0

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

(Merupakan Revisi Panduan tahun 2011)

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2013

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

1

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan Kebijakan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup 1.3. Maksud dan Tujuan Panduan

BAB 2 DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN PENGALAMAN PROYEK DALAM MENERAPKAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Pengertian / Definisi Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup 2.2 Penjelasan tentang Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup

! Pengamanan Sosial ! Kajian Lingkungan Hidup

BAB 3 PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd

3.1 Apakah yang dimaksud dengan penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd ? ! Penerapan Pengamanan Lingkungan Hidup

" Pengertian tentang jenis prasarana yang dibangun oleh masyarakat " Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain dan konstruksi

infrastruktur yang berkaitan dengan dampak lingkungan " Hal-hal yang perlu diperhatikan pascakonstruksi " Hal-hal yang perlu diperhatikan pascabencana alam " Penerapan Daftar Larangan " Hal yang dianjurkan dilakukan dalam membuat proposal penghijauan

atau perbaikan lingkungan hidup, seperti penghijauan bantaran sungai dan lain-lain

" Pada tahapan mana pengamanan lingkungan perlu disosialisasikan dan di perhatikan

! Penerapan Pengamanan Sosial " Hibah Tanah Individu dan Alih Fungsi Tanah Desa " Penguatan MA&KAT

3.2 Siapa pelaku penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam

PNPM MPd? 3.3 Mengapa diperlukan penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup

dalam PNPM MPd? 3.4 Dimana penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup tertanam

dalam PNPM MPd? 3.5 Bagaimana penerapannya pada tahap persiapan dan sosialisasi? 3.6 Bagaimana penerapannya pada tahap perencanaan?

2

3.7 Bagaimana penerapannya pada tahap pelaksanaan? 3.8 Bagaimana penerapannya pada tahap pelestarian? 3.9 Bagaimana peran para pelaku PNPM MPd dalam penerapan pengamanan

sosial dan lingkungan hidup? 3.10 Apa saja pelatihan yang mencakup pengamanan sosial dan lingkungan

hidup? 3.11 Bagaimana supervisi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup

dalam PNPM MPd? 3.12 Bagaimana dokumentasi dan pelaporan pengamanan sosial dan

lingkungan hidup? 3.13 Bagaimana pengaduan dan penanganan masalah pengamanan sosial dan

lingkungan hidup? LAMPIRAN: Lampiran 1: Perencanaan Penanganan MA&KAT (PPM) / Indigenous People Plan (IPP) Lampiran 2: Ceklis Supervisi Lampiran 3: Formulir terkait Kebijakan Safeguard:

-Formulir 5 Usulan Kegiatan -Formulir 6 Berita Acara Kesanggupan -Formulir 9 Rekapitulasi Pengadaan Lahan dan Aset -Formulir 9a Daftar Rincian Pengadaan Lahan dan Aset -Formulir 10 Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan -Formulir 11 Verifikasi Usulan -Formulir 12.d Verifikasi Usulan Prasarana -Formulir 22 Penanganan Dampak Negatif terhadap Lingkungan -Formulir 25 Pemeriksaan Desain dan RAB -Formulir 29 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Kebijakan “safeguards” atau “pengamanan” sosial dan lingkungan hidup merupakan

suatu upaya dari proyek PNPM Mandiri Perdesaan (untuk seterusnya akan disebut

sebagai “proyek” dalam panduan ini) dalam melakukan pencegahan, pengelolaan, dan

penanganan risiko terjadinya potensi dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat

adanya kegiatan yang didanai oleh proyek. Kebijakan perlindungan tidak hanya

dimaksudkan untuk menghindarkan dampak sosial dan lingkungan hidup yang

merugikan sebagai akibat adanya suatu kegiatan yang didanai oleh proyek, namun juga

untuk meminimalkan risiko dampak negatif tersebut. Jika dampak-dampak negatif tidak

dapat dihindarkan, proyek harus merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah

penanggulangan, perbaikan, dan kompensasi apabila diperlukan.

Proyek mengadopsi Kebijakan-kebijakan Pengamanan yang mencakup Kebijakan

tentang Kajian Lingkungan Hidup (Environmental Assessment), dan Kebijakan

Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MA&KAT atau Indigenous Peoples)1.

Penerapan kedua kebijakan pengamanan ini harus disesuaikan dengan karakteristik

setiap kegiatan, khususnya dalam hal jenis dan besaran potensi dampak lingkungan

serta pengaruh yang ditimbulkan atau keterlibatan MA&KAT dalam kegiatan yang

didanai proyek. Proyek melakukan penapisan dan identifikasi potensi dampak serta

menetapkan langkah-langkah penanganan dampak negatif yang tidak dapat

dihindarkan oleh setiap kegiatan, melaksanakan langkah-langkah penanggulangan

dampak negatif tersebut, serta memantau dan mengawasi pelaksanaan langkah-

langkah penanggulangan tersebut. Proyek juga mendokumentasikan dan

mengungkapkan kepada publik seluruh kegiatan ini dalam rangkaian proses siklus

proyek atau kegiatan yang didanai proyek, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat

pengelola proyek.

1 Dua Kebijakan Perlindungan ini adalah bagian dari 10 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia.

4

Sebagai suatu program dengan skala nasional yang yang meliputi 5.146 kecamatan

dan sekitar 65.490 desa, jika tidak dikelola dengan benar, proyek berpotensi

menimbulkan dampak yang semakin besar untuk terjadinya isu-isu sosial maupun

lingkungan hidup yang merugikan bagi masyarakat maupun suatu wilayah. Mengingat

proyek merupakan bagian dari program nasional dengan siklus pelaksanaan, desain

serta komponen yang sama serta berulang, maka penyempurnaan untuk menghindari,

meminimalkan, dan mengelola serta menangani dampak sosial dan lingkungan hidup

secara terus menerus akan dilakukan berdasarkan pengalaman implementasi program

sebelumnya.

Dalam pelaksanaan program yang telah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir,

hampir seluruh tanah, lahan atau aset yang diperlukan oleh kegiatan-kegiatan yang

didanai proyek PPK (pendahulu PNPM PMd sebelum menjadi program nasional) dan

PNPM MPd merupakan kontribusi/hibah dari masyarakat penerima manfaat kegiatan

tersebut. Sebagian kegiatan menggunakan tanah, lahan atau aset milik desa atau

Pemerintah. Kontribusi dilakukan secara sukarela melalui proses partisipasi dan

musyawarah warga. Walaupun masih perlu terus disempurnakan, seperti halnya juga

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, proses dan

kontribusi tanah, lahan atau aset oleh warga penerima manfaat sebagian besar telah

didokumentasikan di tingkat masyarakat.

1.2 TUJUAN KEBIJAKAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

Proyek mengadopsi Kebijakan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dengan tujuan sebagai berikut;

a) Melindungi kesehatan manusia;

b) Mencegah kerusakan lingkungan ataupun dampak kumulatifnya sebagai akibat

adanya kegiatan;

c) Menghindari konflik sesama anggota masyarakat dan memperkuat keterikatan

sosial masyarakat;

5

d) Memastikan bahwa desain setiap kegiatan menjamin MA&KAT memperoleh

manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, yang

memasukkan gender serta nilai-nilai dan kepentingan antar-generasi;

e) Memastikan bahwa setiap kegiatan mendapatkan dukungan dari komunitas

MA&KAT melalui konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan

dilaksanakan; dan

f) Memastikan bahwa tidak akan terjadi konflik atau ketidakpastian hukum baik

pada saat implementasi Proyek ataupun setelah itu, yang diakibatkan adanya

kontribusi tanah yang digunakan oleh kegiatan. Karena itu, pada setiap siklus

Proyek perlu dilakukan proses konsultasi yang transparan, partisipatif serta

dokumentasi yang benar, dan terbuka.

Untuk menjamin terlaksananya kebijakan sosial dan lingkungan hidup maka Proyek

menetapkan Daftar Larangan (Negative List) sebagai berikut:

a) Pembiayaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan militer atau angkatan

bersenjata, pembiayaan untuk kegiatan politik atau partai politik.

b) Pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintah atau rumah ibadah.

c) Pembelian gergaji mesin model rantai (chainsaw), senjata, bahan peledak,

asbes, dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida,

bahan-bahan terlarang, dsb.).

d) Pembelian kapal ikan dengan tonase lebih dari 10 ton dan atau peralatannya.

e) Memberi gaji bagi pegawai negeri.

f) Kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja (penjelasan

menurut UU Ketenagakerjaan 2003: di bawah 13 tahun belum boleh kerja, 13-15

tahun hanya boleh bekerja yang tidak berisiko dan pekerjaan paruh waktu

sehingga bisa tetap sekolah dan berkembang secara sosial anak dengan

normal).

g) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang

yang mengandung tembakau.

h) Kegiatan yang berlangsung di kawasan lindung, kecuali ada izin tertulis dari

Kementerian yang berwenang atas lokasi dan kegiatan bersangkutan.

6

i) Kegiatan pertambangan atau ekstraksi dan penggunaan terumbu batu karang

atau koral (yang hidup maupun yang mati).

j) Kegiatan yang berkaitan dengan manajemen sumber air dari sungai yang

mengalir dari atau ke negara lain (khusus daerah perbatasan di Kalimantan

Utara, Papua dan Timor).

k) Kegiatan mengubah arus sungai.

l) Kegiatan berkaitan dengan reklamasi tanah lebih besar daripada 50 hektar.

m) Konstruksi bangunan irigasi baru lebih besar daripada 50 hektar sawah.

n) Kegiatan konstruksi bendungan atau penampungan air berkapasitas lebih besar

daripada 10.000 m3.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PANDUAN Panduan ini dimaksudkan untuk:

a) Memastikan adanya kesamaan pemahaman tentang Kebijakan

Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup dan penerapannya bagi semua

pelaku Proyek;

b) Memberikan acuan kepada semua pelaku yang terlibat dari semua

tingkatan, baik konsultan, fasilitator, pemerintah dan masyarakat pelaku

kegiatan yang didanai Proyek, dalam penerapan Kebijakan Pengamanan

Sosial dan Lingkungan Hidup sehingga tujuan-tujuan Kebijakan-Kebijakan

ini seperti yang diuraikan di atas (paragraf 5) dapat tercapai.

Panduan ini dirancang untuk digunakan oleh semua pelaku yang terlibat dalam Proyek,

dengan lingkup tugas dan peran masing-masing dalam melaksanakan Kebijakan

Pengamanan Sosial dan Lingkungan pada setiap tahap siklus Proyek. Panduan ini

dilengkapi dengan formulir baku untuk memudahkan setiap pelaku yang terlibat dalam

Proyek, namun jika diperlukan dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi di lapangan.

7

BAB 2

DEFINISI, RUANG LINGKUP DAN PENGALAMAN PROYEK DALAM MENERAPKAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.1 PENGERTIAN/DEFINISI PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan proyek yang memiliki dampak potensial tidak

signifikan yang sebagian besar dampaknya dapat dimitigasi melalui perencanaan

langkah-langkah penanggulangan dampak negatif yang sudah dipersiapkan. Adapun

kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM Mandiri Perdesaan

adalah:

a. Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MA&KAT) / Indigenous Peoples

Merupakan kebijakan untuk: (i) menjamin MA&KAT mendapat manfaat dari suatu

proyek dan (ii) menghindari atau melakukan langkah-lakah penanggulangan

dampak negatif yang tidak dapat dihindarkan. Tindakan penanganan khusus

diperlukan jika proyek memberikan dampak negatif kepada suku-suku asli, etnis

minoritas tertentu atau kelompok lainnya yang status sosial dan ekonominya

menghambat kapasitasnya untuk menyampaikan kepentingan dan hak-hak

mereka atas tanah dan sumber daya produktif lainnya.

b. Kajian Lingkungan Hidup / Environmental Assessment

Merupakan kebijakan untuk: (i) mengevaluasi potensi risiko dan dampak

lingkungan suatu proyek pada wilayah dampaknya (cakupan, kedalaman, serta

jenis kajiannya bergantung pada sifat, skala, ukuran, serta potensi dampak

lingkungan dari proyek yang diusulkan itu); (ii) mengkaji alternatif desain proyek;

(iii) menentukan cara-cara menyempurnakan pemilihan, penentuan lokasi,

perencanaan, pembuatan rancang bangun, serta pelaksanaan proyek melalui

usaha-usaha pencegahan, pengurangan, penanggulangan, ataupun kompensasi

dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan dampak positif; dan (iv)

mencakup proses penanggulangan dan pengelolaan dampak lingkungan yang

8

merugikan ke dalam implementasi proyek. Lebih diutamakan langkah-langkah

pencegahan daripada langkah-langkah penanggulangan ataupun pemulihan,

bilamana memungkinkan.

Pengamanan lingkungan dan sosial dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan untuk

mengamankan lingkungan sesuai UU lingkungan hidup dan kaidah ilmu sipil, serta

mengamankan dampak sosial sesuai fokus PMD dalam pemberdayaan, UU Hak Asasi

Manusia, peraturan terkait pemindahan kepemilikan atau fungsi dari tanah individu dan

tanah desa.

Pengamanan Lingkungan meliputi:

Daftar Larangan (Negative List) yang tidak boleh dilakukan, dampak negatif yang

berskala besar yang dapat terjadi, dan dampak negatif yang kemungkinan terjadinya

besar.

Pengamanan Sosial meliputi:

• Dampak terhadap proses hibah tanah atau alih fungsi tanah desa bagi

infrastruktur pedesaan yang dibangun.

• Kesetaraan keuntungan dan pemberdayaan bagi MA&KAT.

Hal-hal yang coba diamankan adalah:

• Keberlanjutan infrastruktur agar tidak mengakibatkan dampak negatif atau

terkena dampak sehingga cepat rusak atau tidak berfungsi

• Keamanan lingkungan dan jiwa

• Penggunaan benda-benda yang buruk bagi kesehatan atau lingkungan

• Proses hibah tanah individu atau alih fungsi tanah desa yang tidak sesuai

persyaratan hukum di Indonesia, yang akibatnya di kemudian hari dapat

menyebabkan konflik dan menyulitkan desa atau individu yang terkait

9

• Hak-hak MA&KAT sesuai konstitusi yang diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi

dan UU Hak Azasi manusia. Dimana masyarakat dan kelompok adat berhak ikut

menentukan pembangunan di daerah mereka dan tidak terugikan bahkan ikut

menikmati hasil pembangunan secara setara.

2.2 Penjelasan tentang Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup Pengamanan Sosial Kebijakan pengamanan sosial mendorong dilakukannya identifikasi, konsultasi dan

penyediaan mekanisme untuk menghadapi potensi dampak positif dan negatif yang

mungkin ditimbulkan sub-proyek atas Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil

(MA&KAT). Panduan ini berisi prosedur untuk memastikan bahwa semua kegiatan

proyek dievaluasi dan potensi isu-isu komunitas adat terpencil diidentifikasi dan

ditanggulangi sebelum suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi

MA&KAT dimulai, yaitu:

- Memastikan bahwa penduduk asli berpartisipasi dan mendapat manfaat dari

proyek melalui konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan

dilaksanakan;

- Menghindari atau memperkecil potensi dampak negatif dari proyek bagi

MA&KAT. Bila tidak mungkin menghindarinya, maka dilakukan upaya

memperkecil dampak negatif, memitigasi, atau menyiapkan skema kompensasi.

Kebijakan Pengamanan Sosial mengenai MA&KAT menggariskan penyusunan

langkah-langkah perencanaan untuk melindungi kepentingan kelompok-kelompok suku

yang beridentitas sosial dan budaya tersendiri yang berbeda dari identitas masyarakat

yang lebih luas yang dapat menyebabkan mereka mudah menjadi pihak yang tidak

memperoleh manfaat dari proses pembangunan. MA&KAT dapat diidentifikasi dengan

ciri-ciri sebagai berikut:

- Ikatan erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayahnya;

- Identifikasi diri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota kelompok budaya

tertentu;

- Bahasa asli;

10

- Lembaga-lembaga adat; dan

- Memenuhi kebutuhan pokok sendiri.

- Kelompok yang karena kondisinya tersebut belum terlibat dan mendapat akses

pelayanan sosial, ekonomi maupun politik yang setara dengan masyarakat

umum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, terdapat banyak kelompok di Indonesia yang dapat

dimasukkan ke dalam kategori MA&KAT, misalnya:

1. Kantung-kantung kecil kelompok penduduk yang sangat terpencil dan miskin seperti

penduduk Mentawai dan penduduk pulau-pulau kecil lainnya. Kelompok-kelompok

semacam itu dapat dengan mudah terkena dampak negatif proyek pembangunan.

2. Suku-suku yang jauh lebih besar yang memiliki bahasa sendiri, identitas, ikatan

tradisi dan memperlihatkan perilaku sosial budaya seperti suku Dayak di Kalimantan

atau kelompok-kelompok suku di Nusa Tenggara Timur.

3. Masyarakat-masyarakat majemuk, yang terpinggirkan dari sisi budaya atau ekonomi,

seperti masyarat nelayan di Kawasan Indonesia Timur yang memiliki identitas yang

unik dan juga menduduki posisi lebih rendah dalam struktur sosial lokal.

Pengalaman dari rangkaian proyek PPK dan PNPM MPd sebelumnya Selama lebih dari sepuluh tahun sejarah rangkaian proyek PPK dan PNPM MPd, tidak

dijumpai dampak negatif sistematis pada MA&KAT. Pengamanan sosial dalam setiap

tahapan proyek PPK dan PNPM MPd ternyata sangat mudah diterapkan sesuai budaya

lokal dan sesuai dengan struktur lokal. Berikut ini diberikan contoh-contoh spesifik.

- Di Jawa, suku Baduy menolak proyek-proyek pembangunan dari luar. Proyek

baru masuk wilayah Baduy setelah pemimpin adat menyatakan berminat dan

tatacara pertemuan disepakati dan dicatat oleh kedua belah pihak.

- Masyarakat asli di pulau Nias, Sumatera Utara pada awalnya menghadapi

sejumlah masalah pelaksanaan karena terisolasi dan struktur desanya yang

sangat hirarkis. Namun pada pelaksanaan PPK tidak ditemukan dampak negatif

yang terjadi.

- Pelaksanaan PPK di Kawasan Indonesia Timur juga tidak menyebabkan dampak

negatif sistematis pada kelompok-kelompok suku minoritas.

11

Pedoman Praktis Pengamanan Sosial 1. Kajian sosial

Apabila hasil penapisan dalam persiapan proyek mengidentifikasi ada MA&KAT

di lokasi, maka proyek harus melakukan kajian sosial untuk mengevaluasi

potensi dampak positif atau negatif. Kedalaman dan jenis analisis kajian

tergantung kepada skala proyek dan potensi dampaknya.

2. Konsultasi dan Partisipasi

Ketika proyek menimbulkan dampak kepada MA&KAT, maka proyek harus

memastikan terselenggaranya konsultasi bebas dan terbuka sebelum kegiatan

dilaksanakan. Proyek memastikannya melalui: (i) penyelenggaraan konsultasi

dalam tahap persiapan/ perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan lintas

gender dan lintas generasi termasuk organisasi masyarakat adat dan lembaga

swadaya masyarakat, (ii) penerapan metode konsultasi sesuai dengan nilai

sosial dan budaya dari MA&KAT dengan perhatian khusus terhadap wanita dan

anak muda, (iii) penyediaan informasi terkait proyek yang sesuai dengan kondisi

budaya setempat.

Mekanisme konsultasi harus memastikan bahwa kelompok-kelompok MA&KAT:

- Dimintai pendapat sehubungan dengan sub-proyek yang dapat membawa

dampak (positif atau negatif) kepada mereka.

- Mendapat peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

sehubungan dengan sub-proyek.

- Mendapat peluang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Perencanaan Penanganan MA&KAT/PPM (Indigenous People Plan/IPP)

Berdasarkan kajian sosial dan konsultasi dengan MA&KAT yang terkena dampak

negatif, maka proyek harus menyusun Perencanaan Penanganan MA&KAT

untuk memastikan bahwa (i) MA&KAT yang terkena dampak negatif memperoleh

manfaat sosial dan ekonomi dari pelaksanaan proyek, (ii) Dampak negatif yang

ditimbulkan dapat dihindari, ditanggulangi atau memberikan kompensasi. Detail

PPM lihat Lampiran 1.

4. Keterkaitan dengan lahan dan sumber daya alam

12

(i) MA&KAT memiliki hubungan keterikatan dengan tanah, hutan, air, lingkungan

hidup dan sumber daya alam, sehingga perhatian khusus harus diberikan ketika

terjadi dampak negatif. Proyek harus memastikan tanah dan sumber daya terkait

hukum adat tetap dapat diakses oleh MA&KAT untuk kesinambungan budaya

dan kehidupannya. (ii) Apabila subproyek meliputi pengembangan komersial dari

sumber daya alam pada lahan dalam wilayah MA&KAT, maka proyek harus

memastikan MA&KAT menerima informasi yang cukup mengenai hak terhadap

sumber daya dan penggunaan tanah adat, dalam konsultasi yang bebas dan

terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan. MA&KAT menerima manfaat ataupun

kompensasi yang sesuai dengan pengembangan lahan tersebut. (iii) Proyek

harus menghindari terjadinya relokasi MA&KAT secara fisik, apabila hal tersebut

tidak dapat dihindarkan maka proyek harus mendapatkan dukungan dari

MA&KAT dalam proses konsultasi.

Dalam proses pengadaan tanah/lahan dilakukan melalui donasi sukarela sesuai

dengan kebiasaan lokal, masyarakat dapat mendonasikan tanah, lahan, aset

atau memindahkan bangunannya tanpa diberikan kompensasi.

Kajian Lingkungan Hidup:

Dalam menganalisis dampak lingkungan hidup, fasilitator bersama masyarakat harus

dapat mengidentifikasi semua potensi dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari

pelaksanaan kegiatan. Fasilitator dan masyarakat memeriksa hal-hal yang dapat terjadi

selama konstruksi dan setelah konstruksi selesai.

Evaluasi dampak lingkungan dan penanggulangannya dalam program PNPM

mencakup tiga fakta penting:

- Potensi dampak lingkungan yang kecil, karena itu strategi umum yang dijalankan

di bawah PNPM tetap relevan;

- Terdapat potensi dampak lingkungan, seiring dengan meningkatnya BLM

sebesar tiga kali lipat.

- Sebagian besar isu yang timbul karena tidak menerapkan praktik teknik sipil, di

mana hal ini dapat dipecahkan melalui pelatihan dan supervisi yang memberikan

bantuan teknis kepada fasilitator dan masyarakat. Jumlah pengaduan mengenai

13

isu lingkungan sangat kecil. Hal ini terjadi karena tidak adanya perhatian

masyarakat pada lingkungan atau keengganan melapor.

Ketiga isu di atas berupaya ditanggulangi dalam PNPM MPd. Fasilitator bertanggung

jawab untuk menjelaskan potensi dampak lingkungan dan penanggulangannya kepada

pelaksana di desa dan memantau pelaksanannya. Sanksi dikenakan bila ditemukan,

pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini dapat menjadi

penyebab pembatalan kegiatan di lokasi tertentu dan/atau pergantian fasilitator

bersangkutan.

Contoh dampak lingkungan dari jalan desa menurut jenis dampak dapat dilihat berikut ini: Kategori 1: Serius tetapi masalah lokal Konsentrasi aliran air Tanah longsor Hilangnya tanah produktif akibat tanah longsor

Kategori 2: Dampak negatif serius lingkungan Penjualan tanah ke orang luar Penebangan hutan Meningkatnya endapan karena erosi jalan

Kategori 3: Dampak negatif dengan potensi kecil atau dampak kurang penting Pencemaran udara dari kendaraan Banjir karena penempatan jembatan tidak tepat Peningkatan kadar debu di udara Peningkatan kejahatan di desa Kebisingan

Kategori 4: Dampak tidak jelas, positif atau negatif Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida Pengembangan industri kecil yang mencemari lingkungan Meningkatnya intensitas pertanian atau peternakan Warga mencari kerja di luar desa Memindahkan rumah ke tepi jalan Pendatang pindah ke desa

Kategori 5: Jelas dampak positif Berkurangnya erosi dari tanah pertanian karena penggunaan teknologi yang lebih baik Tersedianya bahan bangunan di desa Peningkatan pelayanan, termasuk kesempatan mendapat layanan kesehatan dan pendidikan

Kategori 6: Dampak negatif, tetapi dapat diterima masyarakat setempat Kecelakaan lalu lintas Kehilangan tanah karena digunakan untuk pelebaran jalan

Dampak negatif lingkungan pada jalan dan jembatan, misalnya, timbul terutama karena

gangguan-gangguan pada tanah yang kurang stabil dan sangat mudah dipengaruhi

14

tanah longsor atau perubahan aliran air. Penggalian dan pembuatan tanggul sering

menimbulkan tanah longsor atau erosi. Tanah longsor membawa tiga jenis dampak

negatif:

- berbahaya bagi tanah pertanian atau perumahan

- meningkatkan erosi karena tanah tidak padat

- mengalihkan arus air hujan

Pengisian formulir 22 merupakan hal wajib dari proses perencanaan. Setiap jenis

proyek harus diuji dari berbagai segi untuk mencegah serta menyiapkan rencana untuk

menangani potensi dampak lingkungan. Selama masa konstruksi, formulir yang sama

dibawa ke lapangan dan diperiksa, untuk memastikan informasi yang diisi sesuai

dengan kondisi lapangan dan jika membutuhkan perbaikan/perubahan dapat direvisi

dengan tepat. Pada akhir konstruksi, formulir diperiksa ulang untuk memastikan bahwa

semua kegiatan telah dilakukan sesuai rencana. Fasilitator Teknik Kabupaten

bertanggung jawab memeriksa semua desain infrastruktur. Jika terdapat desain yang

tidak dilengkapi dengan formulir 22 yang telah diisi dengan benar beserta dengan

penjelasan mengenai potensi dampak dan penanggulangannya, maka desain tersebut

haruslah ditolakatau tidak disetujui.

Pengalaman dari rangkaian proyek PPK dan PNPM Perdesaan sebelumnya

LOKASI KEGIATAN DAMPAK LINGKUNGAN KETERANGAN

Kecamatan Sosopan, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

Proyek irigasi Aek Bustak

Menyebabkan wilayah hilir kering karena tidak ada air mengalir lagi

Fasilitatior Teknik seharusnya memeriksa dampak peningkatan kebutuhan air di hilir.

Lancap Jae, Kecamatan Arse

Penggunaan alat-alat berat untuk pembuatan jalan baru

Mengganggu kehidupan liar di hutan sekitar

Umumnya tidak dapat dihindari dan dampaknya hanya sementara.

15

Provinsi Riau Pembangunan jalan menuju hutan lindung

Menjadi penghubung bagi pengangkutan kayu curian

Potensi masalah cukup besar, perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Gorong-gorong dibuat pada umumnya tanpa struktur pelindung termasuk dinding penahan, bangunan penampung, dan saluran pembuang.

Air buangan tanpa kendali merusak ladang atau kebun, serta menyebabkan tanah longsor di lereng-lereng jalan wilayah pegunungan.

Fasilitator Teknik tidak mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Perlu diketahui mengapa fastekab tidak menolak disain yang kurang baik.

Cilacap, Jawa Tengah

Konstruksi jembatan dengan pengurangan penampang basah

Berkurangnya lebar sungai menyebabkan banjir, dan berdampak merusak sawah-sawah produktif.

Fasilitator Teknik tidak mengikuti prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Perlu diketahui mengapa fastekab tidak menolak desain yang kurang baik.

Pedoman Praktis Pengelolaan Lingkungan (Environmental Code of Practices / ECoPs)

1. Hal-hal yang Dilarang

Dalam pelaksanaan kegiatan proyek telah ditetapkan Daftar Larangan yang akan

membatasi kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak negatif bagi sosial maupun

lingkungan hidup.

2. Kondisi Lapangan

a. Pertimbangkan terjadinya pencemaran air

b. Hindari membangun jalan di tanah atau daerah yang mudah longsor

c. Hindari pembuatan jalan atau bangunan yang bersebelahan dengan sungai

d. Lindungi lahan basah dari pembangunan infrastruktur

16

e. Cegah pencamaran di dalam atau dekat habitat laut

f. Lindungi habitat hidupan liar dari pembangunan infrastruktur

g. Hindari kegiatan di kawasan lindung

3. Pengelolaan Lokasi Konstruksi

a. Hindari lokasi konstruksi dari bahaya material bekas yang tidak terpakai yang

dapat mengkontaminasi tanah dan air tanah serta membahayakan bagi

masyarakat sekitar

b. Hindari terjadinya genangan air yang berisiko terhadap kesehatan

c. Kurangi dan kontrol kebisingan yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi

d. Kontrol debu selama kegiatan konstruksi

4. Jalan

a. Hindari membangun jalan yang melalui hutan primer

b. Cegah terjadinya erosi lereng

c. Cegah longsoran pada lereng miring

d. Gunakan dinding penahan tanah untuk mencegah longsor

e. Hentikan erosi lereng dengan tanaman penghambat

f. Cegah longsoran tanah pada jalan dan timbunan

g. Hentikan longsoran lereng dengan penahan (batu atau krib) di bagian bawah

lereng

h. Gunakan turap untuk menstabilkan lereng bagian timbunan

i. Hindari pembangunan jalan di daerah kemiringan lereng yang terlalu curam

j. Hentikan erosi pada selokan dan badan jalan

k. Lindungi selokan dari erosi dengan membuat struktur terjunan, saluran

pembuang, dan gorong-gorong

l. Hindari menggali pasir, kerikil atau batu-batu dari dalam sungai untuk

membangun jalan

5. Ketersediaan Air

a. Selalu menjalankan pengelolaan resapan air yang baik

b. Lindungi hutan dan kelola cadangan air hutan

c. Jangan biarkan pihak luar merusak hutan di bukit dan gunung

17

d. Sebelum menggunakan sumber air baru harus melakukan uji kualitas air

terlebih dulu

e. Lindungi sumber-sumber air dari pencemaran dan kontaminasi

f. Bagilah sumber air yang langka kepada pemanfaat lainnya

g. Tempatkan sumur gali pada jarak yang aman dari septik tank

h. Gunakan saringan air sederhana jika diperlukan

i. Selalu sediakan drainase yang baik pada tempat umum dan pemukiman

6. Sanitasi

a. Buatlah septik tank yang lengkap dan pastikan semua bagiannya berfungsi

baik

b. Gunakan septik tank untuk pengelolaan air kotor, buanglah air kotor dengan

benar dan sedotlah endapan lumpur secara berkala

c. Jagalah kebersihan fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK)

7. Pengelolaan sampah

a. Jangan membuang sampah sembarangan

b. Lakukan pemisahan jenis sampah untuk tujuan daur ulang

8. Pasar

a. Jagalah kebersihan pasar

b. Kontrol lalat dan binatang pembawa penyakit lainnya

c. Daur ulang sampah menjadi pupuk/kompos

d. Jagalah kebersihan fasilitas MCK di pasar

9. Sungai

a. Hindari membangun dekat jalur sungai

b. Lindungi aliran sungai dan tanah tepi sungai dari erosi

c. Pastikan tanggul tanah stabil

d. Lindungi tanggul tanah dari erosi

e. Jangan mengambil pasir, kerikil atau batu dari sungai

10. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat/Pekerja

a. Dalam kegiatan konstruksi, masyarakat/pekerja harus dilengkapi dengan

peralatan yang aman (sepatu bot, topi/helm, dll).

18

b. Setiap kegiatan konstruksi harus dilengkapi dengan rencana/aturan

keselamatan kerja.

19

BAB 3 PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

DALAM PNPM MANDIRI PERDESAAN Penerapan Pengamanan Sosial dan Lingkungan Hidup bukan suatu hal baru dalam

PNPM MPd dan bukan tambahan prasyarat dalam pelaksanaan program. Kebijakan ini

telah ada di dalam desain operasional program bahkan sejak pelaksanaan Program

Pengembangan Kecamataan (PPK) sebelumnya. Semua unsur pelaku PNPM MPd

harus memperhatikan potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan, untuk

kemudian merencanakan pencegahan dan penanganan/mitigasi.

Kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan ini harus bisa dipraktekan secara praktis

dalam siklus pelaksanaan PNPM.

• Di dalam siklus PNPM, identifikasi MA&KAT sudah perlu diperhatikan pada

langkah awal pada saat sosialisasi dengan mengacu data MA&KAT yang ada di

panduan ini dan kajian adat, sosial dan ekonomi desa. Sesudah MA&KAT

teridentifikasi perlu ada proses agar kelompok mayoritas dan pemda merasa ikut

bertanggung jawab atas nasib dan hak-hak MA&KAT; bagaimana agar

kepentingan mereka bisa terakomodasi oleh PNPM dan masyarakat desa secara

lebih luas.

• Isu lingkungan muncul pada saat mulai mengidentifikasi proyek, pemilihan

usulan, pembuatan proposal teknis sampai pada pascakonstruksi yaitu

pemeliharaan dan perawatan.

• Isu tanah muncul pada saat identifikasi usulan, pembuatan proposal sampai

pada kepastian diterimanya usulan. Dokumentasi hibah atau pengalihan tanah

harus dilakukan sesuai persyaratan perundangan yang berlaku.

3.1 APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd?

Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd adalah

langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap dampak negatif sosial

dan lingkungan.

20

PENERAPAN PENGAMANAN LINGKUNGAN HIDUP

Manfaat yang timbul karena desa membangun infrastruktur dipengaruhi oleh

beberapa faktor penting, yaitu:

• Kualitas desain

• Kualitas konstruksi, yang tergantung keterampilan masayarakat dan kualitas

supervisi

• Kualitas bahan yang digunakan dalam konstruksi

• Pemakaian infrastruktur secara wajar

• Dampak lingkungan

Dalam proses pembangunan, kualitas dikendalikan dengan menerapkan beberapa

instrumen yang telah disediakan, termasuk format untuk pemeriksaan desain,

format untuk memeriksa kualitas konstruksi, dan spesifikasi bahan yang

digunakan. Pelatihan juga diberikan kepada masayarakat maupun kepada

fasilitator yang membantu proses desain dan pelaksanaan. Khusus untuk

masalah dampak lingkungan, format tersedia untuk menguraikan potensi dampak

negatif terhadap lingkungan, yaitu formulir 22 yang merupakan kelengkapan

pengajuan usulan desa.

Setiap jenis infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat dapat menimbulkan

dampak negatif lingkungan, sehingga pada formulir 22 tersebut perhatian terfokus

pada beberapa jenis masalah. Masyarakat dan fasilitator akan mengidentifikasi

dampak negatif yang sangat serius berskala besar yang dapat terjadi, yaitu

dampak yang mengakibatkan manfaat terhapus atau sangat kurang. Juga akan

mengidentifikasi dampak yang sangat mungkin terjadi, walaupun kerugiannya

mungkin tidak besar. Penggunaan ceklis kurang praktis untuk menguraikan

masalah dampak, karena jumlah jenis masalah sangat besar; dimana setiap jenis

infrastruktur terdapat puluhan jenis dampak negatif yang mungkin timbul.

Dampak negatif lingkungan ada dua tipe masalah yang berbeda. Dampak negatif

lingkungan mungkin terjadi karena pengaruh infrastruktur terhadap lingkungan di

21

sekitarnya. Misalnya, karena ada saluran drainase di pinggir jalan, terdapat lahan

yang terkena banjir karena pembuangan dari saluran pinggir tidak teratur. Jenis

satu lagi adalah kerusakan yang terjadi di infrastruktur yang berasal dari

lingkungan di sekitarnya. Misalnya, jalan yang terputus karena terkena longsor

besar.

Karena jenis dampak negatif lingkungan sangat banyak, secara nasional sedang

disusun database tentang jenis dampak negatif lingkungan untuk setiap jenis

infrastruktur. Database tersebut akan diisi berdasarkan masukan dari lapangan

dan dari spesialis tiap jenis infrastruktur, dan termasuk beberapa informasi

sebagai referensi bagi pelaku di lapangan, termasuk:

• Jenis infrastruktur

• Jenis masalah

• Penyebab masalah

• Cara menghindari masalah tersebut atau cara memperkecil dampak

negatifnya

• Cara memperbaiki masalah dampak

• Tingkat potensi masalah (skor 1 sampai dengan 4)

• Kemungkinan terjadi masalah tersebut (skor 1 sampai dengan 4)

Masukan dari lapangan dikumpulkan pada sesi pelatihan penyegaran atau melalui

laporan rutin dan dapat dilengkapi oleh spesialis dan tim teknis nasional secara

kontinyu berdasarkan masukan dan saran dari lapangan.

Masalah yang timbul di lapangan agar dilaporkan oleh fasilitator dalam Laporan

Bulanan fasilitator.

Masyarakat dan fasilitator biasanya belajar tentang dampak lingkungan

berdasarkan pengalaman sendiri di lapangan, tetapi banyak jenis dampak

lingkungan relatif jarang terjadi, sehingga database sangat bermanfaat untuk

belajar tentang jenis masalah serius yang jarang terjadi. Apalagi, desa atau

fasilitator belum tentu berpengalaman dengan banyak jenis infrastruktur, dan

22

dampak lingkungan untuk infrastruktur perdesaan hampir selalu sangat lokal,

sehingga masyarakat belum tentu tahu tentang dampak lingkungan yang terjadi di

desa lain.

Dua jenis supervisi terhadap dampak lingkungan harus dilakukan. Supervisi

pertama adalah pemeriksaan desain infrastruktur oleh fasilitator teknik di tingkat

kabupaten. Salah satu hal yang diperiksa adalah formulir 22 yang disusun sebagai

bagian dari desain. Formulir 22 wajib diisi untuk setiap usulan infrastruktur yang

ada.

Supervisi yang kedua adalah supervisi selama pelaksanaan di lapangan, dengan

menggunakan format pemeriksaan yang sudah ada. Selain format tersebut, setiap

orang yang memeriksa infrastruktur di lapangan dapat mengamati perlakukan

yang telah diusulkan untuk menghindari terjadinya dampak lingkungan yang

negatif. Fasilitator memberi umpan balik kepada tim desa melalui buku bimbingan

desa, yang merupakan alat wajib selama pelaksanaan. Supervisor tingkat

kabupaten, provinsi, regional, maupun nasional dapat memeriksa buku bimbingan

untuk melihat apakah desa telah diberi masukan yang layak.

Pengertian tentang jenis prasarana yang dibangun oleh masyarakat

Sebelum membahas dampak lingkungan, perlu menyamakan persepsi tentang

jenis infrastruktur yang biasanya dibangun oleh masayarakat.

(i). Jalan

Jalan desa yang biasa dibangun terdiri dari jalan yang mempunyai permukaan

yang dapat dilalui sepanjang tahun. Konstruksi jalan tidak menggunakan

pekerjaan tanah yang sangat besar seperti yang dilakukan untuk jalan

kabupaten, jalan provinsi, atau jalan tol. Sebagian dari jalan menggunakan

permukaan yang lebih permanen, dari rabat beton atau aspal. Kendaraan yang

menggunakan jalan desa relatif ringan, akan tetapi kadang-kadang jalan dilalui

truk berat yang merusak permukaan jalan.

23

(ii). Jembatan

Terdapat banyak jenis jembatan di lapangan, karena sangat tergantung pada

akses ke lokasi, bahan yang tersedia, dan manfaat yang diharapkan. Jenis

jembatan termasuk jembatan yang mempunyai gelagar yang berkedudukan di

atas fondasi dan pilar-pilar, dengan panjang yang tidak terbatas. Gelagar

dapat dibuat dari baja, kayu, dan beton bertulang (dengan panjang terbatas),

dengan muatan yang terbatas. Di tempat tertentu dapat dibangun jembatan

lengkung dengan panjang yang terbatas. Pada lokasi tertentu terdapat

jembatan banjir limpas, agar air dapat lewat di atas jembatan pada saat debit

besar, walaupun biasanya air hanya melewati gorong-gorong di bawah.

Jembatan gantung sering dibangun, akan tetapi hanya digunakan untuk

kendaraan roda-2 atau pejalan kaki.

(iii). Penyediaan air bersih

Infrastruktur untuk penyediaan air bersih juga banyak bervariasi. Sebagian

memanfaatkan mata air sebagai sumber air bersih, walaupun jaraknya sangat

jauh dari kampung dan perlu jaringan pipa. Sebagian memanfaatkan air tanah

dengan membangun sumur gali atau sumur bor. Kadang-kadang, infrastruktur

memanfaatkan air permukaan, tetapi pemanfaatan ini perlu upaya untuk

membersihkan air sebelum digunakan oleh masyarakat. Infrastruktur air

minum relatif jarang dibangun. Rata-rata kegiatan memanfaatkan sumber air

bersih yang sudah biasa digunakan, tetapi sulit aksesnya. Sehingga kegiatan

hanya memperlancar akses pada air bersih yang sudah pernah digunakan.

(iv). Fasilitas sanitasi

Fasilitasi seperti MCK (Mandi-Cuci-Kakus) sering dibangun, dan kadang-

kadang dibangun dengan jumlah cukup banyak agar dapat dimanfaatkan oleh

banyak orang di banyak tempat. Manfaatnya terhadap kesehatan masyarakat

sangat besar, asal dibangun dengan baik dengan memperhatikan

pembuangannya. Biasanya dibangun lengkap dengan septik tank dan

resapan.

24

(v). Bangunan

Banyak jenis bangunan dibuat oleh masyarakat, terutama untuk meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan atau pendidikan. Bangunan menggunakan

teknik yang biasa dilakukan oleh masyarakat, termasuk fasilitas sanitasi dan

air bersih.

(vi). Pasar

Pasar juga merupakan bangunan, tetapi berbeda dengan bangunan untuk

fasilitas kesehatan atau pendidikan. Situasi jauh berbeda, jenis konstruksi

berbeda dan biasanya terbuka, dan terjadi lalu lintas dan sampah yang jauh

lebih banyak.

(vii). Listrik

Pembangkit listrik di perdesaan terdiri dari beberapa macam, seperti tenaga

surya, tenaga angin, mikrohidro, dan penggunaan genset. Setiap jenis

kegiatan ini cukup jauh berbeda, dan sangat tergantung situasi yang ada di

daerah. Penggunaan tenaga surya harus di daerah yang cukup terang.

Tenaga angin harus ada di daerah yang ada angin yang cukup konstan.

Mikrohidro harus diletakkan di tempat yang ada aliran air yang cukup besar

dan yang mengalir sepanjang tahun. Genset dapat dipasang di hampir semua

daerah.

(viii). Irigasi

Kegiatan irigasi terdiri dari dua unsur, yaitu sumber air seperti bendungan dan

saluran air untuk distribusi dan pembuangan. Pada umumnya irigasi yang

dibangun oleh masyarakat merupakan perbaikan dari sistem irigasi yang

sudah ada tetapi kurang berfungsi, karena jaringan saluran baru memerlukan

survei dan desain teknis yang cukup rumit. Bendungan yang dibuat biasanya

bendungan pendek pada sungai kecil, yang meningkatkan ketinggian air agar

dapat mengalir ke sawah. Saluran drainase diperlukan, tetapi juga relatif rumit

untuk didesain.

(ix). Lain-Lain

25

Terdapat banyak jenis infrastruktur yang lain seperti lantai jemuran hasil

pertanian, tambatan perahu, embung air, dan lain-lain yang memenuhi

beberapa kriteria, yaitu:

- Memberi manfaat kepada masyarakat umum, terutama orang miskin

- Dapat dikerjakan, dioperasikan, dan dipelihara oleh masyarakat

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain dan konstruksi infrastruktur yang berkaitan dengan dampak lingkungan

Terdapat banyak sekali kemungkinan terjadi dampak lingkungan yang negatif, baik

dampak yang merusak lingkungan di sekitar infrastruktur maupun dampak yang

merusak infrastruktur sendiri.

Di bawah ini diuraikan contoh-contoh dampak negatif untuk kedelapan jenis

infrastruktur yang dijelaskan di atas. Harus diingat, ini hanya contoh, dan contoh

yang diuraikan belum tentu terjadi di semua lokasi. Di banyak lokasi, masalah

yang terjadi bukan karena dampak lingkungan, tetapi masalah yang timbul akibat

kesalahan disain, kesalahan konstruksi, kesalahan bahan, atau kesalahan

pemakaian.

(i). Jalan

Dampak lingkungan negatif yang terjadi untuk jalan desa termasuk:

• Longsor besar atau kecil, pada tanah liat atau tanah berpasir

• Erosi tebing, termasuk jatuhnya batu lepas

• Kerusakan permukaan jalan dari aliran air di atas

• Jalan tergenang atau terpotong karena drainasenya kurang lancar

• Banjir karena pembuangan air tidak teratur

• Kerusakan hutan karena peningkatan akses

• Kerusakan sungai karena pembuangan sisa tanah

• Peningkatan debu

26

• Peningkatan kecelakaan

• Masalah keamanan karena akses baru

• Kerusakan jalan lain karena pengiriman bahan

• Peningkatan harga lahan di sekitar jalan

• Karena kurang pemadatan tanah, banyak tanah hilang atau terkena erosi

• Gorong-gorong tersumbat

• Dengan adanya jalan, penggunaan item di negative list meningkat

(pestisida, herbisida, gergaji mesin model rantai)

• Kerusakan lahan di lokasi galian batu, sirtu dan pasir

• Perubahan aliran air karena perubahan topografi di lokasi galian

(ii). Jembatan

Dampak lingkungan negatif yang terjadi untuk jembatan desa hampir sama

dengan jalan, tetapi termasuk:

• Peningkatan banjir dari sungai, karena penyempitan sungai

• Terganggunya lalu lintas kapal

• Tambahan erosi karena pengaliran air terkonsentrasi

• Longsor di sekitar jembatan

• Korosi struktur jembatan (gelagar baja)

• Gangguan fondasi karena arus air

• Risiko jika jembatan terkena sampah atau pohon yang terhanyut di

sungai

• Risiko terjadi kerusakan karena gempa bumi atau banjir besar di sungai

• Risiko kepada pemakai jika jembatan ambruk atau putus

• Kayu kurang baik karena sulit mencari kayu kelas satu

27

• Penggalian batu di sungai berpotensi longsor dan merusak bangunan

yang ada di sungai, terutama penggalian dekat kolom atau fondasi

jembatan.

(iii). Penyediaan air bersih

Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk infrastruktur air bersih

termasuk:

• Kontaminasi mata air

• Kontaminasi air tanah

• Drainase yang kurang baik mengakibatkan tempat becek

• Pemakai air di hilir kehilangan debit air

• Penurunan tinggi air tanah karena penggunaannya

• Sistem irigasi kekurangan air karena sumber air irigasi dipakai sebagai

sumber air bersih

(iv). Fasilitas sanitasi

Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk MCK termasuk:

• Kontaminasi air tanah karena septic tank bocor

• Kontaminasi air tanah karena resepan tidak berfungsi

• Kontaminasi air sumur karena letaknya terlalu dekat MCK dan air tanah

mengalir ke arah sumur

• Bahaya dari gas bila tidak ada ventilasi atau ventilasi tersumbat

• Udara dekat MCK bau

• Peningkatan penyakit seperti diare karena kesalahan dalam konstruksi

MCK

• Tanah becek di sekitar MCK karena saluran drainase tidak berfungsi

• Kerusakan bangunan atas atau septic tank sebagai akibat gempa bumi

(v). Bangunan

28

Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk bangunan termasuk:

• Masalah drainase air hujan dari atap

• Masalah pembuangan sampah

• Masalah perubahan aliran air permukaan karena ada gedung

• Risiko kebakaran

• Masalah karena kurang ventilasi

• Kemungkinan tidak mampu menahan gempa bumi, walaupun gempa

tidak besar, sehingga bangunan rusak dan penduduk menjadi korban

• Kemungkinan terjadi tsunami, sehingga harus ada akses ke tempat yang

aman

• Dampak terhadap hutan bila kayu diambil dari hutan untuk konstruksi

atau untuk kayu bakar

(vi). Pasar

Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk pasar desa termasuk:

• Dampak ekonomi dengan adanya pasar lokal, karena banyak penjual

dari luar desa

• Masalah drainase

• Masalah sampah dari penjual

• Masalah lalu lintas dan parkir kendaraan

• Peningkatan kecelakaan

• Kemungkinan makanan dan minuman terkena kontaminasi

• Konflik antar penjual

• Perbandingan jumlah kios dan los

• Transparansi pengelolaan pasar

(vii). Listrik

29

Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk listrik termasuk:

• Risiko tersengat listrik

• Kebutuhan biaya operasional cukup besar

• Terjadi pencemaran air

• Terjadi kebisingan

• Konflik antar pemakai, komunal maupun individu karena pendistribusian

listrik

• Keamanan di sekitar rumah turbin dan tempat tenaga angin

• Terganggunya habitat serta jalur migrasi satwa dan biota

(viii). Irigasi

Masalah dampak lingkungan yang terjadi untuk irigasi termasuk:

• Pemakai air di hilir kehilangan debit air atau kekeringan

• Terjadi banjir di hulu karena adanya bendungan

• Terjadi banjir karena air eksternal masuk ke saluran irigasi

• Pencemaran air karena pestisida

• Bendungan atau saluran jebol

• Konflik antar pemakai air irigasi

• Kekurangan air mengakibatkan konflik

• Kerusakan bangunan irigasi sebagai akibat gempa bumi

• Kolam ikan tidak mendapat bagian air karena dipakai untuk irigasi

• Longsor atau erosi

• Terganggunya habitat serta jalur migrasi satwa dan biota

30

Hal-hal yang perlu diperhatikan pascakonstruksi

Terjadi banyak dampak lingkungan negatif yang muncul setelah infrastruktur

selesai dibangun. Khusus untuk dampak lingkungan negatif pascakonstruksi, ada

tiga isu lain yang perlu dipertimbangkan: (1) Dari mana dana untuk memperbaiki

masalah dampak lingkungan kalau kegiatan program sudah selesai? (2) Siapa

bertanggung jawab atas identifikasi dan upaya perbaikan masalah tersebut? dan

(3) Siapa ikut bekerja untuk memperbaiki masalah yang timbul? Jelas sebagian

dari jawaban ini adalah tim pemeliharaan yang dipilih oleh desa sendiri, akan

tetapi tidak selalu dapat dikerjakan dengan cara sesederhana itu. Kadang-kadang

perlu bantuan dari luar.

Masalah yang timbul di infrastruktur sangat tergantung musim. Infrastruktur yang

kelihatan tidak ada masalah pada musim kemarau mungkin terkena banyak

masalah pada musim hujan.

Masalah yang sering timbul dan solusi pascakonstruksi termasuk:

(i). Jalan

• Drainase tersumbat atau pembuangan tidak teratur

• Saluran drainase hilang

• Bahu jalan hilang atau tertutup tanaman tinggi

• Tembok penahan tanah (TPT) atau bronjong rusak karena tekanan tanah,

tekanan air, atau lubang suling di tembok kurang berfungsi

• Tanah banyak hilang karena kurang padat

• Ada sesuatu yang memblokir aliran air

• Terjadi longsor

• Masalah stabilitas bahu jalan

• Pembuatan teras untuk membantu stabilitas lereng

• Pembuatan saluran diversi agar air tidak lewat permukaan tebing

31

• Penggunaan perlakuan vegetasi

(ii). Jembatan

• Korosi bahan struktur karena tidak dilakukan pengecatan struktur

• Perlu penggantian kayu dek jembatan (atau diubah menjadi balok beton)

• Perubahan aliran sungai, termasuk pengikisan tebing

• Kerusakan pada fondasi atau sayap, termasuk retakan dan penurunan

• Jembatan gantung perlu distel kembali kekencangan kabel

• Kerusakan pada oprit jembatan (sambungan jalan)

(iii). Air Bersih

• Kontaminasi sumber air

• Perbaikan pipa yang bocor atau pecah

• Peningkatan sistem distribusi air

• Pembersihan bangunan air dari lumpur dan lumut

• Perbaikan saluran drainase di sekitar hidran dan kran

• Pemantauan kualitas air

• Pemantauan sumber air (mata air maupun air tanah)

• Pemantauan pemakaian air

• Pengumpulan iuran untuk operasi dan pemeliharaan

• Sumur air menjadi sumber gas atau lumpur

• Operasi dan pemeliharaan pompa air

(iv). Sanitasi

• Pembersihan seluruh fasilitas bangunan atas

• Pembersihan septik tank

• Perbaikan saluran drainase di sekitar MCK

32

(v). Bangunan

• Pemeliharaan gedung, termasuk pengecatan

• Perbaikan kerusakan yang ada di gedung

• Perhatian pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar gedung

• Terjadi pengalihan fungsi gedung, sehingga manfaatnya berkurang

• Drainase dari sekitar gedung

(vi). Pasar

• Pengelolaan dan pembuangan permanen untuk sampah

• Masalah kendaraan, tempat parkir, dan lalu lintas

• Pengelolaan pasar

• Penyelesaian konflik antar pemakai

• Peningkatan fungsi pasar

(vii). Listrik

• Pembersihan saluran di mikrohidro dari sampah dan lain-lain

• Pengelolaan pemakaian listrik

• Pemeliharaan alat untuk tenaga surya dan tenaga angin

• Pemeliharaan dan operasi genset

• Perhatian pada faktor keamanan pemakaian listrik

• Pemantauan pemakaian listrik

• Peningkatan pemakaian yang menyebabkan peningkatan alat, distribusi,

dan sistem

(viii). Irigasi

• Munculnya konflik antar desa atau antar masyarakat karena

pendistribusian air

33

• Saluran irigasi bocor

• Saluran drainase kurang berfungsi, sehingga air tidak terbuang

• Saluran irigasi dipakai sebagai kakus atau tempat pembuangan sampah

• Saluran banjir karena banyak endapan

• Saluran terkikis karena aliran air terlalu cepat

• Saluran dan bangunan kurang dipelihara

• Sifon tersumbat atau bocor sehingga tidak berfungsi

• Tanah di bawah atau di samping bendungan terkena piping (terlubangi

oleh air tanah, seperti pipa) sehingga air bocor dari bawah atau samping

• Pengelolaan air kurang efektif

Hal-hal yang perlu diperhatikan pascabencana alam

Kerusakan tidak hanya terjadi pada situasi normal atau pascakonstruksi, tetapi

terjadi juga karena bencana alam yang merusak bangunan desa maupun

lingkungan lokal. Jenis masalah yang timbul karena bencana alam termasuk:

• Kerusakan terjadi pada bangunan karena gempa bumi

• Kerusakan terjadi pada bangunan karena kebakaran

• Kerusakan terjadi pada bangunan dan perlengkapan karena terjadi banjir,

termasuk tsunami

• Kerusakan terjadi karena perubahan dalam pengaliran air

• Adanya kebocoran gas atau lumpur dari sumur air

• Runtuhnya bangunan karena terkena angin

• Terjadi kerusakan prasarana karena gerakan atau penurunan tanah

• Terjadi kontaminasi air

34

Khusus untuk masalah bencana alam, ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh

masyarakat dan fasilitator:

(i) Tindakan preventif, terutama untuk perlindungan bangunan agar tahan

gempa atau perlindungan terhadap banjir.

(ii) Pengukuran tingkat kerusakan bila bencana terjadi. Tiap infrastruktur

dapat dinilai sebagai berikut:

• Tidak rusak

• Rusak ringan; dapat digunakan sambil diperbaiki

• Rusak berat; tidak dapat dipakai sebelum diperbaiki

• Harus diganti

(iii) Rehabilitasi dan perbaikan

Penerapan Daftar Larangan

Sesuai dengan penjelasan Bab 1.2 tentang Daftar Larangan (Negative List) yaitu

hal-hal yang tidak boleh dibiayai oleh PNPM. Sebagian dari item di daftar tersebut

terdiri dari tindakan yang berpotensi untuk merusak lingkungan.

Hal yang dianjurkan dilakukan dalam membuat proposal penghijauan atau perbaikan lingkungan hidup, seperti penghijauan bantaran sungai dan lain-lain

Beberapa kiat untuk proposal melakukan penghijauan desa:

• Menanam pohon di bantaran sungai atau di tebing yang mudah longsor

dengan perdu, pohon bambu, atau pohon berakar dalam yang mudah

tumbuh.

• Tanam rumput yang menjalar untuk menutup tebing yang terbuka. Tanaman

perdu dapat ditanam untuk mengurangi erosi dari tebing, yang dapat

35

mengurangi besarnya saluran dan mengurangi jumlah sedimentasi di

saluran pinggir dan sungai.

• Bila tebingnya panjang dan curam sebaiknya dibuat saluruan diversi serta

terasering. Jenis teras tergantung pada angka kemiringan, jenis tanah, dan

fungsi lahan. Pada saat membuat teras bangku, sebaiknya lapisan tanah

yang subur (solum) diamankan dulu, kemudian dihampar di atas teras bila

selesai. Sebagian dari sistem terasering juga perlu saluran pembuangan

dan bangunan terjun.

• Buat kegiatan bersama untuk mengumpulkan pupuk dari daun-daun dan

bahan organik yang ada.

• Menanam bunga, tanaman obat, dan sayuran di perkarangan tiap-tiap warga

agar lahan lebih berguna.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyiapkan makanan yang bersih dan sehat.

Pemberian makanan tambahan (bagi balita, anak-anak dan ibu hamil)

merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering muncul dalam usulan kegiatan

masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perdesaan

Generasi Sehat dan Cerdas. Oleh karena itu, penyiapan makanan yang bersih

dan sehat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam meminimalkan

terjadinya dampak negatif terhadap penerima manfaat (seperti : keracunan

makanan). Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyiapkan

makanan yang bersih dan sehat sebagai berikut :

1. Menjaga kebersihan

• Cuci tangan dengan air bersih sebelum dan sesudah penyiapan makanan

• Cuci tangan dengan air bersih setelah uang air besar dan kecil

• Cuci dengan bersih peralatan yang akan digunakan untuk penyiapan

makanan

36

• Jaga selalu kebersihan dapur dan lindungi makanan dari serangga, tikus

dan hewan lainnya.

• Gunakan kain yang bersih untuk membersihkan dapur dan selalu dicuci

setelah digunakan.

2. Pisahkan bahan makanan mentah dengan makanan matang

• Pisahkan bahan makanan mentah seperti daging, unggas dan makanan

laut dari makanan yang sudah matang

• Gunakan peralatan dapur seperti pisau dan papan pemotong yang berbeda

untuk makanan yang mentah dengan makanan yang sudah matang

• Jangan menggunakan piring bekas makanan mentah (daging, makanan

dari laut, telur) untuk meletakkan makanan yang sudah matang

3. Memasak dengan benar

• Pastikan makanan dimasak dengan matang, terutama daging, unggas, telur

dan makanan laut

• Rebuslah makanan yang berkuah sampai mendidih. Untuk daging dan

unggas, pastikan air rebusan terlihat jernih dan bukan berwarna merah

muda

• Panaskan makanan yang telah dimasak, sebelum dikonsumsi kembali

4. Simpan makanan pada suhu yang aman

• Jangan biarkan makanan disimpan dalam suhu kamar lebih dari 2 jam

• Simpan makanan yang telah dimasak dan makanan yang cepat rusak pada

lemari pendingin (suhu dibawah 5o C)

• Segera hidangkan makanan yang telah dimasak

• Jangan terlalu lama menyimpan makanan dalam lemari pendingin

• Jangan biarkan makanan beku mencair pada suhu kamar

• Jangan menggunakan kotak makanan dari bahan yang tidak sehat, seperti

bahan styloform, plastik hitam, dll.

5. Gunakan air bersih dan bahan makanan mentah yang segar

• Gunakan air bersih untuk memasak

• Pilih bahan makanan mentah yang masih segar

37

• Pilihlah bahan makanan yang telah diproses, contohnya susu pasteurisasi

• Cuci buah-buahan dan sayuran dengan air yang mengalir sebelum

dimakan, terutama bila dimakan mentah.

• Hindari bahan makanan yang sudah kadaluarsa

• Sedapat mungkin menggunakan sayur dan buah-buahan yang berasal dari

pertanian organik yang tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia.

Pada tahapan mana pengamanan lingkungan perlu disosialisasikan dan diperhatikan:

Tahap Perencanaan:

(i) Pada tahap sosialisasi FT perlu mengingatkan kembali masyarakat tentang

perlunya memperhatikan keamanan lingkungan pada pembuatan proposal

usulan atau desain dengan memperhatikan lokasi usulan itu akan dibangun.

(ii) Pada tahap Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa Khusus Perempuan dan

Musyawarah Desa serta dalam pelatihan tim penulis usulan, FT harus

mengingatkan akan daftar negatif dan hal-hal yang tercantum dalam manual

ini, termasuk bagaimana Form 22 bisa dipakai sebagai alat bantu pembuat

usulan untuk melihat kemungkinan dampak yang akan timbul.

(iii) Hal ini kemudian dicek dan diingatkan kembali oleh FT pada saat pelatihan tim

verifikasi dan proses verifikasi. Pengawalan pengamanan desain ini harus

terus dilakukan sampai MAD prioritas usulan.

(iv) Semua upaya pencegahan dampak lingkungan yang sudah diantisipasi dalam

design usulan prioritas harus diperhitungkan juga adanya anggaran dalam

pembuatan RAB.

(v) Desain dan RAB yang telah dibuat wajib disetujui oleh Fastekab untuk

memastikan bahwa potensial dampak lingkungan telah teridentifikasi dan

upaya pencegahannya telah terakomodir. Setelah desain dan RAB

disertifikasi, maka dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dapat

38

disiapkan. Dokumen SPPB harus dilampiri dengan desain dan RAB yang

sudah dinyatakan layak oleh Fastekab, beserta dengan dokumen-dokumen

lain yang diwajibkan dalam PTO.

Tahap Pelaksanaan:

Pada saat rapat pra pelaksanaan semua aspek lingkungan dan pengamanan

secara keseluruhan harus dicek kembali dengan seksama. Sesuai rencana

pelaksanaan dari rapat pra pelaksanaan, FT dan Kader Teknik perlu memonitor

pelaksanaan konstruksi terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan

kemungkinan timbulnya dampak dengan baik dan jika perlu dapat mengambil

tindakan apabila ada hal-hal yang mempunyai potensi serius terhadap

pengamanan lingkungan baik karena adanya perubahan kondisi lokasi kegiatan

maupun karena adanya dampak yang belum teridentifikasi.

Tahap Pemeliharaan:

Banyak aspek dampak lingkungan yang negatif muncul justru pada saat

pemeliharaan. Oleh sebab itu Tim Pemelihara harus benar-benar diperkuat dan

dibekali pemahaman lingkungan yang baik. Dampak ini terutama sering muncul

berkaitan dengan air atau bangunan air. FT harus memperhatikan apakah sudah

disiapkan organisasi pemeliharaan yang baik serta mampu mengantisipasi

dampak negatif lingkungan yang masih mungkin muncul beserta dengan rencana

pemeliharaannya.

PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL

HIBAH TANAH INDIVIDU dan ALIH FUNGSI TANAH DESA

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hibah tanah individu atau alih

fungsi tanah desa:

(i) Pihak yang akan menghibahkan tanah atau akan dibeli tanahnya oleh

swadaya masyarakat harus sepenuhnya setuju tanpa tekanan dan tidak

bertentangan dengan UU HAM. Sebagai apresiasi terhadap kesukarelaan

39

dapat dilakukan dengan penghargaan pengumuman terima kasih atas

hibah di acara yang dihadiri masyarakat desa (misalnya saat MDST).

(ii) Hibah tanah yang bisa dilakukan dalam PNPM adalah hibah tanah secara

penuh artinya kepemilikan tanah tidak lagi dimiliki oleh pemilik asalnya

dan sudah sepenuhnya menjadi milik desa. Dalam kesepakatan hibah

perlu dijelaskan secara gamblang pada pemberi hibah bahwa bila tanah

mereka setuju dihibahkan berarti tanah tersebut secara penuh diserahkan

kepada desa. Area yang dipakai sejak dihibahkan akan menjadi milik

desa. Hibah bersifat final dan dinyatakan secara tertulis dalam Surat

Kesepakatan Hibah.

(iii) Pihak yang bisa memberi hibah adalah pihak tercantum di surat

kepemilikan tanah sesuai sertifikat, dokumen jual beli, girik atau dokumen

lain yang secara legal diakui sebagai dasar kepemilikan tanah. Bila tanah

tersebut sudah diwariskan tetapi belum diformalkan dalam surat

kepemilikan tanah, maka seluruh ahli waris harus ikut menandatangani

surat pernyataan hibah tersebut.

(iv) Tidak bisa dilakukan tukar guling dengan tanah desa bila tanah desanya

sudah terdaftar secara resmi karena membutuhkan persetujuan

pelepasan tanah desa sampai ke gubernur (mengikuti peraturan

pemerintah yang berlaku terkait aset desa seperti Permendagri IV/2007).

Dalam kondisi khusus dimana upaya persetujuan bisa diusahakan kepada

gubernur maka proses tukar guling bisa saja dilakukan.

(v) Bila menggunakan tanah desa dan terjadi alih fungsi, tetapi tetap

merupakan tanah desa maka perlu dibuat kesepakatan alih fungsi dalam

bentuk draft Peraturan Desa (Perdes) yang kemudian diajukan ke

kabupaten.

(vi) Penyerahan dan kerelaan atas kesepakatan yang ada harus tertulis agar

dikemudian hari tanah tersebut tidak menjadi sengketa. Ketetapan

tersebut dimuat dalam dokumen hibah yang bisa didapat di kecamatan

40

(lihat contoh surat hibah 1 dan 2 di bawah). Isinya adalah persetujuan

penghibahan yang ditandatangani pemilik sah atau bila sudah meninggal

maka tanda-tangan semua ahli warisnya, sketsa tanah yang dihibahkan,

rincian luasannya, materai, mengetahui kades dan tetangga dekatnya.

Dilampiri bukti kepemilikan awalnya (girik, surat jual beli, atau dokumen

legal lainnya). Untuk kasus di Pulau Jawa umumnya diikuti dengan

perubahan dalam dokumen letter C di kelurahan/desa.

(vii) Surat kesepakatan hibah harus disiapkan pada saat pengusulan proposal,

sementara bentuk finalnya adalah pada saat MAD penetapan. Untuk

peralihan fungsi tanah desa, Draft Perdes peralihan fungsi tanah harus

sudah disiapkan pada saat MAD penetapan. Sesudah usulan disetujui

dilakukan verifikasi lagi apakah memang tanah dibutuhkan dan apakah

luasnya sesuai usulan semula, bila tidak sesuai maka Perdes atau surat

hibah harus disesuaikan.

(viii) Bila tanah yang dihibahkan sebagian tersebut sudah bersertifikat maka

perlu ada proses revisi sertifikat tanah yang dibiayai desa/swadaya

masyarakat (secara teoritis di bawah 400 m2 biaya gratis).

(ix) Pencatatan dokumen-dokumen ini terutama dibutuhkan sebagai

persyaratan legal peralihan fungsi atau kepemilikan tanah, bukan semata

administrasi PNPM.

41

Contoh surat hibah 1: dilakukan oleh pemilik langsung sebagai kelengkapan usulan desa

42

43

2). Contoh surat hibah 2: bila nama pada surat tanah bukan pemilik tanah, tapi nama orang tuanya atau kerabatnya yang mewariskan tanahnya

44

45

Dalam kasus penggunaan tanah milik Kementerian Kehutanan yang digunakan

menjadi sumber atau lintasan air bersih atau bangunan mikro hidro maka perlu

ada persetujuan Kementerian Kehutanan dan perlu dipastikan bukan dibangun di

daerah inti taman nasional atau hutan lindung.

Contoh Peraturan Desa:

46

Ringkasan hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan bila ada hibah tanah dari

individu atau alih guna tanah desa:

(i) Bila ada penghibahan tanah maka saat pengajuan usulan desa, surat hibah

tersebut harus sudah ada. Desa dengan pihak yang memberi hibah harus

menyiapkan surat hibah ini dan kemudian dicek oleh FK untuk memastikan

hibah tanah dilakukan dengan sukarela dan merupakan hibah penuh (benar-

benar sepenuhnya diserahkan kepada desa). Tanah yang akan dipakai untuk

pembangunan infrastruktur hanya bisa dilakukan bila tanah tersebut adalah

tanah desa atau tanah individu yang telah dihibahkan atau dibeli masyarakat

desa secara swadaya. Bentuk surat hibah adalah sesuai yang dicontohkan di

atas, bisa berupa hibah dari pemilik yang tercantum di surat tanah atau oleh

ahli waris (bila pewaris belum mengubah surat tanah); bila hibah dari ahli

waris maka semua pihak yang berhak atas warisan sesuai hukum sipil atau

hukum agama harus menandatangani surat hibah tersebut.

(ii) Pada saat MAD penetapan harus dicek kembali apakah tanah yang

dihibahkan memang dibutuhkan dan luasnya sesuai yang disebutkan, bila

tidak dibutuhkan maka surat hibah harus dibatalkan dan bila luasnya berbeda

maka surat hibah harus diperbaiki. Desa membuat proposal dan FK harus

memastikan hal ini. FasKab harus memastikan bahwa semua prosedur di atas

dilakukan pada saat verifikasi dan pemeriksaan RAB dan desain. Pada saat

MAD penetapan, surat hibah tersebut ditandatangani Camat.

(iii) Pada saat MAD penetapan, bila tanah desa dialihfungsikan maka draft Perdes

harus sudah siap dan ditandatangani Kades dan peserta penetapan

musyawarah desa. Perdes yang sudah ditetapkan akan dikirimkan sebagai

tembusan kepada Kabupaten.

(iv) Semua status tanah tersebut kemudian diusahakan agar disahkan secara

hukum. Desa harus menguruskan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ke

Kantor Pajak untuk tanah yang dihibahkan dari tanah individu.Sementara bila

tanah sudah bersertifikat, maka desa harus menguruskan penyesuaian

47

sertifikatnya. Bila belum bersertifikat dan lokasinya di Pulau Jawa maka

transaksi tersebut baik hibah maupun dibeli swadaya harus dicatatkan oleh

Sekdes di buku letter C di desa.

3.1.2.2. PENGUATAN MA&KAT

MA&KAT ada di daerah kerja kita apabila:

• Dalam Peta Kabupaten terdapat KAT di desa yang berwarna merah.

Contoh Peta Kabupaten Cianjur

Masyarakat terpencil, orang Sunda ada di Naringgul Balegede, sekitar 50 KK (200

orang), lokasinya di gunung.

• Khusus di daerah Suku Dayak atau Papua maka seluruh daerah adalah

kawasan Masyarakat Adat.

• Bila pada saat melakukan pemetaan sosial ekonomi, FK menemukan

kelompok seperti definisi MA&KAT di atas. Contoh MA&KAT tidak ada di

peta tetapi teridentifikasi oleh FK di Karang Anyar, Jawa Tengah, ada

48

masyarakat terpencil di pegunungan dekat daerah Candi Ceto. Mereka ada

di Desa Trengguli, Dusun Sekareng dan Desa Balong, Dusun Doksari.

Mereka adalah kelompok adat yang merupakan bagian dari suku Jawa dan

sebagian beragama Hindu.

Membuat peta sosial ekonomi yang baik terkait MA&KAT

Sebelum membuat peta sosial ekonomi sesuai PTO mulailah dengan upaya

berikut ini:

(i) Tanyakan Kades/sekdes, guru, kadus dan kader kesehatan apakah ada

daerah-daerah dimana ada kelompok-kelompok masyarakat termiskin dan

terpencil (karena sulit dijangkau atau karena perbedaan cara hidup). Bila

sedang bekerja di desa yang di peta sebelumnya berwarna merah, cek

dimana persisnya lokasi masyarakat yang disebutkan di atas.

(ii) Tanyakan pada tokoh-tokoh di atas secara terpisahmengapa mereka lebih

miskin atau terpencil. Apa sumber penghidupan mereka, apa perbedaan

mereka dengan masyarakat lainnya (bahasa, cara hidup, akses, dan lain-lain);

apakah masyarakat mayoritas desa mau berbaur dengan mereka; bila kurang

berbaur mengapa (lokasinya terpencil, perilaku berbeda, dan lain-lain).

(iii) Cek ke lokasi mereka, kondisi mereka sebenarnya: tingkat kemiskinan mereka

(pola makan, aset ekonomi yang dimiliki, pekerjaan dan upah/pendapatan),

apa yang membedakan mereka dengan masyarakat umum, seberapa jauh

mereka ikut dalam pengambilan keputusan di desa (sekedar ikut hadir

ataukah sampai mampu mempengaruhi keputusan yang ada). Apa tanggapan

mereka terhadap masyarakat desa yang lain (apakah mereka merasa berjarak

dengan orang lain, mengapa? – ini harus disimpulkan dari pengamatan,

umumnya susah untuk bisa ditanyakan langsung kepada mereka)

(iv) Berdasarkan pekerjaan mereka, telusuri kemana interaksi ekonomi mereka

dilakukan,misalnya kemana mereka membeli kebutuhannya.

49

(v) Tanyakan kepada pihak-pihak yang membeli produk mereka, menjual sesuatu

kepada mereka atau mempekerjakan mereka tentang kondisi kelompok

tersebut dan apa yang membuat kondisi mereka berbeda.

(vi) Dari semua hal di atas buat kesimpulan:

• Apakah mereka bisa diajak ke dalam proses PNPM (atau malah sudah

mengikuti dan ikut mengambil keputusan)

• Apakah usulan-usulan yang muncul dari hasil musyawarah PNPM selama

ini sudah membantu pemenuhan kebutuhan mereka (ingat infrastruktur

tidak dengan sendirinya membantu masyarakat tertentu, anak sekolah

miskin Papua dengan adanya jalan aspal yang lebar bukan terbantu tetapi

malah harus berjalan di permukaan jalan yang panas dan banyak mobil,

tidak punya uang naik angkot dan biaya angkot tidak menjadi lebih murah

dengan adanya perbaikan jalan).

• Apa yang bisa menjadi pendorong agar masyarakat desa umumnya bisa

bersimpati terhadap MA&KAT (misalnya melalui isu bersama seperti

kematian ibu/bayi, kesulitan air, jalan kepedalaman yang belum memadai

dan lain-lain).

• Ajak tokoh-tokoh desa yang cenderung bersimpati dengan MA&KAT untuk

memikirkan cara agar mereka bisa ikut memperoleh manfaat dengan

adanya PNPM.

• Diskusikan dengan fasilitator kabupaten masalah ini agar mendapatkan

input dan informasi mengenai dana-dana khusus yang bisa digunakan

untuk membantu mereka. Faskab harus berkoordinasi dengan pemerintah

kabupaten untuk melihat apakah ada sumber daya kabupaten yang bisa

digunakan untuk membantu MA&KAT. Beberapa contoh antara lain:

" Pembelajaran dari desa di Bali tentang penyertaan kelompok

masyarakat tuna wicara dalam kegiatan pembangunan sarana air

bersih dalam PNPM telah memperlihatkan inisiatif awal pemda dan

bisa ditindaklanjuti oleh masyakarat serta kelembagaan di desa

50

secara lebih jauh. Masyarakat yang sebelumnya berbeda bisa

membaur sangat baik dengan warga desa kebanyakan.

" Di Jambi, kelompok LSM berusaha membantu MA&KAT dengan

memberikan modal dan asistensi untuk membentuk koperasi

kebutuhan sehari-hari. Modal semacam ini bisa diberikan PNPM juga,

demikian pula pendampingannya yang bisa dilakukan oleh fasilitator

pemberdayaan atau kader keuangan yang ada di desa.

" Di Maluku Utara: MA&KAT dibantu agar bisa tinggal di dalam taman

nasional bagi yang masih nomaden sementara yang tinggal

dipinggiran hutan diperbolehkan mencari damar sejauh tidak

mengganggu flora dan fauna lainnya; tidak boleh menebang pohon

dan memburu binatang (selain binatang kecil yang hidup ditanah).

Mereka juga bisa menerima beras raskin walaupun tidak punya KTP

dan kartu miskin; beras itu dititipkan ke gereja bagi yang nomaden.

Bantuan ini dikoordinasikan oleh forum multistakeholder untuk

kawasan sekitar hutan, dan ada beras program RASKIN yang

disalurkan melalui jalur PNPM.

" Di Mentawai kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan MA&KAT

diakomodasi oleh PNPM; masyarakat non MA&KAT bisa sangat

mendukung kebutuhan MA&KAT.

Sebagai kesimpulan, perlu diupayakan sebisa mungkin agar MA&KAT bisa ikut dalam

proses PNPM, menerima manfaatnya dengan bantuan masyarakat desa lainnya dan

sekaligus upayakan adanya koordinasi dengan kabupaten agar ada simpati juga dari

kabupaten atau masyarakat pemerhati di kabupaten untuk mendukung masyarakat ini.

(vii) . Pemetaan sosial ekonomi desa harus sudah memuat:

• Peta desa dengan lokasi masyarakat miskin, masyarakat terpencil atau

masyarakat adat, pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan akses

infrastruktur ke desa

• Kegiatan sosial ekonomi dan cara hidup masyarakat

51

• Alur kegiatan ekonomi masyarakat miskin, masyarakat terpencil atau

masyarakat adat (interaksi ekonomi: bagaimana berproduksi, kemana

membeli dan menjual)

• Strategi pelibatan masyarakat miskin, masyarakat terpencil atau

masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan PNPM dan siapa

yang bisa ikut membantu mereka

• Kemungkinan bekerjasama dengan pemda. (Jangan lupa untuk mencari

informasi anggaran kabupaten yang masuk ke desa, apakah ada Alokasi

Dana Desa yang cukup besar untuk investasi, tidak sekedar biaya

administrasi desa, apakah ada dana rutin berkaitan kemiskinan yang turun

ke desa seperti dana bantuan tunai dan lain-lain).

Contoh Peta Sosial Ekonomi kelompok MA&KAT.

!

Desa!Transmigrasi!!lokal!

Ladang!!kering!(tanah!adat,!

potens i!konflik!)!Pemukiman!utama!desa!!¦ ! !!

!

!!!

!!

¦ !

!

¦ !

Desa!Tetangga!

Jalan!

"!

"!"!

Bekas!percobaan!tambak!Garam!

Daerah!Tambak!Ikan!Bandeng!

#!U!

SD!

Kapel!

Gereja!

Pustu!

Pustu!

Sawah!orang!desa!utama!

(196!ha)!

Daerah!

!

!perbukitan!

Daerah!masyarakat!terlupakan!

Pemukiman!dekat!!jalan!besar!

Pantai!Laut!

Batas!desa!

Tempat!keramat!

!

Proyek!Normalisas i!sungai!!

!

Kantor!Lurah!

!

Penggilingan!terbesar!

!Penggilingan!&!grosir!

kelontong!

!Saluran!irigasi! Saluran!irigasi!PNPM!

!

SMP!

!

Saluran!irigasi!yg!mas ih!terputus!

52

FK dalam memfasilitasi pemetaan sosial ekonomi agar mengamati strata masyarakat di desa:

(i) Terkaya di desa: misalnya mempunyai penggilingan padi dan toko serba

ada termasuk menyediakan modal untuk sawah

(ii) Masyarakat yang terpandang: guru, PNS dan aktivis proyek-proyek

pemerintah

(iii) Masyarakat umum: memiliki sawah atau kebun; yang lebih baik

mempunyai usaha tambahan tertentu seperti menarik ojek dll.

(iv) Masyarakat terpencil: tidak ada akses jalan dan tidak mempunyai tanah

selain untuk rumahnya, bukan berasal dari suku desa tersebut,

penghasilan dari mencari ikan-ikan kecil disungai, hasil dari ladang kering

milik orang desa di butir ii dan iii diatas atau menjaga ternak masyarakat ii

dan iii diatas. Nelayan yang mempunyai perahu dan tambak bandeng

adalah masyarakat transmigrasi lokal. Di sini MA&KAT sangat

membutuhkan simpati masyarakat lainnya di desa agar hasil bumi dan

tangkapan mereka mau dibeli, selain itu kebutuhan mereka akan fasilitas

kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain-lain agar diperjuangkan bersama.

Sementara kabupaten bisa membantu menyediakan akses infrastruktur

untuk memenuhi kebutuhan layanan air bersih, pendidikan, kesehatan

dan lain-lain yang belum terdanai oleh PNPM.

Kesimpulan hasil analisa sosial ekonomi:

Dalam kasus desa di peta di atas, FK bersama masyarakat umum sepakat untuk

melihat MA&KAT sebagai bagian dari desa dengan usulan tersendiri, dan dengan

simpati masyarakat desa maka usulan MA&KAT dapat diprioritaskan. serta pemda

dapat mendukung pengadaan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan

MA&KAT.

53

Arti pemberdayaan bagi MA&KAT

MA&KAT dapat memperoleh manfaat program dan menjadi lebih sejahtera di

tempat hidup sekarang dan masih bisa melakukan cara hidup yang mereka anut

saat ini.

MA&KAT hidup terpencil dan seringkalidisebut primitif, tetapi mereka hidup secara

bebas tidak tertekan, tidak hidup menggelandang, tidak mengalami gizi buruk,

tidak melakukan tindakan kriminal, tidak mempunyai hutang dan tidak kelaparan.

MA&KAT hanya membutuhkan persahabatan dan simpati baik secara sosial

maupun ekonomi.

MA&KAT tidak ingin dicabut dari akar tempat tinggalnya, tidak ingin berganti

budaya atau agama, tidak ingin “dimasyarakatkan”. Sering ”dimasyarakatkan”

hanya menyebabkan mereka frustasi, menggelandang dan terpaksa hidup dari

belas kasihan karena mereka tidak punya keahlian dan modal yang cukup untuk

hidup dengan cara yang sangat berbeda (kita sendiripun demikian). Hal yang

mereka butuhkan adalah keperdulian dan kesamaan hak.

Mengajak warga perduli terhadap sesama dan MA&KAT

(i) Selami kondisi hubungan antara masyarakat desa pada umumnya dan

MA&KAT; apa sebab MA&KAT tertinggal dari masyarakat desa pada

umumnya. Apakah ada pandangan buruk terhadap kelompok terlupakan ini,

seperti dianggap suka mencuri (tanaman), kurang ada semangat

berusaha,dan lain-lain. Fasilitator perlu menjelaskan bahwa perbedaan ini

terjadi karena MA&KAT hidup dalam kondisi yang sederhana, dekat dengan

alam dan belum merasa perlu mengumpulkan kekayaan. Hal ini

menyebabkan mereka miskin, tapi bukan karena sebuah kejahatan atau

kemalasan, tetapi lebih merupakan suatu pola hidup yang bersahaja.

(ii) Tentukan isu yang bisa menjadi dasar solidaritas bersama seperti: (i) target-

target yang ada di MDGs: penurunan kematian ibu anak, ketersediaan air

bersih, perlunya pemerataan kesehatan dan pendidikan, perlunya

54

mengurangi penyakit menular dan mematikan seperti malaria,TBCdan lain-

lain, perlunya membantu sesama secara ekonomi bagi pihak yang belum

beruntung. Cari tokoh-tokoh di masyarakat yang lebih bersimpati kepada

MA&KAT. Intinya coba temukan isu dan tokoh pendukung kebersamaan dan

kepedulian.

(iii) Jadikan isu tersebut sebagai salah satu kriteria pemilihan proposal PNPM.

Fasilitasi secara terus menerus agar kriteria itu digunakan secara konsisten

dalam menentukan pilihan proposal yang akan dipilih.

(iv) Usahakan agar pemda juga memberikan bantuan agar masyarakat desa

tidak merasa harus menanggung nasib saudara mereka sendirian. Untuk itu

Fasilitator kecamatan dan kabupaten perlu mengetahui sumber dana

nasional, propinsi dan kabupaten yang cocok digunakan untuk membantu

MA&KA. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan ada subsidi untuk murid

miskin, bidang kesehatan ada program JAMKESMAS untuk masyarakat

miskin. . PNPM juga bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan,

ekonomi dan infrastruktur. Jangan terpaku hanya pada dinas sosial untuk

membantu MA&KAT, tetapi perlu dikembangkan cara lain untuk melibatkan

pihak Bappeda dan Sekda.

Dalam kaitan MA&KAT titik kuncinya dalam proses PNPM adalah proses sebagai

berikut:

(i) Pengkajian dan peta awal MA&KAT (lihat peta sebelumnya) dilakukan

sebelum pembuatan peta sosial ekonomi. Kajian ini dilakukan pada masa

sosialisasi dan pengamatan lapangan oleh FK sendiri (bukan partisipatif). Ini

dipakai sebagai dasar strategi FK melakukan penggalian gagasan,

pembangunan simpati pada masyarakat terpencil.

(ii) Kemudian keperdulian kepada MA&KAT dikawal terus sampai penentuan

prioritas usulan. Selama itu juga perlu dilihat bagaimana kabupaten bisa

didorong keperduliannya secara positif terhadap MA&KAT. Keperdulian

55

kabupaten perlu dilakukan oleh FasKab dengan kordinasi dengan FK dan FT

terkait.

Pendampingan MA&KAT dalam proses PNPM perlu dilakukan:

(i) Pada saat sosialisasi dan pemetaan sosial ekonomi perlu dilakukan dengan

lebih seksama sesuai dengan panduan ini.

(ii) Pada saat MAD sosialisasi, FK yang bekerja di daerah yang memiliki

MA&KAT di tahap sosialisasi harus mengkampanyekan kepedulian terhadap

MA&KAT dan menguraikan kebutuhan MA&KAT yang ada sesuai panduan

ini.

(iii) Sejak penggalian gagasan sampai MAD penetapan, FK harus mendorong

kelompok mayoritas untuk memberi prioritas pada usulan kelompok

MA&KAT, terutama bagi MA&KAT yang selama ini usulannya tidak pernah

diterima.

(iv) Fasilitator Kabupaten perlu berkomunikasi dengan Pemda dan organisasi

kemasyarakat terkait agar kebutuhan MA&KAT bisa dibantu atau dipenuhi.

3.2 SIAPA PELAKU PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dilakukan oleh semua pelaku

PNPM MPd di setiap tingkatan, baik pemerintah, konsultan, fasilitator, dan

masyarakat.

• Pemerintah meliputi Satuan Kerja (Satker) Pusat, Provinsi, dan

Kabupaten, serta Penanggung Jawab Operasional di Kecamatan,

Kabupaten, dan Provinsi

• Konsultan terdiri dari Tim Konsultan Provinsi, Regional maupun Pusat.

56

• Fasilitator terdiri dari Fasilitator Kecamatan yaitu Fasilitator

Pemberdayaan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT) serta Fasilitator

Kabupaten yaitu Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten (FKab) dan

Fasilitator Teknik Kabupaten (FTKab) dan Fasilitator Keuangan

Kabupaten (FasKeu).

• Pelaku dari masyarakat seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(KPMD) dan Kader Teknik (KT), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola

Kegiatan (TPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengelola dan Pemelihara

Prasarana Desa (TP3D), Pendamping Lokal (PL), bekerja sama dengan

masyarakat dan para tokoh masyarakat serta Badan Kerjasama Antar

Desa (BKAD).

3.3 MENGAPA DIPERLUKAN PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd

diperlukan untuk memastikan pelaksanaan PNPM MPd meningkatkan kualitas

sosial dan lingkungan serta mengurangi dan menghindari dampak negatif, dan

mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutannya.

3.4 DIMANA PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP TERTANAM DALAM PNPM MPd? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam PNPM MPd telah ada

dalam berbagai instrumen dan tahapan PNPM-MPd. Kebijakan ini tertuang dalam

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) termasuk penjelasan dan formulir-formulir

pendukungnya, serta tercakup dalam materi pelatihan. Kebijakan ini diterapkan

dalam tahapan PNPM MPd antara lain:

- Diseminasi dan sosialisasi

- Musyawarah Desa dan Musyawarah Antara Desa

- Pelatihan Pendamping Lokal dan KPMD

- Penulisan usulan desa

- Verifikasi usulan desa

- Keputusan proposal yang akan didanai

57

- Pelaksanaan kegiatan

- Supervisi dan Monitoring

- Fasilitasi dan Penanganan Masalah

- Dokumentasi dan Pelaporan

- Pengoperasian dan Pemeliharaan (Operation and Maintenance, O&M)

3.5 BAGAIMANA PENERAPANNYA PADA TAHAP PERSIAPAN DAN SOSIALISASI ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap Persiapan dan

Sosialisasi dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat

berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi dan sosialisasi PNPM MPd di berbagai

forum dan tingkatan, sejak Lokakarya Nasional, Provinsi, Kabupaten yang

kemudian ditindaklanjuti lagi pada Musyawarah Antar Desa (MAD), Musyawarah

Desa (MusDes) dan Musyawarah Dusun (Musdus) dan pada pelatihan Kader

maupun TPK. Kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan dijelaskan dalam

setiap tahapan kegiatan di atas.

3.6 BAGAIMANA PENERAPANNYA PADA TAHAP PERENCANAAN ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap Perencanaan

dilakukan dengan menjadikan potensi dampak negatif terhadap sosial dan

lingkungan sebagai bahan pertimbangan dan kriteria penilaian dalam penyusunan

dokumen usulan, proses verifikasi usulan sampai proses desain teknis, serta

pengambilan keputusan dalam MAD Prioritas.

3.6.1 Musyawarah Desa (MusDes) dan Musyawarah Desa Khusus Perempuan

(MDKP).

Daftar Larangan (negative list) harus ditaati dan menjadi bahan

pertimbangan sejak MusDes dan MDKP.

3.6.2 Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU).

Fasilitator harus menjelaskan cara pengisian formulir yang memperhatikan

kebijakan safeguard:

58

- Formulir 5 “Usulan Kegiatan”: mengusulkan kegiatan yang tidak

berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan

- Formulir 6 “BA Kesanggupan Swadaya Masyarakat”: menerangkan

kesediaan masyarakat memberikan donasi lahan baik secara hibah

atau kompensasi

- Formulir 9 “Rekap Pengadaan Lahan dan Aset” serta Form 9a “Daftar

Rincian Hibah Lahan”: menerangkan pengadaan lahan dengan pilihan

ijin pakai, hibah, tukar lahan atau beli

- Formulir 10 “Cheklist Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan”:

memastikan kelengkapan dokumen antara lain dokumen hibah lahan

yang telah diisi dengan benar.

Fasilitator harus menjelaskan pula langkah mitigasi dan penanganan

potensi dampak negatif dalam pelaksanaan PNPM MPd.

3.6.3 Proses penulisan usulan.

TPU harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Formulir 5 “Usulan Kegiatan”: mempertimbangkan kemungkinan

kebutuhan lahan, dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial

termasuk kemungkinan adanya dampak negatif terhadap masyarakat

adat.

- Formulir 6 “BA Kesanggupan Swadaya Masyarakat”: menjelaskan

kemungkinan pembatalan sumbangan masyarakat apabila kegiatan

tidak terdanai.

- Formulir 9 “Rekap Pengadaan Lahan dan Aset” serta Form 9a “Daftar

Rincian Pengadaan Lahan dan Aset”: memastikan kelengkapan

dokumen pengadaaan lahan yang ditandatangani oleh pemberi hibah

bersama ahli warisnya dan Kepala Desa serta dilampiri denah lahan

yang dihibahkan.

- Formulir 10 “Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Usulan”:

memastikan kelengkapan proposal usulan meliputi antara lain berita

acara penyelesaian proses hibah lahan.

59

3.6.4 Pelatihan Tim Verifikasi.

Fasilitator harus memberikan penjelasan terdiri dari:

- Pemahaman dan penerapan kebijakan safeguard dalam PNPM MPd.

- Formulir 11 dan 12 “Verifikasi Usulan”: memastikan usulan kegiatan

tidak termasuk dalam Daftar Larangan (negative list), tidak

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial termasuk

masyarakat adat, serta tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah

atau hibah lahan.

3.6.5 Proses Verifikasi Usulan.

Tim Verifikasi harus memastikan:

- Formulir 11 “Verifikasi Usulan”: status proses pengadaan lahan

sebelum memberikan penilaian dan rekomendasi bagi usulan.

- Formulir 12d “Verifikasi Usulan Prasarana”: sebelum menyatakan

kelayakan teknis maka Tim Verifikasi memastikan apakah sudah ada

kelayakan dalam pengadaaan lahan, apakah kegiatan yang diusulkan

tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang

negatif pada saat konstruksi dan pasca konstruksi, serta bagaimana

upaya penanganannya apabila terdapat potensi dampak negatif

tersebut.

3.6.6 MAD Prioritas Usulan.

Rekomendasi dari Tim Verifikasi yang telah mempertimbangkan kajian

dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial serta kelayakan lahan

seperti dijelaskan di atas, menjadi salah satu pertimbangan penilaian

prioritas usulan dalam MAD ini.

3.6.7 Proses Desain RAB.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Formulir 22 “Penanganan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan”: FT

bersama KT harus mengidentifikasi 1) Dua jenis dampak negatif

terhadap lingkungan yang paling merugikan masyarakat dan berpotensi

terjadi, berikut rencana pencegahan dan penanganannya. 2) Dua jenis

60

potensi dampak negatif terhadap lingkungan yang hampir pasti terjadi di

lokasi, berikut rencana mengatasinya.

- Formulir 25 “Pemeriksaan Desain dan RAB”: Fasilitator Teknik

Kabupaten (FTKab) harus melakukan pemeriksaan antara lain:

(i) Catatan-catatan potensi dampak negatif terhadap sosial dan

lingkungan yang akan terjadi pada lokasi kegiatan yang

direncanakan.

(ii) Catatan-catatan hasil konfirmasi pembebasan lahan kepada

masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kegiatan.

(iii) Desain bangunan sudah mempertimbangkan dan

mengakomodasi arsitektur, penggunaan, kebiasaan, kepercayaan

dan aturan setempat.

3.6.8 Penyusunan Dokumen SPPB.

Formulir 29 “Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)”: harus dilampiri

dengan gambar desain teknis yang sudah dinyatakan layak oleh FTKab

berdasar pertimbangan antara lain kajian potensi dampak terhadap sosial

dan lingkungan di atas.

3.7 BAGAIMANA PENERAPANNYA PADA TAHAP PELAKSANAAN ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap pelaksanaan

adalah melaksanakan hasil kajian potensi dampak negatif terhadap sosial dan

lingkungan dari tahap perencanaan ke dalam aktivitas pelaksanaan mulai dari

sosialisasi hasil MAD, pelatihan atau OJT untuk Tim Pengelola Kegiatan, rapat pra

pelaksanaan sampai masa konstruksi prasarana.

3.7.1 Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD

Musyawarah Desa ini harus memastikan kembali hasil kajian terhadap

usulan kegiatan yang didanai:

- Memastikan kembali pengadaan bahan dan alat agar memperhatikan

Daftar Larangan (negative list).

61

- Menyepakati mekanisme dan jadwal realisasi swadaya, hibah lahan

dan aset lainnya sesuai daftar kesanggupan yang telah disepakati

sebelumnya.

- Mensosialisasikan pencegahan dan penanganan potensi dampak-

dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang mungkin timbul

akibat pembangunan prasarana yang didanai. Peserta Musyawarah

Desa dapat menyampaikan tambahan masukan tentang hal ini sesuai

dengan kondisi setempat.

3.7.2 Pelatihan atau OJT Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Materi pelatihan atau OJT mencakup antara lain:

- Pemahaman isi formulir-formulir terkait penerapan kebijakan

pengamanan sosial dan lingkungan dalam tahap perencanaan seperti

dijelaskan di atas.

- Perencanaan pencegahan dan penanganan dampak negatif terhadap

sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan

prasarana yang akan dilaksanakan, serta dilengkapi masukan-masukan

tambahan dari peserta Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD sesuai

dengan kondisi setempat.

3.7.3 Rapat Pra Pelaksanaan

Menyepakati:

- Teknis pelaksanaan dalam merealisasikan swadaya, hibah lahan dan

aset lainnya.

- Teknis pelaksanaan dalam realisasi pencegahan dan penanganan

potensi dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan.

3.7.4 Masa Konstruksi Prasarana

FT dan KT melakukan pendampingan dan monitoring terhadap TPK dan

masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan potensi

dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan dalam masa konstruksi

prasarana. Pelaksanaannya mengacu kepada hasil kajian safeguard pada

tahap perencanaan termasuk hasil pengisian formulir-formulir terkait, serta

62

hasil Rapat Pra Pelaksanaan mengenai teknis pelaksanaan yang telah

disepakati.

3.8 BAGAIMANA PENERAPANNYA PADA TAHAP PELESTARIAN ? Penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam tahap pelestarian

tercakup dalam kegiatan pemeliharaan. Formulir 25 “Pemeriksaan Desain dan

RAB”: memastikan tersedianya Berita Acara kesanggupan memelihara kegiatan.

Rencana operasional dan pemeliharaan serta rencana pembiayaannya dilakukan

sebelum Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). Rencana tersebut mencakup

pelaksanaan berkelanjutan pencegahan dan penanganan/mitigasi potensi dampak

negatif yang kemungkinan timbul pascakonstruksi.

3.9 BAGAIMANA PERAN PARA PELAKU PNPM MPd DALAM PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Setiap pelaku PNPM MPd mempunyai peran yang berbeda dalam penerapan

pengamanan sosial dan lingkungan hidup. Peran masing-masing diuraikan di

bawah ini:

Aparat Pemerintah Aparat pemerintah di kabupaten terdiri dari Satker Kabupaten dan PjOKab. Dalam

penerapan kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan, aparat pemerintah di

kabupaten harus menguasai pemahaman kebijakan ini dan berfungsi mengawasi

penerapannya serta membina masyarakat. Aparat memastikan Daftar Larangan

(negative list) dipatuhi setiap desa, kelengkapan dokumen hibah lahan yang

benar, memastikan verifikasi usulan yang dilakukan oleh tim masyarakat dan

pemerintah berdasarkan pertimbangan kajian potensi dampak negatif terhadap

sosial dan lingkungan. Untuk hal-hal tersebut, aparat pemerintah di kabupaten

mengawasi tetapi tidak terlibat secara mendetail.

Aparat pemerintah di kecamatan terdiri dari Camat dan PjOK. Dalam hal ini

Camat dan PjOK harus mengawasi penerapan pengamanan sosial dan

lingkungan hidup dalam kajian prioritas usulan dari masyarakat sebelum

penandatanganan dan pengisian dokumen pencairan dana. Khusus untuk

kegiatan verifikasi, aparat di kecamatan akan lebih terlibat secara langsung, baik

63

sebagai narasumber atau koordinator kegiatan tim verifikasi. Dengan demikian

aparat ini bisa membimbing masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dampak

negatif terhadap sosial dan lingkungan di wilayahnya berdasarkan pengalaman

dari implementasi program sebelumnya serta pengetahuan terhadap lokasi-lokasi

yang rawan bencana, komunitas adat terpencil dan lainnya.

Konsultan dan Fasilitator Konsultan berada di tingkat nasional, regional, dan provinsi. Mereka lebih

berperan sebagai supervisor kegiatan melalui kunjungan rutin ke lokasi desa.

Mereka juga terlibat dalam pembuatan panduan dan instruksi teknis kepada

fasilitator dan masyarakat di lapangan, serta mendesain pelatihan-pelatihan yang

dibutuhkan.

Fasilitator kabupaten adalah Faskab Pemberdayaan, Faskab Keuangan, dan

Faskab Teknik. Faskab bertugas untuk mensupervisi kegiatan dan membimbing

fasilitator kecamatan serta masyarakat. Fasilitator kecamatan bekerja langsung

dengan masyarakat, sebagai pembimbing dan narasumber untuk segala hal.

Fasilitator kecamatan terdiri dari Fasilitator Kecamatan yang ahli dalam

pemberdayaan dan Fasilitator Teknik yang ahli dalam pembangunan prasarana.

Kedua-duanya bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas masyarakat di

desa, sebagai transfer ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk kemandirian

desa.

Dalam penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup, fasilitator berperan

dalam membimbing pengisian semua formulir terkait, mampu menjelaskan

pemahaman pengamanan sosial dan lingkungan hidup kepada masyarakat dan

mendampingi masyarakat serta mengawasi hasil penerapannya.

Fasilitator Teknik Kabupaten harus mengisi ceklis terhadap kualitas desain, dan

wajib menolak desain yang tidak memenuhi kajian pengamanan, termasuk

pengisian format terhadap rincian hibah lahan serta format dampak lingkungan.

Fasilitator Teknik di kecamatan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa proses

hibah lahan dilakukan sesuai aturan, dan FT juga membimbing pengisian formulir

potensi dampak lingkungan secara lengkap dan benar.

64

Masyarakat

Masyarakat dibedakan menjadi empat kelompok. Aparat desa mempunyai tugas

pokok untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di desa. Aparat tetap ada,

walaupun pelaku PNPM MPd belum diseleksi dan belum aktif. Dalam penerapan

kebijakan pengamanan, aparat desa harus mengidentifikasi potensi dampak negatif

terhadap kehidupan sosial dan lingkungannya, termasuk memahami Daftar

Larangan (Negative List) sehingga bisa menjelaskannya kepada masyarakat

umum. Tim Pengelola Kegiatan adalah tim kecil yang dipilih oleh masyarakat untuk

mengelola kegiatan PNPM di desanya. Mereka harus memahami penerapan

pengamanan dalam PNPM MPd, terutama identifikasi potensi dampak negatif

terhadap sosial dan lingkungan yang menjadi bahan pertimbangan dalam verifikasi,

penyusunan usulan, kelengkapan dokumen perencanaan, dan proses pengaturan

pengadaaan lahan.

KPMD, terutama Kader Teknik, harus mampu menjelaskan pemahaman

pengamanan dalam kesehariannya di lapangan. Kader Teknik menggantikan peran

Fasilitator Teknik pada saat FT tidak ada di desa. Transfer ilmu pengetahuan dan

ketrampilan dari fasilitator banyak ditujukan kepada KPMD agar ada orang desa

yang memiliki pemahaman yang baik secara mandiri.

Masyarakat berperan untuk mensosialiasikan lebih luas pemahaman pengamanan

sosial dan lingkungan hidup serta mengimplementasikannya dalam pelaksanaan

PNPM MPd. Masyarakat harus betul-betul mengerti dengan benar apa potensi

dampak negatif yang dapat ditimbulkan proyek bagi kehidupan sosial serta

lingkungannya, sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam pencegahan dan

penanganannya. Demikian pula mengenai kelengkapan dokumen pengadaan lahan

harus dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga bisa berperan dengan

benar.

Tim Verifikasi terdiri dari masyarakat atau aparat yang ada di kecamatan, dan

mereka diberi tugas untuk menilai apakah usulan yang diajukan oleh desa memang

layak untuk didanai. Ketidaklayakan dapat disebabkan alasan sangat teknis, tetapi

65

dapat pula diakibatkan ketidaklayakan dari kajian pengamanan terkait potensi

dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan, serta kelayakan lahan. Tim

Verifikasi wajib melaporkan hal tersebut kepada Musyawarah Antar Desa agar

dipertimbangkan dalam penentuan prioritas usulan.

3.10 APA SAJA PELATIHAN YANG MENCAKUP PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Terdapat tiga macam pelatihan yang mencakup pengamanan sosial dan

lingkungan hidup yaitu:

Pelatihan Pratugas Pelatihan pratugas diberikan kepada fasilitator sebelum mobilisasi ke lapangan,

baik fasilitator di kabupaten maupun fasilitor di kecamatan. Pelatihan pratugas

terdiri dari pelatihan bersama serta pembagian kelas teknis dan kelas nonteknis.

Khusus untuk kabupaten, terdapat kelas khusus fasilitator keuangan. Dalam

pelatihan ini penjelasan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dialokasikan

selama 4 jam terdiri dari penjelasan umum tentang pengamanan sosial dan

lingkungan hidup dalam bentuk pelatihan bersama, sementara penjelasan dan

pelatihan khusus formulir-formulir terkait kebijakan pengamanan diberikan pada

kelas teknis.

Pelatihan untuk tingkat kabupaten mengutamakan peran fasilitator sebagai

supervisor dan pembimbing. Khusus fasilitator teknik, diberi pelatihan tentang

pemeriksaan desain dan RAB. Semua faskab diberi pelatihan pengamanan

tentang aturan nonteknis, termasuk pengadaan lahan dan verifikasi umum.

Pelatihan Penyegaran Semua konsultan dan fasilitator yang telah berada di lapangan akan menerima

pelatihan penyegaran setiap tahun. Pada pelatihan penyegaran ini, peserta akan

diberi informasi tentang kebijakan dan instrumen baru serta pelatihan tentang

penggunaannya. Dalam pelatihan penyegaran akan diberikan penjelasan

kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan hidup meliputi: (1) Pemahaman

pengamanan sosial dan lingkungan hidup; (2) Identifikasi pencegahan dan

66

penanganan dampak negatif yang ditimbulkan proyek; (3) Dokumentasi dan

pelaporan penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini termasuk

pelatihan untuk pengisian formulir-formulir yang telah dimodifikasi. Pelatihan ini

dilakukan di provinsi dan kabupaten.

Pelatihan Kader Teknik Pelatihan kader teknik akan diberikan kepada semua kader teknik, baik yang

sudah lama bekerja sebagai kader maupun yang baru dipilih sebagai kader.

Pelatihan ini sangat intensif selama dua minggu, dengan kesempatan untuk

mempraktikkan ilmu baru di lapangan pada akhir minggu pertama pelatihan.

Dalam pelatihan ini akan diberikan pemahaman dan keterampilan untuk

mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek

terhadap sosial dan lingkungan. Kader dilatih agar tiap desa mempunyai minimal

satu orang yang mengerti hal-hal teknis seperti ini.

3.11 BAGAIMANA SUPERVISI PENERAPAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PNPM MPd? Supervisi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dilakukan dalam

setiap tahapan mulai dari tahap persiapan dan sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan dan pelestarian. Kegiatan supervisi dilakukan di desa, kecamatan

dan kabupaten dengan menggunakan ceklis supervisi yang terdapat dalam

Lampiran 2 lampiran panduan ini.

Supervisi di Desa dan Kecamatan oleh Fasilitator Dalam kegiatan supervisi di desa/kecamatan, fasilitator memberikan

pendampingan dan monitoring terhadap proses identifikasi potensi dampak negatif

terhadap sosial serta potensi kerusakan lingkungan dari setiap usulan kegiatan.

Fasilitator mendokumentasikan hasil identifikasi serta menggunakannya sebagai

bahan monitoring untuk penerapannya dalam tahapan pelaksanaan baik masa

konstruksi dan pasca konstruksi.

67

Supervisi di Kabupaten dan Provinsi oleh Konsultan Di Kabupaten dan Provinsi, selain monitoring dan pendampingan di lapangan,

supervisi oleh konsultan meliputi pertemuan koordinasi rutin baik di kabupaten

maupun provinsi untuk membahas dan mengevaluasi penerapan pengamanan

sosial dan lingkungan hidup dalam setiap tahapan perkembangan program secara

reguler termasuk masalah dan pengaduan.

Misi Supervisi oleh Pemerintah, NMC, dan Bank Dunia Misi supervisi berkala diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian Dalam Negeri, National Management

Consultant (NMC), dan Bank Dunia. Supervisi meliputi pendampingan dan

monitoring terhadap penerapan kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan dari

setiap tahapan, memantau masalah, pengaduan dan penanganannya, serta

mendokumentasikan good practice dari pelaksanaan di lapangan. Hasil supervisi

ini dicakup dalam Back to Office Reports (BTOR) yang disusun oleh staf Bank

Dunia setelah kembali dari lapangan dan merangkum seluruh masukan dan

rekomendasi dari tim Bank Dunia, PMD dan NMC, serta Aide Memoire yang

disusun setelah misi supervisi gabungan tersebut yang dilakukan dua kali dalam

setahun.

3.12 BAGAIMANA DOKUMENTASI DAN PELAPORAN PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Dokumentasi dan Pelaporan tentang penerapan pengamanan sosial dan

lingkungan hidup dalam PNPM MPd mengikuti alur dan mekanisme yang berlaku

dalam PNPM MPd pada umumnya. Laporan tentang penerapan kebijakan ini

menjadi tambahan dalam setiap Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan baik di

kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Laporan tersebut meliputi:

- Dokumentasi penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup dalam setiap

tahapan program mulai dari tahap perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan

68

dan pelestarian, termasuk rekapitulasi pengisian formulir-formulir terkait

kebijakan pengamanan.

- Identifikasi dan evaluasi permasalahan terkait potensi dampak negatif yang

timbul terhadap sosial dan lingkungan, serta rencana pencegahan dan

penanganannya.

- Dokumentasi good practice untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam

penerapan di masa mendatang.

Penyusunan dokumentasi dan pelaporan penerapan pengamanan sosial dan

lingkungan hidup ini dapat dikompilasi mulai dari musyawarah-musyawarah dari

setiap tahapan kegiatan dan hasil pengisian formulir terkait, serta hasil supervisi

berupa pemantauan terhadap pelaksanaan dari setiap tahapan. Rekapitulasi

berbagai pencatatan ini dalam sistem pengelolaan informasi (Management

Information System/MIS) dapat menjadi salah satu bentuk dokumentasi penerapan

kebijakan pengamanan dalam PNPM MPd.

3.13 BAGAIMANA PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP? Pengaduan dan penanganan masalah pengamanan sosial dan lingkungan hidup

mengikuti jenjang dan alur mekanisme PNPM MPd. Keluhan mengenai

pelanggaran kebijakan ini akan didokumentasikan secara berjenjang. Keluhan ini

bisa terdiri dari temuan-temuan tentang dampak negatif sosial yang merugikan

masyarakat, kerusakan lingkungan, ataupun ketidaktepatan dalam realisasi

pengadaan lahan serta praktik pelaksanaan yang berbeda dari rencana

penanganan yang telah disepakati sebelumnya.

Seperti halnya keluhan lain dalam PNPM MPd maka keluhan terkait pengamanan

sosial dan lingkungan hidup ini akan diumumkan setiap bulan dalam website

www.pnpm-perdesaan.org di bawah Menu Penanggulangan Keluhan (Handling

Complaints Menu). Keluhan dapat disampaikan melalui:

- SMS : 085710301234 atau 082112109495 - Telepon : 021 7195212 - Fax. : 021 7181254

69

- Email : pengaduan@ppk.or.id atau pengaduan@nmc.ppk.or.id - Website: www.pnpm-perdesaan.or.id - Surat : Komplek Bungur Indah, Kemang Utara Kec. Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan 12730; - Kunjungan langsung kepada Fasilitator/Konsultan dan Pelaku PNPM di

lokasi terdekat Metode-metode yang lebih inovatif, misalnya stasiun radio masyarakat, digunakan

di berbagai daerah untuk membahas keluhan masyarakat,. Semua keluhan yang

disampaikan didokumentasi di desa atau kecamatan diteruskan ke kabupaten,

provinsi dan Jakarta. Masalah-masalah juga ditindaklanjuti melalui sistem hukum

yang berlaku.

Kabupaten perlu membuat email group atau Facebook group untuk bisa menjadi

arena komunikasi informal antar FK, FTek dan FKab. Bila sudah ada email group

atau Facebook kabupaten bisa diundang NMC, PMD dan Tim safeguard PSF

sebagai anggota agar bisa membantu persoalan yang muncul berkaitan dengan

penerapan panduan ini.

70

DAFTAR SINGKATAN

1. PPK : Program Pemberdayaan Kecamatan 2. PNPM MPd : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

3. PTO : Petunjuk Teknis Operasional

4. MDTF : Multi Donor Trust Fund

5. IPP : Indigenous Peoples Proposal

6. IPPF : Indigenous Peoples Planning Framework

7. MA&KAT : Masyarakat Adat Komunitas Adat Terpencil

8. PPM : Perencanaan Penanganan Makat

9. FT : Fasilitator Teknik

10. FK : Fasilitator Pemberdayaan

11. FKab : Fasilitator Pemberdayaan Kabupaten

12. FTKab : Fasilitator Teknik Kabupaten

13. FasKeu : Fasilitator Keuangan

14. KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

15. KT : Kader Teknik

16. TPU : Teknik Penulis Usulan

17. TPK : Tim Pengelola Kegiatan

18. TV : Tim Verifikasi

19. TP3D : Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa

20. PL : Pendamping Lokal

21. BKAD : Badan Kerjasama Antar Desa

22. RAB : Rencana Anggaran Biaya

23. SPPB : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

24. MAD : Musyawarah Antar Desa

25. OJT : On the JobTraining

71

Lampiran 1

PERENCANAAN PENANGANAN MAKAT (PPM) / INDIGENOUS PEOPLE PLAN (IPP)

1. PPM disiapkan secara fleksibel dan pragmatis dengan rincian sesuai dengan jenis dan skala proyek serta jenis dampak yang ditimbulkan.

2. PPM terdiri dari:

a) Ringkasan informasi dasar mengenai demografi, keadaan sosial, dan budaya tentang MAKAT, lahan dan aset yang dimiliki/digunakannya dan sumber daya alam yang menjadi sumber hidupnya.

b) Ringkasan hasil kajian sosial.

c) Ringkasan hasil konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan dan telah mendapatkan dukungan luas masyarakat.

d) Kerangka perencanaan yang menjamin adanya konsultasi yang bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan.

e) Rencana tindak (action plan) penanganan yang menjamin bahwa MAKAT menerima manfaat sosial dan ekonomi yang layak dan sesuai dengan budayanya, termasuk peningkatan kapasitas instansi terkait bila diperlukan.

f) Bila teridentifikasi ada dampak negatif terhadap MAKAT, maka dibuat rencana tindak (action plan) untuk menghindari, mengurangi dampak negatif, menanggulangi dampak tersebut.

g) Perencanaan pembiayaan dan sumber daya untuk PPM.

h) Prosedur penyampaian keluhan mudah diakses oleh MAKAT yang terkena dampak. Pengaduan dapat juga ditindaklanjuti secara hukum atau mekanisme yang biasa dipakai secara adat.

i) Monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai mekanisme dan tolok ukur proyek serta dipastikan bebas dan terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan.

72

Lampiran 2

PROVINSI : TANGGAL DIPERIKSA :KABUPATEN : JENIS PRASARANA :KECAMATAN : DIMENSI :DESA : TAHUN ANGGARAN :

FORMULIR 5 USULAN KEGIATAN

Potensi dampak negatif

Kebutuhan pengadaaan lahan

Partisipasi MA&KAT

FORMULIR 6 BERITA ACARA KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT

Formulir sudah terisi

FORMULIR 9 REKAP PENGADAAN LAHAN DAN ASETFORMULIR 9a DAFTAR RINCIAN PENGADAAN LAHAN DAN ASET

Rekapitulasi telah diisi

Masyarakat memahami prosedur

Proses konsultasi dilakukan

Ada rincian pengadaan lahan dan aset

Rincian ada tanda tangan masyarakat

Rincian volume dan denah lokasi lahan dan aset

FORMULIR 10 CEKLIS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN

Ada Formulir 10 dan lampirannya

Berita Acara tidak ada ganti rugi dari BLM

FORMULIR 11 DAN 12 VERIFIKASI USULAN

Tidak melanggar daftar negatif

Partisipasi MA&KAT

Formulir 12d tentang kelayakan prasarana

Dampak negatif saat konstruksi dan pasca

FORMULIR 22 PENANGANAN MASALAH DAMPAK NEGATIF TEHADAP LINGKUNGAN (INFRASTRUKTUR)

Identifikasi 2 dampak negatif yg sangat merugikan

Identifikasi 2 dampak negatif yg hampir pasti terjadi

Terdapat penanganan keempat jenis dampak

FORMULIR 25 PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB

Desain dan RAB sesuai kebutuhan MA&KAT

Formulir 22 diperiksa

Formulir 25 disetujui Fasilitator Teknis Kab

FORMULIR 29 SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN

Dilampirkan Formulir 25

NAMA PEMERIKSA: TANDA TANGAN:

CEKLIS SUPERVISI PENGAMANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

HAL-HAL YANG DIPERIKSA TERPENUHI TIDAK TERPENUHI

66

USULAN KEGIATAN

(Semua jenis usulan kegiatan desa menggunakan form berikut ini. Jumlah Usulan kegiatan desa berdasarkan hasil kesepakatan MD perencanaan, maximal 3 usulan )

Usulan dari

Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

Nama kegiatan Jenis kegiatan Lokasi kegiatan Kelompok pengusul

Kelompok Perempuan Kelompok Campuran

Jumlah pemanfaat

Pemanfaat Langsung Pemanfaat Tidak Langsung

(orang)

RTM (Rumah Tangga

Miskin) Umum RTM L org L org L org

…….  org  ……..% P org P org P org JML org JML org JML org

1. Latar belakang:

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi )

2. Tujuan yang ingin dicapai

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah) 3. Kegiatan yang akan dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan PNPM, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaat yang akan diperoleh

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5. Keterlibatan kelompok miskin dalam perencanaan

(Jelaskan bagaimana dan berapa banyak kelompok orang miskin terlibat dalam perencanaan dan dalam penentuan usulan ini )

67

6. Potensi Sumber daya

(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan, termasuk pelayanan pendidikan dan kesehatan dan swadaya lokal)

7. Rencana pelaksanaan kegiatan

(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan) 8. Rencana Pelestarian kegiatan

(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutannya setelah dana bantuan PNPM berakhir) 9. Lain-Lain

a). Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan? b). Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan. c). Apakah ada keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Adat Terpencil (MAKAT) dalam kegiatan

yang diusulkan ? Jelaskan.

10. Lampiran-lampiran:

a. Peta Sosial Desa b. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan. c. Daftar usulan desa d. Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang) e. Lampiran lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan , yaitu:

(1) Usulan Pendidikan (Lampiran: Calon KK, Jumlah RTM, anak KK dan/atau RTM putus sekolah, anak KK dan/atau RTM tidak sekolah sebagai penerima manfaat, RAB, Jadwal Rencana Kerja, lain-lain ) *)

(2) Usulan Kesehatan (Lampiran: Calon KK, jumlah ibu hamil, balita anak RTM, balita sakit atau kurang gizi RTM, PUS (Pasangan Usia Subur RTM)sebagai penerima manfaat, RAB, Jadwal Rencana Kerja, lain-lain) *)

(3) Usulan SPP (Lampiran: Rencana Kegiatan Kelompok ) (4) Berita Acara/pernyataan bahwa BLM PNPM MPd tidak digunakan untuk ganti rugi tanah serta

aset diatasnya. *) Lampiran Usulan Pendidikan dan Kesehatan yang bersifat fisik mengikuti usulan prasarana.

68

Disiapkan oleh TPU desa Mengetahui

1. ……………………………………  .(Ketua  TPU) 2. ……………………………………..(Ketua  TPK) 3. ……………………………………..(KPMD)

1. ………………………….………….…(Kades) 2. …………………………………….……(BPD)

69

Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat

Terhadap Usulan Kegiatan :..........................................

Pada hari ini ............................ tanggal .......................... bulan ................ tahun ............... bertempat di ...................................... Desa ........................ Kecamatan ............................ Kabupaten ............................ Provinsi .........................., berdasarkan hasil musyawarah desa / dusun * , kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama masyarakat desa / dusun menyatakan bahwa jika usulan dari desa kami disetujui dalam Musyawarah Antar Desa untuk didanai melalui PNPM, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan swadaya sebagaimana di bawah ini : No Bentuk Swadaya Volume Satuan Nilai (Rp) Keterangan 1. Bahan

a. b. c. d. e.

2. Lahan a. b. c.

3. Uang Tunai

4. Peralatan a. b. c.

5. Tenaga Kerja a. b. c. d. e.

6. Lainnya

Rincian dari swadaya tersebut, termasuk nama-nama penyumbang sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini. Swadaya atau sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas akan direalisasikan setelah adanya keputusan penetapan usulan yang didanai oleh PNPM melalui Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Jika swadaya tersebut di atas tidak dapat direalisasikan maka kami menyadari dan bersedia menerima sanksi berupa pemutusan atau pemberhentian bantuan dana PNPM untuk desa kami. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar musyawarah masyarakat desa agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

70

.........................., tanggal :............................... Kepala Desa............................. Ketua TPK (..............................................) (.......................................)

Atas nama masyarakat desa

Nama Alamat Jabatan (dalam masyarakat) Tanda Tangan

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

* Coret yang tidak perlu

72

PENJELASAN TENTANG REKAPITULASI PENGADAAN LAHAN DAN ASET 1. Dana PNPM tidak boleh digunakan untuk membayar ganti rugi tanah atau aset lainnya. 2. Pengertian :

a. Ijin Pakai b. Hibah c. Tukar Lahan d. Beli

3. Kegiatan PNPM tidak boleh menggusur permukiman penduduk. 4. Tanah atau aset lain yang dibutuhkan dalam kegiatan PNPM diperoleh dengan cara:

a. sumbangan yang benar-benar sukarela (swadaya) dari pemilik tanah atau pemilik aset sebagai sumbangan terhadap kegiatan PNPM.

b. Sumbangan dengan ganti rugi yang biaya atau aset penggantinya disediakan melalui swadaya atau sumber lainnya, dengan mengacu pada: Tanah diganti dengan tanah lain dengan tingkat kesuburan yang sama atau

dengan aset produksi lain yang sama nilainya. Disediakannya bahan dan bantuan tenaga untuk mengganti bangunan permanen

yang akan digusur. Penggantian tanaman senilai dengan harga pasaran tanaman yang tergusur. Penggantian dengan jenis lainnya, asalkan pemilik yang bersangkutan

menyetujuinya. 5. Proses Konsultasi:

a. TPK dan pihak desa harus membahas dengan pemilik aset yang tergusur dalam musyawarah desa

b. Pemilik aset yang tergusur harus mendapat penjelasan tentang hak untuk mendapat ganti rugi dan alternatif penggantiannya.

c. Persetujuan yang dicapai dalam musyawarah harus ditulis dalam notulen atau berita acara hasil musyawarah.

d. Untuk sumbangan sukarela, maka dalam notulen atau berita acara harus mencantumkan nama penyumbang dang rincian sumbangannya.

e. Untuk sumbangan dengan ganti rugi, maka dalam notulen atau berita acara harus mencantumkan nama-nama penerima ganti rugi, jenis dan besarnya ganti rugi seperti dalam contoh formulir rekapitulasi ganti rugi di atas.

f. Notulen atau berita acara serta bukti penerimaan ganti rugi harus disimpan rapi dan siap diperiksa kapan saja.

73

6. Persetujuan PNPM : Apabila dalam kegiatan PNPM ada proses ganti rugi yang biaya atau aset penggantinya disediakan melalui swadaya atau sumber lainnya, maka FK-KEC atau FT-KEC akan:

a. Menunda persetujuannya sampai orang yang bersangkutan puas dengan ganti rugi yang akan diberikan.

b. Menunda melanjutkan pelaksanaan kegiatan PNPM sampai pemberian ganti rugi selesai.

7. Seluruh keluhan diusahakan penyelesainnya di tingkat desa. Jika tidak dapat

diselesaikan maka dapat disampaikan dan ditangani secara berjenjang di tingkat kecamatan dan kabupaten.

71

REKAPITULASI PENGADAAN LAHAN DAN ASET

Kegiatan : _________________

Yang terkena

Jumlah asset yang terkena

(m2/ unit)

Kesepakatan yang

dicapai

Kompensasi

yang disepakati

Lahan pertanian

a. Ijin Pakai : b. Hibah : c. Tukar Lahan : d. Beli :

Lahan  lainnya………..

a. Ijin Pakai : b. Hibah : c. Tukar Lahan : d. Beli :

Rumah/bangunan

Tanaman:……………..

Lainnya

Keluhan-keluhan:

Peta lokasi yang terkena:

Tanda tangan semua Kepala Desa Yang terkena 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ 4. ________________ 5. ________________ _____________

dst

Desa                      :    …………………………………… Kabupaten    :  ………………………………Kecamatan    :  …………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Propinsi            :  ……………………………..

PENJELASAN Tidak dan

Layak Kurang Salah Ada REKOMENDASI

1 Cover / Sampul Proposal Jenis Usulan Kegiatan :2 Surat Pengantar 1. Keg. Prasarana3 Peta Sosial Desa 2. Keg. SP Klpk Perempuan

a. Tanda pada Lokasi Kegiatan 3. Keg. Bidang Pendidikanb. Keterangan pada peta 4. Keg. Bidang Kesehatan

4 Hasil Analisa penyebab kemiskinan (usulan

5. Keg. Bidang Pelatihan

5 Berita Acara Musyawarah Khusus Perempuan

6. Keg. Lainnya

6 Daftar Hadir Musy. Perempuana. Tanda tangan lengkap & asli b. Rincian sumbangan jelas

7 Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan

Penjelasan atau keterangan

a. Lampiran: Daftar Hadir terhadap hasil Pemeriksaan :8 Daftar Penetapan Usulan Desa

a. Tanda tangan lengkap & asli

9 BA Swadaya/ Sumbangan 10 Daftar Sumbangan (Lamp. BA

Swadaya) a. Tanda tangan lengkap & asli

11 Surat Pernyataan Lamp. 12 BA / Pernyataan tdk ada ganti

rugi dari PNPM

KESIMPULAN PEMERIKSAAN : Bahwa dokumen usulan / proposal desa tsb. Di atas dinyatakan:

1. TELAH MEMENUHI SYARAT maka bisa dilanjutkan dng proses verifikasi.2. BELUM MEMENUHI SYARAT maka perlu diperbaiki dulu oleh desa.

Dibuat  di  :  ……………………………………….  ,  tanggal  ……………………………..

No Nama Tanda Tangan1 .....................................……. .............................................. .........................2 .....................................……. .............................................. .........................3 .....................................……. .............................................. .........................4 .....................................……. .............................................. .........................5 .....................................……. .............................................. .........................

Diperiksa oleh,Jabatan

CEKLIS PEMERIKSAANKELENGKAPAN DOKUMEN USULAN

No. URAIANPemeriksaan Isi Proposal Desa

Ada

Form.10PNPM Mandiri - Perdesaan

77

Kabupaten Desa: _________________________Kecamatan Jenis Kegiatan: _________________________

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Form. 11

FORMULIR VERIFIKASI USULAN

KriteriaJawaban

Ya Tidak

UmumUsulan kelompok perempuan benar-benar berasal dari perempuan dan dibahas serta disetujui dalam Musdes Khusus Perempuan.Catatan:

Usulan kegiatan telah dibahas dan ditetapkan dalam Musdes Perencanaan.

Catatan:

Usulan kegiatan tidak termasuk dalam Daftar Negatif (Kegiatan yang dilarang) - Sesuai dengan PTO PNPM - PPK, Catatan :

Usulan Kegiatan tidak tumpang tindih dengan proyek/ program lain

Catatan :

Tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah atau hibah lahan.

Catatan :

Kelompok perempuan dan orang miskin ikut dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai usulan yang diajukan.Catatan:

78

1.7

1.8

1.9

1.10.

1.11.

1

2

3

4

5

79

KriteriaJawaban

Ya Tidak

Jumlah penerima manfaat tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.Catatan:

Mayoritas calon penerima manfaat lebih banyak berasal dari golongan miskin

Catatan :

Kegiatan yang diusulkan menjadi kebutuhan masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakanCatatan:

Dalam masyarakat cukup banyak yang mempunyai pengalaman atau biasa mengerjakan kegiatan yang diusulkanCatatan :

Sudah ada kesanggupan untuk memelihara kegiatan ini?

Catatan :

Rekomendasi / Catatan: Dibuat oeh Tim Verifikasi:

A. Verifikasi Kegiatan Prasarana

Desa : ________________ Tanggal pengujian : ________________Kecamatan : ________________ Jenis Prasarana: : ________________Kabupaten : ________________ Ukuran Prasarana : ________________Provinsi : ________________ Lokasi : ________________

Penguji: Tanda tangan Penguji Tanda tangan

1. ....................................................................... 6. .......................................................................2. ....................................................................... 7. .......................................................................3. ....................................................................... 8. .......................................................................4. ....................................................................... 9. .......................................................................5. ....................................................................... 10. .....................................................................

1. Uraian manfaat prasarana yang diusulkan:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Uraian manfaat prasarana bagi kelompok miskin____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Jumlah penerima manfaat: ............................................ orang.

4. Layak secara teknis. a. Menggunakan teknologi yang relatif sederhana. Ya / Tidak b. Banyak melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat. Ya / Tidak c. Bahan , alat, dan tenaga ahli mudah didatangkan. Ya / Tidak d. Dapat dioperasikan dan dipelihara oleh masyarakat. Ya / Tidak

5. Layak secara target. a. Target usulan sesuai dengan kenyataan dilapangan. Ya / Tidak b. Target usulan sesuai dengan kebutuhan. Ya / Tidak c. Target usulan sesuai dengan target manfaat. Ya / Tidak

6. Layak secara sosial dan lingkungan a. Tidak menimbulkan dampak negatif thdp sosial dan lingkungan saat konstruksi. Ya / Tidak b. Tidak menimbulkan dampak negatif thd sosial & lingkungan saat pascakonstruksi. Ya / Tidak c. Bila berpotensi menimbulkan dampak negatif, sebutkan upaya penyelesaian masalah yang dibutuhkan: ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

7. Layak terhadap pengadaan lahan dan aset: a. Perlu penyumbangan pengadaan lahan atau aset lain Ya / Tidak b. Proses pengadaaan lahan dapat diselesaikan masyarakat.Ya / Tidak c. Uraikan proses yang akan diikuti untuk pengadaan lahan (bila perlu) ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

8. Kesimpulan usulan Layak / Layak dengan syarat / Tidak Layak Sebutkan syarat atau alasan tidak layak: ___________________________________________________________________________________________________

PNPM Mandiri - Perdesaan Form.12.d

80

PNPM Mandiri - Perdesaan

Form-22

Desa : ...................................................... Jenis Kegiatan : ............................................................Kecamatan : ...................................................... Desain oleh : ............................................................Kabupaten : ...................................................... Tanggal : ............................................................

Penanganan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan

Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang berskala besar yang dpat terjadi (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu) :1. Dampak lingkungan negatif yang berskala besar yang dapat terjadi :

Apa saja yang telah direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul?

2. Dampak lingkungan negatif yang berskala besar yang dapat terjadi :

Apa saja yang telah direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul?

Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang sangat mungkin terjadi (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila perlu) :1. Dampak lingkungan negatif yang sangat mungkin terjadi

Apa saja yang direncanakan untuk mengatasi masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul?

2. Dampak lingkungan negatif yang sangat mungkin terjadi

Apa saja yang direncanakan untuk mencegah masalah ini atau untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul

Formulir untuk Desa 81

PNPM Mandiri - Perdesaan

Lokasi : Jenis Prasarana :

Diperiksa oleh : Tipe Prasarana : Tanggal diserahkan :

Jabatan : Ukuran : Tanggal diperiksa :

SURVEI GAMBAR DESAIN1.1 5.1 Gambar Situasi1.2 5.2 Gambar Denah1.3 5.3 Tampang Memanjang1.4 5.4 Tampang Melintang 1.5 5.5 Tampak Depan, Belakang, Samping Kiri dan Kanan1.6 5.61.7 5.71.8 5.8 Gambar Detail1.9 5.9 Kelengkapan dimensi/ukuran pada gambar

TAKE-OFF SHEET 5.10 Kelengkapan spesifikasi pada gambar2.1 Pemilihan Jenis Konstruksi 5.11 Lokasi prasarana tepat2.2 Perhitungan Konstruksi 5.12 Lokasi sarana pelengkap 2.3 Perhitungan Volume Pekerjaan RENCANA ANGGARAN BIAYA2.4 Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan 6.1 Rencana Anggaran Biaya Detail2.5 Perhitungan Penggunaan Alat Berat 6.2 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya2.6 Perhitungan Harga satuan Sewa Alat Berat 6.3 Kewajaran Harga Bahan, Upah dan Alat2.7 Perhitungan Volume Alat manual 6.4 Kewajaran Penggunaan Alat Berat2 8 Rekapitulasi Volume Bahan Upah dan Alat 6 5 Kelengkapan spesifikasi bahan pada RAB

Form. 25

PEMERIKSAAN DOKUMEN DESAIN DAN RAB Pemeriksaan ke :

Jenis Dokumen yang diperiksaSudah

memenuhi syarat

Belum memenuhi

syarat

Perlu diperiksa

ulangJenis Dokumen yang diperiksa

Sudah memenuhi

syarat

Belum memenuhi

syarat

Perlu diperiksa

ulang

Survei Antar PatokSket Kondisi TanahSketsa lokasi kegiatanSurvei Beda Tinggi, Sumber Air, Debit Air dan Survei Harga Bahan, Alat oleh TPKSurvei Harga Bahan, Alat oleh FT Gambar Denah Fondasi, Atap, Lantai dan PlafondKesepakatan harga upah dan harga bahan lokal Gambar Potongan Memanjang dan Potongan Catatan tentang dampak lingkunganCatatan tentang pembebasan lahan

82

2.8 Rekapitulasi Volume Bahan, Upah dan Alat 6.5 Kelengkapan spesifikasi bahan pada RABSPESIFIKASI BAHAN DAN ALAT 6.6 Kelengkapan dimensi/ukuran bahan pada RAB

3.1 Spesifikasi bahan 6.7 Swadaya3.2 Spesifikasi alat berat ANTISIPASI MASALAH

SAFEGUARD 7.1 Ada potensi konflik dengan . . . . . . . . . . .4.1 Pengisian Form Dampak Lingkungan 7.2 Cukup mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat4.2 Rencana penanganan Dampak Lingkungan 7.34.3 Pengisian rencana penggunaan Alat Berat 7.44.4 Pengesahan penggunaan Alat Berat 7.5 Perizinan/Koordinasi yang diperlukan4.5 Pengisian Form Ganti Rugi Lahan 7.6 Potensi manfaat subproyek4.6 Penerima manfaat 7.7 Kekuatan struktur/konstruksi4.7 Kesanggupan memelihara prasarana 7.8 Konfirmasi tentang pembebasan lahan4.8 Desain sesuai kebutuhan MA&KAT Disetujui / Belum Disetujui

(_________________)FT-KAB

Catatan sumber bahan dan ketersediaan bahanCatatan jalan akses untuk mengedrop material & alat

82

Lokasi :

Dibuat oleh :

Jabatan : Tanggal diserahkan :

Jenis Prasarana : Tanggal diperiksa :

Hal-hal yang harus diperhatikan/diperbaiki :

Form. 25 A

LEMBAR CATATAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan ke :

PNPM Mandiri - Perdesaan

83

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PEMERIKSAAN DESAIN DAN RAB

PERSYARATAN TERPENUHI RUJUKAN PANDUAN

1.1 Form survei jalan (Form.16) terisi lengkap dan jelas.

Kegiatan jalan : form sket kondisi tanah (Form.20) terisi lengkap dan jelas. Kegiatan jembatan : sketsa potongan melintang sungai yang dilengkapi ukuran lebar sungai , dalam sungai, tinggi muka air normal, tinggi muka air banjir, kedalaman tanah keras dan jenis tanah.Kegiatan bangunan gedung : sketsa potongan melintang dan memanjang yang dilengkapi ukuran beda tinggi, data kedalaman tanah keras, jenis tanah dan kedalaman air tanah.

Kegiatan tambatan perahu : sketsa potongan melintang dan memanjang yang dilengkapi ukuran beda tinggi, data kedalaman tanah keras, jenis tanah dan kedalaman air pasang, surut, normal.

Untuk kegiatan lain : minimal ada data-data teknis untuk membuat desain Fondasi dan pekerjaan tanah.

1.3 Sketsa berupa gambar denah yang dilengkapi keadaan sekitar lokasi kegiatan. Sketsa dilengkapi dengan ukuran panjang, lebar, beda tinggi lokasi kegiatan dengan jalan atau titik referensi yang ditetapkan dilapangan.

1.4 Kegiatan SAB Perpipaan, Jaringan Irigasi, PLTMH : data sumber air, kontinuitas ketersediaan air, debit air, beda tinggi, trase jaringan, tingkat pelayanan, area pelayanan terdata dengan lengkap.Minimal survei harga bahan dan alat dilakukan pada 3 (tiga) tempat/supplier yang berbeda untuk setiap jenis bahan atau alat. Supaya dihindari melakukan survei pada suppiler yang mempunyai keterkaitan dengan supplier lainnya (untuk menghindari monopoli harga)Pada blangko survei terdapat informasi; alamat lokasi survei, nama responden, jenis bahan dan alat, ukuran bahan, kualitas bahan, kapasitas alat, harga bahan atau alat, jarak dari lokasi survei ke Desa. Form blanko survei yang digunakan adalah sesuai format yang tercantum pada PTO Penjelasan IV halaman 16. Kemudian hasil survei direkap menggunakan form 23 (Hasil Survei Harga Bahan/Alat)

1.6 Minimal terdapat hasil survei harga pembanding dilakukan pada 3 (tiga) tempat yang berbeda untuk setiap jenis bahan/alat. Blanko/form survei dan pengisiannya sesuai dengan Survei Harga Bahan/Alat oleh Terdapat Berita Acara Musyawarah "kesepakatan harga upah dan harga bahan yang akan diadakan secara lokal " antara TPK dengan masyarakat calon pengumpul bahan dan pekerja serta dihadiri KPMD, TPU, Tomasy, Kades, BPD. Berita Acara dilengkapi dengan Notulen dan Daftar hadirJika harga bahan lokal lebih mahal dari pada harga non lokal, supaya diadakan review hasil Musyawarah dan peninjauan kembali harga yang ditawarkan masyarakat.

1.8 Terdapat catatan-catatan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang akan terjadi pada lokasi kegiatan yang akan direncanakan.1.9 Terdapat catatan-catatan hasil konfirmasi pengadaan lahan kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kegiatan.

Pemilihan Jenis Konstruksi Jenis konstruksi yang dipilih sudah sesuai dengan petunjuk pemilihan konstruksi yang terdapat pada bahan bacaan Prasarana dan atau sesuai kaidah teknik yang berlaku. Beberapa catatan penting dan penegasan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

84

Fasilitator Teknis Kabupaten (FT-Kab) wajib memeriksa semua dokumen yang berkaitan dengan Pembuatan Desain dan RAB untuk kegiatan pembangunan prasarana, untuk mencegah dokumen desain dan RAB yang belum lengkap dan atau yang belum memenuhi kebutuhan dan standar teknis. Dengan dilakukan pemeriksaan ini, FT-Kab menjamin bahwa dokumen ini layak untuk digunakan sebagai dokumen perencanaan detail lokasi PNPM.FT-Kab memeriksa Dokumen Desain dan RAB serta mengisi blangko yang telah disediakan, kemudian mengatakan "disetujui" atau "tidak disetujui" berdasarkan hasil penilaian. Jika dokumen desain dan RAB dinilai  “Tidak  Disetujui,”  Fasilitator  Teknis  harus  melengkapi  atau  memperbaiki  kekurangan  dokumen  dan  atau  hal-hal yang dinilai belum memenuhi syarat dalam dokumen sebagaimana terdapat dalam ceklist dan lembar catatan pemeriksaan. Semua koreksi tersebut harus diperiksa kembali oleh FT-Kab, kecuali beberapa jenis koreksi  yang  dapat  dianggap  sebagai  “Layak  dengan  Syarat,”    seperti:

- Melengkapi dimensi pada gambar- Menandai spesifikasi pada gambar- Menandai lokasi perlengkapan pada gambar situasi dan atau denah

Semua Ceklist Pemeriksaan Dokumen dan Lembar Catatan Pemeriksaan wajib didokumentasikan oleh FT-Kab dikantor Faskab dan aslinya dijilid bersama dokumen SPPB sebagai lampiran.

Hal-hal yang harus diperiksa dan persyaratan penilaian "Terpenuhi" sebagaimana tabel dibawah ini :

ITEM YANG DIPERIKSA

SURVEISurvei Antar Patok Matrik kategori dan aspek survei

teknis untuk berbagai jenis prasarana (lihat bahan bacaan prasarana)1.2 Sket Kondisi Tanah

Sketsa lokasi kegiatan

Survei Beda Tinggi, Sumber Air, Debit Air dan Pelayanan

1.5 Survei Harga Bahan, Alat oleh TPK Panduan Pelaksanaan Survei Harga Satuan Bahan/Alat (lihat bacaan prasarana tentang survei teknis)

Survei Harga Bahan, Alat oleh FT

1.7 Kesepakatan harga upah dan harga bahan lokal

Catatan tentang dampak negatif sosial dan lingkungan

Catatan tentang pengadaan lahan

TAKE-OFF SHEET2.1

Kegiatan jalan : konstruksi yang dipilih sudah mempertimbangkan topografi, kondisi struktur tanah, tingkat pelayanan (roda dua atau roda empat serta volume lalu lintas yang akan lewat), kemampuan masyarakat untuk melaksanakan dan memelihara kegiatan. Bangunan pelengkap jalan seperti gorong-gorong, TPT dan saluran pasangan batu dipastikan hanya direncanakan pada tempat-tempat yang secara teknis dibutuhkan. Tidak diperkenankan merencanakan bangunan pelengkap jalan seperti saluran pinggir jalan menggunakan pasangan batu dan TPT tanpa ada alasan teknis.Kegiatan jembatan : konstruksi yang dipilih sudah mempertimbangkan batasan-batasan yang dianjurkan dalam petunjuk teknis, kemampuan masyarakat untuk melaksanakan dan memelihara kegiatan, jalan akses untuk mengangkut material.Kegiatan bangunan gedung : konstruksi yang dipilih sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan dan memelihara kegiatan, memanfaatkan sebanyak mungkin material lokal, ketersediaan dan kemudahan menyediakan material.

Perhitungan Konstruksi Untuk bangunan-bangunan yang sudah ada standard konstruksinya dalam bahan bacaan prasarana, perhitungan konstruksi tidak perlu dibuat. Sebagai gantinya dalam take-off sheet perhitungan konstruksi dicantumkan rujukan konstruksi yang diambil beserta tabelnya. Perhitungan kekuatan konstruksi utama bangunan yang tidak ada pada bahan bacaan harus dibuat sesuai kaidah perencanaan teknik yang berlaku nasional dan minimal dalam take-off sheet terdapat perhitungan konstruksi sebagai berikut :Kegiatan jalan : terdapat perhitungan konstruksi bangunan pelengkap seperti besar dan jenis Gorong-gorong , perhitungan konstruksi TPT.Kegiatan jembatan : terdapat perhitungan konstruksi bangunan bawah (Abutment, Pilar, TPT). Tinjauan terhadap kemampuan mendukung beban vertikal, horizontal dan guling. Untuk bangunan atas bisa mengambil kontruksi sesuai tabel standard yang tersedia pada bahan bacaan prasarana. Untuk bangunan jembatan yang diluar standard, perhitungan konstruksi bangunan atas dan bangunan bawahnya wajib dibuat. 2.3 Semua volume pekerjaan sudah dibuat dan perhitungan sudah benar. Urutan uraian pekerjaan dimulai dari kegiatan bangunan bawah sampai pekerjaan finishing.

2.4 Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Semua perhitungan harga satuan pekerjaan sudah dibuat dan perhitungan sudah benar. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi bahan dan alat yang direncanakan.2.5 Perhitungan Penggunaan Alat Berat Tersedia perhitungan penggunaan alat berat dalam format jam atau hari. Analisis yang digunakan sudah berdasarkan kapasitas alat, tingkat kesulitan pekerjaan dan volume pekerjaan.

2.6 Perhitungan Harga satuan Sewa Alat Berat Tersedia harga satuan sewa alat berat. Harga sewa sudah termasuk komponen bahan bakar, pelumas. Komponen HOK Operator Alat supaya dipisah.

2.7 Alat-alat manual untuk membantu pekerjaan sudah memperhatikan tingkat efisiensi dan metode kerja yang direncanakan

2.8 Rekapitulasi Volume Bahan, Upah dan Alat Volume Bahan, Upah dan Alat sudah direkap berdasarkan volume yang terdapat pada "perhitungan harga satuan pekerjaan".

3.1 Lembaran spesifikasi bahan yang akan digunakan sudah dibuat dan dilengkapi dengan data pabrikan yang memproduksinya.

3.2 Lembaran spesifikasi alat yang akan digunakan sudah dibuat dan pabrikan pembuat

4.1 Pengisian Form Penanganan Dampak Negatif Lingkungan

Form 22 sudah berdasarkan catatan tentang dampak lingkungan dan solusi untuk meminimalkan dampak lingkungan sudah diisi.

4.2 Rencana Penanganan Dampak Lingkungan

Dalam Desain dan RAB sudah mengakomodir solusi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Jika dampak lingkungan diprediksi akan terjadi setelah kegiatan beroperasi, sudah ada rencana penanganan untuk diberikan kepada TP3.

4.3 Pengisian rencana penggunaan Alat Berat

Rencana penggunaan alat berat sudah disosialisasikan dan disetujui masyarakat serta dituangkan kedalam form rencana penggunaan alat berat.4.4 Pengesahan penggunaan Alat

BeratFT-Kab sudah menyatakan persetujuan penggunaan alat berat yang dituangkan kedalam form rencana penggunaan alat berat.

4.5 Form ini bisa di copy dari Proposal Usulan yang sudah lolos Verifikasi TV. 4.6 Terdapat data pemanfaat langsung dan pemanfaat tidak langsung kegiatan. Konstruksi kegiatan sudah di Desain sesuai dengan manfaat dan jumlah penerima manfaat yang direncanakan.

4.7 Kesanggupan memelihara prasarana

Tersedianya Berita Acara Kesanggupan memelihara kegiatan.

4.8 Pada MA&KAT, desain bangunan sudah mempertimbangkan dan mengakomodir arsitektur, penggunaan, kebiasaan, kepercayaan dan aturan setempat.

5.1 Gambar Situasi Minimal terinformasikan perletakan bangunan utama dan bangunan pelengkap yang direncanakan, keadaan sekitar bangunan, jalan akses menuju bangunan tersebut.

5.2 Gambar Denah Dalam gambar denah minimal terdapat informasi tata letak konstruksi utama, tata letak ruangan, ukuran panjang, lebar dan peil ketinggian lantai.

85

2.1

2.2

Perhitungan Volume Pekerjaan

Perhitungan Volume Alat manual

SPESIFIKASI BAHAN DAN ALATSpesifikasi bahan

Spesifikasi alat berat

SAFEGUARD

Pengisian Form Ganti Rugi LahanPenerima manfaat

Desain sesuai kebutuhan MA&KAT

GAMBAR DESAIN

5.3 Tampang Memanjang Gambar ini khusus untuk kegiatan jalan.Pada gambar terdapat informasi kondisi existing jalan sebagaimana hasil survey dan rencana permukaan jalan, penempatan bangunan pendukung. Gambar dilengkapi dengan STA.5.4 Tampang Melintang Gambar ini khusus untuk kegiatan jalan. Gambar ini dapat berupa gambar tipikal, setiap perubahan perlu dibuat gambar tampang melintang. Pada gambar minimal terdapat informasi mengenai perkerasan, bahu jalan, saluran pinggir dan keadaan kiri kanan jalan.

5.5 Gambar ini untuk kegiatan selain jalan. Pada gambar terdapat informasi bentuk bangunan yang dilihat dari posisi tertentu, ukuran panjang/lebar dan tinggi.Pada denah fondasi minimal terdapat informasi tata letak pondasi yang dilengkapi ukuran serta type pondasiPada denah Atap minimal terdapat informasi tata letak konstruksi atap yang dilengkapi ukuran, serta komponen konstruksi yang dilengkapi ukuran dan nama komponen serta spesifikasi.Pada denah lantai minimal terdapat informasi tata letak finishing lantai yang dilengkapi ukuran panjang/lebar dan ketinggian serta informasi jenis dan spesifikasi bahan yang digunakan.Pada denah plafond minimal terdapat informasi tata letak komponen konstruksi plafond, tata letak lampu yang dilengkapi dengan ukuran, jenis, spesifikasi bahan.

5.7 Gambar ini untuk kegiatan selain jalan. Pada gambar terdapat informasi bentuk bangunan jika dipotong. Informasi dalam potongan yang diutamakan adalah info mengenai konstruksi bangunan. Gambar dilengkapi ukuran panjang/lebar, tinggi, nana komponen, jenis, ukuran dan spesifikasi bahan.5.8 Gambar Detail Semua komponen konstruksi utama harus dibuat gambar detailnya. Penamaan gambar detail sinkron dengan informasi yang terdapat pada gambar denah adan atau gambar potongan. Gambar dilengkapi ukuran konstruksi dan komponen konstruksi, jenis, ukuran dan spesifikasi bahan yang digunakan.5.9 Kelengkapan dimensi/ukuran pada gambar Pada setiap gambar sudah dilengkapi dimensi/ukuran bangunan, konstruksi dan komponen konstruksi.

5.10 Kelengkapan spesifikasi pada gambar Pada setiap gambar sudah dilengkapi spesifikasi dan jenis bahan yang digunakan untuk konstruksi dan komponen konstruksi.

5.11 Lokasi prasarana tepat Selain penempatan prasarana sudah sesuai dengan Proposal Usulan yang sudah diperiksa Tim Verifikasi, sudah dipertimbangkan secara teknis untuk menempatkan prasarana/unit prasarana/komponen prasarana.5.12 Lokasi sarana pelengkap Penempatan sarana pelengkap pada gambar situasi dan atau gambar tampang memanjang dan atau gambar denah jelas posisi dan dilengkapi dengan keterangan jenis dan ukuran sarana pelengkap.

6.1 Form RAB Prasarana (form.7e) terisi dengan lengkap. RAB detail dibuat untuk setiap jenis kegiatan dan diurutkan mulai dari Kegiatan Utama. Total volume bahan, upah dan alat sudah sesuai dengan Rekapitulasi Volume Bahan, Upah dan Alat. Volume swadaya sudah sesuai dengan komitmen swadaya yang disepakati. Kategori biaya sudah sesuai dengan petunjuk pengisian kategori biaya. Harga satuan sudah sesuai dengan daftar harga yang sudah disepakati. Perkalian dan perjumlahan sudah sesuai.6.2 Form Rekapitulasi Anggaran Biaya Prasarana (form.8b) terisi dengan lengkap. Nomor RAB sudah diurutkan mulai nomor satu dan pengisian sudah sesuai dengan perjumlahan pada RAB Detail. Perhitungan perjumlahan dan perkalian sudah benar.

6.3 Harga bahan, upah dan alat yang dimasukan kedalam RAB sudah diperbandingkan dengan hasil survei harga oleh FT dan hasil survei harga oleh FT-Kab.

6.4 Penggunaan Alat Berat sudah mengacu kepada PTO Penjelasan IV halaman 18 tentang penggunaan dan mekanisme penggunaan Alat Berat.6.5 Uraian bahan pada form RAB Detail dilengkapi dengan spesifikasi bahan dan atau nama pabrikan yang memproduksi.

6.6Kelengkapan dimensi/ukuran bahan pada RABUraian bahan pada form RAB Detail dilengkapi dengan

dimensi/ukuran sesuai standard yang berlaku.6.7 Swadaya masyarakat yang dicantumkan dalam RAB sudah sesuai

dengan komitmen swadaya yang dituangkan dalam form kesanggupan swadaya masyarakat.

7.1 Ada potensi konflik dengan . . . . . . . . . . . Potensi konflik sudah dibicarakan dengan para pihak dan antisipasi konflik sudah dipersiapkan sebelum MAD Prioritas Usulan. Potensi konflik dipaparkan pada forum MAD Prioritas Usulan dan forum memberikan masukan untuk mengantisipasinya.

7.2 Pemilihan dan Desain konstruksi harus dibuat sesederhana mungkin dan sudah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. 7.3 Sumber bahan dan ketersediaan bahan sudah diidentifikasi dengan benar oleh Fasilitator.

7.4 Desain dan RAB sudah memperhitungkan/mempertimbangkan ketersediaan jalan akses yang ada.

7.5 Perizinan/Koordinasi yang diperlukan Izin sudah ada dan koordinasi dengan pihak terkait sudah dilakukan sebelum MAD Penetapan Usulan dilaksanakan.

7.6 Potensi manfaat subproyek Kegiatan sudah dipastikan akan bermanfaat bagi masyarakat.7.7 Kekuatan struktur/konstruksi Tersedia informasi tentang kekuatan konstruksi. Informasi ini berguna

untuk pembatasan beban penggunaan.7.8 Konfirmasi tentang pengadaan lahan

Catatan hasil konfirmasi pengadaan lahan kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kegiatan sudah ditindaklanjuti. Hasil tindaklanjut sudah harus ada sebelum MAD Prioritas Usulan.

86

Tampak Depan, Belakang, Samping Kiri, Samping Kanan

5.6 Gambar Denah Fondasi, Atap, Lantai dan Plafond

Gambar Potongan Memanjang dan Potongan Melintang

RENCANA ANGGARAN BIAYARencana Anggaran Biaya Detail

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

Kewajaran Harga Bahan, Upah dan Alat

Kewajaran Penggunaan Alat Berat

Kelengkapan spesifikasi bahan pada RAB

Swadaya

ANTISIPASI MASALAH

Cukup mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat

Catatan sumber bahan dan ketersediaan bahanCatatan jalan akses untuk mengedrop material & alat

87

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)

Nomor : Tanggal : Yang bertanda tangan di bawah ini kami : I. Nama : ……………………………… Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM), Kecamatan  ………….………..,  Kabupaten  ………………...,  Propinsi  ………………................

Berdasarkan  Musyawarah  Antar  Desa  tanggal  …......…,  bertindak  atas  nama  Forum,   selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

II. Nama : ……………………………. Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM), Desa  …………….………,  Kecamatan  ………………..,  Kabupaten  …………………………… Berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal …………………     ditunjuk   selaku   Ketua     Tim   Pengelola   Kegiatan   PNPM, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut : (1) Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) kepada  Pihak  Kedua  sebesar  Rp.  …………….…..  (dengan huruf) (2) Dana ini disetujui untuk membiayai kegiatan berikut :

(a) Nama kegiatan : Simpan Pinjam-Perempuan Jumlah dana :  Rp.  …………………  (dengan huruf) Jasa Pinjaman :      …….    persen Sifat bantuan : Pinjaman (b) Nama kegiatan : Kesehatan Jumlah dana :  Rp.  …………………  (dengan huruf) Sifat bantuan : Bantuan lepas (c) Nama kegiatan : Pendidikan Jumlah dana :  Rp.  …………………  (dengan huruf) Sifat bantuan : Bantuan lepas (d) Nama kegiatan : Pembangunan Sarana/Prasarana Jumlah dana :  Rp.  …………………  (dengan huruf) Sifat bantuan : Bantuan lepas Waktu penyelesaian :  .…  .  bulan (e) Biaya administrasi dan operasional UPK sebesar  Rp.  …………………… (f) Biaya  administrasi  dan  operasional  TPK              sebesar  Rp.  ……………………

(3) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan mengembalikan dana Bantuan yang bersifat pinjaman kepada   Unit   Pengelola   Kegiatan   (UPK)   dalam   jangka   waktu   …..…   bulan  terhitung sejak penyerahan dana kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Pengembalian

88

oleh  Pihak  Kedua  disertai  jasa  pinjaman  sebesar  …….…%  per  tahun.    Jumlah  keseluruhan  dana yang harus dikembalikan Pihak Kedua sampai selesai jangka waktu pinjaman adalah sebesar  Rp……………...…..    Dalam  hal  Pihak  Kedua  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  kesempatan Pihak Kedua untuk mendapatkan dana Bantuan PNPM di masa yang akan datang akan hilang.

(4) Pihak Kedua sepakat dan berjanji akan memelihara prasarana dan sarana melalui

swadaya masyarakat dengan sebaik-baiknya. (5) Pihak Kedua akan menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan

usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Atas penyerahan dana tersebut harus dibuat Berita Acara Serah Terima / Tanda Terima.

(6) Pihak Kedua wajib menyebarluaskan SPPB ini melalui papan pengumuman paling sedikit

di tiga tempat umum di desa. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam Petunjtuk Teknis Operasional PNPM.

Pihak Pertama Pihak Kedua Ketua  UPK  …………… Ketua ..... TPK Desa  ……..…………

(………………………….) (………………………….)

Mengetahui:

PjOK Kepala  Desa  …………… Kecamatan  ………….………

(….………………………….) (…..………………………….) Camat  ………………… (………………………………….) Catatan: Pernyataan (3) dan (4) diisi jika desa yang bersangkutan menerima baik pinjaman maupun bantuan lepas. Jika hanya salah satu, coret pernyataan yang tidak perlu.

89

Lampiran SPPB :

1). Proposal / usulan desa dengan RAB & Rekap RAB 2). Jadual pelaksanaan kegiatan / jadual pengembalian kelompok SPP 3). Untuk kegiatan prasarana disertai foto 0 % dari prasarana yang akan dibangun serta

gambar rencana teknis (form 25 beserta lampirannya) yang dinyatakan layak oleh FT dan / FASTEKAB.

Dokumen-dokumen tersebut dibuat rangkap lima : 1).PjOK (tanda tangan asli). 2).Kepala Desa (tanda tangan asli). 3).Unit Pengelola Kegiatan (UPK) (tanda tangan asli). 4).Tim Pengelola Kegiatan Desa, 5).Fasilitator Kecamatan.

Lampiran Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)

1) Di dalam persyaratan umum ini istilah perjanjian pemberian bantuan adalah mengatur

Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) Bantuan PNPM dengan desa melalui TPK.

2) Tugas TPK sebagai pengelola adalah:

a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan spesifikasi dan petunjuk teknis yang ada dalam Pedoman Umum petunjuk Pelaksanaan dan Panduan Teknis Operasional PNPM dengan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan di kecamatan dan Konsultan Pembardayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K) di tingkat desa.

b) Menyediakan bahan dan peralatan serta pekerja sesuai dengan petunjuk dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM.

c) Memeriksa dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok menerima dana sesuai jumlah yang diperjanjikan dan mencatat dalam buku khusus pengembalian dari kelompok.

d) Mengelola dan menatalaksanakan semua dokumen kegiatan serta melakukan pembukuan sesuai format yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM.

e) Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan kegiatan dan keuangannya.

3) Pekerjaan tidak dapat dikontrakkan kepada pihak lain (sub-kontrak). 4) TPK dan semua pelaku PNPM di desa wajib mentaati segala perundang-undangan dan

hukum yang berlaku. 5) Force majeure adalah suatu kejadian yang menghambat/merusakkan pekerjaan yang

dilakukan yang terjadinya di luar penguasaan TPK. Bilamana force majeure ini terjadi, TPK harus melaporkan hal tersebut kepada PjOK dalam waktu tujuh hari melalui suatu Berita Acara Revisi.

6) Bila terjadi perbedaan pendapat antara TPK dan KPM-D/K atau antara TPK dan Fasilitator

Kecamatan, hal ini harus segera dilaporkan kepada Anggota Musyawarah Antar Desa dan Camat. Penyelesaian masalah semacam ini akan diselesaikan berdasarkan Perjanjian dan kenyataan di lapangan.

90

7) TPK dapat diberi sanksi apabila lalai atau tidak mematuhi pasal 2 dan 4 atau tidak mematuhi peringatan yang diberikan oleh UPK. UPK diketahui oleh FK dan PjOK dapat memberikan peringatan tertulis kepada TPK dan melaporkannya kepada Anggota Musyawarah Antar Desa dan Camat. Bila TPK atau pelaku PNPM terkait di desa masih dianggap melanggar/ lalai maka pembayaran kepada desa akan dihentikan sampai akibat kelalaian telah diperbaiki dan diterima oleh UPK diketahui oleh FK dan PjOK dalam surat perjanjian.

73