organisasi perusahaan: merger & akuisisi

Download Organisasi Perusahaan: Merger & Akuisisi

Post on 24-May-2015

9.269 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Suria Nataadmadja & AssociatesPENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pendidikan Khusus Profesi Advokat Imran Ganie Education bekerjasama dengan 74 Law Institute Oleh: Suria Nataadmadja, S.H., LL.M.Adi Febrianto Sudrajat, S.H.

2. I. PENGGABUNGANPenggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroanatau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah adayang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkandiri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungandan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diriberakhir karena hukum Pasal 1 butir 9 UU PT dikenal juga dengan istilahMergerII. PELEBURANPeleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan ataulebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yangkarena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkandiri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karenahukum. Pasal 1 butir 10 UU PT dikenal juga dengan istilah Konsolidasi Suria Nataadmadja & Associates 3. III. PENGAMBILALIHANPengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badanhukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih sahamPerseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atasPerseroan tersebut Pasal 1 butir 11 UU PT, dikenal juga dengan istilahAkuisisiIV. PEMISAHANPemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroanuntuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva danpasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan ataulebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukumkepada satu Perseroan atau lebih. Pasal 1 butir 12 UU PT, dikenal jugadengan istilah spin offSuria Nataadmadja & Associates 4. 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada Pasal 1, 21, 29, 30, 62, 66, 87, 89, 122 s.d. 1372. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- 52/PM/1997 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau EmitenSuria Nataadmadja & Associates 5. Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UU PT perbuatan hukumPenggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan wajibmemperhatikan kepentingan:1.Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan2.Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan3.Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usahaBerdasarkan Pasal 126 ayat (2) UU PT pemegang saham yang tidaksetuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan,Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan boleh menggunakanhaknya untuk meminta Perseroan agar sahamnya dibeli denganharga wajar sebagaiman dimaksud dalam Pasal 62 UU PT Suria Nataadmadja & Associates 6. Akibat dari perbuatan hukum penggabungan sebagai berikut:1. Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan berakhir karena hukum, Pasal 122 ayat (1)2. Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, Pasal 122 ayat (2)3. Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3):a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karenahukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan;b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukummenjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan;danc. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukumterhitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku. Suria Nataadmadja & Associates 7. A+B=BA+B=B, perseroan A bubar demi hukum tanpa diikuti proseslikuidasi. Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perseroanA beralih kepada perseroan B. Pemegang saham perseroan Amenjadi pemegang saham perseroan B. Segala izin-izin usahadan operasional perseroan A beralih pada perseroan B,walaupun demikian perlu ada penyesuaian berdasarkanperaturan perundang-undangan. B adalah Perseroan yangmenerima Penggabungan/ surviving company Suria Nataadmadja & Associates 8. Pasal 123 ayat (2) mengenai Rancangan Penggabungan memuatsekurang-kurangnya:1.nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akanmelakukan Penggabungan;2.alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukanPenggabungan dan persyaratan Penggabungan;3.tatacara penilaian dan konversi saham Perseroan yangmenggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerimaPenggabungan;4.rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerimaPenggabungan apabila ada;5.laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir darisetiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; Suria Nataadmadja & Associates 9. 6.rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroanyang akan melakukan Penggabungan7.neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuaidengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;8.cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, DewanKomisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukanPenggabungan diri;9.cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akanmenggabungkan diri terhadap pihak ketiga;10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadapPenggabungan Perseroan;11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorariumdan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroanyang menerima Penggabungan;Suria Nataadmadja & Associates 10. 12. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;13. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yangdicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan;14. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukanPenggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahunbuku yang sedang berjalan; dan15. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedangberjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akanmelakukan Penggabungan.Suria Nataadmadja & Associates 11. 1. Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (1)2. Rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (2)3. Rancangan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan, Pasal 123 ayat (3)4. RUPS di masing-masing Perseroan yang akan Merger sesuai dengan Pasal 127 ayat (1), memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 terkait sahnya RUPS5. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 127 ayat (2). Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Pasal 127 ayat (3) Suria Nataadmadja & Associates 12. 6. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Penggabungan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan Pasal 127 ayat (5)7. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)8. Selama penyelesaian belum tercapai, Penggabungan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7)9. Rancangan Penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat (1)Suria Nataadmadja & Associates 13. 10. Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan (2), Salinan akta PenggabunganPerseroan dilampirkan pada:a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); ataub. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)10. Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggarandasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untukdicatat dalam daftar Perseroan.11. Berdasarkan Pasal 132, Ketentuan Pasal 29 (mengenai daftar perseroan,)dan Pasal 30 (mengenai Pengumuman di Tambahan Berita Negara, 14 harisetelah diterimanya Pemberitahuan) berlaku juga bagi PenggabunganPerseroan.12. Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan wajib mengumumkanhasil Penggabungan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunyaPenggabungan, Pasal 133 ayat (1)Suria Nataadmadja & Associates 14. CONTOH ILUSTRASI JADWAL WAKTU PENGGABUNGANPersetujuanKemenhukham: Nota Perubahan AD survivingPenandatangan Akta companyKesepahamanMergerDireksi Merging Pendaftaran AD survivingPenyampaian dan Survivingcompany pada Daftar CompanyPerubahan AD KeKemenhukham Perseroan membuat draftBatas akhir Pengesahan Merger berlaku efektifrencana mergerAD oleh KemenhukhamPengumumanhasil merger +- 1DewanPemanggila hari dalam suratKomisarisn RUPS kabar harian (Psl.menyetujuiPsl. 82 (1) 133 (1) UUPT) RencanaMerger 30 hariMaksimum 60 hariMaksimum 30 hari14-30 hari 14 hari14 hari 14 hariPengumumanPengumumanADpada rencanaTambahan merger +- 1 Batas Akhir Kreditur Berita Negara 31hari di suratKeputusanAplikasi IzinUsaha menyampai(Psl 30 (2)Desemberkabar harian &RUPS Merger ke BKPM dan kanUUPT)Pengumuman E