pembeli beiutlkad balk dalam konteks jual bell

Click here to load reader

Post on 18-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMBELI BEIUTlKAD BAlK DALAM KONTEKS JUAL BELl MENURUT KETENTUAN HUKUM INDONESIA
Arie S.Hutagalung'
Suparjo Sujadi'
Abstrak
77,e authors present this article to launching elaborations in the point of view tOlVards good jaith aspects of buyer sides. To more clear also desribed in example case regarding executions by creditor (bank) for stocks pledged as loan security. Creditor in this context is credibled to execute the security asset '.1' IInder security law as pledgee when the debtor (pledgor) has delayed to disburse his debts. The buyer of pledged stock from the pledgee is legitimated become the new possessors of stocks at post-paid to the pledgee. Shortly. transaction had been closed in clear. transparent and fair between both parties. Based on the legal "good fOilh" principles the conveyance through the stocks possessions is execuled and legally affecled It means Ihal no legal action could be effeclive toward Ihis circumstances during both parties had no damages. or unlawfidl unfair reasons 10 ensuing courls suil actions ajierward
Kala kunci: ilikad baik. hubungan hukum.jual be Ii. hukum indonesia
I. Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari merupakan kenyataan terjadinya perbllatan-perbllatan hllkum di dalam interaks i sosial diantara anggota masyarakat. Salah satll perbuatan hllkllll1 yang lazill1 adalah j ual beli di berbaga i tempat yang biasa untuk ll1elakukan perdagangan, seperti pasar, pusat perbe lanjaan/ll1al, dan tell1pat-tell1pal lainnya. Benda yang diperjual
I Pt:l1ulis adalah Guru besar mengajar pada kclompok mata kuliah Hukum Agraria Program sarjana regular dan ekstetlsi, serta mata kuliah Transaksi Be~iaillinan pada Program Pascas<lIjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta
2 Pcnulis adalah Lcktor yang mengajar pada kelompok mala kuliah [-Iukum Agraria Program sm:iana regular dan ekslcnsi. serta mala Pembimbi ng Pcnulisan Thesis pacta Program Magister Kenotariatan Fakliltas Hukum Universitas Indone.sia. Jakarta
28 Jurnai Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Marel 20/}~
belikan pun beraneka ragam, mulai dari makanan,minuman, pakaian, sepeda, mobil, tanah, rumah, barang elektronk, saham, dan lain-lain. Seeara hukum pembagian jenis obyeknya menurut hukum kebendaan seeara universal jual beli meliputi benda tidak bergerak (immovable goods) dan benda bergerak (movable goods); atau benda berwujud (tangible) dan benda tidak berwujud (intangible).
Selain itll, jual beli j uga dapat terjadi akibat dari hasil eksekusi penjualan suatu jaminan, seperti misalnya jual beli tanah berikut bangllnan atas dasar eksekusi Hak Tanggungan, jual beli mobil atas dasar eksekusi fidusia dan eksekusi saham atas dasar perjanjian gadai saham, dan lain-lain. Dalam jual beli tersebut, pasti melibatkan 2 (dual pihak, yaitu penjual dan pembeli. Berdasarkan hal-hal tersebut,jual beli dapat terjadi dengan baik dan tidak bermasalah apabila masing-masing pihak mempunyai itikad baik (good faith) untuk bekerjasama, yang seeara riil maupun seeara formil dapat dilihat pada saat penjual akan menyerahkan sesuatu kepada pembeli, dan pembeli akan menyerahkan uang atas pemberian dari penjual tersebut sesuai dengan harga yang disepakati oleh masing-masing pihak. Adanya kerjasama tersebut, sesungguhnya telah terjadi hubungan hukum adanya kesepakatan dan adanya penyerahan benda yang dijadikan obyek jual beli , meski tanpa disadari oleh penjual dan pembeli.
Hubungan hukum yang berkaitan dengan jual beli tersebut telah diatur oleh undang-undang, yang mana dasar hukum dan penjelasannya akan dijelaskan oleh penulis dalam bagian pembahasan dalam tulisan ini. Meskipun jual beli tersebut telah di atur undang-undang namun belum tentu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan seeara am an tanpa dampak atau sengketa. Telah banyak fakta yang menunjukkan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum dalam jual beli, yang mengakibatkan sengketa antara penjual dan pembeli melakukan gugatan-gugatan di pengadilan Indonesia yang mempermasalahkan kasus jual beli tersebut.
II. Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam penjelasan mengenai jual beli di muka, dapatlah disampaikan bahwa dalam perspektif hukum jual beli merupakan hubungan hukum yang lazim dan penting bagi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat luas. Adanya berbagai permasalahan di dalam praktek jual beli yang terjad i kiranya patut dijelaskan sesuai kerangka hukum yang berlaku. Penulis dalam tulisan ini memandang penting untuk menjelaskan mengenai jual bel i tersebut khususnya mengenai apa arti dari "pembeli beritikad baik" tersebut dalam jual beli, dan mengenai arti dan unsur-unsur "itikad baik" tersebut pada pembeli.
Pembeli Beritikad Baik, Hutagalung dan Sujadi 29
Penjelasan mengenai kedua hal tersebut sangatlah penting, mengingat pembeli sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum jual beli acapkali dirugikan, bahkan dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum apab ila hal tersebllt ditudllhkan pad a orang/pembeli yang memang benar­ benar mempllnyai itikad baik dalam jual beli tersebut, maka tuduhan tersebut sangatlah merugikan dan menyakitkan bagi pihak yang berkedudukan sebaga i pembeli yang beritikad baik tersebut. Untuk itu dalam artikel ini penulis melihat perlu adanya penjelasan mengenai periindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik dalam uraian-urai an berikut ini.
Sehubungan dengan permasalahan yang menjadi fokus artikel ini, penu lis akan menjelaskan arti "pembeli beritikad baik" tersebut dalam bagian pembahasan penulisan dari segi hukum di bawah ini dengan merujuk ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang beriaku di Indonesia' .
Pandangan Matthias E. STORME tersebut adalah untuk memberikan komcntar alas tulisan Marietta Auer di dalam "European Review of Private law ", yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai ciri/karakteristik dari itikad baik (goodfaith) dalam hukum perjanjian dapat dilihat dalam tiga dimensi , ya ilu :
"jirst, a substantive dimension of justification of good faith duties in terms of, for instance, contractual ethics; second, a formal dimension concerned with its structure as a vague
J Sebag<li pembanding untuk memperkaya pemikiran maka disini dapat disampaikan pendapat yang menjelaskan itikad baik agar memberikan wawasan dan persepsi yang tepat mengenai permasalahan ini dan sa lah satunya adalah pendapat Matthias E. STORME dalam "Good flrilh and contents 0/ contracts in European private law" mengatakan:
"Different views have been developed as 10 how we should understand good faith, given the difJerent controversies in which it is llsed as an argument, and the lack of congruency between them. Atfirst sight, it seems tempting 10
separate these three dimensions and even give them different names in order to promote clarity in doctrine and debate. One could thus eliminate good faith from the first (substantive) dimension and replace it by a dury to co­ operate, eliminate it from the second (formal) dimension and replace it by a notion of reasonableness or reasonable expectations, andflnally eliminate it from the third (institutional) dimension and replace it by a mechanism of equity granting large powers to the judges. A number a/theories have been developed where the function of good faith has been restricted to one of these dimensions (or to the 2 last ones) ".
30 Jurnai Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Maret 2005
standard; and finally, an institutional competence dimension raising the question of judicial freedom and constrain! in adjudication based on open standards such as good failh ". The discussion thus consists, according to thai essay. of "controversies between an individualist ethics of freedom of contract and the opposing altruist value of interpersonal responsibility, between the danger of judicial arbitrariness and the demand for equitable flexibility. and, finally, between Ihe legitimacy of judicial law making and the insistence on judicial restraint" . .J
III, Pemhahasan
A, Jnal Beli dalam Lingkup Hukum Perjanjian (Kaitannya dengan Perikatan)
Sebelum penulis menjelaskan pengertian .iual beli , akan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai arti perikatan. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan pelaksanaan jual beli kemudian, karen a jual beli secara umum merupakan salah satu perjanjian yang melahirkan suatu perikatan, untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatll, atau untuk tidak berbuat sesllatu'.
Hukum perikatan di Indones ia diatur dalam bllku ke tiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat timbulfdilahirkan baik karena persetujuan, atau karena undang­ undang.
Perjanjian yang lahir dari adanya perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "suatu perjanjian ada lah suatu perbuatan dengan mana satu orang atauleb ih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebib". Bagi para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai
4 Ibid., hal. I.
5 Sebagai catatan, secara khusus dalam jual beli tanah dengan hukum tanah nasional yang diatur di dalam UUPA menerapkan hukum adat secara tegas menerapkan prinsip bahwa jual beli adalah pemindahan hak yang te~iadi secara terang dan tunai dan bukan merupakan perjanjian sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata
Pembeli Berilikad Baik, HZlIaga/Zlng dan SZljadi 3/
undang-undang, sebaga imana ditentukan kemudian di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut lengkapnya menyebutkan:
"(i)Semua perjanjian yang dibualsecara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membualnya; (iijSuaiu perjanjian tidak dapal ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyalakan cukup untuk itu; dan (iiijSuatu perjanjian harus dilaksanakan dengan ilikad baik. "
Memperhatikan ketentuan Pasa l tersebut, maka apa yang disepakati oleh para pihak hams ditaati dan dija lankan oleh para pihak itu sendir i, atau berlakulah apa yang disebut dengan pacta sunl servanda'. Suatu perjanj ian adalah suatu hubungan dimana seorang beljanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan ses uatu ha l'. Maka dalam konstruksi yur idis demikian itulah kemudian, lahir apa yang disebut sebagai perikatan yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian yang di sepakati tersebut
B. Jual Beli dan Peralihan Hak Milik
Berdasarkan perkembangan hukum kebendaan yang terjadi di Indonesia ma ka dapat d ibedakan menge nai jual beli dan pengalihan hak. Adapun berkaitan dengan pengelompokkan kebend aan yang dikenal yaitu benda tetap (immovable goods) dan benda bergerak (movable goods) memiliki lingkup pengaturan yang berbeda dalam
6 Kartini Mulyadi, "Kcdudukan Berkuasa dan Hak Mil ik Oalam Sudut Pandang KUH Perdata" , (Penerbit: Prenada Media:Jakarta, 2004). hal. 18.
Pacta Sunl Servanda merupakan prinsip hukum intemasional yang pada intinya menegaskan bahwa suatu perjanjian harus dihonnati oleh ditaati o leh negara yang menyetujui perjanjian tersebut. prinsip ini pun mempunyai batasan bahwa ada prinsip-prinsip intcmasional tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan adanya perjanjian an tar negara, seperti pembunuhan, perbudakan, dan larangan agresi terhadap suatu negara. Bila dilihat lebih lanjut, perjanjian diantara pihak-pihak menu rut Pasal 1320 KUH Perdata juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kctcrtiban umum dan kesusilaan.
1 Subekti, " Hukum Perjanjian", (Penerbit: PT Interrnasa: Jakarta. 199 1). eel. 13. hal. I.
32 Jurnal Hukul1l dan Pembangunan, Tahun Ke-J5 No, I, Janllari- Morel 2005 '.
hal terjadinya peralihan hak dan mengenai sifat jual beli itu sendiri. Penjelasannya dapat dikhususkan terhadap obyek benda yang berupa tanah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Penituran Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960. Untuk memberikan pejelasan dari obyek kebendaan tersebut maka berikut ini akan dijelaskan masing-masing sifat jual beli dan peralihan hak milik menurut hukum yang berlaku.
1. Jual Beli dan Peralihan Hak Milik yang obyeknya berupa Tanah Hak (Benda Telapj
Jual beli tanah menurut Hukum Tanah Adat Glial lepas) adalah bersifat "Iunai" , artinya pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pemilik terjadi serentak dan secara bersamaan dengan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual. Selain bersifat "tunai", juga hanls "lerang" yang artinya hanls dilakukan dihadapan Kepala Adat atau Kepala Desa.
Sebagai bukti telah terjadi jual beli dan selesai pemindahan hak tersebut, dibuatlah "Sural Jual Beli Tanah" yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pel11beli dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang fungsinya adalah untuk:
aj Menjamin kebenaran tentang : stalus lanahnya, pemegang haknya, keabsahan bahwa lelah dilaksanakan dengan hukum yang berlaku ("Ie rang "J.
bj Mewakili warga desa (unsur publisilasj,
Berbeda dengan pengertian jual beli tanah l11enurut Hukum Barat, jual beli lanah menurul Hukum Tanah Positif kila sekarang adalah pemindahan hak alas tanah untuk selama­ lamanya, yang dalam Hukum Adal dinamakan ')ual lepas" dan bersifat "tunai". Artinya, begitu terjadi jual beli, begitu pula pada saat bersamaan terjadilah pemindahan hak atas lanah dan pembayaran harga, sehingga sejak saat itu pullis hubungan antara pemilik yang lama dengan tanahnya unluk selallla-lamanya.
Peillindahan hak ini berarti pemindahan penguasaan secara yuridis dan secara fisik sekaligus. Namun deillikian, ada kalanya pemindahan hak tersebut barus secara yuridis saja karen a secara fisik tanah Illasih ada dibawah penguasaan
Pembe~i Beritikad Baik, Hlitaga/ling dan Sujadi 33
orang lain (hubllngan sewa yang beillm berakhir jangka waktllnya), sehingga penyerahan secara fi si k akan menyuslli kemudian.
Pembayaran harga oleh pihak pembeli kepada pcnjual (yang dikatakan "tunai") , ada 2 kemllngkinan :
a) Dibayar seluruhnya pada saal /erjadijual beli; alau b) Bani dibayar sebagian (beltlln lunas sel171/a).
Pembayaran sebagian tersebut biasanya karena tanah yang bersangkutan seca ra fisik masih d ikuasai oleh pihak ketiga dan belum diserahkan kepada pihak pembeli. Walaupun demikian, jual beli dinyatakan telah selesai dan sah apab ila sud ah memenuhi: penyerahan secal'a yuridis; dan telah dibayar sebagian.
Ha l ilu be ralti bahwa penyerahan fisik tanah dan pembayaran s isa harga dapal disuSld kemudian. Jadi , kalau harga yang tersisa ternyata kelak tidak dilunasi oleh pihak pembeli, maka masa lah ini adalah masal ah ulang pilllang, dan termasuk dalam Hukum Perutangan. Atas dasar konsep tcrsebut maka pembatalan jual beli tidak dapat dituntut, karena jual beli dinyatakan telah sclesa i dan tclah te rjadi pemindahan hak atas tanah.
Menurut hukum positif kita sekarang, jual beli harus d i lakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPA T) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai lIntuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (Pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961, yang telah diganti dengan PI' Nmor 24 tahun 1997). Ini berarti bahwa jual beli dihadapan PPAT dan pendaftaran di Kantor Pertanahan merupakan suatu sistem yang sudah menjadi ketelltuan yang hanls ditaati.
Untuk membuat Akta Jual Beli tersebut, terlebih dahulu penjual hanls menyerahkan surat-surat tanahnya kepada PPAT un tuk diteliti dan dicek kebenarannya yang berkenaan dengan masalah status tanah, subyek hak, luas, letak, batas-batas, dan sebagainya.
Bagaimana jika diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah atau tanaman keras? Hal ini tergantung pada ma ksudnya. Kalau obyek yang dimaksud untuk dijual adalah tanah berikut bangunan rumah/tanaman keras yang berada di
34 Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Maret ]005
atasnya, maka dalam Akta Jual Beli dengan tegas harus disebutkan semua seeara terperinei. Begitu juga sebaliknya, kalau yang menjadi obyek penjualan itu ha'!ya tanah , maka dalam Akta Jual Beli yang dibuat PPAT itu harus dijelaskan, bahwa jual beli tersebut tidak termasuk bangunan rumah dan tanaman-tanaman keras yang melekat diatasnya. Ini sesuai dengan asas pemisahan horizontal yang bersumber pada Hukum Ada!.
Selain itu apabila ada sisa harga yang belum dibayar atau penyerahan fisik tanah belum dilakukan, juga harus disebutkan seeara tegas dalam Akta Jual Beli terse but.
Penjual atau wakilnya dan pembeli atau wakilnya harus hadir di depan PPAT untuk menandatangani Akta Jual Beli dengall disaksikall oleh sekurallg-kurangllya 2 (dua) orang saksi yang mem~nuhisyarat untuk bertindak sebagai saksi. > dalam . perbuatan hukuni.' itu(Pasal · 38 .pp 2411997) . . Bailf'\~;:: pelljual (kuasanya), Pembeli (kuasanya) maupun saksi-saksi U~( danfPA T, semuanya haitis menalldatangalli Akta terseb\jt;}~'[:
.",,-
pendaftaran. PPAT bersifat tertutup, karena memang ia harus
menyimpan rahasia, maka pada tahap pembuatan Akta J ual Beli tersebut, orang yang tahu tentang adanya jual beli tersebut bersifat terbatas pad a para pihak dan PPAT saja. Lain halnya jika sudah didaftarkan pada Kantor Pertanahan, maka dari pendaftaran itu selain memperkuat pembuktian karena perbuatan hukum itu dieatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Hak Tanah, juga memperiuas pembuktian karena setiap orang atau siapa saja yang berkepentingan dan memerlukan keterangan tentang tanah tersebut dapat mengeeeknya pad a Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah dimana data-data tentang tanah tersebut disimpan dan sewaktu-waktu terbuka ·untuk umum.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tidaklah benar bilamana ada yang mengatakan pendaftaran tanah itu "balik nama", sebab Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT sudah terjadi jual beli dalam arti levering yuridis. Pendaftaran jual beli pada Kantor Pertanahan bukan untuk sahnya jual beli tetapi berfungsi untuk meperkuat pembuktian dan memperluas pembuktian.
Pelllbeli 8eritikad 8aik, Hutaga/ung dall Sujadi 35
Tata cara jual beli tanah menurut hukum positif sebenarnya adalah sama dengan tata cara jual beli tanah yang berlaku menurut I-Iukum Adat yang dikenal dengan istilah ;~ual lepas" serta memrnatuhi asas "terang dan tunai".
Jadi sebagaimana yang disebutkan pada butir (a) dan (b) sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan 22 dari PP 10/1961 yang kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 PP nomoI" 24 tahun 1997 bahwa jual beli tanah selain harus dilakukan dihadapan PPAT dan dibuatkan Akta Jual Beli,juga harus diikuti dengan pendaftaran jual belinya pad a Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah. Mengingat bahwa terhitung mulai tanggal 24 September 1961, tata cara jual beli tanah menUl'ut norma-norma I-Iukum Tanah Adat tidak berlaku lagi adapun yang masih berlaku adalah prinsip-prinsip atau asas-asas juai beli tanah menurut hukum adal terulama bcrkcnaan dengan peralihan hak.
Mengingat sifat juai beli tanah yang merupakan saal teljadinya peralihan hak milik, maka akan penting dibahas mengenai keabsahan jual beli tanah sebagimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. I 23!K/SIPII 970' bahwa:
"Pasal 19 Peratllran Pemerintah No. 10 Tahlln 1961 ber/akll khuslIs bagi pemindahan hak pada kadaster. sedangkan hakim meni/ai sah atoll ridoknya Slla/II perblloran hllkllm marerii/ yang merupakan .illal beli (marerie/e hande/ing van verkoop) tidok hanya terikar pada Pasell 1<) tersebUl "
Berdasarkan yursiprudensi tersebut maka sahnya jual beli dilentukan oleh syarat materil dari perbuatan jual beli yang bersangkutan, dan b u k a n syarat formil yang diatur Pasal
8 Yurisprudensi dalam PuLuSi1n MA terscbut adalah dalam suatu kaslIs hibah tannh di Bali pada ('ahun 1964 yang dililkukan di depall Bandl!sa (yaitu Wakil Kepaln Dcsa). bl.!rupa pe:negas31l dan pcnjclasan teillang hubungannya dalam rangka pclaksanaan jual bcli lallah menurut HukuITI Tanah Positifkita.
36 Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-35 No. I, Januari- Marel 200'5
19 PP Nomor 10 "tahun 1961 (sekarang PP Nomor 24 tahun 1997).
Adapun yang merupakan syarat materil sahnya jual beli tanah ialah: (I) penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan; (2) pembeli adalah sebagai pihak yang berhak membeli tanah yang bersangkutan; (3). tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan menurut hukum; dan (4) tanah hak yang bersangkutan tidak dalam sengketa.
2. Jual Beli dan Peralihan Hak Milik yang obyeknya selain tanah (Benda Bergerak)
Jual beli dalam lingkup ini menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dipeljanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebut dalam salah pas a dalalll undang-undang, nallllln slIdah selllestinya bahwa "harga" ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar menukar atau barter' .
Jual beli terjadi pada saat kedua belah pihak sepakat mengenai kebendaan dan harga, walaupun belum adanya pembayaran dan penyerahan barang. Hal ini diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menetapkan bahwa:
"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak. sekelika selelah orang-orang ini
Pe~janjian itu sendiri merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Sumber lainnya adalah undang-undang sebagaimana jelas telah disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Pcrdata. Sumber perikatan yang berasal dari undang-undang dapat dibcdakan antara undang-undang saja danundang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Yang terakhir ini dibedakall lagi menjadi perbllatan halal dan perbuatan melawan hukum.
9 Subekli. Op. Cit., hal. 79.
Pembeli Beritikad Baik, Hlitagailing dan Slijadi
mencapai sepakat tentang kebendaan terse but dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, mal/pun harganya belum dibayarkan ",
37
Hal ini berarti bahwa jual beli adalah perjanjian yang bertimbal balik yang mengakibatkan berdirinya dari sekllrangnya dlla perikatan yang bersifat timbal balik, yaitu yang melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan barang pada satu pihak, dan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, lO
Pad a prinsipnya, jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana kescpakatan terse but harus teljadi aleh dan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli ; dan harus Illemenllhi unsur- unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (I) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan , (3) suatu hal…