nur’ain isqodrin, se., ak., m.acc isqodrin.wordpress · skema kewajiban perpajakan npwp/...
TRANSCRIPT
Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc
Isqodrin.wordpress.com
Sistem Perpajakan
Indonesia
Self Assesment
System
Hak/Kewajiban WP Dalam Self Assesment System:
Menghitung
Menyetor
Melapor
Memperhitungkan
3
WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 1 UU KUP
ORANG PRIBADI
PEMUNGUT /
PEMOTONG PAJAK
TERTENTU
BADAN
Yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai
ketentuan perpajakan
Perpajakan 4
SIAPAKAH YANG WAJIB MENDAFTARKAN
DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP?
WAJIB PAJAK YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
Penentuan sejak dimulai memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif dapat ditarik mundur 5 tahun
Perpajakan 5
ORANG PRIBADI
SUBJEK PAJAK
WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAM MENGGANTIKAN YANG BERHAK
BADAN
BENTUK USAHA TETAP
Perpajakan 6
ORANG PRIBADI
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
SUBJEK PAJAK LUAR
NEGERI
Perpajakan 7
OP SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI YANG: BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, ATAU DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA
Perpajakan 8
OP SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI YANG: TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, ATAU MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELAUI BUT DAPAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI BUT
Perpajakan 9
OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
Perpajakan 10
BENTUK USAHA
TETAP (BUT)
BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH
PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI
INDONESIA, ORANG PRIBADI YANG BERADA DI
INDONESIA KURANG DARI 183 HARI DALAM
JANGKA WAKTU 12 BULAN, DAN BADAN YANG
TIDAK DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN
DI INDONESIA UNTUK MENJALANKAN USAHA
ATAU MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA
Perpajakan 11
Tempat Kedudukan Manajemen;
Cabang Perusahaan;
Kantor Perwakilan;
Gedung Kantor;
Pabrik;
Bengkel;
Pertabangan dan Penggalian Sumber Alam, Wilayah Kerja Pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
Perpajakan 12
Perikanan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan;
Proyek Konstruksi, Instalasi, atau Proyek Perakitan;
Pemberian Jasa dalam Bentuk Apapun oleh Pegawai atau Orang Lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
Orang atau Badan yang Bertindak selaku Agen yang kedudukannya tidak bebas;
Agen atau Pegawai dari Perusahaan Asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
Perpajakan 13
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP
TEMPAT TINGGAL
TEMPAT KEDUDUKAN
ORANG
PRIBADI BADAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
WAJIB PAJAK
PEMUNGUT/
PEMOTONG
DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA
PENGUSAHA
TERTENTU
14
TEMPAT
PELAPORAN USAHA
ORANG PRIBADI B A D A N
WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN
KANTOR PELAYANAN PAJAK
TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
Pasal 2 ayat (2) UU KUP
15
Paling lambat 1 bulan
setelah omset PKP
melampaui Rp 600 jt,
atau;
atas kemauan sendiri, WP
dapat mengajukan
permohonan untuk
dikukuhkan sebelum
penyerahan BKP
dijalankan
Paling lambat 1 bulan setelah
saat usaha mulai dijalankan/
berdiri
Paling lambat pada akhir bulan
berikutnya apabila sampai
dengan suatu bulan dalam
satu tahun buku memperoleh
penghasilan yang melebihi
PTKP
WP BADAN / OP
Usahawan
WP ORANG
PRIBADI Non
Usahawan
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN
NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 160/PJ./2007 jo. PER-44/PJ./2008
PPKP NPWP
Perpajakan 16
Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)
Internet (e-registration)/www.pajak.go.id
Perpajakan 17
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP
ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN
WP ORANG PRIBADI
USAHAWAN NON USAHAWAN
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/
KUASA KHUSUS
FORMULIR PENDAFTARAN
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- KTP/PASPOR;
DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ SIM/ KK/ PASPOR
DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT
TINGGAL DARI YBS BAGI
ORANG ASING
PER - 44/PJ./2008
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA 18
WAJIB PAJAK
BADAN PEMUNGUT/
PEMOTONG
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- AKTE PENDIRIAN/SURAT/
SRT PENUNJK.SBG BUT; dan
- KTP SALAH SEORANG
PENGURUS;
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- SURAT PENUNJUKAN
SBG. BENDHRW.; dan
- TANDA BUKTI DIRI
BENDAHARAWAN.
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP
BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU
PENERBITAN PER-44 /PJ./2008
MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN
• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA
JOINT
OPERATION
DILAMPIRI FOTO KOPI :
- PERJANJIAN KERJA
SAMASEBAGAI JO
- NPWP MASING-
MASING ANGGOTA JO
19
Dilakukan dalam hal :
WP yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat
digolongkan sebagai Wajib Pajak
WP Badan dilikuidasi karenapenghentian/penggabungan usaha
WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT
PENGHAPUSAN NPWP
PSL 2 AYAT (6) UU KUP
WP sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif
Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan (OP) atau 12
bulan (Badan) sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap
20
Dilakukan dalam hal :
WP Bubar
WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP
KEP- 161 /PJ./2001
WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain
Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya
permohonan secara lengkap
Perpajakan 21
SKEMA KEWAJIBAN PERPAJAKAN
NPWP/
PENGUKUHA
N PKP
Memperoleh Identitas
Sbg Wajib Pajak
Menghitung Sendiri,
Memotong dan
Memungut
Surat Setoran
Pajak (SSP)
Menyetor Sendiri
Pajak Yang
Terutang
Surat
Pemberitahuan
(SPT)
Melaporkan Sendiri
Penghitungan dan
Penyetoran Pajak
Perpajakan 22
Surat Setoran Pajak (SSP) Standar
Surat Setoran Pajak Khusus (SSP) Khusus
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)
Surat Setoran Cukai dan PPN (SSCP)
Perpajakan 23
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP
SPT MASA SPT TAHUNAN
SPT adl Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan
Perhitungan dan atau Pembayaran Pajak,
Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,
dan atau Harta dan Kewajiban
UNTUK SUATU
MASA PAJAK
UNTUK SUATU
TAHUN PAJAK ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK
Perpajakan 25
Masa:
PPh Psl 21/26
PPh Psl 25
PPh Psl 22
PPh Psl 23/26
PPh Psl 4 ayat (2)
PPh Psl 15
PPN/PPnBM
Tahunan:
PPh WP Badan (1771 & 1771 $)
PPh OP (1770 & 1770S)
PPh Psl 21 (1721)
SPT Pembetulan
Perpajakan 26
FUNGSI SPT PPh
a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri
dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain
dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak ;
penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;
Harta dan Kewajiban ;
pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan
atau pemungutan dalam satu Masa Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perpajakan.
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
Bagi pengusaha
SEBAGAI SARANA UNTUK :
Perpajakan 27
FUNGSI SPT PPN
b. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan
jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan untuk
melaporkan tentang:
pengkreditan PM terhadap PK;
pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa
Pajak;
melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong
atau pemungut).
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP
Bagi pengusaha kena pajak
SEBAGAI SARANA UNTUK :
Perpajakan 28
Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar lebih dari 30 faktur wajib menyampaikan SPT Masa PPN dengan e-SPT (induk SPT berupa hardcopy sedangkan lampirannya berupa softcopy: disket, flashdisk, CD)
Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar tidak lebih dari 30 faktur, boleh menyampaikan SPT berupa hardcopy saja ataukah melalui e-SPT
Perpajakan 29
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP
WP
KPP/KP4
• MENGAMBIL SENDIRI
• MENGISI
• MENANDATANGANI
• MENYAMPAIKAN
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
SPT
SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI
KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
30
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK
SPT TAHUNAN PPh OP: PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PPh BADAN: PALING LAMBAT 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK
31
SANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
SPT
TAHUNAN
SPT
MASA
WP TERLAMBAT/
TIDAK MENYAMPAIKAN
Pasal 7 (1) UU KUP
DENDA Rp. 100.000,00
DENDA Rp. 50.000,00
32
SANKSI ADMINISTRASI
ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
Mulai Tahun Pajak 2008
SPT
TAHUNAN SPT
MASA
WP TERLAMBAT/
TIDAK MENYAMPAIKAN
SPT Masa PPN:
Denda Rp 500.000,-
Selain SPT Masa PPN:
Denda Rp 100.000,-
OP : Denda
Rp 100.000,-
Badan : Denda
Rp 1.000.000,- 33
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT
TAHUNAN
MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG
APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT
DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT
MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP
DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR
MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARAPAJAK YG TERUTANG
DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA
Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP
SYARAT :
PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN
APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN
TERSEBUTDITERBITKAN SURAT TEGURAN
34
CUKUP DENGAN PEMBERITAHUAN
Perpajakan 35
PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP
PENGISIAN SPT
BENAR
LENGKAP
JELAS
DITANDATANGANI : BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS
ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS
WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN
LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN
KETERANGAN LAIN)
Perpajakan 36
a. Dalam Bahasa Indonesia
b. Huruf latin
c. Menggunakan angka arab
d. Satuan mata uang rupiah
( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata
uang US $ )
SPT harus diisi dengan :
PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP
Perpajakan 37
SPT TIDAK LENGKAP
(SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN)
Pasal 3 ayat (7)
A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL
1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT;
2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP
DI ISI;
3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI
KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA
KHUSUS;
4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN
YANG DISYARATKAN; ATAU
5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP.
APABILA
B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
APABILA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL 38
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29
KEKURANGAN BAYAR PPh
BERDASARKAN SPT TAHUNAN
PPh (Ps.29)
TAHUN BUKU =
TAHUN TAKWIM
TAHUN BUKU
TAHUN TAKWIM
TGL 25 MARET
SETELAH TAHUN
PAJAK BERAKHIR
TGL 25 BULAN KETIGA
SETELAH TAHUN PAJAK
BERAKHIR
SEBELUM
SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT
Pasal 9 ayat (2) UU KUP
39
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 MULAI TAHUN PAJAK 2008
KEKURANGAN BAYAR PPh
BERDASARKAN SPT TAHUNAN
PPh (Ps.29)
TAHUN BUKU =
TAHUN TAKWIM
TAHUN BUKU
TAHUN TAKWIM
SEBELUM
SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN
HARUS DILUNASI PALING LAMBAT
Pasal 9 ayat (2) UU KUP
Perpajakan 40
SANKSI ADMINITRASI
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK
SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/
PENYETORAN PAJAK
BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH
TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL
PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN
DIHITUNG PENUH SATU BULAN)
DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
41
SPT TIDAK LENGKAP
(SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN)
Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000
A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL
1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT;
2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP
DI ISI;
3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI
KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA
KHUSUS;
4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN
YANG DISYARATKAN; ATAU
5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP.
APABILA
B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN
APABILA TIDAK MEMENUHI
KETENTUAN FORMAL 42
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT
Pasal 3 ayat (8) UU KUP
WAJIB PAJAK TERTENTU
DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN SPT ADALAH :
WP OP BERPENGHASILAN NETO
DI BAWAH PTKP
(UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN)
WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN
USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN
BEBAS (UNTUK SPT MASA) Perpajakan 43
MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA
PENELITIAN
SERANGKAIAN
KEGIATAN
Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan
PENGHITUNGAN
BERSIFAT
FORMAL
Pasal 1 angka 27
44