ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI

Nama:

Faradilah M.

Farhan N.Y

Marlon Enrico

Nanda Aditasia M.a

Rika Tasyadila

Syifa P.

Orde Lama (1950-1965)

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia.

Bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Sistem Pemerintahan

kebijakan pada pemerintah,

berorientasi pada politik,

semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik,

demokrasi Terpimpin,

sekularisme.

Masa Orde Lama

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan sangat buruk,

karena :

Inflasi yang sangat tinggi

karena beredarnya lebih

dari satu mata uang secara tidak

terkendali

Adanya blokade ekonomi

untuk menutup pintu

perdagangan luar negeri RI

Kas negara kosong

Eksploitasi besar-besaran di masa

penjajahan.

Panglima AFNEI (pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.

Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,

Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi:

Program Pinjaman Nasional Juli 1946.

Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

Konferensi Ekonomi Februari 1946 yang tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.

Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948.

Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Ciri-ciri Demokrasi LIberal

1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggugugat.

2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakanpemerintahan.

3. Presiden berhak membubarkan DPR.4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi

Gunting Syarifuddin, (pemotongan nilai uang) untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing

Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.

Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme)

Kebijakan ekonomi belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi

Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Masalah pemanfaatan kekayaan alam

Konsep Bung Karno tentang kekayaan alam sangat jelas. Jika Bangsa Indonesia belum mampu atau belum punya iptek untuk menambang minyak bumi dsb biarlah SDA tetap berada di dalam perut bumi Indonesia. Kekayaan alam itu akan menjadi tabungan anak cucu di masa depan. Biarlah anak cucu yang menikmati jika mereka sudah mampu dan bisa. Jadi saat dipimpin Bung Karno, meski RI hidup miskin, tapi Bung Karno tidak pernah menggadaikan (konsesi) tambang-tambang milik bangsa ke perusahaan asing. Penebangan hutan pada masa Bung Karno juga amat minim.

Orde Baru

(1965-1998)

Orde Baru (1965-1998)

Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.

Orde baru lahir sebagai upaya untuk :

Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.

Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunanbangsa.

Latar belakang lahirnya Orde Baru

Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965

Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasimencapai 600%

Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”

Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurunsetelah upaya untuk mengadili tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar.

Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

Landasan Orde Baru

Landasan idiil Pancasila

Landasan konstitusional UUD 1945

Kebijakan Politik Dalam Negeri

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28

Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untukmelaksanakan pembangunan nasional.

Setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida

2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya

Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :

Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966

Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah proses bagi rakyat untukmemilih wakil rakyat yang akan duduk di kursiDPR/MPR.

5. Peran Ganda Abri

TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjagakeamanan dan ketertiban negara dan keduamemegang kekuasaan dan mengatur negara.

Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untukmemegang posisi di dalam Pemerintahan.

6. Permasyarakatan P4

P4 (Pedoman Penghayatan dan PengamalanPancasila) bertujuan membentuk pemahamanyang sama mengenai demokrasi Pancasila.

Sejak tahun 1978 Penataran P4 diberikansecara menyeluruh pada semua lapisanmasyarakat.

7. Mengadakan Penentuan Pendapatan Rakyat

Kebijakan Politik Luar Negeri

Kembali menjadi anggota PBB

Normalisasi hubungan antar beberapa negara

Pendirian ASEAN

Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia

Kebijakan Pembangunan Ekonomi

1. Strategi Pembangunan Orde Baru

Kebijakan pemerintah orde baru diarah kanpada pembangunan merata di segala bidang yang bertumpu pada

Trilogi Pembangunan:

- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

2. Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang• Pelita I :Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.• Pelita II :Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan

prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluaskesempatan kerja.

• Pelita III :Menekankan pada Trilogi Pembangunan.• Pelita IV :sektor pertanian menuju swasembada pangan dan

meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesinindustri sendiri.

• Pelita V :Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.• Pelita VI :Menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang

ekonomi yang berkaitan dengan industri danpertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitassumber daya manusia.

Pelita (Pembangunan Lima Tahunan): rencana pembangunan yang dimulaidari tahun 1969 sampai 1999.

3. Revolusi Hijau dan Industrialisasi

a. Revolusi HijauMerupakan modernisasi Pertanian, yang meliputi

unsur: pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah, pemupukan, irigasi, pemberantas hama.

b. IndustrialisasiSuatu proses perubahan sosial ekonomi yang

mengubah sistem pencaharian masyarakatagraris menjadi masyarakat industri

DAMPAK PERAN NEGARA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU

Bidang Politik

•Pemerintahan yang otoriter

•Dominasi golkar

•Pemerintahan yang sentralis

Bidang Ekonomi

•KKN

•Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

•Konglomerasi

Faktor-faktor Jatuhnya Orde Baru

Krisis Multidimensi

KrisisEkonomi

KrisisPolitik

Kepemimpinan

PeranMiliter

PeranMasyaraka

t

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigm baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi.

Lahirnya Orde Reformasi

12 mei 1998

• Peristiwa Semanggi

21 mei 1998

• Presiden Soeharto mengundurkan diri

• B.J Habibie Menjadi Presiden RI Ke-3

7 juni 1999

• Pemilihan Umum

20 oktober

1999

• Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden RI ke-4

9 Agustus 2001

• Megawati dilantik menjadi Presiden RI ke-5

Tujuan Reformasi

Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi

Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat

Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Reformasi sosial bertujuan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia

Faktor Pendorongnya Reformasi

Politik

• KKN

• Kekuasaan orba dibawah soeharto otoriter tertutup

Ekonomi

• Krisis mata uang rupiah

• Naiknya harga barang kebutuhan masyarakat

Sosial Masyarakat

• Kerusuhan tanggan 13 dan 14 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat

Hukum

• Belum ada keadilan yang sama

Masa Pemerintahan

B.J Habibie Gus Dur

Masa Pemerintahan

• Dimulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF)

• Terjadinya Referendum atasTimor-timur yang mengakibatkan berpisahnyaTimtim dari Indonesia.

• Sempat tergoda Meloloskan UU Penanggulangan KeadaanBahaya.

• Melakukan liberalisasipemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat danpencabutan UU Subversi.

• Banyak bermunculannya gerakan-gerakan separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku, danPapua.

• Banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang olehMPR/DPR.

• Terjadinya skandal Buloggate danBruneigate.

• Terhentinya pemeriksaan terhadapmantan presiden Soeharto atasdugaan kasus korupsi.

• Terjadinya berbagai kerusuhan danperistiwa pemboman, sepertikerusuhan Poso dan Bom KedubesMalaysia di Kuningan, Jakarta.

B.J. Habibie Gus Dur

Masa Pemerintahan

Kekerasan antar etnis Dayak danMadura di Kalimantan.

Penghentian Bantuan Moneter olehIMF

Pemberlakuan Hari Imlek bagi etnisTionghoa.

Etnis Tionghoa diberikan kebebasansama seperti halnya warga negaralainnya.

Tanggal 29 Januari 2001, ribuandemonstran berkumpul di GedungDPR/MPR menuntut turunnyaPresiden Abdurrahman Wahid.

B.J. Habibie Gus Dur