4 SELASA, 25 JANUARI 2011 | MEDIA INDONESIAPOLKAM

Pihak pemohon mengajukan saksi

hingga 24 orang untuk mendukung keberatan mereka atas kemenangan Ahmad Dahlan dalam pemilu kada Kota Batam.’’

SATUAN Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafi a Hukum kembali men-jadi sorotan. Kali ini

datang dari anggota Komisi III DPR Ahmad Yani yang menyebut satgas bentukan Presiden itu telah dua kali menemui Gayus Tambunan se-lama terpidana tujuh tahun itu mendekam di dalam tahanan.

Sebelumnya, seusai mene-rima vonis dari Pengadilan Negeri Jaksel pada Rabu (19/1) lalu, Gayus menyebut satgas te-lah merekayasa kasusnya demi tercapainya maksud tertentu.

“Saya ada info A1 (akurat dan dari sumber tepercaya). Dari 68 hari keluar-masuk, Gayus ada dua kali ketemu satgas. Apakah satgas menginformasikannya kepada Kapolri? Kalau tidak, itu kejahatan juga,” ujarnya kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam forum rapat kerja Komisi III dengan jajaran Polri di Gedung DPR Jakarta, kemarin.

Menjawab hal tersebut, Ka-polri Jenderal Timur Pradopo

mengaku pihaknya hingga saat ini belum menemukan bukti-bukti mengenai pertemuan antara satgas dan Gayus, selain pertemuan di Singapura saat menjemput Gayus.

“Kita terus melakukan pe-nyelidikan, termasuk apa betul Gayus bertemu seperti yang disebutkan. Kami menunggu laporan dari masyarakat. Ka-lau memang ada informasi A1, akan kami telusuri.”

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Gayus Lumbuun menilai satgas telah mengam-bil alih kewenangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

“Saya hanya setuju dua ke-wenangan satgas, evaluasi dan pemantauan. Di luar itu artinya satgas sudah mengambil alih peran Menko Polhukam. Satgas tidak proyustisia, tidak boleh memanggil orang-orang,” ce-tusnya.

Bambang Soesatyo dari Frak-si Golkar juga menambahkan, seharusnya Kapolri memper-temukan satgas dan Gayus agar keduanya tidak terus-menerus

saling bantah.Sementara satgas, melalui

rilis resminya, membantah keras pernyataan Ahmad Yani itu. Seluruh pertemuan antara satgas dan Gayus adalah per-temuan resmi yang diketahui oleh kepolisian.

“Pernyataan anggota Komisi III DPR Ahmad Yani berkaitan pertemuan satgas dengan Saudara Gayus adalah tidak benar,” tegas Kadiv Humas Satgas Natsir Kongah.

Hak angketDi tempat terpisah, Adnan

Buyung Nasution selaku kuasa hukum Gayus menyesalkan langkah kepolisian yang ha-nya mengenakan pasal grati-fi kasi kepada kliennya terkait uang Rp28 miliar yang dimiliki Gayus.

“Kami dengan ini menyata-kan kecewa karena hal itu me-nunjukkan, lagi-lagi, ketidak-sungguhan Polri untuk mem-bongkar keseluruhan mafi a hu-kum dan pajak ini,” terangnya dalam pernyataan pers yang diterima, kemarin.

“Karena itu, Gayus sudah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa KPK maupun panitia kerja (panja) DPR demi mempercepat proses pembong-karan mafi a,” ujarnya.

Terkait kasus ini, di DPR, 30 anggota dewan dari semua fraksi mengusulkan pemben-tukan pansus hak angket kasus mafi a pajak kepada pimpinan DPR.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan KLN Kementerian Hukum dan HAM Martua Ba-tubara dalam pernyataannya menegaskan, Muhammad In-dra bukanlah Dirjen Imigrasi, melainkan Sesditjen Imigrasi yang merangkap Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Jak-tim Nasrul Ngabdimasa juga tidak dicopot. Tapi, dimutasi ke Kantor Pusat Ditjen Imigrasi. Informasi itu merespons pem-beritaan Media Indonesia pada hari Senin (24/1). (RO/P-2)

nurulia@mediaindonesia.com

MULAI DITEMPATI: Rumah dinas anggota DPR mulai ditempati di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, kemarin. Renovasi sebanyak 555 rumah tersebut memakan biaya Rp355 miliar, dengan rincian sebanyak 505 rumah di Kalibata dan 50 unit di Ulujami.

Satgas Temui GayusDua Kali di Tahanan

NURULIA JUWITA SARI

Kalau mau cepat tuntas, harusnya polisi mendudukkan Gayus Tambunan dan satgas di satu meja.

knsbkdd

TNI Tepis Ada Mark Up AnggaranJAJARAN TNI menepis ang-gapan ada praktik mark up (peng gelembungan) dalam anggaran pertahanan seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta dalam kesempatan terpisah membantah praktik penggelembungan itu, ke-marin.

Menurut Iskandar Sitompul, setiap proyek pertahanan sela-lu mengacu Keputusan Presi-den (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksa-naan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Setiap kegiatan, ada lelang, tender, dengan tim yang su-dah dibentuk. Itu kan payung hukumnya. Tidak ada satu pun kegiatan di TNI yang tidak me laksanakan Keppres 80,” tegas dia.

Menurut dia, Presiden Yu-dhoyono tidak pernah memin-ta untuk menghentikan praktik penggelembungan anggaran.

“Tidak ada kalimat hentikan itu. Aku merekam, tidak ada kalimat hentikan. Itu instruksi agar dana yang sudah diberi-kan untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista), jangan

ada mark up,” tuturnya.George juga me negas kan se-

luruh proyek di TNI-AD sudah mengacu aturan, seperti peng-adaan alutsista mengacu harga pabrik. “Pengadaan harus de-

ngan harga dari pabrik.” Terkait Rapim TNI-AD yang

segera digelar, George menga-takan akan memfokuskan pada penajaman program di bidang sumber daya manusia, pendi-dikan, dan pelatihan.

“Kalau dulu, mungkin latih-an kita kurang, akan kita ting-katkan. Dulu latihan kita ba-nyak untuk show, sekarang tidak boleh, semua kondisi nyata,” jelas George.

Masalah hak asasi manusia (HAM), sambungnya, juga menjadi perhatian. “Supaya tidak ada pelanggaran. Kami selalu taat asas,” tegasnya.

Saat memberi pengarahan dan direktif penutupan Ra-pat Pimpinan TNI dan Polri 2011 pada 21 Januari, Presi-den menyatakan, “Hentikan praktik-praktik penggelem-bungan biaya atau mark up dalam pengadaan alutsista maupun nonalutsista. Apabila ada kasus yang sangat tidak bisa saya berikan toleransi, saya akan meminta BPKP, BPK, dan KPK untuk turun. Saya ingatkan sekali lagi pada hari ini.” (Ide/P-1)

n

stpsd

akntn

(mts

dp

Saksi Beberkan Konspirasi Wali Kota Batam Incumbent

Raja, Edmon, dan Cirus Tetap Tenang Melangkah

SEJUMLAH saksi membeber-kan kecurangan Wali Kota ter-pilih Batam Ahmad Dahlan dan pasangannya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Kon-stitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Tiga dari lima calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Batam menggugat hasil pemilihan umum kepala daerah (pemi-lu kada) Batam 2011 yang di menangi incumbent. Mere-ka terdiri dari Amir Hakim Siregar-Syamsul Bahrum (pa-sangan nomor dua), Nada F So raya-Nuryanto (pasangan nomor tiga) dan Ria Sapatarika (nomor empat).

Dalam sidang pemeriksaan kedua itu, para pihak pemohon mengajukan saksi-saksi hingga 24 orang untuk mendukung keberatan mereka atas keme-nangan Ahmad Dahlan dalam pemilu kada Kota Batam.

Salah satu saksi, Sandi Pusa-ka Herman, melihat sendiri ra-pat yang dilakukan antara Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, tim suksesnya, dan unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Batam.“Pada 2 Desember 2010,

tepatnya di Hotel Vista, ada acara yang awalnya di lantai 3 hotel tersebut, yaitu acara loka-karya fungsi pemuda dalam penanggulangan kemiskinan. Acara dihadiri 1.500 orang, mulai pukul 09.00 dan berakhir pukul 13.00. Seusai acara, Ah-mad Dahlan menuju lantai 2,” ungkap Sandi yang berprofesi sebagai wartawan.

Ia membeberkan SKPD yang hadir dalam pertemuan tidak resmi itu adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Raja Supri, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Jefridin,

Kepala Dinas Tata Kota (Dis-tako) Ginto Yono, dan Kabag Penagihan Dispenda Gustian Riau.

Saat dimintai konfirmasi, menurut Sandi, Dahlan me-ngaku pertemuan dilakukan hanya untuk membahas perihal penertiban baliho. Kedatangan Ketua DPRD Batam Suryadi Sardi dari Partai Demokrat yang mendukung Dahlan di-sebutkan hanya sebagai wakil tokoh masyarakat.

Sandi menambahkan, se-bagian besar wartawan yang berada di lokasi pun diberi uang Rp2 juta yang kemudian dibagi-bagi, agar pertemuan itu tidak diekspos.

Selain masalah pertemuan antara tim sukses dan unit SKPD, saksi lain juga menye-but adanya kampanye pemilu kada di luar jadwal Ahmad Dahlan. Dalam PHPU ini, ke-lima pemohon menggunakan kuasa hukum Chudry Sitompul dan sebagai termohon ada-lah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam. (CC/P-4)

SUASANA ruangan Staf Ahli Kapolri di Gedung Badan Hukum Mabes

Polri terlihat lengang. Hanya tamu-tamu dan sejumlah perwira yang mondar-mandir.

Di sinilah dua mantan Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri berkantor, Brigjen Edmon Ilyas dan Brigjen Raja Erizman. Mereka sehari-hari mengerjakan dokumen keperluan Kapolri. Kedua jenderal bintang satu itu dimutasi karena diduga lalai ketika menangani kasus harta tak wajar tersangka Gayus Tambunan. Edmon merupakan direktur penyidik harta Rp25 miliar Gayus.

Edmon bertanggung jawab ketika perkara Gayus dinyatakan P21 alias lengkap

oleh jaksa penuntut umum Cirus Sinaga. Raja merupakan pengganti Edmon persis ketika perkara Gayus tersebut selesai diberkas. Rajalah yang menandatangani dokumen untuk membuka blokir rekening Gayus.

Mereka berdua hanya dianggap lalai dan menjalani sidang kode etik yang entah kapan digelarnya. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berkilah mutasi keduanya sebagai staf ahli nonjob sudah merupakan hukuman.

“Staf ahli ada staf manajemen, sosial ekonomi, budaya, keamanan, hukum, tapi mereka ini enggak pegang. Mereka nonjob,” tutur sumber Media Indonesia di Mabes Polri, kemarin.

Kedua jenderal itu

berkantor bersebelahan dengan luas ruangan masing-masing 4x6 meter di lantai dua. Di ruangan tersebut ada meja kerja, meja dan kursi bagi tamu, dan televisi.

‘Kenyamanan’ juga dialami jaksa Cirus. Dialah yang menyusun rencana penuntutan kasus mafi a pajak Gayus, namun masih tetap tenang melangkah. Kejaksaan Agung hanya mencopot Cirus sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Jawa Tengah. Setelah itu, Cirus seperti hilang ditelan bumi.

Hingga akhirnya sosok jaksa berkulit cokelat gelap itu hadir di lingkungan Kejaksaan Agung dengan mengenakan jas kotak-kotak cokelat terang.

Namun, Cirus tetap bungkam dan sejurus kemudian masuk ke mobil Daihatsu Terios warna cokelat susu. Tiba-tiba, ia berhenti dan membuka jendela mobil. Cirus hanya melambaikan tangan dan tersenyum.

Dalam rapat kerja Polri dan Komisi III DPR, tadi malam, Kapolri Timur Pradopo menegaskan Cirus sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan itu dilakukan karena bukti permulaan dalam kasus bocornya rencana penuntutan terhadap Gayus dengan terduga jaksa Cirus Sinaga dinilai telah cukup. ‘’Cirus sudah jadi tersangka karena bukti permulaan sudah cukup,’’ tutur Kapolri.

Kepolisian pernah memanggil Cirus untuk diperiksa, tetapi batal dilakukan karena alasan kesehatan. (*/Din/Wta/R-2)

bdmdmb

dypGtAsKSh

jiKm

MUru

MI/M IRFAN

ANTARA/YUDHI MAHATMA

mumu

Ahmad YaniAnggota Komisi III DPR

MUTASI SEBAGAI HUKUMAN: Brigjen Edmon Ilyas (kanan) dan Brigjen Raja Erizman berbicara kepada pers di Mabes Polri, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berkilah mutasi Edmon dan Raja sebagai staf ahli nonjob sudah merupakan hukuman.

MI/SUSANTO

RAPAT PIMPINAN TNI-AD: KSAD Jenderal George Toisutta (kanan) berdiri di depan peserta sebelum sesi foto di sela-sela rapat pimpinan TNI-AD di Mabes AD, Jakarta, kemarin. Rapat membahas pertahanan dan keamanan Nusantara, pengadaan alat pertahanan, serta pendidikan prajurit.

MI/SUSANTO

JAga(pananan