overview studi banding dewan pengupahan - ilo.org .viii. poin-poin penting hasil benchmarking ix

Download OVERVIEW STUDI BANDING DEWAN PENGUPAHAN - ilo.org .VIII. Poin-poin penting hasil benchmarking IX

Post on 03-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HASIL STUDI BANDING DEWAN PENGUPAHAN NASIONALPHILIPINA, JEPANG & AUSTRALIA

September 2018

AGENDAI. Latar Belakang

II. Maksud & Tujuan

III. Institusi Yang Dikunjungi

IV. Sistem Upah Minimum

V. Mekanisme Penetapan Upah Mimum

VI. Kelembagaan Pengupahan di Negara Benchmark

VII. Kewenangan Institusi Pengupahan di Negara Benchmark

VIII. Poin-poin penting hasil benchmarking

IX. Kesimpulan

I. LATAR BELAKANGKepres Nomor 107 Tahun 2004: Depenas-RI memiliki tugas dan

fungsi memberi saran dan pertimbangan mengenai perumusankebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahannasional kepada pemerintah dalam hal ini KementerianKetenagakerjaan.

Dalam rangka melengkapi pengetahuan dan referensi gunamenyusun Roadmap sistem pengupahan Indonesia dalammenyongsong bonus demografi tahun 2030 dan antisipasiperkembangan era ekonomi digital, Depenas RI melakukanbenchmarking ke Philipina, Jepang dan Australia.

MAKSUD & TUJUANMenambah wawasan dan pengetahuan dengan cara menggali informasi tentang sistem pengupahan di negara lain langsung dari sumbernya. Hal ini diperlukan untuk:

1) Perbaikan sistem pengupahan di Indonesia kedepan

2) Penentuan kebijakan sistem pengupahan baru yang lebih adil dan lebih produktif

3) Perbaikan peraturan perundangan pengupahan yang sekarang berlaku di Indonesia

4) Menyusun roadmap sistem pengupahan di Indonesia dalam rangka mempersiapkan bonus demografi tahun 2030 dan antisipasi perkembangan era ekonomi digital

INSTITUSI YANG DIKUNJUNGINo PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

1 Department of Labor and Employment of

the Philippines (DOLE)

Japan Business Federation

(KEIDANREN)

Fair Work Commission

2 National Wage and Productivity

Commission (NWPC)

Ministry of Health, Labour and Welfare

Jepang

Fair Work Ombudsman

3 Social Security System (SSS) Agency Japan Chamber of Commerce and

Industry (JCCI)

Australian Council of Trade Union

4 Employers Confederation of the

Philippines (ECOP)

Toyota Company (Management) Australian Industry Group (AI

Group)

5 Associated Labour Union (ALU) Toyota Company (Union) Company Visit Roy Morgan

6 Yazaki-Torres Manufacturing Inc., (also

investing in Indonesia)

AICHI Prefecture Labour Bureau University of Melbourne

7 Citra Metro Manila & SOMCO Co.

(Indonesian Company investing in

Philippines)

Kedubes RI Tokyo Konjen RI Merlbourne

8 Kedubes RI Philippines

SISTEM UPAH MINIMUMINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Definisi dan

Jenis UM

Upah Bulanan terendah yang

ditetapkan oleh Gubernur

sebagai jaring pengaman.

UM berdasarkan Wilayah

Provinsi atau Kabupaten/Kota

(UMP/UMK)

UM berdasarkan sektor pada

wilayah provinsi atau

kabupaten/kota (UMSP/UMSK)

Tidak ditemukan definisi UM

dalam Act.6727 tentang

Rationalize Wage Policy.

Ditetapkan berdasarkan Wilayah

(17 Region) dengan pembagian

jenis UM, yaitu: UM Agriculture,

UM Non-Agriculture, dan UM

Domestic Worker

upah perjam terkecil yang

wajib dibayarkan oleh

pengusaha kepada pekerja,

tanpa kecuali.

UM ditetapkan per Wilayah

(47 Prefecture dan ada

hirarki 4 Kelompok

prefecture).

Australia tidak membedakan

UM antar wilayah, namun

Ada UM yang berlaku

secara umum (UM federal)

Ada UM sektoral yang

terdiri dari 122 jenis sub

sektor/profesi dan hanya

berlaku di sektor/profesi

tertentu saja

Satuan Upah

MInimum

UM ditetapkan bulanan

(Monthly)

UM ditetapkan harian (daily) UM ditetapkan per jam

(hourly)

UM federal ditetapkan

hourly

UM sektoral bisa

ditetapkan

hourly/daily/weekly

disesuaikan dengan

masing-masing sektor

Lingkup Pekerja/Buruh dengan masa

kerja dibawah 1 tahun

Pekerja/Buruh yang tidak

memiliki keterampilan dan yang

baru bekerja.

Seluruh Pekerja/Buruh Seluruh Pekerja/Buruh

Pengecualian Tidak ada pengecualian, namun

dapat ditangguhkan

Terdapat pengecualian dengan

syarat

Terdapat pengecualian pada

penerapan UM dengan syarat

(disabilitas)

MEKANISME PENETAPAN/PENINJAUAN UPAH MINIMUMINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Kebijakan

Pengupahan

Kebijakan penetapan upah

minimum

Upah Minimum ditetapkan sebagai

jaring pengaman

Penerapan struktur dan skala

upah

Upah diatas Upah Minimum

mengacu kepada struktur dan

skala upah di perusahaan

Kebijakan Two Tier Wage

System yang diterapkan terdiri

dari:

a. Penerapan Upah Minimum

yang bersifat wajib;

b. Penerapan pengupahan

berdasarkan produktifitas dan

skema insentif yang bersifat

sukarela namun sangat

direkomendasikan.

UM harus ditetapkan dibawah

rata-rata upah tapi di atas social

safety net (jaring pengaman

sosial).

Menyerahkan Upah efektif

kepada mekanisme bipartite

dan UM harus ditetapkan

dibawah rata2 upah efektif

tapi di atas unemployment

benefid (umkm dan informal)

Kebijakan Umum Pengupahan

Australian adalah:

1. Modern Award

2, Agreement

UM federal harus lebih

tinggi dari unemployment

benefif

Pengecualian UM khusus

bagi junior emplooyee,

trainee dan penyandang

cacat yg besarnya %

tertentu dari UM

FWC menetapkan UM

berdasarkan daya saing

global

Lembaga yg

menetapkan/

meninjau

Pemerintah (Gubernur) Regional Tripartite Wage Board

(RTWB)

Regional Minimum Wage

Council dengan

mempertimbangkan patokan

yang dikeluarkan Central

Minimum Wage Council

Regional Fair Work

Commission (FWC)

MEKANISME PENETAPAN/PENINJAUAN UPAH MINIMUMINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Dasar

penetapan

KHL dengan memperhatikan

produktivitas dan pertumbuhan

ekonomi.

UMP/UMK = Formula Perhitungan

Upah Minimum

UMSP dan UMSK didahuli dengan

kajian penentuan sektor unggulan

oleh dewan pengupahan.

Penentuan nilai didasari oleh

kesepakatan antara asosiasi

pengusaha dan serikat

pekerja/serikat buruh pada sektor

yang bersangkutan.

UM ditetapkan berdasarkan

indikator sosial ekonomi yang

bersumber dari lembaga statistik

dalam perundingan tripartite,

yaitu:

1. Kebutuhan Pekerja dan

Keluarganya (CPI)

2. Kemampuan Membayar

(Produktifitas, ROI)

3. Perbandingan upah dan

pendapatan

4. Kondisi ekonomi dan sosial

Tidak menggunakan formula

matematik dan KHL

UM ditinjau tiap tahun

berdasarkan kebutuhan

hidup pekerja, upah pekerja

dan kemampuan pengusaha

dalam membayar upah

dalam perundingan tripartite

Peninjauan UM didasarkan

pada masukan2 terbuka

(online) dari semua pihak

Jangka

Waktu

Peninjauan

Upah Minimum berdasarkan

wilayah dilakukan pada bulan

November setiap tahunnya

Peninjauan Upah Minimum

berdasarkan sektor dilakukan

berdasarkan kesepakatan hasil

perundingan Asosiasi pengusahan

dan SP/SB sektor terkait

Peninjauan Upah Minimum dapat

dilakukan paling cepat setelah 12

bulan sejak terahir kali penetapan

Upah Minimum dikeluarkan.

Peninjauan dapat dilakukan

kurang dari 12 apabila terdapat

kondisi khusus misalnya inflasi

yang tinggi atau terdapat petisi

yang diajukan oleh SP/SB.

Peninjauan Upah Minimum

dilakukan pada bulan

oktober setiap tahunnya

Peninjauan Upah Minimum

dilakukan pada bulan Juli

setiap tahunnya.

MEKANISME PENETAPAN/PENINJAUAN UPAH MINIMUMINDONESIA PHILIPPINES JAPAN AUSTRALIA

Tahapan

Peninjauan

UM

Peninjauan UM berdasarkan

wilayah dihitung oleh Dewan

Pengupahan menggunakan

formula perhitungan UM dengan

mempergunakan data yg

dikeluarkan oleh BPS. Hasil

perhitungan tersebut di

rekomendasikan kepada gubernur

untuk ditetapkan.

Peninjauan UM berdasarkan

Sektor dilakukan apabila ada

kesepakatan hasil perundingan

Asosiasi pengusaha dan SP/SB

sektor terkait. Berdasarkan hasil

kesepakatan tersebut dinas

tenaga kerja menyampaikan

kepada gubernur untuk ditetapkan.

Setelah 12 Bulan peninjauan di

dasarkan atas petisi yang

diajukan, apabila terdapat kondisi

khusus misalnya terjadi Inflasi

diatas 10%, maka dimungkinkan

untuk dilakukan peninjauan

sebelum 12 bulan terlampaui

Dilakukannya konsultasi publik,

dan harus ditetapkana 30 hari

setelah konsultasi publik terahir

dilaksanakan.

Dilaksanakanya

perundingan musim semi

(Shunto) sebagai forum

bipartit pengusaha dan

pekerja dalam rangka

menyepakati besaran UM

sesua