pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik

Pemanfaatan Data Kependudukan UntukMendukung Pelayanan Publik

Oleh : Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri

Disampaikan pada :Konferensi Inovasi Teknologi dan Komunikasi untuk Indonesia yang ke XI dan Smart

Indonesia Initiatives Forum ke I Di ITB Bandung, 15-16 Oktober 2015

Tiga Program Strategis Nasional

2010

2012Dilaksanakan

Penerapan e-KTPdi 300 Kota/Kab

●Telah dilaksanakanPemutakhiran Data di semua Kab/Kota

●Telah DilaksanakanPenerbitan NIK di330 Kab/Kota

2011●Telah dilaksanakan

Penerbitan NIK di167 Kab/Kota

●DilaksanakanPenerapan e-KTPdi 197 Kota/Kab

Pencapaian Program Strategis secara Umum

Data SeluruhPenduduk

Indonesia (WNI) dan ber-NIK

(+254 juta) yang ada dalamdatabase

kependudukannasional

Sudah lebihdari 150 juta

pendudukWajib KTP,

sudah dapatdipastikan

identitasnyatunggal

Pengembanganpelayanan adminduk

sampai kepada tingkatpelayanan tempat

tinggal maupun tempatperistiwa (misalnya di

rumah sakit, di desa/kelurahan danpemakaman umum)

serta terintegrasidengan KUA

Data Kependudukan

akan terus termutakhir

setiap waktu, sesuai

dengan pelaporan

penduduk pada waktu

mengalami peristiwa

kependudukan dan

peristiwa pentingnya

Data Kependudukan dan Pemanfaatannya

• Peningkatan efektivitas pelayanan adminduk kpd masyarakat,

• Menjamin akurasi data kependudukan;

• Ketunggalan NIK; dan

• Ketunggalan dokumenkependudukan

TujuanAdminduk

• Melakukankonsolidasi secararealtime pusat dandaerah; dan

• Pembersihan data kependudukanyang dilakukansecara berkalapersemester danditerbitkan pertamapada tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember

MenjaminAkurasi Data

• Saat ini sudah 60 K/L memafaatkandata kependudukanyg dikelola olehMDN; dan

• Permintaan terusbertambah setiapwaktunya

PemanfaatanData

• Permendagri RI Nomor 61 Tahun2015 tentangPersyaratan, Ruang Lingkupdan Tata Cara Pemberian HakAkses sertaPemanfaatanNIK, Data Kependudukandan KTP-el

Aturan Akses

Tata Cara Pemberian Hak Akses Data

Kependudukan• Mendagri memberikan izin hak akses kpd petugas Prov & Pet.

Ins.Pelaksana serta Lembaga Pengguna

• Pendelegasian : MDN kpd Dirjen, Gubernur dan Bupati/ Walikota, seterusnya Dirjen kpd petugas Ditjen Dukcapil dan lembaga pengguna di

tingkat Pusat

• Izin hak akses oleh Dirjen Dukcapil diatur dg PKS dg Lembaga Pengguna

(LP)

PUSAT

•Gubernur kpd petugas pd Penyelggr Prov.& LP tkt Prov.

• Izin pemanfaatan data dan Akses data tkt Prov diberikan oleh Gubernur dansbg syarat pelaksanaan PKS antara unit yg menangani dukcapil Provinsi dg LP tingkat provinsi

(Naskah PKS dikonsultasikan kepada Ditjen Dukcapil)

PROV

• Bupati/Walikota kpd petugas Instansi Pelaksana Kab/Kota dan LP tkt Kab/Kota

• Izin pemanfaatan data dan Akses data tingkat Kab/kota diberikan olehBupati/Walikota sbg syarat pelaksanaan PKS antara Dinas Dukcapil dg lembagapengguna tingkat kab/kota(Naskah PKS dikonsultasikan kepada Unit Kerja Dukcapil Prov.

Kab/Kota

Lembaga Pengguna (saat ini 64 LP)

1

Contoh Transaksi Harian Akses Data Kependudukan

Contoh Pemanfaatan Data Kependudukan

1

Demokrasi

Kepolisian

Lainnya

• Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 melalui pnyerahan ke KPU DAK2 (tgl. 6-12-2012) danDP4 (tgl. 7-2-2013)

• Pilkada Serentak Tahun 2015, melalui penyerahan keKPU DAK2 (tgl. 17-4-2015 ) dan DP4 (tgl. 3-6-2015)

• Mempercepat penangkapan teroris di Kab. TangerangSelatan, 31-12-2013

• Identifikasi jenasah yg tidak dikenali : di pandeglang 24-01-2014, kasus mayat dalam koper dll.

• Kasus Air Asia, yang hampir sebagian besar identifikasijenasah menggunakan data kependudukan

• Identifikasi dan verifikasi atas jatidiri penduduk melaluiakses dataware house dari + 23 Lembaga Pengguna(yang aktif).

• Dasar Penyusunan DAU• Integrasi dengan data TNP2K (tingkat nasional)

Testimoni : Pemanfaatan Data Kependudukan (1)

KERJASAMA

KEMENDAGRI

DENGAN

BARESKRIM –

POLRI DALAM

MENGUNGKAP

IDENTITAS


1

DARI 2 KORBAN DITEMUKAN 1

IDENTITAS KORBAN YANG SUDAH MEREKAM KTP-el

A.N. SUMARTI NINGSIH

PENCARIAN IDENTITAS KORBAN

MELALUI MAMBIS

SERVER

KTP-el

PENGUNGKAPAN

KASUS MUTILASI

TKW DI

HONGKONG


1

DARI DAFTAR MANIFES PENUMPANG

PESAWAT DI CARI MENGGUNAKAN

MAMBIS

DARI 7 KORBAN WNI, ADA 6 ORANG YANG SUDAH MEREKAM KTP-EL

NAMA KORBAN :

1. INDRA SURIA TANURISAN

2. SUGIANTO

3. FERRY INDRA SUADAYA

4. FIRMAN CHANDRA SIREGAR

5. VINNY CHYNTHYA

6. WANG WILLY SURIJANTO

SERVER

KTP-el

PENGUNGKAPAN

IDENTITAS

KORBAN WNI

DLM MUSIBAH

PESAWAT

MALAYSIA 370


SERVER

KTP-el

Sidik Jari

diambil

menggunakan

Live scan

Matching

Sidik Jari

Pada Server

KTP-el

IDENTIFIKASI KORBAN AIR ASIA QZ 8501NAMA KORBAN :

1. WISMOYO ARI PRAMBUDI

2. JUANITA LIMANTARA LIM

3. HAYATI LUTFIAH

4. KHAIRUNISA

5. INDRA YULIANTO

6. KEVIN ALEXANDER

SOETJIPTO

PENGUNGKAPAN

IDENTITAS

KORBAN WNI

DLM MUSIBAH

AIR ASIA QZ 8501


TKP KASUS TERORIS 2014

KAMPUNG SAWAH CIPUTAT

HASIL PERBANDINGAN SIDIK JARI TSK KE DATABASE

FOTO TSK TERORIS

PERKARA

TERORIS DI

CIPUTAT –

JAKARTA

SELATAN

KTP Elektronik Generasi Kedua (Multiguna)

Pada saat sedang dalam tahap pemikiran awal dan dikerjasamakan dengan BPPT.

Secara Teknis, peningkatan Fungsi KTP Elektronik menjadi KTP Elektronik Multi Guna adalahsebagai Kartu Identitas Elektronik yang juga akan memiliki fungsi elektronik tambahanmulti guna :

1) Autentikasi Kepesertaan,

2) Digital ID (Electronic ID),

3) Otorisasi / Tanda Tangan Digital,

4) Pembayaran, dan

5) Penyimpanan data teramankan.

Implementasi teknis fungsi elektronik tambahan multiguna akan menghasilkan pelbagaimanfaat dalam pelbagai konteks penggunaan dan pelbagai bidang bagi pemilik KTP Elektronikmaupun bagi pemerintah, penyedia pelayanan publik dan swasta.

Pengolahan Data Kependudukan(Contoh Statistik Berdasarkan Golongan Darah dan Jenis Kelamin)

GOL DARAHJENIS KELAMIN (JIWA) PENDUDUK

(JIWA)LAKI-LAKI PEREMPUAN

A 39.003 35.264 74.267

B 46.296 43.438 89.734

AB 16.577 15.205 31.782

O 85.394 75.079 160.473

A+ 8.185 8.167 16.352

A- 95 118 213

B+ 458 470 928

B- 114 137 251

AB+ 373 353 726

AB- 523 476 999

O+ 834 852 1.686

O- 2.584 2.543 5.127

TIDAK TAHU 1.024.904 976.701 2.001.605

TOTAL 1.225.340 1.158.803 2.384.143

Kota Bekasi

Pengolahan Data Kependudukan(Contoh Statistik Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin)

NO. JENIS PEKERJAAN

JENIS KELAMIN

(JIWA)PENDUDUK


1 BELUM/TIDAK BEKERJA 221.156 201.268 422.424

2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.761 424.238 425.999

3 PELAJAR/MAHASISWA 306.713 275.545 582.258

4 PENSIUNAN 21.161 4.683 25.844

5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 32.674 20.935 53.609

6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 6.599 490 7.089

7 KEPOLISIAN RI 3.706 324 4.030

8 PERDAGANGAN 15.163 3.836 18.999

9 PETANI/PEKEBUN 3.349 244 3.593

10 PETERNAK 360 86 446

11 NELAYAN/PERIKANAN 87 12 99

12 INDUSTRI 7.153 2.080 9.233

13 KONSTRUKSI 1.541 68 1.609

14 TRANSPORTASI 3.672 137 3.809

15 KARYAWAN SWASTA 378.879 166.134 545.013

Kota Bekasi

NO. JENIS PEKERJAAN

JENIS KELAMIN

(JIWA) PENDUDUK


16 KARYAWAN BUMN 10.033 3.325 13.358

17 KARYAWAN BUMD 490 173 663

18 KARYAWAN HONORER 2.273 1.163 3.436

19 BURUH HARIAN LEPAS 27.253 1.517 28.770

20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2.114 194 2.308

21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 48 5 53

22 BURUH PETERNAKAN 71 19 90

23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 162 2.325 2.487

24 TUKANG CUKUR 48 6 54

25 TUKANG LISTRIK 153 6 159

26 TUKANG BATU 593 10 603

27 TUKANG KAYU 205 3 208

28 TUKANG SOL SEPATU 22 6 28

29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 176 4 180

30 TUKANG JAHIT 366 269 635


Kota Bekasi

NO. JENIS PEKERJAAN

JENIS KELAMIN

(JIWA) PENDUDUK


46 JURU MASAK 51 43 94

47 PROMOTOR ACARA 3 0 3

48 ANGGOTA DPR-RI 21 4 25

49 ANGGOTA DPD 4 1 5

50 ANGGOTA BPK 10 5 15

51 PRESIDEN 0 0 0

52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0

53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 15 1 16

54 ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN 6 0 6

55 DUTA BESAR 6 4 10

56 GUBERNUR 0 1 1

57 WAKIL GUBERNUR 1 1 2

58 BUPATI 2 0 2

59 WAKIL BUPATI 0 0 0

60 WALIKOTA 0 1 1


Kota Bekasi

NO. JENIS PEKERJAAN

JENIS KELAMIN

(JIWA) PENDUDUK


61 WAKIL WALIKOTA 3 0 3

62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 8 0 8

63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 50 12 62

64 DOSEN 1.135 824 1.959

65 GURU 5.723 13.170 18.893

66 PILOT 207 4 211

67 PENGACARA 492 93 585

68 NOTARIS 57 88 145

69 ARSITEK 188 41 229

70 AKUNTAN 87 57 144

71 KONSULTAN 354 72 426

72 DOKTER 1.095 1.776 2.871

73 BIDAN 0 885 885

74 PERAWAT 185 2.025 2.210

75 APOTEKER 48 187 235


Kota Bekasi

NO. JENIS PEKERJAAN

JENIS KELAMIN

(JIWA) PENDUDUK


76 PSIKIATER/PSIKOLOG 8 51 59

77 PENYIAR TELEVISI 7 6 13

78 PENYIAR RADIO 8 12 20

79 PELAUT 1.335 8 1.343

80 PENELITI 52 17 69

81 SOPIR 5.466 25 5.491

82 PIALANG 29 8 37

83 PARANORMAL 22 6 28

84 PEDAGANG 9.240 2.682 11.922

85 PERANGKAT DESA 125 17 142

86 KEPALA DESA 19 2 21

87 BIARAWATI 29 75 104

88 WIRASWASTA 147.729 26.573 174.302

89 LAINNYA 128 106 234

TOTAL 1.225.340 1.158.803 2.384.143


Kota Bekasi

NIK

ABD RAHMAN

PANGKEP

01-12-1987

PANAKKUKANG

KOTA MAKASSAR

SULAWESI

SELATAN

ABD. RAHMAN S.

UJUNG PANDANG

30-03-1987

BALOCCI

PANGKAJENE

KEPULAUAN

SULAWESI

SELATAN

NAMA

TEMPAT LHR

TGL LAHIR

KECAMATAN

KAB/KOTA

PROVINSI

:

:

:

:

:

:

NAMA

TEMPAT LHR

TGL LAHIR

KECAMATAN

KAB/KOTA

PROVINSI

:

:

:

:

:

:

NIK NIK

NAMA

TEMPAT LHR

TGL LAHIR

KECAMATAN

KAB/KOTA

PROVINSI

:

:

:

:

:

:

ABD RAHMAN

UJUNG PANDANG

31-12-1987

TAMALANREA

KOTA MAKASSAR

SULAWESI

SELATAN

NIK NIK

CHANDRA WIDJAYA

JAKARTA

19-10-1962

KOTA BANDAR LAMPUNG

LAMPUNG

OEY KHE CHAN

JAKARTA

19-10-1964

JAKARTA BARAT

DKI. JAKARTA

NAMA

TEMPAT LHR

TGL LAHIR

KAB/KOTA

PROVINSI

:

:

:

:

NAMA

TEMPAT LHR

TGL LAHIR

KAB/KOTA

PROVINSI

:

:

:

:

Terima KasihAtas perhatiannya

Kebijakan Pelayanan Bidang Administrasi

Kependudukan memberi kepastian hak dasar

atas penduduk, yang berwujud dokumen, dan

selanjutnya dipergunakan untuk pelayanan

publik lainnya, baik dari data kependudukan

maupun dokumen kependudukan dengan

tujuan umum untuk kesejahteraan penduduk

Ditjen Kependudukan dan Pencatatatn Sipil

Kementerian Dalam Negeri

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1057



pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik

Government & Nonprofit