pedoman pemantauan
TRANSCRIPT
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 1/32
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 3615/Kpts/HK.060/L/12/2013
TANGGAL : 31 Desember 2013
PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian, Badan Karantina Pertanian memiliki tugas melaksanakan
perkarantinaan pertanian dengan salah satu fungsinya melaksanakan
perkarantinaan hewan, tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Karantina Pertanian yang berada di tempat-tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,
organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pangan segar (hewan
dan tumbuhan), baik antar Negara maupun antar area/pulau di dalam
negeri, baik di pelabuhan laut, bandar udara, pelabuhan sungai,
pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas, mapun kantor pos sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/4/ 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina
Pertanian.
Dalam melaksanakan perkarantinaan hewan, tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati, UPT Karantina Pertanian berpedoman
pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan beserta peraturan pelaksanaannya, mulai
Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan/Keputusan Menteri serta
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), pedoman, dan
Standard Operational Procedure (SOP).
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 2/32
2
Keberhasilan pelaksanaan perkarantinaan hewan, tumbuhan, dan
pengawasan keamanan hayati, salah satunya ditentukan oleh
kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan
administratif dan pelaksanaan tindakan karantina serta pengawasan
keamanan hayati yang sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk
membuktikan kebenaran atas persyaratan dan tindakan karantina dan
pengawasan keamanan hayati terhadap pemasukan dan pengeluaran
media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), organisme
pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), dan pangan segar asal
tumbuhan (PSAT), baik antar Negara maupun antar area/pulau di
dalam negeri, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga dapat
dicegah kemungkinan adanya penyimpangan/ pelanggaran, baik yang
berkenaan dengan persyaratan maupun tindakan karantina dan
pengawasan keamanan hayati.
Berbagai peluang terjadinya penyimpangan/pelanggaran terhadap
persyaratan dan tindakan karantina serta pengawasan keamanan
hayati, antara lain disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah
petugas karantina dibandingkan dengan luas dan banyaknya tempat-
tempat pemasukan dan pengeluaran, keterbatasan sarana dan
prasarana operasional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
(stakeholders ) serta tidak patuhnya pengguna jasa dan pengurus barang
dalam memenuhi persyaratan dan tindakan karantina sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina
hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
Untuk mengetahui keberhasilan, kekuatan, kelemahan, tantangan,
hambatan, dan peluang serta sumberdaya yang dimiliki masing-masing
unit pelaksana teknis karantina pertanian dalam melaksanakan
kebijakan yang sudah dilahirkan serta pelaksanaan kegiatan bimbingan
teknis di bidang pengawasan dan penindakan, maka perlu dilakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan
dan penindakan di unit pelaksana teknis karantina pertanian. Untuk
adanya keseragaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauandan evaluasi kegiatan pengawasan dan penindakan, maka perlu adanya
pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pemantauan
dan evaluasi kegiatan pengawasan dan penindakan di bidang karantina
hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 3/32
3
2.
Maksud dan Tujuan
Pedoman ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pemantauan danevaluasi kegiatan Wasdak di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati bagi Petugas Pengawasan
dan Penindakan di Bidang Kepatuhan. Sedangkan tujuannya agar
pemantauan dan evaluasi bidang Pengawasan dan Penindakan karantinahewan dan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayatidapat dilaksanakan secara efektif.
3. Ruang Lingkup
3.1.
Pelaksanaan Pemantauan;
3.2.
Pelaksanaan Evaluasi; dan
3.3.
Pelaporan.
4.
Pengertian Umum
4.1.
Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya disebut Barantanadalah unit eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan.
4.2.
Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan yang
selanjutnya disingkat Pusat KKIP adalah unit kerja eselon IIBadan Karantina Pertanian yang mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidangpengawasan dan penindakan, dan pelaksanaan kerjasama, serta
pengelolaan informasi perkarantinaan.4.3.
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnyadisingkat UPT KP adalah unit kerja karantina pertanian yang
melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati di tempat-tempat
pemasukan dan pengeluaran media pembawa penyakit hewankarantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina dan
pangan segar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.4.
Instansi Terkait adalah instansi di luar Kementerian Pertanian
yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian.4.5.
Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahanmasuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar
negeri dan dari suatu area ke area di dalam negeri, ataukeluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.6.
Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahanmasuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dariluar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri ataukeluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.7.
Pengawasan Keamanan Hayati adalah upaya yang dilakukan oleh
Petugas Karantina Hewan dan Petugas Karantina Tumbuhanuntuk mencegah bahan asal hewan dan atau hasil bahan asalhewan untuk konsumsi atau pangan segar asal tumbuhan dari
kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi dan ataumengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu,
merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 4/32
4
4.8.
Pengawasan dan Penindakan yang selanjutnya disebut Wasdak
adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan tugas dan fungsipengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.9.
Pengawasan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan olehPetugas Kepatuhan/Wasdak untuk mencegah atau meniadakan
niat dan kesempatan masyarakat untuk melakukan pelanggaranterhadap peraturan perundang-undangan di bidang karantinahewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.10.
Penindakan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh
PPNS Karantina untuk melakukan penyidikan atas dugaanadanya pelanggaran tindak pidana di bidang karantina hewan,
karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.11.
Pengendalian adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh
pimpinan kantor pusat Barantan dan/atau pimpinan UPT KPuntuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan di bidang karantina
hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayatisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk
pelaksanaannya.
4.12.
Objektivitas adalah data, informasi, situasi dan kondisi faktual yang terjadi dalam pemantauan dan evaluasi di bidang Wasdak.
4.13.
Transparansi adalah keterbukaan sistem pemantauan dan
evaluasi di bidang Wasdak bagi masyarakat.
4.14.
Akuntabilitas adalah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Wasdak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4.15.
Non diskriminatif adalah sistem pemantauan dan evaluasi di
bidang Wasdak tidak membedakan perlakuan terhadap unitkerja lingkup Badan Karantinas Pertanian.
4.16.
Berkeadilan adalah sistem pemantauan dan evaluasi di bidangwasdak memberikan rasa keadilan bagi unit kerja lingkupBadan Karantinas Pertanian.
4.17. Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalahpegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi UPT
Karantina Pertanian, baik pemangku jabatan struktural maupunfungsional.
4.18.
Wilayah Kerja Karantina Pertanian yang selanjutnya disebutWilker Karantina Pertanian adalah tempat penyelenggaraankegiatan operasional di bidang karantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasan keamanan hayati, baik di pelabuhanlaut, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, pelabuhansungai, dry port , kantor pos dan pos lintas batas negara.
4.19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina yang selanjutnya disebutPPNS Karantina adalah pegawai negeri sipil Badan Karantina
Pertanian yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyidik dandiberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas terjadinyatindak pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan
dan pengawasan keamanan hayati.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 5/32
5
4.20.
Intelijen Karantina adalah upaya di bidang pengawasan dan
penindakan lingkup Badan Karantina Pertanian untukmemberikan informasi kepada pimpinan organisasi dalam
mengamankan serta mensukseskan kebijakan untukmelaksanakan tugas di bidang karantina hewan, karantina
tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.4.21.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang
selanjutnya disebut Kepala UPT KP adalah petugas karantina yang ditunjuk/diangkat melalui surat keputusan untukmemimpin Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian dalammelaksanakan tugas dan fungsi di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati danbertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan KarantinaPertanian.
4.22.
Petugas Bidang Kepatuhan/Wasdak adalah petugas lingkup
Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsiPengawasan dan Penindakan di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.23.
Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang ditetapkan adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhanpenyeberangan, dryport , kantor pos, pos lintas batas negara, yangtelah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewankarantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta
pengawasan keamanan hayati.
4.24.
Tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang tidak ditetapkanadalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara,pelabuhan penyeberangan, dryport , kantor pos, pos lintas batasNegara dan tempat lain yang tidak ditetapkan oleh Pemerintahtetapi memiliki potensi sebagai tempat pemasukan danpengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan
karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan keamanan hayati.
4.25.
Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebutHPHK adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkanPemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnyadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.26.
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnyadisebut OPTK adalah organisme pengganggu tumbuhan yangditetapkan Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dantersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4.27.
Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati dan mengetahui
perkembangan pelaksanaan pengawasan dan penindakan, danmenjadi instrumen pengendalian terhadap kegiatan pengawasandan penindakan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhandan pengawasan keamanan hayati.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 6/32
6
4.28.
Evaluasi adalah kegiatan pengkajian terhadap hasil pemantauan
di bidang pengawasan dan penindakan yang dilakukan secaraperiodik untuk mengukur pencapaian kinerja dan
mengidentifikasi permasalahan di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati serta
merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaiannyadan sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang pengawasandan penindakan.
4.29.
Data Umum adalah aspek perkarantinaan di UPT KP yangberkenaan dengan struktur organisasi, sumberdaya manusia,wilayah kerja, dan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaranmedia pembawa HPHK/ OPTK/PSAT.
4.30.
Data Bidang Wasdak adalah aspek perkarantinaan di UPT KP
yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsipengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.
4.31. Kegiatan Pre-emptif adalah tindakan atau upaya yang dilakukanoleh Petugas Karantina untuk membina kesadaran masyarakat
dan petugas karantina agar mentaati peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.
4.32.
Kegiatan Preventif adalah serangkaian tindakan atau kegiatanintelijen, patroli, monitoring dan evaluasi terhadap kemungkinan
terjadinya pelanggaran di bidang karantina hewan, karantina
tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.4.33.
Kegiatan Penegakkan Hukum (Represif) adalah serangkaiantindak Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan
keamanan hayati yang terjadi dan guna menemukan tersangka,dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
4.34.
Standard Operational Procedure yang selanjutnya disingkat SOPadalah suatu standar/pedoman tertulis berupa petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis tentang tatacara atau tahapan
baku yang harus dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.
4.35.
Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukanoleh seorang atau beberapa orang atau
organisasi/perusahaan/lembaga tertentu untuk memberitahukaninformasi tentang karantina hewan, karantina tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati dipahami oleh masyarakat luas.
4.36.
Workshop adalah latihan kerja yang meliputi teori dan praktek di
bidang pengawasan dan penindakan.
4.37.
Simulasi atau peragaan adalah uji coba yang memperagakankegiatan di bidang pengawasan dan penindakan.
4.38.
Diseminasi adalah suatu kegiatan penyebarluasan informasimelalui media cetak maupun elektronik yang dimaksudkanuntuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran
masyarakat di bidang pengawasan dan penindakan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 7/32
7
4.39.
Apresiasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi tentang
kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan lingkupinstansi pemerintah.
4.40.
Ceramah adalah kegiatan penyampaian informasi dengan caramemberikan arahan dan petunjuk kepada masyarakat luas
tentang pengawasan dan penindakan.
4.41.
Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan petugaslingkup Badan Karantina Pertanian di bidang pengawasan danpenindakan.
4.42.
Seminar adalah pertemuan ilmiah untuk menyampaikan
kebijakan, kendala dan permasalahan di bidang pengawasan danpenindakan untuk dibahas guna mendapatkan rumusan
penanganan dan penyelesaian.
4.43.
Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yangterkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, danpengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan
fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksiandan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan
penanggulangan setiap ancaman terhadap masuk dantersebarnya HPHK, OPTK dan PSAT yang dapat mengganggukelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
4.44.
Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat
ke tempat lain di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan, sebagai upaya petugas pengawasan dan penindakan
untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dengan caramendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi,memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akanmenimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidanadi bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati.
4.45. Uji petik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Petugas BidangKepatuhan/Wasdak untuk menguji terhadap pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina
hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.46.
Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati.
4.47.
Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagaipelaku tindak pidana di bidang karantina hewan, karantina
tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
4.48.
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan gunakepentingan Penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dania alami sendiri.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 8/32
8
4.49.
Pemanggilan adalah salah satu kegiatan penindakan tindak
pidana di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan danpengawasan keamanan hayati untuk menghadirkan Tersangka
dan/atau Saksi kehadapan Penyidik guna dilakukanpemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan
dan petunjuk-petunjuk mengenai tindak pidana di bidangkarantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati yang terjadi.
4.50.
Penggeledahan adalah salah satu kegiatan penindakan dalamrangka penyidikan tindak pidana di bidang karantina hewan,karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati untukmenemukan barang bukti dan Tersangka.
4.51.
Penyitaan adalah kegiatan membuka, memeriksa dan menyita
“Surat lain” yaitu surat dari atau kepada Tersangka yang dikirimKantor Pos, Jawatan/ Perusahan Telekomunikasi atau
Transportasi yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyaihubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa danpelaksanaannya harus dengan izin Ketua Pengadilan Negerisetempat.
4.52. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan,kejelasan, keidentikan tersangka dan/atau saksi dan/ataubarang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau
peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidanatersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan;
4.53.
Penyelesaian berkas Perkara adalah serangkaian kegiatanPenyidik Pegawai Negeri Sipil mulai pembuatan resume,penyusunan dan pemberkasan berkas perkara tindak pidana dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.
4.54.
Penyerahan Berkas Perkara adalah kegiatan pengiriman BerkasPerkara berikut tanggung jawab dan barang buktinya kepadaPenuntut Umum melalui Penyidik Polri selaku Koordinator danPengawas (Korwas) PPNS.
4.55. Pemberkasan adalah kegiatan untuk memberkaskan isi BerkasPerkara dengan susunan dan syarat pengikatan serta penyegelan.
4.56.
Administrasi Penyidikan adalah penatausahaan penyelenggaraanadministrasi yang meliputi kegiatan pencatatan, pelaporan dan
pendataan untuk kepentingan operasional penyidikan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 9/32
9
BAB II
PELAKSANAAN PEMANTAUAN
1.
Prinsip Dasar
Pemantauan di bidang pengawasan dan penindakan (wasdak)
direncanakan secara terpadu dan terpusat serta dilaksanakan secara
menyeluruh. Prinsip pemantauan pada wasdak menganut Objektivitas,
Transparansi, Akuntabilitas, Non Diskriminatif dan Berkeadilan.
Pemantauan digunakan sebagai instrumen pengawasan dan
pengendalian terhadap pengawasan dan penindakan di bidang
karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan
hayati.
2.
Metode
2.1.
Pemantauan Secara Langsung
Pemantauan dilakukan dengan mengamati secara periodikpelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkarantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasankeamanan hayati dan mengisi Formulir sebagaimana tercantum
pada Formulir 1 Keputusan ini.
2.2.
Pemantauan Secara Tidak Langsung
Pemantauan dilakukan dengan mengkaji laporan bulanan melalui
sistem informasi elektronik maupun manual.
3.
Koordinasi
3.1.
Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan
dikoordinasi oleh Kepala Barantan.
3.2.
Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT KP) Lingkup Barantan
dikoordinasi oleh Kepala UPT KP.
4.
Mekanisme
4.1.
Pemantauan di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan
terhadap UPT KP dipersiapkan dan dilaksanakan oleh bidang
Kepatuhan, ditindaklanjuti melalui pembahasan Lingkup Badan
Karantina Pertanian dan hasil pemantauan dilaporkan kepada
Kepala Barantan.
4.2.
Pemantauan di bidang wasdak di UPT KP dipersiapkan dan
dilaksanakan oleh bidang yang memiliki tugas dan fungsi
kewasdakan di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk,
ditindaklanjuti melalui pembahasan Lingkup UPT KP yang
bersangkutan dan hasil pemantauan dilaporkan kepada Kepala
UPT yang bersangkutan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 10/32
10
4.3.
Pemantauan di bidang wasdak meliputi wasdak di tempat
pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dan/atau diluar
tempat pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan
Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
5.
Kriteria
5.1.
Pemantauan di bidang wasdak di UPT KP dilakukan di tempat
pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dan/atau diluar
tempat pemasukan dan pengeluaran.
5.2.
Pemantauan di bidang wasdak di tempat pemasukan dan
pengeluaran yang ditetapkan meliputi preemptif, preventif
(pengawasan, intelijen dan patroli) dan penegakkan hukum.
5.3.
Pemantauan di bidang wasdak di diluar tempat pemasukan danpengeluaran meliputi intelijen dan patroli.
6.
Waktu Pelaksanaan
Kegiatan pemantauan di bidang wasdak di Barantan dan UPT KP
dilakukan setiap bulan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 11/32
11
BAB III
PELAKSANAAN EVALUASI
1.
Prinsip Dasar1.1.
Evaluasi di bidang wasdak, direncanakan secara terpadu dan
terpusat, serta dilaksanakan secara menyeluruh lingkup Barantan.
Prinsip evaluasi pada wasdak menganut prinsip-prinsip
objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif dan
berkeadilan.
1.2.
Evaluasi di bidang wasdak digunakan untuk:
1.2.1. Mengukur pencapaian indikator kinerja Wasdak yang
meliputi pelaksanaan kegiatan preemptif, preventif, dan
penegakkan hukum.
1.2.2.
Mengidentifikasi permasalahan di bidang karantina hewan,
karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati.
1.2.3.
Merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah
penyelesaiannya.
2.
Metode
2.1.
Metode Evaluasi Secara Langsung
Metode dilakukan dengan mengisi formulir sebagaimana tercantumpada Lampiran Keputusan ini, melakukan uji petik terhadap
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan
hayati dan melakukan investigasi terhadap adanya indikasi
penyimpangan dan/atau pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan
pengawasan keamanan hayati.
2.2.
Metode Evaluasi Secara Tidak Langsung
Metode dilakukan dengan mengkaji hasil pemantauan melaluisistem elektronik atau manual.
3.
Koordinasi
3.1.
Evaluasi di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan
dikoordinasi oleh Kepala Barantan.
3.2.
Evaluasi di bidang wasdak yang dilakukan oleh UPT KP Lingkup
Barantan dikoordinasi oleh Kepala UPT KP.
4.
Mekanisme
4.1.
Evaluasi di bidang wasdak yang dilakukan oleh Barantan
terhadap UPT KP dipersiapkan dan dilaksanakan oleh bidang
Kepatuhan. Dan kajian dalam rangka evaluasi ditindaklanjuti
melalui pembahasan Lingkup Barantan dan hasil kajian
dilaporkan kepada Kepala Barantan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 12/32
12
4.2.
Evaluasi di bidang wasdak di UPT KP dipersiapkan dan
dilaksanakan oleh bidang yang memiliki tugas dan fungsi Wasdak
di UPT KP atau pelaksana yang ditunjuk. Dan kajian dalam rangka
evaluasi ditindaklanjuti melalui pembahasan lingkup UPT KP yang
bersangkutan dan hasil kajian dilaporkan kepada Kepala UPT KP
yang bersangkutan.
4.3.
Evaluasi di bidang wasdak meliputi data umum, data Bidang
Wasdak, dan data operasional Bidang Wasdak di tempat
pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dan/atau diluar
tempat pemasukan dan pengeluaran dengan menggunakan
Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
5.
Kriteria
5.1.
Evaluasi di bidang wasdak Lingkup UPT KP dilakukan di tempat
pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan dan/atau diluartempat pemasukan dan pengeluaran.
5.2.
Evaluasi di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan
dilakukan dengan mengkaji hasil pemantauan.
5.3.
Evaluasi diluar tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan
dengan mengkaji hasil pemantauan.
6.
Waktu pelaksanaan
Evaluasi pada wasdak Lingkup UPT KP dan Barantan dilakukan setiap 6
(enam) bulan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 13/32
13
BAB IV
PELAPORAN
1.
Hasil pemantauan di bidang wasdak di UPT KP dilaporkan kepada unit
kerja Kepatuhan kantor pusat Barantan selambat-lambatnya tanggal 10
(sepuluh) pada bulan berikutnya sesuai Form 1 sebagaimana terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
2.
Hasil pemantauan di bidang wasdak lingkup Barantan dilaporkan
kepada Kepala Barantan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas)
pada bulan berikutnya sesuai Form 1 sebagaimana terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
3.
Hasil evaluasi di bidang wasdak di UPT KP dilaporkan kepada unit kerja
Kepatuhan di kantor pusat Barantan selambat-lambatnya tanggal 10
(sepuluh) pada bulan berikutnya sesuai Form 2 sebagaimana terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
4.
Hasil evaluasi di bidang wasdak lingkup Barantan dilaporkan kepada
Kepala Barantan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) pada bulan
berikutnya sesuai Form 2 sebagaimana terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
5.
Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara
elektronik dan/atau manual dengan mempergunakan cover sesuai Form3 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dengan Keputusan ini.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 14/32
14
Form 1. Format Laporan Pemantauan Kegiatan Pengawasan Dan
Penindakan
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
LAPORAN PEMANTAUAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKANUNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN
BULAN ……………………………TAHUN ……………
Nama UPT : ………………………………………………………………………….
Alamat Kantor : .........................................................................................
No. Telepon : ………………………………………………………………………….
Nama Pimpinan : .........................................................................................
NIP : ………………………………………………………………………….
I. KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI TEMPAT PEMASUKAN DANPENGELUARAN YANG DITETAPKAN
1. KEGIATAN PRE-EMPTIF
NO JENISKEGIATAN PRE-
EMPTIF
FREKUENSI(kali)
WAKTU&
TEMPAT
TEMA/JUDULKEGIATAN
JUMLAHPESERTA
(orang/lembar/buah)
1. Seminar
2. Workshop3. Sarasehan
4. Penulisan Artikel
5. Pemasangan :a. Banner
b. Spanduk
c. Baliho
d. Lainnya
6. Pembagian :
a. brosur
b. leaflet
7. Website8. Iklan TV9. Film
Dokumenter
10. Video Klip
11. Pelatihan
12. Sertifikasi
13. Kuliah Umum
14. Apresiasi
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 15/32
15
2. KEGIATAN PREVENTIF
a. Kegiatan Pengawasan
NO. URAIAN
FREKUENSI (kali)HASIL DAN
KESIMPULANSESUAISOP TIDAKSESUAI SOP
1. Pra Tindakan Karantina :
a. Monitoring :
Sikawan QV/EQ-Vet
E-Plaq
TERKONEKSI
TIDAK TERKONEK
SI
PDE Manifest Info
INSW
Inaportnet Inatrade sistem informasi
elektronik lainnya yang terkait
FREKUENSI
(kali)
LOKASI/ TEMPAT
b. Pengumpulan BahanKeterangan
WAKTU &RUTE
JUMLAHPETUGAS
c. Patroli
2. Pelaksanaan Tindakan Karantina :a. Pengawalan,
monitoring danevaluasiPemeriksaanAdministratif.
b. Pengawalan,monitoring danevaluasiPemeriksaan Fisik
c.
Pengawalan,monitoring danevaluasiPemeriksaanKesehatan secaraLaboratoris
d. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPengasingan danPengamatan
e. Pengawalan,
monitoring danevaluasi Perlakuan
f. Pengawalan,monitoring danevaluasi Penahanan
g. Pengawalan,monitoring danevaluasi Penolakan
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 16/32
16
h. Pengawalan,monitoring danevaluasiPemusnahan
i. Pengawalan,monitoring danevaluasi Pembebasan
3. Pasca Tindakan Karantina :
a. monitoring danevaluasi efektifitastindakan karantinaterhadap MP HPHK,MP OPTK dan PSAT
b. Kegiatan Intelijen
NO. KEGIATAN FREKUENSI
(kali)
LOKASI/
TEMPAT
HASIL DAN
KESIMPULAN1. Pencarian dan
pengumpulan bahanketerangan.
2. Konsultasi dankoordinasi dengankomunitas intelijendaerah (komida).
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalamrangka pertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas,antara lain :a. Bea dan Cukai
b.
Kepolisian
c. TNI
d. BKSDA
e. Koordinator PosPemeriksaan LintasBatas (PPLB)
f. Otoritas PelabuhanLaut
g. Otoritas BandaraUdara
h. Imigrasi
i.
Operator BandaraUdara
j. Syahbandar
k. Operator PelabuhanLaut
l. Operator PelabuhanPenyeberangan
4. Pengkajian situasi dankondisi kerawanan dibidang KH, KT danWaskehati.
5. Pencatatan dandokumentasi bahanketerangan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 17/32
17
c. Kegiatan Patroli
NO. JENIS PATROLI WAKTU &RUTE
JUMLAHPETUGAS
HASIL DANKESIMPULAN
1. Patroli Rutin
2. PatroliInsidentil
3. KEGIATAN PENEGAKKAN HUKUM
Penyidikan Tindak Pidana :
a. Kasus Pelanggaran : …………………………………………….................
b. Tempat : ………………………………………………………….
c. Waktu : ………………………………………………………….
d. Nama PPNS : ………………………………………………………….
e. Nama Korwas : ………………………………………………………….
NO KEGIATAN FREKUENSI(kali)
KETERANGAN
1. Pemanggilan :
a. Tersangka
b. Saksi
c. Ahli
2. Penggeledahan
3. Penyitaan Barang Bukti
4. Pemeriksaan :
a. Tersangka
b. Saksi5. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan :
a.
Tersangka
b. Saksi
c. Ahli
6. Sumpah/Janji :
a. Saksi
b. Ahli
7. Pembuatan Resume
8. Penyerahan Berkas Perkara
Tindak Lanjut :
1. Hasil Penyelidikan BelumLengkap (P-18)
2. Pengembalian Berkas Perkarauntuk Dilengkapi (P-19)
3. Pemberitahuan, bahwa hasilpenyidikan sudah lengkap (P-21)
4. Surat Penghentian PerkaraPidana (SP-3)
5. Keputusan Tetap Pengadilan(Inkhrach)
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 18/32
18
II. KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI TEMPAT PEMASUKAN DANPENGELUARAN YANG TIDAK DITETAPKAN
1. KEGIATAN INTELIJEN
NO. KEGIATAN FREKUENSI(kali)
LOKASI/ TEMPAT
HASIL DANKESIMPULAN
1. Pencarian dan pengumpulanbahan keterangan.
2. Konsultasi dan koordinasidengan komunitas intelijendaerah (kominda).
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangkapertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, antara lain :
a. Bea dan Cukai
b. Kepolisian
c.
TNId. BKSDA
e. Koordinator Pos PemeriksaanLintas Batas (PPLB)
f. Otoritas Pelabuhan Laut
g. Otoritas Bandara Udara
h. Imigrasi
i. Operator Bandar Udara
j. Syahbandar
k. Operator Pelabuhan Laut
l. Operator PelabuhanPenyeberangan
4. Pengkajian situasi dan kondisikerawanan di bidang KH, KT danWaskehati.
5. Pencatatan dan dokumentasibahan keterangan
2. KEGIATAN PATROLI
NO. JENIS PATROLI WAKTU &RUTE
JUMLAHPETUGAS
HASIL DAN KESIMPULAN
1. Patroli Rutin
2. Patroli Insidentil
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 19/32
19
III. IDENTIIFIKASI PERMASALAHAN DI BIDANG WASDAK TERKAIT DENGANPELAKSANAAN KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DANPENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DAN SARAN PEMECAHANNYA
NO. PERMASALAHAN BIDANG WASDAK SARAN PEMECAHANNYA
1. Peraturan Perundang-undangan,Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis
2. Kelembagaan3. SDM
4. Sarana dan prasarana
5. Anggaran
6. Preemptif
7. Preventif
8. Penegakkan Hukum
9. Koordinasi
10. Kerjasama11. Wilayah Perbatasan antar negara (laut
dan darat)
12. Dan lain-lain
Tim Pemantauan,
NAMA
NIP.
NAMA
NIPMengetahui :
Kepala UPT ...
NAMA
NIP
NAMA
NIP
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,
Ir. BANUN HARPINI, MSc.NIP. 19601019 198503 2 001
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 20/32
20
Form 2. Format Laporan Evaluasi Kegiatan Pengawasan Dan Penindakan LingkupBarantan.
LAPORAN EVALUASI KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN LINGKUP
BADAN KARANTINA PERTANIAN
PERIODE : ……………S/D ……………….. 2013
Nama UPT : ………………………………………………………………………….
Alamat Kantor : .........................................................................................
No. Telepon : …………………………………………………………………………. Nama Pimpinan : .........................................................................................
NIP : ………………………………………………………………………….
I. DATA UMUM1. STRUKTUR ORGANISASI
NO. NAMA STRUKTUR ADA TIDAK ADA
1. Kepala UPT KP
2. Bagian Umum/Sub Bagian Tata Usaha
3. Bidang/Seksi Karantina Hewan4. Bidang/Seksi Karantina Tumbuhan
5. Bidang/Seksi Pengawasan dan Penindakan
6. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus
7. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
Catatan : data struktur organisasi disesuaikan dengan UPT yang
bersangkutan (Balai Besar, Balai Kelas I, Balai Kelas II, Stasiun
Kelas I dan Stasiun Kelas II).
2. JUMLAH SDM (PEGAWAI)
NO. NAMA JABATAN JUMLAH (ORG)1. Struktural
2. Fungsional MV
3. Fungsional PMV
4. Fungsional POPT Ahli
5. Fungsional POPT Terampil
6. Calon Fungsional MV7. Calon Fungsional PMV
8. Calon Fungsional POPT Ahli
9. Calon Fungsional POPT Terampil
10. Fungsional Umum
11. Calon Fungsional Umum
12. CPNS
13. Kontrak/honorer/THL.
Total : .............................................................
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 21/32
21
3. JUMLAH WILAYAH KERJA : …….. UNIT, DENGAN RINCIAN :
NO. TEMPATPEMASUKAN/
PENGELUARAN
UNIT NAMA LOKASI STATUSPELABUHAN
*)
JUMLAH SDM
**)
1. Pelabuhan Laut
2. Bandar Udara
3. PelabuhanPenyeberangan
4. PelabuhanSungai
5. Kantor Pos
6. Pos Lintas Batasdengan negaralain (PLB)
7. Tempat-tempat
lain (dryport )Keterangan :
*) Pelabuhan Impor (PI), Pelabuhan Ekspor (PE) dan Pelabuhan Domestik
(PD).
**) Sebutkan jumlah SDM di setiap Wilker, dengan mencantumkan jabatan
fungsional/jabatan lainnya.
4. JUMLAH TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MP HPHK/OPTK DANPANGAN SEGAR YANG TIDAK DITETAPKAN :
NO
.
TEMPAT
PEMASUKAN/PENGELUARAN
UNIT NAMA LOKASI KETERANGAN
***)
1. Pelabuhan Laut
2. Bandar Udara
3. PelabuhanPenyeberangan
4. Pelabuhan Sungai
5. Kantor Pos
6. Pos Lintas Batasdengan negara lain(PLB)
7. Tempat-tempat lain(dryport )
Keterangan :
***) sebutkan jenis media pembawa HPHK/OPTK/Pangan Segar yang dilalu-
lintaskan.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 22/32
22
II. DATA BIDANG WASDAK1. STRUKTUR PEMEGANG TUGAS DAN FUNGSI BIDANG WASDAK :
NO. URAIAN ADA TIDAKADA
1. Kepala UPT telah menetapkan KoordinatorWasdak
2. Kepala UPT telah menetapkan Uraian tugasdan fungsi Wasdak
3. Kepala UPT telah menetapkan pegawai secarapermanen pada Bidang/ Seksi/KoordinatorWasdak
4. Kepala UPT telah menetapkan pegawai padaBidang/Seksi/Koordinator Wasdak, tetapisecara insidentil/ antar waktu/sementara.
Catatan :
-
No. 1 dan No. 2 diisi khusus untuk UPT BKP Kelas II, SKP Kelas I danSKP Kelas II.
- No. 3 dan No. 4 diisi oleh semua UPT.
2. JUMLAH TENAGA PELAKSANA TUGAS DAN FUNGSI BIDANG WASDAK :
NO. NAMA PELAKSANA JABATAN1. PPNS :
2. Intelijen :
3. Petugas Lainnya
Total : ....................
Catatan : cantumkan nama pegawai untuk masing-masing pelaksana
beserta jabatan yang diembannya, baik struktural maupun
fungsional.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 23/32
23
3. JUMLAH ANGGARAN YANG TERSEDIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG WASDAK :
NO. JENIS KEGIATAN SATUAN(paket/unit/kali/OH/OP)
JUMLAH(Rp)
1. Kegiatan Pre-emptif :
Perjalanan dinas, bahan, akomodasi, konsumsi untuk kegiatan :
a. Seminar
b. Workshop
c. Sarasehand. Penulisan Artikel
e. Pemasangan :
Banner
Spanduk
Baliho
Lainnya
f.
Pembagian :Brosur
Leaflet
g. Websiteh. Iklan TV
i. Film Dokumenter
j. Video Klip
k. Pelatihan
l. Sertifikasi
m. Kuliah Umum
n. Apresiasi
2. Kegiatan Preventif :Perjalanan dinas, bahan, akomodasi, konsumsi untuk kegiatan :
a. Koordinasi
b. Konsultasi
c. Kerjasama
d. Monitoring
e. Pengawalan
f. Patroli
g. Intelijen
h. Pengkajian3. Kegiatan Penegakkan Hukum :
Perjalanan dinas, bahan, akomodasi, konsumsi untuk kegiatan :
a.
Koordinasi
b. Konsultasi
c. Gelar perkara
4. Belanja Modal/Barang :
a. Alat penyadap suara
b. Alat penyadap gambar
c. Alat komunikasi kusus
d. Rompi anti senjata tajam level 2
e. Kartu Tanda Anggota (KTA)
f. Asuransi keselamatan kerja
g. Alat transportasi
h.
Alat komunikasii. Alat pengolah data
j. Geographic Position System (GPS)
k. Pakaian seragam dinas lapanganlengkap dengan atribut
l. Alat dokumentasi (kamera)
m. Patroli kit
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 24/32
24
n. Monitoring kit
5. Pelaporan
Jumlah Total :
4.
JUMLAH DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA BIDANG WASDAK:
NO. JENIS SARANA DANPRASARANA
JUMLAH KONDISI
BAIK RUSAK
1. Ruang kerja
2. Alat penyadap suara3. Alat penyadap gambar
4. Alat komunikasi kusus
5. Rompi anti senjata tajam level2
6. Alat transportasi
7. Alat komunikasi8. Alat pengolah data
9. Geographic Position System(GPS)
10. Pakaian seragam dinaslapangan lengkap denganatribut
11. Alat dokumentasi (kamera)
12. Patroli kit
13. Monitoring kit
5.
KELENGKAPAN ADMINISTRASI SDM BIDANG WASDAK :
NO. JENIS KELENGKAPANADMINISTRASI
NOMOR DAN TANGGAL
MASABERLAKU
1. SKEP Pengangkatan PPNS :
a. Nama :
b. Nama :
c.
2. SKEP Perpanjangan PPNS :
a. Nama :
b. Nama :
c.
3. SKEP Mutasi PPNS :
a. Nama :
b. Nama :
c.
4. KTA/KTP PPNS :
a. Nama :
b. Nama :
c.
5. KTA/KTP Intelijen :
a. Nama :
b. Nama :
c.
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 25/32
25
6. PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PPNS DAN INTELIJEN KARANTINA
NO. URAIAN JUMLAH KET.
1. Pemberdayaan PPNS :a. Pelatihan Dasar
b. Pelatihan Lanjutan/Eksekutif
c.
Magang/gelar perkara
d. Kegiatan Penyidikan
e. Penyediaan sarana :
1) Sarana mobilitas/kendaraan
2) Laptop
3) Kamera
4) alat perekam5) internet
f. Penghargaan (Reward ):
1) sertifikat penghargaan
2) rekomendasi kenaikan pangkat
3)
rekomendasi promosi jabatan4) rekomendasi pendidikan
g. Penyediaan juklak dan juknis :
1) Pedoman Sosialisasi kepadapemangku kepentingan
2) Pedoman Kegiatan Preemptif
3) Pedoman Kegiatan Preventif
4) Mekanisme OperasionalPengawasan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran di BidangKH, KT dan Waskehati
5) Penyidikan Tindak PidanaKarantina
6) Uraian Tugas dan Fungsi, TataHubungan Kerja dan MekanismeOperasional Wasdak
2. Pemberdayaan Intelijen :a. Pelatihan Dasar
b. Pelatihan Lanjutan/Eksekutif
c. Magang/latihan kerja
d. Kegiatan Penyelidikan
e. Kegiatan Pengamanan
f. Kegiatan Penggalangan
g.
Penyediaan sarana :1) Sarana mobilitas/kendaraan2) Laptop
3) Kamera
4) alat perekam
5) internet
h. Penghargaan (Reward ) :
1) sertifikat penghargaan
2) rekomendasi kenaikan pangkat
3) rekomendasi promosi jabatan
4) rekomendasi pendidikan
g. Penyediaan juklak dan juknis :1) Pedoman Kegiatan Preventif
2) Mekanisme OperasionalPengawasan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran di BidangKH, KT dan Waskehati
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 26/32
26
III. DATA OPERASIONAL BIDANG WASDAK (SELAMA 1 SEMESTER)
1. KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DI TEMPAT PEMASUKANDAN PENGELUARAN YANG DITETAPKANa. KEGIATAN PRE-EMPTIF
NO JENIS KEGIATAN PRE-EMPTIF FREKUENSI(kali) JUMLAH(orang/lembar/buah)
1. Seminar
2. Workshop
3. Sarasehan
4. Penulisan Artikel
5. Pemasangan :
a. Banner
b. Spanduk
c. Baliho
d. Lainnya
6. Pembagian :a. Brosur
b. Leaflet
7. Website
8. Iklan TV
9. Film Dokumenter
10. Video Klip
11. Pelatihan
12. Sertifikasi
13. Kuliah Umum
14. Apresiasi
b. KEGIATAN PREVENTIF
1) Kegiatan Pengawasan
NO. URAIAN
FREKUENSI (kali)HASILDAN
KESIMPULAN
SESUAISOP
TIDAKSESUAI
SOP
1. Pra TindakanKarantina
a. Monitoring : Sikawan QV/EQ-
Vet
E-Plaq
TERKONEKSI
TIDAK TERKON
EKSI
PDE ManifestInfo
INSW
Inaportnet
Inatrade
sistem informasielektroniklainnya yangterkait
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 27/32
27
FREKUENSI(kali)
LOKASI/
TEMPAT
b. PengumpulanBahan Keterangan
WAKTU &RUTE
JUMLAH
PETUGAS
c. Patroli
2. Pelaksanaan Tindakan Karantina :
j. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemeriksaan
Administratif.k. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemeriksaan Fisik
l. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemeriksaanKesehatan secaraLaboratoris
m. Pengawalan,
monitoring danevaluasi terhadapPengasingan danPengamatan
n. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPerlakuan
o. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadaptindakan
Penahananp. Pengawalan,
monitoring danevaluasi terhadapPenolakan
q. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPemusnahan
r. Pengawalan,monitoring danevaluasi terhadapPembebasan
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 28/32
28
3. Pasca Tindakan Karantina :
d. monitoring danevaluasi terhadapefektifitas tindakankarantina terhadapMP HPHK, MPOPTK danPSAH/PSAT
2) Kegiatan Intelijen
NO. KEGIATAN FREKUENSI(kali)
HASIL DANKESIMPULAN
1. Pencarian danpengumpulan bahan
keterangan.2. Konsultasi dan koordinasi
dengan komunitas intelijendaerah (komida).
3. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalamrangka pertukaran informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas,antara lain :
a. Bea dan Cukai
b. Kepolisian
c. TNI
d. BKSDA
e. Koordinator Pos
Pemeriksaan LintasBatas (PPLB)
f. Otoritas Pelabuhan Laut
g. Otoritas Bandara Udara
h. Imigrasi
i. Operator Bandara Udara
j. Syahbandar
k. Operator PelabuhanLaut
l. Operator PelabuhanPenyeberangan
4. Pengkajian situasi dankondisi kerawanan dibidang karantina hewan,karantina tumbuhan danpengawasan keamananhayati.
5. Pencatatan dandokumentasi bahanketerangan
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 29/32
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 30/32
30
p. Dinas Kehutanan
q. Dinas Perhubungan Darat
r. PT. ASDP
s. Asosiasi Pelayaran
t. Asosiasi Importir
u. Asosiasi Eksportirv.
Asosiasi Penerbangan
w. Asosiasi PengurusAngkutan Truk
x. Lainnya (sebutkan …..)
4. Pengkajian situasi dankondisi kerawanan di bidangkarantina hewan, karantinatumbuhan dan pengawasankeamanan hayati.
5. Pencatatan dan dokumentasibahan keterangan
b. Kegiatan Patroli
NO. JENISPATROLI
LOKASI JUMLAHPETUGAS
HASIL DANKESIMPULAN
1. Patroli Rutin
2. PatroliInsidentil
IV. IDENTIIFIKASI PERMASALAHAN DI BIDANG WASDAK TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN KARANTINA HEWAN, KARANTINA TUMBUHAN DANPENGAWASAN KEAMANAN HAYATI DAN SARAN PEMECAHANNYA
NO. PERMASALAHAN BIDANG WASDAK SARAN PEMECAHANNYA
1. Peraturan Perundang-undangan,Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis
2. Kelembagaan
3. SDM
4. Sarana dan prasarana
5. Anggaran6. Preemptif
7. Preventif
8. Penegakkan Hukum
9. Koordinasi
10. Kerjasama
11. Wilayah Perbatasan antar negara (lautdan darat)
12. Dan lain-lain
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 31/32
31
Tim Evaluasi,
NAMANIP. NAMANIP
Mengetahui :
Kepala UPT ...
NAMA
NIP
NAMA
NIP
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,
Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.NIP. 19601019 198503 2 001
8/16/2019 Pedoman Pemantauan
http://slidepdf.com/reader/full/pedoman-pemantauan 32/32
Form 3. Cover Laporan
LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN LINGKUP
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
2013
KEPALA BADAN KARANTINAPERTANIAN,
Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019 198503 2 001