pasal 26 uud 1945 mengenai kewarganegaraan

12
MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI WARGA NEGARA” Disusun oleh: Nama : Neige Devi Samyono NPM : 55412277 No. Absen : A2 Kelas : 1IA05 Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Pembimbing : Ir. Moesadin Malik M.Si

Upload: neige-devi-samyono

Post on 03-Aug-2015

5.833 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN“PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI WARGA NEGARA”Disusun oleh: Nama : NPM : No. Absen : Kelas : Mata Kuliah : Pembimbing : Neige Devi Samyono 55412277 A2 1IA05 Pendidikan Kewarganegaraan Ir. Moesadin Malik M.SiPROGRAM STRATA SATU TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK 2012KATA PENGANTARPuji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan hidayah dan inayah-Nya sehingga Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Hak dan Kewajiban ini dapat

TRANSCRIPT

Page 1: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

MAKALAH

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI WARGA NEGARA”

Disusun oleh:

Nama : Neige Devi SamyonoNPM : 55412277No. Absen : A2Kelas : 1IA05Mata Kuliah : Pendidikan KewarganegaraanPembimbing: Ir. Moesadin Malik M.Si

PROGRAM STRATA SATU TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRIUNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK2012

Page 2: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan hidayah dan inayah-Nya sehingga

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Hak dan Kewajiban ini dapat diselesaikan dengan baik

meskipun saya merasa makalah ini masih jauh dari sempurna.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan tentang Pasal 26 UUD 1945 ini disusun untuk

memenuhi kelengkapan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan materi yang

diberikan oleh pembimbing.

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Hak dan Kewajiban ini berisi tentang definisi-

definisi materi yang diulas dari beberapa tokoh kenegaraan, serta dilengkapi dengan beberapa

materi penunjang pokok bahasan.

Saya menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan

dorongannya sehingga Makalah Pendidikan Kewarganegaraan Pasal 26 UUD 1945 ini dapat

diselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada Dosen

Pembimbing Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Gunadarma, Ir. Moesadin Malik M.Si.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, saya sepenuhnya menyadari akan kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada makalah ini. Oleh karena itu, saya menghargai setinggi-

tingginya atas saran dan kritik dari para pembaca, demi sempurnanya Makalah Pendidikan

Kewarganegaraan Pasal 26 UUD 1945 ini.

Depok, 15 Oktober 2012

Penyusun

Page 3: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

Halaman

iv

v

1

1

3

5

6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Pasal 26 UUD 1945

II. Definisi

a. WNI dan Penduduk

b. Pribumi dan Non-Pribumi

III. Uraian Pendapat

IV. Kesimpulan

PUSTAKA ACUAN

Page 4: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

I. PASAL 26 UUD 1945

ISI DARI PASAL 26 UUD 1945:a. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

II. DEFINISI

WNI DAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain, misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga Negara.Beberapa syarat menjadi WNI:a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan

dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi WNI;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA

d. d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

Page 5: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI; h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga

negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

PENDUDUK

Adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga Negara

PENGERTIAN PRIBUMI DAN NON PRIBUMI

PRIBUMI:Atau yang biasa disebut dengan bumiputera, adalah penduduk asli di suatu daerah.

NON-PRIBUMI:Penduduk tidak asli dari suatu daerah (sudah merupakan keturunan campuran). Biasanya merupakan sebutan untuk orang-orang yang dianggap sebagai pendatang.

Page 6: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

III. URAIAN PENDAPAT

Menurut pasal yang terdapat UUD 1945, setiap warga Negara memiliki hak serta kewajiban dalam ikut serta pembelaan negaranya, kedudukan hukum dan pemerintahan, penghidupan layak, berserikat dan berkumpul, memeluk agama, mendapatkan pengajaran, kebudayaan nasional dan juga kesejahteraan sosial. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang dianggap sebagai Warga Negara Indonesia oleh lingkungan tempat tinggal dimana mereka berada, walaupun secara hukum mereka sah atau memenuhi syarat sebagai WNI. Beberapa diantaranya memiliki argumen pro serta kontra yang keduanya sangat kontras.

Pada hakikat serta syarat-syarat yang tercantum di dalam Pancasila sila ke-lima, keadilan sosial bagi seluruh warga Negara sudah sepatutnya dijamin tanpa adanya perbedaan yang menjadi jurang, dan tidak seharusnya pula Warga Negara Indonesia memiliki rentang komunikasi di dalam lingkungan bermasyarakat, walaupun ia memiliki perbedaan dalam keturunannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali etnis kebudayaan serta perbedaan dalam keyakinan, sudah menjadi kewajiban untuk seluruh WNI yang menjadi bagian dari kependudukan Indonesia menghargai dan menyatukan perbedaan yang ada.

Pertanyaan yang kerap bermunculan ialah, pantaskah Indonesia digolongkan ke dalam dua bentuk kependudukan, Pribumi dan Non-Pribumi? Menurut teori dan ketentuan yang ada, sudah sepantasnya kita sebagai Warga Negara tidak membahas tentang RAS, tetapi di dalam kehidupan kesehariannya, masih banyak sekali Warga Negara yang turut protes tentang Warga Negara yang memiliki darah campuran, sehingga pihak-pihak yang tidak sepenuhnya asli Indonesia merasa tidak disetarakan kedudukannya. Banyak contoh yang terjadi di kehidupan sosial tentang kesamaan kependudukan antara Warga Negara Indonesia yang asli dengan yang memiliki darah campuran pada keturunannya, seperti halnya ketika mereka ingin ikut serta dalam sistem kepolitikan di Indonesia, biasanya akan terjadi konflik serta penyebaran isu yang tak sehat mengenai status mereka di masyarakat dengan memberikan argumen bahwa mereka bukanlah warga Negara asli. Untuk menghindari lebih banyaknya konflik serta kericuhan tentang permasalahan tersebut, ada baiknya pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan pendidikan Pancasila serta UUD dalam kehidupan bermasyarakat dan dari usia sedini mungkin, dengan tujuan, Warga Negara Indonesia menjadi paham tentang adanya perbedaan dan untuk meningkatkan rasa persatuan.

b. Lebih ikut serta ke dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang tidak selalu berpihak kepada satu golongan,

Page 7: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

dengan tujuan, dapat menuangkan hasil-hasil pembelajaran dasar Negara ke dalam kehidupan nyata.

c. Mengajak anggota masyarakat yang lain untuk melakuka hal yang sama, dengan tujuan, dapat membagi serta menuangkan ilmu dari dasar Negara sehingga semakin memperkuat rasa persaudaraan dan meniadakan perbedaan dalam status sosial yang ada.

Page 8: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

IV. KESIMPULAN

Perbedaan adalah hal yang kerap ditemui dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi alangkah baiknya dari perbedaan yang ada, kita sebagai Warga Negara Indonesia tidak main hakim sendiri dalam menentukan sebuah keputusan, terlebih keputusan itu dapat membuat lingkungan disekitarnya merugi. Sebagai bangsa yang memiliki kesamaan atas mendapatkan pendidikan serta kesetaraan hukum, tidak ada salahnya untuk belajar lebih lanjut mengenai dasar-dasar Negara, agar lebih mengerti dan menjadi lebih paham bagaimana cara menjadi Warga Negara yang baik dan dapat mengambil keputusan yang benar di kehidupan bermasyarakat.

Page 9: PASAL 26 UUD 1945 MENGENAI KEWARGANEGARAAN

V. PUSTAKA ACUAN

http://carapedia.com/pengertian_definisi_penduduk_info2150.htmlhttp://muhammadfathan.wordpress.com/2011/03/13/warganegara-dalam-pasal-26-uud-1945/http://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/10/30/pribumi-apa-artinya/http://tunas63.wordpress.com/2009/10/13/pengertian-wni-warga-negara-indonesia/