pembangunan dan lingkungan (2)

8/3/2019 Pembangunan Dan Lingkungan (2)

1/90

PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pembangunan yang dilakukan selama ini

dibanyak negara-negara di dunia telah

menghasilkan 2 dampak penting yaitu Dampak

Positif dan Dampak Negatif.

1. Dampak Positif berupa kemajuan di berbagai

bidang seperti kemajuan di bidang teknologi,

produksi,manjemen, dan informasi , yang

kesemuanya telah meningkatkan kualitas hidup

manusia.


2/90

3. Dampak Negatif berupa pecemaran dan

kerusakan lingkungan, baik darat, air,

maupun udara yang menimbulkan berbagai

petaka lingkungan, seperti hujan asam,

pemanasan global, penyakit kanker, paru-

paru, kulit dsbnya.


3/90

JENIS KEGIATAN PEMBAGUNAN

YANG MENIMBULKANPENCEMARAN ADALAH

Kegiatan industri yang membentuk limbah,

seperti industri kimia menghasilkan zat-zatbuagan bahan berbahaya dan beracun (B-3)

Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya

perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran

udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan.


4/90

Kegiatan Transportasi, berupa kepulan asap yang

mengakibatkan naiknya suhu udara di kota,

kebisingan kendaraan bermotor, dan tumpahan BBM

dari kapal tangker.

Kegiatan pertanian, akibat dari residu pemakaian zat-

zat kimiah (Herbisida, insektisida, pestisida, fungisida,

pupuk anorganik).


5/90

UPAYA PENCEGAHAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

Diadakan Konferensi PBB tentang Lingkungan

Hidup Manusia tanggal 5-16 Juni 1972. Hasilnyaantara lain:

1. Deklarasi Tentang Lingkugan Hidup Manusia,

terdiri dari Preamble dan 26 asas yang lazim

disebut dengan Stockholm Declaration.


6/90

2. Rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia

(Action Plan) terdiri dari 109 rekomendasi

termasuk 18 rekomendasi tentang

perencanaan pengelolaan Pemukiman

Manusia.


7/90

3. Rekomendasi tentangKelembagaan dan Keuangan yang

menunjang Pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di

atas, yang terdiri dari:

a. Dewan Pengurus (Governing Council) Program

Lingkungan Hidup (United Nation Environment

Programme = UNEP).

b. Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang direktur

eksekutif.

c. Dana Lingkungan Hidup.

d. Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.


8/90

Deklarasi Rio de Janeiro, tanggal 3- 14 Juni 1992

menghasilkan ataralain:

1. 27 Prinsip fundamental tentang lingkugan dan

pembangunan.

2. Prinsip-prinsip kehutanan yang merupakan konsensus

Internasional terdiri dari 16 Pasal yang mencakup

aspek pengelolaan, aspek konservasi, aspek

pemanfaatan dan pengembangan. Prinsip ini tidak

mengikat secara hukum dan berlaku bagi semua jenis

dan tipe hutan.


9/90

STRATEGI YANG DIGUNAKAN OLEH WCED

UNTUK MENDEKATI MASALAH

LININGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN.

1. Keterkaitan (interdependency),

permasalahan lingkungan dan

pembagunantidak lagi mengenal batas-

batas wilayah negara, karena permasalahan

tersebut saling keterkaitan, oleh karena itu

penyelesaiannya perlu dilakukan denganpendekatan lintas sektoral dan antar

negara.


10/90

2. Berkelanjutan (sustainability), berbagai pengenbanganberbagai sertor seperti pertanian, kehutanan, industri

energi, perikanan, inveatasi, perdagangan, bantuanekonomi memerlukan bantuan sumber daya alam yang

harus dilestarikan kemampunnya untuk menunjang

proses pembangunan secara berkelanjutan. Untuk itu

perlu dikembangkan kebijakan pembangunan yangberwawasan lingkungan


11/90

3.Pemerataan (Eguaity), Desakan kemiskinan

dapat mengakibatkan eksploitasi sumberdaya

alam secara berlebihan sehingga perlu

diikhtiarkan kesempatan secara merata untuk

memperoleh sumber daya alam bagi

pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanah,

air dll.


12/90

4. Security dan Risiko Lingkungan, Perlombaan

persenjataan dapat memperbesar potensi

kerusakan lingkungan. Begitu pula cara-carapembangunan tanpa mempehitungkan dampak

negatif terhadap lingkungan dapat memperbesar

risiko lingkungan.

5. Penduduk dan Komunikasi, Penduduk dan

komunikasi lingkungan perlu ditingkatkan

diberbagai tingkatan lapisan masyarakat.


13/90

6. Kerjasama Internasional, pola kerjasama

Internasional dipengaruhi oleh pendekatan

pengembangan sektoral, sedangkan

pertimbangan lingkungan kurang

diperhitungkan. Karena itu perlu

dikembangkan kerjasama yang lebih mampumenanggapi pembangunan berwawasan

lingkungan.


14/90

HUKUM LINGKUNGAN

PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN

Menurut Moenadjat,Hukum Lingkungan dibedakan dalamhukum lingkungan Klasik dan Modern.

Hukum lingkungan Klasik adalah hukum yang menetapkanketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekaliuntuk menjamin pengunaan dan eksploitasi sumber-sumberdaya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaianmanusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalamjangka waktu yang sesingkat-singkatnya.


15/90

ORIENTASI HUKUM LINGKUNGAN

KELASIK Menjamin adanya kepastian dalam

penggunaan dan eskploitasi sumber daya

lingkungan atau dapat juga dikatakan

orientasinya adalah kapitalis.

Bergerak pada bidang bidang (sektor) tertentu

atau bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar

berubah.


16/90

Hukum Lingkungan Modern adalah

menetapkan aturan dan norma-norma guna

mengatur perbuatan masusia, dengan

tujuan untuk melindungi lingkungan dari

kerusakan dan kemerosotan mutunya demiuntuk menjamin kelestarian fungsinya agar

dapat secara langsung terus-menerus

dugunakan oleh generasi sekarang maupun

yang akan datang.


17/90

ORIENTASI HUKUM LINGKUNGAN

MO

DERN Memberikan perlindungan terhadap

lingkungan, dengan demikian hukum

lingkungan modern bersifat utuh dan

menyeluruh atau komprehensif, integral dan

luwes.


18/90

Drupsteen Hukum lingkungan adalah hukum yang

berhubungan dengan lingkungan alam(natuurlijk

milieu) dalam arti seluas-luasnya.

Ruang lingkupnya ditentukan oleh ruang lingkuppengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum

lingkungan merupakan instrumentarium yuridis

bagi pengelolaan lingkungan.

Oleh karena pengelolaan lingkungan lebih

dominan dilakukan oleh pemerintah, maka hukum

lingkungan merupakan hukum publik.


19/90

UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP Dasar pertimbangan:

1. Bahwa kualitas LH yang semakin menurun

telah mengancam kelangsungan hidupmanusia dan mahluk hidup lainnya sehingga

perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan

LH yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh

semua pemangku kepentingan.


20/90

2. Bahwa pemanasan global yang semakin

meningkat mengakibatkan perubahan

iklim sehingga memperparah penurunan

kualitas lingkungan hidup karena itu perludilakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.


21/90

KETENTUAN UMUM (PASAL 1).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang

dengan segala benda, daya, keadaan dan

mahluk hidup, termasuk manusia dan

prilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta mahlukhidup lain.


22/90

Perlindungan dan pengelolaan LH adalahupaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah

terjadinya pencemaran dan/atau

lerusakan lingkungan hidup yang meliputi

perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan,pengawasan dan penegakan hukum


23/90

Pembangunan berkelanjutan adalah

upaya sadar dan terencana yang

memadukan aspek lingkungan hidup,

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi

pembangunan untuk menjamin keutuhanlingkungan hidup dan keselamatan,

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasimasa depan.


24/90

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH) adalahperencanaan

tertulis yang memuat potensi, masalah

lingkungan hidup, upayaperlindungan dan

pengelolaannya dalam waktu tertentu.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan

hidup yang merupakan kesatuan yang utuh

menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam

membentuk keseimbangan, stabilitasdanproduktifitas lingkungan hidup.


25/90

Pelestariang funhsi lingkungan hidup

adalah rangkaian upaya untuk

memelihara kelangsungan daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya Dukung LH adalah kemampuanlingkungan hidup untuk mendukung

perikehidupan manusia dan mahluk

hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.


26/90

Daya tampung lingkungan hidup adalah

kemampuan lingkungan hidup untuk menyerapzat, energi, dan atau komponen lain yang

masuk atau dimasukan kedalamnya.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh

dan partisipatif, untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah

memjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan atau

kebijakan,rendana dan atau program.


27/90

AMDAL adalah kajian mengenai dampak

pentingsuatu usaha dan/atau kegiatan yangdirencanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan dan atau kegiatan.

UKL-UPL pengelolaan dan pemantauan

terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak

berdampak penting terhadap lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan

dan atau usaha.


28/90

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran

batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi,

atau komponen yang ada atau harus ada dan

atau unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya dalam suatu sumberdaya

tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk

atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi

dan/atau komponen lain kedalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehinggamelampaui baku mutu lingkungan hidup yang

telah ditentukan.


29/90

Kreteria baku mutu kerusakan lingkungan

adalah ukuran batas perubahan sifat fisik,

kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang

dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk

dapat tetap melestarikan fungsinya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakanorang yang menimbulkan perubahan langsung

ataupun tudak langsung terhadap sifat fisik,

kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup

sehingga melampaui kreteria baku kerusakanlingkungan hidup.


30/90

Kerusakan lingkungan hidup adalahperubahan langsung atau tidak langsung

terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau

hayati lingkungan hidup yang melampaui

kreteria baku kerusakan lingkungan

hidup.

Sengketa lingkungan hidup adalah

perselisihan antar dua pihak atau lebihyang timbul dari kegiatan berpotensi

dan/atau telah berdampak pada

lingkungan hidup.


31/90

ASAS, TUJUAN DAN RUANG

LINGKUP PERLINDUNGAN DAN

PENGELO

LAAN LH ASAS Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

berasaskan:

1. Tanggungjawab Negara.

2. Kelestarian dan keberlanjutan.

3. Keserasian dan keseimbangan

4. Keterpaduan.

5. Manfaat,6. Kehati-hatian


32/90

7. Keadilan,

8. Ekoregion,

9. Keanakaragaman hayati

10. Pencemar membayar

11. Partisipatif,

12. Kearifan Lokal,13. Tata kelola pemerintahan yang baik dan

14. Otonomi daerah,


33/90

Yang dimaksud dengan tanggung jawab negara

adalah:

a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya

alam akan memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup

rakyat,baik generasi kini maupun yang akan

datang.

b. Negara menjamin hak warga negara atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat.

c. Negaramencegah dilakukannya kegiatanpemanfaatan sumber daya alam yang

menimbulkan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup.


34/90

Yang dimaksud dengan asas kelestariandan keberlanjutan adalah bahwa setiap

orang memikul kewajiban dan tanggung

jawab terhadap generasi mendatangdan

terhadap sesama dalam satu generasi

dengan melakukan upaya pelestarian

daya dukung ekosistem dan memperbaiki

kualitas lingkungan hidup.


35/90

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan

keseimbangan adalah bahwa pemanfaatanlingkungan hidup harus memperhatikan

berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,

sosial, budaya, dan perlindungan dan

pelestarian ekosistem.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan

adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dilakukan dengan

memadukan berbagai unsur atau

menyinergikan berbagai komponen terkait.


36/90

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan

atau pembangunan yang dilaksanakan

disesuaikan dengan potensi sumber daya alam

dan lingkungan hidup untuk peningkatan

kesejahteraan rakyat harkat manusia selaras

dengan lingkungannya.

Asas kehati-hatian adalah bahwa

ketidakpastian suatu usaha dan atau kegiatan

karena keterbatasan penguasaan iptek bukan

merupakan alasan untuk menundalanhkah-langkah minimalisasi atau menghindari

ancaman terhadap pencemaran atau

kerusakan lingkungan.


37/90

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah

bahwa perlindungan dan pengelolaan ligkungan

hidupharus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagisetiap warga negara baik

lintas daerah, lintas generasi dan lintas gender.

Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah

bahwa perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus memperhatikan

karakteristik sumberdaya alam , ekosistem,

kondisi geografis budaya masyarakatsetempat,dan kearifan lokal.


38/90

Yang dimaksud dengan asaskeanekaragaman hayati adalah bahwa

perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup harus memperhatikan upaya

terpadu untuk mempertahankankeberadaan dan keragaman, dan

keberlanjutan SDA nabati dan hewani

yang bersama dengan unsur non hayatidisekitarnya secara keseluruhan

membentuk ekosistem.


39/90

Yang dimaksud dengan asas pencemar

membayar adalah bahwa setiap penanggung

jawab usaha dan atau kegiatan yang

menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan lingkunhan hidup wajib

menanggung biaya pemulihan

lingkungan.lingkungan


40/90

Yang dimaksud dengan asas partisifatif adalahbahwa setiap anggota masyarakat didorong

untuk berkenan berperan aktif dalam proses

pengmbilan keputusan dan pelaksanaan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupbaik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan kearipan tradisional

adalah bahwa dalam melakukan perlindungan

lingkungan hidupharus memperhatikah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata

kehidupan masyarakat.


41/90

Yang dimaksud dengan asas tata kelola

pemerintahan yang baik adalah bahwaperlindungan dan pengelolaan LH dijiwai oleh

prinsif partisifasi, transparansi dan

akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Yang dimaksud dengan asas otonomi daerahadalah bahwa pemerintah dan pemerintah

daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan

dibidang perlindungan dan pengelolaan LH

dengan memperhatikan keshususan dankeragaman daerah dalam bingkai negara

Kesatuan RI


42/90

TUJUAN PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LH Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.

Menjamin kelangsungan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Menjaga keserasian LH.

Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan LH. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan.

Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas LH sebagai bagian dari HAM.

Mengendalikan SDA secara bijaksana.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan

Mengantisipasi isu lingkungan global.


43/90

RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LH

Perencanaan,

Pemanfaatan,

Pengendalian, Pemeliharaan,

Pengawasan dan,

Penegakan hukum.


44/90

PERENCANAAN (PSL 5)

Perencanaan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup

dilaksanakan melalui tahapan:

1. Invenraisasi lingkungan hidup,

2. Penetapan wilayah ekoregion,

3. Penyusunan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH)


45/90

Ad.1. Inventarisasi Lingkungan Hidup.

Inventarisasi lingkungan hidup dapat

dikasifikasikan kedalam 3 wilayah yaitu:

a. Inventarisasi Lingkungan hidup tingkat

nasional.

b. Inventarisasi Lingkungan hidup tingkat

pulau/kepulauan dan,

c. Inventarisasi Lingkungan hidup tingkatwilayah ekoregion,

d. (psl 6 (ayat (1).


46/90

Tujuan inventarisasi LH adalah untuk

memperoleh data dan informasi

sumberdaya alam yang meliputi:

1. Potensi dan ketersediaan SDA,

2. Jenis SDA yang dimanfaatkan;

3. Bentuk penguasaan SDA;

4. Pengetahuan Pengelolaan SDA;

5. Bentuk kerusakan SDA;

6. Konflik dan penyebab konflik yang timbil

akibat pengelolaan SDA.


47/90

Ad.2. Penetapan Wilayah Ekoregion.

Penetapanwil ayah ekoregion dilaksanaka

dengan mempertimbangkan kesamaan:

a. Karakteristik bentang alam,

b. Daerah aliran sungai,

c. Iklim,

d. Flora dan fauna,

e. Soaial budaya dan ekonomi,

f. Kelembagaan masyarakat,g. Hasil inventarisasi lingkungan hidup.


48/90

Ad.3. Penyusunan RPPLH,

RPPLH terdiri dari:

1. RPPLH Nasional.

2. RPPLH Provinsi,

3. RPPLH Kabupaten/kota

RPPLH Nasional disusun berdasarkan inventarisasi

Nasional.

RPPLH Provinsi disusun berdasarkan :

1. RPPLH Nasional.

2. Inventarisasi tingkat pulau atau kepulauan.

3. Inventarisasi tingkat ekoregion


49/90

RPPLH Provinsi disusun berdasarkan :

1. RPPLH Nasional.


3. Inventarisasi tingkat ekoregionRPPLH Kabupaten/kota disusun berdasarkan :

1. RPPLH Provinsi.


3. Inventarisasi tingkat ekoregion


50/90

PEMANFAATAN

Pemanfaatan sumber daya alam

dilakukan berdasarkan RPPLH.

Jika RPPLH belum terbentuk maka

pemanfaatan sumber daya alamdilaksanakan dengan berdasarkan daya

dukung dan daya tampung lingkungan

hidup, dengan memperhatikan:keberlanjutan proses keberlanjutan

lingkungan hidup, keselamatan, mutu

hidup dan kesejahteraan masyarakat.


51/90

Daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup ditetapkan :

1. Oleh Menteri untuk daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup nasional dan

pulau/kepulauan.

2. Gubernur untuk daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup provinsi dan

ekoregion lintas kabupaten/kota.

3. Bupati/walikota untuk daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup kabupaten/kota

dan ekoregion kabupaten/kota


52/90

PENGENDALIAN

Pengendalian pencemaran dan ataukerusakan lingkungan dilaksanakan

dalam rangka pelestarian fungsi

lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup meliputi:

1. Pencegahan.

2. Penanggulangan, dan

3. Pemulihan.


53/90

Pengendalian pencemaran dan atau

kerusakan lingkungan hidup

dilaksanakan oleh Pemerintah,

pemerintah Daerah, dan penanggung

jawab usaha, dan atau kegiatan sesuaidengan kewenangan, peran dan tanggung

jawab masing-masing.


54/90

PENCEGAHAN

Instrumen Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup terdiri atas:

1. Kajian lingkungan hudup strategis (KLHS)

2. Tata ruang

3. Baku mutu lingkungan hidup.

4. Kreteria baku mutu kerusakan Lingkungan hidup.5. Amdal.

6. UKL-UPL.

7. Perizinan.

8. Instrumen Ekonomi Lingkungan hidup.

9. Peraturan Per-uu-an berbasis lingkungan.

10. Anggaran berbasis lingkungan.

11. Analisisi risiko lingkungan.

12. Audit Lingkungan hidup. Dll.


55/90

PENANGGULANGAN

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan ataukerusakan lingkungan hidup wajib melakukan

penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup dilakukan dengan :

1. Pemberian informasiperingatan pencemaran dan atau

kerusakan lingkungan hudip kepada masyarakat.

2. Pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan LH.

3. Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan

LH.


56/90

PEMULIHAN

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan

atau kerusakan lingkungan hidup wajib

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan

dengan tahapan:1. Penghentian sumber pencemarandan

pembersihan unsur pencemar.

2. Remediasi.

3. Rehabilitasi

4. Restorasi (perbaikan, pemulihan)


57/90

PEMELIHARAAN

Pasal 57.

(1).Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan

melalui upaya:

1. Konservasi SDA.

2. Pencadangan SDA

3. Pelestarian fungsi Admosfir.

(2). Konsevasi SDA sebagai mana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

1. Perlindungan SDA.

2. Pengawetan SDA.

3. Pemanfaatan secara lestari SDA.


58/90


59/90

EKOLOGI DAN EKOSISTEM

Pengertian EKOLOGI

1. Adalah ilmu yang mempelajari hubunganantara satu organisme dengan yang lain, dan

antara organisme tersebut denganlingkungan.(Amsyari).

2. Ilmu tentang hubungan timbal balik antaramahluk hidup dengan lingkungan.(OtoSumarwoto)


60/90

BIDANG STUDI EKOLOGI

1.Studi Ekologi Sosial,sebagai studi terhadaprelasi sosial yang berada ditempat tertentu dandalam waktu tertentu dan yang terjadinya oleh

tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektifdan distributif.

2. Studi Ekologi Manusia, sebagai suatu studitentang interaksi antara aktivitas manusia dan

kondisi alam.


61/90

3. Studi Ekologi Kebudayaan,studi tentanghubungan timbal-balik antara variabel habitatyang paling relevan dengan kebudayaan.

4. Studi Ekologi Fisis, suatu studi tentang lingkunganhidup dengan sumber daya alamnya.

5. Studi Ekologis Biologis, suatu studi tentanghubungan timbal-balik antaramahluk hidup,terutama hewan dan tumbuhan dan

lingkungannya.


62/90

EKOSISTEM

Ekosistem adalah suatu daerah tertentu (abiotik

community) di mana di dalamnya tinggal suatukomposisi organisme hidup, yang keduanya terjalinsuatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutamadalam jalinan bentuk-bentuk sumber energikehidupan.


63/90

BENTUK EKOSISTEM

Ekosistem Alamiah(Natural Ecosystem),di dalamnyaterdapat hetrogenitas yang tinggi dari organismehidup, sehingga mampu mempertahankan proseskehidupan dengan sendirinya.

Ekosistem Buatan (artificial Ecosystem), di dalamnyakurang terdapat hetrogenitas kehidupan, sehinggabersifat labil dan untuk menjadikan ekosistem stabil,perlu diberikan bantuan energi dari luar yangberbentuk usaha maintenance atau perawatan

terhadap ekosistem yang dibuat.


64/90

KEDUDUKAN MANUSIA DALAM

EKOSISTEM

Manusia merupakan bagian dari ekosistem, makakedudukannya sebagai abdi, artinya bahwa manusiaharus melayani akan kebutuhan keseimbangan alam/ekosistem. Dalam kedudukan yang demikian, alam

mendapatkan wajah manusiawi, dan tidak hanyasebagai tempat pengurasan oleh manusia.

Manusia merupakan pengelola ekosistem tersebut,kedudukannya adalah sebagai penguasa. Alamdijadikan objek untuk pemenuhan kebutuhan

manusia.


65/90

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan

lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam prosespembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan,

dan mutu hidup generasiasa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan (Sustainablel Development) harus

diletakan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan

masa depan.

Secara konkrit tidak bisa disangkal bahwa hak manusia atas

lingkungan hidup yang sehat dan baik menjadi kebutuhan

mendesak sebagai bagian dari hak asasi manusia.


66/90

Hak atas pembangunan tidak lepas dari

ketentuan bahwa proses pembangunan

haruslah memajukan martabat manusia dan

tujuan pembangunan adalah demi kemajuan

yang terus menerus secara berkelanjutan

uyntuk kesejahteraan manusia secara adil dan

merata.


67/90

PRINSIP-PRINSIP DASAR

PEBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pemerataan dan keadilan, maksudnya bahwa

Pembangunan berkelanjutan harus dapat menjamin

adanya pemerataan untuk genearsi sekarang dan

yang akan datang, yang berupa pemerataan distribusisumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang

berkesinambungan (adil), berupa kesejahteraan

semua lapisan masyarakat.


68/90

Menghargai keanekaragaman (diversity).Keanekaragaman hayati dan budaya perlu dijaga.

Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untukmemastikan bahwa sumberdaya alam selalutersedia secara berkelanjutan untuk masa kinidan masa yang akan datang. Pemeliharaan

keanekaragaman budaya akan mendorongperlakuan merata terhadap setiap orang danmembuat pengetahuan terhadap tradisi berbagaimasyarakat.


69/90


70/90

Perspektif jangka panjang dalam pelaksanaan

pembangunan sering diabaikan, karena

masyarakat biasanya cendrung menilai masa

kini lebih utama dari masa yang akan datang.Oleh karena itu persepsi yang demikian itu

perlu dirubah.

SECARA IDEAL BERKELANJUTANYA


71/90

SECARA IDEAL, BERKELANJUTANYA

PEMBANGUNAN MEMERLUKAN

PENCAPAIAN HAL-HAL SBB:

Keberlanjutan ekologis.

Keberlanjutan ekonomis.

Keberlanjutan politik

Keberlanjutan sosial-budaya

Keberlanjutan pertahanan keamanan.


72/90

AD.1.KEBERLANJUTAN EKOLOGIS Keberlanjutan ekologis akan menjamin

berkelanjutan eksistensi bumi.

Adapun aspek yang harus mendapatkan

perhatian untuk memelihara integritas tatanan

lingkungan adalah daya dukung lingkungan,

daya asimilasi dan berkelanjutan pemanfaatan

sumber daya alam yang terpulihkan.


73/90

CARA UTK MELAKSANAKAN KEGIATAN

YG TIDAK MENGANGGU INTEGRITAS

TATANAN LH ADALAH

Menghindari mengkonversi alam dan

memodifikasi ekosistem untuk hal tertentu.

Mengurangi kegiatan mengkonversi lahan subur

dam mengelola dengan baku mutu ekologi yang

tinggi.

memastikan bahwa limbah yang dibuang ke

dalam ekosistem tidak melampaui batas daya

asimilatifnya


74/90

AD.2. BERKELANJUTAN EKONOMI

Berkelanjutan ekonomi makro, yaitu menjamin

ekonomi secara berkelanjutan dan mendorongefisiensi melalui reformasi struktural dan

nasional. Elemen utamanya adalah efisiensi

ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang

berkesinambungan dan meningkatkan

kemakmuran dan distribusi kemakmuran.


75/90

Berkelanjutan ekonomi sektoral, yaitu untuk

mencapai: Pertama SDA harus dihitung sbg

kapital yang tangible dalam rangka akuntingekonomi. Kedua , Koreksi terhadap harga

barang dan jasa perlu diintrodusir kedalam

biaya transportasi dan lingkungan dan biayapemanfaatan


76/90

KEBERLANJUTAN SOSIAL BUDAYA

MELIPUTI:

Stabilitas penduduk

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia

Mempertahankan keanekaragaman budaya

Mendorong partisipasi masyarakal lokal dalam

pengambilan keputusan.

BERKELANJUTAN POLITIK, TUJUAN


77/90

BERKELANJUTAN POLITIK, TUJUAN

YANG AKAN DICAPAI ADALAH:

Respek pada human right, kebebasan individu

dan sosial untuk berpartisipasi dalam bidang

ekonomi, sosial, dan politik.

Demokrasi yaitu memastikan proses demokrasi

secara transparan dan bertanggung jawab.


78/90

BERKELANJUTAN PERTAHANAN DAN

KEAMANAN YAITU:

Kemampuan menghadapi dan mengatasi

tantangan, ancaman dan gangguan baik dari

dalam maupun dari luar yang langsung

maupun tidak langsung yang dapatmembahayakan integrasi, identitas,

kelangsungan bangsa dan negara.

BERKELANJUTAN HARUS BERTUMPU


79/90

BERKELANJUTAN HARUS BERTUMPU

PADA FAKTOR-FAKTOR:

Kondisi sumber daya alam, pemanfaatan SDA

harus dilakukan sesuai dengan kemampuan dayapulihnya. Bila pemanfaatannya melampaui batas

tersebut maka SDA tidak dapat memperbaharui

diri sendiri. Oleh karena itu pemanfaatannya

harus dilakukan secara efisien.


80/90

Kualitas lingkungan,semakin tinggi kualitas

lingkungan, maka semakin tinggi kualitas

SDA yang mampu menopang pembangunanberkelanjutan.

Faktor kependudukan, ada yang dapat

menjadi beban dan juga dapat menjadiunsur, yang sekaligus dapat menimbulkn

dinamika dalam proses pembamgunan.

PEMERINTAH DALAM


81/90

PEMERINTAH DALAM

MENANGGULANGI PEMBANGUNAN

KEBERLANJUTAN

Pengelolaan SDA perlu direncanakan sesuai

dengan daya dukung lingkungannya. Disamping

itu harus disesuaikan dengan RTRW, sehingga

dapat dihindari pemanfaatan yang tidak sesuai

dengan daya dukung lingkungan.


82/90

Proyek pembanguan yang berdampak negatif

terhadap lingkungn perlu dikendalikan

melalui AMDAL.

Penanggulangan pencemaran, air , udara dan

tanah.


83/90

Pengembangan keanakaragaman hayati sebagai

persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.

Kegiatan ini perlu ditunjang oleh berbagai kebijakanseperti:

1. Pengelolaan hutan tropis secara khusus melestarikan

habitat flora dan fauna dalam taman nasional, suaka

alam, cagar alam, suaka margasatwa.2. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara khusus

melestarikan keanekaragaman hati di wilayah pesisir

dan lautan.


84/90


85/90

Mengembangkan kebijakan ekonomi yang memuatpertimbangan lingkungan:

1. Manfaat dan biaya LH perlu diperhatikan dalamanalisis ekonomi.

2. Pengelolaan SDA perlu mempertimbangkan aspekLingkungan.

3. Memasukan pertimbangan lingkungan dalamkebijakan investasi, perpajakan dan perdagangan.


86/90

Pengembangan peran serta masyarakat,

kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan LH.

Pengembangan Hukum Lingkungan yang mendorong

peradilan menyelesaikan sengketa dengan hukumlingkingan.

Pengembangan kerjasama dengan luar negeri.


87/90

AGENDA 21 INDONESIA Tujuan agenda 21 adalah dalam rangka untukmewujudkan pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan, untuk itu perludiintegrasikan pembangunaan ekonomi, sosial, dan

lingkungan.

Agenda 21 dokumen yang memberikan serangkaianpandangan dan inspirasi untuk meyusunperencanaan pembangunan di Indonesi, baik jangka

pendek, menegah ataupun jangka panjang.


88/90

ISI AGENDA 21 INDONESIA

Pengentasan kemiskinan;

Perubahan pola konsumsi. Dinamika kependudukan;

Pengelolaan dan peningkatan kesehatan.

Pengembangan dan perumahan danpemukimam.

Pelindungan atmosfir.


89/90

Pengelolaan bahan kimia beracun.

Pengelolaan limbah B-3

Pengelolaan limbah radio aktif.

Pengelolaan limbah padat dan cair.

Perencanaan sumber daya laut


90/90

Pengelolaan Hutan.

Pengembangan pertanian dan pedesaan.

Pengelolaan sumber daya air.

Konservasi keanekaragaman hayati.

Bioteknologi.

Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan laut.

pembangunan dan lingkungan (2)

Documents