panduan audit internal-pelaksanaan program

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN

Panduan Audit Internal

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP bahwa sistem

pengendalian PNPM MP dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan,

evaluasi dan pelaporan terhadap seluruh proses dan tahapan kegiatan.

Pengertian dari Sistem Pengendalian Internal disini adalah rencana, metoda,

prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen program untuk memberi

jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

program, baik terkait dengan kehandalan pengelolaan dan pelaporan keuangan

maupun ketaatan/kepatuhan terhadap aturan/kebijakan.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal:

1. Menjaga setiap proses PNPM MP selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan

kebijakan PNPM MP.

2. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui

proses dan mekanisme yang benar.

3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan.

4. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM MP agar sesuai dengan yang

direncanakan dan dikelola secara transparan.

5. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan

dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

6. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM MP dapat menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.



Tujuan dari sistem pengendalian tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa

strategi dasar yang mencakup :

1. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu

memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang

dilaksanakan.

2. Pelaku PNPM MP di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik

formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika

ditemui kendala dan masalah.

3. Dilakukannya pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme

yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang

dilaksanakan.

4. Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap proses dan kegiatan pada setiap

tahapan yang dilaksanakan.

5. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kineja serta menegakkan

aturan dengan pemberian sanksi.

B. Pengertian Audit Internal

Salah satu yang merupakan bagian dari kegiatan pengendalian adalah

dengan adanya audit internal. Audit Internal mempunyai pengertian sebagai

suatu fungsi penilaian yang independen, yang didirikan dalam sebuah organisasi

untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut sebagai sebuah

pelayanan terhadap organisasi tersebut.

C. Jenis-jenis Audit Internal

Jenis-jenis audit yang dilakukan oleh Audit Internal adalah:

1. Audit Keuangan adalah melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan

dana yang dikelola.

2. Audit Non-Keuangan yang terdiri dari:

a. Audit Kepatuhan adalah audit internal untuk menentukan apakah aktivitas

dan/atau unit kerja (entitas) telah mematuhi peraturan, kebijakan, dan

prosedur yang dibuat oleh program.



b. Audit Operasional (Kinerja) adalah audit internal untuk menentukan

bagaimana suatu unit mampu mengelola penggunaan sumber daya

(kekayaan) secara ekonomis, efektif dan efisien dalam memenuhi misi dan

tujuan program. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud meliputi

prosedur, proses, dan kinerja personil yang melaksanakan fungsi

pengelolaan tersebut.

c. Audit Pengadaan Barang dan Jasa adalah audit pengadaan adalah salah

satu fungsi dari Satuan Audit Internal yang bertugas terhadap pengawasan

(monitoring) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh

masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Audit Tujuan Khusus yang terdiri dari :

a. Follow up Hasil Audit dan Hasil Supervisi adalah audit internal yang

dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit atau hasil supervisi yang

telah dilakukan sebelumnya. Audit ini dilakukan baik berdasarkan

permintaan dari audit maupun berdasarkan perintah dari Satker PMD, Team

Leader atau lainnya.

b. Audit Investigasi adalah audit internal yang dilaksanakan jika terdapat

indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan

wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian

pada program. Audit ini juga dilaksanakan apabila terdapat indikasi adanya

tindak pidana atau perdata dalam unit kerja.

D. Waktu Pelaksanaan Audit Internal dibedakan :

1. Audit Berkala/Reguler adalah audit yang dilakukan secara terencana dan

berkala pada masing-masing provinsi dan kabupaten.

2. Audit Insidentil adalah audit yang dilakukan tidak secara terencana sesuai

dengan kebutuhan berdasarkan resiko cakupan audit.



E. Sistematika Audit Internal PNPM – Mandiri Perdesaan.

Pelaksanaan Audit Internal di PNPM MP mencakup dua sistematika Audit

Internal sesuai dengan fungsi pengendalian secara menyeluruh terhadap

pengelolaan program PNPM MP yaitu :

1. Audit Internal – Dukungan Program.

Adalah pelaksanaan audit internal yang bertujuan melakukan penilaian

dukungan manajemen implementasi yang mengacu pada aturan kebijakan

yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri ( Ditjen PMD).

Pelaksanaan audit internal terhadap dukungan program diatur dalam SOP

yang mendasari pelaksanaan Audit Internal – Dukungan Program. Dukungan

program mempunyai sifat lintas aturan dan lintas pelaku untuk mendukung

program dengan aturan pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi, TOR RMC

dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pembantuan. SOP Audit Internal –

Dukungan Program merupakan aturan yang terpisah dari Panduan Audit

Internal – Pelaksanaan Program.

2. Audit Internal – Pelaksannaan Program.

Dalam pelaksanaan program di lapangan mengacu pada kebijakan dalam

Petunjuk Teknis Operasional sehingga pelaksanaan audit internal untuk

Pelaksanaan Program diperlukan adanya sebuah panduan yang harus

dilakukan oleh jalur fungsional secara berjenjang. Panduan ini dibuat dengan

mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis

Operasional dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur pengelolaan

PNPM MP serta berisi prosedur-prosedur yang bersifat dasar sehingga tidak

membatasi inisiatif dan kreatifitas dari pengguna panduan ini sehingga dapat

diperkaya baik parameter maupun langkah kerja untuk mencapai masing-

masing tujuan dalam panduan ini. Panduan pelaksanaan audit ini meliputi :

i. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Perencanaan

Panduan pelaksanaan audit proses perencanaan kegiatan PNPM MP

meliputi penilaian terhadap proses perencanaan, dari mulai tahapan MAD

Sosialisasi sampai dengan MAD Penetapan Usulan serta pembuatan SPC.



ii. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pelaksanaan Kegiatan

Panduan pelaksanaan audit proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP

meliputi penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan pendidikan

masyarakat, penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan kesehatan,

penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas,

penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan SPP, serta penilaian

terhadap proses pelaksanaan kegiatan sarana prasarana.

iii. Panduan Pelaksanaan Audit Keuangan Dana Bantuan Langsung

Masyarakat

Panduan pelaksanaan audit keuangan BLM meliputi penilaian terhadap

kewajaran transaksi, ketaatan aturan, perencanaan keuangan, kualitas

administrasi, kualitas pelaporan, dan pengelolaan dokumen keuangan

dana BLM yang terdiri dari BLM Dana Kegiatan, DOK Perencanaan dan

DOK Pelatihan Masyarakat.

iv. Panduan Pelaksanaan Audit Pengeloloaan Dana Bergulir

Panduan pelaksanaan audit pengelolaan Dana Bergulir PNPM MP meliputi

penilaian ketaatan aturan, kewajaran transaksi, kualitas administrasi,

kualitas pelaporan, kualitas fasilitasi, pengelolaan dokumen keuangan dana

bergulir PNPM MP yang terdiri dari dana bergulir SPP dan UEP.

v. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Panduan pelaksanaan audit proses pengadaan barang dan jasa oleh

masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP meliputi

penilaian terhadap ketaatan aturan, kualitas proses pengadaan, kualitas

supplier, kualitas dan kuantitas barang dan jasa, administrasi, pelaporan,

dan kualitas pengelolaan dokumen.

vi. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan

Pelestarian.

Panduan pelaksanaan audit proses pemeliharaan dan pelestarian meliputi

pemeriksaan terhadap fungsi dan manfaat kegiatan yang dihasilkan,

kelembagaan tim pengelola, aturan kelembagaan pengelola, kegiatan



pemeliharaan, pendanaan pemeliharaan & pelestarian dan

pertanggungjawaban masyarakat.

F. Hasil Audit Internal

Hasil audit internal bertujuan untuk :

1. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap proses pelaksanaan

pengendalian internal di setiap tingkatan konsultan sesuai dengan Sistem

Pengendalian Internal dalam PNPM MP (desentralisasi dan berjenjang).

2. Memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas pelaksanaan dari

setiap tahapan kegiatan PNPM MP serta pelaksanaan prinsip-prinsip.

3. Memberikan penilaian terhadap tertib administrasi dan laporan keuangan UPK,

pengelolaan keuangan dan dana bergulir, serta mengetahui lebih awal adanya

indikasi penyalahgunaan dana.

4. Setelah dilakukan review secara periodik terhadap hasil pemeriksaan dan

penilaian (audit) yang dilakukan oleh setiap tingkatan konsultan (KM Nasional

sampai dengan fasilitator kabupaten) diharapkan tersusun rekomendasi yang

dapat menjadi bahan masuk untuk perbaikan program selanjutnya.



BAGIAN II

PROSEDUR UMUM DAN PELAPORAN HASIL AUDIT

A.Prosedur Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan audit internal dalam PNPM MP dilakukan secara desentralisasi

dan berjenjang oleh setiap level/tingkatan manajemen dari mulai pusat, provinsi

sampai ke tingkat kabupaten dengan tujuan untuk efektifitas pelaksanaan audit

internal. Selain itu, Audit Internal juga dilaksanakan secara terstruktur dengan

mengikuti fungsi dan peran dari masing-masing tingkatan konsultan/fasilitator

yang ada dalam struktur audit internal dengan mekanisme kerja/prosedur

pelaksanaan Audit Internal yang dilakukan dari tingkat nasional (pusat) sampai

dengan kabupaten diatur dalam uraian di bawah ini:

1. Pelaksanaan Audit Internal oleh Spesialis Internal Audit (NMC)

Audit internal terhadap pengelolaan Dekonsentrasi dalam Pembinaan &

Pengendalian Fasilitator, Tugas Pembantuan untuk BLM dan kualitas

pengendalian internal konsultan dan fasilitator dilakukan oleh Spesialis Audit

Internal yang ada di National Management Consultant dengan ketentuan

sebagai berikut :

i. Cakupan Wilayah adalah seluruh provinsi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan

dengan target :

(1) Minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun per provinsi untuk Audit

Dukungan Program.

(2) 20 % kabupaten sebagai lokasi Tugas Pembantuan.

(3) 5 % sampling lokasi Kecamatan

ii. Khusus untuk melakukan Audit terhadap Implementasi/Pelaksanaan

Program yang dilakukan secara sampling lokasi, dengan tahapan sebagai

berikut :



(1) Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Implementasi Audit Internal

baik yang dilakukan oleh FMS (Spesialis) maupun fasilitator

kabupaten.

(2) Melakukan wawancara dengan Spesialis FMS dan fasilitator

kabupaten berkaitan dengan sistem pengawasan dan pengendalian

internal .

(3) Melakukan spot check terhadap kabupaten/kecamatan yang sudah

diperiksa dan dilakukan penilaian oleh Spesialis FMS dan fasilitator

kabupaten.

iii. Cara penentuan sampel lokasi, selain kecamatan yang sudah diaudit baik

oleh FMS maupun oleh Fasilitator Kabupaten, juga dapat ditentukan

dengan mempertimbangkan besar kecilnya tingkat resiko, lokasi yang

jarang dijadikan sampel audit/jarang disupervisi, lokasi yang tingkat

penyerapan dananya sudah besar, lokasi yang tidak pernah ada laporan

masalah, lokasi yang dianggap paling baik, dll.

2. Pelaksanaan Audit Internal oleh FMS/Korprov (RMC)

Pelaksanaan audit internal Pelaksanaan Program dan pengendalian

terhadap pelaksanaan audit internal oleh fasilitator kabupaten dilakukan

oleh Spesialis provinsi (khususnya FMS) dan Korprov dengan ketentuan

sebagai berikut :

i. Cakupan wilayah adalah seluruh kabupaten dalam wilayah provinsi

dengan target sebagai berikut :

(1) Tabel target dalam satu tahun anggaran sebagai berikut :

JUMLAH KECAMATAN DALAM PROVINSI

TARGET KECAMATAN UNTUK AUDIT INTERNAL

Sampai dengan 50

kecamatan

Minimal 50 % lokasi

kecamatan



Diatas 50 s/d 100

kecamatan

Minimal 40 % lokasi

kecamatan

Diatas 100 s/d 200

kecamatan

Minimal 30 % lokasi

kecamatan

Diatas 200 kecamatan Minimal 20 % lokasi

kecamatan

(2) Target khusus lokasi untuk provinsi : Maluku, Maluku Utara, Papua

dan Papua Barat adalah 75 % mengacu tabel tersebut di atas.

ii. Lokasi sasaran audit provinsi dilakukan secara berimbang 50 %

merupakan lokasi spot check terhadap pelaksanaan audit internal oleh

Fasilitator Kabupaten dan 50 % merupakan audit yang dilakukan oleh

FMS sendiri.

iii. Lokasi yang menjadi sampel baik kecamatan maupun desa dapat

ditentukan dengan mempertimbangkan besar kecilnya tingkat resiko,

lokasi yang jarang dijadikan sampel audit/jarang disupervisi, lokasi

yang tingkat penyerapan dananya sudah besar, lokasi yang tidak

pernah ada laporan masalah, lokasi yang dianggap paling baik, dll.

iv. Tahapan pelaksanaan :

a. Penilaian dilakukan pada saat suatu tahapan telah selesai

dilaksanakan (bertahap) atau pada akhir pelaksanaan PNPM MP

dengan memeriksa dokumen, klarifikasi langsung kepada pelaku

serta validasi langsung ke lapangan (misalnya untuk kegiatan

sarana prasarana).

b. Melakukan wawancara dengan fasilitator kabupaten berkaitan

dengan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang telah

mereka lakukan serta memeriksa laporan hasil audit.



c. Melakukan audit terhadap kecamatan sesuai dengan target

kecamatan. Khusus untuk lokasi yang sudah diaudit dan dilakukan

penilaian oleh fasilitator kabupaten, proses audit merupakan

penilaian terhadap kualitas pelaksanaan audit internal dengan

objek proses pelaksanaan kegiatan program (implementasi

program) sekaligus penilaian tindak lanjut temuan internal audit,

atau mendapatkan hasil temuan baru. Proses audit dapat dilakukan

secara bertahap setiap bulan dengan fokus audit sesuai dengan

kebutuhan.

3. Pelaksanaan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten

i. Audit Internal yang dilakukan oleh fasilitator di tingkat kabupaten

(Fasilitator Kabupaten - Pemberdayaan, Fasilitator Kabupaten –

Teknik dan Fasilitator Kabupaten Keuangan, selanjutnya disebut

fasilitator kabupaten), merupakan audit internal terhadap proses

pelaksanaan kegiatan PNPM MP dari mulai tahap perencanaan sampai

pemeliharaannya termasuk pengelolaan dananya, proses pengadaan

barang dan jasa serta pengelolaan dana bergulir. Dalam pelaksanaan

auditnya sendiri, fasilitator yang ada di kabupaten dapat membagi tugas

dan fokus audit berdasarkan bidang kompetensinya. Adapun

mekanismenya ditentukan sebagai berikut :

(1) Objek pelaksanaan audit adalah seluruh kecamatan yang ada di

wilayah kabupaten dengan penilaian dapat dilakukan secara

sampling terhadap beberapa desa atau seluruh desa di setiap

kecamatan (tergantung jumlah desa) dengan cakupan pendanaan

mencapai minimal 60 % BLM. Penentuan sampel desa dapat



dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat resiko timbulnya

masalah.

(2) Penilaian dilakukan pada saat suatu tahapan telah selesai

dilaksanakan (bertahap) atau pada akhir pelaksanaan PNPM MP

dengan memeriksa dokumen, klarifikasi langsung kepada pelaku

serta validasi langsung ke lapangan (misalnya untuk kegiatan

sarana prasarana).

(3) Sebelum melakukan audit, fasilitator kabupaten melakukan evaluasi

seluruh pelaporan yang dilaporkan oleh fasilitator kecamatan

kemudian melakukan wawancara dengan fasilitator kecamatan dan

UPK berkaitan dengan sistem pengawasan dan pengendalian

internal (keuangan maupun kegiatan) yang telah mereka lakukan,

seperti review internal terhadap pengelolaan kas dan rekening baik

yang ada di UPK maupun TPK.

ii. Melakukan audit internal dengan seluruh fokus audit secara bertahap

setiap bulan dengan faktor-faktor penilaian disesuaikan dengan

perkembangan pelaksanaan, kebutuhan dan kondisi pelaksanaan tahapan

di lapangan.

(1) Seluruh Fokus Audit minimal dilakukan satu kali pelaksanaan audit

internal dalam Perlaksanaan Tahun Anggaran tertentu.

(2) Khusus untuk pelaksanaan Audit Dana BLM dan Audit Dana Bergulir

dilakukan secara reguler per triwulan dengan memberikan scoring

yang sesuai dengan ketentuan penilaian dalam setiap indikator.

Supervisi tindak lanjut temuan terhadap Audit Dana BLM dan Audit

Dana Bergulir dilakukan dengan pemeriksaan dana perlu dilakukan

secara rutin dan kontinyu minimal sebulan sekali oleh fasilitator

kabupaten.

(3) Tindak lanjut terhadap temuan Audit Internal dengan Fokus Audit

Dana BLM dan Dana Bergulir pada tingkat kecamatan dan desa

melalui implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan

dana/keuangan dilakukan oleh fasilitator kecamatan dengan



pengawasan dan pemeriksaan rutin (review internal) terhadap

laporan keuangan serta pengadministrasiannya (buku kas, buku

bank, buku rekening, buku inventaris, bukti-bukti transaksi,

administrasi TPK, administrasi kelompok, dll). Pengawasan dan

pemeriksaan ini wajib dilakukan terhadap UPK minimal 2 minggu

sekali, serta seluruh TPK dan kelompok peminjam yang mengelola

dana program maupun dana bergulir secara bertahap namun terus-

menerus.

B.Hasil Temuan Audit

1. Temuan Audit

Temuan audit adalah masalah-masalah penting (material dan

substantial) yang ditemukan selama pelaksanaan audit berlangsung dan

masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan

pelaku obyek yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan

kinerja. Setiap perlaksanaan audit harus dibuat laporan yang mengacu pada

Panduan Laporan Hasil Audit. Laporan mencakup pada jumlah temuan,

lokasi , dan rekomendasi yang dilakukan secara berjenjang.

2. Laporan Hasil Audit

Setiap proses pelaksanaan Audit Internal dilaporkan dalam Laporan Hasil

Audit yang mengacu pada ketentuan Lembar Kerja, Pelaporan dan Tindak

Lanjut Audit Internal Pelaksanaan Program.

3. Pengembangan Hasil Temuan Audit Internal

Pengembangan terhadap hasil temuan audit internal dapat dilakukan,

terutama bila temuan tersebut menyangkut adanya indikasi permasalahan

misalnya penyalahgunaan dana yang belum dapat diketahui secara pasti

jumlah dan pelaku-pelakunya. Kegiatan audit lanjutan terhadap temuan

tersebut bisa dilakukan oleh tim audit internal NMC, spesialis provinsi atau

fasilitator kabupaten.



4. Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Konsultan Provinsi dan Fasilitator Kabupaten melakukan monitoring

terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan rekomendasinya yang

dilakukan secara berjenjang. Yang dimaksud dengan tindak lanjut hasil

audit adalah langkah-langkah yang harus diambil baik oleh auditor maupun

pihak yang diaudit berdasarkan laporan audit. Hal yang harus dilakukan

auditor adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan pihak

yang diaudit dalam menyelesaikan/melaksanakan rekomendasi audit.

Sedangkan pihak yang diaudit harus melaksanakan/menyelesaikan hal-hal

yang direkomendasikan dalam laporan audit.

Monitoring terhadap hasil audit spesialis provinsi dilakukan oleh

Korprov atau spesialis yang mendapatkan rekomendasi atau mendapatkan

tugas untuk melakukan tindak lanjut. Selain itu, monitoring juga dapat

dilakukan oleh supervisor dari konsultan/fasilitator yang mendapatkan

rekomendasi untuk melakukan tindak lanjut hasil audit.

Jika temuan audit berdampak negatif terhadap program dan berpotensi

merugikan masyarakat maka monitoring dilakukan oleh Spesialis

Penanganan Masalah baik di tingkat provinsi maupun nasional/pusat

melalui laporan penanganan masalah. Oleh karena itu, masalah-masalah

yang merupakan hasil temuan audit internal harus dilaporkan juga dalam

laporan penanganan masalah, mulai dari laporan fasilitator kabupaten

hingga ke NMC.

5. Evaluasi Proses Audit dan Hasil Tindak Lanjut

Setiap akhir tahun anggaran, dilakukan evaluasi terhadap hasil tindak

lanjut dari temuan audit termasuk proses audit. Evaluasi terhadap hasil

tindak lanjut dapat digunakan sebagai masukan terhadap perbaikan

kebijakan atau program PNPM MP selanjutnya. Sedangkan evaluasi

terhadap proses audit internal sangat bermanfaat untuk pengembangan

sistem audit internal itu sendiri.



C. Mekanisme Pelaporan Audit Internal.

Hasil pelaksanaan Audit Internal disampaikan kepada Satker Pusat dalam

bentuk Laporan Unit Bidang Audit Internal dilampiri dengan rekomendasi.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

1. Laporan Audit Kabupaten

Dokumen hasil pelaksanaan audit internal (dalam bentuk lembar

langkah kerja) yang dilakukan oleh fasilitator kabupaten merupakan laporan

hasil audit terhadap beberapa indikator/parameter audit pada kecamatan-

kecamatan yang dikunjungi setiap aktifitas audit. Berkas dan dokumen

laporan tersebut tetap menjadi dokumentasi fasilitator kabupaten (dalam

kebutuhan khusus Korprov dan NMC dapat meminta dokumen laporan

tersebut) dan akan selalu diperiksa pada saat konsultan provinsi atau NMC

melakukan supervisi, monitoring dan audit ke lapangan. Setiap kabupaten

diwajibkan untuk mengirimkan Laporan Hasil Audit secara periodik setiap

bulan dengan melakukan review dan membuat kesimpulan tentang hasil

audit terhadap pelaksanaan proses PNPM MP dan pengelolaan keuangan

di kabupatennya dan dikirim dikirim ke Korprov untuk direview oleh

Spesialis FMS. Selanjutnya laporan kabupaten ini akan dikompilasi per

provinsi untuk dikirim ke NMC.

2. Laporan Audit Provinsi.

Laporan Audit oleh Spesialis FMS dan konsultan provinsi merupakan

laporan hasil audit internal dan pengendalian internal implementasi audit

internal yang dilakukan oleh fasilitator kabupaten dan kecamatan serta

laporan mengenai kasus-kasus yang menjadi temuannya. Laporan ini tetap

menjadi dokumentasi di Spesialis FMS dan akan digabungkan dengan hasil

audit fasilitator kabupaten untuk kemudian direview hingga menjadi Laporan

Hasil Internal Audit Provinsi yang disampaikan kepada NMC dalam bentuk

pelaporan sebagai berikut :

a) Laporan Konsolidasi Kabupaten pada masing-masing provinsi adalah

laporan yang bersifat konsolidasi dari kabupaten-kabupaten dibawah



supervisinya, sehingga FMS/Korprov dapat melakukan analisa kualitas

implementasi Audit Internal pada wilayah masing-masing dan menilai

kualitas implementasi program.

b) Laporan Hasil Audit Provinsi adalah laporan realisasi Audit Internal

yang dilakukan oleh Tim Provinsi yang mrencakup spot check dan

realisasi Audit Internal

3. Laporan Audit NMC

Laporan Audit NMC merupakan laporan hasil pelaksanaan Unit Audit

Internal dan laporan konsolidasi nasional . Laporan terdiri dari :

a) Laporan Konsolidasi Nasional adalah laporan yang bersifat

konsolidasi laporan dari provinsi terhadap pelaksanaan audit internal

yang terdiri dari Laporan Konsolidasi Kabupaten dan Laporan

Konsolidasi Hasil Audit Provinsi

b) Laporan Unit Internal Audit adalah laporan Unit terdiri dari

konsolidasi laporan audit internal semua spesialis Audit Internal yang

dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan audit internal yang

terdiri dari : Laporan Audit Dukungan Program, Laporan Sampling

Pelaksanaan Audit Internal dan Laporan Audit tujuan Khusus.



BAGIAN III

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PERENCANAAN

A. Tujuan Umum Audit Proses Perencanaan

Secara umum tujuan atas audit proses perencanaan kegiatan PNPM MP

adalah untuk memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas

perencanaan dari mulai MAD Sosialisasi sampai dengan MAD Penetapan Usulan

serta penerapan prinsip-prinsip PNPM MP dalam setiap tahapan proses

perencanaan.

B. Ruang Lingkup Audit

Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap hal-hal yang dianggap

perlu yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap tahapan perencanaan dan

implementasi dari prinsip-prinsip PNPM MP, yang mencakup :

1. Penilaian mengenai ketaatan terhadap prinsip dan prosedur PNPM MP yang

tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP

2. Penilaian terhadap pencapaian tujuan dan kualitas pelaksanaan dari setiap

tahapan perencanaan.

3. Penilaian terhadap administrasi kegiatan (non keuangan).

C. Tujuan Khusus Audit

1. Untuk meyakinkan bahwa proses seluruh tahapan dalam proses perencanaan

telah dilakukan dengan baik dan matang, serta memenuhi prinsip-prinsip

PNPM MP.

2. Untuk meyakinkan bahwa seluruh tahapan dalam proses perencanaan telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Operasional

(PTO) PNPM MP serta penegasan-penegasan teknis yang ada, baik dari sisi

peserta, metode/media/materi yang digunakan, output dan dokumen yang

dihasilkan, serta kualitas forum dan partisipasi peserta musyawarah.



D. Parameter Penilaian Proses Perencanaan

1. Penilaian/Audit atas Proses MAD Sosialisasi

Parameter dalam melakukan audit sebagai berikut :

a) Kegiatan MAD sosialisasi dihadiri oleh 6 orang wakil dari setiap desa:

Kepala Desa, 2 orang wakil dari BPD/nama lain (jika sudah ada), 3 orang

tokoh masyarakat (sekurang-kurangnya 3 dari 6 wakil tersebut adalah

perempuan) serta anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir,

seperti: Tim Koordinasi Kabupaten, Camat, wakil instansi sektoral

kecamatan, PjOK, UPK dan Fasilitator Kecamatan.

b) Kegiatan pertemuan antar desa di kecamatan telah dilaksanakan dengan

hasil yang diharapkan adalah:

1) Tersosialisasikannya tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi,

proses dan prosedur PNPM MP,

2) Tersosialisasikannya cara pengambilan keputusan di tingkat desa atau

antar desa,

3) Tersosialisasikannya cara pemetaan RTM dan kegunaannya,

4) Tersosialisasikannya konsep BKAD, cara penanganan masalah,

pemantauan dan evaluasi, serta pola penyampaian informasi,

5) Tersosialisasikannya perencanaan partisipatif di desa dengan pola

MMDD,

6) Disepakatinya mekanisme MAD serta terpilihnya ketua rapat, pokok-

pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan musyawarah dan

penetapan anggota tim perumus,

7) Disepakatinya jadwal MD sosialisasi dan waktu penyusunan detai

desain dan RAB usulan kegiatan di setiap desa,

8) Tersosialisasikannya rencana pembentukan UPK dan BPUPK serta

tugas dan kewenangan masing-masing,

9) Tersosialisasikannya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM MP

tahun sebelumnya,

10) Tersusunnya Rencana Penggunaan DOK Perencanaan dan DOK

Pelatihan Masyarakat.



c) Dokumen yang dihasilkan : Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah;

Jadwal Musdes Sosialisasi; RPD DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan

Masyarakat.

d) Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada

peserta yang mendominasi, serta pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

peserta sesuai dengan masalah yang dibahas.

e) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan

musyawarah yang efektif (tujuan musyawarah tercapai).

2. Penilaian/Audit atas Proses Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi


a) Kegiatan Musdes sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa dan aparat desa,

anggota BPD atau sebutan lainnya, LPM, wakil RTM desa, wakil

perempuan, LSM/ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama serta sebanyak

mungkin anggota masyarakat desa lainnya termasuk anggota masyarakat

yang paling miskin dan perempuan.

b) Kegiatan musyawarah desa sosialisasi telah dilaksanakan dengan hasil

yang diharapkan adalah:

1) Tersosialisasikannya informasi PNPM MP yang meliputi tujuan, prinsip,

kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur PNPM MP

serta keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam MAD Sosialisasi,

2) Adanya pernyataan kesanggupan atau kesediaan desa untuk

mematuhi dan melaksanakan ketentuan PNPM MP

3) Terpilihnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara TPK,

4) Ditetapkannya BPD sebagai lembaga pengawas PNPM MP di tingkat

desa,

5) Dibentuknya tim pemantau dari unsur masyarakat,

6) Dipilih dan ditetapkannya kader desa dan kader teknik

7) Disepakati dan ditetapkannya jadwal Musdes Perencanaan,

8) Disepakatinya pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi

serta media informasi lainnya.



c) Dokumen yang dihasilkan: Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah;

Surat Pernyataan Kesanggupan Desa untuk berpartisipasi dalam PNPM

MP.






3. Penilaian/Audit atas Pelatihan Pelaku Tingkat Desa (KPMD dan TPK)


a) Kegiatan pelatihan diikuti oleh peserta yang terdiri dari kader desa

(KPMD), kader teknik dan TPK yang telah terpilih dalam musyawarah

desa sosialisasi.

b) Kegiatan pelatihan pelaku tingkat desa yang dilaksanakan telah berjalan

dengan efektif sehingga peserta :

1) Memahami tentang latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan

tahapan atau mekanisme PNPM MP,

2) Memahami peran dan tugasnya,

3) Terampil dalam melakukan tehnik-tehnik fasilitasi pertemuan

masyarakat termasuk perencanaan desa secara partisipatif,

4) Terampil memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada

masyarakat,

5) Memahami administrasi dan pelaporan yang diperlukan serta memapu

menyusun rencana kerja untuk melakukan peran dan tugasnya,

6) Memahami langkah-langkah fasilitasi dalam rangka MMDD,

7) Memahami instrumen pemetaan RTM basis dusun secara partisipatif,

diagram Venn kelembagaan masyarakat, pola penyampaian informasi,

pola penanganan masalah serta pola pemantauan dan evaluasi.

c) Metode, materi, media serta alat bantu yang digunakan sudah tepat serta

sesuai dengan hasil yang diharapkan dari pelatihan pelaku tingkat desa.



d) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan

musyawarah yang efektif (tujuan pelatihan tercapai).

4. Penilaian/Audit atas Penggalian Gagasan

Parameter :

a) Pertemuan dihadiri oleh warga masyarakat (laki-laki, perempuan, atau

campuran) yang tergabung dalam:

1) Ikatan kemasyarakatan yang berlatar belakang wilayah seperti;

RT/RW/RK/Dusun/Kampung atau yang lainnya;

2) Kelompok–kelompok informal di masyarakat seperti; kelompok arisan,

kelompok usaha bersama, kelompok keagamaan;

3) Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai kondisi setempat.

b) Pertemuan penggalian gagasan harus merupakan rangkaian kegiatan

sbb:

1) diawali dengan penentuan klasifikasi kesejahteraan (mengelompokkan

penduduk desa dalam kategori tingkatan ekonomi menurut

kriteria/istilah setempat, misalnya kaya, menengah, miskin), pemetaan

sosial (membuat peta sosial dusun), pemetaan kelembagaan yang ada

di dusun/desa (diagram Venn kelembagaan), serta pemetaan RTM

partisipatif,

2) musyawarah penggalian gagasan, dengan hasil: dipahaminya hal-hal

pokok tentang PNPM MP; adanya gagasan-gagasan kegiatan maupun

visi ke depan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan

penyebab kemiskinan berdasarkan potensi dan sumber daya lokal

yang dimiliki

c) Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada





d) Dokumen yang dihasilkan: Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah;

Daftar Gagasan; Peta Sosial; Hasil Pemetaan RTM partisipatif (kriteria

RTM, daftar nama KK RTM); diagram Venn hasil pemetaan kelembagaan.

e) Peta sosial yang dibuat telah digunakan sebagai alat bantu dalam

menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa

saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas

keluarga miskin.

f) Waktu pelaksanaan efisien sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan

musyawarah yang efektif (tujuan pertemuan tercapai).

5. Penilaian/Audit atas Musyawarah Desa Khusus Perempuan

Parameter :

a) Kegiatan Musdes Khusus Perempuan dihadiri oleh kaum perempuan

dengan tingkat partisipasi baik secara kuantitas maupun kualitas cukup

tinggi.

b) Kegiatan musyawarah desa khusus perempuan telah dilaksanakan

dengan hasilnya adalah gagasan-gagasan, kegiatan dan visi ke depan

dari kelompok perempuan di desa dalam mengatasi penyebab

kemiskinan, ditetapkannya usulan kegiatan SPP jika ada gagasan tentang

kegiatan tersebut, ditetapkan usulan lain di luar SPP yang merupakan

aspirasi perempuan serta terpilihnya calon-calon wakil perempuan yang

akan hadir dalam MAD perencanaan.

c) Metode yang digunakan dalam MKP adalah analisis penyebab kemiskinan

yang bertujuan untuk mengajak perempuan mencari permasalahan

penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam kehidupan sehari-

hari kemudian mencari akar masalahnya serta gagasan kegiatan apa saja

yang dapat mengatasi masalah tersebut dari sudut pandang perempuan.





6. Penilaian/Audit atas Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan

Parameter :

a) Kegiatan Musyawarah dihadiri oleh : Kepala Desa dan aparat desa,

anggota Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat di desa, sebanyak

mungkin anggota masyarakat desa lainnya yang berminat untuk hadir.

Fasilitator meliputi kader desa dan/ atau FK.

b) Kegiatan musyawarah desa perencanaan telah dilaksanakan dengan hasil

sesuai yang diharapkan dalam PTO yaitu tersusunnya peta sosial desa

dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian gagasan, ditetapkannya satu

usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan

kualitas hidup masyarakat (kesehatan dan pendidikan), disyahkannya

usulan kegiatan hasil MKP yang terdiri dari usulan kegiatan sarana

prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat

(kesehatan dan pendidikan) serta usulan kegiatan SPP jika ada,

ditetapkannya usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan pendanaannya

melalui sumber dana lain, terpilihnya TPU, terpilihnya minimal satu orang

untuk calon Pengurus UPK serta calon pengamat serta wakil-wakil desa

yang akan hadir dalam MAD prioritas usulan yang terdiri dari kepala desa,

ketua TPK, 4 orang wakil masyarakat (minimal 3 perempuan dari 6).

c) Metode yang digunakan untuk menyusun skala prioritas adalah

menggunakan alat prioritas gagasan yang hasilnya berupa table penilaian

gagasan.








7. Penilaian/Audit atas Penulisan Usulan Desa

Parameter :

a) Kegiatan penulisan usulan dilakukan oleh Tim Penulis Usulan yang telah

dipilih dalam musdes perencanaan.

b) Tersajinya dokumen proposal usulan kegiatan desa yang telah disetujui

dalam musya-warah desa perencanaan dan musyawarah desa khusus

perempuan, termasuk data dan isian formulir pendukungnya.

8. Penilaian/Audit atas Verifikasi

Parameter :

a) Kegiatan verifikasi telah dilakukan dengan dibuktikan adanya laporan hasil

verifikasi yang memuat hasil penilaian dan rekomendasinya.

b) Kegiatan verifikasi usulan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di

tingkat kecamatan dengan beranggotakan 5 – 10 orang yang memiliki

keahlian sesuai usulan kegiatan.

c) Hasil verifikasi sesuai dengan kriteria penilaian usulan yaitu lebih

bermanfaat bagi masyarakat, mendesak untuk dilaksanakan, bisa

dikerjakan oleh masyarakat, tingkat keberhasilan dan keberlanjutan cukup

tinggi serta didukung oleh sumber daya yang ada di masyarakat.

d) Indikator yang diverifikasi dalam kegiatan verifikasi untuk setiap jenis

usulan kegiatan telah sesuai dengan indikator yang ditentukan dalam

PTO.

1) Untuk memverifikasi usulan kegiatan pendidikan sudah

memperhatikan: pendataan calon penerima sudah dilakukan oleh FD,

Kadus dan Komite Sekolah, mengadakan dialog dengan pihak

sekolah, memastikan bahwa bantuan pendidikan diusulkan bersifat

multiyears.

2) Untuk verifikasi usulan kegiatan kesehatan sudah memperhatikan:

kesesuaian antar bentuk kegiatan dengan permasalahan kesehatan

yang dihadapi masyarakat, kelayakan paket rangkaian kegiatan yang



dikembangkan, kesesuaian bahan dan alat yang akan digunakan,

kesesuaian jumlah biaya dengan sasaran, kesesuaian bentuk

pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan.

3) Untuk verifikasi usulan kegiatan SPP sudah memperhatikan:

pengalaman kegiatan simpan pinjam, persyaratan kelompok, kondisi

simpan pinjam (permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan

pengelolaan, pendapatan, likuiditas, penilaian khusus rencana

kegiatan, penilaian calon pemanfaat apakah sesuai dengan peta

sosial golongan masyarakat miskin.

4) Untuk verifikasi usulan kegiatan sarana prasarana sudah

memperhatikan: hasil survey dan pengukuran, jumlah manfaat dan

golongan pemanfaat.

9. Penilaian/Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan

Parameter :

a) Kegiatan MAD dihadiri oleh Camat dan staf terkait, instansi dinas terkait

tingkat kecamatan, Tim Pengamat, 6 orang wakil per desa: Kepala Desa,

Ketua Tim Pelaksana, 4 orang wakil masyarakat (3 diantaranya

perempuan), calon pengurus UPK, dan anggota masyarakat lainnya yang

berminat untuk hadir.

b) Kegiatan MAD Prioritas Usulan telah menghasilkan susunan/daftar

prioritas usulan sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan

masyarakat, daftar pengurus UPK terpilih (Ketua, Sekretaris dan

Bendahara), ada sanksi-sanksi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan

PNPM MP di kecamatan tersebut serta adanya jadwal musyawarah desa

III.

c) Penyusunan prioritas usulan kegiatan telah didasarkan atas kriteria usulan

kegiatan sebagaimana yang digunakan oleh tim verifikasi dalam menilai

usulan kegiatan.








10. Penilaian/Audit atas Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan

Desain RAB

Parameter :

a) Pembuatan desain RAB dilakukan oleh Tim Penulis Usulan bersama

Kader Tehnis dengan dibimbing oleh FK dan FT.

b) Sebelum dibuat desain RAB terlebih dahulu sudah dilakukan survey dan

pengukuran lokasi, survey harga material yang dibuktikan dengan adanya

daftar harga material minimal dari 3 toko serta survey untuk material yang

bisa diadakan/dipenuhi oleh masyarakat setempat (material lokal). Daftar

harga hasil survey dijadikan dasar dalam penentuan harga di RAB serta

penentuan proses pengadaan barang (perlu dilelang atau tidak).

c) Desain RAB yang sudah dibuat telah diperiksa dan disertifikasi oleh FT

dan KM Tehnik.

d) Untuk beberapa jenis prasarana misalnya sumur bor terlebih dahulu telah

dilakukan pengujian/survey keberadaan air di lokasi yang direncanakan

serta pengujian terhadap debit dan kualitas air yang dihasilkan.

e) Usulan kegiatan prasarana termasuk rencana pelaksanaan kegiatan dan

rencana pengadaan bahan yang diajukan telah memenuhi beberapa

criteria tehnik dan aspek lingkungan yang mencakup komponen RAB

menyertakan dan swadaya dan dilampiri surat pernyataan kesanggupan

memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB, kegiatan sesuai

dengan standar lingkungan dan kelayakan teknis serta meminimalkan

ganti rugi lahan serta menghindari penggusuran penduduk, bila ada biaya

ganti rugi harus mengikuti standar setempat namun tidak boleh



dialokasikan dari dana PNPM MP, ada rencana pemeliharaan yang

mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan dan identifiksi

sumber dana yang akan digunakan.

f) Waktu penyusunan efisien sesuai dengan kebutuhan.

g) Telah ada sosialisasi desain RAB dalam forum musyawarah desa yang

difasilitasi oleh TPU yang dibuktikan dengan notulen dan berita acara

pertemuan.

11. Penilaian/Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan

Parameter :

a) Kegiatan penetapan usulan yang akan didanai melalui PNPM MP telah

diambil dalam suatu Musyawarah antar desa penetapan usulan yang

dihadiri oleh Camat dan staf terkait, Ketua dan sekretaris MAD, instansi

dinas terkait, Tim Pengamat, 6 orang wakil desa, pengurus UPK, seluruh

FD dan Pendamping Lokal serta anggota masyarakat lainnya yang

berminat untuk hadir .

b) Keputusan pendanaan mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat

pada saat musyawarah antar desa prioritas usulan.

c) Selain ada daftar usulan-usulan yang terdanai juga ada kesepakatan

sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelaksanaan musyawarah

yang dibuktikan dalam notulen dan berita acara, tata cara perguliran,

susunan rencana kerja dan tindak lanjut berupa usulan yang tidak terdanai

dalam PNPM MP akan diusulkan dalam Musrenbang Kabupaten.








12. Penilaian/Audit atas Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD

Parameter :

a) Hasil penetapan alokasi dana PNPM MP yang diputuskan dalam

Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan telah disebarluaskan baik di

desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak.

b) Bagi desa-desa yang usulannya terdanai, musdes ini telah menghasilkan:

1) susunan lengkap TPK,

2) kesepakatan jadwal pelaksanaan tiap kegiatan,

3) kesepakatan sanksi,

4) kesepakatan realisasi swadaya,

5) besar insentif pekerja dan cara pembayaran,

6) tersosialisasi dan difahaminya mekanisme pengadaan bahan dan alat,

7) ada tim khusus pemantau pelaksanaan.

c) Kualitas forum baik, hampir semua peserta berpartisipasi, tidak ada





13. Penilaian/Audit atas Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat dan

Pengesahan Dokumen SPPB

Parameter :

a) Surat Penetapan Camat (SPC) atas keputusan musyawarah antar desa

kedua telah di-buat telah dibuat oleh Camat atas nama Bupati.

b) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) telah dibuat oleh Ketua TPK,

PjOK dan Ketua UPK, dan diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama

Bupati serta dilampiri dengan Proposal usulan kegiatan, RAB detail per

kegiatan, jadwal pelaksanaan, Ceklis Masalah Dampak Lingkungan,

komitmen sumbangan dari masyarakat, foto 0% dari kegiatan yang akan

dibangun/ dikerjakan



E. Langkah Kerja

Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan

penilaian terhadap audit proses perencanaan sesuai dengan parameter yang telah

ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score

antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup

memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM).

Untuk memberikan penilaian terhadap paramater-paramater dalam fokus audit

proses perencanaan, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan

dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit perencanaan ini. Tolok ukur ini

untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai

lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan

akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari

keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai

dengan penilaian secara kualitatif.

No. Penilaian terhadap ParameterCatatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

a) Ada daftar hadir.Tingkat kehadiran mencapai kuorum.Unsur yang hadir dari setiap desa dan kecamatan telah memenuhi syarat

b) Ada notulensi.Ada berita acara hasil musyawarah.Materi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MAD Sosialisasi.

c) Terdapat media dan metode yang digunakan dalam MAD Sosialisasi .

d) Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi)




TM

KM

CM

M SM

Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan.

Peserta perempuan aktif.e) Peserta musyawarah faham terhadap apa

yang disosialisasikan dalam MAD Sosialisasi. (Wawancara pada beberapa orang peserta sesuai daftar hadir)Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses MAD Sosialisasi.

2. Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi

a) Ada daftar hadir.Tingkat kehadiran mencapai kuorum.Unsur yang hadir memenuhi syarat

b) Ada notulensi.Ada berita acara hasil musyawarah.Materi kegiatan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MD Sosialisasi

c) Terdapat media dan metode yang digunakandalam MD Sosialisasi .

d) Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref : Notulensi)


Peserta perempuan aktif.e) Peserta musyawarah faham terhadap apa

yang disosialisasikan dalam MD Sosialisasi.(Wawancara pada beberapa orang peserta sesuai daftar hadir)Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses MD Sosialisasi.




TM

KM

CM

M SM

3. Pelatihan Pelaku Tingkat Desa


b) Ada kurikulum pelatihan.Ada media yang digunakan.Ada metode yang digunakan

c) Peserta pelatihan faham terhadap materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan. (Wawancara pada beberapa orang peserta sesuai daftar hadir)

d) Ada dokumen yang dihasilkan dan berkualitas, yaitu: Peta/Sketsa setiap desa.Kesimpulan hasil penilaian terhadap pelatihan pelaku tingkat desa.

4. Pertemuan Penggalian Gagasan


b) Ada instrumen/metode yang digunakan untuk penggalian gagasan dan berkualitas:Peta Sosial DusunAnalisa akar masalah/akar masalah penyebab kemiskinan

c) Peserta pertemuan aktif. (Dokumen ref. : Notulensi)


Peserta perempuan aktif.d) Ada dokumen yang dihasilkan dan

berkualitas:Hasil Survey Dusun Sendiri




TM

KM

CM

M SM

Kriteria RTMHasil Pendataan RTMDaftar Potensi dan MasalahDaftar GagasanAda calon wakil ke MD Perencanaan dan MKP.Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses Pertemuan Penggalian Gagasan.

5. Musyawarah Desa Khusus Perempuan


b) Ada notulensi.Ada berita acara hasil musyawarah.Materi kegiatan MDKP telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MDKP

c) Ada instrumen dan metode yang digunakan dalam MDKP:Peta Sosial DesaDaftar Potensi dan Masalah Hasil PagasDaftar Gagasan Hasil PagasHasil Pendataan RTM

d) Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref : Notulensi)


Peserta perempuan aktif.e) Output hasil MDKP :

Daftar Usulan Perempuan (SPP, Sarana Prasarana, Kesehatan atau Pendidikan).Kesimpulan hasil penilaian terhadap Musyawarah Desa Khusus Perempuan




TM

KM

CM

M SM

6. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan


b) Ada metode dan instrumen yang digunakan untuk mennetukan prioritas usulan:Kriteria Penentuan Prioritas GagasanTabel Penilaian Usulan/Gagasan.Peta sosial desa.

b) Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi)


Peserta perempuan aktif.c) Ada notulensi.

Ada berita acara hasil musyawarah.Materi kegiatan MD Perencanaan telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MD PerencanaanDaftar Prioritas Usulan telah sesuai dengan kriteria penentuan prioritas gagasan.RPJM DesaRPT DesaKesimpulan hasil penilaian terhadap proses MD Perencanaan.

7. Penulisan Usulan Desa

a) Ada Proposal Usulan Desa yang berisi Daftar Usulan dan RAB global.Usulan yang masuk dalam proposal merupakan hasil MD Perencanaan.

b) Penulisan usulan dilakukan oleh Tim Penulis Usulan yang telah dipilih dalam forum




TM

KM

CM

M SM

musyawarah desa perencanaanKesimpulan hasil penilaian terhadap proses Penulisan Usulan

8. V e r i f i k a s i

a) Anggota tim verikasi minimal 5 orang.Anggota tim verifikasi telah dilatih oleh FK.Anggota tim verifikasi mempunyai latar belakang keahlian sesuai usulan kegiatan yang akan diverifikasi.

b) Kegiatan verifikasi telah dilakukan, dibuktikan dengan adanya lembar Hasil Verifikasi.Ada kriteria/indikator yang diverikasi untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usulan dan sesuaiKesimpulam hasil penilaian terhadap proses verifikasi

9. Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan


b) Ada notulensi.Ada berita acara hasil musyawarah.

Materi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan telah sesuai dengan tujuan dan hasil yang harus dicapai dalam MAD Prioritas Usulan, yaitu:(1) Kesepakatan cara memeriksa dan menilai

usulan kegiatan yang di-ajukan desa.(2) Urutan atau peringkat usulan kegiatan

sesuai skala prioritas ke-layakan dan kebutuhan masyarakat.




TM

KM

CM

M SM

(3) Pengurus UPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara).

(4) Kesepakatan sanksi-sanksi yang akan diterapkan selama pelaksana an PNPM MP di tingkat kecamatan tersebut

(5) disampaikannya keputusan desa-desa yang bersepakat untuk membentuk BKAD sekaligus deklarasi pembentukan BKAD,

(6) disampaikannya usulan-usulan desa yang diajukan dan didanai dari sumber lain,

(7) dirumuskannya dokumen renstra kecamatan.

c) Ada indikator/kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas usulan dan sesuai.

d) Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi)


Peserta perempuan aktif.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap MAD Prioritas Usulan

10. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan RAB Desain

a) Pembuatan desain RAB dilakukan oleh Tim Penulis Usulan bersama Kader Tehnis dengan dibimbing oleh FK dan FT.

b) Sebelum dibuat desain RAB:(1) Dilakukan survey dan pengukuran

lokasi, (2) Dilakukan survey harga material yang

dibuktikan dengan adanya daftar harga




TM

KM

CM

M SM

material minimal dari 3 toko,(3) Survey untuk material yang bisa

diadakan/dipenuhi oleh masyarakat setempat (material lokal),

(4) Harga hasil survey dijadikan dasar dalam penentuan harga pada RAB.

c) Desain RAB yang sudah dibuat telah diperiksa dan disertifikasi oleh FT dan Fastekab yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan FKT atau Fastekab.

d) Prasarana khusus misalnya sumur bor, terlebih dahulu telah dilakukan pengujian/survey keberadaan air di lokasi yang direncanakan serta pengujian terhadap debit dan kualitas air yang dihasilkan.

e) RAB untuk usulan kegiatan telah memenuhi kriteria:Untuk SPP: (1) kelayakan kelompok, (2) administrasi, (3) perhitungan kebutuhan dana.Untuk prasarana: (1) rencana pelaksanaan kegiatan cukup

realistis dan dapat dikerjakan,(2) rencana pengadaan bahan, (3) menyertakan dana swadaya yang

dilampiri surat pernyataan kesanggupan memberikan swadaya senilai yang tercantum dalam RAB,

(4) kegiatan sesuai dengan standar lingkungan dan kelayakan teknis,

(5) meminimalkan ganti rugi lahan serta menghindari penggusuran penduduk,

(6) bila ada biaya ganti rugi harus mengikuti standar setempat namun tidak boleh dialokasikan dari dana PNPM MP,

(7) ada rencana pemeliharaan yang mencakup tugas tim pemelihara,




TM

KM

CM

M SM

persiapan pelatihan dan identifiksi sumber dana yang akan digunakan.

f) Telah ada sosialisasi desain RAB dalam forum musyawarah desa yang difasilitasi oleh TPU yang dibuktikan dengan notulen dan berita acara pertemuan.Kesimpulan hasil penilaian terhadap pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan dan desain RAB.

11. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan


b) Ada notulen dan berita acara yang memuat:(1) keputusan pendanaan yang mengacu

pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat musyawarah antar desa prioritas usulan

(2) kesepakatan sanksi(3) tata cara perguliran(4) rencana kerja(5) daftar usulan yang tidak terdanai oleh

PNPM MP dan akan diusulkan ke sumber dana lain, khususnya APBD.

c) Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi)


Kesimpulan hasil penilaian terhadap MAD Penetapan Usulan (pendanaan).




TM

KM

CM

M SM

12. Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD

a) Hasil penetapan alokasi dana PNPM MPyang diputuskan dalam musyawarah antar desa penetapan usulan telah disebarluaskan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. (Ref.:Lakukan wawancara dengan beberapa anggota masyarakat).

b) Ada berita acara.Khusus bagi desa-desa yang mendapatkan dana PNPM MP, berita acara memuat:(1) Susunan lengkap Tim Pengelola Kegiatan

(TPK), yaitu ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai

(2) Kesepakatan jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilak-sanakan.

(3) Kesepakatan sanksi-sanksi yang akan diberlakukan selama pelak-sanaan PNPM MP di desa tersebut.

(4) Kesepakatan realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat.

(5) Kesepakatan besar insentif bagi pekerja dan tata cara pembayaran nya.

(6) Penjelasan tentang mekanismepengadaan bahan dan alat.

(7) Tim Khusus yang akan memantau pelaksanaan PNPM MP

c) Peserta musyawarah aktif. (Dokumen ref. : Notulensi)

Materi pertanyaan atau diskusi relevan dengan tujuan.Kesimpulan hasil peniaian terhadap MD Informasi hasil MAD




TM

KM

CM

M SM

13. Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat & Pengesahan SPPB

a) Ada Surat Penetapan Camat (SPC) atas hasil MAD Penetapan Usulan yang terdanai beserta alokasi bantuan per kegiatan.

b) Ada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan yang dibuat oleh Ketua TPK, PjOK dan Ketua UPK dan diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati segera setelah ada Surat Penetapan Camat serta sudah dilengkapi dengan Proposal usulan kegiatan(1) RAB detail per kegiatan(2) Jadwal pelaksanaan;(3) Ceklis Masalah Dampak Lingkungan;(4) Komitmen sumbangan dari masyarakat;(5) Foto 0 % dari kegiatan yang akan

dibangun/ dikerjakan

Kesimpulan Hasil Penilaian terhadap Pengesahan Alokasi Bantuan oleh Camat dan Pengesahan dokumen SPPB.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses perencanaan di suatu kecamatan

merupakan nilai rata-rata dari seluruh tahapan kegiatan perencanaan (MAD

Sosialisasi sampai dengan Penetapan Camat), dengan rumusan :

Total nilai rata-rata setiap tahapan kegiatan perencanaan 1 - 1313

Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka

sehingga suatu perencanaan di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat

memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga

dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang

kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi



BAGIAN IV

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tujuan Umum Audit

Secara umum tujuan atas audit proses pelaksanaan kegiatan PNPM MP adalah

untuk memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas proses pelaksanaan

kegiatan PNPM MP serta penerapan prinsip-prinsip PNPM MP.


Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap hal-hal yang dianggap perlu

yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan dan implementasi dari prinsip-prinsip

PNPM MP, yang mencakup :

1) Penilaian mengenai ketaatan terhadap prinsip dan prosedur PNPM MP yang

tercantum dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP

2) Penilaian terhadap pencapaian tujuan dan kualitas proses pelaksanaan

kegiatan.

3) Penilaian terhadap manfaat dan efektifitas pekerjaan/kegiatan sarana

prasarana, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, SPP serta

peningkatan kapasitas masyarakat.

4) Penilaian terhadap administrasi kegiatan (keuangan dan non keuangan).

C. Tujuan Khusus Audit

1) Untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan:

a) telah direncanakan dengan baik dan sesuai dengan usulan masyarakat,

b) seusai dengan Design dan RAB yang telah dibuat,

c) telah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat setempat,

d) memanfaatkan semaksimal mungkin bahan-bahan yang ada dimasyarakat

setempat

e) memenuhi standar kualitas yang ditentukan.



2) Untuk meyakinkan bahwa kelompok penerima manfaat dari kegiatan tersebut

telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

3) Untuk meyakinkan bahwa jenis kegiatan baik pendidikan, kesehatan,

prasarana, SPP dan peningkatan kapasitas yang didanai tidak termasuk

dalam negative list, sesuai dengan tujuan dari jenis kegiatan tersebut dan

benar-benar dibutuhkan masyarakat (sesuai dengan usulan masyarakat) serta

memperhitungkan aspek keberlanjutan.

4) Untuk meyakinkan bahwa dana bantuan yang disalurkan telah diterima

seluruhnya dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya/proposalnya.

5) Untuk meyakinkan bahwa administrasi kegiatan telah dilakukan secara tertib,

akuntabel dan transparan.

6) Penilaian juga ditujukan untuk meyakinkan bahwa proses pengadaan

barang/jasa telah sesuai dengan ketentuan dalam PTO termasuk sistem

pengerahan tenaga kerja serta pembayaran upahnya.

D. Parameter Penilaian Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

1.1. Parameter

a) Jenis kegiatan berdasarkan usulan masyarakat dan dibahas di forum

musyawarah baik desa maupun antar desa.

b) Jenis kegiatan tidak termasuk negative list.

c) Jenis kegiatan telah memperhitungkan aspek keberlanjutan.

d) Jenis kegiatan memenuhi kriteria jenis kegiatan pendidikan yang didanai

PNPM MP, yaitu :

1) beasiswa, dengan ketentuan: penerima beasiswa tersebut tidak sedang

mendapatkan beasiswa dari sumber lain; beasiswa dimanfaatkan untuk

iuran bulanan sekolah, biaya praktikum, biaya ujian dan pembelian

perlengkapan sekolah (seperti: buku dan alat tulis, buku-buku

pelajaran); jangka waktu beasiswa disesuaikan dengan jenjang

pendidikan penerima beasiswa; pemberhentian beasiswa dilakukan



atas persetujuan Musdes; pemberian bantuan beasiswa diinformasikan

kepada seluruh warga masyarakat termasuk, setiap orang tua penerima

beasiswa melalui papan informasi.

2) peningkatan pelayanan pendidikan, digunakan untuk: pembelian bahan-

bahan penunjang belajar mengajar di sekolah; pelatihan guru;

penambahan insentif bagi guru honorer/guru bantu dan pembayaran

honor guru (tambahan); pembangunan/perbaikan/perawatan gedung

sekolah; dan pembelian meubel air.

3) pelatihan keterampilan masyarakat, dengan ketentuan bantuan:

pemanfaat adalah anggota RTM usia kerja produktif; dipergunakan

untuk: pembelian peralatan dan bahan-bahan kursus/pelatihan,

membayar honor instruktur, transportasi dan kebutuhan lain yang

relevan; besarnya bantuan biaya disesuaikan dengan kebutuhan riil dan

harga setempat; penerima manfaat wajib mengikuti pelatihan sampai

selesai dan melakukan alih ketrampilan ke anggota masyarakat lain.

4) pengembangan wawasan dan kepedulian, dengan bentuk bantuan

kegiatan dapat berupa kampanye pendidikan, pertemuan komite

sekolah, lokakarya desa dengan tema-tema seperti: gender;

lingkungan; hak anak; bahaya penggunaan obat terlarang; bahaya

pestisida dan pupuk kimia; hak-hak sipil masyarakat; antisipasi konflik;

pendidikan dan kesehatan.

e) Penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah masyarakat desa lokasi

PNPM MP yang memenuhi kriteria yang ditetapkan program, yaitu:

1) kelompok masyarakat (murid/warga belajar) miskin atau yang tertimpa

musibah seperti: kerusuhan, bencana alam,

2) kelompok masyarakat yang belum optimal atau sepenuhnya tidak

mendapatkan pelayanan bidang pendidikan yang cukup memadai

karena tinggal di tempat terpencil, seperti : fasilitas belajar tidak

memadai, atau kurang guru,



3) kelompok/anggota masyarakat miskin usia produktif yang punya potensi

melalui keterampilan tertentu yang dapat dikembangkan untuk

menciptakan lapangan kerja,

4) kelompok masyarakat miskin yang bermaksud meningkatkan kapasitas

sumber daya kelompok pedesaan berupa pengembangan wawasan,

perubahan pola pikir, keterampilan dan manajemen.

f) Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam

perjanjian penerimaan bantuan (tidak ada pemotongan) dan dimanfaatkan

sesuai proposal peruntukkannya serta tidak ada dana yang

disalahgunakan.

g) Penyaluran dana bantuan telah sesuai dengan kesepakatan MAD

Penetapan Usulan serta ketentuan dalam PNPM MP seperti :

1) bantuan berupa perlengkapan sekolah diserahkan secara langsung

oleh TPK ke semua penerima beasiswa dengan disaksikan oleh orang

tua, Kepala Desa, BPD dan Komite Sekolah, dan menandatangani

Daftar Tanda Terima. FK memastikan bahwa bantuan tersebut diterima

secara utuh.

2) beasiswa berupa iuran bulanan sekolah, dapat dibayarkan langsung

(dari rekening Pokja Pendidikan) ke sekolah tiap 6 bulan dan diketahui

semua pihak yang terkait (BKAD, UPK, FK, TPK, Kades, Kadus, Komite

Sekolah, dll). Pembayaran dana beasiswa sekolah harus dilengkapi

surat perjanjian dengan pihak sekolah. Salah satu isi perjanjian tersebut

adalah dapat ditariknya kembali beasiswa apabila penerima beasiswa

tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

3) bantuan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan tidak

diberikan langsung ke sekolah tetapi diberikan melalui Komite Sekolah

secara periodik sesuai kebutuhan,

4) penyaluran dana bantuan biaya pelatihan ketrampilan masyarakat

disampaikan secara bertahap oleh TPK sesuai kebutuhan kepada

penerima bantuan,



5) penyaluran dana bantuan untuk biaya pengembangan wawasan dan

kepedulian disampaikan secara bertahap sesuai kebutuhan oleh TPK

kepada penerima bantuan.

h) Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung

pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan yang

menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi serta dapat

dipertanggungjawabkan.

i) Pengelolaan dana kegiatan oleh TPK bidang pendidikan telah memenuhi

prinsip transparansi serta ada upaya pengendalian.

1.2. Langkah Kerja

Langkah kerja merupakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka

melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai

dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara

kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60

= kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan

91 – 100 = sangat memadai (SM).

Untuk memberikan penilaian terhadap paramater-paramater dalam fokus

audit pelaksanaan kegiatan pendidikan, terlebih dahulu ditentukan

lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit

pelaksanaan kegiatan pendidikan ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan

sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di

atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu

kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang

disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif.



No. URAIAN KEGIATANCatatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

1. Bandingkan proposal usulan pendidikan dari desa dengan daftar prioritas usulan hasil MAD prioritas usulan dan hasil MAD penetapan usulan, apakah jenis kegiatan dalam bidang pendidikan telah sesuai dengan usulan masyarakat.

2. Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan ada yang termasuk negative list.

3. Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan sudah memperhitungkan aspek keberlanjutan dari manfaat kegiatan itu sendiri seperti lamanya beasiswa minimal menyelesaikan tingkat dasar (multiyears), bantuan guru honorer sebaiknya multiyears dengan maksimal 3 tahun dst.

4. Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan pendidikan sesuai dengan kriteria jenis kegiatan pendidikan yang didanai PNPM MP.

5. Periksa daftar penerima manfaat, lakukan klarifikasi ke lapangan, apakah penerima manfaat kegiatan pendidikan adalah masyarakat desa lokasi PNPM MP yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan program, yaitu RTM, anak RTM usia sekolah, SD/MI dan SMP/MTs, guru, dan Komite Sekolah

6. Periksa buku kas harian kolektif BPNPM MP di UPK.. Cek nilai-nilai dalam pengeluaran untuk penyaluran dana pendidikan ke lapangan berikut kuitansinya. Cocokkan dengan catatan dalam penerimaan di buku kas umum TPK, sesuai atau tidak. Selanjutnya periksa daftar penerima manfaat, buku kas harian TPK bidang pendidikan dan bukti transaksi




TM

KM

CM

M SM

pengeluaran, apakah dana yang disalurkan oleh TPK diterima oleh yang berhak/sesuai peruntukannya serta dengan jumlah yang sesuai? Lakukan klarifikasi terhadap orang/pihak yang menandatangani tanda terima/kuitansi.

7. Periksa dan berikan penilaian terhadapmekanisme pencairan dan penyaluran dana pendidikan multiyears telah sesuai dengan yang disepakati dalam forum MAD Penetapan Usulan.

8. Periksa dan berikan penilaian tentang pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan yang menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan.

9. 1) Periksa dan berikan penilaian terhadapada laporan bulanan bantuan beasiswa dan diinformasikan melalui papan informasi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Desa.

2) Periksa dan berikan penilaian tentangtelah dibentuk Tim Pengawas yang anggotanya dapat terdiri dari BPD, unsur orang tua, guru, pemerhati pendidikan, LSM, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan dan tokoh masyarakat.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan pendidikan

masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter

yang dinilai, dengan rumusan :

Total nilai dari parameter 1 - 99


sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat di kecamatan

tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang



memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan

penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau

rekomendasi.

Terhadap parameter nomor 6, selain diberikan nilai secara kuantitatif seperti

parameter yang lainnya, apabila terjadi pemotongan dana atau ketidaksesuaian dana

yang dikeluarkan dan dana yang diterima, maka dapat disimpulkan ada indikasi

penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail sampai

ketemu jumlah yang pasti dan pelaku yang jelas. Laporan terjadinya penyalahgunaan

dana merupakan laporan dalam bentuk naratif yang melengkapi laporan hasil audit

yang menguraikan berapa jumlah dana yang disalahgunakan dan siapa pelakunya.

2. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan

Masyarakat

2.1. Parameter :

a) Jenis kegiatan berdasarkan usulan masyarakat dan dibahas di forum

musyawarah baik desa maupun antar desa.

b) Jenis kegiatan tidak termasuk negative list.

c) Jenis kegiatan telah memperhitungkan aspek keberlanjutan.

d) Jenis kegiatan memenuhi kriteria jenis kegiatan kesehatan yang didanai

PNPM MP, yaitu :

1) penyuluhan kesehatan,

2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,

3) peningkatan kesehatan lingkungan,

4) peningkatan kesehatan mandiri.

e) Penerima manfaat kegiatan kesehatan adalah masyarakat desa lokasi

PNPM MP yang memenuhi kriteria yang ditetapkan program, yaitu:

1) semua warga desa di lokasi PNPM MP,

2) diutamakan kelompok rentan kesehatan yaitu ibu, anak usia sekolah,

balita dan bayi dari keluarga miskin,

3) kelompok lanjut usia,



4) masyarakat yang terkena musibah bencana alam, kerusuhan atau

wabah penyakit,

5) kelompok masyarakat yang akan menjadi pelaksana kegiatan,

6) kelompok masyarakat yang belum optimal atau sepenuhnya

mendapatkan pelayanan bidang kesehatan yang cukup memadai,

seperti: kekurangan fasilitas pelayanana kesehatan,

7) kelompok masyarakat yang belum terjangkau atau tertangani oleh

program pelayanan kesehatan, seperti tempat tinggal terpencil dan

tidak tersedia fasilitas kesehatan.

f) Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam

perjanjian penerimaan bantuan (tidak ada pemotongan) dan dimanfaatkan

sesuai proposal peruntukkannya serta tidak ada dana yang

disalahgunakan.

g) Penyaluran dana bantuan telah sesuai dengan kesepakatan MAD

Penetapan Usulan serta ketentuan dalam PNPM MP yaitu tidak diberikan

langsung ke masing-masing individu penerima manfaat melainkan kepada

kelompok kegiatan dan dikelola sesuai aturan yang disepakati dalam

kelompok.

h) Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung




i) Pengelolaan dana kegiatan oleh TPK bidang kesehatan telah memenuhi

prinsip transparansi serta ada upaya pengendalian.

2.2. Langkah Kerja


melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat

sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara







audit pelaksanaan kegiatan kesehatan, terlebih dahulu ditentukan


pelaksanaan kegiatan kesehatan ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan

sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di

atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan

merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan

secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif.

No. URAIAN KEGIATAN Catatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

1. Bandingkan proposal usulan kegiatan kesehatan dari desa dengan daftar prioritas usulan hasil MAD prioritas usulan dan hasil MAD penetapan usulan, apakah jenis kegiatan dalam bidang kesehatan telah sesuai dengan usulan masyarakat.

2. Periksa dan berikan penialian tentang jenis kegiatan ada yang termasuk negative list.

3. Periksa dan berikan penilaian terhadap jenis kegiatan sudah memperhitungkan aspek keberlanjutan dari manfaat kegiatan itu sendiri, seperti penyediaan kader kesehatan dan disepakati mekanisme pergantian dan pelatihannya, adanya rencana anggaran, dan menyepakati kontribusi dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan kesehatan,adanya rencana anggaran dan kegiatan yang disusun lebih dari 1 tahun misal 3 tahun, ada rencana untuk bentuk pelestariannya, ada jaminan dana operasional baik dari masyarakat atau sumber lain, dll.

4. Periksa dan berikan penilaian tentang jenis kegiatan kesehatan sesuai dengan kriteria




TM

KM

CM

M SM

jenis kegiatan kesehatan yang didanai PNPM MP.

5. Periksa daftar penerima manfaat, lakukan klarifikasi ke lapangan, apakah penerima manfaat kegiatan kesehatan adalah masyarakat desa lokasi PNPM MP yang memenuhi kriteria sesuai ketetapan program.

6. Periksa buku kas harian kolektif BPNPM MPdi UPK. Cek nilai-nilai dalam pengeluaranuntuk penyaluran dana kesehatan ke TPK berikut kuitansinya. Cocokkan dengan catatan dalam penerimaan di buku kas umum TPK, sesuai atau tidak. Selanjutnya periksa daftar penerima manfaat, buku kas harian TPK bidang kesehatan dan bukti transaksi pengeluaran, apakah dana yang disalurkan oleh TPK diterima oleh yang berhak/sesuai peruntukannya serta dengan jumlah yang sesuai? Lakukan klarifikasi terhadap orang/pihak yang menandatangani tanda terima/kuitansi.

7. Periksa dan berikan penilaian tentangmekanisme pencairan dan penyaluran dana kesehatan telah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan rencana anggaran serta kegiatan kesehatan yang sudah disusun? Bila rencana disusun untuk 3 tahun, apakah sudah dibuat sistem penyaluran dana dan pertanggungjawabannya oleh kelompok kegiatan pasca TPK tidak ada.

8. Periksa apakah pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda tangan yang menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan otorisasi sertadapat dipertanggungjawabkan.




TM

KM

CM

M SM

9. Periksa apakah ada laporan bulanan pengelolaan dana kesehatan baik dari TPK maupun kelompok kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan diinformasikan melalui papan informasi serta dipertanggungjawabkan pada Musyawarah Desa.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan kesehatan

masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter

yang dinilai, dengan rumusan :



sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat di kecamatan

tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang



rekomendasi.










3. Penilaian/Audit atas Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk

Kelompok Perempuan

3.1. Parameter :

a) Jenis kegiatan berdasarkan usulan masyarakat/kelompok perempuan dan

dibahas di forum musyawarah baik desa yaitu MKP maupun musyawarah

antar desa (MAD).

b) Bentuk kegiatan memenuhi kriteria bentuk kegiatan SPP yang layak di

didanai PNPM MP, yaitu :

1) diberikan kepada kelompok kaum perempuan yang sudah mempunyai

ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal 1 tahun,

2) kelompok mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan

pengelolaan dana simpanan dan pinjaman yang telah disepakati,

3) kelompok mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai

sumber dana pinjaman yang diberikan,

4) kegiatan pinjaman dalam kelompok masih berlangsung baik,

5) mempunyai organisasi dan administrasi kelompok walaupun sederhana.

c) Penerima manfaat kegiatan SPP adalah :

1) masyarakat miskin yang produktif yang tergabung dalam kelompok

simpan pinjam khusus perempuan,

2) memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial

dasar.

d) Penyaluran dana bantuan telah sesuai dengan ketentuan dalam PNPM

MP yaitu:

1) disalurkan melalui kelompok (bukan perorangan) dengan cara diberikan

dari UPK ke TPK kemudian dari TPK kepada ketua kelompok dan

Ketua Kelompok kepada pemanfaat langsung (anggota) dengan

disaksikan langsung oleh UPK dan TPK,

2) alokasi dana kegiatan maksimal 25% dari alokasi dana BLM

kecamatan,

3) tidak diperkenankan adanya agunan,



4) pengembalian dana SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan

SPP,

5) ada perjanjian pinjaman tertulis antara kelompok dengan UPK, jangka

waktu pengembalian 12 bulan minimal diangsur 4 kali serta

pengembalian langsung kepada UPK.

e) Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam perjanjian

penerimaan bantuan (tidak ada pemotongan) dan dimanfaatkan sesuai

proposal peruntukkannya serta tidak ada dana yang disalahgunakan.

Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan dokumen pendukung




f) Pengelolaan dana kegiatan baik di tingkat kelompok, TPK maupun UPK

telah memenuhi prinsip transparansi serta ada upaya pengendalian.

3.2. Langkah Kerja


melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok

perempuan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian

dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak

memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 –

90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM).


audit pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan, terlebih

dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur

dalam fokus audit pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan

ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam

menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya.

Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-



rata dari keseluruhan parameter yang dinilai yang disampaikan secara kuantitatif dan

disertai dengan penilaian secara kualitatif.


TM

KM

CM

M SM

1. Periksa dan berikan penilaian tentang jenis kegiatan yang didanai telah sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh Kelompok Perempuan (lihat hasil Musyawarah Desa Khusus Perempuan dan Musyawarah Antar Desa).

2. Periksa dan berikan penialain tentang Kelompok Perempuan penerima bantuan telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Lakukan klarifikasi langsung ke kelompok.

3. Periksa dan berikan penilaian tentangsasaran program/penerima manfaat sesuai kriteria yang ditentukan dalam PNPM MP. Lakukan klarifikasi langsung kepada pemanfaat.

4. Periksa dan berikan penilaian tentangmekanisme Penyaluran Dana BLM telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Lakukan klarifikasi kepada UPK, TPK dan Kelompok.

5. Periksa buku kas harian kolektif BPNPM MP di UPK, cek nilai-nilai pada kolom pengeluaran untuk penyaluran dana SPP ke setiap desa dan cocokkan dengan kuitansinya. Cocokan jumlah yang dikeluarkan oleh UPK dengan yang diterima TPK dengan melakukan cek terhadap buku kas TPK. Lakukan hal yang sama untuk mekanisme penyaluran dari TPK ke kelompok dan dari kelompok ke pemanfaat. Lakukan klarifikasi kepada




TM

KM

CM

M SM

beberapa pemanfaat berkaitan dengan jumlah dana yang diterima apakah tidak ada pemotongan dan sesuai dengan yang dikeluarkan UPK dan usulannya.

6. Periksa dan berikan penilaian tentangpengelolaan kegiatan pada tingkat Kelompok telah mencakup :(1) Data peminjam(2) Dokumen pendanaan/kuitansi baik di

kelompok maupun pemanfaat.(3) Administrasi realisasi pengembalian

pinjaman ke UPK.(4) Administrasi penyaluran dan

pengembalian/ Kartu pinjaman pemanfaat.

(5) Administrasi pinjaman pemanfaat.7. Periksa dan berikan penilaian tentang ada

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala baik di tingkat TPK kepada masyarakat desa maupun di tingkat kelompok kepada anggota khusus untuk pengelolaan SPP. Apakah hal tersebut juga ditempel di papan informasi yang ada di desa.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan simpan

pinjam untuk kelompok perempuan di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari

seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan :



sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan SPP di kecamatan tertentu mendapat

penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau



tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari

pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi.










4. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sarana

Prasarana Masyarakat

4.1. Parameter :

a) Prasarana yang dibangun berdasarkan usulan masyarakatb) Jenis dan lokasi prasarana memenuhi kriteria yang ditetapkan program

c) Desain pekerjaan dibuat berdasarkan hasil survei lapangand) Harga bahan telah sesuai dengan harga pasaran yang berlaku sesuai

hasil survey e) Perhitungan RAB telah benar sesuai kondisi riil / gambar desain, volume

bahan yang digunakan sesuai dengan kondisi riil, tidak adanya pengurangan pisik kegiatan

f) Fisik dan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan dan dalam kondisi baik

g) Menetapkan pelaksanaan pekerja adalah masyarakat desa setempat dan mengutamakan pekerja rumah tangga miskin (RTM)

h) Besar tarif insentif tenaga kerja telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Musdes dan RAB

i) Insentif tenaga kerja yang dibayarkan telah sesuai dengan jumlah kehadiran (sistem harian) atau prestasi kerja (sistem borongan) dan didukung dengan bukti penerimaan yang cukup dan valid

j) Pembayaran pengadaan bahan dan alat telah didukung dengan bukti pengeluaran yang cukup dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan.

k) Tidak terdapat kekurangan fisik pekerjaan atau kelebihan pembayaran atau kemahalan harga (Mark-up Harga) dan KKN

4.2. Langkah Kerja


melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang sarana prasarana

masyarakat sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian

dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak

memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 –

90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM).


audit pelaksanaan kegiatan bidang sarana prasarana masyarakat, terlebih dahulu



ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam

fokus audit pelaksanaan kegiatan sarana prasarana masyarakat ini. Tolok ukur ini







TM

KM

CM

M SM

1. Periksa daftar usulan desa hasil MD Perencanaan , hasil MAD Prioritas usulan dan SPC. Bandingkan apakah prasarana yang dibangun ada dalam daftar usulan dan berita acara hasil MD dan MAD?

2. Periksa dan berikan penilaian tentangsarana prasarana yang dibangun berada pada lokasi yang tepat dan bermanfaat bagi orang miskin.

3. Periksa dan berikan penialain tentangDesain dibuat berdasarkan kepada hasil survei dan pra survei, yang mencakup hal pokok sebagai berikut :a) Menentukan tingkat pelayanan

prasarana sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, ukuran, umur, rencana, dsb-nya.

b) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan tingkat pelayanannya,

c) Membuat sketsa hasil perhitungan, d) Memperhatikan batasan-batasan desain

yang telah ditentukan.4. a) Periksa dan berikan penilaian tentang

gambar-gambar yang terdiri dari peta desa, peta situasi, gambar teknik dan gambar tipikal telah diperiksa oleh FK /Fastekab yang berlatar belakang teknik.

b) Periksa dan berikan penilaian tentang




TM

KM

CM

M SM

harga satuan bahan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan survey harga bahan/alat (Sebagai Owner Estimate)

c) Periksa dan berikan penilaian tentangkomposisi nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari kebutuhan bahan, tenaga dan alat ditambah dengan biaya umum.

5. Lakukan pemeriksaan fisik terhadap prasarana yang dibangun, meliputi :(1) Penilaian atas laporan akhir kegiatan

prasarana yang dibuat oleh TPK/FK.(2) Penilaian dilapangan secara visual

mengenai kondisi akhir hasil pembangunan prasarana.

(3) Lakukan pengukuran secara sampling terhadap volume kegiatan yang dihasilkan dibandingkan dengan gambar dan RAB.

Periksa kualitas prasarana, apakah spesifikasi bahan sesuai dengan RAB, apakah dapat berfungsi optimal?

6. Lakukan pemeriksaan terhadap pengerahan tenaga kerja, meliputi :a) Apakah daftar tenaga kerja sudah

melibatkan tenaga kerja desa setempat dan mengutamakan RTM, lakukan melalui wawancara langsung dengan Masyarakat di Desa.

b) Apakah besarnya insentif yang dibayarkan sesuai dengan yang diputuskan dalam musyawarah desa.

c) Apakah jumlah dan nama tenaga kerja yang terlibat sesuai dengan tenaga kerja yang mendaftar (Form A)

d) Apakah Insentif yang dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja telah sesuai dengan kehadiran di




TM

KM

CM

M SM

lapangan (sistem harian) atau sejumlah Hari-Orang-Kerja sesuai dengan prestasi kerja (sistem upah borongan).

e) Lakukan kroscek ke beberapa pekerja yang namanya tercatat dalam form pembayaran, apakah mereka menerima sesuai dengan bukti yang tertulis.

7. Periksa dan berikan penilaian tentangjumlah bahan yang tersedia atau terpasang sesuai dengan jumlah bahan yang dibeli/diterima. Jika tidak sesuai berarti harus ada sisa bahan/persediaan.

8. Periksa buku material/bahan sebagai buku pembelian bahan sudah dilakukan pencatatan sesuai Surat jalan/Do dan Bukti penerimanan material/bahan

9. Periksa dan berikan penilaian tentang pembayaran honor kepada seluruh Tim Pengelola Kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota sesuai jumlah total yang tercantum dalam RAB.

10. Dapatkan dan periksa dokumentasi foto kegiatan prasarana yang dibuat berdasarkan kemajuan kegiatan yaitu 0%, 50% dan 100% sesuai dengan yang terdapat pada PTO

11.Dapatkan Formulir Pemeriksaan berkala yang dibuat oleh FT, periksa apakah telah dilakukan analisis oleh Fastekab dan hasilnya di gunakan sebagai alat penyuluhan kepada masyarakat desa, mandor dan PjOK, supaya kualitas prasarana yang dibangun dapat ditingkatkan.Buatkan Kesimpulan Hasil Penilaian atas Bidang Prasarana Masyarakat



Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan sarana

prasarana masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh

parameter yang dinilai, dengan rumusan :

Nilai dari parameter 1 – 1111

Bila dalam satu parameter terdapat beberapa point yang harus

dijawab/dilakukan, maka nila total parameter tersebut merupakan nilai rata-rata dari

keseluruhan point (Nilai total seluruh point/jumlah point).


sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan sarana prasarana masyarakat di

kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup

memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat penilaian

kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian dibuat

beberapa catatan atau rekomendasi.

Terhadap parameter nomor 6 point 4 tidak diberikan nilai secara kuantitatif

seperti parameter yang lainnya. Apabila terjadi pemotongan dana atau

ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima oleh pekerja, maka

dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu

diklarifikasi lagi lebih detail kepada pekerja lainnya dan TPK.

5. Penilaian/Audit atas Proses Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan

Kapasitas/Keterampilan Kelompok Ekonomi

5.1. Parameter :

a) Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan berdasarkan usulan

masyarakat

b) Penerima manfaat dari kegiatan ini sesuai dengan ketentuan, yaitu

kelompok yang anggotanya tergolong RTM, serta mempunyai kebutuhan



peningkatan kapasitas/keterampilan yang sama sehingga mudah dikelola

pendanaannya.

c) Bentuk kegiatan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh PNPM

MP yaitu:

1. Lebih bermanfaat bagi RTM yang telah mempunyai usaha,

2. Berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan,

3. Bisa dikerjakan oleh masyarakat,

4. Mendukung perkembangan dan kelanjutan usaha,

5. Meningkatkan kapasitas teknis dengan membuka kesempatan untuk

mencoba teknologi tepat guna yang baru,

6. Memecahkan masalah yang dihadapi termasuk rendahnya

produktivitas usaha,

7. Memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan

tentang usaha.

d) Pendanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu bukan untuk

pengadaan sarana usaha dan modal kerja bagi kelompok serta tidak

boleh bersifat individu.

e) Dalam hal pengadaan sarana yang bertujuan untuk peningkatan

kapasitas, pelatihan keterampilan, bengkel tepat guna, dsb,

kepemilikannya telah diatur dan diputuskan oleh Tim Pelestarian.

f) Perhitungan RAB telah benar sesuai kondisi riil, tidak adanya

pengurangan lamanya waktu maupun kualitas kegiatan.

g) Jumlah dana yang diterima sama dengan yang tercantum dalam

perjanjian penerimaan bantuan (tidak ada pemotongan) dan

dimanfaatkan sesuai proposal peruntukkannya serta tidak ada dana yang

disalahgunakan. Pengeluaran dana telah dicatat, didukung dengan

dokumen pendukung pengeluaran yang valid yaitu minimal ada tanda

tangan yang menyerahkan, yang menerima dan yang melakukan

otorisasi serta dapat dipertanggungjawabkan.

h) Pengelolaan dana kegiatan telah memenuhi prinsip transparansi serta

ada upaya pengendalian.



5.2.Langkah Kerja


melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan

kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi sesuai dengan parameter yang telah





audit pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok

ekonomi, terlebih dahulu ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan

benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan

kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat

dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya, apakah

ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap suatu




TM

KM

CM

M SM

1. Periksa daftar gagasan, daftar usulan desa hasil MD Perencanaan , hasil MAD Prioritas usulan dan SPC. Bandingkan apakah kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomiada dalam daftar gagasan dan usulan sertaberita acara hasil MD dan MAD?

2. Periksa daftar penerima manfaat dari kegiatan ini dan lakukan kunjungan langsung serta wawancara dengan beberapa penerima manfaat. Berikan penilaian, apakah penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditentukan program.

3. Periksa dan berikan penilaian tentang bentuk kegiatan yang dilakukan apakah




TM

KM

CM

M SM

sudah sesuai dengan kriteria program:

1. Memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetah Lebih bermanfaat bagi RTM yang telah mempunyai usaha,

2. Berdampak langsung untuk peningkatan pendapatan,

3. Bisa dikerjakan oleh masyarakat,4. Mendukung perkembangan dan

kelanjutan usaha,5. Meningkatkan kapasitas teknis

dengan membuka kesempatan untuk mencoba teknologi tepat guna yang baru,

6. Memecahkan masalah yang dihadapi termasuk rendahnya produktivitas usaha,

7. Memberi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang usaha.

4. Periksa proposal/RAB, apakah ada alokasi untuk pengadaan sarana yang digunakan untuk peningkatan kapasitas? Pastikan bahwa sarana tersebut bukan untuk modal usaha serta tidak digunakan untuk berproduksi.

5. Periksa dan berikan penilaian tentang harga satuan bahan dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan survey harga bahan/alat (Sebagai Owner Estimate)

6. a) Periksa pembukuan, apakah terhadap pengelolaan dana telah diadministrasikan dengan baik dan transparan serta didukung oleh bukti-bukti yang akurat?

b) Periksa, apakah jumlah dana yang diterima dari UPK telah digunakan sesuai peruntukannya.




TM

KM

CM

M SM

7. Buatlah kesimpulan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok ekonomi.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan sarana

prasarana masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh

parameter yang dinilai, dengan rumusan :



dijawab/dilakukan, maka nilai total parameter tersebut merupakan nilai rata-rata dari

keseluruhan point (Nilai total seluruh point/jumlah point).


sehingga suatu proses pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan

kelompok ekonomi di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai,

memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat

dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang

kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi.

Terhadap parameter nomor 6 selain diberikan nilai secara kuantitatif seperti

parameter yang lainnya, juga ada pemeriksaan khusus untuk mengetahui ada atau

tidaknya penyelewengan dana. Apabila terjadi pemotongan dana atau

ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan dan dana yang diterima oleh pekerja, maka

dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana yang kemungkinan perlu

diklarifikasi lagi lebih detail kepada pihak-pihak terkait.



BAGIAN V

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT KEUANGANDANA BLM (BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT)

A. Tujuan Umum Audit

Secara umum tujuan atas audit keuangan PNPM-MP adalah untuk memberikan

penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas pengelolaan dana BLM PNPM-MP yang

terdiri dari BLM Dana Kegiatan, DOK Perencanaan, serta DOK Pelatihan Masyarakat

oleh UPK, TPK dan kelompok serta memeriksa ada tidaknya tindakan

penyalahgunaan dana/korupsi. Oleh karena itu, audit perlu dilakukan secara

rutin/periodik, semakin sering dilakukan semakin baik karena tindakan

penyalahgunaan dana dapat diantisipasi sedini mungkin.


Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap tertib administrasi dan

pelaporan keuangan serta pengelolaan keuangan dana BLM, yang mencakup :

1) Penilaian mengenai kualitas administrasi dan ketaatan terhadap prinsip-

prinsip akuntansi (pencatatan transaksi, bukti transaksi, sistem pelaporan)

serta pengarsipan dokumen yang ada di UPK dan TPK.

2) Penilaian mengenai ketaatan terhadap ketentuan/aturan penggunaan masing-

masing dana.

3) Penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan UPK, kinerja Badan

Pengawas UPK, TPK, Tim Pemantau serta Kelompok.

4) Penilaian terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan dana BLM

5) Pemeriksaan keuangan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi

penyalahgunaan dana.



C. Audit Dana BLM Kegiatan

1. Parameter

a) Tingkat Kecamatan(UPK dan BPUPK)(1) Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan, mencakup:

- Buku Kas Harian

- Buku Bank

- Rekening

- Buku bantu lainnya (Buku Inventaris, Buku Hutang, dll)

- Bukti Transaksi

(2) Pelaporan Keuangan Dana BLM untuk Dana Kegiatan (Neraca

Program, Laporan Arus Dana, Laporan Operasional UPK)

(3) UPK menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau

kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum

lainnya.

(4) Pengggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya, yaitu seperti yang

tercantum dalam SPC dan BA MAD serta menjamin tidak ada

pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai item anggaran yang telah

disetujui MAD, dll.

(5) Penyaluran BLM dari KPPN sesuai aturan (Surat Edaran).

(6) Pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai

kebutuhan dengan terlebih dahulu desa mengajukan Rencana

Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.

(7) Setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas

dan fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas.

(8) Pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan)

diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian).

b) Tingkat Desa (TPK, Tim Pemantau dan Kelompok)

(1) Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan TPK dan

Kelompok, mencakup:

- Buku Kas Harian (Kas Umum dan Kas Operasional)



- Kartu Kelompok/Anggota

- Bukti transaksi

- Buku Material

- Laporan Penggunaan Dana yang sesuai dengan Laporan Realisasi

Fisik

(2) TPK menyampaikan laporan rutin dan laporan pertanggungjawaban

dan menyampaikan kepada masyarakat umum melalui papan informasi

atau fasilitas umum lainnya.

(3) Tidak ada penggunaan dana non prosedural seperti pinjaman pribadi

baik fasilitator maupun TPK, penggunaan dana kegiatan untuk

operasional TPK, dll.

(4) Pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai

kebutuhan dengan terlebih dahulu desa mengajukan Rencana

Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.

(5) Setiap pengurus TPK dan Tim Pemantau memahami tugas dan

fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas.

(6) Pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan)

diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian) dan

aman.

2. Langkah Kerja


melakukan penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta

pengelolaan keuangan BLM dana kegiatan sesuai dengan parameter yang telah





audit pengelolaan keuangan BLM Dana Kegiatan, terlebih dahulu ditentukan


pengelolaan keuangan BLM Dana Kegiatan. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat







i. Tingkat Kecamatan (UPK, BPUPK)

No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

1. Periksa dan berikan penilaian terhadap pengadministrasian UPK yang meliputi : - Buku Kas Harian (BPPK dan Operasional

UPK)- Buku Bank (UPK dan Operasional UPK)- Buku Rekening - Buku bantu lainnya (Buku Inventaris, Buku

Hutang, dll)- Bukti-bukti transaksi

2. Periksa dan berikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Dana BLM yang ada di UPK, meliputi : (1) Laporan Arus Dana(2) Neraca Program(3) Laporan Operasional UPK

3. Pastikan bahwa UPK menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau kepada masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya.

4. Pastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya, yaitu seperti yang tercantum dalam SPC dan BA MAD serta menjamin tidak ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai item anggaran yang telah disetujui MAD, dll.

5. Penyaluran BLM dari KPPN sesuai aturan (Surat Edaran)

6. Pastikan bahwa pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu desa



No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

mengajukan Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.

7. Pastikan bahwa setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas dan fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas.

8. Pastikan bahwa pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan) diselenggarakan secara tertib (memudahkan dalam pencarian).

Kesimpulan hasil penilaian terhadap penilaian tertib administrasi, pelaporan serta

pengelolaan BLM Dana Kegiatan di tingkat kecamatan merupakan nilai rata-rata dari




sehingga suatu proses tertib administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan

keuangan dana BLM mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup




Apabila terjadi pemotongan dana atau ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan

dan dana yang diterima, maka dapat disimpulkan ada indikasi penyalahgunaan dana

yang kemungkinan perlu diklarifikasi lagi lebih detail sampai ketemu jumlah yang

pasti dan pelaku yang jelas. Laporan terjadinya penyalahgunaan dana merupakan

laporan dalam bentuk naratif yang melengkapi laporan hasil audit yang menguraikan

berapa jumlah dana yang disalahgunakan dan siapa pelakunya.

Selain itu, untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan dana,

maka dilakukan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana

khususnya BLM Dana Kegiatan sebagai berikut:



Hasil Pemeriksaan BLM Dana Kegiatan

Periode …… s.d. ……………………….

Saldo Awal Xxxx

PENERIMAAN

Transfer dari KPPN (BLM PNPM-MP) xxxx

Transfer Kasda (BLM PNPM-MP) xxxx

Transfer Lain-Lain (BLM ……….) xxxx

Transfer Lainnya (Swadaya, Hibah) xxxx

Bunga Bank BLM PNPM-MP (Rek Kolektif) xxxx

Penerimaan lain-lain * xxxx +

Total Penerimaan Xxxx +

PENGELUARAN

Penyaluran Kegiatan Sarana Prasarana xxxx

Penyaluran Kegiatan Pendidikan xxxx

Penyaluran Kegiatan Kesehatan xxxx

Penyaluran Kegiatan PKH xxxx

Penyaluran Kegiatan SPP xxxx

Operasional TPK xxxx

Operasional UPK xxxx

Pajak dan Adm. Bank BLM PNPM-MP xxxx

Pengeluaran lain-lain * xxxx +

Total Pengeluaran Xxxx -

Saldo ((Saldo Awal +Total Penerimaan) – Total Pengeluaran) xxxx (A)



Hasil Pemeriksaan Rekening BPPK dan Kas BPPK

Saldo Rekening Kolektif BPNPM MP No. Rek. ..... Rp xxxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) BPNPM MP Rp xxxxx

+

Jumlah Total Rpxxxxx

(B)



Hasil Pemeriksaan Alokasi Dana Operasional UPK (2% dari BLM Dana Kegiatan)

Periode ………………………...s.d. ……………………….

Saldo Awal (Periode sebelumnya) Xxxx

PENERIMAAN

Dari 2% BLM xxxx

Bunga rekening operasional xxxx

Penerimaan Lain-lain * xxxx +


Xxxx

PENGELUARAN

Biaya operasional UPK xxxx

(Honor, Adm. dan Umum,Inventaris, dll)

Pajak dan Adm. Rek. Operasional xxxx






Hasil Pemeriksaan Rekening Operasional dan Kas Operasional

Saldo Rekening Operasional No. Rek.......................... Rp xxxxxTotal Uang Tunai (Cash on hand) OPS Rp xxxxx +

Jumlah Total Rp xxxxx (B)

Kesimpulan hasil pemeriksaan :

Saldo hasil pemeriksaan dana harus sama dengan saldo hasil pemeriksaan

terhadap rekening dan uang kas : (A) = (B). Hal ini menunjukkan tidak ada

selisih dana. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan dana dapat disimpulkan

tidak ada penyalahgunaan dana.

(A) > (B), terdapat selisih dana yang kemungkinan diakibatkan oleh kelebihan

catat penerimaan atau kekurangan catat biaya. Hal ini bisa juga

mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana atau adanya pengeluaran-

pengeluaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Penyebabnya bisa

karena pengeluaran itu tidak prosedural atau lainnya.

(A) < (B), terdapat selisih dana yang kemungkinan diakibatkan oleh

kekurangan catat penerimaan atau kekurangan catat biaya. Selisih ini

biasanya tidak mengindikasikan penyalahgunaan dana tapi lebih pada

kesalahan pencatatan karena tidak tertibnya pencatatan transaksi.

ii. Tingkat Desa (TPK, Tim Pemantau dan Kelompok)

No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

1. Periksa dan berikan penilaian terhadap pengadiministrasian di TPK, mencakup :- Buku Kas Harian (Kas Umum dan Kas

Operasional)- Kartu Kelompok/Anggota- Bukti transaksi



No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

- Buku Material 2. Periksa dan berikan penilaian terhadap

laporan TPK yang mencakup :(1) LPD(2) Laporan Pertanggungjawaban Tahap I,

II dan tahap akhir(3) Media penyampaian laporan

3. Pastikan tidak ada penggunaan dana non prosedural seperti pinjaman pribadi baik fasilitator maupun TPK, penggunaan dana kegiatan untuk operasional TPK, dll.

4. Pencairan dana dari UPK ke TPK telah sesuai prosedur, yaitu sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana dan Laporan Penggunaan Dana sebelumnya.

5. Pastikan bahwa setiap pengurus TPK dan Tim Pemantau memahami tugas dan fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas. Pastikan kelompok mempunyai buku catatan transaksi/buku kas harian serta kartu anggota.

6. Periksa dan berikan penilaian terhadap pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan)

Kesimpulan hasil penilaian terhadap tertib administrasi dan pelaporan

merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan rumusan :

Total nilai dari parameter (6 parameter)6


sehingga kualitas administrasi dan pelaporan serta pengelolaan BLM Dana Kegiatan

di tingkat desa dan kelompok mendapat penilaian sangat memadai, memadai,

cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga dapat dibuat



penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang kemudian

dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Dalam hasil audit juga dibuat catatan

khusus apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana/korupsi serta rekomendasi

tindak lanjutnya.


maka dilakukan peneriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana khususnya

BLM Dana Kegiatan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan BLM Dana Kegiatan di TPK

Periode …… s.d. ……………………….

Saldo Awal Xxxx

PENERIMAAN

Penerimaan dari UPK RPD I xxxx

Penerimaan dari UPK RPD II xxxx

Penerimaan dari UPK RPD III xxxx

Penerimaan dari UPK RPD IV xxxx

Penerimaan dari UPK RPD V xxxx



PENGELUARAN

Penyaluran KegiatanSarana xxxx

Penyaluran Kegiatan Pendidikan xxxx

Penyaluran Kegiatan Kesehatan xxxx

Penyaluran Kegiatan PKH xxxx



Penyaluran Kegiatan SPP xxxx

Operasional TPK xxxx

Operasional UPK xxxx




Saldo hasil perhitungan tersebut harus dapat dibuktikan secara fisik dalam saldo

yang terdapat di tangan bendahara TPK (cash on hand).

Hasil Pemeriksaan Uang Kas di TPK

Total Uang Tunai (Cash on hand) BLM PNPM-MP Rp xxxxx (B)



terhadap uang kas yang dipegang TPK : (A) = (B). Hal ini menunjukkan tidak

ada selisih dana. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan dana dapat

disimpulkan tidak ada penyalahgunaan dana.












D. Audit Dana DOK Perencanaan

1. Parameter

1) Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan, mencakup:

a) Buku Kas Harian DOK Perencanaan

b) Buku Bank DOK

c) Buku Rekening

d) Bukti Transaksi

e) Pelaporan Keuangan Dana BLM untuk DOK Perencanaan (Laporan

Arus Dana)

2) Menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau kepada

masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya.

3) Pencairan BLM DOK Perencanaaan dari KPPN sesuai aturan.

4) Pengggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya.

5) Setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas dan

fungsinya .

6) Pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan)


2. Langkah Kerja



pengelolaan keuangan BLM dana DOK Perencanaan sesuai dengan parameter yang

telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan range

score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM), 61 – 75

cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat memadai (SM).


pengelolaan keuangan BLM DOK Perencanaan, terlebih dahulu ditentukan




pengelolaan keuangan BLM DOK Perencanaan ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya

dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai lokasi/kecamatan/desa lainnya,

apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir dari hasil penilaian terhadap

suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan parameter yang dinilai

yang disampaikan secara kuantitatif dan disertai dengan penilaian secara kualitatif.

No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

1 a) Periksa dan Pastikan bahwa UPK telah menerima Ketentuan Pengelolaan DOK Perencanaan yang terakhir.

b) Periksa dan pastikan bahwa di UPKterdapat rekening DOK Perencanaan.

c) Pastikan bahwa yang menandatangani spesimen pada rekening DOK Perencanaan terdiri dari: Ketua UPK dan fasilitator kecamatan (2).

2 a) Periksa dan pastikan UPK mempunyai buku pencatatan transaksi untuk BLM DOK Perencanaan berupa buku kas dan buku bank.

b) Transaksi dicatat dengan jelas, cermat, dan didukung bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (ada yang mengeluarkan, yang menerima dan yang memverifikasi).

c) Pastikan tidak ada pengeluaran non prosedural dengan meneliti transaksi demi transaksi.

3 Periksa saldo masing-masing buku kas harian, apakah tidak ada salah perhitungan (sudah sesuai dengan penerimaan dikurangi pengeluaran). Lakukan cash opname apakah uangnya benar-benar ada di tangan UPK.



4 Periksa buku rekening DOK. Cocokan saldonya dengan buku bank yang dibuat UPK. Periksa setiap penarikan yang ada dan cocokan dengan penerimaan di buku kas harian yang sama/sejenis. Pastikan penggunaannya telah sesuai ketentuan, termasuk bila ada sisa dana.

5 Periksa dan pastikan laporan yang dibuat UPK sesuai dengan ketentuan pembuatan pelaporan (Laporan Arus Dana)

6 a) Periksa bahwa ada proses musyawarah untuk memutuskan rencana penggunaan DOK Perencanaan yang difasilitasi oleh fasilitator serta SPC mengenai Rencana Penggunaan DOK. (ref.: dokumen Berita Acara dan SPC)

b) Pastikan alokasi dan penggunaan dana DOK telah sesuai dengan peruntukanya. (ref.: dokumen RAB DOK Perencanaan)

7 a) Pastikan bahwa FK telah memverifikasi penggunaan dana DOK.

b) Pastikan bahwa fasilitator kabupaten telah memverfikasi penggunaan kelebihan DOK Perencanaan.

8 Pastikan seluruh dokumen disimpan pada tempat yang aman serta memudahkan pencarian.

Buatkan Kesimpulan atas Penilaian Tertib Administrasi dan Pelaporan serta pengelolaan DOK Perencanaan di UPK.





Total nilai dari parameter (1 - 8 parameter)8


sehingga kualitas administrasi dan pelaporan serta pengelolaan BLM Dana

Operasional Kegiatan Perencanaan mendapat penilaian sangat memadai,



kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Dalam hasil audit juga dibuat

catatan khusus apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana/korupsi serta

rekomendasi tindak lanjutnya.



BLM Dana Operasional Kegiatan Perencanaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan

Periode …… s.d. ……………………….

Saldo Awal Xxxx

PENERIMAAN

Transfer dari KPPN (BLM DOK Perencanaan) xxxx

Transfer Lainnya (Swadaya, Hibah) xxxx

Bunga Bank BLM PNPM-MP (Rek DOK) xxxx





PENGELUARAN

Penyaluran Kegiatan MAD xxxx

Penyaluran Kegiatan Pelatihan KPMD xxxx

Penyaluran Kegiatan xxxx



Bantuan Transpor PJOK xxxx

Bantuan transpor KPMD xxxx

Bantuan Transpor PL xxxx

Pajak dan Adm. Bank BLM DOK Perencanaan xxxx




Hasil Pemeriksaan Rekening DOK Perencanaan dan Kas DOK Perencanaan

Saldo Rekening DOK Perencanaan No. Rek. ..... Rp

xxxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) Rp

xxxxx +

Jumlah Total Rp xxxxx (B)




Sama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dana secara total hanya dipisah

didasarkan pada jenis dananya masing-masing. Misalnya: ”Terdapat selisih dana

pada DOK Perencanaan dimana saldo hasil pemeriksaan dana tidak sama dengan

hasil pemariksaan rekening dan kas DOK Perencanaan. Setelah dilakukan klarifikasi

terhadap UPK, penyebabnya adalah......................... .”

E. Audit Dana DOK Pelatihan Masyarakat

1. Parameter

1) Terselenggaranya secara memadai administrasi keuangan, mencakup:

a) Buku Kas Harian DOK Pelatihan Masyarakat

b) Buku Bank DOK

c) Buku Rekening

d) Bukti Transaksi

e) Pelaporan Keuangan Dana BLM untuk DOK Pelatihan Masyarakat

(Laporan Arus Dana)

2) Menyampaikan laporan rutin kepada desa/forum MAD atau kepada

masyarakat umum melalui papan informasi atau fasilitas umum lainnya.

3) Pencairan BLM DOK Pelatihan Masyarakat dari KPPN sesuai aturan,

yaitu pencairan dilakukan sekaligus sesuai dengan kebutuhan pelatihan

masyarakat yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, 1 bulan setelah

pencairan, kegiatan pelatihan masyarakat harus segera dilaksanakan dan


4) Pengggunaan dana sesuai dengan peruntukkannya, yaitu seperti yang

tercantum dalam Surat Petunjuk Pencairan dan Tata Cara Penggunaan

DOK Pelatihan Masyarakat.

5) Tidak ada penggunaan dana non prosedural seperti pinjaman pribadi baik

konsultan/fasilitator, UPK maupun pihak lain dan tidak ada pengeluaran-



pengeluaran yang tidak sesuai item anggaran sesuai petunjuk

penggunaan dana DOK Pelatihan Masyarakat.

6) Setiap pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK memahami tugas dan

fungsinya sehingga ada pembagian kerja yang jelas.

7) Pengarsipan dokumen program (keuangan dan non keuangan)


2. Langkah Kerja



pengelolaan keuangan BLM dana DOK Pelatihan Masyarakat sesuai dengan

parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif

(angka) dengan range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang

memadai (KM), 61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100

= sangat memadai (SM).


audit pengelolaan keuangan BLM DOK Pelatihan Masyarakat, terlebih dahulu

ditentukan lokasi/kecamatan/desa yang akan dijadikan benchmark/tolok ukur dalam

fokus audit pengelolaan keuangan BLM DOK Pelatihan Masyarakat ini. Tolok ukur ini






No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

M SM

1 a) Periksa dan pastikan bahwa di UPK terdapat rekening DOK Pelatihan Masyarakat.

b) Pastikan bahwa yang menandatangani spesimen pada rekening DOK Pelatihan



Masyarakat terdiri dari: Ketua UPK dan Fasilitator Kecamatan.

2 a) Periksa dan pastikan UPK mempunyai buku pencatatan transaksi untuk BLM DOK Pelatihan Masyarakat berupa buku kas dan buku bank.

b) Transaksi dicatat dengan jelas, cermat, dan didukung bukti-bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (ada yang mengeluarkan, yang menerima dan yang memverifikasi).

c) Pastikan tidak ada pengeluaran non prosedural dengan meneliti transaksi demi transaksi.

3 Periksa saldo masing-masing buku kas harian, apakah tidak ada salah perhitungan (sudah sesuai dengan penerimaan dikurangi pengeluaran). Lakukan cash opname apakah uangnya benar-benar ada di tangan UPK.

4 Periksa buku rekening DOK. Cocokan saldonya dengan buku bank yang dibuat UPK. Periksa setiap penarikan yang ada dan cocokan dengan penerimaan di buku kas harian yang sama/sejenis. Pastikan penggunaannya telah sesuai ketentuan, termasuk bila ada sisa dana.

5 Periksa dan pastikan laporan yang dibuat UPK sesuai dengan ketentuan pembuatan pelaporan (Laporan Arus Dana)

6 a) Periksa bahwa ada proses musyawarah untuk memutuskan rencana penggunaan DOK Perencanaan yang difasilitasi oleh fasilitator serta SPC mengenai Rencana Penggunaan DOK. (ref.: dokumen Berita Acara dan SPC)

b) Pastikan alokasi dan penggunaan dana DOK telah sesuai dengan peruntukanya. (ref.: dokumen RAB DOK Perencanaan)



7 Pastikan alokasi dan penggunaan dana DOK telah sesuai dengan peruntukanya.

8 FK/FT telah memverifikasi penggunaan dana DOK, mengadministrasikan dan melaporkan setiap kegiatan pelatihan baik di tingkat desa/kecamatan, mengembangkan modul dan materi pelatihan.

9 Pastikan FKab/FT-Kab telah memverifikasi swadaya dan bantuan dari pihak lain sebelum penyaluran DOK tahap 1, FKab telah memverifikasi penggunaan dana DOK , FKab/FT-kab telah mengembangkan materi dan modul pelatihan, FKab telah memfasilitasi Forum BKAD/MAD berkoordinasi dengan TKPNPM Kab untuk kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten

10 Pastikan seluruh dokumen disimpan pada tempat yang aman serta memudahkan pencarian.

Buatkan Kesimpulan atas Penilaian Tertib Administrasi dan Pelaporan serta pengelolaan DOK Peelatihan Masyarakat di UPK.



Total nilai dari parameter (1 - 10 parameter)10


sehingga kualitas administrasi dan pelaporan serta pengelolaan BLM Dana

Operasional Kegiatan Pelatihan Masyarakat mendapat penilaian sangat memadai,





kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi. Dalam hasil audit juga dibuat

catatan khusus apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana/korupsi serta

rekomendasi tindak lanjutnya.



BLM Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Masyarakat sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan BLM Dana Operaasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat

Periode …… s.d. ……………………….

Saldo Awal Xxxx

PENERIMAAN

Transfer dari KPPN (BLM DOK pelatihan) Xxxx

Transfer Lainnya (Swadaya, Hibah) Xxxx

Bunga Bank BLM PNPM-MP (Rek DOK) Xxxx

Penerimaan lain-lain * Xxxx +


PENGELUARAN

Penyaluran Kegiatan Pelatihan Xxxx

Penyaluran Kegiatan Pelatihan KPMD Xxxx

Penyaluran Kegiatan Pelatihan.... Xxxx

Penyaluran Kegiatan Xxxx





Pajak dan Adm. Bank BLM DOK Pelatihan Masyarakat XxxxPengeluaran lain-lain * Xxxx +



Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas DOK Pelatihan Masyarakat

Saldo Rekening DOK Pelatihan Masy. No. Rek. ..... Rp xxxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) Rpxxxxx + Jumlah Total Rp xxxxx (B)


Sama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dana secara total hanya dipisah

didasarkan pada jenis dananya masing-masing. Misalnya : ”Terdapat selisih dana

pada dana DOK Pelatihan Masyarakat dimana saldo hasil pemeriksaan dana tidak

sama dengan hasil pemariksaan rekening dan kas DOK Pelatihan Masyarakat.

Setelah dilakukan klarifikasi terhadap UPK, penyebabnya adalah............................ .”

Catatan Penting !

Pengeluaran lain-lain harus diklarifikasi secara detail ke UPK karena item pengeluaran ini paling rawan dan sering digunakan untuk menyembunyikan pengeluaran-pengeluaran fiktif/non prosedural.



Hasil Pemeriksaan Seluruh Dana DOK

Periode ………………………...s.d. ……………………….


PENERIMAAN

Transfer KPPN DOK Perenc XxxxTransfer KPPN DOK Pelmas XxxxTransfer KPPN DOK Micro XxxxTransfer lainnya XxxxBunga Bank DOK Perenc XxxxBunga Bank DOK Pelmas XxxxBunga Bank DOK Micro XxxxPenerimaan Lain-lain Xxxx +

Total PenerimaanXxxx +

Xxxx

PENGELUARAN

Kegiatan Perencanaan (MAD Sos, PL, KPMD dll) XxxxKegiatan Pelat Masy (UPK, BPUPK, KPMD dll) XxxxKegiatan Micro (dirinci) XxxxPajak & Adm Bank DOK perenc XxxxPajak & Adm Bank Pelmas XxxxPajak & Adm Bank Micro XxxxPengeluaran lainnya Xxxx +Total Pengeluaran

Xxxx -

Saldo ((Saldo Awal +Total Penerimaan) - Total Pengeluaran) xxxx (A)



Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas DOK

Saldo Rekening DOK Perenc No. Rek........................ Rp xxxxx

Saldo Rek DOK Pelmas No rek ……………………… Rp xxxxx

Saldo Rek DOK Micro No rek ………………………. Rp xxxxx

Total uang tunai (cash on hand) DOK Perenc ------- Rp xxxxx

Total uang tunai (cash on hand) DOK Pelmas ------ Rp xxxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) DOK Micro Rpxxxxx +

Jumlah Total Rpxxxxx (B)



BAGIAN VI

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DANA BERGULIR

A. Latar Belakang

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP khususnya penjelasan X

mengenai Pengelolaan Dana Bergulir, bahwa sistem pengendalian Dana Bergulir

dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap

mekanisme pengelolaan, efektifitas perguliran, penentuan wilayah perguliran,

kelembagaan UPK, pelaporan kegiatan dana bergulir dan pemahaman fasilitator

pada Fasilitasi kelompok, Pengelolaan Pinjaman Bermasalah dan pengembangan

Jaringan serta Penilaian UPK.

Dalam memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap kualitas pengelolaan

dana bergulir oleh UPK, serta pemeriksaan ada tidaknya tindakan

penyalahgunaan dana/korupsi, maka audit Audit Dana Bergulir perlu dilakukan

secara rutin/periodik, semakin sering dilakukan semakin baik karena tindakan

penyalahgunaan dana dapat diantisipasi sedini mungkin, agar pelestarian

program dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuannya.

B. Tujuan

1) Untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan dana bergulir telah

mengikuti dasar-dasar dan aturan pokok perguliran sesuai ketentuan.

2) Untuk memastikan bahwa pola perguliran yang dijalankan telah efektif dan

sesuai dengan cakupan wilayah serta berpedoman pada prinsip-prinsip PNPM

MP.

3) Untuk mengetahui bahwa pengelolaan dana bergulir telah diarahkan pada

upaya pelestarian dan pengembangan permodalan usaha yang berasal dari

dana program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri Perdesaan) yang

sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM – Mandiri

Perdesaan);



4) Memastikan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai

pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel,

transparan dan berkelanjutan;

5) Memastikan sasaran program sesuai dengan jenis dan fungsi kelompoknya.

6) Untuk memastikan telah dilakukan upaya penanganan terhadap pinjaman

bermasalah (bila ada pinjaman bermasalah).

C. Parameter

1) UPK telah menerima dan memahami PTO Penjelasan X Pengelolaan Dana

bergulir.

2) UPK telah memiliki aturan dan prosedur yang telah disepakati dalam MAD,

terhadap mekanisme perguliran yang didasarkan pada pelestarian kegiatan

pinjaman (tersedianya dana pinjaman produktif dan berkembang),

pelestarian prinsip PNPM MP, pelestarian kelembagaan (sasaran tetap

kelompok bukan individu, ada verifikasi, dll), serta pengembangan kelompok

(berkaitan dengan pola angsuran).

3) BKAD dan UPK telah mempunyai perangkat dalam upaya penguatan

kelembagaan berkaitan dengan aspek hukum, seperti AD/ART dan juga

SOP UPK yang sudah disahkan oleh MAD dan melalui proses notarial, SK

Bupati atau Perda. Semua perangkat itu tetap berpedoman pada prinsip-

prinsip PNPM MP.

4) Ketentuan pendanaan mengacu kepada AD/ART, aturan perguliran, SOP

yang disepakati dan PTO Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir.

5) Tahapan pengelolaan dana bergulir mengacu pada mekanisme pendanaan

dana bergulir, (sudah sesuai dengan Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok,

Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK, Verifikasi oleh Tim Verifikasi

dan Keputusan Pendanaan).

6) Penetapan persyaratan mengacu pada ketentuan: adanya Persyaratan

Kelompok, penentuan jasa pinjaman, Jangka waktu pinjaman, jadwal

angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok,

penetapan Daftar Tunggu Kellompok.



7) Pola perguliran yang ada telah disepakati dalam MAD, telah

mempertimbangkan hasil pemetaan kelompok, oleh UPK, Rencana

Anggaran Pendapatan dan biaya UPK (RAPB), Cash Flow, Rencana

Perguliran, estimasi pendapatan jasa pinjaman , tingkat pengembalian serta

cakupan dan kondisi wilayah.

8) UPK pada setiap tahun anggaran telah memiliki rencana kerja dan membuat

Laporan pertanggungjawaban kepada BKAD atau MAD. Dalam rencana

kerja berisi rencana kegiatan dan Perencanaan Keuangan termasuk

perencanaan pendapatan dan biaya (RAPB, Cash Flow, Rencana

Perguliran)

9) Ketentuan pendanaan operasional UPK berdasarkan pada kewajaran,

ketersediaan dana dan mengacu kepada batasan maksimal 75 % dari

pendapatan UPK.

10) Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan

risiko pinjaman (sesuai dengan Laporan Kolektibilitas) mengacu pada

ketentuan yang berlaku.

11) Ketentuan pendanaan kelembagaan pendukung UPK mengacu pada

ketentuan yang berlaku (PTO dan SOP UPK).

12) Ketentuan Penghapusan Pinjaman diatur sesuai dengan jenis dan syarat

penghapusan pinjaman.

13) Pengelolaan Hadiah Bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP UPK dan

penjelasan X.

14) Kelembagaan pengelolaan sudah mengacu pada penjelasan yang ada.

15) Adanya Konsistensi dan keakuratan atas Laporan Dana Bergulir

16) Adanya konsistensi dan keakuratan atas Laporan Keuangan khusus kegiatan

Dana Bergulir, yaitu Neraca Microfinance dan Laporan Rugi/Laba, sudah

sesuai dengan tujuan, format dan fungsinya.

17) Adanya kegiatan fasilitasi kelompok yang sesuai dengan ketentuan.

18) Adanya penanganan dan penyehatan pinjaman bermasalah yang sesuai

dengan ketentuan,

19) Adanya kegiatan Pengembangan Jaringan.



20) Adanya penilaian UPK dengan tujuan evaluasi kondisi UPK dalam

melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir, yang

berupa Pemetaan UPK dan Penilaian kesehatan UPK sesuai dengan

mekanisme program.

D. Langkah Kerja


penilaian terhadap pengelolaan dana bergulir sesuai dengan parameter yang telah





pengelolaan dana bergulir, terlebih dahulu ditentukan lokasi kecamatan yang akan

dijadikan benchmark/tolok ukur dalam fokus audit pengelolaan dana bergulir ini.

Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai

lokasi kecamatan lainnya, apakah ada di atas atau di bawahnya. Kesimpulan akhir

dari hasil penilaian terhadap suatu kegiatan merupakan nilai rata-rata dari



PENILAIAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PNPM MANDIRI PERDESAAN

TAHUN ANGGARAN ..........

-----------------------------------------------------------------------------------

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :



No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

MSM

1. Pastikan apakah UPK telah menerima dan memahami PTO Penjelasan X.

2. Periksa dan pastikan, apakah UPK telah mempunyai aturan dan prosedur perguliran baik secara tertulis maupun tidak yang telah disepakati dalam MAD. Pelajari poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, apakah telah mengikuti dasar-dasar dan aturan pokok perguliran (sesuai dengan prinsip PNPM MP, disalurkan pada kelompok, melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi, pola angsuran kelompok).

3. Periksa dan Pastikan apakah BKAD dan UPK telah mempunyai perangkat dalam upaya penguatan kelembagaan berkaitan dengan aspek hukum, seperti AD/ART dan juga SOP UPK yang sudah disahkan oleh MAD dan melalui proses SK Bupati atau Perda. Semua perangkat itu tetap berpedoman pada prinsip-prinsip PNPM MP.

4. Pastikan apakah Ketentuan pendanaan dana bergulir mengacu kepada AD/ART, aturan perguliran dan SOP yang disepakati dan PTO Penjelasan X tentang Pengelolaan Dana Bergulir. (Misalnya : Pendanaan tidak diperbolehkan kepada individu tetapi kelompok)

5. Periksa dan Pastikan apakah tahapan pengelolaan pendanaan dana bergulir mengacu pada mekanisme, (sudah sesuai dengan Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok, Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK, Verifikasi oleh Tim



Verifikasi dan Keputusan Pendanaan).

6. Periksa dan Pastikan persyaratan pendanaan sudah mengacu pada ketentuan: adanya Persyaratan Kelompok, penentuan jasa pinjaman, Jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran dengan sumber dana bergulir mengacu pada fungsi kelompok, penetapan Daftar Tunggu Kelompok.

7. Tanyakan kepada UPK dan FK apakah pola perguliran yang ada telah disepakati dalam MAD, telah mempertimbangkan hasil pemetaan kelompok, oleh UPK, Rencana Anggaran Pendapatan dan biaya UPK (RAPB), Cash Flow, Rencana Perguliran, estimasi pendapatan jasa pinjaman , tingkat pengembalian serta cakupan dan kondisi wilayah

8. UPK pada setiap tahun anggaran telah memiliki rencana kerja dan membuat Laporan pertanggungjawaban kepada BKAD atau MAD. Dalam rencana kerja berisi rencana kegiatan dan Perencanaan Keuangan termasuk perencanaan pendapatan dan biaya (RAPB, Cash Flow, Rencana Perguliran)

9. Periksa dan pastikan apakah ketentuan pendanaan operasional UPK berdasarkan pada kewajaran, ketersediaan dana dan mengacu kepada batasan maksimal 75 % dari pendapatan UPK.

10. Periksa dan pastikan apakah penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan risiko pinjaman (sesuai dengan Laporan Kolektibilitas) mengacu pada ketentuan yang berlaku.Misal : - Penambahan Modal minimal 50 % dari

surplus tahunan setelah



memperhitungkan resiok Pinjaman;- Bantuan Langsung RTM minimal 15 %

dari surplus tahunan;- Pengembangan kelembagaan yang

mencakup penguatan status kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat maksimal maksimal 10% dari surplus tahunan.

- Bonus Pengurus UPK maksimal yang lebih rendah daripada 5 % dari surplus atau maksimal 2 kali honor/insentif yang diterima setiap bulan;

(Bagi UPK yang belum melakukan tutup buku secara tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian Surplus Operasional)

11. Periksa dan pastikan apakah Ketentuan pendanaan kelembagaan pendukung UPK mengacu pada ketentuan yang berlaku (PTO dan SOP UPK).Misalnya :- Pendanaan Tim Verifikasi Perguliran

maksimal 0,5 % dari dana yang akan digulirkan dan dibebankan pada biaya lain-lain;

- Pendanaan Badan Pengawas UPK maksimal 5 % dari anggaran biaya tahunan UPK dan diberikan pada saat pelaksanaan Pengawasan UPK dan bukan bersifat insentif bulanan.

- Pendananan Tim Penyehatan Pinjaman maksimal 2 % dari nilai tunggakan di atas 6 bulan yang berhasil ditagih dan dibebankan pada biaya lain-lain;

- Pendanaan pemberian IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) dapat diberikan untuk pengembangan permodalan kelompok bukan untuk individu pengurus kelompok atau bukan untuk jasa penagihan. Pendanaan ini diberikan setelah kelompok melunasi



seluruh kewajiban secara tepat waktu;- Dll

12. Periksa dan pastikan apakah ketentuan Penghapusan Pinjaman diatur sesuai dengan jenis dan syarat penghapusan pinjaman.

13. Periksa apakah pengelolaan Hadiah Bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP UPK dan PTO penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir.

14. Apakah Pengendalian kelembagaan sudah berjalan mengacu pada penjelasan yang ada, baik kepada masyarakat, maupun pemerintah daerah, misal :

- Apakah ada rekomendasi-rekomendasi yang mengarah kepada perbaikan dari fasilitator (kecamatan dan kabupaten), P-UPK, dan tim koordinasi (kabupaten, provinsi) di mana dalam melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan dana bergulir menemukan yang hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan program atau mengancam pelestarian (contoh : penghentian operasional sementara sampai ada upaya perbaikan yang sesuai ketentuan program, atau penggantian pengurus UPK).

- Apakah ada fasilitasi dari fasilitator kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan aturan/ ketentuan sesuai dengan program yang telah dibuat oleh masyarakat melalui perangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dsb.

15. Verifikasi dan validasi konsistensi dan keakuratan antar jenis laporan dan administrasi



16. Verifikasi dan validasi antara rekening bank dan administrasi lainnya. Misalnya : transaksi pengambilan rekening sesuai dengan realisasi pencairan ke kelompok, penyetoran ke rekening pengembalian sesuai dengan catatan buku kas, antara buku kas dan buku bank,

17. Verifikasi dan validasi antara buku pengembalian dengan kartu pinjaman kelompok.

18. Verifikasi dan validasi kartu pinjaman dengan kelompok peminjam.

19. Verifikasi dan validasi ke kelompok tentang jumlah pinjaman, besaran jasa pinjaman, mekanisme perguliran.

20. Periksa dan pastikan konsistensi dan keakuratan atas Laporan Keuangan khusus kegiatan Dana Bergulir, yaitu Neraca Microfinance dan Laporan Rugi/Laba, sudah sesuai dengan tujuan, format dan fungsinya.

21. Verifikasi dan validasi kelompok pinjaman bermasalah berkaitan dengan jumlah pinjaman, permasalahan, rencana penyehatan, dsb.

22. Tanyakan ke UPK apakah telah dilakukan upaya-upaya penanganan yang tepat, berkaitan adanya pinjaman bermasalah, seperti pembentukan Tim Penyehatan, identifikasi kelompok dan pengkategorisasian permasalahan kelompok. Kemudian penentuan pola penyehatan yang tepat.

23. Lakukan penilaian bapakah terjadi fasilitasi Pengembangan Jaringan.

24. Apakah telah ada asosiasi UPK di kabupaten / provinsi, yang merupakan forum pelaku UPK untuk tujuan penguatan dan



pengembangan aspek teknis pengelolaan usaha, namun bukan aspek kebijakan yang merupakan kewenangan BKAD atau MAD.

25. Periksa apakah telah dilakukan penilaian UPK dengan tujuan evaluasi kondisi UPK dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir, yang berupa Pemetaan UPK dan Penilaian kesehatan UPK sesuai dengan mekanisme program.

Buat Kesimpulan Hasil Penilaian atas Pengelolaan Dana Bergulir.

Kesimpulan hasil penilaian terhadap pengelolaan dana bergulir di suatu kecamatan


Total nilai dari parameter 1 - 25 =

25

Hasil penilaian ini, selain secara kuantitatif dengan menggunakan angka sehingga

suatu pengelolaan dana bergulir di kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat

memadai, memadai, cukup memadai, kurang memadai atau tidak memadai, juga

dapat dibuat penilaian kualitatif berdasarkan penilaian dari pemeriksa/auditor yang

kemudian dibuat beberapa catatan atau rekomendasi.

E. PEMERIKSAAN DANA-DANA

Selain parameter-parameter tersebut di atas, dalam melakukan audit atas

pengelolaan Dana bergulir perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak

adanya indikasi penyalahgunaan dana. Selain rekonsiliasi rekening, pemeriksaan

dana dapat dilakukan dengan menggunakan instumen di bawah ini.



Instrumen ini memudahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara periodik dan lebih rutin. Dengan adanya pembatasan periode keuangan yang diperiksa maka baik akumulasi penerimaan maupun akumulasi pengeluaran dapat dibatasi sesuai dengan kebutuhan periode mana yang akan diperiksa. Saldo hasil pemeriksaan dana pada periode tertentu dapat dijadikan saldo awal pada pemeriksaan berikutnya dan demikian seterusnya.

Kabupaten :

Kecamatan :


PENERIMAAN

Pengembalian Pokok xxxxPengembalian Jasa xxxxBunga rekening xxxxPenerimaan Lain-lain * xxxx

Total Penerimaan +Xxxx +

PENGELUARAN XxxxPerguliranTransfer ke Rek. Operasional xxxx xxxxPajak dan Adm. Rek. xxxxPengeluaran lain-lain * xxxxTotal Pengeluaran +

Xxxx -Saldo ((Saldo Awal +Total Penerimaan) - Total Pengeluaran) xxxx (A)



HASIL PEMERIKSAAN DANA BERGULIR (SPP)PNPM MANDIRI PERDESAAN

PERIODE ..........

Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas SPP

Saldo Rekening No. Rek......................... Rp xxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) SPP Rp xxxx +

Jumlah Total Rp xxxx (B)















Misalnya : ”Terdapat selisih dana pada dana SPP dimana saldo hasil

pemeriksaan dana tidak sama dengan hasil pemeriksaan rekening dan kas SPP.

Setelah dilakukan klarifikasi terhadap UPK, penyebabnya

adalah............................ .”



HASIL PEMERIKSAAN DANA BERGULIR (UEP)PNPM MANDIRI PERDESAAN

PERIODE ..........

Kabupaten :

Kecamatan :

Saldo Awal (Periode sebelumnya) xxxx

PENERIMAAN

Pengembalian Pokok xxxx

Pengembalian Jasa UEP xxxx

Bunga rekening UEP xxxx

Penerimaan Lain-lain * xxxx +

Total Penerimaan xxxx +

xxxx

PENGELUARAN

Perguliran xxxx

Transfer ke Rek. Operasional xxxx

Pajak dan Adm. Rek. UEP xxxx


Total Pengeluaran xxxx -

Saldo ((Saldo Awal +Total Penerimaan) - Total Pengeluaran) xxxx (A)



Hasil Pemeriksaan Rekening dan Kas UEP

Saldo Rekening UEP No. Rek........................ Rp xxxx

Total Uang Tunai (Cash on hand) UEP Rp xxxx +

Jumlah Total Rp xxxx (B)















Misalnya : ”Terdapat selisih dana pada dana UEP dimana saldo hasil pemeriksaan

dana tidak sama dengan hasil pemeriksaan rekening dan kas UEP. Setelah dilakukan

klarifikasi terhadap UPK, penyebabnya adalah............................ .”



BAGIAN VII

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PENGADAANBARANG/JASA

A. Tujuan Audit

1) Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa oleh

masyarakat :

a) Sesuai dengan RAB kebutuhan baik jenis, jumlah/volumenya dan

kualitasnya.

b) Kewajaran harga barang dan jasa pada lokasi setempat.

c) Telah direncanakan dan disepakati sesuai dengan kebutuhan.

d) Proses pengadaaan sesuai dengan ketentuan.

e) Jika dilakukan pelelangan dipastikan supplier yang telah memenuhi syarat

ketentuan dan bukan hanya bersifat broker atau perantara.

2) Untuk memastikan bahwa jenis bahan atau material tidak termasuk komponen

yang dapat merusak lingkungan atau daftar larangan dari pemerintah.

3) Untuk memastikan bahwa proses pelelangan telah memenuhi persyaratan

PTO/Penjelasan PTO.

4) Untuk memastikan dalam proses pelelangan telah dibentuk Panitia Pelelangan

yang mempunyai legitimasi.

5) Untuk memastikan bahwa proses pengadaan transparan dan melibatkan

sebanyak mungkin masyarakat dan supplier.

6) Untuk memastikan bahwa administrasi, dokumentasi, laporan dikelola secara

tertib, akuntabel dan transparan.

7) Untuk memastikan bahwa supplier atau pemenang lelang telah memenuhi

kontrak dengan baik.


Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan

jasa oleh masyarakat yang mencakup :



1) Pengadaan barang dan jasa untuk semua jenis kegiatan yang memerlukan

proses pengadaan (pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, dll).

2) Pengadaan barang dan jasa dengan nilai di bawah 15 juta.

3) Pengadaan barang dan jasa di atas 15 juta rupiah.

4) Pemeriksaan keuangan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi

penyalahgunaan dana.

C. Parameter

1) Pelaku program memahami aturan pengadaan dan pelelangan .

2) Barang/bahan/alat dan jasa sesuai dengan RAB dan memenuhi standart

kualitas yang ditetapkan.

3) Proses pengadaan transparan dan melibatkan masyarakat sebanyak mungkin.

4) Proses pelelangan memenuhi ketentuan PTO.

5) Kewajaran harga barang dan jasa pada lokasi.

6) Pemasok adalah supplier bukan broker atau perantara.

7) Pemasok memenuhi kontrak.

8) Administrasi dan dokumen dikelola secara akuntabel.

D. Tahapan Pemeriksaan

1) Meminta dokumen pendukung pemeriksaan :

a) SPC dan seluruh RAB pada siklus

b) Seluruh Dokumen Pelelangan di UPK

c) Daftar Harga Satuan

d) Daftar pengurus TPK untuk sampling audit

e) Dokumen pendukung lainnya.

2) Menentukan responden audit :

a) Pengurus TPK

b) Supplier

c) Tim lelang

d) Kader/KMPD

e) Masyarakat penerima manfaat.

f) Fasilitator Kecamatan/Teknik



g) Pendamping Lokal

h) Pengurus UPK.

3) Melakukan interview tentang praktek pengadaan dan pelelangan yang

dilakukan di kecamatan dengan FK/FT dan UPK.

4) Memeriksa RAB.

5) Memeriksa dokumen pengadaan barang dan jasa di UPK pada pelaksanaan

siklus tertentu kemudian menjumlahkan nilai pengadaan yang dilakukan

dengan pelelangan.

6) Menghitung nilai pengadaan yang dilakukan melalui proses pelelangan.

7) Menentukan sejumlah TPK yang akan dilakukan sampling audit pelelangan

dengan ketentuan minimal 50 % nilai pelelangan.

8) Melakukan proses audit melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi , validasi,

wawancara dengan pelaku program, supplier, dsb.

9) Pemeriksaan-pemeriksaan khusus, seperti Indikasi mark-up, pemotongan

dana, adanya broker yang menjadi pemasok, adanya permintaan dana oleh

pihak lain yang tidak ada hubungan dengan pengadaan, adanya intervensi

yang negatif terhadap proses pengadaan dan pelelangan.

E. Langkah Kerja


penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan parameter

yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara kuantitatif (angka) dengan

range score antara 0 – 50 = tidak memadai (TM), 51 – 60 = kurang memadai (KM),

61 – 75 cukup memadai (CM), 76 – 90 = memadai (M) dan 91 – 100 = sangat

memadai (SM).


proses pengadaan barang dan jasa, terlebih dahulu ditentukan


proses pengadaan barang dan jasa ini. Tolok ukur ini untuk selanjutnya dapat







No.URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

MSM

1. Pemahaman Pelaku Program :

a) Melakukan wawancara/verifikasi dengan FK/FT tentang proses pengadaan.

b) Melakukan wawancara/verifikasi dengan pengurus UPK tentang proses pengadaan.

c) Melakukan wawancara/verifikasi dengan Pendamping Lokal tentang proses pengadaan.

d) Melakukan wawancara/verifikasi dengan KPMD tentang proses pengadaan

2. a) Melakukan pemeriksaan daftar barang/bahan/alat dan jasa sesuai dengan RAB.

b) Memeriksa komponenbarang/bahan/alat dan jasa dalam RAB.

c) Memeriksa dokumen berita acara keputusan/keputusan tentang Tim Penerima Barang/bahan/alat dan jasa.

d) Memeriksa tanda terima realisasi pengadaan barang/bahan/alat dan jasa sesuai dengan jumlah/unit/volumre dan jenis sesuai dengan pesanan atau kontrak.

e) Melakukan sampling verifikasi atau validasi kualitas barang/bahan/alat dan jasa yang diterima dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

3. a) Melakukan pemeriksaan proses pengadaan yang transparan dan



No.URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

MSM

melibatkan masyarakat sebanyak mungkin.

b) Memeriksa berita acara Rencana Pengadaan

c) Memeriksa ketaatan terhadap ketentuan pengadaan dikaitkan dengan nilai batasan Rp.15 Juta.

d) Memeriksa berita acara atau notulensi pertemuan tentang keputusan cara pengadaan berdasarkan RAB.

e) Memeriksa adanya pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat yang memungkinkan masyarakat sebanyak mungkin mengetahaui tentang kebutuhan barang/bahan/alat dan jasa.

f) Memeriksa kewajaran/kesesuaian tentang waktu, media, dan lokasi untuk pemberitahuan atau pengumuman kepada masyarakat tentang kebutuhan barang/bahan/alat dan jasa.

g) Memeriksa dokumen hasil survey harga dan survey supplier/pemasok untuk nilai barang/jasa di bawah 15 juta. Minimal ada 3 harga pembanding.

4. a) Proses pelelangan memenuhi ketentuan PTO.

b) Memeriksa Pola Pelelangan.c) Berita Acara atau notulensi pertemuan

tentang keputusan pengadaan barang/bahan/alat dan jasa dilakukan pelelangan.

d) Memeriksa dokumen tentang panitia/Tim lelang.

e) Memeriksa pengumuman tentang adanya pelelangan secara terbuka kepada masyarakat yang menjamin dapat diakses dengan mudah oleh



No.URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

MSM

masyarakat.f) Memeriksa Paket Dokumen

Pelelangan.g) Memeriksa daftar hadir calon atau

daftar calon pemasok yang telah mengambil Paket Dokumen Lelang.

h) Memeriksa dokumen Surat Penawaran dari calon pemasok atau supplier.

i) Memeriksa dokumen/berita acara proses keputusan/penetapan pemenang lelang.

j) Memeriksa pengumuman pemenang lelang.

k) Memeriksa kewajaran nilai atau harga pemenang lelang dibandingkan dengan daftar harga satuan dan RAB.

l) Memeriksa kontrak antara TPK dan Supplier telah memuat satuan, nilai kontrak, jadwal penyerahan, denda keterlambatan penyerahan/pekerjaan, dan sanksi tegas yang menguntungkan masyarakat.

m) Memeriksa realisasi kontrak supplier.n) Melakukan verifikasi proses pelelangan

dengan TPK, KPMD, PL, dsb.o) Melakukan verifikasi dan validasi

pemenang lelang adalah supplier/pemasok yang telah mengambil Paket Dokumen Lelang dan menghadiri dalam pertemuan-pertemuan lelang.

5. a) Kewajaran harga pemasok/pemenang lelang.

b) Memeriksa hasil survey harga satuan.c) Memeriksa harga penawaran peserta

lelangd) Memeriksa harga pemasok/pemenang

lelang



No.URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

MSM

e) Memeriksa harga yang ada di kontrak f) Verifikasi dan validasi harga ke

pemasok/pemenang lelang6. a) Status Pemasok adalah

supplier/pemasok bukan broker atau perantara.

b) Memeriksa dokumen identitas pemasok, jika badan usaha atau badan hukum maka pengurus harus sesuai dengan yang menandatangai kontrak.

c) Verifikasi kegiatan kesesuaian usaha dikaitkan dengan pasokan barang/bahan/alat dan jasa pada lokasi domisili pemasok.

d) Memeriksa bukti/daftar pesanan.e) Memeriksa bukti penerimaan barang.f) Memeriksa tanda terima pembayaran

uang.

7. a) Pemasok memenuhi kontrak.b) Pemasok menyelesaikan kontrak yang

telah ditandatangani.c) Pemasok tidak berganti atau tidak

men-sub-kan (memindah tangankan) kewajiban atas perjanjian/kontrak.

d) Pemasok tidak mengganti kualitas dan kuantitas batang/bahan/alat dan jasa.

8. a) Administrasi dan dokumen pelelangan dikelola secara akuntabel.

b) Seluruh Administrasi dan dokumentasi tentang pengadaan/pelelangan masing-masing TPK ada di TPK.

c) Seluruh dokumen-dokumen proses lelang di kecamatan ada di UPK.

d) Dokumen harga satuan dan daftar survey harga ada di UPK.



No.URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM

MSM

9 Pemeriksaan-pemeriksaan khusus :b. Indikasi mark-upc. Indikasi pemotongan dana.d. Indikasi bahwa broker yang menjadi

pemasok.e. Indikasi permintaan dana oleh pihak

lain yang tidak ada hubungan dengan pengadaan.

f. Indikasi adanya intervensi yang negatif terhadap proses pengadaan dan pelelangan.

Buat Kesimpulan Hasil Penilaian atas Pengadaan Barang dan Jasa

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pengadaan dan pelelangan

barang dan jasa oleh masyarakat di suatu kecamatan merupakan nilai rata-rata dari



9


dijawab/dilakukan, maka nilai total parameter tersebut merupakan nilai rata-rata dari

keseluruhan point (Nilai total seluiruh point/jumlah point).


sehingga suatu proses pelaksanaan pengadaan dan pelelangan barang & jasa di

kecamatan tertentu mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup






Terhadap temuan pada pemeriksaan khusus maka dilakukan pelaporan

dengan format tersendiri dan dilakukan verifikasi/konfirmasi/validasi yang memadai

sehingga dapat menguatkan pada indikasi-indikasi pemeriksaan khusus.



BAGIAN VIII

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN

A. Tujuan Audit

1. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kegiatan PNPM MP baik dalam bentuk

sarana prasarana maupun dalam bentuk kegiatan lainnya (Kesehatan,

Pendidikan dan Pelatihan) bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan.

2. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat bertanggung jawab untuk

melaksanakan kegiatan pelestarian (pemeliharaan) atas hasil-hasil kegiatan

PNPM MP


Audit meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap proses pemeliharaan,

pemanfaat dan pelestarian yang mencakup :

1. Keberadaan Tim Pemelihara dan kinerjanya.

2. Rencana Kerja Pemeliharaan dan sumber dananya.

3. Proses pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemanfatan dan pelestarian.

C. Parameter

- Bidang Pendidikan Masyarakat

1) Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah

disetujui dalam MAD.

2) Kegiatan berjalan efektif dan memberikan banyak manfaat (nilai tambah) atau

pening-katan skill khususnya bagi kelompok penerima bantuan atau

masyarakat secara umum.

3) Sudah tersusun rencana kerja dan sumber dana yang akan menjamin

kelangsungan kegiatan pendidikan.

- Bidang Kesehatan Masyarakat



1) Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah

disetujui dalam MAD.

2) Kegiatan berjalan efektif dan memberikan banyak manfaat atau peningkatan

derajat kesehatan bagi kelompok penerima bantuan / kegiatan.

3) Sudah tersusun Tim Pemelihara, rencana kerja dan sumber dana yang akan

menjamin kelangsungan kegiatan pendidikan.

- Bidang Prasarana Masyarakat

1) Prasarana yang dibangun/kegiatan/bantuan memberikan manfaat kepada

masyarakat luas secara optimal

2) Prasarana dalam kondisi baik, terawat, dan berfungsi optimal

3) FK dibantu oleh FD telah memberikan pelatihan pemeliharaan kepada

masyarakat

4) Telah terbentuk organisasi pemeliharaan dan memiliki rencana kerja yang

konkrit

5) Masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pemeliharaan

D. Langkah Kerja


melakukan penilaian terhadap proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pelestarian

sesuai dengan parameter yang telah ditentukan di atas. Penilaian dilakukan secara





audit proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pelestarian, terlebih dahulu ditentukan


proses Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pelestraian ini. Tolok ukur ini untuk

selanjutnya dapat dijadikan sebagai pembanding dalam menilai







No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM M

SM

1. Lakukan interview secara acak dengan anggota masyarakat untuk mengetahui apakah hasil kegiatan yang dilaksanakan betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan.

2. Lakukan wawancara dengan pemanfaat langsung kegiatan (kesehatan, pendidikan, prasarana), apakah ada manfaat yang dirasakan, seperti kemudahan transportasi hasil pertanian dan akses pemasaran, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kelancaran proses belajar mengajar dan kegiatan pendidikan lainnya, penambahan modal usaha dan peningkatan kapasitas serta pendapatan. Bagaimana perbandingannya dengan sebelum ada PNPM Mandiri Perdesaan.

3. Periksa apakah dalam setiap dokumen penyelesaian telah disediakan garis besar rencana pemeliharaan (wajib dilampirkan dalam SKMP)

4. Periksa apakah sudah terbentuk Tim Pemelihara, Rencana Kerja serta sumber dana untuk menjamin kelangsungan fungsi/kegiatan yang sebelumnya sudah didanai PNPM Mandiri Perdesaan.

5. Periksa apakah Fasilitator dibantu oleh FD telah melaksanakan pelatihan kepada masyarakat dalam hal pemeliharaan. Dalam acara tersebut masyarakat diberikan penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan dan teknik-



No. URAIAN KEGIATAN

Catatan Temuan

TM

KM

CM M

SM

teknik seperti teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Lakukan wawancara denga Tim Pemelihara yang terbentuk.

6. Periksa apakah PjOK dilibatkan dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan rutin

7. Periksa apakah sarana/prasarana yang dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang pendidikan serta kesehatan masih berfungsi optimal dan terpelihara (kondisinya baik).

8. Buatkan Kesimpulan Hasil penilaian atas kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan

Kesimpulan hasil penilaian terhadap proses pemanfaatan dan pemeliharaan di suatu

kecamatan merupakan nilai rata-rata dari seluruh parameter yang dinilai, dengan

rumusan :



sehingga suatu proses pemanfaatan dan pemeliharaan di kecamatan tertentu

mendapat penilaian sangat memadai, memadai, cukup memadai, kurang



rekomendasi.



BAGIAN IX

PENUTUP

Panduan Audit Internal Pelaksanaan Program menjadi salah satu tolak ukur

adanya upaya untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan

Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan secara umum. Oleh karenanya, semua pihak

terkait harus melaksanakan Panduan Audit Internal ini sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.



DAFTAR ISI

BAGIAN I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1B. Pengertian Audit Internal ............................................... 2C. Jenis-Jenis Audit Internal .............................................. 2

1. Audit Keuangan ...................................................... 22. Audit non-Keuangan ................................................ 23. Audit Tujuan Khusus ............................................... 2

D. Waktu Pelaksanaan Audit Internal dibedakan ................... 31. Audit berkala/Reguler .............................................. 32. Audit Insidentil ....................................................... 3

E. Sistematika Panduan Audit Internal Pelaksanaan Program ....... 31. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Perencanaan …………… 32. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pelaksanaan Kegiatan 33. Panduan Pelaksanaan Audit Keuangan Dana Bantuan

Langsung Masyarakat ………………………………………………… 34. Panduan Pelaksanaan Audit Pengelolaan Dana Bergulir 45. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pengadaan Barang

dan Jasa ................................................................ 46. Panduan Pelaksanaan Audit Proses Pemeliharaan,

Pemanfaatan Dan Pelestarian ……………………………………… 4F. Hasil Audit Internal ...................................................... 4

BAGIAN II PROSUDER UMUM DAN PELAPORAN HASIL AUDIT …………………… 5

A. Prosedur Pelaksanaan Audit Internal ………………………………….. 51. Pelaksanaan Audit Internal oleh Spesialis Internal Audit

(NMC) ................................................................... 52. Pelaksanaan Audit Internal oleh FMS/Korprov (RMC) .... 63. Pelaksanaan Audit Internal oleh Fasilitator Kabupaten 7

B. Hasil Temuan Audit ………………………………………………………… 81. Temuan Audit …………………………………………………………… 82. Pengembangan Hasil Temuan Audit Internal ………………… 83. Monitoring Rekomendasi dan Tindak lanjut Hasil Audit

Internal …............................................................... 94. Evaluasi Proses Audit dan Hasil Tindak Lanjut ……………… 9

C. Pelaporan Audit Internal …………………………………………………… 91. Laporan Audit Kabupaten …………………………………………… 102. Laporan Audit Provinsi ………………………………………………… 103. Laporan Audit NMC …………………………………………………… 10

BAGIAN III PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PERENCANAAN ........... 12

A. Tujuan Umum Audit Proses Perencanaan ………………………… 12B. Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… 12C. Tujuan Khusus Audit ……………………………………………………… 12D. Parameter Penilaian Proses Perencanaan …..................... 12

1. Penilaian / Audit atas Proses MAD Sosialisasi …………… 12



2. Penilaian / Audit atas Proses Musyawarah Desa (Musdes)Sosialisasi ………………………………………………………………… 14

3. Penilaian / Audit atas Pelatihan Pelaku Tingkat Desa(KPMD dan TPK) ..................................................... 14

4. Penilaian /Audit atas Penggalian Gagasan ……….………… 155. Penilaian / Audit atas Musyawarah Desa Khusus

Perempuan ............................................................ 166. Penilaian / Audit atas Musyawarah desa Perencanaan …… 177. Penilaian / Audit atas Penulisan Usulan Desa ………………… 178. Penilaian / Audit atas Verifikasi …………………………………… 189. Penilaian / Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD)

Prioritas Usulan ......................................................... 1910. Penilaian / Audit atas Pembuatan Rencana Pelaksanaan

Kegiatan Dan Desain RAB …………………………………………… 1911. Penialaian / Audit atas Musyawarah Antar Desa (MAD)

Penetapan Usulan ........................................................... 2012. Penilaian / Audit atas Musyawarah Desa (Musdes)

Informasi Hasil MAD ....................................................... 2113. Penilaian / Audit Pengesahan Alokasi Bantuan oleh

Camat dan Pengesahan Dokumen SPPB ……………………… 21E. Langkah Kerja ………………………………………………………………… 22

BAGIAN IV PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN 32

A. Tujuan Umum Audit ………………………………………………………… 32B. Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… 32C. Tujuan Khusus Audit ………………………………………………………… 32D. Parameter Penilaian Proses Perencanaan …………………………… 33

1. Penilaian / Audit atas Proses Pelaksanaan KegiatanPendidikan ............................................................. 33

2. Penilaian / Audit atas Proses Pelaksanaan KegiatanKesehatan Masyarakat ………………………………………………… 38

3. Penilaian / Audit atas Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan …………………………… 42

4. Penilaian / Audit atas Proses Pelaksanaan KegiatanBidang Sarana Prasarana Masyarakat …………………………… 46

BAGIAN V PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT KEUANGAN DANA BLM(BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT) ……………………………………… 50

A. Tujuan Umum Audit ………………………………………………………… 50B. Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… 50C. Audit Dana BLM Kegiatan ………………………………………………… 50

1. Parameter …………………………………………………………………… 502. Langkah Kerja …………………………………………………………… 52

D. Audit Dana DOK Perencanaan ……….………………………………… 551. Parameter …………………………………………………………………… 602. Langkah Kerja …………………………………………………………… 61

E. Audit Dana DOK Pelatihan Masyarakat ………………………………… 651. Parameter ………………………………………………………………… 652. Langkah Kerja …………………………………………………………… 66



BAGIAN VI PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DANA BERGULIR …………………… 73

A. Latar Belakang ………………………………………………………………… 73B. Tujuan ……………………………………………..……………………………… 73C. Parameter ………………………………………………………………………… 74D. Langkah Kerja ………………………………………………………………… 75E. Pemeriksaan Dana ……………………………………………………………. 81

BAGIAN VII PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PENGADAAN BARANG / JASA ...................................................................... 86

A. Tujuan Audit ………………………………………………………………… 86B. Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… 86C. Parameter ……………………………………………………………………… 87D. Tahapan Pemeriksaan ……………………………………………………… 87E. Langkah Kerja ………………………………………………………………… 88

BAGIAN VIII PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT PROSES PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN …………….………………………… 94

A. Tujuan Audit …………………………………………………………………… 94B. Ruang Lingkup Audit ………………………………………………………… 94C. Parameter ………………………………………………………………………… 94D. Langkah Kerja ………………………………………………………………… 95

BAGIAN IX FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL………………………………. 98

BAGIAN X PENUTUP ………………………………………………………………………………… 100

panduan audit internal-pelaksanaan program

Documents