overview studi banding dewan pengupahan - ilo.org · viii. poin-poin penting hasil benchmarking ix....

HASIL STUDI BANDING DEWAN PENGUPAHAN NASIONALPHILIPINA, JEPANG & AUSTRALIA

September 2018

AGENDAI. Latar Belakang

II. Maksud & Tujuan

III. Institusi Yang Dikunjungi

IV. Sistem Upah Minimum

V. Mekanisme Penetapan Upah Mimum

VI. Kelembagaan Pengupahan di Negara Benchmark

VII. Kewenangan Institusi Pengupahan di Negara Benchmark

VIII. Poin-poin penting hasil benchmarking

IX. Kesimpulan

I. LATAR BELAKANG•Kepres Nomor 107 Tahun 2004: Depenas-RI memiliki tugas dan

fungsi memberi saran dan pertimbangan mengenai perumusankebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahannasional kepada pemerintah dalam hal ini KementerianKetenagakerjaan.

•Dalam rangka melengkapi pengetahuan dan referensi gunamenyusun Roadmap sistem pengupahan Indonesia dalammenyongsong bonus demografi tahun 2030 dan antisipasiperkembangan era ekonomi digital, Depenas RI melakukanbenchmarking ke Philipina, Jepang dan Australia.

MAKSUD & TUJUANMenambah wawasan dan pengetahuan dengan cara menggali informasi tentang sistem pengupahan di negara lain langsung dari sumbernya. Hal ini diperlukan untuk:

1) Perbaikan sistem pengupahan di Indonesia kedepan

2) Penentuan kebijakan sistem pengupahan baru yang lebih adil dan lebih produktif

3) Perbaikan peraturan perundangan pengupahan yang sekarang berlaku di Indonesia

4) Menyusun roadmap sistem pengupahan di Indonesia dalam rangka mempersiapkan bonus demografi tahun 2030 dan antisipasi perkembangan era ekonomi digital

INSTITUSI YANG DIKUNJUNGINo PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

1 Department of Labor and Employment of

the Philippines (DOLE)

Japan Business Federation

(KEIDANREN)

Fair Work Commission

2 National Wage and Productivity

Commission (NWPC)

Ministry of Health, Labour and Welfare

Jepang

Fair Work Ombudsman

3 Social Security System (SSS) Agency Japan Chamber of Commerce and

Industry (JCCI)

Australian Council of Trade Union

4 Employers Confederation of the

Philippines (ECOP)

Toyota Company (Management) Australian Industry Group (AI

Group)

5 Associated Labour Union (ALU) Toyota Company (Union) Company Visit Roy Morgan

6 Yazaki-Torres Manufacturing Inc., (also

investing in Indonesia)

AICHI Prefecture Labour Bureau University of Melbourne

7 Citra Metro Manila & SOMCO Co.

(Indonesian Company investing in

Philippines)

Kedubes RI Tokyo Konjen RI Merlbourne

8 Kedubes RI Philippines

SISTEM UPAH MINIMUMINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Definisi dan

Jenis UM

Upah Bulanan terendah yang

ditetapkan oleh Gubernur

sebagai jaring pengaman.

UM berdasarkan Wilayah

Provinsi atau Kabupaten/Kota

(UMP/UMK)

UM berdasarkan sektor pada

wilayah provinsi atau

kabupaten/kota (UMSP/UMSK)

Tidak ditemukan definisi UM

dalam Act.6727 tentang

Rationalize Wage Policy.

Ditetapkan berdasarkan Wilayah

(17 Region) dengan pembagian

jenis UM, yaitu: UM Agriculture,

UM Non-Agriculture, dan UM

Domestic Worker

upah perjam terkecil yang

wajib dibayarkan oleh

pengusaha kepada pekerja,

tanpa kecuali.

UM ditetapkan per Wilayah

(47 Prefecture dan ada

hirarki 4 Kelompok

prefecture).

Australia tidak membedakan

UM antar wilayah, namun

Ada UM yang berlaku

secara umum (UM federal)

Ada UM sektoral yang

terdiri dari 122 jenis sub

sektor/profesi dan hanya

berlaku di sektor/profesi

tertentu saja

Satuan Upah

MInimum

UM ditetapkan bulanan

(Monthly)

UM ditetapkan harian (daily) UM ditetapkan per jam

(hourly)

UM federal ditetapkan

hourly

UM sektoral bisa

ditetapkan

hourly/daily/weekly

disesuaikan dengan

masing-masing sektor

Lingkup Pekerja/Buruh dengan masa

kerja dibawah 1 tahun

Pekerja/Buruh yang tidak

memiliki keterampilan dan yang

baru bekerja.

Seluruh Pekerja/Buruh Seluruh Pekerja/Buruh

Pengecualian Tidak ada pengecualian, namun

dapat ditangguhkan

Terdapat pengecualian dengan

syarat

Terdapat pengecualian pada

penerapan UM dengan syarat

(disabilitas)

MEKANISME PENETAPAN/PENINJAUAN UPAH MINIMUMINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Kebijakan

Pengupahan

Kebijakan penetapan upah

minimum

Upah Minimum ditetapkan sebagai

jaring pengaman

Penerapan struktur dan skala

upah

Upah diatas Upah Minimum

mengacu kepada struktur dan

skala upah di perusahaan

Kebijakan Two Tier Wage

System yang diterapkan terdiri

dari:

a. Penerapan Upah Minimum

yang bersifat wajib;

b. Penerapan pengupahan

berdasarkan produktifitas dan

skema insentif yang bersifat

sukarela namun sangat

direkomendasikan.

UM harus ditetapkan dibawah

rata-rata upah tapi di atas social

safety net (jaring pengaman

sosial).

Menyerahkan Upah efektif

kepada mekanisme bipartite

dan UM harus ditetapkan

dibawah rata2 upah efektif

tapi di atas unemployment

benefid (umkm dan informal)

Kebijakan Umum Pengupahan

Australian adalah:

1. Modern Award

2, Agreement

UM federal harus lebih

tinggi dari unemployment

benefif

Pengecualian UM khusus

bagi junior emplooyee,

trainee dan penyandang

cacat yg besarnya %

tertentu dari UM

FWC menetapkan UM

berdasarkan daya saing

global

Lembaga yg

menetapkan/

meninjau

Pemerintah (Gubernur) Regional Tripartite Wage Board

(RTWB)

Regional Minimum Wage

Council dengan

mempertimbangkan patokan

yang dikeluarkan Central

Minimum Wage Council

Regional Fair Work

Commission (FWC)


Dasar

penetapan

KHL dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi.

UMP/UMK = Formula Perhitungan

Upah Minimum

UMSP dan UMSK didahuli dengan

kajian penentuan sektor unggulan

oleh dewan pengupahan.

Penentuan nilai didasari oleh

kesepakatan antara asosiasi

pengusaha dan serikat

pekerja/serikat buruh pada sektor

yang bersangkutan.

UM ditetapkan berdasarkan

indikator sosial ekonomi yang

bersumber dari lembaga statistik

dalam perundingan tripartite,

yaitu:

1. Kebutuhan Pekerja dan

Keluarganya (CPI)

2. Kemampuan Membayar

(Produktifitas, ROI)

3. Perbandingan upah dan

pendapatan

4. Kondisi ekonomi dan sosial

Tidak menggunakan formula

matematik dan KHL

UM ditinjau tiap tahun

berdasarkan kebutuhan

hidup pekerja, upah pekerja

dan kemampuan pengusaha

dalam membayar upah

dalam perundingan tripartite

Peninjauan UM didasarkan

pada masukan2 terbuka

(online) dari semua pihak

Jangka

Waktu

Peninjauan

Upah Minimum berdasarkan

wilayah dilakukan pada bulan

November setiap tahunnya

Peninjauan Upah Minimum

berdasarkan sektor dilakukan

berdasarkan kesepakatan hasil

perundingan Asosiasi pengusahan

dan SP/SB sektor terkait

Peninjauan Upah Minimum dapat

dilakukan paling cepat setelah 12

bulan sejak terahir kali penetapan

Upah Minimum dikeluarkan.

Peninjauan dapat dilakukan

kurang dari 12 apabila terdapat

kondisi khusus misalnya inflasi

yang tinggi atau terdapat petisi

yang diajukan oleh SP/SB.


dilakukan pada bulan

oktober setiap tahunnya


dilakukan pada bulan Juli

setiap tahunnya.


Tahapan

Peninjauan

UM

Peninjauan UM berdasarkan

wilayah dihitung oleh Dewan

Pengupahan menggunakan

formula perhitungan UM dengan

mempergunakan data yg

dikeluarkan oleh BPS. Hasil

perhitungan tersebut di

rekomendasikan kepada gubernur

untuk ditetapkan.

Peninjauan UM berdasarkan

Sektor dilakukan apabila ada

kesepakatan hasil perundingan

Asosiasi pengusaha dan SP/SB

sektor terkait. Berdasarkan hasil

kesepakatan tersebut dinas

tenaga kerja menyampaikan

kepada gubernur untuk ditetapkan.

Setelah 12 Bulan peninjauan di

dasarkan atas petisi yang

diajukan, apabila terdapat kondisi

khusus misalnya terjadi Inflasi

diatas 10%, maka dimungkinkan

untuk dilakukan peninjauan

sebelum 12 bulan terlampaui

Dilakukannya konsultasi publik,

dan harus ditetapkana 30 hari

setelah konsultasi publik terahir

dilaksanakan.

Dilaksanakanya

perundingan musim semi

(Shunto) sebagai forum

bipartit pengusaha dan

pekerja dalam rangka

menyepakati besaran UM

sesuai acuan yang

dikeluarkan oleh Central

Minimum Wage Cuncil.

Apabila tidak setuju dgn

acuan maka diajukan

kepada pemerintah

prefecture untuk diputuskan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan bisa menetapkan UM Sektoral atas usulan dari union maupun pengusaha. Bisa ditetapkanuntuk sektor atau kelompok pekerjaan tertentu. UM sektoral harus lebih tinggi daruUM tetapi antar tahun bisa berganti2 sektor dengan pertimbangan daya saing dari sektor tersebut.

Peninjauan didasarkan atas

masukan yang diberikan

kepada FWC

UM baru diputuskan

berdasarkan hasil pengkajian

FWC dengan

mempertimbangkan masukan

yang ada.

KELEMBAGAANINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Dewan

Pengupahan

Pusat

Dewan Pengupahan Nasional

(Lembaga adhoc di Bawah

Kemenaker)

Masa bakti 3 tahun dengan

maksimal 2 periode

National Wage & Productivity

Commission (NWPC)


Departement of Labour &

Producitivity)

Masa bakti 5 tahun

Central Minimum Wage Council

(Lembaga Permanen di Bawah

Ministry of Health, Labour and

Welfare)

Federal Fair Work Commission

(Lembaga Independen dan

Permanent di Bawah Pemerintah

Federal)

Dewan

Pengupahan

Daerah

Dewan Pengupahan Provinsi

dan Kabupaten/Kota

Lembaga adhoc di Bawah Dinas

yg membidangi ketenagakerjaan

Masa bakti 3 tahun dengan

maksimal 2 periode

Regional Tripartite Wage Board

(RTWB)


Regional Government)

Masa bakti 5 tahun

Regional Minimum Wage Council

(tingkat Prefecture)

(Lembaga Permanen di Bawah

Pemda Prefecture)

Regional Fair Work Commission

(Lembaga Independent tapi

Permanent di Bawah Pemerintah

Negara Bagian)

Komposisi

Dewan

Pengupahan

Tripartit

Jumlah sesuai kebutuhan

dengan kompoisisi : Unsur

Pemerintah, Organisasi

Pengusaha dan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh dgn

Komposisi (2:1:1). Unsur

Perguruan Tinggi dan Pakar

disesuaikan kebutuhan

Tripartit

komposisi 3 orang wakil

pemerintah, 2 orang wakil SP/SB,

2 orang wakil Pengusaha

Jumlah 7 orang

Non-Tripartit

komposisi 6 orang wakil akademisi, 6

orang wakil SP/SB dan 6 orang

pengusaha

Non-tripartit

Berdasarkan uji kompetensi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah.

Struktur

Dewan

Pengupahan

Ketua (Pemerintah) , 2 Wakil

Ketua (Pemerintah dan SP/SB),

Sekertaris, dan Anggota

(Sekertaris berada pada instansi

pemerintahan yang membidangi

ketenagakerjaan)

Ketua (Pemerintah) , Wakil Ketua

(Pemerintah), 5 anggota

(sekertariat berada di DOLE)

Tidak memiliki struktur karena

anggota memiliki kedudukan yang

sama

Ketua, 2 Wakil Ketua, 18 Deputi,

20 Commissioner dan 5 Panel

Expert

Panel Expert (Akademisi dan

Pakar) yang ditunjuk oleh FWC

untuk mengkaji masukan2 terbuka

(online) dari semua pihak

KEWENANGAN

INDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Dewan

Pengupahan

Pusat

Memberikan saran, dan

pertimbangan kepada

Pemerintah dalam rangka

perumusan kebijakan

pengupahan dan

pengembangan sistem

pengupahan nasional.

Membuat saran

pertimbangan,

melaksanakan kajian,

membuat pedoman,

melakukan asistensi,

mereview penetapan upah

yang dilakukan oleh

RTWB, meriview rencana

program kerja RTWB.

Menetapkan nilai acuan bagi

Regional Minimum Wage

Council dalam menetapkan

upah minimum serta

menglasifikasikan perfecture

kedalam kelompok A,B,C &

D.

Mereview saran,

pertimbangan dan keberatan

yang di ajukan oleh Regional

Minimum Wage Council

terhadap angka acuan yang

di keluarkan oleh pusat.

Federal FWC

menetapkan besaran UM

tingkat Federal yg berlaku

untuk seluruh Australia

serta Upah Award

(Profesi dan Sektor).

Melakukan Peninjauan

terhadap Upah Award

melakukan revisi sektor2

baru yang perlu

ditetapkan UM nya

(Diterbitkan satu paket

antara UM dan List of

Awards)

KEWENANGANINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Dewan

Pengupahan

Daerah

Provinsi

Memberikan saran dan

pertimbangan kepada Gubernur

dalam Rangka:

- Menetapkan UMP

- Menetapkan UMK dan UMS

- Penerapan Sistem

Pengupahan di Provinsi

Penyiapan bahan perumusan

pengembangan sistem

pengupahan nasional

Kabupaten/Kota

Memberikan saran dan

pertimbangan kepada

Bupati/Walikota dalam Rangka:

- Pengusulan Umk dan/atau

UMSK

- Penerapan Sistem

Pengupahan di Kab/Kota

Penyiapan bahan perumusan

pengembangan sistem

pengupahan nasional

RTWB bersama Komisi

Pengupahan menetapan upah

minimum serta mengeluarkan

panduan penerapan upah

berbasis produktivitas pada

sektor tertentu.

(Tidak dapat diinterfensi oleh

National Wage & Productivity

Commission)

Melaksanakan kajian terhadap

permohonan penyusunan

panduan penerapan upah

berbasis produktivitas pada

sektor tertentu


Bersama Komisi Pengupahan

menetapkan UM regional

berdasarkan nilai acuan yang

dikeluarkan oleh Central

Minimum Wage Council serta

menentukan UM dan UMSR

berdasarkan indikator2 yang

releven di masing2 daerah

Mengajukan saran &

pertimbangan kepada Central

Minimum Wage Council sebelum

ditetapkan nilai acuan

Mengajukan keberatan kepada

Central Minimum Wage Council

terhadap nilai acuan yang telah

ditetapkan


menetapkan UMSR berdasarkan

kesepakatan SP dan Asosiasi

Pengusahan (syarat sektor

tersebut memiliki 1000 pekerja)

Melaksanakan fungsi

perpanjangan tangan dari

Federal FWC.

Menghimpun data dan

masukan khususnya terkait

dengan regional yang

kemudian disampaikan

kepada Federal FWC

POINT2 PENTING HASIL BENCHMARKING• Dewan Pengupahan di ketiga negara benchmark hanya menetapkan UM sebagai safety net

bagi pekerja dan/atau upah minimum sektoral. Upah Efektif diserahkan ke mekanisme pasar (mekanisme bipartite). Sesuai dengan prinsip dasar dalam pasar tenaga kerja bahwa upah pada dasarnya adalah hasil negosiasi

antara pengusaha dengan pekerja

Di Jepang bahkan Dewan Pengupahanya disebut sebagai Dewan Upah Minimum karena memang urusanya hanya sebatas UM

• Ketiga negara benchmark pada dasarnya menerapkan UM sektoral meskipun implementasinya terdapat perbedaan Di Jepang UM sektoral ditetapkan untuk subsektor ekonomi yang dianggap unggul dilihat dari

kompetitiveness nya, ditetapkan lebih tinggi dari UM regional, beda2 subsector di tiap prefecture, bisa berganti2 subsektor, jika suatu subsector sudah dianggap tidak unggul lagi maka kembali ke UM

Di Australia ditetapkan untuk subsektor/kelompok profesi tertentu setiap tahun yang terdiri dari 122 jenis (disebut modern awards)

Di filipina upah minimum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu upah minimum agri culture, non-agri cultur, dan domestik worker

POINT2 PENTING HASIL BENCHMARKING

• Penetapan UMR pada hakekatnya didasarkan pada variabilitas kondisi ekonomi antar wilayah Australia tidak menetapkan UMR karena menganggap kondisi perekonomian di seluruh negara bagian

cukup homogen, sehingga hanya menetapkan UM Nasional dan Upah Minimum Award.

Jepang dan Filipina menerapkan UMR sampai level provisi

• Ketiga negara benchmark sudah tidak lagi menggunakan teori basket barang jasa dalampenetapan UM tetapi didasarkan pada besaran2 makro sosial-ekonomi yang dihitung daridata empirik (hasil survey/sensus oleh lembaga yang kompeten di bidang statistik) Secara umum ketiga negara benchmark mensyaratkan UM harus berada dibawah Median Upah efektif

tapi harus lebih tinggi dari sosial safety net. Filipina menggunakan garis kemiskinan sebagai social safety net, sedangkan Jepang dan Australia menggunakan unemployment benefit sebagai social safety net

Di Jepang bahkan upah efektif menjadi salah satu indikator dalam penetapan UM (UM idealnya sekianpersenya Median Upah)

POINT2 PENTING HASIL BENCHMARKING• Di ketiga negara benchmark, fokus/sasaran/patokan penetapan UM adalah pada skala

usaha kecil/UMKM/ sektor informal Hal ini sesuai teori bahwa jika UM merupakan safety net, maka perusahaan2 dengan skala usaha

menengah keatas mestinya upahnya sudah diatas UM

• Ketiga negara benchmark tidak menggunakan formulasi matematika dalam penetapanUM. Penetapan UM didasarkan pada perundingan tripartite dengan mendasarkan kepadabesaran2 makro sosial ekonomi seperti kebutuhan pekerja dan keluarganya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemampuan dunia usaha) Di ketiga negara benchmark, semangat negosiasi adalah kesadaran bersama untuk menjaga

kompetitiveness demi keberlangsungan dunia usaha

Di Jepang bahkan ada filosofi yang disepakati bersama antara pengusaha dan pekerja bahwa mereka ibarat awak kapal pada satu kapal yang sama sehingga pekerja dan pengusaha harus bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang sama. Atau Pengusaha dan pekerja, ibarat roda kiri dan roda kanan dari satu kendaraan yang sama sehingga pekerja dan pengusaha harus menjaga harmonisasi yang baik supaya kendaraan bisa melaju guna mencapai tujuan.

Kesimpulan

• Upah Minimum adalah upah terendah yang dibayarkan oleh pengusaha dari skala usaha terendah.

• Upah diatas Upah Minimum diberlakukan upah minimum sektoral yang ditetapkan oleh institusi kelembagaan masing-masing.

• Upah yang berlaku diluar Upah minimum dan upah minimum sektoral adalah upah berdasarkan kesepakatan (Bipartit).

• Terdapat pengecualian terhadap pemberlakuan upah minimum,

contoh: penyandang cacat, masa percobaan, magang, karyawan pemula.

• Terdapat sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakan Upah Minimum. Sanksi tersebut berupa denda.

Kesimpulan

• Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap industri dan/atau perusahaan yang tidak mampu melaksanakan upah minimum.

Contoh : Di Jepang, dalam rangka meningkatkan produktivitas diberikan bantuan uang tunai. Di Filipina apabila perusahaan UMKM tidak mampu membayar UM, maka diwajibkan untuk melaporkan kepada pemerintah agar mendapatkan insentive pajak serta teknikal asistensi dari pemerintah.

• Peninjauan Upah Minimum di 3 negara tersebut selalu didasarkan parameter ekonomi yang terukur serta daya saing.

• Perhitungan kebutuhan hidup sudah tidak didasarkan pada paket komponen barang dan jasa, tapi didasarkan pada data empirik yang up to date di lapangan.

Kesimpulan

• Institusi Pengupahan di 3 negara tersebut bersifat independen, namun permanen yang dilengkapi dengan staff tetap dan unit research serta dokumentasi dan services sebagai supporting unit yang akan menjadi supporting bagi institusi pengupahan. Supporting unit tersebut, dapat terdiri dari berbagai bidang keahlian seperti, ahli ekonomi, ketenagakerjaan, ahli sosial demografi, ahli statistik, ahli hukum dll.

• Posisi akademisi/ahli/pakar di 3 negara tersebut sangat di dengar dan di akuikeberadaannya dalam merumuskan kebijakan upah minimum.

• Terdapat mekanisme penegakan hukum yang kuat di 3 negara tersebut.

• Di Australia terdapat institusi penegakan hukum ketenagakerjaan yang independen (Fair Work Ombudsman) yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

TERIMAKASIH

overview studi banding dewan pengupahan - ilo.org · viii. poin-poin penting hasil benchmarking ix....

Documents