Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Dion Teguh Pratomo,SH.MH

Pengertian Paradigma

Istilah Paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia Ilmu Pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul : The Structure of Scientific Revolution (1970 : 49).

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif).[ Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yaitu paradigmayang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik)

Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi - asumsi dasar dan asumsi asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum - hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan.

Pengertian Paradigma Pembangunan

Kata paradigma, dalam bahasa Inggris disebut paradigm yang mengandung arti model, pola, atau contoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah suatu kerangka berpikir, model yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Jadi, paradigma adalah suatii kerangka pikir, orientasi dasar dari suatu perubahan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan.

Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Secara umum, paradigma pembangunan dapat diartikan sebagai suatu model, pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yan direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan di Indonesia

Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, Pancasila harus dijadikan sebagai sumber nilai, asas, dan kerangka berpikir dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional. Arah pembangunan dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Begitu pula pembangunan, tidak hanya diarahkan untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan fisik saja, melainkan harus mencakup pula peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas secara jasmani dan rohani.

Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

1. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Politik3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Ekonomi

4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Sosial

5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Budaya

6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam

7. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama

Bidang Iptek

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreatifitas rohani manusia.

Bidang PolitikPembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada ontologis manusia. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia sebagai subjek Negara, sehingga kehidupan politik dalam Negara harus benar-benar mewujudkan tujuan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Bidang EkonomiPengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan melainkan demi kemanusiaan, yaitu demi kesejahteraan seluruh bangsa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia lebih sejahtera.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Bidang Sosial Budaya

Pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat bangsa yang bersangkutan. Prinsip etika Pancasila pada akikatnya bersifat humanistik.

Bidang Agama

Pancasila sebagai paradigmaa pembangunan bidang agama, yakni menetapkan fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan Negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama.

Bidang Ekonomi

Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berfikir, sumber nilai dan sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia, sehi Indonesia, sehinggga fungsi pancasila sebagai paradigmaa hukum atau berbagai pembaharuan hukum di Indonesia.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan

Bidang HankamUntuk tegaknya hak-hak warga Negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan Negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Atas dasar pengertian ini, maka keamanan merupakan syarat mutlak tercapainya kesejahteraan warga Negara. Demi taegaknya integritas seluruh masyarakat Negara, untuk itu diperlukan aparat keamanan Negara dan aparat penegak hukum Negara.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan

• Pancasila sebagai paradigma pengembangan IPTEK• IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan suatu

hasil kreativitas rohani manusia (unsur jiwa) yang meliputi aspek asal, rasa, dan kehendak.

• Setiap sila pancasila merupakan kesatuan yang sistematis yang dapat mengatur sistem etika dalam pengembangan IPTEK.

• Sila 1 KETUHANAN YANG MAHA ESA• IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang di temukan, yang di

ciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya

• Sila 2 KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB• IPTEK haruslah bersifat BERADAB !• IPTEK harus di dasarkan pada hakikat tujuan demi

kesejahteraan umat manusia, bukan kesombongan, bukan untuk kecongkakkan, dan keserakahan manusia, tapi diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

• Sila 3 PERSATUAN INDONESIA• IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia

termasuk bangsa Indonesia.• IPTEK diharapkan mengembangkan rasa nasionalisme.

• Sila 4 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.

• IPTEK dikembangkan secara demokratis.• Seorang ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan

IPTEK dan harus menghargai dan menghormati kebebasan orang lain, dan memiliki sikap terbuka untuk dikritik dan di kaji ulang.

• Sila 5 KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

• IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, dalam hubungannya dengan sesama, Tuhan, masyarakat, dan bangsa.

Adapun Pancasila sebagai paradigma pembangunan meliputi berbagaibidang sebagai berikut:• Bidang Politik

Warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Perwujudan pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang politik dapat dilakukan dengan cara: • Mementingkan kepentingan rakyat bilamana dalam pengambilan keputusan;• Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan

kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

• Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin perwujudan hak asasi manusia

• Para penyelenggara negara dan para politisi senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia

• Pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat• Politik dan hukum yang didasarkan atas moral Ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan dan keadilan

Bidang Ekonomi

Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Perwujudan pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang ekonomi dapat dilakukan dengan cara: • Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama• Sistem ekonomi negara senantiasa mendasarkan pada pemikiran untuk

mengembangkan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan • Menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada sistem monopoli dan

persaingan bebas • Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang ditujukan untuk

mencapai kesejahteraan rakyat secara luas

Bidang Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka-acuan-bersama, bagi kebudayaan - kebudayaan di daerah:• Sila Pertama, menunjukan tidak satu pun sukubangsa ataupun

golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

• Sila Kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warganegara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;

• Sila Ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat;

• Sila Keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan;

• Sila Kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

LANJUTAN

Bidang Pertahanan dan Keamanan

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Perwujudan pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan cara: • Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga

Negara• Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain • Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan kepada tujuan demi tercapainya

kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa • Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya

kepentingan seluruh warga negara indonesia • Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan

derajat serta kebebasan kemanusiaan

• Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Kehidupan Beragama

• Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami kemunduran ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan.

• Pancasila memiliki peran untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai dan menghormati, serta saling mencintai sebagai manusia yang beradab.

• Pancasila memberikan dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di Negara Indonesia.

• Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyaninan dan kepercayaannya masing – masing, yang menunjukkan bahwa dalam Negara Indonesia memberikan kebebasan untuk berkehidupan agama dan menjamin atas demokrasi di bidang agama karena setiap agama memiliki hak – hak dan dasar masing – masing.

Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

Reformasi adalah berarti menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai - nilai Pancasila.

Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakkan dengan jargon reformasi total tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Oleh karena itu jika bangsa Indonesia meletakkan sumber nilai, dasar filosofi serta sumber norma kepada nilai – nilai tersebut bukanlah suatu kepurtusan yang bersifat politis saja melainkan suatu keharusan yang bersumber dari kenyataan hidup pada bangsa Indonesia sendiri sehingga dengan kata lain bersumber pada kenyataan objektif bangsa pada bangsa Indonesia sendiri.

Gerakan Reformasi

Munculnya gerakan reformasi di Indonesia dipicu oleh sebuah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk karena merajalelanya praktek Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme pada hampir seluruh instansi serta lembaga pemerintahan serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di kalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan negara yang membawa rakyat semakin menderita.

Gerakan reformasi memiliki kondisi syarat – syarat

sebagai berikut :• Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya

suatu penyimpangan – penyimpangan.• Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan

suatu cita – cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

• Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD 1945) sebagai kerangka acuan reformasi.

• Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik.

• Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang maha Esa serta terjaminnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi

Dalam melakukan reformasi harus memiliki dasar, landasan serta sumber nilai yang jelas nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar cita – cita reformasi.

Reformasi Atas Sistem Politik

yang juga melalui reformasi pada Undang Undang yang mengatur sistem politik tersebut dengan tetap mendasarkan pada pardigma nilai – nilai kerakyatan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Reformasi Atas Kehidupan Politik

Reformasi atas kehidupan politik agar benar – benar demokratis dilakukan dengan jalan revitalisasi ideologi Pancasila yaitu dengan mengembalikan Pancasila pada kedudukan serta fungsi yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri negara yang tertuang dalam UUD 1945.

Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde baru bersifat birokratik otoritarian yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan – keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat.

Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dan kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa.

Langkah yang startegis dalam melakukan upaya reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan pada nilai – nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut :

Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan yaitu dengan program social safety net yang terkenal dengan istilah Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ).

Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkannya perlidungan hukum serta undang undang persaingan yang sehat.

Transformasi struktur, guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan suatu sistem yang berguna untuk mendorong percepatan perubahan strukural (structural transformation).

Aktualisasi Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2 Bentuk Aktualisasi Pancasila Aktualisasi Objektifaktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain : legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu meliputi bidang – bidang lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam Undang Undang, Garis Garis Besar Haluan Negara, Hankam, Pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.

Aktualisasi SubjektifAktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

SELESAI ….