paparan proyek 2016 - kompak.or.idkompak.or.id/userfiles/publication/download/pd-indo.pdf ·...

PAPARAN PROYEK

2016

Hubungi kami:KOMPAKJln Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 IndonesiaT: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090E: [email protected]

KOMPAK is supported by the Australian Government and managed by Abt JTA

PROYEK #1 - PENGUATAN KECAMATAN UNTUK PELAYANAN RESPONSIF

DESKRIPSI PROYEKProyek ini mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengadakan percontohan inovasi dalam memperkuat kecamatan dan akuntabilitas sosial. Sepuluh kecamatan telah dipilih untuk mengambil bagian dalam percontohan pelayanan dasar Pemerintah Indonesia untuk tahun 2016. Secara lebih spesifik proyek ini akan:

Membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pemerintah, unit-unit pelayanan dan masyarakat bekerja secara kolaboratif untuk menghilangkan hambatan dan meningkatkan efisiensi untuk pelayanan dasar yang lebih mudah diakses dengan mutu yang lebih baik (kesehatan, pendidikan, dan identitas hukum).

Mengembangkan alat dan/atau mekanisme yang tepat untuk menguji akuntabilitas sosial pada unit pelayanan. Hal ini akan memampukan masyarakat untuk secara aktif terlibat dengan para penyedia layanan melalui mekanisme umpan balik guna memastikan penyedia layanan yang akuntabel dalam memberikan pelayanan. KOMPAK akan meneruskan praktek-praktek yang cerdas seputar partisipasi warga dalam memastikan mutu pelayanan yang telah diperkenalkan melalui program lain seperti KINERJA, LOGICA dan ACCESS. Kegiatan-kegiatan di bawah proyek ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan dasar dan mendukung keterlibatan mereka dalam menangani berbagai hambatan yang ada di unit-unit pelayanan (sekolah, klinik, dll.).

Memberikan masukan dan saran pada kerangka peraturan mengenai peran kecamatan dalam mendukung unit-unit pelayanan agar menjadi lebih responsif dan mendorong pencapaian pelayanan dasar yang bermutu.1

JANGKA WAKTUJamak tahun (Percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di lini terdepan

tercantum di dalam RPJMN 2015-19).

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGRPJMN 2015-2019; UU 23/2014; UU 6/2014; PP 19/2008; UU 5/2014.

MITRA KERJAKementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Mahkamah Agung, pemerintah daerah, Pulse

Lab, dan mitra strategis KOMPAK.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan

prosedur. (Capaian Menengah 2).

• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman

permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).

TINGKAT INTERVENSINasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa.

CAKUPAN GEOGRAFISAceh (Bireun, Bener Mariah, Aceh Barat), Jawa Tengah (Pemalang, Pekalongan, Brebes),

Sulawesi Selatan (Bantaeng, Pangkajene Kepulatuan), NTB (Lombok Utara, Lombok

Timur).

OUTPUT PENTING 2016• Nasional, kabupaten dan kecamatan

Hasil-hasil dari kajian kecamatan (sedang berlangsung) dan kajian CRVS- identitas

hukum (sedang berlangsung) dimasukkan ke dalam PP 19/2008 tentang kecamatan.

• Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa

Tim sub-nasional (struktur fasilitasi) telah ditetapkan dan berfungsi dengan baik.

• Kabupaten, kecamatan dan desa

Pengumpulan data dasar dan kerangka kerja pemantauan-evaluasi untuk pelayanan

dasar di 10 kabupaten percontohan telah diselesaikan.

• Kabupaten dan kecamatan

Peraturan dalam mendelegasikan otoritas kepada camat telah disusun.

PROYEK #2 - LANDASAN FASE II DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

DESKRIPSI PROYEKProyek ini akan mendukung

penyelenggaraan pelayanan dasar di

Papua dan Papua Barat dengan melakukan

intervensi langsung kepada unit-unit

pelayanan dasar serta memfasilitasi

integrasi vertikal dan koordinasi antara

pemerintah daerah (kabupaten dan

kecamatan) dan tingkat desa dalam

hal perencanaan dan penganggaran

pembangunan. Proyek ini akan fokus pada

kesehatan, pendidikan, identitas hukum

dan pembangunan desa. Proyek ini akan

melakukan:

Di awal tahun 2016 melaksanakan

konsultasi yang ekstensif dengan

pemerintahan provinsi dan kabupaten untuk

memastikan desain Landasan Fase 2 sesuai

dengan konteks lokal, program-program

prioritas pemerintah, dan ranah regulasi.

Melanjutkan praktek-praktek efektif yang

telah dikembangkan dalam fase pertama

program Landasan dengan fokus tambahan

dalam pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi serta penjaminan mutu. Hal ini

akan meningkatkan kemampuan untuk

mengidentifikasi kesenjangan kapasitas

pembangunan dan kegiatan-kegiatan

pembangunan kapasitas sasaran di mana

mereka sangat diperlukan.2

JANGKA WAKTUJamak tahun.

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGUU 23/2014; UU 6/2014; UU 25/2009.

MITRA KERJABappenas, Kementerian Desa, pemerintahan provinsi dan

kabupaten, pemerintah desa, mitra kerja pelaksana KOMPAK.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat

sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).

• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan

bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan

pelayanan. (Capaian Menengah 3).

• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan

mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengan 6).

TINGKAT INTERVENSIProvinsi, kabupaten, kecamatan, desa.

CAKUPAN GEOGRAFISPapua (Jayapura, Merauke, Supiori), Papua Barat (Manokwari,

Kaimana, Fakfak).

OUTPUT PENTING 2016Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa

• Rancangan ulang Landasan sudah selesai dan mendapatkan

pengesahan dari pemerintah provinsi.

• Tim Landasan/ mitra pelaksana dilibatkan dan keberlangsungan

pelaksanaan.

3PROYEK #3 - DUKUNGAN MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR SECARA NASIONAL

DESKRIPSI PROYEKProyek ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam memperkuat struktur pemerintahan desentralisasi, sistem-sistem, dan

proses untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar melalui dukungan kepada kebijakan-kebijakan nasional.

Proyek ini akan berfokus dalam:

Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pelayanan dasar; dalam hal ini termasuk mendukung agenda nasional untuk

melaksanakan SPM dalam pelayanan Pemerintah Indonesia di seluruh negeri. Kegiatan-kegiatan akan mendukung Sekretariat

Gabungan di Kementerian Dalam Negeri guna memenuhi dua fungsi utama: (1) koordinasi dan operasionalisasi agenda SPM di

seluruh sektor Kementerian (seperti: Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos); (2) hub sumber daya teknis untuk pemerintahan sub-

nasional guna mengembangkan dan memantau rencana pembangunan lokal tentang SPM.

Meningkatkan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Publik (PKP) di tingkat nasional dan memperkuat sistem dan proses PKP

di kabupaten, kecamatan dan unit-unit pelayanan dasar (perencanaan, penganggaran dan pemantauan).

Reformasi birokrasi di unit pelayanan (reformasi melalui birokrasi) dengan fokus pada kinerja sumber daya manusia.

Mendukung peraturan nasional dalam inovasi daerah sebagai pemicu untuk meningkatkan daya saing dalam peningkatan

pelayanan dasar.


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGUU 25/2009; UU 23/2014; UU 5/2014; PP 56/2005 (dengan beberapa perubahan dalam PP 65/2010); PP 58/2005; PP PP 65/2005; PP 19/2008; Dekrit Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembanguan Nasional 2015-2019.

MITRA KERJABappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).

• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).

TINGKAT INTERVENSINasional, kabupaten, kecamatan.

CAKUPAN GEOGRAFISPercontohan pelayanan dasar Bappenas (Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah) dan wilayah dedikasi KOMPAK (NTB and Jawa Timur).

OUTPUT PENTING 2016Nasional

• Sekretariat gabungan SPM berfungsi.

• Modul akhir dari perencanaan, penganggaran dan pemantauan bagi masyarakat miskin, dan susunan rencana strategis untuk peningkatan skala.

• Pengembangan hasil berbasis monitoring dan evaluasi untuk penyaluran dana tertentu.

• Penyebaran dan peningkatan sistem untuk MIS Regional.

• Rekomendasi kebijakan susunan Peraturan Pemerintah tentang inovasi lokal.

Nasional dan kabupaten

• KOMPAK Manajemen Keuangan Publik dan strategi Tata Kelola dikembangkan (dengan menguraikan bidang intervensi kunci)

• Mempertajam modul Manajemen Keuangan Publik pelayanan dasar untuk kabupaten dan kecamatan.

• Masukan terhadap rekomendasi kebijakan untuk kebijakan Manajemen Keuangan Publik sub-nasional dan implementasi.

Kabupaten dan kecamatan

• Model akhir sistem yang berbasis kompetensi di pelayanan dasar.

• Pembentukan koalisi para pemimpin visioner.

PROYEK #4 - PENGUATAN PEMERINTAH DESA DEMI PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF DAN INKLUSIF

DESKRIPSI PROYEKProyek ini mendukung Pemerintah Indonesia seperti yang ditetapkan dalam kerangka peraturan dan dasar-dasar pelaksanaan

Undang-undang Desa. Proyek ini akan mendukung struktur dan sistem pemerintahan desa inti untuk memungkinkan

pembangunan desa inklusif. Proyek ini akan bekerja sama dengan Direktorat Pembangunan Desa di dalam Kementerian Dalam

Negeri dan melengkapi penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kecamatan dengan analisis situasi di lapangan serta

dukungan kepada pemerintah untuk menguji alat-alat pengukur kemampuan guna meningkatkan pengawasan dan dukungan

desa.

4


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGUU 6, UU 23 (divisi otoritas), UU 5 (kompetensi).

MITRA KERJABina Pemdes dan Kementerian Desa. PSF, Pulse Lab, Metode Pendekatan Realitas dan KSI.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAHPemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).

TINGKAT INTERVENSINasional, provinsi, kecamatan, desa.

CAKUPAN GEOGRAFISNTB, Jawa Timur, ditambah 10 provinsi untuk pengujian alat-alat (TBD).


• Mendukung peta jalan Undang-undang Desa Pemerintah Indonesia.

• Strategi yang dirancang untuk memperkuat desa, termasuk dukungan dari pemerintah kecamatan (bersama-sama dengan Bina Pemdes).

• Dukungan teknis yang diberikan kepada Kemendagri dan Kemendes untuk merancang pelaksanaan peraturan berdasarkan Undang-undang Desa mengenai pemerintah desa, tata kelola desa, pendamping di kecamatan dan MSS.

• Materi untuk sosialisasi Undang-undang Desa diselesaikan dan disosialisasikan untuk digunakan oleh jajaran kementerian Pemerintah Indonesia dan mitra kerja CSO.

• Alat Kebijakan SMS diujikan di 10 provinsi untuk memberikan informasi terkini (real-time) dari pemerintahan desa kepada Bina Pemdes untuk pengimplementasian status dan pembaharuan.

Provinsi

• Percontohan dukungan pengembangan kapasitas berbasis provinsi dan pengawasan terhadap pemerintah desa (bersama dengan Bina Pemdes).

Nasional dan desa

• Permainan simulasi Undang-undang Desa berbasis Web diselesaikan dan digunakan lebih dari 10 provinsi sebagai pos pelatihan dan alat penilaian kapasitas (bersama dengan Bina Pemdes).

Desa

• Kajian mengenai persepsi para pemimpin desa dan pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang Desa diselesaikan.

DESKRIPSI PROYEKProyek ini bekerja dengan kader masyarakat, organisasi lokal dan lembaga desa untuk mendukung perempuan dan yang

hampir terpinggirkan untuk terlibat di dalamnya dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang diprakarsai oleh

masyarakat. Bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran-sasaran RPJMN untuk menanggulangi kemiskinan dan

inklusi. Proyek akan:

Mendukung pemerintahan nasional untuk melembagakan prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat ke dalam

kerangka peraturan Undang-undang Desa dengan berfokus pada pembelajaran dari lapangan:

Mendukung struktur masyarakat baik itu formal maupun informal untuk memperkuat keterlibatan masyarakat – khususnya

perempuan dan yang paling terpinggirkan – dengan pemerintahan desa untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas

dan perencanaan dan pembangunan desa yang diprakarsai oleh masyarakat.

PROYEK #5 - PENGUATAN MASYARAKAT DEMI PEMBANGUNAN YANG DIPRAKARSAI MASYARAKAT

5


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGSasaran-sasaran RPJMN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta pelaksanaan Undang-Undang Desa.

MITRA KERJABinaPemdes dan Kementerian Desa, PSF, KSI, TNP2K, Metode Pendekatan Realitas, jaringan CSO melalui MAMPU, PEDULI, PEKKA, BAPPENAS, PMK, LSP.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).

• Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5).

• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).

TINGKAT INTERVENSINasional, provinsi, kabupaten dan desa.

CAKUPAN GEOGRAFISAceh, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah.


• Mendukung Kementerian Desa untuk mengembangkan modul-modul pelatihan untuk pelatihan teknis tentang infrastruktur prakarsa desa.

• Bantuan teknis kepada Kemendagri dan Kemendes untuk menyusun peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-undang Desa yang terkait dengan BPD, musyawarah desa, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan inklusi.

• Diselesaikannya kajian tentang perempuan di dalam Undang-undang Desa Tahun Pertama.

Nasional dan desa

• Mendukung Kementerian Desa untuk mengembangkan dan mensosialisasikan 6 buku teknis tentang infrastruktur prakarsa desa.

• Mendukung strategi Bina Pemdes dalam meningkatkan Dewan Desa (BPDs).

Provinsi

• Akademi Pelatihan (PEKKA Akademi) untuk melatih para kader didirikan.

Kabupaten, kecamatan dan desa

• Alat-alat pemantauan masyarakat dan akuntabilitas sosial dikembangkan dan diujikan di lebih dari 4 provinsi (termasuk NTB dan Jawa Timur).

Kabupaten dan desa

• 420 kader perempuan di tujuh provinsi mendapatkan pelatihan.

Desa

• Dilakukan kajian tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terpinggirkan berdasarkan Undang-Undang Desa.

6PROYEK #6 - PENGUATAN KEBIJAKAN DANA TRANSFER DAERAH UNTUK PELAYANAN DASAR YANG LEBIH BAIK

DESKRIPSI PROYEKSalah satu tujuan prioritas Pemerintah Indonesia melalui desentralisasi adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada

masyarakat. Reformasi baru-baru ini mengenai pemerintah daerah dan Undang-Undang Desa dengan jelas mencerminkan

prioritas dan reformasi ini memiliki konsekuensi yang signifikan untuk kapasitas fiskal, tata kelola penyelenggaraan pelayanan

dasar dan pengelolaan sumber daya manusia di tingkat kabupaten dan desa.

Proyek ini akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan mengenai transfer fiskal

antar pemerintahan, khususnya pada alokasi transfer spesifik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar,

dana insentif berbasis kinerja dan dana desa untuk memastikan bahwa alokasi semakin berdasarkan kebutuhan kerja. Pada

tahun 2016, proyek ini akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam reformasi peraturan-peraturan dan insentif yang

diperlukan untuk:

• Pendanaan dan pengelolaan kinerja yang lebih baik dari unit-unit penyelenggaraan pelayanan.

• Memastikan bahwa sistem dan struktur yang tepat tersedia untuk menjamin efisiensi aliran dana.

• Membantu pemerintah pusat memastikan akuntabilitas atas penggunaan dana desa di tingkat-tingkat pemerintahan daerah.


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGUU 33/2004, UU 23/2014, UU 6/2014.

MITRA KERJAKementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Bappenas, pemerintahan daerah.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH• Pengelolaan transfer fiskal yang lebih baik untuk peningkatan pelayanan. (Capaian Menengah 1).

• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).

TINGKAT INTERVENSINasional dan pemerintah-pemerintah daerah (untuk percontohan).

CAKUPAN GEOGRAFISDaerah yang ditunjuk KOMPAK (NTB and Jawa Timur) dan percontohan pelayanan dasar Bappenas (Aceh, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan) untuk percontohan dan peragaan.


• Masukan terhadap catatan akademis untuk revisi Undang-Undang Nomor 33/2004

• Masukan terhadap penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 33/2004.

• Rekomendasi kebijakan tentang tata kelola DAK, dana insentif berbasis kinerja dan dana desa.

• Alat dan sarana pemantauan tentang sistem pelaporan pencairan dana desa.

Nasional dan kabupaten

• Masukan untuk formula dan mekanisme yang direkomendasikan terkait dana desa dari DD dan ADD.

Kabupaten

• Model insentif berbasis kinerja siap dipromosikan ke proyek percontohan.

• Penyusunan peraturan bupati tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan publik dana desa untuk 2017.

DESKRIPSI PROYEKKOMPAK telah mendirikan kantor

perwakilan di Provinsi NTB dan Jawa Timur.

KOMPAK akan erat bekerjasama dengan

masing-masing pemerintah provinsi untuk

mendukung inovasi dan koordinasi dalam

penyelenggaraan pelayanan dasar mereka

dan agenda-agenda peluang ekonomi. Tujuan

dari proyek ini:

Mendukung inisiatif prakarsa lokal, termasuk

dukungan promosi dan replikasi inovasi-

inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan.

Sebagai tambahan untuk mendukung

pemerintahan sub-nasional dalam memenuhi

prioritas pembangunan yang relevan

dalam pelayanan dasar serta peluang

dan kesempatan ekonomi, pekerjaan

sub-nasional, juga dimaksudkan untuk

menginformasikan bantuan kami di bidang

penasehat kebijakan dan dialog kebijakan di

tingkat nasional – termasuk bekerjasama

dengan individu dan atau kementerian dan

antar-kementerian.7

PROYEK #7 - MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR YANG LEBIH BAIK


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGSasaran RPJMN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan pelaksanaan Undang-undang Desa.

MITRA KERJABappenas, pemerintahan provinsi & kabupaten, unit-unit penyelenggara pelayanan, CSO lokal, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi non pemerintah atau swasta.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik. (Capaian Menengah 1).• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa (Capaian Menengah 4).• Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5).• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).• Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).

TINGKAT INTERVENSIProvinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.

CAKUPAN GEOGRAFISJawa Timur (kabupaten Lumajang, Bondowoso & Pacitan) & NTB (kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Barat).

OUTPUT PENTING 2016Provinsi• Hub inovasi didirikan. Kabupaten• Kerangka regulasi lokal dikembangkan dan ditinjau kembali.Kabupaten dan kecamatan• Inovasi lokal untuk pelayanan dasar diidentifikasi, diperkuat dan direplikasi di seluruh kabupaten. Kecamatan• Kajian data dasar untuk peran baru kecamatan.• Percontohan sistem informasi untuk tingkat kecamatan. • Mekanisme Penyampaian Keluhan Terpadu di tingkat kecamatan didirikan. Kecamatan dan desa• Dilakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik BUMDES. Desa• Dilakukan kajian tentang penggunaan dana desa. • Percontohan sistem informasi desa berlangsung.

PROYEK #8 - PERCONTOHAN TABUNGAN POS

DESKRIPSI PROYEKPemerintah Indonesia dan PT

Pos Indonesia melakukan uji

coba sebuah inisiatif baru untuk

mendorong rekening tabungan pos

dan rekening berbasis pelayanan

keuangan bergerak untuk

masyarakat miskin dan hampir

miskin di 30 kabupaten di enam

provinsi di Indonesia. Tujuan jangka

panjang percontohan ini adalah

mempromosikan peluang dan

kesempatan ekonomi melalui akses

fungsi tabungan di kantor pos (di

tingkat kecamatan). Pemerintah

Indonesia meminta dukungan

KOMPAK untuk:

Mempromosikan dan memperluas

sisi permintaan sebagai bagian

integral Percontohan Tabungan Pos.

Kegiatan yang diajukan termasuk:

bantuan teknis, pembangunan

kapasitas, mengembangkan

bukti dasar melalui uji coba

inisiatif sisi permintaan dengan

organisasi masyarakat sipil dan

mengembangkan mekanisme

pemantauan dan evaluasi. Telah

terjadi diskusi awal antara KOMPAK

dan Pemerintah Indonesia, namun

rancangan kerja dan konsultasi lebih

jauh masih diperlukan.8


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGSasaran-sasaran RPJMN yang berkaitan dengan

pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta

pelaksanaan Undang-Undang Desa.

MITRA KERJABappenas, PT Pos Indonesia, OJK, GIZ.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAHLingkungan yang mendukung kesempatan kerja di

luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).

TINGKAT INTERVENSINasional, kecamatan dan desa.

CAKUPAN GEOGRAFISPercontohan beroperasi di enam provinsi.


• Rancangan intervensi untuk sisi permintaan

sudah selesai (kuartal pertama).

Kecamatan dan desa

• Mitra pelaksana dipekerjakan (April 2016)

Percontohan berlangsung (Mei/Juni).

PROYEK #9 - INOVASI INOVASI UNTUK MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA

DESKRIPSI PROYEKProyek ini akan bekerjasama dengan Pemerintah

Indonesia, masyarakat, dan sektor swasta untuk

mencoba beberapa layanan dasar, kegiatan-

kegiatan eksperimental non-distorsi untuk

memperluas informasi tentang peluang-peluang

ekonomi dan akses masyarakat miskin terhadap

peluang tersebut. Akan dicobakan beberapa

inovasi dan perbandingan hasil, termasuk:

Penggunaan ICT untuk kampanye Informasi

Bersama dengan program MAMPU

mengembangkan sebuah percontohan penitipan

anak yang dibiayai dari dana desa supaya

memungkinkan perempuan memasuki/kembali

memasuki pasar kerja.

Mendukung pusat-pusat pelatihan kejuruan

Pemerintah Indonesia melakukan uji coba

intervensi untuk memaksimalkan efektivitas

mereka.

Bekerjasama - baik dengan masyarakat maupun

pengusaha untuk mengidentifikasi kendala-kendala

dan menerapkan solusi yang membuat pasar

tenaga kerja terbuka bagi masyarakat miskin.

Menjajaki peluang untuk mendukung peningkatan

mobilitas tenaga kerja (bisa termasuk rancangan

dan percontohan sebuah kegiatan untuk

memperluas manfaat bagi masyarakat miskin

dalam hal migrasi domestik maupun internasional.9


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGSasaran RPJMN yang berkaitan dengan

penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan,

dan pelaksanaan Undang-undang Desa.

MITRA KERJABappenas, Kementerian Tenaga Kerja (termasuk

pusat-pusat pelatihan kejuruan di kabupaten),

Sektor Swasta.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAHLingkungan yang mendukung kesempatan kerja di

luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).

TINGKAT INTERVENSINasional, kabupaten, desa.

CAKUPAN GEOGRAFISTBD.


Bantuan teknis sudah siap.

Nasional and kabupaten

Rancangan untuk pekerjaan intervensi BLK sudah

lengkap.

Nasional dan desa

Rancangan percontohan penitipan anak sudah

lengkap.

10PROYEK #10 - PENELITIAN, ANALISIS DAN PEMBELAJARAN DARI PROGRAM PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B) PEMERINTAH INDONESIA

DESKRIPSI PROYEKSesuai dengan strategi KOMPAK untuk membantu pemerintah meningkatkan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat

miskin, KOMPAK akan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki strategi penghidupan berkelanjutan, dengan fokus

utama pada memastikan sebuah mekanisme yang kuat untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil dan pembelajaran.

KOMPAK akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk melakukan analisis mengenai pendekatan apakah yang sekiranya

dapat dilakukan sesuai dengan strategi P2B, dokumen pembelajaran dan mengembangkan alat yang tepat untuk mendukung

perbaikan rancangan. KOMPAK juga akan memberikan dukungan teknis dan operasional untuk strategi pelaksanaannya.


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGSasaran RPJMN yang berkaitan dengan penganggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan dan pelaksanaan Undang-undang Desa.

MITRA KERJABappenas, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perikanan.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAHLingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).

TINGKAT INTERVENSIPusat, kabupaten, desa.

CAKUPAN GEOGRAFISTBD.


• Bantuan teknis sudah siap.

• Rancangan untuk komponen pekerjaan sudah lengkap.

Nasional and kabupaten

• Peninjauan kembali program-program tenaga kerja dan perikanan di bawah P2B sudah dilakukan.

Nasional dan desa

• Kajian data dasar PKKPM sudah lengkap.

• Proses pemantauan laporan pelaksanaan di lapangan sudah lengkap.

11PROYEK #11 - INOVASI INOVASI UNTUK PELAYANAN DASAR DAN PENGUATAN MASYARAKAT/PEMERINTAH DESA

DESKRIPSI PROYEKProyek ini bekerjasama dengan pemerintahan nasional dan dengan para mitra kerja lainnya, sektor publik dan swasta untuk

mengidentifikasi, melakukan percontohan dan membantu meningkatkan serta mereplikasi ICT dan inovasi lainnya melalui

Pemerintah Indonesia atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Proyek akan meliputi Innovation Challenge Fund, Program

Young Innovators, pendekatan data untuk perubahan kebijakan melalui penggunaan teknologi mutakhir, e-learning untuk

Undang-Undang Desa dan komunikasi untuk program-program jangkauan pemerintah yang ditargetkan dengan lebih baik.

Ini merupakan proyek oportunistik karena akan mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian di dalam Kerangka

Kerja Capaian Strategis KOMPAK dan mengusulkan pendekatan inovatif untuk menguji solusi saat ini dan dilanjutkan dengan

eksplorasi pendekatan padu-padan guna memastikan Pemerintah Indonesia atau sektor swasta mendukung pelaksanaan

sehingga dapat meningkatkan keberhasilan program percontohan.


KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNGSasaran RPJMN yang berkaitan dengan penganggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan pelaksanaan Undang-undang Desa.

MITRA KERJAPemerintahan provinsi & kabupaten, unit-unit penyelenggara pelayanan, PLJ, CSO Lokal, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik/sektor swasta.

KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik. (Capaian Menengah 1).• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2).• Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).• Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).• Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5).• Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).

TINGKAT INTERVENSINasional dan sub-nasional.

CAKUPAN GEOGRAFISNasional, Jawa Timur, NTB, Tanah Papua.


• Penawaran kerangka kerja ICT baru siap untuk disebarluaskan.• Produk-produk dikembangkan bersama dengan PLJ.• Peluncuran proposal-proposal untuk Program Inovator Muda. • Peluncuran proposal-proposal untuk Dana Tantangan Inovasi.Nasional dan sub-nasional

• Inovator Muda yang terpilih dibekali dengan pendampingan/pelatihan untuk mengembangkan prototipe dan pengujian lapangan terhadap solusi-solusi kreatif supaya dapat berkontribusi pada perbaikan pelayanan dasar. • Proposal inovasi yang terpilih dibekali dengan pengembangan lebih lanjut, pembuatan prototipe, dan pengujian.

paparan proyek 2016 - kompak.or.idkompak.or.id/userfiles/publication/download/pd-indo.pdf ·...

Documents