1

AMDAL SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAH BENCANA ALAM

(Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah ”Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang,

ISSN: 0854-7254, Vol. VIII No. 16, Agustus 2002, h. 41-47)

Abdul Rokhim1

Abstrak

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan

instrumen hukum lingkungan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan

mengenai suatu usaha atau kegiatan (proyek) yang diperkirakan menimbulkan

dampak besar dan penting bagi lingkungan. AMDAL sebagai sumber informasi yang

direkam dengan baik dapat membantu mencegah bencana alam, seperti banjir,

kekeringan, kebakaran, longsor, dan-lain, atau setidak-tidaknya mengurangi

kerugian atau kerusakan akibat bencana alam yang disebabkan atau dipicu oleh

akivitas orang.

Kata kunci: AMDAL; Pencegah; Bencana Alam

1. Pendahuluan

Frekuensi bencana alam di Indonesia pada akhir tahun 2001 dan awal tahun

2002, seperti banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi terus meningkat serta

telah memakan korban ribuan manusia dan harta benda. Kerugian material yang

diderita oleh negara dan masyarakat tidak terhitung jumlahnya.

Secara garis besar, bencana alam dapat disebabkan oleh 2 (dua) peristiwa,

yakni: proses alam dan perbuatan manusia.

Sepanjang bencana alam yang disebabkan oleh proses alam, menurut Koesnadi

Hardjasoemantri (2002:3), maka upaya pencegahan dikaitkan dengan pencegahan

penderitaan yang akan dialami masyarakat apabila peristiwa tersebut terjadi. Apabila

terjadi tanah longsor karena hujan yang terus-menerus dan keadaan tanah di sekitar

itu labil, maka yang dapat dilakukan adalah membuat sistem peringatan dini (early

warning system), sehingga penduduk dapat mengungsi pada saat yang tepat.

Demikian pula bencana alam yang disebabkan oleh meletusnya gunung berapi,

sistem peringatan dini telah tersedia dengan memanfaatkan teknologi yang relatif

cangggih.

Sebaliknya, apabila bencana alam itu disebabkan oleh perbuatan manusia,

maka upaya pencegahan dikaitkan dengan penggunaan instrumen yang dapat

mencegah terjadinya bencana alam tersebut. Pencegahan terjadinya banjir yang

disebabkan oleh dibangunannya pemukiman penduduk di daerah resapan air dapat

dilakukan dengan menggunakan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL). Kedudukan AMDAL dalam hal ini adalah sebagai instrumen pengaman

masa depan. Apabila hasil AMDAL menyatakan bahwa rencana kegiatan

pembangunan pemukiman tersebut tidak layak karena diperkirakan akan

menimbulkan dampak besar dan penting berupa perusakan/pencemaran lingkungan

1Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

2

atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka rencana kegiatan tersebut harus

ditolak dan seharusnya izin tidak diberikan.

Persoalannya adalah sampai sejauh mana AMDAL dapat digunakan sebagai

instrumen pencegah terjadinya bencana alam?

Untuk membahas masalah tersebut di atas, berikut ini diuraikan sekilas tentang

pengertian, fungsi dan posisi AMDAL dalam sistem hukum lingkungan dan sistem

tata ruang Indonesia.

2. Pengertian AMDAL

Istilah dampak lingkungan merupakan terjemahan dari “Environmental

Impact”, sedangan istilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

merupakan terjemahan dari “Environmental Impact Analysis” atau “Environmental

Impact Statement” atau “Environmental Impact Assessment” (Abdurrahman,

1986:73-74). Istilah AMDAL telah dipergunakan secara baku baik dalam UU No. 4

tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun undang-

undang penggantinya, yakni UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup. Pengertian AMDAL menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 4 tahun 1982 adalah

“hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap

lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan”. Definisi

AMDAL ini kemudian direvisi oleh Pasal 1 angka 21 UU No. 23 tahun 1997

menjadi: “kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan”.

Perbedaan pengertian AMDAL menurut kedua undang-undang tersebut adalah

definisi yang pertama lebih menitikberatkan pada “hasil” dari analisis atau studi

mengenai dampak dari kegiatan (proyek) yang direncanakan itu, sedangkan definisi

yang kedua lebih menitikberatkan pada “proses” studi atau kajian mengenai dampak

besar dan penting2 dari proyek yang direncanakan itu.

Munadjat Danusaputro (1981:12) tidak menggunakan istilah AMDAL

melainkan istilah Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL atau ADL) yang berarti:

“suatu studi yang mempelajari pengaruh dari suatu kegiatan manusia,

khususnya suatu proyek, terhadap lingkungan secara utuh dan menyeluruh

baik pengaruhnya yang positif maupun yang negatid dengan tujuan untuk

terakhirnya memperkecil pengaruh negatifnya dan memperbesar pengaruh

positifnya terhadap lingkungan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jelaslah bahwa AMDAL pada

hakekatnya adalah suatu studi (analisis) yang di dalamnya mengandung suatu proses.

Proses itu menurut Munadjat Danusaputro (1981:13), mencakup antara lain:

a. pengumpulan data dan informasi;

b. penelitian dan penyelidikan data serta informasi tersebut;

2Menurut Penjelasan Pasal 15 UU No. 23 tahun 1997, kriteria “dampak besar dan penting”

dari proyek yang direncanakan, antara lain ditentukan oleh faktor-faktor:

a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan;

b. luas wilayah penyebaran dampak;

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;

e. sifat kumulatif dampak;

f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

3

c. penilaian (evaluasi) data dan informasi yang tersedia;

d. perkiraan tabiat dan akibat serta kemungkinan data dan informasi;

e. kesimpulan dan konsep penanganannya.

3. Fungsi dan Tujuan AMDAL

Pasal 1 angka 10 UU No. 4 tahun 1982 maupun Pasal 1 angka 21 UU No. 23

tahun 1997 sama-sama menegaskan bahwa AMDAL diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan. Dengan perkataan lain, studi AMDAL digunakan sebagai

alat bantu bagi proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar diperkenankan

atau tidaknya suatu usulan proyek.

AMDAL merupakan bagian dari atau masukan pada siklus proyek atau project

cycle (ADB, 1997). Oleh karena itu, AMDAL selalu diintegrasikan pada studi

kelayakan sutau proyek atau kegiatan (Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 1997) yang

diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting (Pasal 15 UU No. 23 tahun

1997). Dengan perkataan lain, AMDAL tidak dapat digunakan untuk menilai suatu

proses alami, bahkan tidak mungkin dikenakan pada suatu kegiatan biasa yang

sifatnya non-project yang dilakukan oleh individu atau masyarakat (Silalahi,

2002:1).

AMDAL bertujuan untuk memahami dampak dari suatu kegiatan

pembangunan terhadap lingkungan fisik/kimia/biologi dan lingkungan sosial budaya

(termasuk sosial ekonomi) dari masyarakat yang dikaji secara interdisipliner.

Dengan mempelajari dan memanfaatkan hasil dari studi AMDAL, maka diharapkan

pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan tetap memelihara keserasian

hubungan timbal balik antara manusia dengan sumber daya alam dan lingkungan

hidupnya. Karena itu, studi ini harus dilaksanakan dengan tujuan untuk dimanfaatkan

dalam proses pengambilan keputusan (baca: perizinan) dan perencanaan dari suatu

kegiatan pembangunan (Abdurrahman, 1986:85-86).

Sebagai salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan, AMDAL merupakan

proses yang meliputi penyusunan berturut-turut dokumen-dokumen kerangka acuan,

analisis dampak lingkungan (ADL) dan rencana pemantauan lingkungan. Proses ini

dalam bahasa Inggris disebut “Environmental Impact Assessment” atau

“Environmental Impact Analysis” atau dalam bahasa Belanda disebut “Milieu-

effectrapportage” (Rangkuti, 1996:110).

Oleh karena kegiatan pembangunan, seperti pengembangan kawasan industri,

perumahan, perkantoran, dan lain-lain, baik di daerah hulu maupun hilir dapat

menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan, misalnya berupa banjir dan tanah

longsor, maka sejak dini perlu dipersiapkan langkah untuk mencegah atau

mengurangi sedapat mungkin terjadinya dampak negatif melalui prosedur perijinan

lingkungan. AMDAL merupakan bagian dari proses perencanaan kegiatan yang

menjadi pangkal tolak pengaturan dalam prosedur perijinan lingkungan. Dengan

demikian, AMDAL juga bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap

berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan

pembangunan (Sustainable Development).

Meskipun tak dapat disangkal bahwa secara normatif peranan AMDAL

sangatlah penting dan menentukan dalam upaya pelestarian lingkungan, namun

dalam tataran praksis semuanya bergantung pada kemauan dan kemampuan instansi

yang berwenang dalam memberikan keputusan mengenai izin AMDAL sesuai

dengan ukuran-ukuran dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan mengenai

4

AMDAL (baca juga: PP No. 51 tahun 1993 tentang AMDAL). Kecerobohan atau

penyalahgunaan wewenang dalam memberikan keputusan mengani AMDAL

tentunya sangat berbahaya bagi kelestarian dan keseimbangan lingkungan, yang pada

akhirnya disadari atau tidak dapat menimbulkan bencana alam sebagai akibat dari

kegiatan manusia yang salah dalam mengelola lingkungan.

4. Posisi AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan

Posisi AMDAL dalam sistem hukum lingkungan Indonesia dapat ditelusuri

melalui ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 23 tahun 1997 yang menyatakan bahwa

“setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan

dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL”.

Atas dasar ketentuan tersebut, UU No. 23 tahun 1997 sebagai landasan AMDAL,

menurut Silalahi (2002:1-2), mengandung beberapa hal penting, yaitu:

a. AMDAL merupakan salah satu instrumen hukum penting dalam sistem hukum

lingkungan Indonesia, terutama sebagai alat prediksi secara dini kemungkinan

dampak besar dan penting yang dapat terjadi dari suatu kegiatan yang

direncanakan (aspek hukum preventif).

b. AMDAL juga merupakan instrumen pengelolaan kegiatan untuk meningkatkan

efisiensi dan mencegah atau mengurangi kemungkinan dampak yang tidak

diharapkan dalam sistem pengelolaan kegiatan, meningkatkan ketaatan pada

kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah (aspek hukum pengelolaan

lingkungan).

c. AMDAL dapat pula berfungsi sebagai alat bukti hukum (scientific evidence) bagi

penyelesaian sengketa lingkungan dari berbagai kasus lingkungan melalui

transformasi hasil studi dampak lingkungan ke dalam bahasa hukum baku di

pengadilan dengan melibatkan saksi ahli (alat bukti ilmiah dalam sengketa

lingkungan).

d. AMDAL dapat pula membantu menyusun sistem informasi bagi rencana kegiatan

sejenis atau studi kelayakan kawasan di sekitarnya, sehingga dapat mempercepat

proses studi dan mengurangi biaya-biaya studi awal dari kegiatan berikutnya

(sistem informasi lingkungan).

e. AMDAL dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan yang

informasinya mengandung pengertian teknis dan ilmiah ke dalam proses yang

melibatkan berbagai stakeholders.

5. Posisi AMDAL dalam Sistem Hukum Tata Ruang

Sistem hukum tataruang terbentuk melalui pengertian penataan ruang menurut

UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Yang dimaksud dengan “penataan

ruang” adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

Keterkaitan AMDAL dengan sistem hukum tata ruang diperlihatkan dalam

sistem perizinan menurut pasal 18 dan 19 UU No. 23 tahun 1997. Dalam

menerbitkan izin melakukan usaha da/atau kegiatan wajib diperlihatkan rencana tata

ruang (RTR). Dilihat dari ketentuan tersebut, pasisi AMDAL dalam sistem hukum

tata ruang, menurut Silalahi (2002:2), antara lain meliputi:

a. Dari siklus proyek, posisi AMDAL sangat sentral karena tahap awal dari siklus

proyek merupakan perencanaan umum (lihat: bentuk dan struktur konsep RTR

berdasarkan UU No. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang, yang meliputi: RUTR,

5

RDTR, dan RTTR)3 dapat memberikan deskripsi faktual tentang kondisi dan

karakter lingkungan sebagai bagian dari studi kelayakan;

b. Dari hukum perencanaan (Planning Law) akan membantu studi AMDAL dari segi

peruntukan kawasan, mengurangi perbenturan rencana kegiatan melalui RTRW;

c. Dengan adanya AMDAL, informasi yang diperoleh berdasarkan penataan ruang,

seperti RTRW, termasuk konsep GIS (Geological Information System) yang

dikembangkan di Bappeda, dapat mengurangi terjadinya dampak besar dan

penting yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan risiko

atau kerugian lingkungan pada kegiatan yang direncanakan;

d. Perda tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dapat membantu rencana

pembangunan di daerah;

e. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Perda

tentang RTRW Kabupaten/Kota di samping merupakan peluang

untukmeningkatkan investasi sekaligus juga merupakan sarana melakukan

perkiraan kemungkinan banjir, longsor dan peristiwa alam lainnya sebagai

instrumen preventif kebijakan pembangunan berdasarkan konsep tata ruang di

daerah.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

a. AMDAL merupakan instrumen hukum lingkungan yang digunakan dalam proses

pengambilan keputusan mengenai suatu usaha/kegiatan (proyek) yang

diperkirakan menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan;

b. AMDAL dalam sistem hukum lingkungan Indonesia secara garis besar memiliki 2

fungsi, yaitu di satu sisi AMDAL merupakan studi kelayakan untuk melaksanakan

suatu rencana usaha/kegiatan dan di sisi lain AMDAL merupakan syarat yang

harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha/kegiatan;

c. Apabila mekanisme studi ilmiah dalam rangka pemberian atau penolakan

AMDAL telah dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang secara profesional,

obyektif, cermat dan bijaksana sesuai dengan syarat-syarat ilmiah dan prosedur

hukum yang benar, maka fungsi AMDAL sebagai alat prediksi terjadinya dampak

besar dan penting, khususnya bencana alam yang disebabkan oleh faktor kegiatan

manusia (bukan karena proses alam), dapat dicegah atau dalam batas-batas

tertentu dapat dikurangi dampak negatifnya;

d. Studi AMDAL sebagai sumber informasi yang direkam dengan baik (sistem

pelaporan lingkungan) dapat membantu mengurangi bencana alam yang

disebabkan oleh banjir, longsor dan pengaruh gunung berapi), setidak-tidaknya

mengurangi tingkat kerusakan/kerugian hingga pada kisaran tertentu, apabila hal

itu dijadikan kebijaksanaan pembangunan (Environmental Administrative

Control).

3RTR (Rencana Tata Ruang), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), dan RTTR (Rencana

Teknis Tata Ruang).

6

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman (1986), Pengantar Hukum Lingkungan, Alumni, Bandung.

Koesnadi Hardjasoemantri (2002), “Hukum Lingkungan dan Implementasinya

terhadap Keseimbangan Ekosistem di Indonesia”, Makalah, Seminar Nasional

Pengaturan Hukum mengenai Korban Bencana Alam, Kerjasama FH-UII dan

Jica Jepang, Yogyakarta.

----------, (1989), Hukum Tata Lingkungan, Ed. IV, Gadjah Mada University Press,

Yogyakarta.

Munadjat Danusaputro (1981), “Dasar Hukum Pengaturan Kebijakan dalam

Pelaksanakan Analisa Dampak Lingkungan”, Makalah, Lokakarya Analisis

Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Nasional, Bandung.

Rangkuti, Siti Sundari (1996), Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan

Nasional, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya.

Silalahi, M. Daud (2002), “Peraturan Hukum mengenai Korban Bencana Alam

Akibat Banjir, Tanah Longsor dan Letusan Gunung Berapi”, Makalah, Seminar

Nasional Pengaturan Hukum mengenai Korban Bencana Alam, Kerjasama FH-

UII dan Jica Jepang, Yogyakarta.

7

8

9

10