paper proses dan perumusan kebijakan publik

Download Paper Proses Dan Perumusan Kebijakan Publik

If you can't read please download the document

Author: titi-susanti

Post on 23-Oct-2015

71 views

Category:

Documents


32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

8

Titi Susanti

Magister Administrasi Publik

11/321801/PMU/6961

KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK TAHAP I DI TAHUN 2010: PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG PATUT MENJADI PANUTAN

Pendahuluan

Listrik sudah merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Mulai dari rumah tangga hingga industri, semua membutuhkan listrik. Sifat dari energi listrik sendiri adalah barang publik yang mendekati kategori barang privat yang disediakan pemerintah (publicy provided private good). Sehingga penyediaan dan pemenuhan listrik di suatu negara pasti menjadi masalah yang akan mempengaruhi hidup seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu kemampuan bangsa dalam memenuhi listrik masyarakatnya yang diukur dari tingkat elektrisitas juga menjadi tolok ukur tingkat kemajuan sebuah bangsa. Rasio elektrisitas penduduk yang menikmati listrik di Indonesia masih berada dalam angka 65%. Masih banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang belum dialiri listrik. Melihat kondisi tersebut maka pekerjaan rumah PLN untuk memperbaiki kondisi kelistrikan nasional akan makin bertambah banyak.

Peningkatan yang dilakukan oleh PLN jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal selama ini PLN merupakan salah satu BUMN yang dibiarkan merugi yaitu menjual listrik dibawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP). Sehingga untuk menutup kerugian tersebut maka dari tahun ke tahun Pemerintah selalu menyediakan subsidi listrik yang besarnya cenderung meningkat karena berbagai faktor. Kenaikan harga minyak dunia menjadi salah satu faktor naiknya subsidi listrik. Tidak mengherankan, karena minyak merupakan bahan bakar utama sebagian besar Pembangkit Listrik yang ada di Indonesia. Kurangnya pasokan gas-lah alasan utama mengapa minyak masih menjadi bahan bakar meskipun menghabiskan banyak biaya dalam proses produksi listrik.

Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah dengan persetujuan DPR menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Peraturan Menteri ESDM tersebut mengatur penetapan penyesuaian TDL sebesar rata-rata 10%. Tujuan dari kenaikan TDL ini tidak hanya terbatas untuk menutupi defisit tahun 2010 melainkan juga untuk menurunkan subsidi dalam sektor energi. Diharapkan pada tahun 2013 subsidi listrik dapat turun menjadi Rp 45 Triliun. Jadi proses kenaikan TDL dijalankan secara bertahap hingga 2013, tahun 2010 dan 2011 TDL naik sebesar 10%, tahun 2012 kenaikan TDL sebesar 5% dan di tahun 2013 TDL hanya akan naik 3%.

Pemutusan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan Harga TDL pada tahun 2010 ini menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat luas. Sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut dan beberapa evaluasi dari pemerintah serta PLN untuk merumuskan kebijakan kenaikan TDL yang tidak menimbulkan banyak efek negatif baik di kalangan masyarakat atau industri sebagai pelanggan dari PT PLN. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis akan menjabarkan proses perumusan kebijakan kenaikan TDL Tahap I yang dilakukan di tahun 2010 sebagai bahan dasar untuk memahami kenaikan TDL yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 ini.

Subsidi Listrik 2010 dan Disparitas antara TDL dengan BPP

Rasionalitas Kebijakan kenaikan TDL dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu, pertama, kemampuan APBN dalam memberikan subsidi listrik terbatas dan kedua, beban subsidi listrik dalam APBN semakin besar akibat Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik lebih tinggi dibandingkan Harga Jual Tenaga Listrik (HJTL) atau Tarif Dasar Listrik (TDL). Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan biaya untuk subsidi listrik sebesar Rp 64,46 Triliun. Melihat kondisi tersebut pada tahun 2010 Pemerintah mengusulkan untuk menurunkan subsidi listrik. Ternyata niat pemerintah itu urung dilakukan, harapan untuk hanya memberikan subsidi sebesar Rp 37,8 (APBN 2010) Triliun akhirnya pupus. Pemerintah harus menyediakan uang Rp 55,1 (APBN-P 2010) Triliun untuk menutupi kekurangan sebesar Rp 17,3 Triliun akibat kenaikan harga minyak dunia 15 USD/bbl dan peningkatan margin usaha PLN sebesar 3%. Ternyata penambahan subsidi sebesar Rp 17,3 Triliun juga belum menutup kekurangan subsidi listrik yang dihadapi PLN, masih terdapat defisit subsidi listrik sebesar Rp 4,87 triliun. Sehingga untuk menutup defisit tersebut, Pemerintah dan DPR menyepakati untuk menaikkan TDL tahun 2010 sebesar 10% berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010.

Tabel 1. Perubahan Subsidi Listrik 2010

Sumber: RDP Komisi VII dan Data Sidang Paripurna 3 Mei 2010.

Rata-rata Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik yang dikeluarkan PLN untuk menyediakan listrik nasional adalah Rp 1.105,94 /kWh sedangkan Harga Jual Tenaga Listrik (HJTL) rata-rata hanya sebesar Rp 732,08/kWh (APBNP 2010). Tingginya BPP Listrik di Indonesia sendiri disebabkan oleh dua hal, yaitu kenaikan harga BBM dan kenaikan konsumsi BBM akibat belum terpenuhinya pasokan gas PLN.

Tabel 2. Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik

Proporsi biaya bahan bakar mencapai 65-70% dari BPP (2005-2009)

Sumber: RDP November 2009

Berdasarkan tabel BPP Listrik diatas maka pembangkit yang menggunakan BBM sebagai bahan bakarnya akan menghasilkan listrik dengan biaya yang paling besar. Padahal porsi pembangkit yang berbahan bakar BBM hanya sekitar 20%, tetapi dalam pengadaan listrik, biaya BBM mencapai 70% sendiri dari biaya bahan bakar secara keseluruhan. Hal tersebut selain disebabkan oleh harga BBM yang memang relatif mahal, juga disebabkan oleh buruknya pengelolaan energi primer nasional. Belum terpenuhinya kebutuhan Gas PLN sebesar 373,73 MMBTU untuk mengoperasikan pembangkit maka bahan bakar gas tersebut harus digantikan dengan BBM yang harganya lebih mahal. Padahal jika harga ICP 80 USD/bbl, kurs Rp 9.200/USD, dan harga gas 4-6 USD/MMBTU maka selisih biaya bahan bakar BBM dan gas mencapai nilai Rp 23,38 Triliun hingga Rp 30,2 Triliun. Artinya jika kebutuhan gas PLN sebesar 373,73 MMBTU dapat terpenuhi maka PLN dapat menghemat antara Rp 23,38 Triliun hingga Rp 30,2 Triliun.

Tabel 3. Pemenuhan Gas dan Penurunan BPP

Sumber: Konferensi Pers Kenaikan Tarif Dasar Listrik, ReforMiner Institute.

Kenaikan TDL

Kenaikan TDL berdasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebesar 10% yang dimulai tanggal 1 Juni 2010. Kenaikan TDL ini merupakan solusi yang dipilih pemerintah untuk menjawab permasalahan yang terjadi akibat kenaikan harga minyak dunia di tahun 2010. Pokok dari keputusan Menteri ini adalah:

Biaya Kelebihan Pemakaian Daya ReaktifBiaya Penyambungan Tenaga Listrik Uang Jaminan PelangganBiaya Keterlambatan Pembayaran Tagihan Susulan (penertiban pemakaian listrik tidak sah)

Kenaikan tarif sebesar 10% adalah merupakan kenaikan rata-rata yang berlaku bermacam-macam bagi pelanggan tergantung besar daya dan golongannya. Bagi pelanggan rumah tangga yang dengan daya antara 450 VA hingga 900 VA tidak mengalami kenaikan. Pengecualian ini dibuat dengan pertimbangan untuk tidak menambah beban keuangan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi pelanggan lainnya, besarnya kenaikan adalah:

Pelanggan Sosial naik 10%, Rumah Tangga kapasitas 1300 VA ke atas naik 18%, Pelanggan Bisnis naik 16%, Pelanggan Industri naik 6%-12%, Pelanggan Pemerintah naik 15%-18%, dan Traksi/Curah/Layanan Khusus naik 9%Pelanggan Multiguna naik 20%

Diharapkan dengan adanya kenaikan TDL rata-rata 10% ini perkiraan tambahan pendapatan pada semester 2 tahun 2010 sebesar Rp 4,73 Triliun. Karena ada potensi kehilangan dari pelanggan Rumah Tangga Kapasitas 450 VA dan 900 VA yang tidak naik sebesar Rp 192 milyar, maka perkiraan tambahan pendapatan netto pada semester 2 tahun 2010 adalah sebesar 4,54 triliun.

Pengaruh Kenaikan TDL terhadap Perbaikan Kondisi Kelistrikan Nasional

Seperti penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa kenaikan TDL tahun 2010 adalah hanya untuk kompensasi perubahan harga Minyak Dunia (ICP) dari 65 USD/bbl menjadi 80 USD/bbl. Sehingga dapat dipastikan bahwa kebijakan ini tidak memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kondisi kelistrikan nasional. Termasuk di dalamnya yaitu peningkatan kinerja dan pelayanan PLN kepada masyarakat. Dapat dilihat dari tabel dibawah, meski anggaran subsidi APBN-P 2010 naik tetapi indikator makro tidak berubah.

Tabel 4. Pengaruh Kenaikan Subsidi terhadap Kondisi Kelistrikan Nasional

Sumber: Konferensi Pers Kenaikan Tarif Dasar Listrik, ReforMiner Institute.

Pengaruh Kenaikan TDL terhadap Biaya Produksi

Selain tidak memiliki dampak terhadap perbaikan kondisi kelistrikan nasional, secara jelas kenaikan TDL juga akan meningkatkan inflasi yang disebabkan oleh penaikan struktur biaya produksi di sektor Industri. Sektor industri yang menggunakan listrik dalam proses produksi secara intensif maka kenaikan TDL akan meningkatkan biaya produksi dengan proporsi yang lebih besar. Tabel di bawah akan menjelaskan perhitungan peningkatan biaya produksi untuk 10 sektor keonomi dengan konsumsi listrik intensif .

Tabel 4. Dampak Kenaikan TDL terhadap Biaya Produksi

Sumber: Konferensi Pers Kenaikan Tarif Dasar Listrik, ReforMiner Institute.

Dinamika Proses Kenaikan TDL Tahap I Tahun 2010

Selama proses perumusan kebijakan TDL, terdapat banyak pro dan kontra yang terjadi baik dalam DPR, industri dan masyarakat. Kebijakan ini dimulai tanggal 22 April 2010, pada tanggal ini diadakan Rapat Dengar Pendapat Setio Anggoro Dewoa (Direktur Utama Keuangan PLN) dengan Komisi VII DPR RI. Dalam rapat ini Direktur Utama Keuangan PLN ini menjelaskan proses kenaikan TDL dilakukan secara bertahap hingga tahun 2013, tahun 2010 dan 2011 TDL naik sebesar 10%, tahun 2012 kenaikan TDL sebesar 5% dan di tahun 2013 TDL hanya akan naik 3%. Kenaikan TDL secara bertahap ini ditujukan untuk meningkatkan margin usaha PLN karena jika BPP dan HJTL/TDL ke masyarakat berimbang, maka pada 2012 PLN akan mencapai titik impas.

Pada sidang Paripurna tanggal 3 Mei 2010 diputuskan penambahan subsidi listrik sebesar Rp 17,3 triliun, dari APBN 2010 sebesar Rp 37,80 triliun naik menjadi APBN-P sebesar Rp 55,1 triliun. Kenaikan tersebut dibutuhkan untuk menutupi defisit yang masih dialami pemerintah sebesar Rp 4,87 triliun. Maka selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2010, diadakan Rapat Kerja Kenaikan TDL di DPR, dalam rapat ini Ketua Komisi VII DPR Teuku Rifky Harsy menyatakan bahwa Komisi VII menyetujui usulan pemerintah untuk melaksanakan subsidi listrik dalam APBN 2010 sebesar Rp 55,1 triliun dengan sistematika berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat kecil serta tetap menjaga saya saing industri. Tetapi, dalam Rapat Kerja selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2010, PDI-P dan PKS bersikukuh untuk menolak kenaikan TDL rata-rata 10% yang dimulai 1 Juli 2010.

Tidak hanya dari kalangan anggota DPR, Kalangan LSM/ aktivis dan elemen pemuda bergabung dalam Petisi 28 menolak kenaikan TDL dan menuntut pemberian subsidi penyediaan kebutuhan dasar bagi rakyat. Dalam konferensi persnya juru bicara Petisi 28 yaitu Haris Rusly Moti didampingi anggota Petisi 28 lainnya, sejumlah aktivis Komite Aksi Pemerintah Anti Korupsi (KAPAK) dan Partai Rakyat Demokrat (PRD). Kalangan Mahasiswa juga tidak ingin ketinggalan untuk menggelar aksi penolakan. Aksi ini diadakan oleh Mahasiswa yang tergabung dalam BEM STAI Thawalib bersama dengan masyarakat di depan PLN Cabang Gambir pada tanggal 23 Juni 2010.

Wakil ketua DPD, GKR Hemas dalam jumpa pers tanggal 28 Juni 2010 menyatakan bahwa DPD ingin mendukung penundaan kenaikan TDL 1 Juli 2010 hingga setelah lebaran, tetapi keputusan akhir DPD diumumkan pada Rapat Paripurna DPD tanggal 13 Juli 2010. Pada hari berikutnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) yang diwakili Ketuanya yaitu Erwin Aksa dalam siaran persnya menyatakan penolakan secara tegas kenaikan TDL bagi Industri Menengah (UMKM). Kenaikan tersebut dianggap akan sangat memukul IKM dan UKM. Pada akhirnya, dalam menjawab sikap yang dipilih oleh DPD dalam kebijakan ini, tanggal 13 Juli 2010 bertepatan dengan Rapat Paripurna DPD yang dipimpin oleh Ketua DPD yaitu Irman Gusman, DPD mendukung kenaikan TDL dengan syarat harus ada dana aspirasi bagi masyarakat yang disebut dengan Program percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D).

Pada hari yang bertepatan dengan berlakunya kenaikan TDL secara resmi yaitu tanggal 1 Juli 2010, dalam tubuh PLN sendiri juga menyatakan penolakan. Penolakan dilakukan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Ahmad Daryoko, SP PLN ini meminta Pemerintah membatalkan kenaikan TDL karena tidak ada alasan yang kuat terkait kondisi moneter. SP PLN menduga adanya hidden agenda dari pihak-pihak tertentu yang tetap ngotot menjual listrik Jawa Bali, yakni setelah batalnya UU No. 20 Tentang Ketenagalistrikan. Meski UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan batal, namun pada akhirnya disahkan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dengan esensi yang sama dengan UU No. 20 Tahun 2002 yang kemudian dilanjytkan dengan kenaikan TDL tanpa alasan. Selain itu kenaikan TDL juga diiringi dengan kenaikan harga sembako di sejumlah pasar tradisional, seperti di Semarang. Di Pasar tradisional Semarang harga bawang putih yang semula sebesar Rp 11.000 per kg naik menjadi Rp 24.000 per kg, harga wortel yang semula Rp 5.000 per kg naik menjadi Rp 5.500 per kg, dan harga telur ayam ras yang semula Rp 11.500-Rp 12.000 per kg naik menjadi Rp 14.000 per kg.

Tanggal 14 Juli 2010 menjadi hari yang sibuk bagi pemerintah, DPR, dan kalangan industri. Diawali oleh rapat antara Presiden yang didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Negara. Dari hasil rapat tersebut Hatta Rajasa meminta PLN untuk menghitung ulang pengenaan tarif dasar maksimal dan multiguna bagi sektor industri, karena amat memberatkan sektor industri tertentu. Selanjutnya untuk meneruskan hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Istana Negara. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengadakan rapat koordinasi terkait kenaikan TDL dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta Menteri Perindustrian MS Hidayat. Menindak lanjuti permintaan Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk melakukan penghitungan ulang, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh memimpin rapat tingkat eselon I antar kementrian terkait perhitungan kenaikan TDL tersebut. Dari rapat tersebut dapat diketahui bahwa beban TDL jauh dari sempurna, ada pelanggan yang mendapatkan keringanan biaya hingga 20%, ada juga (terutama industri) yang mengalami kenaikan 50%.

Pada tanggal yang sama yaitu 14 Juli 2010, Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi-asosiasi Nasional Franky Sibarani dalam jumpa pers menyatakan bahwa kenaikan riil TDL itu jauh di atas ketetapan kenaikan TDL yang diumumkan pemerintah yaitu sebesar 10 persen. Dikhawatirkan dengan terjadinya kenaikan TDL yang terlalu berlebihan akan dapat memukul daya saing produksi dalam negeri dan mengancam Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini juga dapat berimbas pada terhambatnya investasi baru, peningkatan penggunaan produk impor dan lonjakan inflasi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi juga melakukan jumpa pers. Dalam jumpa persnya dinyatakan bahwa pelaku usaha tidak keberatan TDL dinaikkan asal kenaikan tersebut masih dalam taraf wajar, faktanya kenaikan TDL yang diberlakukan ternyata terlalu tinggi sehingga justru memukul daya saing industri dalam negeri. HIPMI juga tidak ketinggalan untuk melakukan jumpa pers yang menyatakan bahwa kenaikan TDL yang tidak wajar akan menghancurkan daya saing UKM yang didominasi sektor kerajinan, industri kreatif, dan barang produk konsumen.

Melihat pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan skenario ini maka tanggal 19 Juli 2010 diadakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Menteri ESDM dan sejumlah asosiasi Pengusaha. Dalam rapat ini diputuskan 3 hal penting yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah:

Dasar kenaikan TDL menyalahi aturan (surat permohonan Kementerian ESDM ke Komisi VII DPR bernomor 3991/26/MEML/2010 tertanggal 8 Juni 2010), seharusnya diatur melalui keppres tetapi kenyataannya hanya melalui Peraturan Menteri ESDM (DPR meminta pembatalan Kenaikan TDL) Komisi VIII DPR meminta pemerintah untuk menghitung ulang penetapan tarif listruk tenaga listrik untuk industri rata-rata 10-15 persen (Komisi VII membentuk Panitia Kerja Sektor Hulu Listrik)Menteri mengusulkan tenggat waktu pemberlakuan kebijakan baru ini bisa dituangkan sebelum 1 Agustus 2010

Dalam proses penghitungan ulang dan amandemen kebijakan kenaikan TDL ini, tanggal 26 Juli 2010, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan dan pejabat PLN lain dilaporkan pengurus Serikat Pekerja (SP) PLN yang dipimpin Ahmad Daryoko ke Bareskrim Mabes Polri, karena melakukan intimidasi terhadap para anggota SP. Tetapi laporan tersebut tidak berlanjut ke meja pengadilan karena dianggap tidak didasari fakta hukum yang jelas. Dan akhirnya Amandemen Peraturan Menteri No. 07 Tahun 2010 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berlaku mulai 1 Agustus 2010 dan kenaikan maksimal sesuai dengan kesepakatan antara sektor industri dan pemerintah yaitu maksimal 18%.

Daftar Pustaka

Dunn, William N.,2003, Pengantar Analisa Publik, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hutahaean, Marlan, 2008, Pengantar Studi Kebijakan Publik, Pustaka Sutra, Bandung.

Samodra Wibawa, 2011, Politik Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Syeirazi, Kholid, 2009, Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

RUU Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Bahan Artikel dan Internet

Bambang (Ed), 2010, PLN Usulkan Kenaikan TDL Bertahap, http://www.antaranews.com/berita/1271929261/pln-usulkan-kenaikan-tdl-bertahap

Amril Amarullah, 2010, Dirut PLN: Silakan Laporkan Saya ke Polisi. http://bola.vivanews.com/news/read/167174-dirut-pln--silahkan-laporkan-saya-ke-polisi, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Erlangga Djumena, 2010, Hatta: PLN Hitung Ulang. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/15/08324840/Hatta.PLN.Hitung.Ulang-7, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Joko Sutarto, 2010, Inilah 4 Kabar Gembira Dibalik Kenaikan TDL 2010, http://www.diptara.com/2010/07/inilah-4-kabar-gembira-dibalik-kenaikan.html, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Joko Sutarto, 2010,Tabel Tarif Dasar Listrik (TDL) 2010, http://www.diptara.com/2010/07/tabel-tarif-dasar-listrik-tdl-2010_17.html, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Wilda Asmani, 2010, Pemerintah Janji Pantau Dampak Kenaikan TDL, http://economy.okezone.com/read/2010/07/01/320/348420/pemerintah-janji-pantau-dampak-kenaikan-tdl, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Andina Meryani, 2010, Pengusaha Ngambek, Pemerintah Hitung Ulang Kenaikan TDL, http://economy.okezone.com/read/2010/07/13/320/352394/pengusaha-ngambek-pemerintah-hitung-ulang-kenaikan-tdl, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Sutisna Prawira, 2010, Penjelasan Penyesuaian TDL PT PLN (Persero) 2010, http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/3553-penjelasan-penyesuaian-tdl-pt-pln-persero.html, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Laurencius Simanjuntak, 2010, Dituding Berangus Serikat Pekerja PLN, Dahlan Akan Dipolisikan Besok, http://news.detik.com/read/2010/07/25/153501/1406153/10/dituding-berangus-serikat-pekerja-pln-dahlan-akan-dipolisikan-besok, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Tri, 2010, Serikat Pekerja PLN Tolak Kenaikan TDL, http://poskota.co.id/berita-terkini/2010/07/01/serikat-pekerja-pln-tolak-kenaikan-tdl, diakses tanggal 13 Mei 2012.

Konferensi Pers ReforMiner Institute, 2010, Mengukur Dampak Ekonomi Ekonomi Kenaikan TDL 2010,http://www.reforminer.com/wp-content/pdf/Konferensi%20Pers%20Kenaikan%20TDL%202010.pdf" http://www.reforminer.com/wp-content/pdf/Konferensi%20Pers%20Kenaikan%20TDL%202010.pdf, diakses tanggal 13 Mei 2012.