© hp BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENYUSUNAN

RPJMD 2013-2017

1

OUTLINE

• LANDASAN HUKUM

• SKEMA PENYUSUNAN RPJMD

• OUTLINE BUKU RPJMD

• MATRIKS SANDINGAN RPJMD

• JADWAL PELAKSANAAN

LANDASAN HUKUM

3

UU 25/2004 UU 32/2004Pasal 17 :

Pasal 18 : Pasal 150 ayat (3) huruf e

(3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah Kepala Daerah dilantik.

RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan

Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

(2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi

rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, paling lama 10 (sepuluh) minggu

sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik

Pasal 76

Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi dan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota

ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

(2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4),

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan

setelah Kepala Daerah dilantik.

PP 8/2008Pasal 15

Permendagri 54/2010

(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah

dilantik.

SKEMA PENYUSUNAN RPJMD

Penyusunan Draft Ranc. Awal RPJMD

FGD utk setiap Topik

Musrenbang RPJMD

Pengajuan Kebijakan umum

dan program jangka menengah

beserta kebutuhan

pendanaan ke DPRD

Nota Kesepakatan

tentang Kebijakan umum dan

program jangka menengah

beserta kebutuhan pendanaan

Rancangan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dengan SKPD

Konsultasi dengan DDN

Saran penyempurnaan

dari DDN

Raperda RPJMD

Klarifikasi Perda oleh : DDN, Gubernur, Bappeda

Perda RPJMD hasil klarifikasi

DDN

Konsultasi Dengan Gubernur

Terpilih

12-14 Nov Matriks

Sandingan Ranc. Awal RPJMD

Sept - Okt Agustus Nov Nov

Des

Des

Des

Des

Des

PERDA RPJMD 2013-2017

Jan Jan

Feb

Maret

Maret

Apr

OUTLINE BUKU

Rancangan Awal RPJMD

Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX

Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah

Rancangan RPJMD

Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X

Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Rancangan Akhir RPJMD

Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Bab X

Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pengelolaan keuangan daerah Analisis isu-isu srategis Visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi dan arah kebijakan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan Penetapan indikator kinerja daerah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Matriks Sandingan & Usulan Fokus Kebijakan RPJMD

MATRIKS SANDINGAN

Pasal 54 Permendagri No. 54/2011 RPJMD : a. Memuat Visi, Misi, dan Program Gubernur b. Berpedoman pada RPJPD dan RTRW c. Memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya

RTRW RPJPD VISI MISI NASIONAL

SASARAN POKOK

RPJPD

MISI RPJPD MISI GUB TERPILIH

USULAN

RANC.

RPJMD

VISI DAN MISI

GUBERNUR

TERPILIH (Janji-

janji

Kampanye

Gub Terpilih

RPJMN RAD GRK MDG’s MP3EIKODE ASAL

RANCANGAN RPJMD

RTRW

(+ 6 Wilayah)RPJPD

RPJPD 2025

PERIODE III

(2013-2017)

RPJPD 2025

PERIODE IV

(2018-2022)

Matriks Fokus Kebijakan RPJMD & Target IKU Provinsi

IKU PROVINSI (KINERJA GUBERNUR)

TOPIK FGD

EVALUASI

2007 - 2012

TARGET 5

TAHUN2013 2014 2015 2016 2017

USULAN RANC. RPJMD PER

URUSAN

TARGET SASARAN TIAP

FOKUS KEBIJAKAN KEBUTUHAN

PENDANAAN

(5 TAHUN)

Kebijakan Top Down (diambil dari

matriks tahap 1

1) urusan…...

Operasional/Pelayanan

(diambil dari Draft Ranc. Renstra)

1) urusan……

INDIKATOR SASARAN

(KINERJA

PEMBANGUNAN

DAERAH)

PENJABARAN TARGET SASARAN

(TAHUNAN)

Catatan : Bahan FGD + Perkiraan Pendanaannya. Selain forum diskusi apakah perlu di

launching di Media Massa, untuk masukan dari masyarakat? Atau organisasi profesi ?

REN

STR

A

SAN

DIN

GA

N

MATRIKS INDIKATOR PROGRAM

Catatan : Disusun secara paralel dengan pelaksanaan FGD

SASARANTUJUAN INDIKATOR

OUTCOMEPROGRAM

FOKUS

KEBIJKAN

IKU

PROVINSI

ARAH

KEBIJAKANSTRATEGIMISI

MATRIKS TARGET IKU SKPD

Catatan : a. SKPD Penanggung Jawab tidak bersifat mengikat, sebagai masukan Perda

SOTK b. Ada evaluasi di tahun kedua (n+2) c. Pada saatnya akan ditentukan juga sumber pendanaan (APBD + Non APBD)

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

KEBUTUHAN

PENDANAAN

(5 TAHUN)

TARGET

PROGRAM

(OUTCOME)

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2013

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2014 2015 2016 2017

IKU SKPD (KINERJA SKPD)

JADWAL KERJA NOVEMBER

No Aktivitas Tgl pelaksana

1 Persiapan FGD dll ….s/d 2 nov P3+Sekretariat

2 Pelaksanaan FGD per Topik (termasuk kerangka pendanaan) + target IKU Provinsi

7-14 P3+Bidang Perencanaan

3 Penyusunan Tujuan,sasaran,strategi,kebijakan umum,program dan indikator program

1-14 P3 + P2 + Bidang Perencanaan

4 Pengumpulan target IKU SKPD 5-14 Bidang Perencanaan + P3

5 Penyusunan target IKU SKPD 19-30 Bidang Perencanaan + P3

6 Laporan + penyampaian Kebijakan Umum, program Prioritas & kerangka pendanaan kpd Gub+Wagub

19-23 Pimpinan Bappeda + P3 + Bidang

7 Surat Gub kpd DPRD ttg penyampaian Kebijakan Umum,Program Prioritas & Kerangka pendanaan

26-30 Pimpinan Bappeda + P3

BAB URAIAN PROGRES KETERANGAN

I PENDAHULUAN 100 %

II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 95 % Sumber dari RPJPD 2025 dan JDA 2012

III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

5 % Template dan format tabel telah disiapkan

IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 95 % Sumber dari RPJPD 2025 dan JDA 2012

V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5 % Visi dan Misi belum dijabarkan template dan format tabel telah disiapkan

VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5 % Template dan format tabel telah disiapkan

VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5 %

Template dan format tabel telah disiapkan

VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

5 %

Template dan format tabel telah disiapkan

IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 5 % Template dan format tabel telah disiapkan

PROGRES PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD 2013-2017

VISI MISI JAKARTA BARU

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.

3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.

4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.

5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

VISI

MISI

(dapat disesuaikan pada saat penyusunan Rancangan RPJMD)

Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi

tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Tujuan

Arah

Kebijakan

Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern

yang tertata rapi serta konsisten dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah.

Menjadikan Jakarta sebagai kota yang

bebas dari masalah-masalah menahun

seperti macet, banjir, pemukiman kumuh,

sampah dan lain-lain.

Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik

yang layak serta terjangkau bagi warga

kota.

Membangun budaya masyarakat perkotaan

yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki

kesadaran dalam memelihara kota.

Membangun pemerintahan yang

bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan

publik.

RPJMD 2007-2012

19

Tujuan

1

Tujuan

2

• ) Susunan draft Program Misi P3

Program

Tujuan

1

Tujuan

2

Indikator

• ) Editing Program Misi,

Tujuan

1

Tujuan

2

Tujuan

1

Tujuan

2

Tujuan

1

Tujuan

2

TERIMA KASIH

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Tahun 2012