ogi newsletter edisi mei 2013

Download OGI Newsletter Edisi Mei 2013

Post on 01-Dec-2015

65 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Newsletter OGI kali ini kami mengangkat topik utama mengenai keberhasilan Indonesia di kancah global dalam meraih nilai sempurna dalam kriteria kelayakan keanggotaan Open Government Partnership (OGP). OGP merupakan inisiatif global yang digulirkan pada bulan September 2011, dimulai oleh 8 negara sebagai founding members, termasuk Indonesia, dan saat ini telah diikuti oleh 59 negara. Penilaian kelayakan keanggotaan dilakukan berdasarkan data-data selama tahun 2012 oleh sekretariat OGP. Dari 16 poin maksimal kriteria kelayakan, Indonesia mendapat nilai 16 atau sempurna. Capaian tersebut perlu terus dipertahankan, dan merupakan langkah awal yang baik menuju keketuaan utama Indonesia dalam OGP di bulan Oktober 2013 ini.

TRANSCRIPT

  • Sekretariat OGI - Gedung Unit Kerja PresidenBidang Pengawasan & Pengendalian PembangunanJl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat - Indonesia 10110

    Twitter : @OpenGovIndoFacebook : Open Government IndonesiaYoutube : OpenGovIndonesiaVimeo : Open Government IndonesiaEmail : network@opengovindonesia.orgWebsite : www.opengovindonesia.org

    Tim Redaksi - Open Government IndonesiaEditor in Chief : Fajar M. Subchan

    satulayanan.netPortal Informas Layanan Publik

    satupemerintah.net

    Informasi Anggaran & KinerjaPemerintah

    lapor.go.id

    Layanan Aspirasi & Pengaduan Online

    1. Anggota OGP yang meluncurkan program Open Aid adalah _ _ _ _ _ _

    2. Portal pemerintah Armenia untuk mengakses informasi lembaga pengadilan secara real-time adalah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    3. Skor eligibility yang diperoleh Indonesia pada tahun 2013 adalah _ _ _ _ _ _ _ _ _

    4. Daerah yang pertama kali mengintegrasikan kanal aduan masyarakat dengan LAPOR! adalah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    5. Jika ada keluhan tentang layanan kesehatan, masyarakat Bantul bisa mengadu ke _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    Trivia Games

    swedia, datalex.am, enam belas, Pemda DKI, 08112741000

    @OpenGovIndo #Kolaborasi Salut pada UKP4, begitu profesional & inovatif. Keberadaannya perlu dipertahankanWijayanto Samirin, @Wija_Samirin

    Membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian-red) dengan guidance dari Satu-Layanan.net sangat membantu! Thanks @OpenGovIndo

    Bimandra Djaafara, @andradjaafara

    Yuk dukung SatuLayanan.net dari @OpenGovIndo dan layanan-layanan lain yang dapat me-maksimalkan potensi kita sebagai #netizenRisyad Tri S, @risyadts

    Kita, rakyat jelata, bisa menjadi mekanisme kontrol efektif untuk mencegah korupsi loh! Lewat @ChangeOrg_ID atau @OpenGovIndo gitu, misalnya!

    Gita Syarani, @SyahraniGita

    Semoga dengan adanya Kompetisi Mading yang diadakan @OpenGovIndo ini bisa membuat pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah-red) lebih transparan terhadap publik Hammah Montana, @HMLForever

    CERITA DARI DAERAH PPID KOTA AMBONDIJADIKAN ROLE MODEL

    PPID SE-INDONESIASemangat pemerintah Kota Ambon dalam membangun iklim keterbukaan kembali mendapat apresiasi. Setelah sebelumnya Kota Ambon dijadikan sebagai salah satu daerah percontohan Open Government Indonesia (OGI) kali ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Ambon dijadikan role model PPID secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diungkapkan oleh Andi Kriarmoni, Kepala Bidang Humas Puspen kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Tim Inti OGI di kantor Transparansi Internasional Indonesia (TII) Selasa 14 Mei 2013.

    Menurut Andi Kriarmoni, penunjukan PPID Kota Ambon sebagai role model ini telah dituangkan dalam radiogram yang dikirim oleh Kemendagri ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia PPID Kota Ambon kita jadikan contoh nasional, dan telah dituangkan kedalam radiogram jelasnya.

    Penunjukan PPID Kota Ambon sebagai role model nasional ini disambut gembira oleh Karina Kusumawardani selaku penanggungjawab proyek percontohan OGI, menurut Karina hal ini dinilai wajar, karena Kota Ambon telah bekerja keras membangun keterbukaan dalam pemerintahannya, Kota Ambon menunjukkan semangat yang tinggi dalam membangun iklim transparansi, baik itu informasi maupun anggaran jelas Karina.

    Lebih jauh Karina menjelaskan bahwa pembentukan PPID sebagai infrastruktur utama layanan informasi merupakan hal yang sifatnya fundamental PPID adalah unit yang bertanggung jawab mengelola dan menyediakan informasi sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik lanjut Karina.

    Hal senada juga disampaikan oleh Tara Hidayat, Deputi IV Kepala UKP4, Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dalam membangun transparansi harus kita apresiasi tegas Tara. (OpenGov)

    Open Government Indonesia Newsletter - Mei 2013 PPID KOTA AMBON: DIJADIKAN ROLE MODEL PPID SE-INDONESIA

    TEROBOSAN SMS GATEAWAY DARI BANTULLayanan kesehatan adalah isu krusial di berbagai negara berkembang, mulai dari kurangnya infrastruktur maupun berbagai permasalahan layanan lainnya. Hal ini disadari oleh pemerintah kabupaten Bantul, dan sebagai bentuk solusi pada tanggal 16 April 2013 pemerintah kabupaten Bantul meresmikan jalur pengaduan khusus layanan kesehatan melalui Short Message Service (SMS) gateway. Masyarakat bisa mengakses layanan ini melalui nomor 0811 274 1000.

    Launching yang dilaksanakan oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam IX di Gedung Induk Komplek Parasamya ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengurangi beban masyarakat, khususnya layanan kesehatan Jangan sampai warga miskin terbebani mekanisme layanan kesehatan. harap Wagub DIY.

    Wagub juga berharap dengan adanya layanan ini masyarakat Bantul dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Selain itu, melalui layanan ini masyarakat juga dapat menyalurkan berbagai keluhan mereka tentang layanan kesehatan. Aduan layanan publik dapat diterima guna meningkatkan layanan dibidang kesehatan. jelasnya.

    Sementara itu menurut Wijiyati dari Institute Development And Economic Analysis (Idea) salah satu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang ikut mendukung program ini, program sms gateway kesehatan ini diharapkan kedepannya bisa dilaksanakan diseluruh Indonesia, walapun untuk saat ini masih kabupaten Bantul saja yang menggunakannya. (OpenGov)

    Open Government Indonesia Newsletter - Mei 2013

    Tara Hidayat dan Richard Louhanapessy (Walikota Ambon ) dalam acara kick-off

    daerah percontohan OGI

    5 6

  • Pada hari kamis 18 April

    2013, pemerintah DKI Jakarta yang diwakili oleh Basuki Cahaya Purnama dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diwakili oleh Kuntoro Mangkusubroto menandatangani MoU pengintegrasian kanal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) di kantor UKP4. LAPOR! adalah aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan maupun pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional.

    Menurut Ahok, panggilan akrab Basuki Cahaya Purnama, LAPOR! adalah sebuah ide dan teknologi yang bagus untuk memperbaiki layanan publik pemerintah, Ini satu teknologi yang baik, satu ide yang baik dari UKP4, tapi tidak hanya sistem, mesti ada orang yang turun kelapangan menindaklanjutinya, kalau ini bisa dilaksanakan semua kita yakin jakarta baru terwujud jelas Ahok.

    Lebih lanjut Ahok berharap agar penyatuan kanal laporan pengaduan ini bisa menjadi model, sehingga seluruh daerah di Indonesia bisa menggunakan LAPOR!. Menurut Ahok, saat ini semua SKPD telah membuat unit-unit khusus, sehingga setiap ada laporan masuk bisa langsung ada tindakan.

    Pada masa ujicoba sejak januari 2013 tukas Ahok, LAPOR! terbukti memudahkan kerja kami dalam menangani isu-isu primer di ibu kota, seperti banjir, infrastruktur, hingga kesehatan. LAPOR! juga mendongkrak efektivitas dan efisiensi kerja terang Ahok. Lebih lanjut wagub DKI ini menjelaskan bahwa

    dengan adanya LAPOR! ini maka intensitas blusukan Gubernur DKI bisa berkurang. Beban laporan yang masuk ke hape saya pun juga berkurang lanjut Ahok.

    Sementara itu Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, menjelaskan bahwa pemda DKI adalah pemerintah daerah pertama yang mengintegrasikan kanal laporan pengaduan masyarakat dengan LAPOR Selanjutnya pemerintah Kota Ambon dan Kabupaten Indragiri Hulu juga akan menggunakan LAPOR! jelas Kuntoro. Menurut Kepala UKP4, sebelum pemda DKI menggunakan LAPOR! semua kementerian sudah lebih dulu menggunakannya. Semua kementerian sudah masuk dalam jaringan ini ujar Kuntoro, menjelaskan. (OpenGov)

    Open Government Indonesia Newsletter - Mei 2013

    SEPAKAT SATUKAN KANAL ADUAN MASYARAKAT

    UKP4 DAN PEMDA DKI:

    Pemerintah merilis laPoran Pelaksanaan oPen Government 2012

    Pada tanggal 19 April 2013, pemerintah merilis Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia Tahun 2012. Laporan tahunan dengan tema OGI: Era baru keterbukaan pemerintah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan OGI di Indonesia. Laporan ini juga merupakan laporan tahunan pertama yang disusun oleh pemerintah.

    Sebelum merilis laporan tahunan ini pemerintah beberapakali telah melakukan diskusi dan konsultasi publik, baik melalui media sosial maupun diskusi-diskusi publik.

    Dalam laporan tahunan ini, komitmen pemerintah Indonesia pada Open Government selama tahun 2012 ditunjukkan dengan tersusunnya 38 Rencana Aksi OGI yang dibuat dengan target yang sangat konkret dan spesifik untuk kemudian dimonitor secara ketat perkembangan capaiannya. Rencana Aksi ini dibuat untuk meningkatkan layanan publik, meningkatkan integritas aparatur pemerintah, dan manajemen sumber daya publik yang lebih efektif dan transparan.

    Laporan Pelaksanaan Open Government Indonesia 2012 ini menarik untuk dijadikan acuan dan pembelajaran dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, karena ini merupakan laporan pertama tentang Open Government yang ditulis secara komprehensif dan dirilis secara resmi oleh pemerintah. Masyarakat bisa menguduh dokumen ini di http://opengovindonesia.org/?page_id=2127 (OpenGov)

    Peluncuran Youth inteGritY surveY oleh tii

    Pada 2 Mei 2013, Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Youth Integrity Survey, sebuah riset yang ditujukan untuk melihat kondisi integritas kaum muda di wilayah Jakarta.

    Survei ini menemukan bahwa pada umumnya kaum muda di Jakarta menyadari pentingnya integritas, dan percaya bahwa integritas menjadi faktor utama menuju kesuksesan. Namun salah satu temuan memperlihatkan, ternyata 60% kaum muda mengambil sikap untuk tidak melakukan pengaduan apabila berhadapan