BA

PELA

BALAI PALAI BESAR

BA

AKSANDI BP

PENGKAJIAR PENGKA

ADAN PENE

LANAAN RPTP KA

AN TEKNOAJIAN DANELITIAN DA

KEMENT

APORAREFORALIMAN

LOGI PERT PENGEMBAN PENGETERIAN PE

2018

AN RMASI NTAN T

TANIAN KABANGAN T

EMBANGANRTANIAN

BIROKTIMUR

ALIMANTATEKNOLOGN PERTANI

KRASI

AN TIMUR GI PERTANIAN

1

IAN

2

 

A. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi telah bergulir dan kian melaju dengan kencang. Reformasi

birokrasi menghembuskan angin perubahan yang merubah pola pikir, mental dan

prilaku aparatatur negara menjadi lebih positif. Hasil reformasi birokrasi telah

dirasakan oleh masyarakat. Reformasi birokrasi adalah amanat undang-undang.

Rancangan besarnya tertulis dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Perpres ini berisi acuan tentang upaya

untuk mewujudkan reformasi birokrasi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah

daerah. Tujuan Reformasi Birokrasi agar tercipta tata kelola pemerintahan dan

sistem birokrasi yang lebih baik. Sasaran utama reformasi birokrasi adalah untuk

meningkatkan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu untuk

meningkatkan akuntabilitas, mengurangi praktek korupsi kolusi dan napotisme serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sasaran itu akan dicapai melalui revolusi

mental dan perubahan perilaku aparat, pembenahan kelembagaan, pembenahan

prosedur, penataan peraturan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas serta

penataan sdm. Ujung reformasi birokrasi adalah terciptanya sdm aparat yang

memiliki integritas, profesional, dan akuntabel. Karena itu reformasi birokrasi harus

dilakukan oleh semua aparat baik pimpinan maupun pelaksana. Semangat reformasi

di level pimpinan akan memberikan energi bagi semua pegawai, pada saat semua

pegawai melaksanakan reformasi birokrasi maka masyarakat luas akan menikmati

manfaat reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian ditandai dengan diterbitkannya

Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.240/4/2016 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 dan Surat Sekretaris

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor B-950/OT.020/H.1/04/2017

tanggal 18 April 2017 perihal Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan UK/UPT Lingkup

Balitbangtan.

BPTP Kalimantan Timur sebagai salah satu unit Pelaksana Teknis Badan Litbang

Pertanian telah mengikuti peta jalan reformasi, dengan menerbitkan surat Kepala

BPTP Kaltim Nomor 35/Kpts/OT.240/H.12.25/1/2018 tentang Penetapan Sponsor,

Agen, dan Tunas Perubahan di BPTP Kaltim. Peraturan-peraturan dan surat

3

 

keputusan tersebut menjadi pedoman sekaligus arah dalam mempersiapkan dan

melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan BPTP Kaltim.

Upaya perubahan aparatur sipil negara khususnya perubahan mental dan sistem

pelayanan publik diharapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap

pelayanan berkualitas.

Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi BPTP Kalimantan Timur sesuai surat

Keputusan Kepala BPTP Kaltim No. 35/Kpts/OT.240./H.12.25//1/2018 adalah

sebagai berikut:

Beberapa capaian Reformasi Birokrasi (RB) yang berhasil diraih oleh BPTP Kaltim

antara lain:

1. Manajemen Perubahan : Kepala BPTP Kaltim telah menerbitkan surat keputusan

No.198/Kpts/OT.050/H.12.25/01/2018 tentang penetapan agen perubahan, dan

No.35/Kpts/OT.240/H.12.25/01/2018 tentang Sponsor, Agen, dan Tunas

Perubahan. Hasil lainnya adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi nilai-nilai

KKPID (Komitmen, Keteladanan, Profesional, Integritas dan Disiplin) saat apel

SPONSOR PERUBAHAN KEPALA BPTP KALTIM

AGENPERUBAHAN a. Ka. Subbag Tata Usaha b. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian c. Peneliti Ahli Madya d. Penyuluh Ahli Madya

TUNASPERUBAHAN SELURUH PEGAWAIBPTP

4

 

pagi, sosialisasi manajemen perubahan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017,

dilengkapi dengan notulen, Kampanye anti korupsi dan pencanangan zona

intergritas pada tanggal 26 Maret 2018, pemutaran film pendek RB dan film anti

korupsi, penandatangan pada spanduk tema anti korupsi, pemasangan spanduk

anti gratifikasi dan anti korupsi, upload di web site.

2. Penataan Tata Laksana : BPTP Kaltim telah menerapkan 2 (dua) standar mutu

berskala Internasional yaitu SNI ISO 9001:2015 untuk administrasi publik dan

SNI ISO 17025:2008 untuk standar mutu laboratorium pengujian.

Implementasi E-Office dengan membangun website alamat

http://www.bptpkaltim.pertanian.go.id, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

secara online, lelang BMN online, rekon SAI online, SIMANTAP, SAPK, SIM ASN,

ePersonal, eKinerja, SAPK, emonev, Simprog. E Office dilaksanakan secara baik

dan selalu dipantau berkala.

Adapun E Office yang bersifat inovasi adalah Aplikasi Surat Tugas, SPD dan

Kuitansi Perjalanan dinas dan aplikasi perekaman data jabatan fungsional

tertentu.

3. Penataan Sistem SDM: pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja,

penyusunan peta jabatan, pelaksanaan rotasi mutasi internal, assesmen pegawai

berbasis kompetensi, penetapan kinerja pegawai, penegakan disiplin/kode etik.

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : keterlibatan pimpinan secara aktif dalam

Tinjauan Manajemen, penyampaikan Laporan Kinerja.

5. Penguatan Pengawasan : pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan

masyarakat, manajemen resiko. audit internal dan diberikan Predikat WBK

Tahun 2017 dari Menteri Pertanian, ikut jejaring whistle blowing system

kementan, penanganan benturan kepentingan, penyusunan peta hubungan

kekerabatan.

6. Peningkatan Pelayanan Publik : penetapan standar pelayanan publik, publik

hearing, survei indek kepuasan masyarakat, budaya pelayanan prima.

 

Dalam

(delapa

adalah

1. B

2. B

3. B

pe

Adapun

Indikat

1.

2.

road map

an) area p

sebagai b

irokrasi ya

irokrasi ya

irokrasi y

elayanan b

n area peru

tor keberha

Terwujudn

berikut :

a. Mener

b. Seluru

c. Telah

kepent

Penyelesa

dilaksanak

p Reforma

perubahan

erikut :

ng bersih d

ng efektif

yang baik

berkualitas

ubahan se

asilan Refo

nya pemer

rima Sertifi

uh pejabat

menyusun

tingan akib

ian tindak

kan 100%.

B. IND

asi Birokras

Reformas

dan akunta

dan efisien

k untuk

s.

perti ditun

ormasi Biro

rintahan y

kat WBK T

wajib LHK

n peta keke

bat jabatan

k lanjut la

DIKATOR

si tersebu

si Birokrasi

abel

n serta

memenuh

jukkan pad

okrasi di BP

yang bers

Tahun 2012

KPN telah m

erabatan se

n strategis

aporan ha

R HASIL

t ditetapka

i. Ketiga

i kebutuh

da diagram

PTP Kaltim

ih dan be

2, 2013, 20

menyampai

ehingga m

khususnya

sil pemeri

an 3 (tiga

sasaran R

han masy

m

yaitu :

ebas KKN

014,2015,

ikan LHKPN

enghindar

a pengelola

iksaan Ta

a) sasaran

Reformasi B

yarakat te

dengan s

2016, 201

N Tahun 2

i benturan

a anggaran

hun 2017

5

dari 8

Birokasi

erhadap

sebagai

7.

017.

n.

sudah

6

 

C. MANAJEMEN PERUBAHAN

Pembangunan Zona Integritas

Pembentukan tim kerja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim

No. 197/Kpts/OT.050/H.12.25/01/2018 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2018. Selanjutnya

telah disusun rencana kerja pembangunan zona integritas Tahun 2018.

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan

dalam rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan

sebagaimana telah ditetapkan. Proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi

dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan,

sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara lain : pertemuan rutin

antara pimpinan, pejabat struktural serta penanggung jawab kegiatan untuk

membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu

dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan kegiatan,

penyampaian emonev, imonev. Dengan adanya kegiatan pemantauan dan

monitoring kegiatan, maka akan diketahui :

a. Tingkat kesesuaian rencana pengkajian/diseminasi teknologi pertanian dengan

pelaksanaannya.

b. Perkembangan kegiatan di lapangan (tingkat kemajuan kegiatan)

pengkajian/diseminasi teknologi pertanian.

c. Permasalahan yang dihadapi di lapangan dan alternatif pemecahan yang

dilakukan serta memberikan saran kepada penanggung jawab apabila terjadi

penyimpangan berdasarkan indikasi permasalahan yang ada.

7

 

Pada akhirnya kegiatan pemantauan dan monitoring oleh tim monev BPTP

Kalimantan Timur akan menghasilkan :

a. Data/informasi tingkat kesesuaian rencana pengkajian/ diseminasi teknologi

pertanian dengan pelaksanaannya.

b. Data/informasi perkembangan kegiatan (tingkat kemajuan kegiatan)

pengakajian/ diseminasi teknologi pertanian.

c. Data/informasi permasalahan yang dihadapi di lapangan dan alternatif

pemecahan.

Hasil inilah yang akan direkomendasikan agar proses pelaksanaan kegiatan ditahun

berikutnya bisa terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal

dalam mendiseminasikan teknologi informasi bagi masyarakat dan stakeholder

pertanian lainnya.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Revolusi Mental adalah transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam

mentalitas, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, tercermin dalam

perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos ini menyangkut semua bidang kehidupan

mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan sebagainya sehingga

mentalitas bangsa (yang terungkap dalam praktik/kebiasaan sehari-hari) lambat laun

berubah. Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

diarahkan untuk proses transformasi itu.

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan

dan dipraktekkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif

birokrasi. Birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka,

inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Oleh karena itu, mental model/perilaku

aparatur seperti ini harus menjadi fokus perubahan reformasi birokrasi. Perubahan

mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya

kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,

efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Perubahan mental aparatur tidak dapat dilakukan secara mandiri tetapi juga harus

8

 

didukung dengan perubahan pada sistem lain yang memberikan batasan, aturan

serta rambu-rambu yang memberikan arahan bagi setiap birokrat agar berperilaku

positif. Perubahan sistem ini menyangkut perubahan pada sistem pengawasan,

sistem akuntabilitas, sistem kelembagaan, sistem tatalaksana, sistem manajemen

SDM Aparatur Sipil Negara, sistem peraturan perundang-undangan dan sistem

manajemen pelayanan. Diharapkan perubahan pola pikir dan budaya kerja akan

meningkatkan komitmen, pola pikir dan budaya kerja personil.

Upaya BPTP Kaltim antara lain menajdikan pimpinan sebagai role model dalam

pembangunan ZI, dan menunjuk beberapa pegawai sebagai role model, menetapkan

sponsor, agen perubahan dan tunas perubahan serta melibatkan semua pegawai

dalam pembangunan zona integritas. Organisasi telah telah melaksanakan

Kampanye Anti korupsi dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM, selain itu melalui ceramah saat apel pagi atau apel kesadaran nasional,

pengajian agama, senam pagi dan peringatan hari nasional.

9

 

D. PENATAAN TATA LAKSANA

Proses Bisnis dalam SOP Utama Proses bisnis merupakan cara menjalankan/mengurus suatu organisasi (manajemen)

sehingga dengan kata lain proses bisnis adalah tata kelola. Jika Reformasi Birokrasi

dijalankan dengan baik maka akan terwujud Good Governance pada birokrasi

pemerintahan. Reformasi Birokrasi administrasi publik merupakan suatu gerakan

terus menerus dan tidak mengenal kata berhenti. Manajemen pemerintahan harus

selalu efektif dan efisien sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pelaksanaan reformasi birokrasi administrasi pemerintahan dilakukan dengan

melakukan penguatan proses bisnis. Penyusunan proses bisnis intansi pemerintah

mengacu pada Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2011. Tujuannya adalah

memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk

membangun dan menata proses bisnis dalam rangka memberikan dasar yang kuat

bagi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sederhana, efisien,

efektif, produktif, akuntabel, dan transparan. Penyusunan SOP merupakan salah

satu upaya yang tepat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi menuju

kepemerintahan yang baik (Good Governance).

SOP disusun berdasarkan Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah. Aturan ini mengamanatkan bahwa setiap

instansi pemerintah diwajibkan menyusun SOP sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing–masing. SOP yang disusun harus terintegrasi dengan proses bisnis

terkait. Penataan proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan

perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem,

proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing–masing unit kerja

pemerintah.

Ada 145 SOP yang ditetapkan di BPTP Kaltim meliputi : SOP Subbagian Tata Usaha

dan SOP KSPP, penerapan SOP secara konsisten dan memantau pelaksanaan SOP.

10

 

Agar proses bisnis memenuhi standar mutu internasional maka BPTP Kaltim sejak

Tahun 2010 menerapkan SNI ISO 9001:2015, dan SNI ISO 17025:2008. Sertifikat

SNI ISO 9001:2015 diterbitkan PT MUTUAGUNG LESTARI tanggal 5 Mei 2017

berlaku sampai dengan 26 September 2019 dengan ruang lingkup Pengkajian dan

Diseminasi Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi Mencakup Area Sub Bagian Tata

Usaha, Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian, Program dan Kelompok

Fungsional (Scope of certification Assesment and dissemination of Location Specifik

Agricultural Technology Covering AdministrationSub Division, Cooperation And

Assesment Service Section, Program dan Functional Group). Adapun SNI ISO

17025:2008 diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Nasional bagi laboratorium pengujian

BPTP Kaltim untuk paramater pengujian kimia tanah, tanaman dan pupuk.

11

 

E. OFFICE Sejak tahun 2012, BPTP Kaltim telah membangun website yang pertama kali dengan

alamat http://www.bptpkaltim.pertanian.go.id yang menyediakan menu-menu profil

organisasi, pelayanan, SPI, artikel dan foto kegiatan.

Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan E-Personal/Ekinerja,

transaksi Pengadaan Barang/Jasa aplikasi SIRUP, pelaporan keuangan (SIMAK BMN,

SAIBA), pengelolaan Barang (SIMANTAP), data kepegawaian (SIM ASN dan SAPK).

Pada tahapan penerapan E-Government dikembangkan inovasi seperti Aplikasi Surat

Tugas, aplikasi jabatan fungsional. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi

dalam proses penyelenggaraaan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas

serta meningkatnya kinerja.

Keterbukaan Informasi Publik

Tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi semakin mendesak setelah

disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Tujuan penetapan UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui

penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta

melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu sebagian besar informasi milik badan publik

adalah milik publik, sehingga merupakan informasi yang bersifat terbuka. Hanya

sebagian kecil dan diatur UU, yang dikecualikan atau bersifat tertutup. Sejarah

keterbukaan informasi publik di Indonesia dimulai dari reformasi politik 1998.

Ketika itu seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah lebih transparan dan

melibatkan warga dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan pengawasan

pembangunan.

Untuk itu BPTP Kaltim sebagai institusi publik wajib membangun dan

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga layanan informasi

dapat diakses dengan mudah serta menjamin penyediaan informasi cepat dan

akurat. BPTP Kaltim telah memiliki sarana papan pengumuman, dan situs resmi

12

 

serta media sosial (Whattsap, Facebook, YouTube). Penyebarluasan informasi

dengan media brosur, spanduk, banner dan melaksanakan pameran. Hal-hal yang

sudah dicapai antara lain:

1. Telah ditetapkan Surat Keputusan Nomor 95 /Kpts/OT.080/H.12.25/9/2017

tentang Standar Pelayanan Publik BPTP Kaltim dan Surat Keputusan Nomor

49/Kpts/HM.100/H.12.25/12/2017 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. 

2. Semua informasi publik telah dapat diakses secara online melalui: 

a. Pencarian Informasi melalui Menu Pencarian pada Website

http://bptpkaltim.pertanian.go.id/

b. Aplikasi layanan informasi publik (Portal PPID)

http://bptpkaltim.pertanian.go.id/ 

3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi

publik pada seluruh unit kerja di lingkungan BPTP Kaltim antara lain melalui: 

a. Survei Online Kepuasan Masyarakat. 

b. Secara rutin melaporkan kegiatan bulanan pelayanan informasi publik 

13

 

F. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Perencanaan kebutuhan pegawai merupakan proses untuk menghitung dan

merencanakan jumlah kebutuhan pegawai dan jenis jabatan PNS berdasarkan

analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal penyusunan dan

penetapan kebutuhan ASN bahwa setiap instansi wajib merencanakan kebutuhan

pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dituangkan

dalam peta jabatan.

Sampai saat ini peraturan pelaksana terkait penyusunan kebutuhan dalam konsep

rancangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil,

formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu

satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu

tertentu. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat,

dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Dengan tujuan agar satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang

memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi.

Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan dalam penataan

jumlah dan sebaran sumber daya manusia di BPTP Kaltim dilakukan berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015.

Penyusunan kebutuhan pegawai di BPTP Kaltim dilaksanakan sesuai kebutuhan agar

menjamin keefektifitasnya antara lain : perencanaan kebutuhan pegawai, analisis

jabatan; analisis beban kerja; peta jabatan; proyeksi kebutuhan PNS; dan evaluasi

rencana kebutuhan pegawai.

14

 

Pola mutasi Internal

BPTP Kaltim melakukan rotasi/mutasi internal pegawai dalam rangka perubahan

jabatan naik atau turun sesuai kelas jabatan. Usulan mutasi melalui mekanisme

perubahan jabatan yang diajukan ke BBP2TP.

Sistem Informasi Kepegawaian

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam

pelaksanaan fungsi dan tugas suatu organisasi. Fungsi esensial manajemen sumber

daya manusia adalah memastikan agar organisasi dapat mencapai tujuan-tujuan

strategisnya dengan memiliki sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk

memenuhi kebutuhan organisasi secara kuantitas maupun kualitas, kompeten dan

menghasilkan kinerja yang efektif hingga superior pada jabatan dan peranan

masing-masing serta berkontribusi optimal dalam memajukan organisasi.

Sistem Informasi kepegawaian sangat diperlukan untuk perencanaan sdm dan

untuk meningkatkan transparansi dan keakuratan data pegawai dilaksanakan

peremajaan data pegawai yang terintegrasi dalam ePersonal, SIM ASN, dan SAPK.

E-Personal terdiri menu drh, log pekerjaan, kinerja, absen, monitoring kinerja,

dokumen kepegawaian.

Aplikasi E-Personal dapat diakses melalui situs

http://aplikasi3.pertanian.go.id/epersonal/.

Aplikasi SIM ASN berisi data-data dasar pegawai, daftar riwayat hidup, dapat diakses

melalui http://aplikasi3.pertanian.go.id/simasn/

Penegakan Aturan Disiplin

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas,

setiap PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 86 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang

mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan

disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PP

15

 

nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan disiplin

Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar

dijatuhi hukuman disiplin.

Upaya melaksanakan penegakan disiplin PNS di lingkungan Balai BPTP Kaltim, antara

lain : pelaksanaan absensi fingerprint (sidik jari), pembuatan surat tugas,

penyediaan blanko ijin keluar kantor, pelaporan absen ke Eselon II, pembinaan Etika

dan disiplin pegawai, sosialisasi peraturan, sosialisasi nilai-nilai/kode etik. Pemberian

reward dan punishmen diharapkan dapat menumbuhkan sikap disiplin PNS dan

membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan

mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri

pada masa yang akan datang.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Keterlibatan Pimpinan

Kepala BPTP Kaltim secara aktif memimpin organisasi dan menunjukkan komitmen

untuk mengarahkan segala hal dalam tugas dan fungsi balai antara lain : otorisasi

surat-surat keputusan, penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, penyediaan

sumberdaya yang diperlukan, pemantauan capaian kinerja. Melalui keterlibatan

pimpinan diharapkan kinerja akan meningkat.

Pengelolaan Akuntabilitas

Penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasi hasil, pembuatan IKU yang

terukur, penyusunan laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang

kinerja, pengiriman petugas untuk menyelesaikan laporan akuntabilitas kinerja.

16

 

Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan sebagai salah satu program bertujuan untuk

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di BPTP

Kaltim. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: (1) meningkatnya

kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, (2) meningkatnya efektivitas

pengelolaan keuangan negara, (3) meningkatnya status opini WBK menjadi WBBM,

dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Program Penguatan Pengawasan terdiri dari kegiatan-kegiatan:

(1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (2) Pengendalian

Gratifikasi, (3) Sistem Pengaduan Masyarakat, (4) Whistle-Blowing System, (5)

Pengelolaan Benturan Kepentingan, (6) Pembangunan Zona Integritas.

Capaian kegiatan penguatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1.Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di BPTP Kaltim.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim No. tentang Tim Pelaksana

Pengendalian Intern (PI)/Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan

melaksanakan kegiatan yang meliputi pembuatan Pedoman Umum SPI, Sosialisasi

SPI, Pemberdayaan dan Penguatan Satlak Pengendalian Intern (Satlak PI) melalui

SPI. Pemberdayaan dan penguatan satuan pelaksana pengendalian intern (Satlak PI)

lingkup BPTP Kaltim menjadi salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam untuk

mendukung reformasi birokrasi.

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi di BPTP Kaltim telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Gratifikasi di Lingkup Kementerian Pertanian. Gratifikasi ini ditujukan

kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi,

wajib melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengendalian gratifikasi untuk

menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan

aparatur pemerintah yang bersih. Laporan Gratifikasi dilaksanakan dan dilaporkan

secara berjenjang setiap 3 bulanan ke pos gratifikasi kementan.

17

 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan

berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi

terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas

pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada

masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan

oleh penyelenggara.

Pengelolaan pengaduan masyarakat di BPTP Kaltim telah ditetapkan melalui Surat

Keputusan Kepala BPTP Kaltim tentang Tim Pengelolaan Saran/Pengaduan

Masyarakat Tahun 2018. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor

77/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian menjadi acuan dalam mengelola

pengaduan agar penanganan dan pemantauan pengaduan masyarakat dapat

terselesaikan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu

prosedur penanganan pengaduan di BPTP Kalimantan timur meliputi :

a. Pencatatan dan pendokumentasian

b. Pemilahan pengaduan dengan prinsip mulai dari yang paling mendesak dan

mulai dari yang bukan surat kaleng

c. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan masalah yang

diadukan

d. Membuat tanggapan dan penanganan (responds) atas pengaduan

tersebut

e. Menyampaikan respon pada pihak pengadu untuk memperoleh umpan balik,

f. Meminta dan mencatat umpan balik dari pihak pengadu dan respon yang

mereka terima pembuatan laporan penanganan

g. Menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada pimpinan pihak- pihak

terkait.

Pelaksanaan Whistle-blowing System

Pelaksanaan Whistle Blowing System di BPTP Kaltim sesuai dengan ketentuan dari

Kementerian Pertanian.

18

 

Penanganan Benturan Kepentingan.

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di BPTP Kaltim mengacu pada

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2015 tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPTP Kaltim No.

76/Kpts/OT.240/H.12.25/01/2018 tentang petunjuk teknis penanganan benturan

kepentingan meliputi penanganan benturan kepentingan dan melakukan tindakan

apabila ASN berada dalam situasi benturan kepentingan. Untuk memperlancar

pengelolaan benturan kepentingan dilakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap

sumber penyebab benturan kepentingan seperi halnya, penyalahgunaan kekuasaan,

wewenang dan jabatan, kepentingan pribadi, gratifikasi, suap dan korupsi, kolusi

dan nepotisme serta kelemahan sistem pengendalian internal. Tahapan dalam

penanganan benturan kepentingan, penyusun kerangka kebijakan, identifikasi

benturan kepentingan, menyusun strategi penanganan benturan kepentingan dan

tindakan yang diperlukan. Organisasi telah menindaklanjuti dengan menyusun

analisis benturan kepentingan dilingkungan pengelolaan keuangan. Melalui telaah

staf tentang benturan kepentingan tahun 2018 dan menyusun peta kekerabatan di

lingkup BPTP Kaltim.

G. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Standar Pelayanan

Setiap unit kerja pelayanan publik Kementerian Pertanian telah

menerapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik telah mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik

menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing.

Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan

masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar

pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan. Untuk

 

menda

maka d

Standa

pedom

pelayan

kepada

terjang

Mening

keperca

kepuas

BPTP K

SNI IS

standa

ditetap

tolok u

hearing

Standa

bidang

laborat

pelayan

patkan k

diperlukan

ar Pelayan

an penyel

nan pub

a masyarak

gkau, dan t

gkatnya k

ayaan ma

san denga

Kaltim tela

SO 9001:2

r mutu la

pkan oleh

ukur dalam

g.

ar pelayan

pengkajia

torium BP

nan BPTP,

kepastian

standar pe

nan Publik

lenggaraan

lik sebaga

kat dalam

terukur.

kualitas

asyarakat

n mewuju

ah menera

2015 untuk

aboratorium

Kepala BP

m penyelen

an publik

an hasil ya

PTP Kalim

informasi

hukum,

elayanan p

k merupa

n pelayan

ai kewajiba

rangka pe

dan ino

terhadap

udkan unit

pkan 2 (d

k administ

m pengujia

PTP Kaltim

nggaraan p

di BPTP

ang bisa d

mantan Tim

standar pe

biaya, pe

publik.

kan tolok

nan publ

an dan ja

elayanan p

ovasi pela

pelayanan

t pelayana

dua) stand

trasi publi

an. Kebija

No. 95 /K

pelayanan

Kaltim m

idapat di

mur. Sela

elayanan a

ersyaratan,

k ukur ya

ik dan

anji penye

ublik yang

ayanan p

n publik d

an dengan

ar mutu b

k dan S

akan stand

Kpts/OT.08

publik dan

meliputi pe

perpustak

ain disam

akan disajik

prosedur,

ang diperg

acuan pe

elenggara

berkualita

publik unt

dalam ran

standaris

berskala In

NI ISO 17

dar pelaya

80/H.12.25

n telah dil

emberian

kaan, kebu

paikan m

kan dalam

, dan meka

gunakan s

enilaian

pelayanan

as, cepat,

tuk mem

gka mem

sasi interna

nternasiona

7025:2008

anan publi

5/9/2017, s

aksanakan

pelayanan

un percoba

melalui ma

bentuk :

19

anisme,

sebagai

kualitas

publik

mudah,

bangun

berikan

asional.

al yaitu

8 untuk

k telah

sebagai

n publik

dalam

aan dan

aklumat

20

 

Budaya Pelayanan Prima

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, murah dan

terjangkau. Menyebarluaskan informasi melalui media sosial yang mudah diakses

(instagram, facebook, youtube). Penyediaan sarana pelayanan dan pembinaan

secara internal dalam meningkatkan budaya pelayanan prima yang memadai oleh

BPTP Kalimantan Timur dilakukan melalui sharing yang dilakukan via whatapp

group. Melalui kegiatan tersebut, pimpinan secara langsung dan tidak langsung

selalu memberikan arahan dan binaan meliputi :

a. Agar seluruh pegawai mengutamakan kekompakkan dan memiliki kinerja yang

lebih baik.

b. Mennampak prinsip banwa BPTP Kaltim merupakan bagian dari satu kesatuan

unit kerja Kementerian Pertanian

c. Seluruh pegawai diharapkan dapat lebih memperhatikan professionalisme dalam

bekerja.

d. Seluruh pegawai dapat meningkatkan kedisiplinan dan memperbaiki komunikasi

internal.

Penilaian Kepuasan Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit

pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja

dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih

baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu

pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan

dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan

21

 

bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu

lembaga layanan publik.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah

perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan (Peraturan Menteri Pertanian

No. 78/Permentan/OT.140/8/2013). Untuk itu maka dibuat suatu alat yang dapat

digunakan sebagai pengukur pelayanan Kementerian Pertanian di masyarakat.

Survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dilakukan 2 (dua) kali

setahun, dan disampaikan kepada manajemen dan publik melalui web site. Hasil IKM

pada semester I tahun 2018 menunjukkan penilaian masyarakat terhadap BPTP

Kalimantan Timur berada dalam kriteria "BAIK". Hal itu bearti masyarakat selama ini

cukup merasa terbantu akan pelayanan publik yang diberikan oleh BPTP.

PENUTUP

Reformasi Birokrasi di BPTP Kalimantan Timur tidak boleh berhenti, tantangan dan

hambatan harus dikalahkan. Program pembangunan pertanian melaui kegiatan

penelitian, pengkajian dan diseminasi terus dilaksanakan untuk secara nyata

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua itu harus dimulai dengan semangat

harus berubah, lebih kompeten, profesional, berintegritas, akuntabel, bermartabat,

berdedikasi tinggi, untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan masyarakat.

Demikian laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang tentu saja masih banyak

kekurangan karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan kami.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala BPTP Kaltim atas dukungan dan

arahannya serta semua pihak dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat

bagi kita semua.

22

 

Samarinda, 17 September 2018

Tim Penyusun Laporan, Kepala Seksi Kerjasama Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelayanan Pengkajian,

Margaretha, S.Sos, M.Sc. Bachrian Pebriyadi, S.Pi, M.Si

Mengetahui, Kepala BPTP Kaltim,

Dr. Muhammad Amin, S.Pi. M.Si.