p aradigma ilmu administrasi publik/negara kontemporer

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Oleh :Dr. Asmawi Rewansyah MS


ADMINISTRASI

CLERICAL WORK(TATA USAHA)

BESTUUREN(KEPEMERINTAHAN)

ILMU POLITIK

MANAGEMENT

ADMINISTRASI PUBLIK

KEPELAYANAN

ADMINISTRASI DALAM ARTI SEMPIT

GOVERNMENT

AZAS-AZAS/FUNGSI =Banyak yang sama

PUBLIK ADMINISTRASI =PUBLIC POLICY MAKING

ADMINISTRASI NEGARA

Latin = AD + MINISTRARE (SERVICE)((PELAYANAN VERTIKAL) 2


ADM

NEGARA

ORGANISASI=BIROKRASI

MANAGEMENT=ADMINISTER

WARGA NEG

PEM. NEG

WIL . NEG

KEBIJ. PUBLIK

CITA2 & TUJUAN

NKRI

KONS-TITUSI

NEGARA

DIMENSI NILAI *) =

PEDOMAN PERILAKU

*) DIMENSI NILAIPEMBUKAAN

UUD’45

SPIRITUAL

KULTURAL

INSTITU-SIONAL

= ALINEA III (PENGAKUAN AKAN EKSISTENSI DAN KEMAHAKUASAAN ALLAH SWT DLM PERJUANGAN MERUBAH NASIB BANGSA)= ALINEA IV (DASAR NEGARA, PALSAFAH BERNEGARA, PANDANGAN HIDUP BNGS = ALINEA IV (TUJUAN, BENTUK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

PROS

ES IN

TERR

ELAS

I, IN

TERA

KSI,

TRAN

SAKS

I BA

RANG

, JAS

A LA

YANA

N &

INFO

RMAS

I PU

BLIK

WARGANEG

PEMNEGPOSISI, PERAN, HAK & KEWAJIBAN

ADMINISTRATOR/LEADERSHIP

NORMA, STANDAR, PROSEDUR ADMINISTRASI PUBLIK

= GG

PUBLIC ADMINISTRATION GUIDING VALUES AND PRINCIPLES

= GG

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA (MENURUT UUD 45 + AMANDEMEN)

ADMNEG

PERU

MUS

ANPE

NERA

PAN

EVAL

UASI

u

PROSES

PROSES

3

TATA HUBUNGAN(KOMUNIKASI)

REGE

LLIN

G

BESC

HIKI

NG

PROB

. SOL

VING

EMPO

WER

ING

KINE

RJA

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ADMINISTRASI

(Henry FAYOL/Perancis)

14 Prinsip Administrasi

1) Pembagian pekerjaan 2) Kewenangan3) Disiplin4) Kesatuan Perintah5) Kesatuan arah/tujuan6) Mendahulukan

kepentingan umum7) Penggajian8) Sentralisasi9) Skala hirarkhi10) Tata tertib11) Keadialan12) Stabilitas13) Prakarsa14) Solidaritas

Administration Industrialle et GeneralePendekatan analisanya : Administrative Management, yaitu : suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai ke tingkat pimpinan yang terbawah

4


MANAGEMENT(F.W. TAYLOR/Amerika)

“Gerakan Managemen Ilmiah”Pendekatan analisanya : Management Operative, Yaitu : pendekatan dari bawah ke tingkat yang lebih atas, titik beratnya ialah efisiensi dan produktivitas para pelaksana yang terdapat di tingkat bawah

Planning, Organizing, Actuating, Controlling (P O A C)

5

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia BIROKRASI

(MAX WEBER)• Birokrasi t/d. dua akar kata, yaitu bureau (kain penutup meja) dan

cracy, ruler (pengatur). Weber mendefi-nisikan birokrasi sbg ” an administrative body of appointed officials. Administrative body itulah pihak yg dominan dlm hub dgn majikan/atasan dan yg diangkat disebut buruh, bawahan atau pelayan.

Birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif. Weber dlm buku Guy Peters (1984: 3) mendefinisikan birokrasi sebagai: ”organization with a pyramidal structure of authority, which utilize the enforcement of universal and impersonal rules to maintain that structure of authority, and which emphasize the non-discretionery aspects of administration.

Karakteristik birokrasi/organisasi bertipe ideal:> High degree of specialization;> Hierarchical authority structure with limited areas of responsibility;> Impersonality of relationships between organizational members;> Recruitment of officials an the basis of ability and technical knowledge;> Differentiation of private and official income and fortune and so on. 6


PARADIGMA (Pgd) OPAPdg 1 (1900-1937) dikotomi antara politik dan administrasi negara.Pdg 2 (1938-1956) administrasi negara sebagai ilmu politik.Pdg 3 (1970-sekarang) administrasi sebagai ilmu administrasi publik.

NPM = Reinventing Government melahirkan konsep GG (enterpreneurial government). Reagan : government is not solution to our problem, govern-ment is the problem.

Paradigma NPM (1992 -2002)

NPS = Government is Us (King & Sivers, 1998)Joined up thinking and joined up action (Stewart et.al., 1999)Citizens First ! (Denhardt & Gray, 1998)Paradigma NPS (2003- sekarang)

1) Politik harus memusatkan perhatian pada kebijakan publik atau ekspresi kehendak rakyat, admneg berkenaan dgn implementasinya.

2) Penyatuan ilmu administrasi ne-gara dan i. politik (Morsten Marx)

3) Prinsip2 mgt dikembangkan se-cara ilmiah dan mendalam. Peri-laku organisasi, analis mgt, pene-rapan teknologi seperti metode kuantitatif, analisis sistem, opera-sional research, econometry dsb

4) Adm publik dgn fokus pada teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik, sedangkan locusnya kepentingan publik.

1) Catalytic gov. (steering rather than rowing. Services is rowing)

2) Community owned (empowering rather than serving)

3) Competitive gov. (injection competiition in service delivery)

4) Mission’s driven not rule’s driven5) Customer oriented (meeting the need of the

customer, not bureaucracy)6) Result oriented (funding outcomes,not input)7) Enterprising gov (earning rather than

spending)8) Anticipatory gov(prevention ratherthan cure) 9) Decentralized gov (from hierarchy to

participation)10)Market oriented (leveraging change through

the market)Note : Birokrasi yg lamban, gemuk, boros,

inefisien, merosotnya kinerja yanlik.

1) Serve rather than steer2) Seek the public interest3) Value citizenship over

entrepreneurship4) Think strategically, act

demokratically5) Serve citizen, not customers6) Recognize that accountability is

not simple7) Value people, not just

productivity.

Note : Isues tentang justice, equity, participation, and leadership yg kurang diperhatikan dalam buku Reinventing gov.

PARADIGMA OPA, NPM dan NPS

7


Dari paradigma OPA, utk memba-ngun/reformasi birokrasi :

1) Administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikhotomi AP dgn politik).

2) Tidak memberi peluang pada Administrator untuk memperaktekkan sistem nepotisme dan spoil.

3) Para legislator hanya merumuskan kebijakan nasional dan Administrator hanya mengeksekusinya.

4) Para Administrator selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis.

5) Para Administrator diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapannya.

6) Metode keilmuan menurut Taylor harus menggeser metode rule of thumb.

Dari paradigma NPM, utk memba-ngun/reformasi birokrasi diarahkan pada 6 dimensi kunci:

1) Productivity, bgmn pem meng hasilkan lebih banyak dgn biaya yg lebih sedikit.

2) Marketization, bgmn pemerintah menggunakan insentif pasar agar hilang patologi/penyakit birokrasi

3) Service orientation, program yg lebih responsif thdp kebutuhan warga masy.

4) Decentralization, melimpahkan kewenangan kepada unit kerja terdepan

5) Policy, bgmn pememerintah memperbaiki kapasitas perumusan kebijakan.

6) Performance accountability, bgmn pem memperbaiki kemampuannya utk memenuhi janjinya.

Dari paradigma NPS, utk memba-ngun/reformasi birokrasi, maka birokrasi harus berubah orientasinya, yaitu :

1) Dari paradigma constitutionalism ke paradigma communitarianism (Fox & Miller, 1995).

2) Dari institution-centric civil service ke model citizen-centric governance (Prahalad, 2005).

3) Perlu diterapkan pola citizen-centered collaborative public management (Cooper, at ell., 2006).

4) Tidak ada tindakan birokrasi yang memanipulasikan partisipasi masyarakat (Yang & Callahan, 2007).

8


Hasil nyata :1) Aturan yg jelas dan tegas dlm

melaksanakan tugas.2) Perilaku produktif, juga loyal

kpda pimpinan & organisasi.3) Perilaku yg impersonal & saklek.4) Hub kekeluargaan dan kelompok

sosial tidak mendapat tempat.

Hasil nyata :1) Saving2) Perbaikan proses3) Perbaikan tkt efisiensi4) Peningkatan efektivitas5) Perbaikan sistem administrasi

seperti : peningkatan kapasitas, fleksibilitas dan ketahanan

Hasil nyata:1) Pemerintahan yang lebih

demokratis;2) Pemerintahan yang desentralistis3) Terbentuknya civil society4) Partisipasi masyarakat5) Pemerintahan yg partisipatif,

transparan dan akuntabel

OPA menghadapi masalah (falla-cies, pendapat yg keliru), yaitu:

1) Weber yakin bahwa sosok orga-nisasi birokrasi sangat ideal, pa-dahal dlm perkembangannya bisa berubah menjadi sangat kaku, ber-tele2 dan penuh red tape.

2) Taylor sangat yakin hanya satu cara terbaik utk melaksanakan tugas, padahal dlm perkem-bangan zaman banyak cara lain misalnya hasil rekayasa teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

3) Wilson lebih cenderung melihat adm publik sbg kegiatan yg tidak bersifat politis, padahal dlm kenyataannya bersifat politis.

NPM menuai kritik, karena :1) Para elit birokrat cenderung

berkompetisi utk kepentingan dirinya d/p.kepentingan umum;

2) Public chioce didominasi kepen-tingan pribadi, shg konsep spt public spirit & public service terabaikan.

3) Tidak mendorong terjadinya proses demokrasi.

4) Pemerataan dan keadilan sosial sulit terwujud

5) Mengancam citizen selfgover-nance dan fungsi administrator sbg servant of public interest.

6) Tidak hati2 akan meningkatkan korupsi dan orang2 miskin baru.

NPS juga menuai kritik, karena:1) Hanya cocok untuk negara maju

yang sudah mapan dan masyarakatnya sudah dewasa dalam berdemokrasi (tidak maunya menang sendiri)

2) Cocok untuk Negara Federal3) Etika dlm pemerintahan sudah

mmbudaya dlm kehidupan masy..

4) Sulit diterapkan pada sistem pemerintahan yang otoriterian sentralistis.

5) Tidak banyak masyarakat yang miskin (powerless)

6) Banyak entitas sosial dan pelayanan publik telah berubah menjadi entitas bisnis.

9


Pelajaran penting dari paradigma OPA adalah utk membangun aparatur negara atau reformasi birokrasi diperlukan:

1) Profesionalitas2) Penggunaan prinsip keilmuan3) Hubungan impersonal4) Penerapan aturan dan

standarisasi secara tegas5) Sikap yang netral6) Perilaku yg mendorong/mendu-

kung terjadinya efisiensi dan efektivitas sumberdaya (4M+T)

Pelajaran penting dari paradigma NPM adalah dlm membangun aparatur /reformasi birokrasi harus :

1) Memperhatikan mekanisme pasar.2) Mendorong kompetisi dan kontrak

utk mencapai hasil3) Harus lebih responsif terhadap

kebutuhan pelanggan.4) Bersifat mengarahkan (steering)

d/p. menjalankan sendiri (rowing)5) Harus melakukan deregulasi;6) Memberdayakan oprator/pelaksana7) Mengembangkan budaya

organisasi (corporate cultural)8) Innovatif dan berjiwa wirausaha;9) Pencapaian hasil ketimbang

budaya taat asas.10)Orientasi pada proses dan input.

Pelajaran penting dari paradigma NPS adalah dlm membangun AN/ reformasi birokrasi harus :

1) Memperhatikan pelayanan kpd masy sbg warga negara, bukan sbg pelanggan.

2) Mengutamakan kepentingan umum.

3) Mengikut sertakan warga masyarakat (masy tidak dijadikan penonton)

4) Berfikir strategis dan bertindak demokratis.

5) Memperhatikan norma, nilai, dan standard yg ada.

6) Menghargai masyarakat d/p. manajer wirausaha yg bertindak seakan-akan uang adalah milik mereka.

PARADIGMA DAN PENDEKATAN OPA LEBIH PAS/COCOK UNTUK DEP/LEMBAGA YG MENANGANI BIDANG/SEKTOR POLHUKAM

PARADIGMA DAN PENDEKATAN NPM LEBIH PAS/COCOK UNTUK DEP/LEMBAGA YG MENANGANI BIDANG/SEKTOR PEREKONOMIAN

PARADIGMA DAN PENDEKATAN NPS LEBIH PAS/COCOK UNTUK DEP/LEMBAGA YG MENANGANI BIDANG/SEKTOR KESRA

10

Lembaga Administrasi Negara Republik IndonesiaBagaimana konsep governance dapat difahami?

Kata government dapat diartikan pemerintah (the governing body of persons in a state) dan bisa juga diartikan pemerintahan (the political direction and control exercised over the actions of the members, citizens, or inhabitants of communities, societies, and states).

Kata governance menurut leksikografi diartikan juga sebagai government,exercise of authority, control; method or system of government or management.

Baik government maupun governance berasal dari kata govern (memerintah, dari bhs Latin: gubernare, Gerik: kybernan, to steer, mengemudi dsb-nya).

Governing itu terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial (fenomena sosial), termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai "polity" (pemerintahan).

Governing (dalam) "polity" disebut “openbaar bestuur”, demikian Soewargono (State-of- the-art Ilmu Pemerintahan, 1993). Dari penggunaan kata itu menjadi istilah teknis (technical term) lahirlah berbagai pengertian. Salah satu di antaranya menyangkut hubungan antara government dengan governance, yang

diungkapkan oleh Dr. Leo Fonseka (1999:15) dalam Good Governance. . . . while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of policies, the word governance denotes an overall responsibility for both — the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behaviour and ethical conduct in the task of governing, i.e. the continuous ethical exercise of authority on both the political and administrative units of governments.

11

Lembaga Administrasi Negara Republik IndonesiaKutipan di atas menunjukkan bahwa kata governance (policy making, regulator,

mengatur dan administration, besturen, mengurus) lebih luas daripada government (public policy making saja).Selanjutnya, Leo Fonseka mengemukakan bahwa:

There are three main regimes involved in good governance, i.e. the State Gov, the Civil Society, and the Private Sector. All three are critical for

sustaining human development. Since each has got its weaknesses and strengths, a major objective of good governance is to promote highest

possible constructive interaction among them in order to minimize individual weaknesses and utilize the strengths optimally. The intricate intercourse between and among these three domains will indicate the direction of the society's economic and social flight path. The more integral, balanced and interdependent the three are the better it is for the society.

12

PEMNEG

DUNIA BISNIS

MASY.MADANI

Lembaga Administrasi Negara Republik IndonesiaGovernance disebut "good" (good governance) jika memenuhi syaratdi atas, dan sebaliknya "bad" jika tidak. Menurut Leo Fonseka,

- The State meletakkan dasar bagi equity, justice, dan peace, creating a conducive political and legal environment for development ;

- Private Sector meletakkan dasar bagi economic growth, job opportu-nities, income and development, and

- Civil Society meletakkan dasar bagi liberty, equality, responsibility,and self-expression.

Konstruksi pemikiran ttg good governance di atas berada pada tataran axiologi (Ndraha 2003: xxxi). Penggalian konsep dan konstruksi pemikiran pada tingkat epistemologi melahirkan teori tentang Tiga Subkultur Masyarakat (TSM) yang mampu menerangkan gejala governance sebuah bangsa (negara). Teori TSM berawal dari pendekatan manusia & lingkungannya thdp fenomena pemerintahan.Human rights/HAM Dipenuhi sendiri (private choice) &Instincts/naluri Dipenuhi melalui pasar (public choice)

Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa layanan terbentur pada the law of scarcity yang membentuk kesenjangan antara demand dengan supply.Cara utk memenuhi kebutuhan dan memperkecil kesenjangan mendekati nol adalah pengembangan setinggi mungkin nilai sumberdaya (SDM, SDA, SD buatan) atau menghambat sebisa mungkin kemerosotan sumberdaya ybs.

Humanneeds

13

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia TIGA SUB KULTUR DALAM MASYARAKAT

PENGEMBANGANNILAI SUMBERDAYASUBKULTUREKONOMI (SKE)Karakteristik :>membeli semurah mungkin>menjual seuntung mungkin>membuat sehemat mungkinjika dibiarkan jalan semaunya, terjadi :1. seleksi alam2. strugle for life3. survival of the fittest4. konflik5. ketidak adilan.

untuk menciptakan keba-hagian (adil dan damai) diperlukan aturan dan untuk menegakkan aturan diperlukan kekuasaan.public choice &private chioce

PECIPTAAN KEADILAN DAN KEDAMAIANSUBKULTURKEKUASAAN (SKK)Karateristik :>berkuasa semudah mungkin>mengg kekuasaan se-efektif mungkin>mempertangg.jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin,jika dibiarkan jalan semaunya, terjadi :1. detournement de pouvoir2. abuse of power3. KKN4. penindasan5. Pembohongan

untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan/ kewenangan, diperlukan kontrol sosial (social control,consumerim)

manusia sebagai objek, sovereign dan sebagai konsumer

KONTROL TERHADAP KEKUASAAN (SKK)SUBKULTURSOSIAL (SKS)Karakteristik :>peduli, kesadaran, keberanian, >heroisme>budaya konsumeristik>collective actionjika dibiarkan jalan semaunya, terjadi :1. civil disobedience2. civil distrust3. anarki4. terorism5. perang saudara6. revolusiuntuk mencegah anarki, teror dan sebagainya ketiga subkultur harus berkembang selaras, seimbang, serasi dan sinerjik, ceck & balance, loyal opposition.(Definisi community development ECOSOC 1996). 14


Paradigma pemerintahan

15

PEMERINTAHAN YANG OTORITERIAN DAN

SENTRALISTIS

PEMERINTAHAN YANGDEMOKRATIS DANDESENTRALISTIS

PROSES TRANS-FORMASI

SELAMA 20 THN

Ciri-ciri :1) Berdasarkan kekuasaan belaka;2) Kebebasan pers dan ber- kespresi dikontrol ketat;3) Seluruh urusan/kewenangan pemerintahan dilaksa- nakan secara terpusat.

Penciptaan intrumenhukum sebagai dasar/fondasi dan acuan dlmmengarahkan perubahanyang terencana dan gradual/bertahap.

Ciri-ciri :1) Berdasarkan nilai2 dan

prinsip2 demokrasi;2) Kebebasan pers dan ber- ekspresi ;3) Tugas dan kewenangan pemerintahan terdesentralisasi ke aparat terdepan


Konsekuensi/prinsip dasar pemerintahan yang demokratis

• Menghormati hak asasi orang lain.• Mau mendengar dan menghargai pendapat orang (tidak maunya menang sendiri).• Siap menang, tetapi juga siap kalah.• Taat aturan dan hukum.• Fair play (sportif)• Bertanggung-jawab atas semua perbuatan dan tidak

anarkis.• Adanya etika dlm penyelenggaraan pemerintahan• Adanya kebebasan pers dan kebebasan bereks-presi yang

bertanggung jawab.16


Konsekuensi pemerintahan yang desentralistis (terdesentralisasi)

• Adanya kejelasan distribusi kewenangan antar tingkatan pemerintahan

• Kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan terdesentralisasi kepada aparat terdepan.

• Kelembagaan/organisasi berbentuk piramidal tegak.• Aparat terdepan diberi wewenang untuk mengambil keputusan

administrasi pemerintahan• Desentralisasi disertai dengan penyerahan Pegawai,

Pembiayaan/Anggaran dan Peralatan• Adanya perwakilan rakyat (DPRD) yang kapabel.• Pemerintah Pusat hanya berfungsi sebagai perumus kebijakan

nasional, pembinaan, fasilitasi, standardisasi dqan supervisi.

17


Tiada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri, dan

Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang

mengubahnya.

18

p aradigma ilmu administrasi publik/negara kontemporer

Documents