paparan karo tapem

PAPARAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN

UMUM

Biro Tata Pemerintahan merupakan salah satu sub unit kerja dilingkungan Sekretariat Aceh yang dipimpin seorang Kepala Biro yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Tugas Pokok Biro Tata Pemerintahan

Sesuai Qanun Aceh nomor 4 tahun 2007 tentang SOTK jo Pergub nomor 15 tahun 2008Tugas Pokok Biro Tata Pemerintahan:• Mempersiapkan bahan pembinaan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah;• Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

umum;• Pengembangan perangkat daerah;• Pembinaan otonomi daerah;• Pembinaan perangkat pemerintah mukim dan

gampong.

Fungsi Biro Tata Pemerintahan:Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi: • Kegiatan dan adm bagi perangkat

pemerintahan daerah;• Penyelenggaraan pemerintahan umum,

penyusunan rencana program dan juknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan dan pertanahan;

• Tatakelola keuangan mukim dan gampong;• Administrasi kependudukan dan capil;• Pelaksanaan Otda & Otsus, TP dan menyusun

juknis evaluasi penyelenggaraan PUM, Otda, Otsus dan penyelenggaraan Pemko;

Fungsi Biro Tata Pemerintahan:• Pengembangan perangkat pemerintahan mukim dan gampong;

• Pelaksanaan keamanan, ketertiban dan ketenagakerjaan dengan juknisnya; serta

• Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan SEKDA melalui Asisten Pemerintahan.

ISSU KRUSIAL• Belum tuntasnya penyelesaian batas daerah antara

Aceh-Sumut, dan batas kab/kota di Aceh;• Belum selesai peraturan perundang-undangan turunan

UUPA terutama RPP Kewenangan dan Perpres Peralihan Kanwil BPN Aceh;

• Belum selesainya penataan kewenangan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kab/kota sesuai dengan amanah UUPA.

• Belum tuntasnya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan lembaga pemerintah;

• Persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum optimal;

• Belum optimalnya pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong dalam pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat;

• Banyaknya jumlah gampong di Aceh (6.464) sehingga kurang efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

VISI DAN MISI

VISI PEMERINTAH ACEH

ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDAS-KAN UNDANG-UNDANG PEME-RINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI

VISI BIRO TATA PEMERINTAHAN

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, ASPIRATIF, AKUN-TABEL, TRANSPARAN, BAIK DAN BENAR DISEMUA STRATA PEMERINTAHAN

MISI PEMERINTAH ACEH1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan

Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi;

2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat;

3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;

4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan;

5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

MISI BIRO TATA PEMERINTAHAN1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan, mukim dan gampong;2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan (good

govenrnance and geverment);3. Menigkatkan pelelayanan pemerintahan kepada

masyarakat;4. Meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dan

otonomi khusus Aceh dan kabupaten/kota;5. Meningkatkan penyelenggaraan urusan dekonsentrasi

dan tugas pembantuan;6. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan adm

dukcapil, meningkatkan SIAK;7. Mendukung dan memfasilitasi Pemilu dan

Pemilukada;8. Memfasilitasi terbentuknya PP, Perpres dan Qanun

bidang pemerintahan sebagai implementasi MoU Helsinki dan UUPA;

9. Meningkatkan percepatan penyelesaian tata batas wilayah administrasi pemerintahan Aceh-Sumut dan antar Kab/Kota;

10. Meningkatkan upaya penyelesaian proses ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan dan meminimalisasi konflik atau sengketa pertanahan;

11. Meningkatkan koordinasi untuk terciptanya situasi, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO TATA PEMERINTAHAN

KEPALA BIRO

KABANG PUM & KEPENDUDUKAN

KASUBBAG TU

KASUBBAG TRANTIB DAN PERTANAHAN

KASUBBAG ADM KEPENDUDUKAN

KABAG OTDA

KASUBBAG PENGEMB OTDA

KASUBBAG DK & TP

KASUBBAG PENGENDALIAN &

EVALUASI

KABAG PEM MUKIM & GAMPONG

KASUBBAG PRKT MUKIM & GAMPONG

KASUBBAG PEM MUKIM & GAMPONG

KASUBBAG KEUANGAN MUKIM

&GAMPONG

KABAG PENATAAN PENGEMB

PERANGKAT PEMERINTAHAN

KASUBBAG TATA BATAS

KASUBBAG PERANGKAT

PEMERINTAHAN

KASUBBAG PEMILU & PILKADA

JUMLAH PEGAWAI : 42 ORANG

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAAN

I. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah

1. Rapat Kerja Bupati/Walikota Akan dilaksanakan pada bulan November dengan target terciptanya KISS Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai wadah mengumpulkan permasalahan yg dihadapi daerah dan mencari solusi permasalahannya.

2. Rapat Kerja APPSI Telah dilaksanakan dalam bentuk penyetoran Iuran dan mengikuti Rapat APPSI

II. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3. Konsultasi Pembahasan RPP Kewengan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh

1. Telah terbentuk Tim Percepatan RPP dan Perpres Turunan UU No.11 Tahun 2016 sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/43526 terdiri dari: T. Setia Budi, Dr. Iskandar A. Gani, SH, MH, Nurzahri, ST, Edrian, SH, M.Hum, M.Adli Abdullah, SH, MCL dan Fakhrulsyah Mega.

2. Telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 118/414/2013 tentang Tim Penyusun dan Pembahas Draf Qanun Kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/Kota, dan sedang disusun draf Qanun tersebut.

III. Penataan Daerah Otonomi Baru

4. Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran

Telah terfasilitasi pelaksanaan P3D antara daerah induk dengan daerah pemekaran yaitu:1. Kabupaten Aceh Timur dengan Kota Langsa dengan kesepakatan.2. Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe sudah ada kesepakatan

penyerahan aset dengan kompensasi.

5. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

1. Telah diajukan 5 segmen batas daerah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan dengan Permendagri.

2. Telah diberikan dukungan pemasangan batas daerah bersumber anggaran APBN pada sektor batas Aceh Tamiang-Gayo Lues, Aceh Tamiang-Aceh Timur, Aceh Timur-Gayo Lues, Aceh Tengah-Bener Meriah dan batas daerah dengan anggaran APBA sedang pelaksaan pemasangan pada sektor Nagan Raya-Abdya dan Aceh Tengah-Gayo Lues.

3. Rakor Batas akan dilaksanakan pada Bulan November ini.

PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAANIII. Penataan Otonomi Baru

6. Koordinasi dan Pemantapan Pemerintahan Daerah dan Kecamatan

1. Telah dilaksanakan fasilitasi pengumpulan Profil Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota se Aceh dan telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri

2. Telah terfasilitasi penerbitan Surat Perintah Tugas 35 Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil mengikuti Diklat Orientasi Kepemimpinan

3. Telah terfasilitasi penerbitan 8 rekomendasi izin keluar negeri Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota

4. Telah diverifikasi sebanyak 5 Pejabat Negara yang pensiun5. Menghipun data kepala daerah yang telah mengikuti diklat6. Fasilitasi PAW dan Koordinasi Pemantapan tugas dan fungsi DPRK7. Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah.

7. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dalam bentuk EKPOD dan merupakan kegiatan baru, sampai saat ini sedang dilakukan penghimpunan data EKPOD dan tanggal 19 November 2013 direncanakan melakukan Rapat Sosialisasi kepada Aparatur Kabupaten Kota.

8. Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi LPPD 23 Kabupaten/Kota dan telah tersusun Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota yang akan ditandatangani Gubernur Aceh dan baru dapat dipublikasikan sebagaimana kebiasaan pada peringatan Hari Otda tahun mendatang

9. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah kecamatan

Telah dilaksanakan Pelatihan PATEN 190 orang bagi aparatur 23 Kabupaten/KotaTelah dilaksanakan Rapat Koordinasi PATEN di Banda Aceh

IV. Penataan Penguasaan, Pemilkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

10. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah Telah dilakukan inventarisasi Konflik Pertanahan sebanyak 33 Kasus:1. Konflik di Kabupaten/Kota 15 Kasus2. Proses Penyelesaian oleh intansi terkait 13 Kasus3. Yang telah selesai 5 Kasus

PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAANV. Peningkatan Kualitas Kelembagaan

11. Penyusunan LPPD Gubernur Telah Tersusunnya LPPD Gubernur dan dengan ketepatan waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan

12. Penyusunan LKPJ Gubernur Telah disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dengan ketepatan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan baru dibacakan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada bulan Juli 2013

13. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong/Kelurahan

Telah tersusunnya Draf Pergub tentang Tata Cara Pengeloaan Tanah Kas Gampong.Telah terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong bagi aparatur Pemerintahan 23 Kabupaten/KotaTelah terinventarisir aset-aset gampong pada 23 Kabupaten/Kota

14. Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah Gampong

Telah dilakukan penyempurnaan Nama dan Kode Wilayah Administrasi dan Kode Gampong sebanyak 23 Kab/Kota, 289 Kec, 761 Mukim dan 6.464 Gampong.Telah dilaksanakan Fasilitasi Bimbingan Teknis Penataan Batas Wilayah Gampong sebanyak 69 orang dari Kabupaten/Kota

15. Sosialisasi Simbol Keistimewaan Aceh dan Kekhususan Aceh (Bendera, Lambang dan Himne)

Kegiatan ini berupa persiapan bentuk bendera, lambang, dan himne, dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, belum dapat direalisasikan karena masih dalam proses konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

16. Rapat Kerja Camat se Aceh Telah dilaksanakan Rakor Camat 2 kali dengan jumlah peserta 293 camat se Aceh di Banda Aceh dengan hasil rekomendasi diantranya tentang dukungan camat terhadap program dan kegiatan pemerintah aceh dan camat siap menjadi agen perobahan (agent of chang) dalam pelayanan publik

VI. Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu

17. Persiapan Pelaksanaan Pemilu Telah terfasilitasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan monitoring pelaksanaan pada tanggal 29 Oktober 2013 pada Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam.Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif Thn 2014.

PROGRAM DAN KEGIATAN REALISASI PELAKSANAANVII. Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan

dan Catatan Sipil

18. Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan 23 Kabupaten/Kota telah mengikuti SIAK untuk Pencatatan Sipil23 Kabupaten/Kota telah membuat Qanun Penyelenggaraan kependudukan2.889.223 jiwa telah terekam dan penerbitan e-KTPTelah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kependudukan tahun 2013

VIII. Peningkatan Kelembagaan Aparatur

19. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Terlaksananya administrasi penyelenggaraan pemerintahanTerlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian biroTerlaksananya pembinaan dan fasilitasi terhadap pegawai biro

20. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Kelurahan

19 Kabupaten/Kota telah menyusun Qanun tentang Gampong1.077 Gampong telah melakukan pemilihan Keuchiek secara demokrasiPelaksanaan Pelatihan Manajemen Gampong untuk 220 orang untuk Keuchik Kabupaten Pidie , Pidie Jaya, Banda Aceh dan Aceh Besar

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK

PELAKSANAANHASIL YANG DIHARAPKAN USULAN

ANGGARAN (RP.)I. Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah 350.000.0001. Rapat Kerja

Bupati/WalikotaRapat Kerja Bupati/ Walikota se Aceh

Terciptanya KISS dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Aceh

200.000.000

2. Rapat Kerja APPSI Peran Serta Pemerintah Daerah di APPSI

Pemerintah Aceh dapat ikut serta/berperan aktif dalam rangka kerjasama antar daerah di Indonesia

150.000.000

II. Penataan Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000

3. Konsultasi Pembahasan RPP Kewengan Pemerin-tah yang Bersifat Nasional di Aceh

Fasilitasi Penuntasan Penyelesaian RPP KewenanganFasilitasi Penyusunan Rancangan Qanun Kewenangan Kab/KotaSosialisasi PP Kewenagan dan Qanun Kewenangan Kab/Kota

1. Terselesaikannya RPP menjadi PP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh.

2. Terselesaikannya Penyusunan Raqan Kewenagan Kab/Kota.

3. Tersosialisasinya PP kewenagan dan UU turunan UUPA lainnya.

500.000.000

III. Penataan Daerah Otonomi Baru 2.150.000.000

4. Fasilitasi Percepatan Penyerahan P3D dari Daerah Induk ke Daerah Pemekaran

Fasilitasi Pelaksanaan P3D Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe

Tertuntaskannya pelaksanaan P3D antara daerah induk dengan daerah pemekaran yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan Kota Lhokseumawe sudah ada kesepakatan dengan kompensasi.

100.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN BENTUK PELAKSANAAN

HASIL YANG DIHARAPKAN USULAN ANGGARAN (RP.)


5. Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

Dukungan Fasilitasi Penyelesaian Batas Provinsi oleh Pemerintah PusatPemasangan Pilar Batas Daerah 4 Segmen

Terlaksananya Penyelesaian Batas Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumut .Terpasangnya 4 Segmen Batas daerah Kab/Kota.

1.200.000.000

6. Koordinasi dan Pemantapan Pemerin-tahan Daerah dan Kecamatan

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Implementasi UU No. 11 tahun 2006 dan serta PP No. 19 Tahun 2009 Tentang Kecamatan

Terkoordinasi Pemantapan Pemerintahan dan Terlaksananya peran Kecamatan sebagaimana PP No.19 Tahun 2009 Terfasilitasi SK anggota/Pimmpinan DPRA dan Penyusunan SK anggota/Pimpinan DPRK dan Penyelesaian PAW DPRA/DPRKTerlaksananya Pelantikan KDH/WKDH definitif Kab. Pidie Jaya dan Kota Subulussalam

300.000.000

7. Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Melakukan Pembinaan dan Pengumpulan Data EKPOD 23 Kab/Kota

Terbinanya Kabupaten/Kota dalam pengisian data EKOD untuk evaluasi 100.000.000

8. Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota

Melakukan Rapat Sosialisasi Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota dan Melakukan monitoring penyusunan LPPD Kabupaten/Kota sebagai percepatan dan ketepatan waktu.

Tersosialisasinya tat a cara Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No.3 Tahun 2007

200.000.000




9. Pembinaan Penyeleng-garaan Pelayanan Admi-nistrasi Terpadu (PATEN) di wilayah Kecamatan

Melakukan Fasilitasi dan Pembinaan terhadap beberapa kecamatan yang menjadi Pilot Project

Adanya Kecamatan yang mandiri yang mampu melayani publik dengan optimal dan menjadi sampel Penyelenggaraan yang mandiri, efisien dan tepat guna

250.000.000

IV. Penataan Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah

650.000.000

10. Penyelesaian Konflik dan Sengketa Tanah

Melakukan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan umumMenfasilitasi penyele-saian konflik dan sengketa pertanahan

Terinventarisasinya dan tersusunnya serta terdelegasinya pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Terfasilitasinya penyelesaian konflik dang sengketa tanah antara masyarakat dengan HGU dan pemerintah

650.000.000

V. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.425.000.000

11. Penyusunan LPPD Gubernur

Penghimpunan data dan penyusunan LPPD Gubernur tahun 2013

Tersiapkannya LPPD Gubernur dengan baik dan tepat waktu sebagaimana amanat PP no. 3 Tahun 2007

225.000.000

12. Penyusunan LKPJ Gubernur

Penghimpunan data dan penyusunan LKPJ Gubernur tahun 2013

Tersiapkannya LKPJ Gubernur dengan baik dan tepat waktu sebagaimana amanat PP no. 3 Tahun 2007

250.000.000



V. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

13. Rapat Kerja Camat se Aceh

Melakukan Raker Camat se-Aceh

Terkoordinasinya Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Provinsi dalam mempersamakan persepsi pengembangan dan pembangunan Aceh

150.000.000

14. Penataan Kelembagaan dan Aparatur Pemerin-tahan Mukim

Melakukan bantuan sarana dan prasarana Mukim

Penyelenggaraan Pemerintah Mukim dapat berjalan dengan baik 200.000.000

15. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Gampong

Pengadaan Aplikasi Keuangan dan aset gampong.Pelatihan operasional aplikasi keuangan dan aset gampong

Tersusunnya laporan keuangan dan aset gampong 200.000.000

16. Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Mukim dan Gampong

Melakukan Fasilitasi Rapat Pembinaan Penataan Wilayah Mukim dan Gampong

1. Tertatanya Wilayah Mukim dan Gampong

2. Tersedianya Peta Wilayah Administrasi Mukim dan Gampong

250.000.000

17. Pembekalan Tugas-Tugas Sekretaris Gampong

Melakukan Fasilitasi Rapat Pembinaan Sekretaris Gampong

Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi yang baik. 150.000.000



VI. Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil

18. Rapat Bidang kepen-dudukan

Melakukan Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan

Samanya Persepsi tentang KependudukanTerkumpulnya bahan regulasi kependudukan 200.000.000

VII. Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu 700.000.000

19. Persipan Pelaksanaan Pemilu

Melakukan Pembe-ntukan Desk pemilu Legislatif dan Presiden

Terfasilitasinya Persipan dan Pelaksanaan Pemilu 2014.Terkoordinasinya Pelaksanaan Pemilu 2014

700.000.000

VIII. Ppeningkatan Kelembagaan dan Aparatur 1.000.000.000

20. Pembinaan Penyeleng-garaan Pemerintahan Umum

Pelayanan Aparatur PemerintahanMemberikan Pelatihan bagi aparaturPembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum bagi Kab/Kota

Terlayani aparatur pemerintahanMeningkatnya SDM aparatur pemerintahanTerlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Umum

700.000.000

21. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Fasilitasi Rapat Pembinaan Penyeleng-garaan pemerintahan Gampong

Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana amanat UUPA 2006

300.000.000

KEGIATAN DEKONSENTRASI DALAM MENDUKUNG DAN FASILITASI TUGAS

GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DASAR PELAKSANAAN

Permendagri No.66 tahun 2012 ttg Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi.

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA REALISASINo KEGIATAN PELAKSANA ANGGARAN

(Rp.)REALISASI s/d

SAAT INI %1 Penunjang Adm Satker Biro Tata

Pemerintahan300.660.000 147.748.000 49,14

2 Penataan Adm Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Biro Tata Pemerintahan 452.395.000 364.207.000 80,51

3 Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

BAPPEDA 452.292.000 181.018.000 40,02

4 Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Wilayah Provinsi

Biro Pembangunan 244.504.000 173.095.000 70,79

5 Fasilitasi Perundang-Undangan

Biro Hukum 265.284.00 211.303.000 79,65

No KEGIATAN PELAKSANA ANGGARAN(Rp.)

REALISASI s/d SAAT INI %

6 Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam di Prov. NAD

Biro Tata Pemerintahan

400.000.000 11.421.000 2,85

7 Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur terhadap Kabupaten/ Kota di Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas

Biro Perekonomian

400.000.000 70.303.600 17,57

8 Fasilitas Pencitraan Satpol PP di Daerah (Aceh)

Satpol PP & WH 350.000.000 0 00,00

9 Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Biro Tata Pemerintahan

350.000.000 136.223.000 38,92

KENDALA-KENDALA1. Dalam penyelesaian batas daerah kab/kota, segmen yang telah

disepakati oleh kepala daerah yang lama dianulir oleh kepala daerah yang baru.

2. Pejabat daerah yang ditugaskan oleh kepala daerah untuk penyelesaian batas daerah tidak berani mengambil keputusan, sangat tergantung kepada kepala daerah.

3. Kegiatan sosialisasi bendera dan lambang Aceh belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini masih dalam kondisi collingdown.

4. Kegiatan penyusunan draf qanun himne Aceh tidak dapat dilaksanakan dalam tahun 2013 karena pada Biro Tata Pemerintahan tidak tersedia personil yang memahami lirik/syair himne dan notasi musik, maka untuk itu kegiatan ini sudah dialihkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sesuai dengan surat Sekda Aceh No. 188/51290 Tgl 25 Oktober 2013.

PENUTUP

Demikian laporan singkat ini kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan Bapak Gubernur, agar dapat meningkatnya kinerja dalam mempercepat program dan kegiatan di instansi kami.

Terimakasih.

paparan karo tapem

Documents