pedoman teknis pelatihan pemandu lapang

of 26 /26
DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012 PEDOMAN TEKNIS PELATIHAN PEMANDU LAPANG TAHUN 2013

Upload: phamhanh

Post on 12-Jan-2017

261 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

DUKUNGAN PERLINDUNGAN

PERKEBUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

PEDOMAN TEKNIS

PELATIHAN PEMANDU LAPANG

TAHUN 2013

Page 2: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

i

KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Kegiatan Pelatihan Pemandu Lapang tahun 2013 disusun dalam rangka memberikan acuan dan arahan pelaksanaannya kepada Dinas yang membidangi perkebunan dan perangkat perlindungan perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/kota.

Sistematika Pedoman Teknis ini terdiri dari Bab

I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Sasaran

Kegiatan, dan Tujuan; Bab II. Pendekatan

Pelaksanaan Kegiatan memuat tentang Prinsip

Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan dan Spesifikasi

Teknis; Bab III. Pelaksanaan Kegiatan, berisi Ruang

Lingkup, Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan,

Lokasi, Jenis, Volume, dan Simpul Kritis; Bab IV.

Pengadaan Barang; Bab V. Pembinaan,

Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan; Bab

VI. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab VII.

Pembiayaan; serta Bab VIII. Penutup.

Pedoman Teknis ini sebagai acuan Dinas yang

membidangi Perkebunan di Provinsi/Kabupaten/

Kota dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan

Petunjuk Teknis yang lebih spesifik berdasarkan

kondisi daerah setempat.

Page 3: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

ii

Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberi manfaat bagi pelaksanaan kegiatan di daerah sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan.

Jakarta, Desember 2012

Direktur Jenderal

Ir. Gamal Nasir, MS

NIP. 19560728 198603 1001

Page 4: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................... i DAFTAR ISI .................................... iii I. PENDAHULUAN .......................... 1

A. Latar Belakang ...................... 1 B. Sasaran ............................... 3 C. Tujuan ............................... 3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 4

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ............................. 4

B. Prinsip Pendekatan Teknis ........ 6

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ............. 10

A. Ruang Lingkup ...................... 10 B. Pelaksana dan Penanggung Jawab

Kegiatan ............................. 11 C. Lokasi, Jenis dan Volume ......... 13 D. Simpul Kritis ......................... 13

IV. PROSES PENGADAAN.................... 14

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .. 15

A. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan

Halaman

Page 5: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

iv

Kegiatan .............................. 15 B. Pelaksanaan ......................... 16

VI. MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN ............................. 17

A. Monitoring ............................ 17 B. Evaluasi .............................. 17 C. Pelaporan ............................ 17

VII. PEMBIAYAAN ............................ 20

VIII. PENUTUP ................................. 20

LAMPIRAN

Page 6: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemandu Lapang (PL) merupakan ujung tombak dari kegiatan Sekolah-Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). Peran pemandu lapang dalam proses kegiatan SL-PHT sangat berbeda dengan peran guru atau pelatih pada sistem pendidikan yang kita kenal selama ini. Pada SL-PHT pemandu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses belajar, pembimbing diskusi dan pengamat kegiatan, sedangan isi dari kegiatan belajar itu sendiri sepenuhnya diserahkan kepada peserta.

Keberadaan pemandu lapang ini sangat berarti dan sangat membantu petani dalam mengelola kebun mereka khususnya dalam menerapkan pengendalian hama secara terpadu (PHT), sehingga produksi dan kualitas komoditi perkebunan terus meningkat dan mampu bersaing di era globalisasi ini.

Pelatihan pemandu lapang pada awalnya dimulai melalui proyek PHT-PR dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 yang telah menghasilkan 1.016 orang pemandu lapang, dan saat itu komoditi yang di SL-PHT kan adalah kopi, kakao, teh, lada, kapas, dan jambu mete. Selanjutnya dengan ilmu kepemanduannya, para pemandu lapang ini

Page 7: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

2

mampu memandu SL-PHT pada komoditi perkebunan lainnya, antara lain: kelapa, cengkeh, tebu, dst.

Permasalahan utama pada saat ini adalah terbatasnya pemandu lapang akibat banyaknya pemandu lapang yang telah pensiun atau pindah tugas/mutasi ke instansi lain dan belum ada penggantinya/ belum ada rekruitmen pelatihan untuk pemandu lapang yang baru. Kebutuhan pemandu lapang ini semakin kompleks karena tidak semua petugas lapangan otomatis mampu menjadi pemandu lapang. Pemandu lapang memerlukan pelatihan khusus sehingga mampu mendampingi petani secara optimal.

Dalam rangka mendukung program percepatan Swasembada Gula Nasional khususnya dan program Peningkatan produksi dan mutu perkebunan umumnya, maka pada tahun anggaran 2013 akan diselenggarakan beberapa kegiatan yang salah satunya adalah SL-PHT di beberapa provinsi. Guna menjamin keberhasilan SL-PHT tersebut harus tersedia pemandu lapang yang cukup, oleh karena itu diperlukan kegiatan terobosan yaitu Pelatihan Petugas/Petani Pemandu (Petandu) dengan ilmu kepemanduan dan penerapan teknik PHT agar mampu memandu petani perkebunan dilapangan.

Page 8: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

3

B. Sasaran

Sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah terlaksananya pelatihan pemandu lapang SL-PHT di 4 (empat) provinsi yang memiliki pemandu lapang terbatas.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT perkebunan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan petugas/petani pemandu dalam memandu SL-PHT petani perkebunan dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.

Page 9: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

4

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pendekatan Umum

Prinsip pendekatan umum meliputi hal

yang bersifat administratif dan

manajemen kegiatan.

1.1. SK Tim Pelaksana Kegiatan

a. Penetapan SK Tim Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas/KPA paling lambat 1(satu) minggu setelah diterimanya penetapan Satker dari Menteri Pertanian.

b. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.

1.2. Rencana kerja

Rencana kerja pelaksanaan masing-masing kegiatan disusun paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Pedoman Teknis dari Ditjen Perkebunan.

1.3. Juklak, Juknis

Penyelesaian Juklak/Juknis untuk

kegiatan TP Provinsi paling lambat 2

Page 10: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

5

(dua) minggu setelah diterimanya

pedoman teknis dari Ditjen

Perkebunan.

1.4. Revisi

Pengajuan revisi administrasi dan

kegiatan (substansi) paling lambat

bulan Februari 2013.

1.5. Koordinasi dan Sosialisasi

Setiap kegiatan perlu

dikoordinasikan dan disosialisasikan

kepada pihak-pihak terkait.

1.6. Pengadaan

Pengadaan dilaksanakan sesuai

peraturan perundangan yang

berlaku dan kontrak ditandatangani

paling lambat awal bulan Pebruari

2013. Pengadaan sarana pendukung

perlindungan tidak dapat

digabungkan dengan pengadaan

sarana produksi lainnya.

1.7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan

selama kegiatan berlangsung

Page 11: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

6

minimal 2 (dua) kali disesuaikan

dengan sumber daya yang ada.

1.8. Laporan

a. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan disampaikan sesuai dengan jadual dan form sesuai dengan Pedoman SIMONEV.

b. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke pusat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai.

2. Prinsip Pendekatan Teknis 2.1. Pelatihan pemandu lapang

bertujuan untuk melatih petugas/ petani calon pemandu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemandu lapang SL-PHT.

2.2. Pelatihan pemandu lapang SL-PHT

dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya. Kegiatan pelatihan terdiri dari teknik kepemanduan SL-PHT, dinamika kelompok, teknik budidaya dan

Page 12: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

7

penerapan PHT, serta kunjungan lapang.

2.3. Pelatihan dilaksanakan sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

2.4. Sertifikat peserta pelatihan pemandu lapang dikeluarkan oleh ketua panitia pelatihan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pelatihan pemandu lapang SL-PHT adalah:

Petugas yang dilatih mampu memandu kegiatan SL-PHT tebu dan kelapa.

B. Spesifikasi Teknis

1. Kriteria

1.1. Peserta adalah petugas/ petani calon pemandu yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan menjadi pemandu lapang SL-PHT.

Page 13: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

8

1.2. Narasumber adalah orang yang berkompeten dibidangnya antara lain seperti master trainer/PL-1/Puslit/Balit/Ditjenbun/BBP2TP Medan, Surabaya, Ambon/BPTP Pontianak.

1.3. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi teknik kepemanduan SL-PHT, dinamika kelompok, teknik budidaya dan penerapan PHT, serta kunjungan lapang.

1.4. Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5. Pelatihan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, paling lambat dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2013.

1.6. Kunjungan lapang diprioritaskan ke kebun calon peserta SL-PHT Tahun 2013.

2. Metode

2.1. Pelatihan pemandu lapang dipandu oleh narasumber/pelatih dengan pendekatan orang dewasa (andragogi), dan disupervisi oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

Page 14: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

9

2.2. Kurikulum antara lain meliputi teknik kepemanduan, dinamika kelompok, teknik budidaya dan penerapan PHT.

2.3. Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk mempraktekkan teori yang telah diperoleh.

Page 15: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

10

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

1. Pelatihan diperuntukkan bagi petugas/ petani calon pemandu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemandu lapang SL-PHT.

2. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi, seleksi dan penetapan peserta, penetapan panitia, penetapan narasumber, penetapan tempat pelaksanaan dan lokasi kunjungan lapang; Penyusunan materi pelatihan; Pelaksanaan pelatihan, supervisi dan pelaporan.

3. Indikator Kinerja

No Indikator Uraian

1 Input/ Masukan

- Dana

- SDM

- Data dan informasi

- Teknologi

2 Output/ Keluaran

Terlaksananya pelatihan pemandu lapang SL-PHT bagi calon pemandu lapang SL-PHT sebanyak 112 orang.

3 Outcome/ Hasil

Terlatihnya calon pemandu lapang SL-PHT sebanyak 112 orang.

Page 16: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

11

B. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan

1. Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT

adalah dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

2. Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dalam melaksanakan kegiatan agar berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan, BBP2TP Medan/Surabaya/ Ambon /BPTP Pontianak dan pihak-pihak terkait.

3. Kewenangan dan tanggung jawab :

4.1. Direktorat Perlindungan Perkebunan

a. Menyiapkan Terms of Reference (TOR) dan Pedoman Teknis.

b. Melakukan bimbingan dan supervisi, monitoring dan evaluasi.

4.2. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan

a. Menetapkan tim pelaksana kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT.

b. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan,BBP2TP Medan/ Surabaya/ Ambon /BPTP

Page 17: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

12

Pontianak, Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta institusi terkait lainnya.

c. Membuat Petunjuk Pelaksanaan untuk kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT sesuai dengan kondisi spesifik wilayah masing-masing.

d. Melakukan verifikasi peserta pelatihan bersama Dinas Kabupaten.

e. Menetapkan peserta pelatihan.

f. Melakukan pengawalan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, berkoordinasi dengan Direktorat Perlindungan Perkebunan, BBP2TP Medan/ Surabaya/ Ambon /BPTP Pontianak dan Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan setempat.

g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT ke Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Perlindungan Perkebunan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan pelatihan selesai tanpa

Page 18: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

13

menunggu sampai akhir tahun 2013.

4.3. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan

a. Mengusulkan calon peserta pelatihan pemandu lapang SL-PHT.

b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Pelatihan pelatihan pemandu lapang SL-PHT

dilaksanakan di 4 Provinsi dengan jumlah

peserta 112 orang yaitu untuk tebu provinsi

Jawa Tengah (36 orang), Provinsi Jawa Timur

(32 orang), Provinsi Jawa Barat (32 orang)

dan untuk kelapa Provinsi Sulawesi Utara (12

orang).

D. Simpul Kritis

1. Menghadirkan/mendatangkan narasumber yang kompeten secara tepat waktu. Memastikan kehadiran narasumber sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Pemilihan calon peserta yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan

Page 19: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

14

dan menjadi pemandu lapang SL-PHT. Calon peserta menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan sampai selesai dan menjadi pemandu lapang SL-PHT.

IV. PROSES PENGADAAN

Pengadaan barang dan jasa mengacu kepada Perpres No 70 tahun 2012.

Komponen yang dikontrakkan dalam pelatihan meliputi penyediaan akomodasi dan konsumsi untuk peserta pelatihan.

Page 20: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

15

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan, Pengendalian, Pengawalan dan Pendampingan

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilaksanakan pada seluruh kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT melalui dana TP Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diutamakan dilakukan pada tahapan yang menjadi simpul-simpul kritis kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan dilakukan koordinasi secara berjenjang sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing unit pelaksana kegiatan.

Kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pengawalan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, sumber pembiayaan, cara pelaksanaan kegiatan, dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam setiap kegiatan. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan diharapkan dapat memberikan rekomendasi, dan solusi terhadap proses pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mengakselerasi sesuai dengan target, tujuan dan sasaran kegiatan yang ditetapkan.

Page 21: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

16

Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawalan berupa rekomendasi terhadap pelaksana kegiatan dan bahan laporan serta informasi kepada pimpinan sebagai bahan untuk penilaian pelaksanaan kinerja dan menentukan kebijakan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan minimal dilaksanakan satu kali pada setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Waktu pelaksanaan kegiatan hendaknya selalu dikoordinasikan dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan menjadi lebih efektif dan efisien.

Kegiatan pendampingan dilakukan oleh petugas di tingkat lapangan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Direktorat Perlindungan Perkebunan bertanggung jawab atas kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawalan kegiatan pemandu lapang SL-PHT.

Dinas yang membidangi Perkebunan tingkat provinsi bertanggung jawab untuk kegiatan pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan.

Page 22: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

17

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring ditujukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai pada setiap kegiatan.

Monitoring dilaksanakan oleh petugas Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Pelaksanaan monitoring minimal satu kali selama kegiatan berlangsung.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui ketepatan/kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan yang direncanakan serta realisasi/ penyerapan anggaran. Hasil evaluasi sebagai umpan balik perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

C. Pelaporan

Setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat oleh pelaksana kegiatan satu

Page 23: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

18

bulan setelah kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT selesai dilaksanakan, dan disampaikan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan.

1. Out Line Laporan Laporan akhir dibuat sesuai out line sebagai berikut :

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)

I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Ruang Lingkup Kegiatan D. Indikator Kinerja

II. TINJAUAN PUSTAKA

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Lokasi B. Alat dan Bahan C. Metode D. Tahap Aktivitas/Kegiatan/

Pelaksanaan E. Simpul Kritis Kegiatan F. Pelaksana G. Pembiayaan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Page 24: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

19

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan B. Saran/rekomendasi C. Rencana Tindak Lanjut

VI. DAFTAR PUSTAKA

VII. LAMPIRAN

Page 25: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

20

VII. PEMBIAYAAN

Kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT di daerah antara lain didanai dari APBN tahun anggaran 2013 melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) Ditjen. Perkebunan.

VIII. PENUTUP Kegiatan pelatihan pemandu lapang SL-PHT diharapkan dapat memenuhi kekurangan pemandu lapang SL-PHT, sehingga kegiatan SL-PHT dapat terlaksana dengan baik.

-----ooo-----

Page 26: Pedoman Teknis Pelatihan Pemandu Lapang

21

Lampiran: Lokasi Pelatihan Pemandu Lapang SLPHT

No Provinsi Volume Komoditi

1. Jabar 32 Org Tebu

2. Jateng 36 Org Tebu

3. Jatim 32 Org Tebu

4. Sulut 12 Org Kelapa

Volume Pelatihan Pemandu Lapang SL-PHT

No Jenis Kegiatan Keterangan

1. Pembelian Bahan

Volume setiap kegiatan mengacu kepada POK.

2. Pemberian honor kepada Narasumber/Master Trainers/Pemandu lapang Senior

3. Pemberian transport kepada peserta/Master Trainers/Pemandu lapang Senior/panitia

4. Pelaksanaan pelatihan

5. Field Trip

6. Kegiatan administrasi , pelaporan kegiatan pengendalian

7. Supervisi