Upload File

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/perda-no.10-tahun-2010.pdfinstansi...

  • Home
  • Documents
  • pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
16

Upload: others

Post on 13-Sep-2019

9 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 2: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 3: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 4: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 5: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 6: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 7: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 8: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 9: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 10: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 11: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 12: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 13: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 14: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 15: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang
Page 16: pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERDA-NO.10-TAHUN-2010.pdfInstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang

4 Februari 5 Februari - kamparkab.go.id€¦ · Foto copy Ijazah yang dilegalir oleh pejabat yang berwenang; 4. Foto copy Transkip Nilai yang legalisir oleh pejabat yang berwenang;

Paraf - ojk.go.id...yang berwenang di bidang sektor jasa keuangan. 3. Jenis dokumen antara lain surat referensi kerja yang telah ditandatangani pihak yang berwenang pada entitas yang

file.panarcadiacapital.comfile.panarcadiacapital.com/formulir_pembukaan_rek_rd_syariah_institusi... · APU &PPT, KYC Disetujui Oleh, Pejabat Berwenang, Approved By, ... perusahaan

BUPATI BALANGAN · rapat. 51. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. 52. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi

SALINAN LIPI_20.pdfInstansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/.../12/PERDA-No.-9-Tahun-2011-RPJMD.pdf · Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penyelenggaraan

BKPSDM Kabupaten Situbondobkpsdm.situbondokab.go.id/cpns2019/skd/5_4.pdfINSTANSI SESI : 24 Pemerintah Kab. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA COMPUTER ASSISTED TEST Situbondo TWK 105 100 85

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/.../11/Perda_Kota_Pontianak_Nomor_12_Tahun_2… · NOMOR 12 TAHUN 2009 ... Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang

Matrik Pejabat Berwenang Menghukum

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/09/... · Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/11/2012_KLI_KB_PONT... · pelaksanaan pekerjaan kon- struksi. ... Adhi Karya dan ffijaya Karya ... Dutasari Citralaras

palembang.bpk.go.id...(4) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP MB berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, pejabat yang berwenang menunjuk satu pejabat setingkat

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/11/Perwa_Kota_Pontianak_NO... · walikota pontianak peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang ketentuan penunjukan

SALINAN - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/09/...tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BIREUN_23_2004.pdfInstansi Vertikal di Daerah ... Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah

BUPATI BENGKAYANG - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/05/PerBub_28.pdf6f

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/...SURAT-IZIN-USAHA-PERDAGANGAN.pdf · pemerintah kota singkawang peraturan daerah kota singkawang

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/12/2018_KLI_KB_PONT1412_01.pdf · dan kesehatan. Apa yang disampaikan ... program perlindungan sosial, penyelesaian

BAB III METODE PENELITIAN - UPI Repositoryrepository.upi.edu/19207/6/S_PKR_1103172_Chapter3.pdfinstansi untuk mendapatkan data dan informasi mengenai profil instansi, gambaran efektivitas

semarang.bpk.go.id · 2017-05-23 · 4/2016, MA menentukan lembaga yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan ne- gara. Lembaga yang berwenang secara konstitusional

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/.../11/Perda_Kota_Pontianak_Nomor_5_Tahun_2008.pdf · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ... Peraturan Pemerintah Nomor 32

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/03/2018_KLI_KB_PONT2402_01.pdf · gatasi kegawatdaruratan infrastruktur. Pemkab sudah secara perlahan mengu- rangi persentase

kepegawaian.kebumenkab.go.idkepegawaian.kebumenkab.go.id/skd_2020/SKD_HARI_2_SESI_2.pdfINSTANSI SESI • 94 Pemerintah Kab. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA COMPUTER ASSISTED TEST TIU 155

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp...No.2-Tahun-2012_Pajak-Sarang-Burung-Walet.pdfpemerintah kabupaten ketapang. peraturan daerah kabupaten ketapang

galian Batu kab Sebut ya Berwenang · Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali 'uS-B,lW Bali Post Terkait Pe galian Batu Padas p, kab Sebut Ha ya Berwenang

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/10/2013_KLI_KB_PONT...minan kesehatam masyarakat, ... Pembiayaan pun diarahkan untuk rehabilitasi ... pasitas dan rumah

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/.../2012/...Tentang-Penyelenggaraan-Pendidikan.pdf · Pendidikan Akselarasi adalah pendidikan dengan program percepatan belajar ... cara yang

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Perda_Kota_Pontianak... · menimbang mengingat walikota pontianak peraturan daerah kota pontianak tahun 2011 nomor

BAB III METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA A ...eprints.peradaban.ac.id/573/4/411140014_BAB 3.pdfinstansi pemerintah dalam melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran dan

Pusdiklat BPS XXXVII-XLVI Tahun 2019.pdfInstansi (TSPDI), dengan ini disampaikan daftar nama CPNS Badan Pusat Statistik formasi dari umum Tahun Anggaran 2018 yang akan menjadi calon

BUPATI LANDAK, - pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/09/... · tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan ... melandasi penyelenggaraan Puskesmas

pontianak.bpk.go.idpontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/11/2018_KLI_KB_RAKY2211_01.pdf · memviralkan di kalangän siswa lain- nya untukmensosialisasikan bahaya korupsi. Sehingga

DOKUMEN - djpb.kkp.go.id Petapoiknas 2015.pdfINSTANSI DAN MEKANISME PELAKSAAN PETAPOIKNAS 3.1. Struktur Organisasi 4 3.2. Tugas dan Fungsi 4 ... banyaknya tenaga kerja yang terserap,

TUGAS AKHIR - eprints.upnjatim.ac.ideprints.upnjatim.ac.id/4254/1/file_1.pdfinstansi untuk mengolah data gaji karyawan. Pada sistem komputerisasi diharapkan dapat diperoleh data secara