1. Opportunites and Challenges ASEANEconomic Community of IndonesiansHubungaKebijakanRepublik Indonesia denganAseanEconomiUntukMemenuhiTugasMatakuliahHubunganInternasionalPembina :DR. Hermawan S.IP, M.SIDisusunOleh :Kelompok 7Erlin Rakhmawati 115030101111038RiskaPuji Lestari 115030101111065JihanYulanda M 115030101111066Intan Nanda S 115030101111084KELAS DJurusan Administrasi PublikFakultas Ilmu AdministrasiUniversitas Brawijaya MalangNopember 2013H u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 1

2. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya lah penulis telah selesai mengerjakan tugas makalah ini. Tulisan ini disusununtuk memenuhi tugas Hubungan Internasional yang merupakan bahan perkuliahanSemester Ganjil tahun Akademik 2013/2014.Penulis memberikan judul Opportunites and Challenges ASEAN EconomicCommunity of Indonesians Economi Dalam penyusunan tugas ini penulis merasakesulitan, dalam mencari referensi buku yang berkaitan dengan judul di atas. Tetapi,bagi penulis kesulitan itu adalah langkah awal untuk menuju kesuksesan.Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepadapihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :1. Bapak DR. Hermawan S.IP, M.SI sebagai dosen mata kuliah HubunganInternasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.2. Teman-teman di kelas Hubungan Internasional Fakultas Ilmu AdministrasiHubungaKata PengantarH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 2Universitas Brawijaya.3. Teman-Teman di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang khususnya kamarB1.Penulis berharap mudah-mudahan hasil kerja ini dapat memenuhi harapandalam meningkatkan mutu pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisananalisis teoritis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saranyang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini bermanfaatbagi penulis pada khususnya, dan pada umumnya bagi kita semua.Malang, 23 Nopember 2013Penulis 3. HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 3PendahuluanLatar BelakangPerkembangan ekonomi dunia saat ini semakin mengarah pada proses globalisasidan meningkatnya keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Berbagaikesepakatan perdagangan antar negara maupun antar kawasan regional selama ini,dalam usaha untuk menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebihbebas dan terbuka. Kondisi global ini semakin meningkatkan persaingan, baik dipasar domestik maupun pasar dunia. Fenomena globalisasi ini juga semakinmendorong bangkitnya kesadaran regionalisasi dan integrasi ekonomi. (Istifadah,2012)Salah satu contoh regionalisasi dan integrasi adalah terbentuknya KomunitasASEAN yang memiliki tiga pilar utama, yaitu: ASEAN Security Community, ASEANEconomic Community, ASEAN Socio-Cultural Community. Sebagai bagian dari salahsatu pilar komunitas ASEAN, AEC sendiri merupakan pondasi yang diharapkandapat memperkuat dan memaksimalkan tujuan integrasi ekonomi di kawasan ASEANdan membuka peluang bagi negara-negara anggota. AEC diharapkan dapatmeningkatkan kualitas kerjasama dalam hal ekonomi di ASEAN kearah yang lebihsignifikan. Negara ASEAN meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam Laos, Myanmar dan Kamboja.Terbentuknya AEC mengukuhkan terbentuknya pasar tunggal ASEAN.Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruhterampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliranmodal akan dikurangi hambatannya. Sebuah pasar tunggal dan basis produksi padadasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negaraanggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batasnasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal iniberarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal darimana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang 4. (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang samakepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruhterampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana sajadi ASEAN.Manfaat dari peluang dan tantangan adanya AEC sejatinya akan diperoleh secaraoptimal apabila syarat dasar proses integrasi ekonomi dapat tercapai, yaitukemampuan negara dan kesiapan infrastruktur dalam mempersiapkan diri menujuproses berlangsungnya pasar tunggal AEC tersebut. Dari latar belakang tersebutdengan melihat kondisi Indonesia yang dinilai banyak orang belum siap menghadapiAEC penulis mengambil judul Opportunites and Challenges ASEAN EconomicCommunity of Indonesians EconomiHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 4Rumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan daripenulisan makalah ini, yaitu:1. Apa Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam MengahadapiAEC 2015 ?2. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untukMengahadapi AEC 2015 ?TujuanBerdasarkan permasalahan yang ada, maka karya tulis ini bertujuan untuk :1. Mendeskripsikan peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalamMengahadapi AEC 20152. Mendeskripsikan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untukMengahadapi AEC 2015 5. HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 5Pembahasan dan Hasil AnalisisA. Metode AnalisisIdentifikasi dan analisis peluang dan tantangan perekonomian Indonesia dalammenghadapi AEC yang akan diberlakukan efektif pada tahun 2015 dilakukan denganmenggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasikekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman(threats) dari kesepakatan AEC. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal,sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal. Identifikasi kekuatandan kelemahan digunakan sebagai dasar untuk menangkap peluang dan menghadapitantangan/ancaman dari dampak AEC.B. Proses menuju AEC (ASEAN Economic Community)Konflik diantara negara-negara Asia Tenggara seperti konfrontasiantaraIndonesia dan Malaysia, klaim territorial antara Malaysia dan Filipina mengenaiSabah, serta terpisahnya Singapura dari federasi Malaysia. Dilatarbelakangi oleh halitu, negara negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama yangterealisasi dalam bentuk organisasi ASEAN hal ini bertujuan untuk meredakan rasasaling curiga dan membangunan rasa saling percaya, serta mendorong kerjasamapembangunan kawasan. Pembentukan ASEAN ini diawali dengan diadakannyapertemuan lima Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina,Singapura dan Thailand pertemuan ini berlangsung di Bangkok pada bulan Agustus1967 menghasilkan rancangan Joint Decralation, yang pada intinya mengatur tentangkerjasama regional di kawasan tersebut. Pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatanganideklarasi ASEAN atau dikenal sebagai deklarasi Bangkok oleh wakil perdana menterimerangkap menteri luar negeri Malaysia dan para menteri LN dari Indonesia,Filipina, singapura dan Thailand. Brunei Darussalam kemudian bergabung padatanggal 8 januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmarpada tanggal 23 juli 1997 dan Kamboja padatanggal 30 April 1999. (Bustami, 2009) 6. Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi dikawasan Asia tenggara pada periode1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnyapeningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic Communitymerupakan konsep yang disunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (BaliConcord II) di Bali Bulan Oktober 2003. Keinginan bagi tujuan mengintegrasikanperekonomian di kawasan ASEAN tampaknya semakin mantap sehingga ASEANpada KTT ke-12 Januari 2007, target tahun 2020 dipercepat menjadi tahun2015. Tujuannya jelas, yaitu membuat ASEAN sebagai satu wilayah dimana barang,jasa, investasi, tenaga kerja yang punya keahlian dapat lalu lalang secara bebas, danadanya aliran permodalan yang lebih bebas.Selanjutnya para kepala negara anggota ASEAN mengeluarkan suatu Deklarasiyang mengesahkan suatu cetak biru untuk mewujudkan AEC (Declaration on theASEAN Economic Community Blueprint) pada bulan Nopember 2007. ASEANEconomic Community Blueprint (AEC Blueprint) tersebut berisi rencana kerjastrategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 yang harusditerapkan oleh negara anggota menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.AEC Blueprint tersebut menjadi pedoman untuk tiap negara anggota supayamengarah pada tujuan AEC 2015, yaitu :a. Menuju single market dan production base (arus perdagangan bebas untuk sektorbarang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal).b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi denganelemen peraturan kompetisi, perlindungan komsumen, hak atas kekayaanintelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commersec. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melaluipengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration(IAI).d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global dengan pendekatan yang koherendalam hubungan ekonomi luar kawasan serta mendorong keikutsertaan dalamjejaring produksi global (global supply network).HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 6 7. C. Peluang dan Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam Mengahadapi AECHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 720151. PeluangManfaat integrasi EkonomiKesediaan Indonesia bersama-sama negara ASEAN lainnya membentuk ASEANEconomic Community (AEC) pada tahun 2015 didasarkan keyakinan atas manfaatnyayang secara konseptual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sertakawasan ASEAN. Intregasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 melaluipembukaan dan pembentukan pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensidan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasanASEAN, akan meningkatkan kesejahteraan seluruh negara di kawasan.Pasar Potensial DuniaPerwujudan AEC di tahun 2015 akan menempatkan ASEAN sebagai kawasanpasar terbesar ke-3 di dunia yang didukung oleh jumlah penduduk ke-3 terbesar (8%dari penduduk dunia) di dunia setelah China dan India. Pada tahun 2008, jumlahpenduduk ASEAN sudah mencapai 583 juta orang (ASEAN Economic CommunityChartbook, 2009), dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat danusia mayoritas berada pada usia produktif. (Bustami, 2009)Negara PengeksporNegara-negara dikawasan ASEAN dikenal sebagai negara pengekspor baikproduk berbasis sumber daya alam maupun berbagai produk elektronik. Denganmeningkatnya harga komoditas internasional, sebagian besar negara ASEANmencatat surplus pada neraca transaksi berjalan prospek perekonomian yang baikjuga menyebabkan ASEAN menjadi tempat tujuan investasi (penanaman modal).Negara Tujuan InvestorSebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar (40%) diantara negara anggotaASEAN, Indonesia diharapkan akan mampu menarik investor ke dalam negeri dan 8. mendapat peluang ekonomi yang lebih besar dari negara Anggota ASEAN lainnya.(Bustami, 2009)HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 8Daya SaingLiberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus baranguntuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatantariff dan non tariff yang berarti sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang bebas akanmendorong produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi danmendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaingdengan produk-produk negara lainnya. Konsumen juga akan diuntungkan denganpilihan produk yang beragam dengan harga yang dapat dipilih juga.Sektor Jasa yang TerbukaDi bidang jasa ASEAN memiliki kondisi yang memungkinkan agarpengembangan disektor jasa dapat dibuka seluas-luasnya. Indonesia yang memilikijumlah penduduk yang sangat besar dapat menyediakan tenaga kerja yang cukupbesar.Aliran ModalDari sisi penarikan modal asing, ASEAN sebaga kawasan dikenal sebagai tujuanpenanaman modal global. AEC membuka peluang bagi Indonesia untukmemanfaatkan aliran modal yang masuk ke kawasan.2. TantanganLaju Peningkatan Ekspor dan ImporPersaingan yang terjadi tidak hanya didalam negeri tetapi persaingan dengannegara sesame ASEAN dan negara diluar ASEAN seperti China dan India. Kinerjaekspor selama periode 2004-2008 yang berada di urutan ke-4 setelah Singapura,Malaysia dan Thailand, dan importer tertinggi ke-3 setelah Singapura dan Malaysiamerupakan tantngan yang sangat serius ke depan karena telah mengakibatkan neraca 9. perdagangan Indonesia yang deficit terhadap beberapa Negara ASEAN tersebut.(Bustami, 2009)Laju InflasiLaju inflasi Indonesia yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara laindi kawasan ASEAN. Stabilitas makro masih terkendala peningkatan daya saingIndonesia dan tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah. PopulasiIndonesia yang terbesar di ASEAN menjadi kendala dalam pemerstaan pendapatan.Dampak Negative Arus Modal yang Lebih BebasAliran modal yang bebas di kawasan dapat mengakibatkan terjadinya konsentrasialiran modal ke negara tetentu yang mana negara tersebut dianggap memiliki potensikeuntungan lebih menarik.HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 9Kesamaan ProdukKesamaan jenis produk unggulan khususnya disektor pertanian, perikanan,produk karet, produk berbasis kayu dan elektronik. Indonesia perlu melakukanstrategi peningkatan nilai tambah bagi produksi ekspornya sehingga mempunyaikarakteristik tersendiri dari produk negara kawasan.Daya Saing SDMKemampuan bersaing SDM tenaga kerja Indonesia harus ditingkatkan. Indonesiaharus dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga bisa digunakan baikdalam negeri maupun intra-ASEAN, hal ini digunakan untuk mencegah banjirnyatenaga terampil dari luar. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karenamemerlukan upaya secara menyeluruh dalam system pendidikan di Indonesia.Kepentingan NasionalDalam rangka integrasi ekonomi kepentingan nasional merupakan hal yang utamayang harus dimankan oleh negara anggota ASEAN. Apabila kepentingan kawasantidak sejalan dengan kepentingan nasional, maka kepentingan kawasan menjadi 10. prioritas kedua. Hal ini menjadi sulitnya mencapai dan melaksanakan komitmenliberalisasi AEC blueprint.Tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimanamengoptimalkan peluang tersebut. Bila Indonesia tidak melakukan persiapan yangberarti maka Indonesia akan menjadi negara tujuan pemasaran bagi ASEAN lainnya.ASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaanperekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya danmemanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Kejayaan yangdimaksud yaitu sebagai bangsa besar yang berpengaruh dan dihormati dunia karenamampu memanfaatkan semangat globalisasi. Demikian diungkapkan MenteriPerdagangan RI Gita Wirjawan saat memberikan sambutannya pada seminar"Strategi Memenangkan Persaingan Pasar Dalam Negeri dan Menembus PasarASEAN dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015", hari ini (Jumat,20/9), di Auditorium Kementerian Perdagangan. (Siaran Pers, 2013)Ketua umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), Suryani S.Motik menyatakan, Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atauASEAN Economic Community di tahun 2015 meletakkan perekonomian Indonesia dipersimpangan jalan. Di satu sisi, pemberlakuan MEA 2015 memunculkankekhawatiran di kalangan pengusaha Indonesia, terutama pengusaha yang skalausahanya Mikro Kecil Menengah (UMKM) bahwa produk asing akan secara gencarmasuk ke dalam pasar dalam negeri dan berpotensi merebut pasar produk anakbangsa. Dengan kondisi demikian, pemberlakuan MEA 2015 akan menjadikanIndonesia hanya sebagai pasar berbagai produk impor. Namun, lanjut Suryani, disisi lain MEA membuka peluang yang lebih besar dan lebih luas bagi produkIndonesia untuk menguasai pasar ASEAN. Jika pengusaha Indonesia mampumemproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka MEA menawarkankesempatan berharga untuk menjadikan ekonomi Indonesia berjaya. (Siaran Pers,2013)HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 10 11. D. Langkah Strategis Indonesia dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi AECHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 112015Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia tentunya harus sesuaidengan apa yang direkomendasikan dalam pilar AEC Blueprint 2015 yangmengharuskan setiap negara ASEAN wajib mereformasi semua unsur-unsur utamayang menjadi sektor esensial dan syarat multak dalam rangka menghadapiimplementasi AEC 2015. Antara kawasan domestik dengan kawasan regional harusdilakukan upaya-upaya yang memiliki korelasi yang sama dan upaya yang dilakukanharus tersinkronisasi dengan baik. Upaya yang dilakukan dalam kawasan domestikmengacu terhadap syarat mutlak yang diajukan dalam internalisasi regional. Sehinggadikatakan terpadu antar domestic dan regional dalam rangka menghadapi integrasiekonomi kawasan. Secara garis besar, langkah strategis yang harus dilakukan antaralain adalah dengan melakukan pembenahan terhadap sektor-sektor potensial yangstartegis dan terkait dengan mekanisme yang telah ditentukan ASEAN dalam rangkamenciptakan pasar bebas dan basis produksi internasional. Langkah strategis tersebutdiantaranya (Sholeh, 2013) :1) Peningkatan Daya Saing EkonomiDaya saing merupakan salah satu aspek penting dalam menjadikan ASEANsebagai single market and production base, daya saing merupakan salah satu pilarAEC 2015 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan regional dengandaya saing tinggi di kawasan maupun di lingkungan intenasional. Hal ini punmerupakan syarat bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk meningkat dayasaing ekonomi dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi AEC 2015.(www.djmbp.esdm.go.id,)2) Peningkatan Laju EksporEkspor nasional telah mengalami peningkatan diversifikasi sepanjang tahun padaperiode 2006- 2009, baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar tujuanekspor.Walaupun demikian, diversifikasi tujuan pasar ekspor dan produk ekspor tetapperlu untuk terus ditingkatkan, karena hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi 12. ekspor nasional jika terjadi guncangan permintaan di pasar tujuan ekspor ataupunguncangan penawaran di dalam negeri. (www.bps.go.id,)3) Reformasi RegulasiHarmonisasi peraturan perundangan antar negara ASEAN merupakan salah satukebutuhan untuk dapat mendukung upaya penerapan penciptaan iklim usaha yangkondusif bagi dunia usaha, termasuk usaha kecil, makro dan menengah (UMKM).Merujuk pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah pengembangan UMKM, makaharmonisasi ini lebih terkait dengan tujuan untuk menyiapkan prakondisi bagitumbuhnya iklim usaha. Upaya harmonisasi ini dapat memberikan dampak yangsangat luas, terutama bagi peningkatan kesempatan dan kesetaraan berusaha dalammembentuk sistem ekonomi yang efisien (tidak hanya berbiaya tinggi) dandemokratis, yang tercermin dari partisipasi lintas pelaku (stakeholders) sertaberkembangnya system kontrol sosial. (www.bps.go.id,) Upaya untuk mewujudkanupaya harmonisasi ini, perlu disepakati dua aspek yang mendasar yaitu: Masalah hambatan terhadap arus barang dan jasa antar wilayah dapat disebabkanoleh aturan, struktur usaha, jenis komiditi, rantai tata niaga dan struktur pasar,sehingga harmonisasi peraturan perdagangan hanya merupakan salah satualternative penyelesaian masalah, harmonisasi tidak berarti penyamarataan peraturan perdagangan antar wilayah.Dengan demikian, upaya harmonisasi perlu dilakukan secara fokus melaluipertimbangan keragaman kondisi dan kebutuhan masyarakat di setia daerah. (dalam Kemendag RI, 2009:31)HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 124) Perbaikan InfrastrukturTantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain: Memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yangberlubang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsordalam waktu singkat Membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluaskapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadipintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan 13. Meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi.Logistik juga merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannyadengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada khususnya.Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalanraya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusatpemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran logistik, proses produksi danperdagangan dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibatterjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan, yang jelas, daya saing jugasangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar. Begitu pentingnyalogistik membuat sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan.di dalamproses pelaksanaan ASEAN economic community 2015. (dalam Outlook BI, 2009:62)5) Reformasi Iklim InvestasiDalam menghadapi implementasi AEC 2015, Indonesia harus mempersiapkandiri dengan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi,menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan,dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Salah satu langkah kongkrit yang terusdilakukan oleh Indonesia dengan disahkannya UU PMA No. 25 Tahun 2007 tentangpenanaman modal (menggantikan UU No.1 Tahun 1967 yang telah diubah menjadiUU No.11 Tahun 1970). (Kadin : 2007) Dalam UU No.25 Tahun 2007 ini dapatdikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanankoordinasi, fasilitas dan hak kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektoryang menjadi perhatian utama investor) yang terkait erat dengan upaya peningkataninvestasi dari sisi pengusaha/investor. Ada beberapa diantara aspek-aspek tersebutyang selama ini merupakan masalah serius yang dihadapi pengusaha / investor. Olehkarena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal diIndonesia. (www.kadin.or.id, )6) Reformasi Kelembagaan dan PemerintahPenguatan kelembagaan hukum harus ditingkatkan terutama dalam halindependensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, serta penguatan etika danprofesionalisme aparatur di bidang hukum, agar dapat mendorong berlakunya sistemHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 13 14. peradilan yang transparan. Upaya meningkatkan kesejahteraan aparatur penegakhukum terus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuankeuangan negara. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan yangmemadai bagi aparatur penegak hukum, tindakan yang mengarah dan berpotensikoruptif akan dapat diminimalkan. Budaya taat hukum, baik di lingkungan aparaturpenegak hukum maupun penyelenggara negara serta masyarakat secara umummelalui peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum pada aparaturpenegak hukum serta masyarakat, juga ditingkatkan. (dalam The Kian, 2003, 38(3):hal. 331-342)7) Pemberdayaan UMKMUMKM sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalampembangunan ekonomi kerakyatan, selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan olehpolitisi dalam menarik simpati massa. Para akademisi dan LSM juga banyakmendiskusikannya dalam forum-forum seminar, namun jarang sekali yang melakukanupaya Riil sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan UMKM. Sebagaiporos kebangkitan perekonomian nasional, UMKM tenyata bukan sektor usaha yangtanpa masalah. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyakmasalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya.(dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:62-63)8) Pengembangan Pusat UMKM Berbasis WebsiteTeknologi informasi merupakan bentuk teknologi yang digunakan untukmenciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segalabentuknya, melalui pemanfaatan teknologi informasi ini. Perusahaan makro, kecilmaupun menengah dapat memasuki pasar global. Pemanfaatan teknologi informasidalam menjalankan bisnis atau sering dikenal dengan istilah e-commerce bagiperusahaan kecil dapat memberikan fleksibelitas dalam produksi, memungkinkanpengiriman ke pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak,mengirimkan dan menerima penwaran secara cepat dan hemat, serta mendukungtransaksi cepat tanpa kertas. Pemanfaatan internet memungkinkan UMKMHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 14 15. melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global, sehingga peluang ekspor sangatmungkin. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:69-72)9) Penguatan Ketahanan EkonomiKebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga inflasi yang rendah dan stabil,dengan tetap memperhatikan kestabilan sistem keuangan. Sebaliknya, kebijakanerbankan tidak hanya fokus kepada upaya menopang industri perbankan, tetapi jugamendukung stabilitas makroekonomi dan menopang aktivitas perekonomian. Dalamperspektif yang lebih luas, koordinasi dengan kebijakan fiskal dan kebijakan sektorrill akan terus ditingkatkan guna menciptkan fondasi yang kokoh bagi pencapaianpertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ke depan. (dalam Outlook BI,2009:54) Kebijakan perbankan diarahkan untuk memperkuat ketahanan perbankansekaligus meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, serta mendorong pendalamanpasar keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk mendukungpenciptaan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan efektivitas transmisikebijakan moneter. Kebijakan moneter Bank Indonesia 2010 diarahkan untukmencapai sasaran inflasi yang ditetapkan 5%+1% dengan tetap memperhatikanstabilitas sistem keuangan dan memfasilitasi momentum pertumbuhan ekonomi.(dalam Outlook BI, 2008:33)10) Peningkatan Partisipasi Semua Unsur NegaraPeningkatan pemahaman akan memungkinkan proses persiapan tidak hanyadilakukan oleh pihak pemegang otoritas terkait, tetapi juga bersama-sama dengansegenap pemangku kepentingan (stakeholders). Efek negatif dari integrasi yangmungkin terjadi dalam jangka pendek harus secara jelas dikomunikasikan padasektor-sektor yang terpengaruh untuk membantu persiapan mereka melalui pelatihanulang, peningkatan ketrampilan, peralihan peralihan perlahan kepekerjaan lain.Adanya konsultasi yang intensif dengan kelompok yang terpengaruh dapatmenghindari reaksi yang tidak diinginkan. (dalam BPPK Kemenlu RI, 2008:70)HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 15 16. E. Kebijakan Industri Nasional untuk Menyongsong AEC 2015Dalam menghadapi pasar tunggal di ASEAN tahun 2015 nanti, orientasikebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangka pendek sepertimemberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarik minat investor,khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yakni meningkatkan daya saingindustri nasional, dengan atau tanpa investor asing. Berikut ini adalah beberapaKebijakan Penting yang Berorientasi Daya Saing (T.H. Tambunan, 2013) :HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 161) Pengembangan Kawasan IndustriKebijakan industri yang mendukung/ mempercepat pengembangan kawasanindustry sangat diperlukan, karena kawasan industri atau dalam sebutan lainnya,sentra atau klaster, merupakan, paling tidak secara teori, factor pertumbuhan industripaling efektif yang antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi aglomerasi.2) Peningkatan Kemampuan Teknologi dan InovasiUntuk bisa unggul di dalam persaingan global sekarang ini dan terutama di masadepan, kemampuan teknologi dan inovasi (dalam produk maupun produksi)merupakan suatu keharusan.3) Hilirisasi IndustriDiperlukan kebijakan industri yang mendukung hilirisasi industri di dalam negeri,baik hilirisasi industri ekspor maupun hilirisasi industri impor, yang pertama itudiperlukan agar Indonesia dapat menikmati lebih besar nilai tambah dari ekspor, atauagar dapat memberikan lebih besar nilai tambah bagi ekspor Indonesia, mengingatmasih besarnya porsi ekspor bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah dalamstruktur ekspor nasional.4) Peningkatan Standarisasi Produk IndustriStandardisasi produk menjadi salah satu keharusan. Akan semakin sulit barangIndonesia masuk ke negara-negara lain jika tidak memenuhi standar-standarregional/global yang berlaku. Langkah-langkah praktis yang diperlukan dariKementerian Perindustrian untuk meningkatkan produk Indonesia yang memenuhiStandar Nasional Indonesia (SNI) adalah antara lain: pendampingan, bantuan teknis, 17. akses ke informasi, pelatihan, bantuan pendanaan, dan upaya-upaya lainnya agarmempermudah khususnya UMKM mendapatkan sertifikasi yang berkaitan denganstandardisasi, termasuk akses ke lanoratorium standardisasi dengan biaya yangterjangkau.5) Modernisasi Pabrik-pabrikBanyak komoditi atau barang industri yang mana sebenarnya Indonesiamempunyai keunggulan atas negara-negara lain karena antara lain bahan bakuberlimpah dan potensi sumber daya manusia (SDM) sangat banyak. Namun dalambeberapa dekade terakhir ini Indonesia cenderung semakin merosot daya saingnyauntuk tiga kelompok industri tersebut yang dapat dilihat jelas dengan semakin besarimpor Indonesia untuk ketiga produk itu.Salah satu penyebabnya adalah sebagianbesar pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri sudah sangat tua dengan mesin-mesinyang sudah seharusnya diganti dengan mesin-mesin baru.F. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh IndonesiaSejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia berdasarkanrencana strategis pemerintah untuk menghadapi AEC, antara lain (sholeh, 2013):1. Penguatan Daya Saing EkonomiPada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah meluncurkan Masterplan Percepatan danPerluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI merupakanperwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis padapertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. SejakMP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011 telah dilaksanakan Groundbreakingsebanyak 94 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan totalnilai investasi Rp 499,5 triliun yang terdiri dari nilai investasi untuk sektor riilRp357,8 triliun (56 proyek) dan infrastruktur Rp 141,7 triliun (38 proyek), yang akandibiayai oleh Pemerintah senilai Rp 71,6 triliun (24 proyek), BUMN senilai Rp 131,0triliun (24 proyek), swasta senilai Rp 168,6 trilliun (38 proyek) dan melaluiKerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp 128,3 triliun (8 proyek). (dalamBappenas RI Buku II, 2012:27)HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 17 18. Hasilnya, Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh 6,5%, lebih tinggidari tahun sebelumnya (6,2%) dengan investasi dan industri pengolahan sebagaipenggeraknya. Neraca pembayaran mencatat surplus baik pada neraca transaksiberjalan maupun neraca modal dan finansial. Cadangan devisa meningkat menjadiUSD 110,1 miliar. Stabilitas ekonomi tahun 2011 tetap terjaga. Nilai tukar rupiahkembali menguat dan kembali stabil setelah melemah oleh kekuatiran terhadap imbaskrisis utang Eropa pada bulan September dan Oktober 2011. Laju inflasi tahun 2011terkendali sebesar 3,8%. (dalam Bappenas RI, 2012:27)2. Program ACI (Aku Cinta Indonesia)Program ini direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kampanye dan ajakandalam menggunakan produk-produk dalam negeri, antara lain adalah: ACI (AkuCinta Indonesia). Program ini merupakan salah satu gerakan Nation Branding yangmerupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam InpresNo.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 KementrianNegara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentukkampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri sepertibusana, aksesoris, entertainment, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam KemendagRI : 2009:17)3. Penguatan Sektor UMKMDalam rangka meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia, pihak Kadintelah mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah Pameran Koperasi danUKM Festival pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 KUKM. Acara yangdiselenggarakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah inibertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia danjuga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalammengembangkan usaha kecil serta menengah.Dari segi pendanaan sendiri, pemerintah telah mensosialisasikan dan menjalankanprogram KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pemberlakuan program KUR merupakantindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) padatanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM danHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 18 19. Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan,Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, MenteriPerindustrian,Perusahaan Penjamin (perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. AsuransiKredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN,Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh KementerianNegara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta BankIndonesia. (www.depkop.go.id, diakses pada 16 Maret 2013) Hasil pelaksanaanprogram-program terkait pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2011 antaralain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 29,0 triliun untuk lebih dari1,9 juta UMKM dan koperasi, dengan rata-rata kredit pembiayaan sebesar Rp. 15,12juta. Tingkat pengembalian KUR cukup baik dengan kredit macet hanya sebesar2,1%. Volume penyaluran KUR tersebut dapat dicapai dengan dukungan danapenjaminan kredit secara penuh pada tahun 2011. (dalam Bappenas RI Buku II,2012:32)4. Perbaikan InfrastrukturDalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor riil, selama tahun 2010telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur sepertiprasarana jalan, perkeretaapian, transportasi darat, transportasi laut, transportasiudara, komunikasi dan informatika, serta ketenagalistrikan:Perbaikan Akses Jalan dan TransportasiPembangunan prasarana jalan telah menghasilkan capaian preservasi jalannasional sepanjang 43.140 km dan jembatan sepanjang 181.070 m, serta peningkatankapasitas jalan sepanjang 1.790 km jalan dan 4.540 m jembatan pada lintas utamayaitu Lintas Timur Sumatera, Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan, lintas baratSulawesi, dan lintas lainnya di Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Selain itu,bidang transportasi laut melaksanakan Pemasangan sistem National Single Windowdi pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok,dan Belawan. (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:4)Perbaikan dan Pengembangan Jalur TIKHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 19 20. Untuk pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010 telah dicapaidiantaranya:a. Penyediaan layanan pos di 2.363 kantor pos cabang luar kota (kpclk)b. Beroperasinya akses telekomunikasi di 27.670 desa dan Pusat Layanan InternetKecamatan (PLIK) di 4.269 desa ibukota kecamatanc. Dimulainya pembangunan Nusantara Internet Exchange (NIX) di Medan,Surabaya, Balikpapan, dan Makassard. Pembangunan 15 Desa Informasie. Beroperasinya pemancar TVRI di 30 lokasi (on air)f. Fembangunan pemancar TV digital di Jakarta, Surabaya, dan Batamg. G dimulainya penyediaan jasa akses internet melalui community access point di222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Bantenh. Meningkatnya teledensitas total akses telekomunikasi menjadi 95,47%(Q3/2010). Pada tahun 2011 diperkirakan dapat dicapai : (a) penyediaan layananpos PSO di 2.515 kcplk; (b) penyelesaianpenyediaan jasa akses telekomunikasidan internet di 33.187 desa (Desa Berdering) dan 5.748 desa ibukota kecamatan;(c) penyelesaian pembentukan dan dimulainya pemanfaatan Information andCommunications Technology (ICT) Fund; (d) selesainya pembangunan jaringanbackbone serat optik link Mataram-Kupang; (e) pengesahan RPP UU No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (f) penyelesaianpenyusunan Rencana Induk (Master Plan) e-Government Nasional; serta (g)selesainya pengembangan sistem e-pendidikan di 240 sekolah di provinsi DIYsehingga menjadi 350 dari target 500 sekolah. (dalam Bappenas RI Buku I,2011:6)Perbaikan dan Pengembangan Bidang Energi ListrikUntuk mendukung kemandirian energi dan memenuhi pasokan listrik nasional,selama tahun 2010 telah dibangun jaringan transmisi tenaga listrik dengan totalpanjang 38.825 kms. Disamping itu terjadi penambahan kapasitas panas bumi sebesar127 MW, sehingga secara total, kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumimenjadi 1.189 MW, dan kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 32.864HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 20 21. MW. Upaya tersebut menambah peningkatan rasio elektrifikasi menjadi sebesar67,20% dan rasio listrik perdesaan menjadi 92,5%. Pemerintah juga telah melakukanpembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di kota Tarakan, Depok,Bekasi dan Sidoarjo. (dalam Bappenas Ri BUku I, 2011:7)5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalurpendidikan, Guna mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun, Pemerintah menaikkan satuan biaya program BOS pada jenjangSD/MI/Salafiyah Ula dari Rp 397 ribu (kabupaten) dan Rp 400 ribu (kota) padaperiode 2009-2011 menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun pada tahun 2012, yangmencakup 31,32 juta siswa. Adapun pada jenjang SMP/MTs/Salafiyah Wustha satuanbiaya dinaikkan dari Rp 570 ribu (kabupaten) dan Rp 575 ribu (kota) menjadi Rp 710ribu/siswa/tahun, yang mencakup 13,38 juta siswa. Selain itu, dalam rangkamemberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah membangun saranadan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas rusakberat. Data Kemdikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar173.344 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. (dalamBappenas RI Buku I, 2011:36)6. Reformasi Kelembagaan dan PemerintahanDalam rangka mendorong Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangkapanjang 2012-2025 dan menengah 2012-2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangkukepentingan untuk pelaksanaan aksi setiap tahunnya. Upaya penindakan terhadapTindak Pidana Korupsi (TPK) ditingkatkan melalui koordinasi dan supervisi yangdilakukan oleh KPK kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Selama tahun 2011, KPKtelah melakukan strategi peningkatan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan danpenuntutan TPK dengan instansi terkait, melakukan 447 kegiatan supervisi terhadapperkara TPK yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian melalui pelaksanaangelar perkara, analisis perkara dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dan Kejaksaanserta meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara TPK kepadaHubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 21 22. Kepolisian dan Kejaksaan melalui permintaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP). (dalam Bappenas RI Buku I, 2011:21)HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 22 23. HubungaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 23PenutupKesimpulanASEAN Economic Community 2015 dapat menjadi kebangkitan kejayaanperekonomian Indonesia jika Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya danmemanfaatkan peluang yang terbuka lebar di pasar ASEAN. Pengusaha Indonesiaharus mampu memproduksi barang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Disampingitu orientasi kebijakan industri nasional harus berubah,tidak lagi berorietasi jangkapendek seperti memberikan subsidi dan intensif pajak (yang sekedar untuk menarikminat investor, khususnya asing), namun berorientasi jangka panjang yaknimeningkatkan daya saing industri nasional, dengan atau tanpa investor asing.SaranDiperlukan sosialisasi yang lebih luas tentang ASEAN Economic Community2015 kepada masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan perhatian masyarakat sertapengetahuan tentang AEC ini merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seluruhmasyarakat bukan hanya jajaran pejabat pemerintahan saja mengingat pelaksanaanASEAN Economic Communit yang semakin dekat. Diperlukan kedisiplinan daripihak pemerintah terutama dalam rangka mempersiapkan realisasi adanya AEC 2015mendapatkan banyak tanggapan akan berpengaruh negative terhadap Indonesia.Dismaping itu IPTEK juga merupakan salah satu modal utama masyarakat dalammenghadapi modernisasi dan globalisasi. Oleh karena itu IPTEK seharsnya jugamendpatkan perhatian khusus dari pemerintaha sebagai bagian dari strategi Indonesiamenghadapi AEC 2015 24. T.H Tambunan, Tulus. 2013. Kebijakan Industri dalam menyongsong ME-ASEANHubungaDaftar PustakaH u b u n g a n I n t e r n a s i o n a lPage 242015.Departement for Business and Diplomatic Studies. Parpol dan Masyarakat EkonomiASEAN 2015. No.8. Mei 2013Siaran Pers.2013. Peningkatan Daya Saing Kunci Kesuksesan MEA 2015. 5September 2013. JakartaH, Dhenny dan Pazli.2013. Peluang dan tantangan Indonesia dalam KeikutsertaanMasyarakat Ekonomi ASEAN 2015.Sholeh.2013. Persiapan Indonesia dalam Menghadapi AEC (ASEAN AconomicCommunity) 2015. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional. 1(2):509-522Bustami, Gusmardi. 2009. Menuju ASEAN Aconomic Community 2015Kurniati, Kiki. 2011. Implementasi AEC Blueprint di Indonesia menujuTerwujudnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Karya TulisIlmiah Mahasiswa Universitas Jambi