Oleh:Deputi Bidang Pelayanan Publik

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Paparan Pada Seminar Internasional Indonesia-JermanJakarta, 21 November 2008

Permasalahan Pelayanan Publik tidak Permasalahan Pelayanan Publik tidak lepas dari Persoalan Birokrasilepas dari Persoalan Birokrasi

Politik

Ekonomi

Manajemen

Tradisional

Sos-Bud

Kinerja

6 Perspektif:

Politisasi birokrasi, Netralitas Birokrasi

In-Efisiensi, Daya Saing Lemah, Kewirausahaan Rendah

Koord Lemah >> Manaj Publik Tidak Berkualitas

Hirarki >> Iron Laws of Oligarchy >>> Penyalahgunaan wewenang >> birokratis.

Krg Tgjwb Sosial, Budaya Feodal kuat

Produktivitas Rendah, Belum Orientasi Outcomes.

Reformasi di Beberapa NegaraReformasi di Beberapa Negara

Abad 11: Dinasti Song (960-1279), Reform Birokrasi & Pertanian dg UU baru Xin-Fa (PM Wang Anshi)1978-2008: 6x reform birokrasi dan ekonomi.

Abad 14, belajar dari pengalaman China Abad 11.

1860an: Restorasi Meiji, reform politik dan sosial. 1960an: Reform adm. 1970an reform ekonomi. 1996: 17 UU paket reformasi (PM Hashimoto).

1883: The Pendleton Act, reform administrasi & pegawai, terapkan sistem merit dan komisi pegawai. 1883-1993, 13x reformasi, 9x bentuk komisi reformasi.

1991: reform ekonomi & keamanan (PM Narasimha Rao).

Reformasi birokrasi dimulai 30 tahun lalu.

CHINA

JEPANG

USA

INDIA

AUSTRALIA

EROPA

INDONESIA Reformasi di Indonesia dimulai tahun 1998.

• Good Governance is important issue in Government Reform

• Global Issue Initiative beginning with Manila Declaration 1988

• Domestic Issue Indonesia since economy crisis 1977

• Euphoria in Indonesia Democratic

• Reform era in Indonesia beginning with falling down Suharto Regime in 1998.

• President B.J. Habibie (1998-2000) laid foundation of Government and state to more democratic.

• President Abdurahman Wahid (2000- 2001) and President Megawati Soekarnoputri (2001-2004) stated that eradicate KKN as central issue

• Established Eradication Commission (KPK)

• President Susilo Bambang Yudhoyono lead of eradication of Corruption effort.

Pembinaan Aparatur Peningkatan Pelayanan Publik Kelembagaan SDM Aparatur Tatalaksana Pengawasan

(Kepuasan Masyarakat)

Pelayanan Publik bukan persoalan yang berdiri sendiri

FILOSOFI : “Bermula dari Akhir dan Berakhir di Mula”

- Pelayanan Masyarakat- Pelayanan Umum- Pelayanan Publik

Pelayanan adalah satu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. (Kamus Umum Bahasa Indonesia)

Service is a system that provides something that the public needs, organize by the government or private company. (Oxford, 2000)

Public : Negara --- Contoh: Public Authority, Public Building, Public RevenuePublic : Umum --- Contoh: Public Offering, Public Ownership, Public UtilityPublic : Masyarakat --- Contoh: Public Relations, Public Service

Pengertian dalam RUU tentang Pelayanan Publik:Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan admnistrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

PNSPUSAT-DAERAH Daerah

77%

Pusat23% KUALIFI-

KASI PNSS1-S329%

SD-SLTA45%

D1-D426%

Jawa35%

DISTRIBUSI PNSJAWA-LUAR JAWA

PROFESI PNS

GURU dan DOSEN 44%

PROFESI LAIN 52%

TENAGA MEDIS 4%

Kondisi Kondisi PNSPNS(2003)

Luar Jawa65%

PRIORITAS PROGRAM PAN 2004-2009

(1) Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peningkatan Pelayanan Publik(2) Peningkatan Kinerja.(3) Pengangkatan Tenaga Honorer.

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

PROGRAM STRATEGIK PELAYANAN PUBLIK

(1) Penyusunan RUU tentang Pelayanan Publik(2) Pembinaan aparatur pelayanan.(3) Penerapan SOP dan Standar Pelayanan.(4) Perbaikan Pelayanan Investasi.(5) Pengembangan Best Practises.(6) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

LANGKAH PERBAIKANLANGKAH PERBAIKAN

TETAPKAN PRIORITAS

SDM APARATUR

PELAYANAN PUBLIK

2004 2009

BERBAGABERBAGAI KI KRISISRISIS

PUBLIPUBLIC C TRUSTTRUST

Pemerintahan Pemerintahan

Efektif dan EfisienEfektif dan Efisien

Langkah Langkah PerbaikanPerbaikan

Reformasi Reformasi KomprehensifKomprehensif

ReviewReview: Model : Model Pengembangan Pengembangan

Kepercayaan Kepercayaan Masy. MembaikMasy. Membaik

2004-2009 2010-2025

Pol, Huk, Ek, Sosbud

Sistem Sistem PemerintahaPemerintahann

InstitusiInstitusi

Sistem Sistem ManajemenManajemen

Modernisasi Pelayanan Modernisasi Pelayanan PublikPublik

Membangun Budaya Layanan Prima(Service Excellence Culture)

Mengembangkan Sistem Alternatif Pelayanan (Alternative Service Delivery)

Menerapkan Maklumat Pelayanan(Citizen’s Charter)

Layanan Tanpa Hambatan

Integrity of Programs

Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah

Sistem Akuntabilita

s

Mengembangkan e-Services(From e-Gov to Connected Governance)

1. Meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Meningkatkan respon terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Meningkatkan kepuasan masyarakat.

1. In-Person Services2. Assisted Services3. Self Service

1. Struktur Org. Baru2. Sistem Kelola Baru

(new governance).3. Kemitraan Baru (new

partnership)

1 2

3 4

OSS dan Best Practices

2005 2006 2007

Best Practices

OSS

95

9 29

294

75

6

Lain-Lain:-140 kepala daerah incumbent, diantaranya terpilih dengan perolehan suara lebih dari 80%.

“Seeing is Believing”

Perbaikan Kondisi Kepegawaian

Honorer

Gaji

Disiplin

Korupsi

Rekrutmen

2005-2009 Penyelesaian 900 ribu honorer

2005-2007 naik rata2:15%2008 naik rata2: 20%.2007: Tunj Struktural naik 22-60%, Fungsional naik 20%2007: Tunjangan kinerja utk 3 pilot project

Prosedur sanksi disederhanakan & etika PNS.

Rencana aksi pemberantasan korupsi, kormonev, pakta integritas.

Desentralisasi seleksi pegawaiPrioritas utk pel dasar, ekonomi, hukum.

Terima Kasih