan untuk saat ini masih termasuk Lapas yang baru berdiri.Petugas

LPP memperbolehkan anak untuk dibawa kedalam Lapas dan diberikan

tempat bersama Ibunya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 pasal (20) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan.63

63 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20.

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan mengenai

pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan (LPP) Kelas II B Jambi, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi tetap disamakan dengan

pembinaan Narapidana wanita lain pada umumnya, terdapat dua

pembinaan yang diterapkan di Lapas Perempuan Kelas II B Jambi, yaitu

Pembinaan Kepribadian danPembinaan Kemandirian.Narapidana wanita

hamil mendapatkan keringanan dari pihak Lapas untuk tidak melakukan

pekerjaan yang berat-berat seperti rutinitas piket kamar, kegiatan senam

disetiap hari sabtu, serta gotong royong ataupun kegiatan lain yang

membahayakan kondisi kandungan ataupun Ibunya. Dapat dikatakan

bahwa Pembinaan yang diberikan pihak Lapas Perempuan terhadap

Narapidana wanita yang hamil sesuai dengan yang penulis teliti saat ini,

untuk pemenuhan hak-haknya belum terpenuhi secara maksimal

dikarenakan dari faktor kurangnya dana.

2. Hambatanyang terdapat didalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan


Perempuan(LPP) Kelas II B Jambi, diantaranya :Kurangnya sarana

prasarana dari bidang kesehatan, Tidak tersedianya Dokter pribadi dari

62

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan(LPP) Kelas II B Jambi, Tidak

adanya makanan tambahan, Tidak tersedianya kamar khusus untuk anak

dari Narapidana, Tidak tersedianya makanan untuk anak Narapidana.

Terjadinya hambatan tersebut dikarenakan kurangnya dana yang diperoleh

pihak Lapas Perempuan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana, terutama

Narapidana dalam keadaan hamil serta kurangnya fasilitas yang harus

dilengkapi oleh pihak Lapas Perempuan.

3. Upaya untuk mengatasi adanya hambatan dalam Pembinaan terhadap

Narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)

Kelas II B Jambi, yaitu :Melakukan kerjasama dengan berbagai Rumah

Sakit, Mendatangkan Dokter dari berbagai Rumah Sakit, Memberikan

makanan yang cukup gizi, Menyediakan koperasi dan Menyediakan

tempat yang masih gabung dengan Narapidana. Upaya tersebut yang

mempengaruhi proses pembinaan terhadap Narapidana wanita hamil

sehingga tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun tidak sesuai dengan

apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah pada mestinya.

B. Saran

1. Pihak Lapas Perempuan seharusnya lebih memperhatikan mengenai

fasilitas yang dibutuhan terhadap Narapidana wanita yang hamil terutama

dalam fasilitas kesehatan, karena itu yang sangat dibutuhkan bagi seorang

Narapidana wanita hamil. Dan memberikan fasilitas tempat yang nyaman

dan bersih untuk kesehatan Narapidana, serta menyediakan tempat khusus

63

untuk Ibu hamil ketika mengalami permasalahan kehamilan dan untuk

anak dari Narapidana yang telah melahirkan.

2. Lapas Perempuan seharusnya lebih mengarah untuk memberikan

sosialisasi kepada Narapidana untuk selalu beribadah secara individu,

karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi wanita yang dalam keadaan

mengandung.

64

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Cetakan ke 3,

Bandung : Refika Aditama, 2009

Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud

Pelaksanaan Comunity Based Corbections di Dalam Sistem Peradilan

Pidana Indonesia,Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015

I Dewa Geda Atmaja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-teori Hukum, Malang :

Setara Press, 2018

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,

Cetakan ke 1, Bandung : Alfabeta, 2017

Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Cet ke-3 Jakarta : Sinar

Grafika, 2006

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke 25, Bandung : PT.

Remaja Rosdakarya, 2008

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi : edisi revisi Jambi : Syari’ah Press,

2014

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: Rajawali, 1986

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 22,

Bandung : Alfabeta, 2017

B. Skripsi

Anita Ayu Widyastuti,Implementasi Hak dan Kewajiban Bagi Warga Binaan

Wanita Hamil atau Menyusui dalam Menjalani Masa Hukuman di Lapas

Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018

65

Fita Lisani, Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan

Anak dan Wanita di Muara Bulian Menurut Hukum Pidana Islam,

Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negri Sultan Thaha

Saifuddin Jambi, 2015

Lily Lastriana Dewi, Pembinaan Narapidana Wanita yang Mempunyai Anak

Balita atau dalam Keadaan Mengandung di Lembaga

Pemasyarakatan,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, fakultas hukum,

2014

Tirsa D.G Ticoalu, Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di

Lembaga Pemasyarakatan,Mahasiawa Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi, 2013

C. Jurnal

Puti Halimah, dkk.,“Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga

Pemasyarakatan Dalam PrespektifPekerjaan Sosial,” Jurnal Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Vol. 2 Nomor 3, (2015)

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 Tentang Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dn Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

E. Lain-lain

https://www.negarahukum.com, Lembaga Pemasyarakatan, Terakhir dilihat pada

hari kamis, 30 Januari 2020, pukul 21: 43 WIB

66

Dr-Suprayanto.blogspot.com, Definisi Ibu Hamil, Terakhir dilihat Pada Hari

Rabu, 29 Januari 2020, Pukul 14.20 WIB

https://www.researchgat.net, Efektifitas Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan

Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan : Study Kasus

Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur, diakses pada hari selasa, 21

April 2020, Pukul 22:00 WIB

Wawancara bersama Bapak Muryono selaku bidang Registrasi dan Bimkemas

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi,30 November

2020

Wawancara bersam Bapak Ady Setiono, A.Md.kep, selaku bidang kesehatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi,30 November

2020

Wawancara bersama Ibu Kusniati, S.HI selaku bidang Tata Usaha Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi,30 November 2020

Wawancara bersama Narapidana yang telah melahirkan, dengan kasus Tipikor,

Ibu Novaria, 30 November 2020

Wawancara dengan Ibu Yosi selaku bidang Binadik dan Giatja Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 28 Desember 2020

Wawancara dengan Ibu Ulfa selaku bidang Binadik dan Giatja Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, 13 Maret 2021

67

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembinaan yang diberikan oleh petugas LPP Kelas II B

Jambi terhadap Narapidana wanita yang hamil ?

2. Apakah Narapidana wanita hamil mendapat perlakuan khusus dari pihak

LPP Kelas II B Jambi ?

3. Bagaimana peran kesehatan di LPP Kelas II B Jambi dalam mengurus

Narapidana wanita yang hamil,?

4. Berapa jumlah Narapidana wanita yang hamil di LPP Kelas II B Jambi,

setelah berdiri sendiri dari LAPAS menjadi LPP, ?

5. Apakah LPP menyediakan tempat kunjungan khusus bagi suami dari

Narapidana,?

6. Apakah mereka hamil pada saat sudah menjadi Narapidana atau masih

berstatus sebagai masyarakat biasa,?

7. Bagaimana pihak LPP Kelas II B Jambi dalam mengurus proses persalinan

Narapidana ?

8. Apakah anak yang telah lahir dan dibawa ke LPP telah diberikan tempat

khusus oleh petugas LPP Kelas II B Jambi ?

9. Apakah terdapat faktor penghambat dari proses pembinaan Narapidana

wanita hamil LPP Kelas II B Jambi ?

10. Apa upaya LPP Kelas II B Jambi dalam mengatasi adanya hambatan dari

pembinaan Narapidana wanita hamil ?

68

Lampiran

(Foto Bersama Ketua Bidang Registrasi dan Bimkemas)

(Foto Bersama Kasubbag Tata Usaha)

( Foto Bersama Narapidana )

69


(Foto Bersama Kasubbag Tata Usaha)


70

CURRICULUM VITAE

A. Biodata diri

Nama : Fitri Alfiani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tpt. Tgl Lahir : Parit Lapis, 17 Januari 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl. Parit Lapis, Desa Sungai Mahang, Kecamatan Reteh,

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Nama Ayah : Ngatni

Nama Ibu : Nani Ihwati

Alamat Email : [email protected]

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar Negri 001 Sungai Terab : 2006-2011

Madrasah Tsanawiyah Darul Dakwah wal Irsyad Sungai Mahang : 2011-2014

Madrasah Aliyah Swasta As’Ad Olak Kemang Kota Jambi : 2014-2017

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 2017-2021

pembinaan terhadap narapidana wanita hamil di …

Documents