novia widyaningsih fst

415

Click here to load reader

Upload: ferryfebrian

Post on 13-Jul-2016

169 views

Category:

Documents


33 download

DESCRIPTION

aaaa

TRANSCRIPT

Page 1: Novia Widyaningsih Fst

i

SKRIPSI

PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE MENGGUNAKAN

TOGAF VERSI 9 (STUDI KASUS : DEWAN KEHORMATAN

PENYELENGGARA PEMILU (DKPP))

Oleh :

Novia Widyaningsih

NIM : 1110093000022

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sistem Informasi

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2014 M / 1435 H

Page 2: Novia Widyaningsih Fst
Page 3: Novia Widyaningsih Fst
Page 4: Novia Widyaningsih Fst

iv

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-

BENAR HASIL KARYA SENDIRI DAN BELUM PERNAH DIAJUKAN

SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN

TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Jakarta, September 2014

Novia Widyaningsih

Page 5: Novia Widyaningsih Fst

v

ABSTRAK

NOVIA WIDYANINGSIH, Perencanaan Arsitektur Enterprise Menggunakan

TOGAF Versi 9 (Studi Kasus : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP)). Di bawah bimbingan SYOPIANSYAH JAYA PUTRA dan ELSY

RAHAJENG.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melakukan penegakkan kode etik

penyelenggara Pemilu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) belum

memiliki sistem informasi dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk

mendukung aktivitasnya, seperti pengaduan, persidangan, dan administrasi umum.

Berdasarkan fakta yang ada, maka akan dibuat penelitian yang bertujuan untuk

menghasilkan perencanaan arsitektur enterprise, menghasilkan arsitektur data

untuk pengelolaan data, menghasilkan analisis biaya investasi TIK, dan

menghasilkan solusi aktivitas serta solusi sistem informasi untuk membantu DKPP

dalam pelayanan publik. Pada penelitian ini, perencanaan arsitektur enterprise

dibuat menggunakan TOGAF (The Open Group Architecture Framework) dengan

metode ADM (Architecture Development Method). Perencanaan arsitektur

enterprise ini akan menghasilkan blueprint arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi,

arsitektur data, arsitektur teknologi, analisis gap pada setiap arsitektur, ROI (Return

On Investment) untuk investasi TIK, serta roadmap implementasi aplikasi untuk

DKPP.

Kata Kunci : Arsitektur, Enterprise, TOGAF Versi 9, Architecture Development

Method.

V Bab + xxx Halaman + 355 Halaman + 120 Gambar + 52 Tabel + 26 Pustaka + 4

Lampiran

Pustaka Acuan (26, 2002-2013)

Page 6: Novia Widyaningsih Fst
Page 7: Novia Widyaningsih Fst

vi

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya,

Sang Maha Kehendak sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat

dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi

Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat

manusia menuju kehidupan dan peradaban yang berkeadilan, serta para keluarga

dan para sahabat yang dicintainya.

Penulis sangat menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, Penulis

berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

(S1) dalam bidang Sistem Informasi dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Skripsi yang berjudul “Perencanaan Arsitektur Enterprise Menggunakan

TOGAF Versi 9 (Studi Kasus : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP))”, akhirnya dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan Penulis. Selama

penyusunan skripsi ini tentunya ada banyak kesulitan dan hambatan yang Penulis

hadapi, baik dalam pengumpulan bahan dan lain sebagainya. Namun, berkat

kesungguhan hati dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan

tersebut dapat diatasi. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi Penulis adalah dapat

mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga, dan

pihak-pihak yang telah ikut andil dalam menyukseskan harapan Penulis.

Sebagai bentuk penghargaan yang tak terlukiskan, izinkan Penulis

menuangkan bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

Page 8: Novia Widyaningsih Fst

vii

1. Bapak Dr. Agus Salim, M.Si selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Zulfiandri, MMSI selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Bapak DR. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis sebagai Dosen Pembimbing I yang

telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan baik secara moral maupun

teknis serta motivasi selama melakukan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Elsy Rahajeng, S.Kom, MTI sebagai Dosen Pembimbing II yang telah

memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan baik secara moral maupun

teknis serta motivasi selama melakukan penulisan skripsi ini.

5. Dosen-dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah membagikan ilmunya

selama Penulis duduk di bangku perkuliahan.

6. Bapak Yusuf, S.Si, MA, Ibu Ir. Dini Yamashinta, M.Si, Bapak DR. Osbin

Samosir, M.Si, dan Bapak Sandhi Setiawan, S.Kom yang telah bersedia

membimbing penulis selama melakukan riset di DKPP agar dapat memperoleh

kelengkapan data yang dibutuhkan.

7. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Carso Parmadi dan Ibunda Hj. Risnawati

Suryani yang telah memberikan doa restu, semangat, dan motivasi untuk

Penulis dalam melakukan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

8. Terima kasih juga untuk Teteh Saras yang sudah banyak memberi motivasi dan

pelajaran untuk penulisan skripsi serta Alisya yang memberikan semangat

kepada Penulis.

Page 9: Novia Widyaningsih Fst

viii

9. Nuragisna Eka Sukmadiyana tersayang yang setia menemani Penulis dalam

suka duka dan tidak henti-hentinya memberikan bantuan dan semangat agar

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman kelas seperjuangan, SI A 2010. Terima kasih atas kerja samanya

selama ini.

11. Seluruh pihak yang telah berjasa terhadap proses penyelesaian skripsi ini yang

tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sedikitpun rasa

terima kasih dari Penulis.

Akhirnya, atas segala bantuan dari semua pihak, Penulis berterima kasih dan

berdoa kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan, dijadikan sebagai amal

kebajikan dan bermanfaat serta mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat

kelak. Dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Jakarta, 8 September 2014

Novia Widyaningsih

Page 10: Novia Widyaningsih Fst
Page 11: Novia Widyaningsih Fst

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL .........................................................................................i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................ii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN ..............................................................iii

HALAMAN PERNYATAAN ...........................................................................iv

ABSTRAK .........................................................................................................v

KATA PENGANTAR .......................................................................................vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................ix

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xvi

DAFTAR TABEL..............................................................................................xxv

DAFTAR SIMBOL ........................................................................................ xxviii

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ..........................................................................1

1.2. Rumusan Masalah .....................................................................6

1.3. Batasan Masalah........................................................................7

1.4. Tujuan Penelitian ......................................................................8

1.5. Manfaat Penelitian ....................................................................9

Page 12: Novia Widyaningsih Fst

x

1.6. Metodologi Penelitian ...............................................................9

1.7. Sistematika Penulisan................................................................12

2. BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Metode Pengumpulan Data .......................................................14

2.1.1. Wawancara ....................................................................14

2.1.2. Observasi .......................................................................15

2.1.3. Studi Dokumen ..............................................................15

2.1.4. Tinjauan Pustaka ...........................................................15

2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi dan Teknologi Informasi .......16

2.2.1. Sistem ............................................................................16

2.2.2. Informasi .......................................................................17

2.2.3. Sistem Informasi ...........................................................17

2.2.4. Komponen Sistem Informasi .........................................19

2.2.5. Teknologi Informasi ......................................................22

2.3. Konsep Perencanaan Strategis Sistem Informasi ......................25

2.3.1. Strategi SI/TI .................................................................29

2.4. Metodologi Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan

Teknologi Informasi ..................................................................31

2.4.1. Metodologi Menurut The Open Group .........................31

2.4.2. Metodologi Menurut Ward dan Peppard .......................32

2.4.3. Metodologi Menurut Tozer ...........................................32

2.4.4. Metodologi Menurut James Martin ...............................33

Page 13: Novia Widyaningsih Fst

xi

2.4.5. Alasan Pemilihan Metodologi .......................................33

2.5. Konsep Arsitektur Enterprise ....................................................35

2.5.1. Enterprise ......................................................................35

2.5.2. Arsitektur .......................................................................36

2.5.3. Enterprise Architecture..................................................37

2.6. TOGAF .....................................................................................39

2.7. Metode TOGAF ADM ..............................................................41

2.7.1. Preliminary Phase .........................................................43

2.7.2. Requirements Management ...........................................45

2.7.3. Phase A : Architecture Vision .......................................47

2.7.4. Phase B : Business Architecture ...................................49

2.7.5. Phase C : Information System Architecture ..................53

2.7.6. Phase D : Technology Architecture ..............................56

2.7.7. Phase E : Opportunities and Solutions .........................58

2.7.8. Phase F : Migration Planning ......................................59

2.7.9. Phase G : Implementation Governance ........................60

2.7.10. Phase H : Architecture Change Management ...............62

2.7.11. Tools Pokok Pemodelan TOGAF ..................................64

2.8. Tools Perencanaan Arsitektur Enterprise ..................................66

2.8.1. Value Chain ...................................................................66

2.8.2. SOP (Standar Operasional Prosedur) ............................71

2.8.3. Flowchart ......................................................................76

2.8.4. Rich Picture ...................................................................80

Page 14: Novia Widyaningsih Fst

xii

2.8.5. UML (Unified Modelling Language) ............................83

2.8.6. Principles Catalog .........................................................92

2.8.7. Actor/Role Matrix ..........................................................94

2.8.8. Stakeholder Map Matrix ................................................96

2.8.9. Application Portfolio Catalog .......................................98

2.8.10. Application and User Location Diagram ......................100

2.8.11. Technology Portfolio Catalog .......................................102

2.8.12. Platform Decomposition Diagram ................................103

2.8.13. Communication Engineering Diagram .........................104

2.8.14. Matrix Analisis Gap ......................................................106

2.8.15. Pengukuran ROI (Return On Investment) .....................108

2.8.16. Roadmap ........................................................................113

2.9. Penelitian Sejenis ......................................................................114

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pengumpulan Data .......................................................120

3.1.1. Metode Observasi ..........................................................120

3.1.2. Metode Wawancara .......................................................121

3.1.3. Metode Studi Dokumen ................................................122

3.1.4. Metode Tinjauan Pustaka ..............................................123

3.2. Metode Perencanaan Arsitektur Enterprise ...............................125

3.2.1. Preliminary Phase .........................................................125

3.2.2. Requirements Management ...........................................126

Page 15: Novia Widyaningsih Fst

xiii

3.2.3. Phase A : Architecture Vision .......................................127

3.2.4. Phase B : Business Architecture ...................................127

3.2.5. Phase C : Information System Architecture ..................128

3.2.5.1. Application Architecture ..................................128

3.2.5.2. Data Architecture .............................................129

3.2.6. Phase D : Technology Architecture ..............................129

3.2.7. Phase E : Opportunities and Solutions .........................130

3.2.8. Phase F : Migration Planning ......................................130

3.3. Kerangka Berpikir .....................................................................131

4. BAB IV PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE

4.1. Preliminary Phase .....................................................................132

4.1.1. Prinsip-Prinsip Perencanaan Arsitektur Enterprise .......132

4.1.2. Identifikasi 5W + 1H untuk Perancangan Arsitektur ....135

4.2. Requirements Management .......................................................137

4.2.1. Kondisi Sistem Berjalan ................................................137

4.2.2. Issue Organisasi .............................................................173

4.2.3. Solusi Aktivitas .............................................................180

4.2.4. Solusi Sistem Informasi ................................................182

4.2.5. Data Inventaris Sarana dan Prasarana Pendukung TIK.184

4.3. Phase A: Architecture Vision ....................................................185

4.3.1. Profil Organisasi ............................................................185

4.3.2. Pendefinisian Visi dan Misi ..........................................189

Page 16: Novia Widyaningsih Fst

xiv

4.3.3. Struktur Organisasi dan Tupoksi ...................................196

4.3.4. Analisis Value Chain .....................................................200

4.3.4.1. Aktivitas Utama ................................................201

4.3.4.2. Aktivitas Pendukung ........................................203

4.3.5. Struktur Organisasi Usulan ...........................................205

4.3.6. Pelatihan yang Diusulkan ..............................................209

4.3.7. Hubungan Stakeholder dan Aktivitas Organisasi ..........211

4.4. Phase B : Business Architecture ...............................................219

4.4.1. Pemetaan Layanan Bisnis, Proses Bisnis, dan Fungsi

Bisnis di DKPP ...........................................................219

4.4.2. Rancangan Arsitektur Bisnis.......................................241

4.4.3. Analisis Actor/Role Matrix .........................................258

4.5. Phase C :Information System Architecture ...............................264

4.5.1. Application Architecture .............................................264

4.5.2. Data Architecture........................................................284

4.6. Phase D : Technology Architecture ..........................................301

4.6.1. Infrastruktur Jaringan ..................................................301

4.6.2. Platform Teknologi .....................................................310

4.6.3. Konfigurasi Software dan Hardware ..........................311

4.7. Phase E : Opportunities and Solutions .....................................316

4.7.1. Analisis Gap................................................................316

4.7.2. Penghitungan ROI Investasi TIK ................................342

4.8. Phase F : Migration Planning ..................................................345

Page 17: Novia Widyaningsih Fst

xv

4.8.1. Urutan Implementasi Aplikasi ....................................345

4.8.2. Roadmap Urutan Implementasi Aplikasi ....................347

5. BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan ...............................................................................349

5.2. Saran ..........................................................................................350

6. DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................352

7. LAMPIRAN

Page 18: Novia Widyaningsih Fst

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metodologi Kerekayasaan Informasi .......................................... 28

Gambar 2.2 TOGAF ADM ............................................................................. 43

Gambar 2.3 Value Chain ................................................................................ 69

Gambar 2.4 Value Chain di DKPP ................................................................. 71

Gambar 2.5 Contoh SOP AP di DKPP .......................................................... 76

Gambar 2.6 Contoh Rich Picture ................................................................... 82

Gambar 2.7 Use Case Diagram ...................................................................... 89

Gambar 2.8 Class Diagram ............................................................................ 92

Gambar 2.9 Application and User Location Diagram ................................... 101

Gambar 2.10 Platform Decomposition Diagram ........................................... 104

Gambar 2.11 Communication Engineering Diagram .................................... 106

Gambar 2.12 Matrix Analisis Gap Arsitektur Bisnis Monitoring & Evaluasi 108

Gambar 2.13 Roadmap Implementasi Aplikasi .............................................. 114

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir ...................................................................... 132

Gambar 4.1 Flowchart Sistem Berjalan Level 0 ............................................ 139

Gambar 4.2 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Pengaduan Level 1 ............. 141

Gambar 4.3 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Persidangan Level 1 ........... 142

Gambar 4.4 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Kepegawaian Level 1 ......... 143

Gambar 4.5 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Keuangan Level 1............... 145

Gambar 4.6 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Inventaris Level 1 ............... 147

Gambar 4.7 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Procurement Level 1 .......... 149

Page 19: Novia Widyaningsih Fst

xvii

Gambar 4.8 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Monitoring dan Evaluasi

Level 1 .............................................................................................................. 152

Gambar 4.9 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Publikasi dan Sosialisasi

Level 1 .............................................................................................................. 154

Gambar 4.10 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Level 2... 156

Gambar 4.11 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Perkara

Pengaduan Langsung Bawaslu Provinsi di DKPP Level 2 .............................. 158

Gambar 4.12 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Perkara

Pengaduan Level 2............................................................................................ 160

Gambar 4.13 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Nota Dinas

Level 2 .............................................................................................................. 161

Gambar 4.14 Flowchart sistem Berjalan Administrasi Persuratan Hasil Verifikasi

Dismiss Level 2 ................................................................................................ 162

Gambar 4.15 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Hasil

Verifikasi BMS Level 2 .................................................................................. 164

Gambar 4.16 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Undangan

Rapat Verifikasi Materiil Level 2 ................................................................... 165

Gambar 4.17 Flowchart Sistem Berjalan Pemanggilan Pengadu dan Teradu

Level 2 .............................................................................................................. 167

Gambar 4.18 Flowchart Sistem Berjalan Rapat Pleno Putusan Level 2 ........ 168

Gambar 4.19 Flowchart Sistem Berjalan Disposisi Penyerahan Berkas Perkara ke

Bagian Persidangan Level 2. ............................................................................ 169

Page 20: Novia Widyaningsih Fst

xviii

Gambar 4.20 Flowchart Sistem Berjalan Disposisi Penetapan Jadwal Sidang

Level 2 .............................................................................................................. 170

Gambar 4.21 Flowchart Sistem Berjalan Disposisi Pembuatan Maklumat

Level 2 .............................................................................................................. 171

Gambar 4.22 Flowchart Sistem Berjalan Kearsipan Level 2 ......................... 172

Gambar 4.23 Struktur Organisasi DKPP ........................................................ 190

Gambar 4.24 Analisis Value Chain DKPP ..................................................... 200

Gambar 4.25 Struktur Organisasi Usulan ....................................................... 206

Gambar 4.26 Tree Diagram Pemetaan Layanan Bisnis, Proses Bisnis, dan Fungsi

Bisnis DKPP..................................................................................................... 220

Gambar 4.27 Layanan Bisnis di DKPP .......................................................... 221

Gambar 4.28 (a) Proses Bisnis pada Pelayanan Umum DKPP ...................... 221

Gambar 4.28 (b) Proses Bisnis pada Pelayanan Pendukung DKPP ............... 222

Gambar 4.28 (c) Sub Proses Bisnis pada Proses Bisnis Administrasi DKPP 222

Gambar 4.28 (d) Sub Proses Bisnis Level 2 pada Sub Proses Bisnis

Persuratan ......................................................................................................... 223

Gambar 4.29 (a) Fungsi Bisnis pada Proses Bisnis Pengaduan ..................... 223

Gambar 4.29 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Penerimaan & Registrasi

Pengaduan ........................................................................................................ 224

Gambar 4.29 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Analisis dan Verifikasi

Perkara.............................................................................................................. 225

Gambar 4.29 (d) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Verifikasi Materiil . 225

Gambar 4.30 Fungsi Bisnis pada Proses Bisnis Persidangan ......................... 226

Page 21: Novia Widyaningsih Fst

xix

Gambar 4.31 (a) Fungsi Bisnis pada Sub proses Bisnis Persuratan ............... 227

Gambar 4.31 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Persuratan Perkara . 227

Gambar 4.31 (c) Keterangan Persuratan Nota Dinas sebagai Fungsi Bisnis

Terkecil ............................................................................................................ 228

Gambar 4.31 (d) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Persuratan

Pemberitahuan .................................................................................................. 228

Gambar 4.31 (e) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Persuratan

Undangan ......................................................................................................... 229

Gambar 4.31 (f) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Disposisi ................. 230

Gambar 4.32 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Kearsipan ............... 230

Gambar 4.32 (b) Sub Fungsi Bisnis dari Fungsi Bisnis Pengarsipan Berkas. 231

Gambar 4.33 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Kepegawaian .......... 231

Gambar 4.33 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Rekrutmen

Pegawai ............................................................................................................ 232

Gambar 4.33 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengelolaan

Pegawai ............................................................................................................ 232

Gambar 4.34 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Keuangan ............... 233

Gambar 4.34 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengelolaan

Anggaran .......................................................................................................... 233

Gambar 4.34 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Akuntansi

Keuangan.......................................................................................................... 234

Gambar 4.35 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Inventaris ............... 234

Page 22: Novia Widyaningsih Fst

xx

Gambar 4.35 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengelola BMN (Barang

Milik Negara) ................................................................................................... 235

Gambar 4.35 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengguna BMN (Barang

Milik Negara) ................................................................................................... 235

Gambar 4.36 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Procurement

(Pengadaan) ...................................................................................................... 236

Gambar 4.36 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Persiapan Procurement

(Pengadaan) Barang/Jasa ................................................................................. 236

Gambar 4.36 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pelaksanaan Procurement

(Pengadaan) Barang/Jasa ................................................................................. 237

Gambar 4.37 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Monitoring dan

Evaluasi ............................................................................................................ 237

Gambar 4.37 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Monitoring ............. 238

Gambar 4.37 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Evaluasi.................. 238

Gambar 4.38 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Publikasi dan

Sosialisasi ......................................................................................................... 239

Gambar 4.38 (b) Keterangan Pendokumentasian Kegiatan DKPP sebagai Fungsi

Bisnis Terkecil ................................................................................................. 239

Gambar 4.38 (c) Keterangan Pengumpulan Data untuk Dipublikasikan &

Disosialisasikan sebagai Fungsi Bisnis Terkecil ............................................. 240

Gambar 4.38 (d) Keterangan Publikasi & sosialisasi Informasi dari DKPP

sebagai Fungsi Bisnis Terkecil......................................................................... 240

Gambar 4.39 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Pengaduan .................. 241

Page 23: Novia Widyaningsih Fst

xxi

Gambar 4.40 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Persidangan ................ 243

Gambar 4.41 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Persuratan ................... 245

Gambar 4.42 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Kearsipan ................... 247

Gambar 4.43 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Kepegawaian .............. 249

Gambar 4.44 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Keuangan ................... 250

Gambar 4.45 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Inventaris .................... 252

Gambar 4.46 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Procurement ............... 253

Gambar 4.47 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Monitoring dan

Evaluasi ............................................................................................................ 255

Gambar 4.48 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Publikasi dan

Sosialisasi ......................................................................................................... 257

Gambar 4.49 Application and User Location Diagram ................................. 266

Gambar 4.50 Arsitektur Aplikasi E-Pengaduan ............................................. 268

Gambar 4.51 Arsitektur Aplikasi E-Persidangan ........................................... 270

Gambar 4.52 Arsitektur Aplikasi E-Persuratan .............................................. 272

Gambar 4.53 Arsitektur Aplikasi E-Kearsipan............................................... 274

Gambar 4.54 Arsitektur Aplikasi E-Kepegawaian ......................................... 275

Gambar 4.55 Arsitektur Aplikasi E-Keuangan............................................... 277

Gambar 4.56 Arsitektur Aplikasi E-Inventaris ............................................... 278

Gambar 4.57 Arsitektur Aplikasi E-Procurement .......................................... 280

Gambar 4.58 Arsitektur Aplikasi E-Monev ................................................... 282

Gambar 4.59 Arsitektur Aplikasi Website DKPP ........................................... 283

Gambar 4.60 Arsitektur Data E-Pengaduan ................................................... 285

Page 24: Novia Widyaningsih Fst

xxii

Gambar 4.61 Arsitektur Data E-Persidangan ................................................. 286

Gambar 4.62 Arsitektur Data E-Persuratan .................................................... 288

Gambar 4.63 Arsitektur Data E-Kearsipan..................................................... 290

Gambar 4.64 Arsitektur Data E-Kepegawaian ............................................... 292

Gambar 4.65 Arsitektur Data E-Keuangan..................................................... 293

Gambar 4.66 Arsitektur Data E-Inventaris ..................................................... 295

Gambar 4.67 Arsitektur Data E-Procurement ................................................ 296

Gambar 4.68 Arsitektur Data E-Monev ......................................................... 298

Gambar 4.69 Arsitektur Data Website DKPP ................................................. 299

Gambar 4.70 Arsitektur Jaringan Awal di DKPP........................................... 302

Gambar 4.71 (a) Arsitektur Jaringan Usulan Keseluruhan di DKPP ............. 305

Gambar 4.71 (b) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Publikasi & Sosialisasi

di DKPP ........................................................................................................... 306

Gambar 4.71 (c) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Tata Usaha & Protokol di

DKPP................................................................................................................ 306

Gambar 4.71 (d) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Penerimaan & Registrasi

Pengaduan di DKPP ......................................................................................... 307

Gambar 4.71 (e) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Monitoring & Evaluasi di

DKPP................................................................................................................ 307

Gambar 4.71 (f) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Analisis & Verifikasi

Wilayah I/II di DKPP ....................................................................................... 308

Gambar 4.71 (g) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Pemanggilan di

DKPP................................................................................................................ 308

Page 25: Novia Widyaningsih Fst

xxiii

Gambar 4.71 (h) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Persidangan di

DKPP................................................................................................................ 309

Gambar 4.71 (i) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Risalah & Dokumen

Perkara di DKPP .............................................................................................. 309

Gambar 4.72 Platform Teknologi ................................................................... 311

Gambar 4.73 Roadmap Urutan Implementasi Aplikasi.................................. 347

Page 26: Novia Widyaningsih Fst

xxiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Simbol Business Service, Business Process, dan Business

Function ........................................................................................................... 53

Tabel 2.2 Tools Pokok untuk Pemodelan TOGAF .......................................... 65

Tabel 2.3 Daftar Simbol pada Flowchart ........................................................ 79

Tabel 2.4 Daftar Simbol Use Case Diagram................................................... 86

Tabel 2.5 Daftar Simbol Class Diagram ......................................................... 91

Tabel 2.6 Principles Catalog ........................................................................... 94

Tabel 2.7 Actor/Role Matrix ............................................................................ 95

Tabel 2.8 Stakeholder Map Matrix .................................................................. 98

Tabel 2.9 Application Portfolio Catalog ......................................................... 99

Tabel 2.10 Technology Portfolio Catalog ....................................................... 103

Tabel 2.11 Biaya Investasi Awal ..................................................................... 111

Tabel 2.12 Estimasi Biaya dalam 5 Tahun ...................................................... 112

Tabel 2.13 Penghitungan ROI ......................................................................... 113

Tabel 3.1 Perbandingan Penelitian Sejenis ..................................................... 124

Tabel 4.1 Principle Catalog ............................................................................ 135

Tabel 4.2 Identifikasi 5W + 1H ....................................................................... 137

Tabel 4.3 Permasalahan Organisasi ................................................................. 174

Tabel 4.4 Solusi Aktivitas ............................................................................... 180

Tabel 4.5 Solusi Sistem Informasi................................................................... 182

Tabel 4.6 Data Inventaris Sarana dan Prasarana Pendukung TIK................... 191

Tabel 4.7 Daftar Pelatihan Usulan................................................................... 209

Page 27: Novia Widyaningsih Fst

xxv

Tabel 4.8 Stakeholder Map Matrix .................................................................. 212

Tabel 4.9 Penjelasan Keterlibatan Stakeholder di Setiap Aktivitas ................ 213

Tabel 4.10 Actor/Role Matrix .......................................................................... 259

Tabel 4.11 Application Portfolio Catalog ....................................................... 264

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kebutuhan TIK DKPP.............................................. 303

Tabel 4.13 Konfigurasi Hardware Server ....................................................... 312

Tabel 4.14 Konfigurasi Hardware Switch ....................................................... 312

Tabel 4.15 Konfigurasi Hardware Print Server .............................................. 313

Tabel 4.16 Konfigurasi Software Server ......................................................... 313

Tabel 4.17 Technology Portfolio Catalog ....................................................... 315

Tabel 4.18 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Pengaduan ................................... 318

Tabel 4.19 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Persidangan ................................. 319

Tabel 4.20 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Persuratan .................................... 320

Tabel 4.21 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Kearsipan..................................... 322

Tabel 4.22 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Kepegawaian ............................... 323

Tabel 4.23 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Keuangan..................................... 324

Tabel 4.24 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Inventaris ..................................... 325

Tabel 4.25 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Procurement ................................ 326

Tabel 4.26 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Monitoring & Evaluasi ................ 328

Tabel 4.27 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Publikasi & Sosialisasi ................ 329

Tabel 4.28 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi .................................................. 330

Tabel 4.29 Analisis Gap Arsitektur Data Pengaduan ...................................... 331

Tabel 4.30 Analisis Gap Arsitektur Data Persidangan .................................... 332

Page 28: Novia Widyaningsih Fst

xxvi

Tabel 4.31 Analisis Gap Arsitektur Data Persuratan ...................................... 333

Tabel 4.32 Analisis Gap Arsitektur Data Kearsipan ....................................... 334

Tabel 4.33 Analisis Gap Arsitektur Data Kepegawaian ................................. 335

Tabel 4.34 Analisis Gap Arsitektur Data Keuangan ....................................... 336

Tabel 4.35 Analisis Gap Arsitektur Data Inventaris ....................................... 337

Tabel 4.36 Analisis Gap Arsitektur Data Procurement .................................. 338

Tabel 4.37 Analisis Gap Arsitektur Data Monitoring & Evaluasi .................. 339

Tabel 4.38 Analisis Gap Arsitektur Data Publikasi & Sosialisasi .................. 340

Tabel 4.39 Analisis Gap Arsitektur Teknologi ............................................... 341

Tabel 4.40 Biaya Investasi Awal ..................................................................... 342

Tabel 4.41 Estimasi Biaya Selama 5 Tahun .................................................... 343

Tabel 4.42 Penghitungan ROI ......................................................................... 344

Page 29: Novia Widyaningsih Fst

xxvii

DAFTAR SIMBOL

Simbol Flowchart

(Yatini, 2010 : 32-33)

Simbol Nama Keterangan

Terminator Digunakan untuk

menandai awal dan

akhir dari suatu

flowchart.

Input-Output Digunakan untuk

mempresentasikan

fungsi input-output.

Pencabangan /

Keputusan

Digunakan untuk

melakukan

pencabangan, yaitu

pemeriksaan terhadap

suatu kondisi.

Proses / Penugasan Digunakan untuk

kegiatan pemrosesan

input, pada simbol ini

kita dapat menuliskan

operasi-operasi yang

dikenakan pada input.

Arah aliran Digunakan untuk

menghubungkan setiap

langkah dalam

flowchart dan

menunjukkan ke mana

arah aliran diagram.

Konektor On Page Digunakan untuk

menghubungkan satu

langkah dengan langkah

Page 30: Novia Widyaningsih Fst

xxviii

lain dalam satu

halaman.

Konektor Off Page Digunakan untuk

menghubungkan suatu

langkah dengan langkah

lain dalam halaman

yang berbeda.

Preparasi / Persiapan Digunakan untuk proses

inisialisasi / pemberian

harga awal (misalnya

dalam melakukan

iterasi).

Simbol Use Case Diagram

(A.S. & Shalahuddin, 2011 : 131-133)

Simbol Deskripsi

Use Case

Fungsionalitas yang disediakan

sistem sebagai unit-unit yang saling

bertukar pesan antar unit atau aktor.

Aktor (actor)

Orang, proses, atau sistem lain yang

berinteraksi dengan sistem

informasi yang akan dibuat di luar

sistem informasi yang akan dibuat

itu sendiri.

Asosiasi (association) Komunikasi antara aktor dan use

case yang berpartisipasi pada use

case.

Nama Use Case

CasCase

Page 31: Novia Widyaningsih Fst

xxix

Ekstensi (extend)

Relasi use case tambahan ke sebuah

use case dimana use case yang

ditambahkan dapat berdiri sendiri

walau tanpa use case tambahan.

Generalisasi (generalization)

Hubungan generalisasi dan

spesialisasi (umum – khusus) antara

dua buah use case dimana fungsi

yang satu adalah fungsi yang lebih

umum dari lainnya.

Menggunakan (include)

Relasi use case tambahan ke sebuah

use case dimana use case yang

ditambahkan memerlukan use case

ini untuk menjalankan fungsinya

atau sebagai syarat dijalankan use

case ini.

Simbol Use Case Diagram

(A.S. & Shalahuddin, 2011 : 123)

Simbol Deskripsi

Kelas

Kelas pada struktur sistem.

Page 32: Novia Widyaningsih Fst

xxx

Antarmuka (interface)

Sama seperti konsep interface

dalam pemrograman berorientasi

objek.

Asosiasi (association) Relasi antar kelas dengan makna

umum.

Asosiasi berarah (directed association) Relasi antar kelas dengan makna

kelas yang satu digunakan oleh

kelas yang lain.

Generalisasi (generalization)

Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi – spesialisasi (umum –

khusus).

Kebergantungan (depedency)

Relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas.

Simbol Business Service, Business Process, Business Function

(The Open Group, 2009 : 50 dan 79)

Simbol Keterangan

Business Service

Layanan yang memenuhi

kebutuhan bisnis untuk customer

internal atau eksternal organisasi.

Business Process

Elemen tindakan berdasarkan

pada urutan aktivitas. Proses

bisnis dimaksudkan untuk

menetapkan sekumpulan produk

atau layanan bisnis.

Page 33: Novia Widyaningsih Fst

xxxi

Business Function

Elemen tindakan berdasarkan

pada sekumpulan kriteria yang

dipilih (kriteria yang dibutuhkan

sumber daya bisnis).

Triggering

Triggering menjelaskan tentang

hubungan sebab-akibat antara

proses-proses.

Flow

Flow menjelaskan tentang

pertukaran informasi atau nilai

diantara proses bisnis dan fungsi

bisnis.

Page 34: Novia Widyaningsih Fst
Page 35: Novia Widyaningsih Fst

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dalam

menjalankan proses bisnis di era informasi saat ini sangat diperlukan. SI/TI

memiliki beberapa peran penting dalam suatu organisasi, antara lain untuk

menjadi sarana yang membantu organisasi dalam mewujudkan integrasi antara

bagian manajemen dan operasional, meningkatkan kualitas layanan kepada

konsumen, dan membantu untuk proses pengambilan keputusan. SI/TI pun

berfungsi sebagai sarana untuk membantu organisasi dalam merealisasikan

tujuan strategisnya. Hubungan SI/TI dengan organisasi saling mempengaruhi.

Oleh karena itu, SI/TI harus disesuaikan dengan organisasi agar dapat

memberikan informasi yang dibutuhkan pada bagian yang membutuhkan di

dalam organisasi. Selain itu, pemanfaatan SI/TI juga dapat memberi pengaruh

kepada organisasi untuk memperoleh keuntungan dan peluang (Loudon dalam

Rapiyadi, 2009 : 2)

Sebuah organisasi membutuhkan penggalian kebutuhan bisnis serta

mengevaluasi sumber daya SI/TI yang dimiliki, sehingga diperoleh peluang

yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh stakeholder yang terlibat di

dalam organisasi. Pada saat ini, sebuah organisasi tidak cukup hanya memiliki

strategi bisnis saja untuk menghadapi persaingan. Strategi bisnis yang

dituangkan dalam business plan harus dilengkapi dengan strategi SI/TI untuk

memanfaatkan penggunaan SI/TI secara optimal. Jika dalam lembaga

Page 36: Novia Widyaningsih Fst

2

pemerintahan, konteks strategi bisnis akan menjadi strategi aktivitas dan

konteks business plan akan menjadi activity plan (rencana kegiatan) karena

pada lembaga pemerintahan bukan merupakan suatu perusahaan yang bergerak

pada bidang bisnis.

Sering kita jumpai bahwa penerapan SI/TI kurang berpengaruh dalam

peningkatan kinerja organisasi. Hal ini terjadi karena implementasi SI/TI

organisasi sangat kompleks dan dipengaruhi faktor struktur organisasi,

prosesur operasi standar (SOP), politik, budaya, lingkungan, dan keputusan

manajemen (Loudon dalam Rapiyadi, 2009 : 2). Penyebab utama kegagalan

suatu organisasi dalam menerapkan SI/TI adalah karena kurangnya

perencanaan yang matang terhadap implementasi SI/TI.

Perencanaan implementasi SI/TI harus diselaraskan antara strategis SI/TI

dan strategi SI/TI (Ward dan Peppard, 2002). Perencanaan strategis SI/TI wajib

diperlukan oleh setiap organisasi yang akan memanfaatkan SI/TI dan akan

digunakan untuk menjadi acuan dalam melakukan investasi SI/TI. Tanpa

perencanaan strategis yang jelas, maka investasi SI/TI yang akan dilakukan

menjadi berjalan tanpa arah dan kontribusi yang dihasilkan tidak maksimal dan

tidak selaras dengan tujuan yang diinginkan. Menurut Doherty et al. (dalam

Rapiyadi, 2009 : 3), perencanaan arsitektur enterprise dapat membantu

organisasi dalam menentukan prioritas dalam perencanaan dan pengembangan

sistem informasi secara efisien, efektif dan memiliki nilai strategik yang selaras

dengan strategi organisasi, serta dapat menciptakan keunggulan kompetitif.

Page 37: Novia Widyaningsih Fst

3

Menurut survei yang dilakukan oleh Center for Technology in

Government (dalam Rapiyadi, 2009 : 4), ada lima penyebab kegagalan

penerapan perencanaan arsitektur enterprise pada sektor pemerintahan, yaitu :

(1) Kurangnya dukungan dan penerimaan organisasi, dalam hal kurangnya

dukungan top manajemen atau tidak adanya komitmen stakeholder yang akan

menggunakan SI/TI. (2) Kegagalan evaluasi dan perancangan proses bisnis

(aktivitas). (3) Kurangnya pemahaman dari keunggulan dan kekurangan

teknologi. (4) Tidak terciptanya keselarasan antara tujuan organisasi dengan

sasaran implementasi SI/TI. (5) Adanya harapan yang tidak realistis, karena

tidak melihat kemampuan organisasi dari aspek sumber daya pendanaan,

sumber daya manusia, dan faktor penting lainnya.

Agar suatu perencanaan strategis dapat berjalan dengan baik, maka

diperlukan sebuah tool yang digunakan untuk menyediakan struktur dasar

organisasi pada perusahaan secara menyeluruh serta dapat menggambarkan

hubungan antar aspek-aspek yang ada di dalamnya. Tool yang dimaksud adalah

EA (Enterprise Architecture) (Pratiwi, 2013).

EA merupakan kerangka kerja untuk merencanakan, merancang, dan

mengelola infrastruktur SI/TI, serta mampu mengintegrasikan SI/TI di dalam

suatu arsitektur. EA dikonsentrasikan pada infrastruktur yang meliputi

hardware, software, dan network untuk dapat bekerja secara bersama dengan

misi, sasaran, dan tujuan organisasi untuk menjalankan proses bisnis organisasi

dengan didukung oleh Teknologi Informasi (Widodo, 2010).

Page 38: Novia Widyaningsih Fst

4

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga

pemerintah untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan

kredibilitas penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa,

mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode

etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.

Lingkungan DKPP saat ini memanfaatkan SI/TI sebagai penggerak bisnis

utama di dalam proses pengelolaan dan pengarsipan dokumen pengaduan,

putusan sidang dan maklumat, serta di dalam proses pengelolaan persidangan.

Proses pengelolaan persidangan seharusnya terintegrasi dengan proses

pengelolaan dokumen pengaduan dan putusan sidang. Jika semua aktivitas

tersebut terintegrasi maka kinerja pegawai dan layanan DKPP akan menjadi

lebih efektif dan efisien. Pengarsipan dokumen pengaduan dan persidangan pun

menjadi lebih mudah.

Tetapi, pada kenyataannya proses-proses tersebut belum saling terintegrasi

dalam suatu sistem. Hal ini terjadi karena DKPP belum memiliki perencanaan

strategis SI/TI yang dapat mengidentifikasi portfolio aplikasi SI berbasis

komputer yang akan mendukung DKPP dalam melaksanakan proses bisnis dan

merealisasikan tujuan bisnisnya. DKPP juga membutuhkan perencanaan

strategis SI/TI untuk menjelaskan alat, teknik, dan kerangka kerja bagi

manajemen untuk menyelaraskan strategi SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan

untuk mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif

(Ward dan Peppard, 2002).

Page 39: Novia Widyaningsih Fst

5

Untuk proses verifikasi pengaduan, masyarakat yang memasukkan

pengaduan ke DKPP mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan

apakah laporan pengaduan mereka sudah terverifikasi atau justru laporan

pengaduannya ditolak karena masih ada berkas-berkas yang belum lengkap.

Agar investasi DKPP dalam bidang SI/TI dapat tepat sasaran dan sesuai

dengan kebutuhan, maka dibutuhkan suatu perencanaan strategis menggunakan

arsitektur-arsitekur utama untuk memetakan kebutuhan SI/TI di DKPP.

Arsitektur-arsitektur utama yang dimaksud, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur

data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi.

Berdasarkan assessment yang telah dilakukan oleh tim internal DKPP

sebelumnya, ternyata DKPP belum memiliki Perencanaan arsitektur enterprise

(PSSI). PSSI merupakan fondasi untuk pelaksanaan tata kelola SI/TI yang baik.

Tanpa adanya PSSI, penerapan SI/TI di lingkungan DKPP tidak akan

memberikan layanan yang memadai secara efektif dan efisien, serta akan

berdampak dengan tingginya biaya investasi dan operasional TIK.

Untuk mengintegrasikan kegiatan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur

SI/TI yang efektif dan efisien pada DKPP, maka diperlukan perencanaan

strategis untuk sistem informasi dan teknologi informasi untuk menyelaraskan

strategi SI/TI dengan strategi bisnis. DKPP belum memiliki arsitektur bisnis

untuk memetakan aktivitas utama, yaitu pengaduan, persidangan, pengarsipan,

dan aktivitas pendukung, yaitu kepegawaian, inventaris, procurement,

keuangan, serta monitoring dan evaluasi. Belum adanya arsitektur sistem

informasi yang menggambarkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi untuk

Page 40: Novia Widyaningsih Fst

6

mendukung aktivitas dan melakukan pemrosesan data yang sesuai dengan

kebutuhan di DKPP. Proses pendataan dan investasi software, hardware, dan

networking pada DKPP belum dapat dikontrol dengan baik karena belum

adanya arsitektur teknologi untuk pemetaan kebutuhan software, hardware, dan

networking.

Berdasarkan fakta yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik

untuk melakukan kajian studi dengan judul penelitian “PERENCANAAN

ARSITEKTUR ENTERPRISE MENGGUNAKAN TOGAF VERSI 9

(STUDI KASUS : DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA

PEMILU (DKPP))” untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar

sarjana sistem informasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat

diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. DKPP belum memiliki perencanaan arsitektur enterprise untuk

penyelarasan strategi aktivitas dan strategi SI/TI.

2. Kegiatan DKPP yang belum sepenuhnya memanfaatkan SI/TI untuk

efisiensi pengelolaan data.

3. Pemanfaatan biaya investasi teknologi yang tidak ekonomis.

4. Pelayanan publik yang belum maksimal untuk bagian pengaduan dan

persidangan.

Page 41: Novia Widyaningsih Fst

7

Dari masalah yang telah diidentifikasi, maka dapat dirumuskan masalah

“Bagaimana membuat perencanaan arsitektur enterprise pada DKPP agar dapat

mendukung tugasnya dalam menjaga dan menegakkan kemandirian, integritas,

dan kredibilitas penyelenggara Pemilu?”

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah penelitian

iniadalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Biro Administrasi Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Bagian Administrasi Umum,

Administrasi Pengaduan, dan Administrasi Persidangan.

2. Perencanaan arsitektur enterprise dilakukan hanya pada aktivitas utama,

yaitu pengaduan, persidangan, dan administrasi umum (kearsipan,

persuratan, kepegawaian, inventaris, monitoring dan evaluasi, publikasi dan

sosilaisasi, procurement dan keuangan).

3. Framework yang digunakan pada penelitian ini adalah The Open Group

Framework (TOGAF) Versi 9 dengan menggunakan Architecture

Development Method (ADM) sebagai metode pengembangan arsitektur.

Penelitian ini dibatasi hanya pada fase preliminary, arsitektur visi, arsitektur

bisnis, arsitektur sistem informasi, arsitektur teknologi, peluang dan solusi,

serta perencanaan migrasi. Penelitian ini tidak membahas fase tata kelola

implementasi dan manajemen perubahan arsitektur.

Page 42: Novia Widyaningsih Fst

8

4. Tools yang digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan model

arsitektur, yaitu Rich Picture, Analisis Value Chain, UML (Unified Model

Language), Principle Catalog, Stakeholder Map Matrix, Actor/Role Matrix,

Application Portfolio Catalog, Application and User Location Diagram,

Technology Portfolio Catalog, Platform Decomposition Diagram,

Communication Engineering Diagram, Matrix Gap Analysis, Return of

Investment (ROI), dan Roadmap. Diagram UML yang digunakan, yaitu Use

Case Diagram dan Class Diagram.

1.4. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu tujuan umum dan khusus.

Tujuan umum penelitian ini adalah menghasilkan perencanaan arsitektur

enterprise untuk menyelaraskan strategi aktivitas dan strategi SI/TI pada

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan tujuan khusus

dari penelitian ini, yaitu menghasilkan :

1) Arsitektur data dalam memanfaatkan SI/TI untuk pengelolaan data.

2) Analisis biaya investasi menggunakan ROI (Return On Investment) agar

investasi TIK menjadi lebih ekonomis.

3) Solusi aktivitas dan solusi sistem informasi untuk membantu DKPP dalam

melakukan pelayanan publik (pengaduan dan persidangan).

Page 43: Novia Widyaningsih Fst

9

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sistem informasi pada Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu dari perencanaan arsitektur enterprise

yang akan dibuat.

2. Membantu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengidentifikasi

informasi kegiatan, merencanakan, dan mengimplementasikan strategi

untuk memperoleh nilai dan manfaat kegiatan yang lebih besar.

3. Membantu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam membangun

Sistem Informasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan strategis

organisasi.

4. Membantu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menentukan

teknologi yang akan dikembangkan untuk menunjang sistem informasi yang

akan dibangun.

1.6 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pada saat

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Penulis menggunakan

empat metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung

dari sumbernya (Guritno, Sudaryono & Rahardja, 2011).

2. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat

kegiatan yang dilakukan dari dekat (Guritno, Sudaryono & Rahardja, 2011).

Page 44: Novia Widyaningsih Fst

10

3. Studi Dokumen, yaitu memperoleh data langsung dari buku-buku,

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, data penelitian, dll (Guritno,

Sudaryono & Rahardja, 2011).

4. Tinjauan Pustaka, yaitu meninjau penelitian-penelitian sebelumnya untuk

menghindari pembuatan ulang penelitian atau untuk menyempurnakan

penelitian sebelumnya (Guritno, Sudaryono & Rahardja, 2011).

Untuk metodologi perencanaan arsitektur enterprise, penulis

menggunakan metodologi TOGAF Versi 9. Ada 8 tahap yang akan dilakukan

pada penelitian ini, yaitu :

1. Preliminary Phase, yaitu fase awal untuk persiapan perencanaan arsitektur

enterprise. Tahapan ini dilakukan agar pemodelan arsitektur dapat berjalan

dengan baik.

2. Requirement Management, yaitu proses analisis dan pengelolaan

kebutuhan arsitektur di seluruh fase ADM. Pada fase ini akan dijelaskan

sistem yang sedang berjalan (as – is system). Pada tahap ini juga akan

dibuat solusi dari permasalahan yang telah dianalisis berdasarkan sistem

yang sedang berjalan (as-is system).

3. Phase A : Architecture Vision, fase untuk menentukan lingkup arsitektur

yang akan dikembangkan dan menciptakan pandangan yang seragam

mengenai pentingnya arsitektur enterprise guna mencapai tujuan

organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi.

4. Phase B : Business Architecture, fase untuk menentukan model aktivitas

yang menggambarkan strategi layanan serta aspek lingkungan aktivitas

Page 45: Novia Widyaningsih Fst

11

(organisasi, fungsi, proses, dan informasi) berdasarkan pada prinsip

aktivitas, tujuan aktivitas, dan penggerak strategi.

5. Phase C : Information System Architecture, fase yang terdiri atas arsitektur

data yang menetapkan tipe dan sumber utama data yang diperlukan untuk

mendukung aktivitas dan arsitektur aplikasi yang menetapkan jenis sistem

aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengolah data dan mendukung

aktivitas.

6. Phase D : Technology Architecture, fase yang memetakan komponen

aplikasi yang telah ditetapkan pada fase arsitektur aplikasi ke dalam satu

set komponen teknologi yang mewakili komponen software dan hardware.

7. Phase E : Opportunities and Solution, fase untuk mengevaluasi dan

memilih alternatif implementasi dan identifikasi parameter strategis

penilaian keterkaitan antara biaya dan manfaat.

8. Phase F : Migration Planning, fase untuk memilih proyek implementasi

yang bervariasi menjadi urutan prioritas.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan pembahasan dalam lima

pokok bahasan yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Page 46: Novia Widyaningsih Fst

12

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penulisan

serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori dasar yang terkait dengan teori

pengumpulan data, teori sistem informasi dan teknologi informasi

(SI/TI), teori perencanaan arsitektur enterprise, teori arsitektur

enterprise, teori framework TOGAF, metode TOGAF ADM, dan

teori diagram-diagram yang akan digunakan untuk memodelkan

serta menjelaskan arsitektur yang akan dirancang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode pengumpulan data, kerangka penelitian,

serta langkah-langkah yang digunakan terkait dengan perencanaan

arsitektur enterprise menggunakan metode TOGAF ADM. Pada bab

ini akan dijelaskan hal-hal apa saja yang akan dilakukan penulis

dalam setiap fase TOGAF ADM untuk memodelkan dan merancang

arsitektur.

BAB IV PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari pengumpulan data saat

penelitian untuk kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data-

data tersebut supaya dapat dibuat perencanaan arsitektur enterprise

menggunakan metode TOGAF ADM bagi Dewan Kehormatan

Page 47: Novia Widyaningsih Fst

13

Penyelenggara Pemilu (DKPP). Perencanaan arsitektur enterprise

dibuat dengan cara memodelkan dan merancang visi arsitektur,

arsitektur bisnis (aktivitas), arsitektur sistem informasi, dan

arsitektur teknologi. Selain membuat arsitektur, pada bab ini juga

akan dijelaskan mengenai evaluasi dan analisis gap antara sistem

yang sedang berjalan (as –is system) dengan sistem yang akan

diusulkan (to – be system) melalui pemodelan dan perancangan

arsitektur.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan dari

hasil penelitian yang telah dilaksanakan beserta saran-saran untuk

perbaikan dari hasil penelitian ini.

Page 48: Novia Widyaningsih Fst
Page 49: Novia Widyaningsih Fst

14

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu

kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat

diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian

(tes), dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau

gabungan, tergantung pada masalah yang dihadapi (Guritno et al. , 2011 : 125).

2.1.1 Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan bila

ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah

responden sedikit (Guritno et al. , 2011 : 131).

Pedoman wawancara berisi uraian penelitian yang umumnya

dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat

berjalan dengan baik. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data,

pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan

dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian.

2.1.2 Observasi

Page 50: Novia Widyaningsih Fst

15

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Obyek penelitian

bersifat perilaku, tindakan manusia, fenomena alam, proses kerja dan

penggunaan responden kecil (Guritno et al. , 2011 : 134).

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan

yang sedang berlangsung.

2.1.3 Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu memperoleh data langsung dari tempat penelitian,

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-

foto, film dokumenter, serta data yang berkaitan dengan penelitian (Guritno et

al. , 2011 : 137).

2.1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka, yaitu meninjau penelitian-penelitian sebelumnya

untuk menghindari pembuatan ulang penelitian atau untuk menyempurnakan

penelitian sebelumnya (Guritno et al. , 2011 : 86).

Tinjauan pustaka ditekankan pada hasil-hasil penelitian terdahulu,

dimulai dari yang paling aktual ditelusuri hingga paling awal. Tinjauan pustaka

harus menjadi landasan teoritis untuk penelitian yang akan kita lakukan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan tinjauan pustaka, yaitu

(Guritno et al. , 2011 : 87) :

Page 51: Novia Widyaningsih Fst

16

1. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian ini.

2. Menghindari membuat ulang sehingga banyak menghemat waktu serta

menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain.

3. Mengidentifikasi metode yang pernah dilakukan dan relevan terhadap

penelitian ini.

4. Meneruskan capaian penelitian sebelumnya sehingga dengan adanya studi

pustaka ini, penelitian yang akan dilakukan dapat dibangun di atas

platform pengetahuan atau ide yang sudah ada.

5. Mengetahui orang lain yang ahli dan mengerjakan di area penelitian yang

sama sehingga dapat terjaring dalam komunitas yang dapat memberikan

kontribusi sumber daya yang berharga.

2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi dan Teknologi Informasi

2.2.1 Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan,

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta

menghasilkan input dalam proses transformasi yang teratur (Mulyanto, 2009 :

2).

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 26), sistem adalah sekumpulan

komponen yang saling berhubungan dengan batas yang sudah ditetapkan

dengan jelas, bekerja sama untuk mencapai sekumpulan tujuan dengan

menerima input dan menghasilkan output dalam proses transformasi yang telah

diatur.

Page 52: Novia Widyaningsih Fst

17

2.2.2 Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna

dan lebih berarti bagi yang menerimanya, dan merupakan pengetahuan dari

hasil pengolahan data-data yang berhubungan menjadi sebuah kesimpulan

(Mulyanto, 2009 : 12-13).

Menurut Laudon & Laudon (2012 : 15), informasi adalah data yang

sudah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang sangat berarti dan berguna untuk

setiap orang.

2.2.3 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah sistem untuk mengumpulkan, memproses,

menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu.

Sistem informasi memproses input (data, instruksi) dan menghasilkan output

(laporan, kalkulasi) yang dikirim kepada pengguna atau sistem lainnya

(Sutarman, 2009 : 13)

Sistem informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari

manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses,

menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu

tujuan (Mulyanto, 2009 : 29).

Menurut Laudon & Laudon (2012 : 15), sistem informasi adalah

sekumpulan komponen berhubungan yang mengumpulkan, memproses,

Page 53: Novia Widyaningsih Fst

18

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan

keputusan dan pengawasan di dalam organisasi.

Menurut Sutarman (2009 : 16), sistem informasi memiliki beberapa

kemampuan sebagai berikut :

a. Menyediakan proses transaksi yang cepat dan akurat dengan cara sistem

informasi menangkap, merekam, menyimpan, dan mengupdate data.

b. Menyediakan penyimpanan dengan kapasitas besar dan akses cepat

terhadap penyimpanan.

c. Menyediakan komunikasi yang cepat menggunakan jaringan yang

memungkinkan pekerja dan komputer untuk berkomunikasi secara

langsung.

d. Mengurangi informasi yang terlalu berlebihan menggunakan jaringan

komputer dengan cara merancang sistem informasi yang dapat menyaring

informasi.

e. Span boundaries yang memfasilitasi pengambilan keputusan pada area

fungsional, rekayasa proses bisnis, dan komunikasi.

f. Menyediakan penunjang dalam pengambilan keputusan dalam sebuah

organisasi dan pada semua level organisasi.

2.2.4 Komponen Sistem Informasi

Page 54: Novia Widyaningsih Fst

19

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 31), sistem informasi bergantung

pada sumber daya manusia (end user dan ahli sistem informasi), hardware

(mesin da media), software (program dan prosedur), data (data dan

pengetahuan), dan jaringan (media komunikasi dan pendukung jaringan) untuk

melakukan input, proses, output, penyimpanan, dan pengaturan aktivitas yang

mengubah sumber data ke dalam produk informasi.

Sistem informasi terdiri dari lima sumber daya yang dikenal sebagai

komponen sistem informasi. Kelima sumber daya tersebut adalah manusia,

hardware, software, data dan jaringan (Mulyanto, 2009 : 31).

1. Sumber Daya Manusia

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 32), sumber daya manusia merupakan

unsur dasar untuk keberhasilan semua operasi sistem informasi. Yang termasuk

ke dalam sumber daya manusia adalah end user (pengguna akhir) dan ahli

sistem informasi.

End user adalah orang yang menggunakan sistem informasi atau

menggunakan informasi sebagai produk dari sistem informasi. Hampir semua

end user adalah “pekerja pengetahuan”, yaitu orang yang menghabiskan

sebagian besar waktunya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam tim.

Mereka menciptakan, menggunakan, dan mendistribusikan informasi.

Ahli sistem informasi adalah orang yang mengembangkan dan

mengoperasikan sistem informasi. Yang termasuk ke dalam ahli sistem

informasi, yaitu system analyst, pengembang software, operator sistem. System

analyst merancang sistem informasi berdasarkan kebutuhan informasi dari end

Page 55: Novia Widyaningsih Fst

20

user, pengembang software menciptakan program komputer berdasarkan

spesifikasi dari system analyst, dan operator sistem memantau dan

mengoperasikan sistem komputer dan jaringan yang besar.

2. Sumber Daya Hardware

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 32-33), sumber daya hardware adalah

semua peralatan yang digunakan dalam pemrosesan informasi. Secara spesifik,

sumber daya hardware bukan hanya mesin, seperti komputer dan peralatan

lain, tetapi juga semua media data, seperti objek nyata dalam data yang tercatat

dari lembaran kertas sampai magnetic disk atau optical disk. Contoh hardware

dalam sistem informasi berbasis komputer, yaitu sistem komputer dan

sekeliling komputer (computer peripheral).

Sistem komputer terdiri atas CPU (Central Processing Unit) yang

mengandung microprocessors dan variasi perangkat terhubung, seperti printer,

scanner, monitor, dan lainnya.

Computer peripheral adalah berbagai perangkat seperti keyboard dan

mouse untuk memasukkan data, printer untuk mengeluarkan informasi, dan

magnetic atau optical disk drive untuk penyimpanan sumber data.

3. Sumber Daya Software

Sumber daya software adalah semua rangkaian perintah (instruksi) yang

digunakan untuk memproses informasi yang berupa program dan prosedur.

Program adalah sekumpulan instruksi untuk operasi yang mengatur hardware

komputer. Prosedur adalah sekumpulan instruksi pemrosesan informasi yang

dibutuhkan orang. Yang termasuk ke dalam sumber daya software, yaitu

Page 56: Novia Widyaningsih Fst

21

software sistem, software aplikasi, dan prosedur (O’Brien & Marakas, 2010 :

33).

Software sistem adalah program sistem operasi yang mengatur dan

mendukung operasi sistem komputer. Software aplikasi adalah program yang

mengatur pemrosesan untuk penggunaan komputer secara khusus oleh end

user. Prosedur adalah instruksi operasi untuk orang-orang yang akan

menggunakan sistem informasi.

4. Sumber Daya Data

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 34), sumber daya data adalah bahan

baku untuk masukan sebuah sistem informasi yang dapat membentuk sumber

daya organisasi. Sumber daya data dapat berupa teks, gambar, audio, maupun

video.

Sumber daya data dalam sistem informasi adalah untuk dikelola, disimpan

dan diakses oleh teknologi manajemen sumber daya data ke dalam database

dan dasar pengetahuan. Database menyimpan data yang sudah diproses dan

dikelola. Dasar pengetahuan menyimpan pengetahuan dalam bentuk seperti

fakta, aturan, dan contoh kasus tentang praktek bisnis yang berhasil.

5. Sumber Daya Jaringan

Menurut Mulyanto (2009 : 33), sumber daya jaringan merupakan media

komunikasi yang menghubungkan komputer, pemroses komunikasi, dan

peralatan lainnya, serta dikendalikan melalui software komunikasi.

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 34-35), yang termasuk ke dalam

sumber daya jaringan adalah media komunikasi dan infrastruktur jaringan.

Page 57: Novia Widyaningsih Fst

22

Contoh media komunikasi adalah kabel coaxial dan fiber optik, serta

teknologi wireless satelit. Infrastruktur jaringan menekankan pada banyak

hardware, software, dan teknologi data yang diperlukan untuk mendukung

operasi dan digunakan pada jaringan komunikasi. Contoh infrastruktur

jaringan adalah modem, sistem operasi jaringan, dan paket internet browser.

2.2.5 Teknologi Informasi

Menurut Information Technology Association of America (ITAA)

(dalam Sutarman, 2009 : 13), teknologi informasi adalah suatu studi,

perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem

informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan

perangkat keras komputer.

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 565), teknologi informasi adalah

teknologi hardware, software, alat telekomunikasi, manajemen database dan

teknologi pemrosesan informasi lainnya yang digunakan dalam sistem

informasi berbasis komputer.

Menurut Laudon & Laudon (2012 : 648), teknologi informasi adalah

semua teknologi hardware dan software yang dibutuhkan perusahaan untuk

mencapai tujuan bisnis.

Teknologi informasi adalah bagian dari sistem informasi dan

merupakan perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan

teknologi telekomunikasi (Mulyanto, 2009).

Page 58: Novia Widyaningsih Fst

23

Menurut Sutarman (2009 : 18), fungsi teknologi informasi ada enam,

yaitu :

a. Menangkap (capture)

Menangkap data yang relevan dengan kebutuhan user dari kumpulan data

yang tersedia.

b. Mengolah (processing)

Mengolah data masukan untuk menjadi informasi, berupa konversi

(pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan

(kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

c. Menghasilkan (generating)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang

berguna, misalnya laporan, tabel, dan grafik.

d. Menyimpan (storage)

Menyimpan data dan informasi dalam suatu media penyimpanan yang

dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

e. Mencari kembali (retrieval)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan

informasi yang sudah tersimpan.

f. Transmisi (transmission)

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui

jaringan komputer.

Page 59: Novia Widyaningsih Fst

24

Keuntungan dari penerapan teknologi informasi (Sutarman, 2009 : 19)

adalah sebagai berikut :

a. Kecepatan (speed)

Komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan yang kompleks dalam

hitungan detik, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.

b. Konsistensi (consistency)

Hasil pengolahan data lebih konsisten dan tidak berubah-ubah karena

format/bentuknya sudah standar.

c. Ketepatan (precision)

Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak

dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan

perhitungan yang sulit.

d. Keandalan (reliability)

Hasil keluaran dari komputer lebih dipercaya dibandingkan dengan yang

dilakukan manusia karena kesalahan yang terjadi kemungkinannya lebih

kecil jika menggunakan komputer.

Infrastruktur TI adalah kumpulan perangkat fisik dan aplikasi software

yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perusahaan. Infrastruktur TI

merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk

aplikasi sistem informasi bagi perusahaan. Yang termasuk infrastruktur TI

Page 60: Novia Widyaningsih Fst

25

adalah investasi dalam hardware, software, dan layanan (konsultasi,

pendidikan, dan pelatihan) yang dibagikan kepada seluruh perusahaan atau

seluruh unit di dalam perusahaan (Laudon & Laudon, 2012 : 165).

2.3. Konsep Perencanaan arsitektur enterprise

Menurut Lederer & Sethi (dalam Rapiyadi, 2009 : 3), perencanaan

arsitektur enterprise adalah proses untuk mengidentifikasi portfolio aplikasi

berbasis komputer untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan rencana

bisnis dan tujuan bisnis.

Perencanaan arsitektur enterprise membantu perusahaan untuk

menentukan prioritas dalam perencanaan dan pengembangan sistem informasi

secara efektif, efisien, dan memiliki nilai strategis yang selaras dengan strategi

perusahaan, serta menciptakan keunggulan kompetitif (Doherty et al. dalam

Rapiyadi, 2009 : 3).

Perencanaan arsitektur enterprise menurut James Martin yang

menggunakan metodologi information engineering adalah perencanaan yang

ditujukan untuk meningkatkan sumber daya modal, manusia, dan sistem

informasi guna mendukung pencapaian visi bisnis (Ulum, 2008 : 10).

Perencanaan arsitektur enterprise menurut Wetherbe yang menggunakan

metodologi four stage model adalah pondasi untuk pengembangan sebuah

portfolio aplikasi yang selaras dengan tujuan perusahaan dan memiliki

kemampuan untuk menciptakan keunggulan di atas pesaing (Ulum, 2008 : 12).

Page 61: Novia Widyaningsih Fst

26

Perencanaan arsitektur enterprise menurut Tozer adalah pendekatan yang

praktis dan formal yang berdasarkan pada konsep strategi bisnis yang

menentukan cara mengeksploitasi sumber daya SI/TI beserta pemanfaatannya

(Rapiyadi, 2009 : 8).

Perencanaan arsitektur enterprise menurut Price Waterhouse merupakan

perencanaan yang didasarkan pada empat hal, yaitu arah dan tujuan organisasi,

prioritas strategi SI/TI, nilai pemanfaatan SI/TI, pengalaman praktis yang

mendukung teori (Rapiyadi, 2009 : 13).

Visi dan misi organisasi umumnya dinyatakan dalam bentuk sasaran dan

tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan kemudian ditentukan

strategi yang diperlukan serta tolok ukur bagi pelaksanaan dan pengukuran

hasil-hasilnya. Hubungan antara strategi organisasi dengan sistem informasi,

yaitu (Surendro, 2009 : 2-3) :

1. Peran sistem informasi, sebagai pendukung terwujudnya tujuan organisasi,

dapat diterjemahkan sebagai misi sistem informasi dalam organisasi.

2. Misi sistem informasi mengarahkan pembangunan dan implementasi

arsitektur organisasi melalui sekumpulan tujuan. Tujuan adalah

pernyataan bagian dari misi sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan

organisasi.

Menurut Surendro (2009 : 4), perencanaan strategis informasi merupakan

bagian dari metodologi kerekayasaan informasi (Martin, 1990) yang digunakan

untuk mengidentifikasi strategi pencapaian visi dan misi sistem informasi

Page 62: Novia Widyaningsih Fst

27

melalui pengelolaan dan pengembangan sistem informasi. Pada metodologi

kerekayasaan informasi, perencanaan strategis informasi dapat dilihat dari dua

sisi, yaitu sisi data dan sisi aktivitas.

Perencanaan strategis informasi di sisi data, arah tinjauan strategisnya

adalah upaya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh

organisasi. Perencanaan strategis informasi di sisi aktivitas, arah tinjauan

strategisnya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja

organisasi.

Gambar 2.1 Metodologi Kerekayasaan Informasi (Martin, 1990)

Tujuan utama perencanaan strategis informasi adalah mempersiapkan

rencana bagi pengelolaan analisis, perancangan dan pengembangan sistem-

sistem aplikasi berbasis komputer. Perencanaan ini menjembatani kesenjangan

antara rencana strategis bisnis dan pengembangan sistem informasi dengan

mengidentifikasi strategi-strategi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

informasi organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya (Surendro, 2009 : 4).

Page 63: Novia Widyaningsih Fst

28

Sumber daya (resources) yang dimiliki suatu organisasi untuk mencapai

tujuan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, sistem informasi yang dibangun

harus benar-benar selaras dengan strategi bisnis dan sistem yang dibangun harus

mampu memberikan dampak positif bagi bisnis. Maka perlu dilakukan

perencanaan strategis SI/TI yang tepat bagi perusahaan.

Menurut Ward dan Peppard (dalam Wedhasmara, 2007 : 3-4), perencanaan

strategis SI/TI merupakan suatu proses yang menggunakan tujuan (goals),

strategi (strategy), sasaran (objectives), proses bisnis serta kebutuhan-

kebutuhan informasi suatu organisasi sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan

memilih sistem teknologi informasi apa yang akan dikembangkan dan kapan

sistem tersebut akan dikembangkan. Perencanaan strategis SI/TI menjelaskan

berbagai tools, teknik dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan

strategi SI/TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui

penerapan teknologi yang inovatif.

Menurut Ward & Peppard (dalam Wedhasmara, 2007 : 1) ada tiga sasaran

utama untuk penerapan SI/TI dalam suatu organisasi, yaitu :

1. Memperbaiki efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses

yang mengelola informasi.

2. Meningkatkan keefektifan manajemen dengan memuaskan kebutuhan

informasi guna pengambilan keputusan.

3. Memperbaiki daya saing atau meningkatkan keunggulan kompetitif

organisasi dengan mengubah gaya dan cara berbisnis.

Page 64: Novia Widyaningsih Fst

29

Sering ditemukan bahwa penerapan TI kurang berpengaruh terhadap

peningkatan kinerja dan kesuksesan bisnis organisasi maupun peningkatan

daya saing organisasi. Hal tersebut terjadi akibat penerapan SI/TI yang hanya

berfokus pada teknologinya saja. Oleh karena itu, cara efektif untuk

mendapatkan manfaat strategis dari penerapan SI/TI adalah dengan

berkonsentrasi pada kaji ulang bisnis (rethinking business) melalui analisis

masalah bisnis saat ini dan perubahan lingkungannya serta mempertimbangkan

TI sebagai bagian dari solusi (Wedhasmara, 2007 : 1).

2.3.1. Strategi SI/TI

Strategi SI adalah kebutuhan atau permintaan informasi dan sistem untuk

mendukung strategi bisnis secara keseluruhan. Strategi SI didasarkan pada

bisnis dengan mempertimbangkan dampak kompetitif dan persyaratan

penyelarasan SI/TI. Pada dasarnya, strategi SI mendefinisikan strategi dan

memprioritaskan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai portfolio aplikasi

yang ideal dan manfaat yang diharapkan dalam keterbatasan sumber daya dan

sistem yang saling ketergantungan (Ward & Peppard, 2002 : 61).

Strategi TI berkaitan dengan menguraikan visi tentang bagaimana

permintaan organisasi untuk informasi dan sistem akan didukung oleh

teknologi. Strategi TI membahas penyediaan kemampuan dan sumber daya TI

(termasuk hardware, software, dan telekomunikasi) serta layanan, seperti

operasi TI, pengembangan sistem, dan dukungan pengguna (Ward & Peppard,

2002 : 61).

Page 65: Novia Widyaningsih Fst

30

Dari dua definisi di atas , dapat disimpulkan bahwa strategi SI

menekankan pada penentuan aplikasi sistem informasi yang dibutuhkan

organisasi atau menjawab pertanyaan “apa?”. Sedangkan strategi TI lebih

menekankan pada pemilihan teknologi, infrastruktur, dan keahlian khusus yang

terkait atau menjawab pertanyaan “bagaimana?”.

Menurut Ward & Peppard (2002 : 135-136), tujuan yang paling umum

organisasi mengadopsi proses strategi SI/TI, yaitu :

1. Menyelaraskan SI/TI dengan bisnis untuk mengidentifikasi dimana SI/TI

berkontribusi paling banyak dan penentuan prioritas untuk investasi.

2. Mendapatkan keunggulan kompetitif dari peluang bisnis yang dibuat

dengan menggunakan SI/TI.

3. Membangun infrastruktur teknologi dengan biaya efektif untuk masa

depan.

4. Mengembangkan sumber daya yang tepat dan kompeten untuk

mengimplementasikanSI/TI di seluruh organisasi dengan sukses.

2.4. Metodologi Perencanaan Strategis Sistem dan Teknologi Informasi

Metodologi merupakan kumpulan dari metode, teknik, dan tools untuk

analisis yang digunakan dalam proses mengerjakan kegiatan. Tujuan

penggunaan metodologi untuk perencanaan arsitektur enterprise adalah untuk

mengurangi kesalahan dan resiko kegagalan serta memastikan keterlibatan

Page 66: Novia Widyaningsih Fst

31

semua stakeholder (Rapiyadi, 2009 : 6). Berikut ini adalah beberapa bahasan

singkat tentang metodologi perencanaan arsitektur enterprise menurut The

Open Group, Ward dan Peppard, Tozer, dan Wetherbe.

2.4.1. Metodologi Menurut The Open Group

Metodologi menurut The Open Group adalah TOGAF (The Open

Group Architecture Framework). TOGAF menyediakan metode dan tools

yang lengkap untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikan

sistem informasi secara menyeluruh. TOGAF memiliki komponen ADM

(Architecture Development Method) yang merupakan metode yang dipakai

sebagai panduan untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, dan

mengimplementasikan sistem informasi untuk organisasi (Surendro dalam

Gandhi, 2012 : 2). TOGAF mempunyai 4 pilar utama untuk pengembangan

arsitektur TIK, yaitu arsitektur organisasi (biasa disebut arsitektur bisnis),

arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi.

2.4.2. Metodologi Menurut Ward dan Peppard

Metodologi menurut Ward dan Peppard adalah SPIS (Strategic

Planning for Information System). SPIS bertujuan untuk menangkap peluang

bisnis, serta meningkatkan keunggulan kompetitif untuk memanfaatkan SI/TI

dengan maksimal. SPIS membuat tahapan masukan dan keluaran yang

didasarkan pada kebutuhan bisnis. Tahap masukan berisi identifikasi dan

Page 67: Novia Widyaningsih Fst

32

analisis kondisi bisnis internal dan eksternal, serta kondisi sistem informasi

internal dan eksternal. Tahap keluaran berisi strategi SI bisnis, strategi TI dan

strategi manajemen SI/TI (Rapiyadi, 2009 : 6).

2.4.3. Metodologi Menurut Tozer

Metodologi ini merupakan pendekatan praktis dan formal berdasarkan

pada konsep strategi bisnis yang menentukan cara mengeksplorasi sumber daya

SI/TI beserta pemanfaatannya. Tahapan perencanaan arsitektur enterprise

menurut Tozer, yaitu menentukan konteks dan ruang lingkup, menentukan

informasi mengenai bisnis dan kebutuhan pendukungnya, mengevaluasi

kesesuaian sistem dengan kebutuhan saat ini dan mengidentifikasi pilihan

solusi, menentukan solusi strategi, menyiapkan dan melakukan rencana

implementasi (Rapiyadi, 2009 : 8).

2.4.4. Metodologi Menurut James Martin

Metodologi menurut James Martin adalah Information Engineering.

Information engineering ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber

daya modal, orang, dan sistem informasi untuk mendukung pencapaian visi

bisnis. Metodologi ini merupakan kumpulan teknik-teknik formal yang

berkaitan dalam tahapan perencanaan, analisis, perancangan, dan konstruksi

Page 68: Novia Widyaningsih Fst

33

perencanaan SI/TI organisasi secara menyeluruh. Information engineering

memiliki 4 lapisan, yaitu perencanaan strategi informasi, analisis area bisnis,

perancangan sistem, konstruksi (Ulum, 2008 : 10).

2.4.5. Alasan Pemilihan Metodologi

Kelemahan dari metodologi Ward dan Peppard serta Tozer, yaitu

metodologi mereka terlalu fokus berorientasi terhadap analisis dan solusi untuk

strategi dan peluang bisnis. Sedangkan, untuk membuat perencanaan arsitektur

enterprise bukan hanya aspek bisnis yang diperlukan, tetapi juga aspek

perancangan sistem dan teknologi untuk membangun sistem informasi itu

sendiri. Kedua metodologi itu juga tidak mempunyai tahapan untuk

perancangan, pembangunan dan implementasi sistem informasi, hanya sebatas

sampai tahapan analisis permasalahan dan solusi.

Metodologi James Martin sudah mulai membuat perencanaan arsitektur

enterprise mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi.

Sayangnya, metodologi James Martin belum memiliki tools standard untuk

membuat perencanaan arsitektur enterprise. Jadi, hasil akhir dari perencanaan

arsitektur enterprise yang dibuat dengan metodologi ini pasti akan berbeda-

beda dan tidak ada kualitas standard untuk menentukan kelayakan perencanaan

yang dibuat.

Setelah memahami beberapa metodologi perencanaan arsitektur

enterprise, akhirnya penulis memilih metodologi TOGAF. Sebenarnya,

TOGAF adalah metodologi yang digunakan untuk arsitektur enterprise. Tetapi,

Page 69: Novia Widyaningsih Fst

34

metodologi ini bersifat fleksibel karena dapat dikolaborasikan dengan

metodologi lain dan metodologi ini juga mampu menyediakan metode yang

sistematis dan tools yang lengkap untuk membangun, mengelola, dan

mengimplementasikan sistem informasi secara menyeluruh.

Tujuan utama perencanaan strategis informasi adalah mempersiapkan

rencana bagi pengelolaan analisis, perancangan dan pengembangan sistem-

sistem aplikasi berbasis komputer. Jika kembali melihat tujuan dari dibuatnya

perencanaan arsitektur enterprise, maka metodologi TOGAF dapat memenuhi

semua kebutuhan untuk membangun suatu perencanaan strategis secara

lengkap dan menyeluruh di sebuah organisasi. TOGAF tidak hanya melakukan

analisis untuk menemukan solusi bagi permasalahan organisasi, tetapi TOGAF

juga membuat perancangan arsitektur dengan tools yang telah terstandarisasi.

Hasil dari perancangan arsitektur tersebut sangat membantu pada tahapan

pengembangan dan implementasi sistem informasi.

2.5. Konsep Arsitektur Enterprise

2.5.1. Enterprise

Menurut para ahli, enterprise didefinisikan sebagai berikut.

1. Enterprise adalah suatu informasi strategis berdasarkan aset yang

mendefinisikan misi, kebutuhan informasi untuk melakukan misi, dan

Page 70: Novia Widyaningsih Fst

35

proses peralihan untuk mengimplementasikan teknologi baru dalam

merespon kebutuhan perubahan misi (Rumapea & Surendro, 2007 : 2).

2. Enterprise adalah kumpulan dari integrasi sistem yang ada di suatu

organisasi di bawah kontrol atau pengendalian berupa bisnis, layanan,

maupun keanggotaan guna mencapai tujuan organisasi (Widiatmo, 2012 :

24).

3. Enterprise diartikan sebagai semua kumpulan organisasi yang memiliki

sekumpulan tujuan. Enterprise diartikan sebuah agen pemerintahan,

sebuah korporasi keseluruhan, divisi korporasi, departemen tunggal atau

sebuah rantai organisasi yang terhubung tetapi berjauhan secara geografis

(The Open Group, 2009 : 5).

4. Enterprise bukan hanya perusahaan (company) yang berorientasi kepada

profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba seperti

pemerintah, institusi pendidikan maupun organisasi amal (Surendro, 2009

: 9).

2.5.2 Arsitektur

Arsitektur adalah struktur dari komponen dimana masing-masing

komponen saling berelasi dan prinsip serta panduan dalam merancang yang

selalu berevolusi setiap saat (Rumapea & Surendro, 2007 : 2).

Page 71: Novia Widyaningsih Fst

36

Arsitektur didefinisikan sebagai dasar sistem organisasi yang terdiri

dari sekumpulan komponen yang memiliki hubungan satu sama lainnya serta

memiliki keterhubungan dengan lingkungan sistem, dan memiliki aturan untuk

perancangan dan evaluasi (The Open Group, 2009 : 9). Arsitektur pada

dasarnya menceritakan bagaimana bentuk konstruksi sebuah sistem,

bagaimana setiap komponen sistem disusun, dan bagaimana semua aturan dan

interface digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komponen yang ada.

Arsitektur menyiratkan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan

model dan gambar dari bagian atau komponen dari sesuatu dengan berbagai

sudut pandang (Surendro, 2009 : 8).

Definisi arsitektur dalam konteks teknologi informasi adalah organisasi

fundamental dari sebuah sistem dengan software-intensive. Dikatakan sebuah

sistem adalah software-intensive karena bagian yang paling penting dari sebuah

arsitektur TI adalah aplikasinya, bagian yang memungkinkan pengguna dapat

melakukan pekerjaan bisnisnya. Aplikasi dalam sebuah arsitektur TI

memerlukan infrastruktur (fondasi). Fondasi ini terdiri dari komputer server,

desktop workstation, storage dan network. Software server termasuk

middleware application server, database server, dan messaging system. Data

disimpan di fondasi ini, kemudian diolah sebagai suatu aset dan tersedia

dengan akses yang dikendalikan oleh beberapa aplikasi. Fondasi ini merupakan

host untuk solusi integrasi agar aplikasi dapat berkomunikasi satu sama lain.

Dalam konteks teknologi informasi, arsitektur merencanakan

(menggambarkan) sistem secara keseluruhan agar dapat diimplementasikan

Page 72: Novia Widyaningsih Fst

37

yang mencakup aplikasi, jaringan, hardware dan software yang diperlukan dan

mendukung aplikasi (Pratiwi, 2013 : 31).

2.5.3 Enterprise Architecture

Enterprise Architecture merupakan salah satu disiplin dalam sistem

informasi, memiliki definisi sebagai berikut (Setiawan, 2009 : 1) :

1. Deskripsi misi para stakeholder yang mencakup parameter informasi,

fungsionalitas, lokasi, organisasi, dan kinerja. Enterprise Architecture

menjelaskan rencana untuk membangun sistem atau sekumpulan sistem.

2. Pendekatan logis komprehensif dan holistik untuk merancang dan

mengimplementasikan sistem dan komponen sistem yang sama.

3. Basis aset informasi strategis yang menentukan misis, informasi dan

teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misis dan proses transisi

untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap

perubahan kebutuhan misi.

Definisi Enterprise Architecture adalah kumpulan prinsip, metode, dan

model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan

merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise, proses bisnis, sistem

informasi dan infrastrukturnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Enterprise

Architecture merupakan cara untuk menggambarkan model operasional

enterprise yang mencakup aspek perencanaan bisnis, operasional bisnis,

otomasi, hingga infrastruktur teknologi informasi pendukungnya. Enterprise

Architecture memiliki empat domain utama, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur

Page 73: Novia Widyaningsih Fst

38

informasi, arsitektur teknologi dan arsitektur aplikasi. Sehubungan dengan

keempat domain ini, produk Enterprise Architecture akan berupa grafik, model

atau narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise (Surendro,

2009 : 10).

Jadi dapat disimpulkan, Enterprise Architecture adalah blueprint

organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan

agar tercapai misi organisasi.

Arsitektur enterprise menyediakan strategi, pandangan top-down pada

organisasi untuk memungkinkan para eksekutif, perencana, dan arsitek untuk

berkoordinasi, berintegrasi, dan melakukan kegiatan mereka dengan jelas.

Kerangka arsitektur enterprise menunjuk pada struktur yang

menyiapkan semua unsur arsitektur enterprise. Dan juga menentukan

hubungan antarunsur tersebut secara konsisten dan teratur. Pembangunan suatu

arsitektur enterprise yang adaptif dimulai dengan penciptaan kerangka

arsitektur.

2.6. TOGAF

Menurut The Open Group (2009 : 9), The Open Group Architecture

Framework (TOGAF) adalah kerangka kerja arsitektur yang menyediakan

metode dan tools untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan,

Page 74: Novia Widyaningsih Fst

39

dan pemeliharaan arsitektur enterprise. TOGAF didasarkan pada proses yang

berulang-ulang yang didukung oleh best practices dan penggunaan kembali

aset-aset arsitektur yang sudah ada.

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) adalah kerangka

kerja dan metode yang diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur

perusahaan. TOGAF memberikan metode yang detail mengenai bagaimana

membangun, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dan

sistem informasi yang disebut dengan Architecture Development Method

(ADM) (Surendro, 2009 : 59).

TOGAF berperan penting dalam membantu proses pengembangan

arsitektur, memungkinkan pengguna TI membangun solusi berbasis sistem

terbuka untuk kebutuhan bisnis mereka. Menurut The Open Group (2009 : 10),

ada empat jenis arsitektur yang umumnya diterima sebagai bagian dari

keseluruhan Enterprise Architecture, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data,

arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Kombinasi arsitektur data dan

aplikasi disebut juga arsitektur sistem informasi.

1. Arsitektur Bisnis

Arsitektur yang menetapkan strategi bisnis, tata kelola, organisasi, dan

proses bisnis utama. Arsitektur bisnis menggambarkan strategi, maksud,

fungsi, proses, informasi dan aset bisnis yang penting untuk memberikan

layanan bagi masyarakat, bisnis, pemerintah, dan sebagainya. Kerangka

arsitektur bisnis memberikan struktur untuk pengumpulan detail mengenai

Page 75: Novia Widyaningsih Fst

40

motivasi, organisasi, lokasi, kejadian, fungsi, dan aset yang menentukan

arah perusahaan dari sudut pandang bisnis (Surendro, 2009 : 35-36).

2. Arsitektur Data

Arsitektur yang menggambarkan struktur aset data dan sumber daya

manajemen data organisasi secara logis dan fisik. Kerangka arsitektur data

menyediakan struktur untuk mendokumentasikan detail informasi yang

penting bagi organisasi (Surendro, 2009 : 36).

Kerangka kerja konseptual yang menetapkan struktur dasar, konten, dan

hubungan database yang menyediakan data yang dibutuhkan untuk

mendukung proses bisnis dalam organisasi (O’Brien & Marakas, 2010 :

565).

3. Arsitektur Aplikasi

Arsitektur yang menyediakan blueprint untuk sistem aplikasi individu

untuk digunakan, interaksi sistem aplikasi individu, dan hubungan sistem

aplikasi individu dengan proses bisnis inti organisasi. Arsitektur aplikasi

adalah proses yang memusatkan pada pengembangan dan penerapan solusi

atau layanan yang sedang diciptakan untuk organisasi tersebut. Kerangka

arsitektur aplikasi adalah gabungan dari proses yang memanfaatkan

komponen dan model bisnis, informasi, dan teknologi untuk merancnag

suatu aplikasi bisnis yang diinginkan (Surendro, 2009 : 37). Perencanaan

konseptual dalam aplikasi bisnis teknologi informasi yang dirancang

sebagai arsitektur sistem perusahaan yang terintegrasi dan mendukung

proses bisnis (O’Brien & Marakas, 2010 : 557).

Page 76: Novia Widyaningsih Fst

41

4. Arsitektur Teknologi

Menggambarkan kemampuan logis software dan hardware yang

diperlukan untuk mendukung penyebaran bisnis, data, dan layanan

aplikasi. Arsitektur teknologi memasukkan infrastruktur TI, middleware,

jaringan, komunikasi, proses dan standar. Arsitektur teknologi adalah

suatu pendekatan dalam menjelaskan struktur dan hubungan teknologi

perusahaan saat ini dan di masa depan untuk memaksimalkan nilai dalam

teknologi tersebut. Kerangka arsitektur teknologi menyediakan

sekumpulan proses yang mendukung penerapan dan penyampaian

arsitektur teknologi (Surendro, 2009 : 36).

2.7. Metode TOGAF ADM

TOGAF ADM (Architecture Development Method) menyediakan proses

yang teruji dan berulang untuk mengembangkan arsitektur. ADM termasuk

membangun kerangka kerja arsitektur, mengembangkan konten arsitektur,

transisi, dan mengatur realisasi arsitektur. Semua kegiatan tersebut dilakukan

dalam siklus berulang yang berkelanjutan dan terealisasi agar memungkinkan

organisasi untuk mengubah perusahaan mereka dengan cara terkontrol dalam

menanggapi tujuan bisnis dan peluang (The Open Group, 2009 : 51).

ADM (Architecture Development Method) merupakan hasil dari kerja

sama praktisi arsitektur dalam Open Group Architecture. ADM adalah metode

generic yang berisi sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan progresi dari

Page 77: Novia Widyaningsih Fst

42

setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama tahap

pengembangan Enterprise Architecture (Surendro, 2009 : 59).

Inti dari ADM adalah pengelolaan kebutuhan, dimana kebutuhan bisnis,

sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu diselaraskan dengan sasaran

dan kebutuhan bisnis.

Gambar 2.2 TOGAF ADM

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing fase pada TOGAF ADM

menurut The Open Group (2009 : 67 – 202).

2.7.1. Preliminary Phase

Fase preliminary merupakan tahap awal persiapan perencanaan

arsitektur enterpriseuntuk perencanaan arsitektur enterprise. Tahapan ini

dilakukan untuk menentukan framework dan metodologi untuk

Page 78: Novia Widyaningsih Fst

43

mengembangkan arsitektur enterprise pada organisasi, mengidentifikasi

stakeholder yang terlibat pada penciptaan arsitektur enterprise, serta

menentukan ruang lingkup arsitektur enterprise yang akan dikembangkan.

Tujuan dari fase preliminary adalah untuk meyakinkan setiap orang yang

terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini berkomitmen untuk kesuksesan dari

setiap arsitektur yang akan dibuat.

Pada fase preliminary dilakukan identifikasi “who”, “what”, “why”,

“when” dan “where” dari arsitektur itu sendiri (The Open Group, 2009 : 68).

1. “What” adalah ruang lingkup dari usaha arsitektur.

2. “Who” adalah siapa yang akan memodelkannya, siapa orang yang

bertanggung jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut, dimana mereka

akan dialokasikan dan bagaimana peranan mereka.

3. “How” adalah bagaimana mengembangkan Enterprise Architecture,

menentukan framework dan metode yang akan digunakan untuk

menangkap informasi.

4. “When” adalah kapan tanggal penyelesaian arsitektur.

5. “Why” adalah mengapa arsitektur ini dibangun. Hal ini berhubungan

dengan tujuan organisasi, yaitu bagaimana arsitektur dapat memenuhi

tujuan organisasi.

6. “Where” adalah penunjukkan lokasi kerja dari organisasi. Memungkinkan

organisasi berada di satu bangunan, beberapa kantor atau di sekeliling

dunia. Jika semua lokasi organisasi saling terkoneksi maka diperlukan

identifikasi terlebih dahulu.

Page 79: Novia Widyaningsih Fst

44

Preliminary phase memiliki input, langkah-langkah, dan output

sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 75 - 79).

a. Input

1. Prinsip dan tujuan aktivitas.

2. Struktur organisasi.

b. Langkah-Langkah

1. Menentukan ruang lingkup unit-unit inti yang terlibat dalam

perencanaan arsitektur enterprise.

2. Mengidentifikasi stakeholder, kebutuhan bisnis, dan visi arsitektur.

3. Memastikan dukungan kerangka kerja dari para stakeholder.

4. Mendefinisikan dan membuat prinsip-prinsip arsitektur.

c. Output

1. Prinsip-prinsip perencanaan arsitektur enterprise (principles catalog).

Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi dasar dalam pengembangan

perencanaan arsitektur enterprise yang menghasilkan beberapa

arsitektur. Prinsip-prinsip dasar akan dibuat dalam principles catalog.

Penjelasan principles catalog dapat dilihat pada bagian 2.7.5.

2. Tabel identifikasi 5W (What, Who, Why, When, Where) + 1H (How),

tabel yang mengidentifikasi dan menguraikan apa yang akan

dilakukan pada objek penelitian, siapa yang akan mengerjakan dan

bertanggung jawab dengan pekerjaan pada objek penelitian,

bagaimana cara kerja pada objek penelitian, kapan waktu

penyelesaian pekerjaan pada objek penelitian, kenapa pekerjaan

Page 80: Novia Widyaningsih Fst

45

dalam objek penelitian dilakukan dan dimana tempat objek penelitian

tersebut. Dalam skripsi ini, objek penelitian penulis adalah lembaga

pemerintahan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

2.7.2. Requirements Management

Requirements management adalah proses pengelolaan kebutuhan

arsitektur di seluruh fase TOGAF ADM. Tujuan dari proses ini adalah untuk

menentukan kebutuhan arsitektur enterprise, kebutuhan itu disimpan, lalu

dimasukkan ke dalam fase yang sesuai (The Open Group, 2009 : 204).

Sumber daya utama yang harus dikembangkan dalam tahapan ini adalah

skenario aktivitas. Skenario aktivitas mencakup process business (alur

aktivitas) dan issue (permasalahan dalam organisasi). Yang dimaksud dengan

process business dalam tahap ini adalah penjelasan sistem yang sedang

berjalan (as – is system) pada organisasi.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan input, langkah-langkah,

dan output dari tahapan requirements management adalah sebagai berikut :

a. Input

1. Kondisi sistem saat ini (as-is system)

2. Data inventaris sarana dan prasarana pendukung TIK

b. Langkah-Langkah

1. Menganalisis kekurangan dan kelebihan dari kondisi sistem saat ini

(as-is system).

Page 81: Novia Widyaningsih Fst

46

2. Mengidentifikasi permasalahan dari kondisi sistem saat ini (as-is

system).

3. Membuat solusi dari setiap permasalahan pada kondisi sistem saat ini

(as-is system).

c. Output

1. Tabel permasalahan organisasi, yang menjelaskan tentang daftar

permasalahan dari setiap aktivitas organisasi. Dalam tabel tersebut

akan ada kolom tolak ukur yang menjelaskan setiap permasalahan

yang sudah diidentifikasi.

2. Tabel solusi aktivitas, yang berisi tentang permasalahan dari setiap

aktivitas beserta solusi yang akan mengatasi permasalahan tersebut.

3. Tabel solusi sistem informasi, isinya hampir sama dengan tabel solusi

aktivitas. Tetapi, perbedaannya ada pada kolom solusi. Pada tabel ini,

solusi yang diberikan sudah menyebutkan tentang sistem atau aplikasi

apa yang sebaiknya digunakan dalam mengatasi permasalahan.

2.7.3. Phase A : Architecture Vision

Visi arsitektur adalah fase awal pada ADM (Architecture Development

Method) untuk menciptakan keselarasan pandangan mengenai pentingnya

perencanaan arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan perusahaan dan

menentukan lingkup perencanaan strategis yang akan dikembangkan.Visi

arsitektur adalah kesempatan utama untuk menjual keuntungan dari

pengembangan yang disarankan kepada pembuat keputusan enterprise

Page 82: Novia Widyaningsih Fst

47

sehingga memungkinkan tujuan bisnis tanggap kepada penggerak strategis,

sesuai dengan prinsip dan mencapai maksud dan tujuan stakeholder, klarifikasi

tujuan tersebut dan menunjukkan bagaimana tujuan dapat dicapai oleh

pengembangan arsitektur yang disarankan.

Tujuan dari fase visi arsitektur adalah :

1. Menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur untuk

mendapatkan pengakuan dan dukungan dari manajemen perusahaan atau

organisasi.

2. Melakukan validasi prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak strategi

bisnis organisasi.

3. Mendefinisikan ruang lingkup dan melakukan identifikasi dan

memprioritaskan komponen dari arsitektur saat ini.

4. Mendefinisikan kebutuhan bisnis yang akan dicapai dalam usaha arsitektur

ini dan batasannya.

5. Menghasilkan visi arsitektur yang menunjukkan respon terhadap

kebutuhan dan batasannya.

Fase visi arsitektur memiliki input, langkah-langkah, dan output

sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 84 - 91).

a. Input

1. Prinsip aktivitas, sasaran aktivitas, dan penggerak aktivitas.

b. Langkah-Langkah

1. Menguraikan tujuan aktivitas, penggerak aktivitas, dan

kendalaaktivitas.

Page 83: Novia Widyaningsih Fst

48

2. Mendefinisikan apa yang ada di dalam dan di luar ruang lingkup

arsitektur saat ini.

3. Mengembangkan visi arsitektur

c. Output

1. Hasil identifikasi semua aktivitas yang ada di dalam organisasi.

Identifikasi tersebut dihasilkan dalam value chain, diagram yang

mengidentifikasi dan mengelompokkan seluruh aktivitas akan masuk

ke dalam kelompok aktivitas utama atau aktivitas pendukung.

Penjelasan value chain dapat dilihat pada bagian 2.7.1.

2. Hasil identifikasi stakeholder dengan aktivitas yang ada di organisasi

untuk mengetahui keterlibatan setiap stakeholder dalam organisasi,

dan untuk mengetahui kebutuhan setiap stakeholder dalam pembuatan

arsitektur. Identifikasi tersebut dijelaskan dalam stakeholder map

matrix, matriks yang menjelaskan hubungan antara stakeholder

dengan aktivitas pada organisasi. Penjelasan stakeholder map matrix

dapat dilihat pada bagian 2.7.5.

3. Visi dan misi organisasi, penjelasan tentang visi dan misi dari

organisasi agar perencanaan arsitektur enterprise yang akan dibuat

dapat selaras dengan visi misi organisasi.

2.7.4. Phase B : Business Architecture

Karena objek penelitian penulis merupakan lembaga pemerintahan,

maka seluruh makna bisnis akan diubah menjadi aktivitas atau tupoksi (tugas

Page 84: Novia Widyaningsih Fst

49

pokok dan fungsi). Arsitektur bisnis berisi strategi aktivitas, organisasi, dan

informasi aktivitas utama. Arsitektur bisnis sering diperlukan sebagai sarana

untuk menunjukkan nilai aktivitas dan alur aktivitas yang akan diusulkan

sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

Tujuan dari fase arsitektur bisnis adalah :

1. Menguraikan deskripsi dasar arsitektur bisnis (aktivitas).

2. Mengembangkan tujuan arsitektur bisnis, menguraikan strategi layanan

serta aspek geografis, informasi, fungsional, proses dan organisasi dari

lingkungan aktivitas yang berdasarkan pada prinsip dan tujuan aktivitas,

dan penggerak strategis.

3. Menganalisis gap antara arsitektur bisnis (aktivitas) saat ini dan arsitektur

bisnis (aktivitas) tujuan.

Fase arsitektur bisnis memiliki input, langkah-langkah, dan output

sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 98 - 107).

a. Input

1. Kondisi aktivitas pada saat ini (as – is system)

b. Langkah-Langkah

1. Mengembangkan deskripsi arsitektur aktivitas dasar.

2. Mengembangkan deskripsi target arsitektur aktivitas.

3. Melakukan analisis gap.

Page 85: Novia Widyaningsih Fst

50

4. Membuat arsitektur bisnis (aktivitas).

c. Output

1. Rancangan arsitektur bisnis (aktivitas), yang menggambarkan alur

aktivitas usulan sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan didahului

dengan analisis as – is system. Rancangan arsitektur bisnis (aktivitas)

digambarkan menggunakan rich picture. Penjelasan rich picture dapat

dilihat pada bagian 2.7.3.

2. Struktur organisasi usulan, merupakan rancangan struktur organisasi

yang baru untuk menunjang kinerja organisasi dan kinerja sistem

informasi agar dapat berjalan dengan baik.

3. Hasil identifikasi peran setiap aktor (stakeholder) dan pendefinisian

dukungan aktor untuk setiap aktivitas. Hasil identifikasi tersebut

dijelaskan dalam actor/role matrix. Penjelasan actor/role matrix dapat

dilihat pada bagian 2.7.6.

Arsitektur bisnis dijelaskan menggunakan beberapa konsep tambahan

berdasarkan orientasi layanan, yaitu konsep business service (layanan bisnis),

business process (proses bisnis), dan business function (fungsi bisnis).

a. Business Service

Business service merepresentasikan kemampuan yang menawarkan nilai

tambah untuk lingkungan dan kemampuan ini direalisasikan secara

internal dan independen. Business service menetapkan layanan yang

Page 86: Novia Widyaningsih Fst

51

memenuhi kebutuhan bisnis untuk customer. Business service

berhubungan dengan sebuah nilai (The Open Group, 2009 : 35-40).

b. Business Process

Business process merepresentasikan alur kerja atau aliran nilai yang terdiri

atas proses atau fungsi lebih kecil. Tujuan dari business process adalah

untuk memuaskan atau menyenangkan customer. Business process

menetapkan elemen perilaku untuk menghasilkan satu set produk atau

business service yang telah didefinisikan (The Open Group, 2009 : 35-36).

Business process adalah cara khusus dalam menyelaraskan dan mengatur

aktivitas kerja, informasi, dan pengetahuan organisasi untuk menghasilkan

sebuah produk atau layanan (Laudon & Laudon, 2012 : 643).

c. Business Function

Business function menetapkan elemen perilaku berdasarkan pada

sekumpulan kriteria terpilih. Business function menjelaskan perilaku

internal oleh business role. Business function mengelompokkan perilaku

berdasarkan pada sumber daya bisnis, kemampuan, kompetensi, dan

pengetahuan yang dibutuhkan (The Open Group, 2009 : 37). Business

function adalah tugas-tugas khusus yang dilakukan dalam sebuah

organisasi (Laudon & Laudon, 2012 : 643).

Tabel 2.1 Daftar Simbol Business Service, Business Process, Business

Function (The Open Group, 2009 : 50 dan 79)

Simbol Keterangan

Page 87: Novia Widyaningsih Fst

52

Business Service

Layanan yang memenuhi

kebutuhan bisnis untuk customer

internal atau eksternal organisasi.

Business Process

Elemen tindakan berdasarkan

pada urutan aktivitas. Proses

bisnis dimaksudkan untuk

menetapkan sekumpulan produk

atau layanan bisnis.

Business Function

Elemen tindakan berdasarkan

pada sekumpulan kriteria yang

dipilih (kriteria yang dibutuhkan

sumber daya bisnis).

Triggering

Triggering menjelaskan tentang

hubungan sebab-akibat antara

proses-proses.

Flow

Flow menjelaskan tentang

pertukaran informasi atau nilai

diantara proses bisnis dan fungsi

bisnis.

2.7.5. Phase C :Information System Architecture

Fase arsitektur sistem informasi berfokus pada identifikasi dan

penetapan pertimbangan aplikasi dan data yang mendukung arsitektur bisnis

perusahaan. Fase C melibatkan antara kombinasi arsitektur data dan arsitektur

Page 88: Novia Widyaningsih Fst

53

aplikasi. Pada arsitektur data, harus ditentukan tipe dan sumber data utama

yang diperlukan untuk mendukung bisnis. Pemodelan data menggunakan

teknik pemodelan data tradisional, seperti pemodelan data konseptual dan

logis. Pada arsitektur aplikasi, ditentukan jenis aplikasi penting untuk

memproses data dan mendukung bisnis. Kemudian, dibuat matriks dari aplikasi

saat ini dan arsitektur aplikasi tujuan, melakukan analisis gap dan melakukan

korelasi fungsi bisnis dengan aplikasi tujuan.

Tujuan arsitektur data adalah untuk mendefinisikan tipe dan sumber

data utama yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yang dapat

dipahami oleh stakeholder, lengkap, konsisten dan stabil. Perlu diketahui

bahwa arsitektur data tidak memperhatikan perancangan database, tetapi hanya

mendefinisikan entitas data yang relevan dengan enterprise, bukan untuk

merancang sistem penyimpanan fisik dan logik.

Arsitektur data memiliki input, langkah-langkah, dan output sebagai

berikut (The Open Group, 2009 : 117 - 125).

a. Input

1. Data principles saat ini, berisi prinsip-prinsip mengenai data yang

mendukung aktivitas pada organisasi, seperti prinsip penggunaan data

tersebut.

b. Langkah-Langkah

1. Mengembangkan deskripsi dasar arsitektur data.

2. Mengembangkan deskripsi target arsitektur data.

3. Melakukan analisis gap.

Page 89: Novia Widyaningsih Fst

54

4. Menyelesaikan arsitektur data.

c. Output

1. Rancangan tipe data dan hubungan antara entiti data penting untuk

mendukung aktivitas pada organisasi. Rancangan tersebut

digambarkan dalam class diagram. Penjelasan class diagram dapat

dilihat pada bagian 2.7.4.

Tujuan arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis

utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung

bisnis. Perlu diketahui bahwa arsitektur aplikasi tidak memperhatikan

perancangan sistem aplikasi, tetapi hanya untuk mendefinisikan jenis-jenis

sistem aplikasi yang relevan dengan enterprise dan aplikasi apa saja yang

diperlukan untuk mengatur data dan menghadirkan informasi kepada aktor

manusia dan komputer pada enterprise.

Arsitektur aplikasi memiliki input, langkah-langkah, dan output sebagai

berikut (The Open Group, 2009 : 128 - 136).

a. Input

1. Application Principles saat ini, berisi prinsip-prinsip mengenai

aplikasi yang digunakan pada organisasi, seperti prinsip penggunaan

aplikasi tersebut.

b. Langkah-Langkah

1. Mengembangkan deskripsi dasar arsitektur aplikasi.

2. Mengembangkan deskripsi target arsitektur aplikasi.

Page 90: Novia Widyaningsih Fst

55

3. Melakukan analisis gap.

4. Menyelesaikan arsitektur aplikasi.

c. Output

1. Hasil identifikasi semua aplikasi yang digunakan di dalam as-is

system organisasi. Hasil identifikasi tersebut dijelaskan menggunakan

application portfolio catalog. Penjelasan application portfolio

catalog dapat dilihat pada bagian 2.7.8.

2. Rancangan penempatan distribusi aplikasi yang akan digunakan user

di dalam organisasi. Rancangan tersebut digambarkan oleh

application and user location Diagram. Penjelasan Application and

User Location Diagram dapat dilihat pada bagian 2.7.9.

3. Rancangan penggambaran interaksi antara aktor (user) dan perannya

dalam setiap aplikasi. Rancangan ini akan digambarkan dalam use

case diagram. Penjelasan use case diagram dapat dilihat pada bagian

2.7.4.

2.7.6. Phase D : Technology Architecture

Fase arsitektur teknologi berusaha untuk memetakan komponen

aplikasi yang didefinisikan pada arsitektur aplikasi ke dalam satu set komponen

teknologi yang mewakili komponen software, hardware, dan jaringan, dengan

cara membeli ke pihak luar atau dikonfigurasi sendiri oleh organisasi ke dalam

platform teknologi.

Page 91: Novia Widyaningsih Fst

56

Arsitektur teknologi akan menetapkan pandangan dasar dan target dari

portfolio teknologi, memperinci roadmap menuju arsitektur target, dan untuk

mengidentifikasi paket pekerjaan utama di dalam roadmap. Arsitektur

teknologi melengkapi sekumpulan informasi arsitektur dan mendukung

penilaian biaya untuk skenario migrasi tertentu.

Fase arsitektur teknologi memiliki input, langkah-langkah, dan output

sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 139 - 148).

a. Input

1. Technology principles saat ini, berisi prinsip-prinsip mengenai

teknologi yang digunakan untuk mendukung aktivitas pada

organisasi.

b. Langkah-Langkah

1. Mengembangkan deskripsi dasar arsitektur teknologi.

2. Mengembangkan deskripsi target arsitektur teknologi.

3. Melakukan analisis gap.

4. Menyelesaikan arsitektur teknologi.

c. Output

1. Hasil identifikasi teknologi yang sudah digunakan dalam as-is system

organisasi. Hasil identifikasi ini akan disusun dalam technology

portfolio catalog. Penjelasan mengenai technology portfolio catalog

dapat dilihat pada bagian 2.7.10.

Page 92: Novia Widyaningsih Fst

57

2. Platform Decomposition Diagram, menggambarkan platform

teknologi yang mendukung sistem informasi. Penjelasan mengenai

platform decomposition diagram dapat dilihat pada bagian 2.7.11.

3. Rancangan komunikasi di dalam arsitektur teknologi, seperti

rancangan jaringan yang melibatkan hardware-hardware untuk

membuat suatu komunikasi jaringan. Rancangan tersebut akan

digambarkan di dalam communication engineering diagram.

Penjelasan mengenai communication engineering diagram dapat

dilihat pada bagian 2.7.12.

2.7.7. Phase E : Opportunities and Solutions

Fase peluang dan solusi adalah tahap pertama yang langsung berkaitan

dengan struktur bagaimana arsitektur target akan dilaksanakan. Pada fase E

akan dikonsentrasikan pada cara menyampaikan arsitektur. Dibutuhkan

aktivitas organisasi dan perspektif teknis untuk merasionalisasi kegiatan TI dan

mengelompokkan secara logis kegiatan TI tersebut ke dalam paket pekerjaan

proyek dalam portfolio dan juga dalam setiap portfolio lain yang bergantung

pada TI.

Tujuan dari fase peluang dan solusi, yaitu :

1. Meninjau kembali target tujuan dan kemampuan aktivitas.

Page 93: Novia Widyaningsih Fst

58

2. Mengidentifikasi parameter organisasi saat ini untuk kemampuan

menyerap perubahan.

3. Memperoleh serangkaian arsitektur transisi yang memberikan nilai

aktivitas yang berkelanjutan melalui eksploitasi peluang.

4. Menghasilkan persetujuan mengenai ringkasan implementasi dan strategi

migrasi.

Fase peluang dan solusi memiliki input, langkah-langkah, dan output

sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 152 - 166).

a. Input

1. Hasil analisis gap mulai dari arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan

teknologi.

b. Langkah-Langkah

1. Menentukan kendala aktivitas untuk implementasi.

2. Meninjau kembali dan menggabungkan hasil analisis gap dari fase B

sampai fase D.

3. Merumuskan implementasi dan strategi migrasi.

4. Menafsir kebutuhan biaya untuk investasi saat implementasi.

c. Output

1. Hasil analisis gap gabungan dari fase B sampai fase D. Penjelasan

dapat dilihat pada bagian 2.7.13.

Page 94: Novia Widyaningsih Fst

59

2. ROI (Return On Investment), penjelasan dapat dilihat pada bagian

2.7.14.

2.7.8. Phase F : Migration Planning

Fokus utama dari fase rencana migrasi adalah penciptaan rencana

implementasi dan migrasi yang layak, bekerja sama dengan portfolio dan

manajer proyek. Aktivitas fase F termasuk menilai ketergantungan, biaya, dan

keuntungan dari berbagai proyek migrasi. Tujuan fase ini untuk

memprioritaskan semua paket pekerjaan dan proyek dengan memberikan nilai

bisnis pada masing-masing pekerjaan dan proyek, serta melakukan analisis

biaya atau bisnis. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar

dari perencanaan implementasi detail dan rencana migrasi.

Fase rencana migrasi memiliki input, langkah-langkah, dan output

sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 169 - 183).

a. Input

1. Implementation and Migration Plan, suatu rencana untuk

menjadwalkan migrasi data dan implementasi aplikasi.

b. Langkah-Langkah

1. Memastikan interaksi kerangka kerja manajemen untuk rencana

implementasi dan migrasi.

2. Menetapkan nilai bisnis pada setiap proyek.

3. Memperkirakan kebutuhan sumber daya, pemilihan waktu proyek,

dan ketersediaan saran.

Page 95: Novia Widyaningsih Fst

60

4. Memprioritaskan proyek migrasi melalui pelaksanaan penilaian biaya

atau keuntungan dan validasi risiko.

5. Membuat roadmap implementasi arsitektur dan perencanaan migrasi.

c. Output

1. Roadmap untuk implementasi aplikasi. Penjelasan dapat dilihat pada

bagian 2.7.15.

2.7.9. Phase G : Implementation Governance

Pada fase tata kelola implementasi, proyek dilaksanakan sebagai

program rencana kerja dan diolah agar dapat mencapai arsitektur yang

diinginkan. Aspek utama pada fase G adalah memastikan kepatuhan dengan

arsitektur yang didefinisikan, bukan hanya oleh proyek implementasi, tetapi

juga oleh proyek yang sedang berlangsung dalam perusahaan. Fase G membuat

hubungan antara arsitektur dan organisasi implementasi melalui kontrak

arsitektur. Tujuan dari fase ini, yaitu :

1. Merumuskan rekomendasi untuk setiap proyek implementasi.

2. Membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan

implementasi secara keseluruhan.

3. Melaksanakan fungsi pengawasan secara tepat selagi sistem sedang

diimplementasi dan dideploy.

4. Menjamin kecocokan dengan arsitektur yang didefinisikan oleh proyek

implementasi dan proyek lainnya.

Page 96: Novia Widyaningsih Fst

61

5. Memastikan solusi program dideploy dengan sukses.

6. Memastikan kesesuaian solusi deploy dengan arsitektur target.

Fase tata kelola implementasi memiliki input, langkah-langkah, dan

output sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 187 - 191).

a. Input

1. Architecture Roadmap, menggambarkan jadwal implementasi

aplikasi.

b. Langkah-Langkah

1. Memastikan ruang lingkup dan prioritas untuk deployment dengan

manajemen pengembangan.

2. Mengidentifikasi sumber daya dan keterampilan deployment.

3. Membimbing pengembangan solusi deployment.

4. Melakukan tinjauan kepatuhan arsitektur enterprise.

5. Menerapkan operasi bisnis dan TI.

6. Melaksanakan tinjauan pasca implementasi dan menutup

implementasi.

c. Output

1. Kontrak arsitektur yang telah ditandatangani.

2. Compliance Assessment.

2.7.10. Phase H : Architecture Change Management

Pada fase manajemen perubahan arsitektur akan diuraikan penggerak

perubahan dan bagaimana mengatur perubahan tersebut, mulai dari

Page 97: Novia Widyaningsih Fst

62

pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Fase H akan

secara khusus menyediakan monitoring berkelanjutan dari pengembangan

teknologi baru dan perubahan dalam lingkungan bisnis, serta menentukan

apakah untuk memulai siklus evolusi arsitektur yang baru secara formal. ADM

menguraikan strategi dan rekomendasi pada fase ini. Tujuan dari fase H adalah

untuk memastikan bahwa arsitektur mencapai nilai target bisnis aslinya, serta

membangun dan mendukung arsitektur enterprise diimplementasikan sebagai

arsitektur yang dinamis.

Fase ini menetapkan proses arsitektur manajemen perubahan untuk

arsitektur enterprise baru yang telah selesai diimplementasikan secara

berkelanjutan memonitor perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan

organisasi dan menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan

arsitektur enterprise berikutnya.

Tujuan dari fase ini, yaitu :

1. Memastikan bahwa arsitektur dasar menjadi cocok dengan tujuan.

2. Menilai kinerja dari arsitektur dan membuat rekomendasi untuk

perubahan.

3. Menilai perubahan pada kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang

ditetapkan dalam fase sebelumnya.

4. Membuat arsitektur proses manajemen perubahan untuk arsitektur dasar

perusahaan yang baru dan dicapai dengan penyelesaian fase G.

5. Memaksimalkan nilai bisnis dari arsitektur dan operasi yang sedang

berjalan.

Page 98: Novia Widyaningsih Fst

63

6. Menjalankan kerangka kerja tata kelola.

Fase manajemen perubahan arsitektur memiliki input, langkah-langkah,

dan output sebagai berikut (The Open Group, 2009 : 198 - 202).

a. Input

1. Change Request pada pengembangan bisnis, inovasi teknologi bisnis,

dan perubahan strategi.

b. Langkah-Langkah

1. Membuat proses realisasi nilai.

2. Menyebarkan tools monitoring.

3. Mengelola risiko.

4. Menyediakan analisis untuk arsitektur manajemen perubahan.

5. Mengembangkan kebutuhan perubahan untuk memenuhi target

kinerja.

6. Mengaktifkan proses untuk menerapkan perubahan.

c. Output

1. Arsitektur yang diperbarui untuk perubahan proses pemeliharaan.

2. Perubahan kerangka arsitektur dan prinsip-prinsip untuk perubahan

proses pemeliharaan.

3. Statement of Architecture Work.

4. Kontrak arsitektur yang sudah diperbarui.

5. Compliance Assessment yang sudah diperbarui.

2.7.11. Tools Pokok Pemodelan TOGAF

Page 99: Novia Widyaningsih Fst

64

TOGAF ADM tidak bergantung pada tools atau bahasa pemodelan.

Untuk pemodelan setiap fase ADM menurut The Open Group (2009), kita

dapat menggunakan beberapa tools untuk mengembangkan arsitektur. Tools

yang dimaksud adalah produk kerja arsitektur yang menggambarkan arsitektur

dari sudut pandang tertentu. Berikut ini adalah tools pokok yang dipakai dalam

pemodelan TOGAF.

Tabel 2.2 Tools Pokok untuk Pemodelan TOGAF (The Open Group, 2009)

Fase ADM Tools

Preliminary Principles Catalog

Architecture Vision Stakeholder Map Matrix

Value Chain Diagram

Solution Concept Diagram

Business Architecture Organization / Actor Catalog

Role Catalog

Business Service / Function Catalog

Business Interaction Matrix

Actor / Role Matrix

Business Use Case Diagram

Business Footprint Diagram

Business Service / Information Diagram

Functional Decomposition Diagram

Product Lifecycle Diagram

Page 100: Novia Widyaningsih Fst

65

Information Systems

(Data Architecture)

Data Entity / Data Component Catalog

Data Entity / Business Function Matrix

System / Data Matrix

Class Diagram

Data Dissemination Diagram

Information Systems

(Application Architecture)

Application Portfolio Catalog

Interface Catalog

System / Organization Matrix

Role / System Matrix

System / Function Matrix

Application Interaction Matrix

Application Communication Diagram

Application and User Location Diagram

System Use Case Diagram

Technology Architecture Technology Standards Catalog

Technology Portfolio Catalog

System / Technology Matrix

Environtments and Locations Diagram

Platform Decomposition Diagram

Opportunities and

Solutions

Project Context Diagram

Benefits Diagram

Requirements

Management

Requirements Catalog

Page 101: Novia Widyaningsih Fst

66

2.8 Tools Perencanaan Arsitektur Enterprise

2.8.1. Value Chain

Analisis value chain adalah metode sistematis untuk mempelajari

kompetensi dan aktivitas utama organisasi agar dapat menentukan keuntungan

kompetitif (Popescu & Dascalu, 2011 : 1). Analisis value chain memungkinkan

perusahaan untuk mengidentifikasi area bisnis yang menciptakan nilai. Untuk

mengetahui sumber daya keuntungan kompetitif, perusahaan harus melakukan

aktivitas lebih baik dari pesaing atau melakukan aktivitas yang menghasilkan

nilai, tetapi aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh pesaing.

Analisis value chain menyatakan bahwa semua perusahaan dalam suatu

industri memiliki rantai nilai, termasuk aktivitas seperti, mendapatkan bahan

mentah, mendesain produk, membangun fasilitas produksi, memasarkan

produk, mengembangkan perjanjian kerja sama, dan menyediakan pelayanan

pelanggan. Hasil dari analisis value chain digunakan untuk identifikasi peluang

pemanfaatan SI/TI yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya

(Michael Porter dalam Ward dan Peppard, 2002 : 261).

Model value chain menggarisbawahi aktivitas khusus dalam bisnis,

dimana sistem informasi kemungkinan besat memiliki pengaruh strategi yang

kuat. Model value chain juga mengidentifikasi pengaruh kritis dari perusahaan

yang menggunakan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan

posisi kompetitif. Model value chain memandang sebuah perusahaan sebagai

Page 102: Novia Widyaningsih Fst

67

rangkaian aktivitas dasar yang menambah nilai untuk produk atau layanan

perusahaan (Laudon & Laudon, 2012 : 102).

Jika sebuah perusahaan telah menganalisis langkah-langkah dalam

value chain pada proses bisnisnya maka perusahaan tersebut dapat muncul

dengan calon aplikasi sistem informasi. Jika perusahaan sudah memiliki daftar

calon aplikasi maka perusahaan tersebut dapat memutuskan calon aplikasi

mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu (Laudon & Laudon, 2012 :

105).

Value chain menyediakan pandangan orientasi level tinggi pada

perusahaan dan bagaimana interaksi perusahaan dengan dunia luar. Tujuan

value chain adalah menyelaraskan stakeholder untuk inisiatif perubahan

tertentu, sehingga semua yang berpartisipasi memahami konteks fungsional

dan keterlibatan arsitektur organisasi (The Open Group, 2009 : 422).

Analisis value chain dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja

yang terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas

utama dan aktivitas pendukung.

Aktivitas utama mengalir secara linier dari satu aktivitas ke aktivitas

lainnya dan harus berhubungan sehingga suatu proses bisnis dapat berjalan.

Aktivitas ini dapat dilihat sebagai bagian dari aliran informasi dalam organisasi

yang berkaitan dengan input, proses, dan output.

Aktivitas pendukung lebih bersifat organisasi dan digunakan untuk

mengawasi aktivitas utama. Analisis yang dilakukan adalah bentuk-bentuk

kontribusi informasi yang diperlukan dari aktivitas utama dan bagaimana

Page 103: Novia Widyaningsih Fst

68

aktivitas utama membutuhkan informasi dari aktivitas pendukung dalam kaitan

dengan pengelolaan aktivitas yang benar. Peluang untuk meningkatkan nilai

dari teknologi informasi yang ada dalam aktivitas utama dan pendukung dapat

dipandang sebagai kelemahan dari teknologi yang dipakai. Dibawah ini adalah

bentuk value chain menurut Ward & Peppard (2002 : 282).

Gambar 2.3 Value Chain (Ward & Peppard, 2002 : 282)

Menurut Michael Porter (dalam Ward & Peppard, 2002 : 280), value

chain memiliki dua tipe aktivitas bisnis, yaitu aktivitas utama (primary

activities) dan aktivitas pendukung (support activities). Tujuan dari aktivitas

utama dan pendukung dalam value chain adalah menghasilkan profit

(keuntungan). Profit didapatkan dari nilai yang ditambah (value added)

dikurangi pengeluaran (cost). Pada gambar 2.3, baris pertama sampai keempat

(infrastructure, human resource management, product and technology

development, procurement) adalah aktivitas pendukung (support activities).

Aktivitas pendukung merupakan kebutuhan untuk mengatur dan

mengembangkan bisnis dan hal itu yang menambah nilai secara tidak langsung.

Page 104: Novia Widyaningsih Fst

69

Nilai tersebut dicapai melalui keberhasilan aktivitas utama (primary activities).

Pada gambar 2.3, kolom kesatu sampai kelima (inbound logistic, operations,

outbound logistics, sales and marketing, services) adalah aktivitas utama

(primary activities). Aktivitas utama memungkinkan untuk melengkapi value

chain industri dan memuaskan customer. Berikut ini merupakan penjelasan

dari beberapa aktivitas yang masuk ke dalam aktivitas utama seperti pada

gambar 2.3.

a. Inbound Logistics

Pemberlakukan, penerimaan, penyimpanan, dan pengadaan input dan

sumber daya utama dalam kualitas dan kuantitas yang baik untuk bisnis.

b. Operations

Mengubah input menjadi produk atau layanan sesuai kebutuhan customer.

Aktivitas ini melibatkan membawa sumber daya dan bahan-bahan secara

bersama-sama untuk membuat produk atau menyediakan layanan.

c. Outbound Logistics

Mendistribusikan produk kepada customer secara langsung atau melalui

channel distribusi supaya customer dapat memperoleh produk atau

layanan dan membayarnya.

d. Sales and Marketing

Menyediakan cara agar customer mengetahui produk atau layanan dan

bagaimana mereka dapat memperoleh produk atau layanan tersebut.

e. Services

Page 105: Novia Widyaningsih Fst

70

Menambahkan nilai lebih jauh lagi dengan memastikan customer

mendapatkan manfaat.

Gambar 2.4 Value Chain di DKPP

Pada gambar 2.4 merupakan contoh value chain sesuai dengan objek

penelitian ini, yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

Aktivitas utama yang ada pada DKPP adalah pengaduan, persidangan,

persuratan perkara, dan kearsipan. Sedangkan aktivitas pendukungnya adalah

kepegawaian, keuangan, persuratan umum, publikasi dan sosialisasi,

monitoring dan evaluasi, inventaris, dan procurement. Karena DKPP

merupakan lembaga pemerintahan dan bukan perusahaan yang bertujuan

mendapatkan profit maka tujuan dari value chain disesuaikan menjadi

terpenuhinya kebutuhan stakeholder, bukan lagi mendapat profit (keuntungan).

2.8.2. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Page 106: Novia Widyaningsih Fst

71

a. Pengertian SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis

yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas

organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa

dilakukan. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP

AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses

penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2012 : 7).

b. Jenis SOP

Menurut Undang-Undang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (2012 : 12), ada 4 jenis SOP dalam kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu berdasarkan sifat kegiatan, cakupan

dan besaran kegiatan, cakupan dan kelengkapan kegiatan, cakupan dan jenis

kegiatan.

1) SOP Berdasarkan Sifat Kegiatan

SOP Teknis : Prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan

yang dilakukan oleh satu orang pelaksana dengan satu peran atau

jabatan.

Page 107: Novia Widyaningsih Fst

72

SOP Administratif : Prosedur standar yang bersifat umum dan

tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang

pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.

2) SOP Berdasarkan Cakupan dan Besaran Kegiatan

SOP Makro : SOP yang kegiatannya mencakup beberapa SOP

(SOP Mikro) yang mencerminkan bagian dari kegiatan tersebut.

SOP Mikro : SOP yang kegiatannya merupakan bagian dari

sebuah SOP (SOP Makro).

3) SOP Berdasarkan Cakupan dan Kelengkapan Kegiatan

SOP Final : SOP yang kegiatannya menghasilkan produk utama

yang paling akhir atau final.

SOP Parsial : SOP yang kegiatannya belum menghasilkan produk

utama yang paling akhir atau final, sehingga kegiatan ini masih

memiliki rangkaian kegiatan lanjutan.

4) SOP Berdasarkan Cakupan dan Jenis Kegiatan

SOP Generik : SOP yang kegiatannya relatif memiliki kesamaan

baik dari kegiatan yang di-SOP-kan maupun dari tahapan

kegiatan dan pelaksanaannya.

SOP Spesifik : SOP yang kegiatannya relatif memiliki perbedaan

dari kegiatan yang di-SOP-kan , tahapan kegiatan, pelaksana, dan

tempat SOP tersebut diterapkan.

c. Format SOP

Page 108: Novia Widyaningsih Fst

73

Menurut Undang-Undang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (2012 : 20), format SOP AP memiliki format yang telah

distandarkan. Format SOP AP yang telah distandarkan adalah sebagai berikut

ini :

1) Format Diagram Alir Bercabang

Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah memuat

kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan

keputusan yang banyak. Pleh sebab itu, seluruh prosedur pelaksanaan

tugas dan fungsi administrasi pemerintahan harus disamakan formatnya

dalam bentuk diagram alir bercabang.

2) Menggunakan Hanya 5 Simbol Flowcharts

Simbol yang digunakan dalam SOP AP hanya terdiri dari 5 simbol,

yaitu 4 simbol dasar flowcharts dan 1 simbol penghubung ganti halaman.

Kelima simbol tersebut adalah sebagai berikut :

Simbol Kapsul / Terminator untuk mendeskripsikan

kegiatan mulai dan berakhir.

Simbol Kotak / Process untuk mendeskripsikan proses atau

kegiatan eksekusi.

Simbol Belah Ketupat / Decision untuk mendeskripsikan

kegiatan pengambilan keputusan.

Simbol Anak Panah / Panah / Arrow untuk

mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan).

Page 109: Novia Widyaningsih Fst

74

Simbol Segilima / Off page Connector untuk

mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

3) Pelaksana Dipisahkan dari Kegiatan

Penulisan pelaksana dalam SOP AP dipisahkan dari kegiatan untuk

menghindari pengulangan yang tidak perlu maka penulisan kegiatan

tidak disertai dengan pelaksana kegiatan dan dipisahkan dalam kolom

pelaksana tersendiri.

Gambar 2.5 Contoh SOP AP di DKPP

Page 110: Novia Widyaningsih Fst

75

Gambar 2.5 merupakan salah satu contoh flowchart dalam bentuk SOP

AP yang menjelaskan kegiatan penerimaan dan registrasi pengaduan langsung

di DKPP. Flowchart dimulai dengan simbol terminator yang menandakan awal

dari flowchart. Aktivitas pertama dari flowchart adalah penerimaan pengaduan

kode etik penyelenggara Pemilu. Kemudian, dilanjutkan dengan simbol input

yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas pengisian buku tamu pengaduan.

Simbol selanjutnya adalah pencabangan atau keputusan. Simbol pencabangan

menjelaskan aktivitas pemeriksaan isian formulir pengaduan dan kelengkapan

berkas pengaduan. Jika semua syarat kelengkapan berkas pengaduan terpenuhi,

maka dapat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Jika ada syarat kelengkapan

berkas pengaduan yang belum terpenuhi, maka pengadu tidak dapat

melanjutkan ke aktivitas selanjutnya dan terlebih dahulu harus memenuhi

syarat kelengkapan berkas pengaduan. Simbol selanjutnya adalah proses, yaitu

simbol yang menjelaskan aktivitas penyampaian persyaratan administrasi

kepada pengadu. Kemudian, simbol selanjutnya adalah input, yang

menjelaskan proses input form-form yang harus diisi oleh pengadu sebagai

persyaratan administrasi. Simbol selanjutnya yang digunakan adalah proses.

Simbol proses menjelaskan aktivitas penerimaan pengaduan dan formulir

pengisian yang telah diisi. Selanjutnya, digunakan simbol konektor off page

yang menjelaskan bahwa aktivitas penerimaan pengaduan dan formulir

pengisian yang telah diisi akan berhubungan dengan aktivitas lain tetapi dalam

halaman yang berbeda. Semua anak panah di dalam flowchart menunjukkan

arah aktivitas selanjutnya.

Page 111: Novia Widyaningsih Fst

76

2.8.3. Flowchart

Flowchart merupakan representasi grafis dalam simbol-simbol yang

digunakan untuk menggambarkan operasi, data, aliran, logika, peralatan, dan

lain-lain (O’Brien & Marakas, 2010 : 563).

Flowchart adalah representasi grafis dan langkah-langkah yang harus

diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terdiri dari sekumpulan

simbol, dimana masing-masing simbol merepresentasikan kegiatan tertentu.

Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke

dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis

alternatif-alternatif dalam pengoperasian (Yatini B, 2010).

Flowchart diawali dengan penerimaan input dan diakhiri dengan

penampilan output. Flowchart adalah suatu gambaran yang menjelaskan

urutan pembacaan data, pemrosesan data, pengambilan keputusan terhadap

data, dan penyajian hasil pemrosesan data.

Flowchart terbagi dalam lima jenis, yaitu (Yatini B, 2010) :

1. Flowchart Sistem

Merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang

dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan

dari prosedur-prosedur yang ada dalam sistem.

2. Flowchart Dokumen

Menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Kegunaan utamanya

adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke

Page 112: Novia Widyaningsih Fst

77

bagian lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan

disimpan.

3. Flowchart Skematik

Mirip dengan flowchart sistem, tapi flowchart skematik tidak hanya

menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form atau

peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Kegunaan flowchart ini

sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan seorang yang tidak

familiar dengan simbol-simbol flowchart konvensional.

4. Flowchart Program

Flowchart program dihasilkan dari flowchart sistem dan merupakan

keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program

atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan.Flowchart ini digunakan

programmer untuk menggambarkan urutan instruksi dari program

komputer. Sedangkan seorang analis menggunakan flowchart ini untuk

menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur.

5. Flowchart Proses

Merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecahkan

dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau

sistem.

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menyusun

flowchart (Yatini, 2010 : 32-33) :

Tabel 2.3 Daftar Simbol pada Flowchart

Simbol Nama Keterangan

Page 113: Novia Widyaningsih Fst

78

Terminator Digunakan untuk

menandai awal dan

akhir dari suatu

flowchart. Simbol ini

biasanya diberi label

“Mulai” dan “Selesai”.

Input-Output Digunakan untuk

mempresentasikan

fungsi I/O yang

membuat sebuah data

dapat diproses (input)

atau ditampilkan

(output).

Pencabangan /

Keputusan

Digunakan untuk

melakukan

pencabangan, yaitu

pemeriksaan terhadap

suatu kondisi. Dalam

simbol ini, kita

menuliskan keadaan

yang harus dipenuhi.

Hasil pemeriksaannya

adalah “Ya” atau

“Tidak”. Jika

pemeriksaan

menghasilkan keadaan

“Benar” maka jalur

yang harus dipilih

berlabel “Ya” dan jika

pemeriksaan

menghasilkan keadaan

“Salah” maka jalur yang

harus dipilih berlabel

“Tidak”.

Proses / Penugasan Digunakan untuk

kegiatan pemrosesan

input, pada simbol ini

kita dapat menuliskan

operasi-operasi yang

dikenakan pada input,

Page 114: Novia Widyaningsih Fst

79

maupun operasi lainnya,

penulisan dapat

dilakukan satu persatu

maupun keseluruhan.

Arah aliran Digunakan untuk

menghubungkan setiap

langkah dalam

flowchart dan

menunjukkan ke mana

arah aliran diagram.

Anak panah ini

mempunyai arah kiri,

kanan, atas, bawah.

Konektor On Page Digunakan untuk

menghubungkan satu

langkah dengan langkah

lain dalam satu

halaman.

Konektor Off Page Digunakan untuk

menghubungkan suatu

langkah dengan langkah

lain dalam halaman

yang berbeda.

Preparasi / Persiapan Digunakan untuk proses

inisialisasi / pemberian

harga awal (misalnya

dalam melakukan

iterasi).

2.8.4. Rich Picture

Menurut Valente dan Marchetti (2010 : 1), rich picture merupakan

pengetahuan tentang domain dan harus membimbing para pengembang sistem

selama fase awal definisi dan konstruksi prototipe sistem.

Page 115: Novia Widyaningsih Fst

80

Penciptaan rich picture adalah kegiatan awal desain, tahap dimana

pengembang sistem harus membingkai masalah untuk menemukan solusi yang

memadai, berfokus pada teknologi berorientasi objek.

Menurut Mathiassen (dalam Khairunisa, 2013 : 33), rich picture adalah

sistem atau situasi dengan menggunakan gambar-gambar. Gambaran

keseluruhan dari orang, objek, proses, struktur dan masalah pada keseluruhan

proses bisnis yang ada di perusahaan. Rich picture juga merupakan gambaran

informal yang mempresentasikan pemahaman ilustrator terhadap situasi yang

ada. Rich picture memberikan deskripsi yang luas mengenai suatu situasi yang

memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda. Tahap ini dilakukan

untuk memperoleh pandangan menyeluruh terhadap situasi dan berbagai cara

orang menginterpretasikannya.

Rich picture adalah gambaran dari aspek-aspek penting yang dapat

membantu pengguna sistem untuk memahami sistem yang sedang

dikembangkan (Pratiwi, 2013 : 60). Rich picture difokuskan pada aspek

penting dari sistem yang ditentukan sendiri oleh pengembang sistem dengan

mengunjungi perusahaan untuk melihat bagaimana perusahaan beroperasi,

berbicara dengan banyak orang untuk mengetahui apa yang harus terjadi, dan

mungkin melakukan wawancara formal.

Page 116: Novia Widyaningsih Fst

81

Pengadu

E-Pengaduan

1. Login

Subbag Penerimaan & Registrasi

Pengaduan

3. Menerim

a No. P

engaduan &

Tanda Terima B

erkas Pengaduan

4. Mengecek berkas pengaduan

(verifikasi formil)

5. Memberikan hasil verifikasi formil

6. Melihat hasil verifikasi form

il

2. Mengisi form pengaduan

7. Menginput No. Pengaduan (jika lolos

verifikasi formil)

8. Mengupload berkas pelengkap (jika belum

lolos verifikasi formil)

Subbag Analisis & Verifikasi

Pengaduan

9. Mengecek berkas pengaduan sesuai No.

Pengaduan (verifikasi materiil)

10. Memberikan hasil verifikasi materiil

11. Submit berkas pengaduan yang lolos

verifikasi materiil

12. Melihat hasil verifikasi materiil

13. Mengupload berkas pelengkap (jika BMS verifikasi materiil)

Gambar 2.6 Contoh Rich Picture

Gambar 2.6 merupakan contoh rich picture aktivitas pengaduan di

DKPP. Rich picture mempunyai fungsi yang sama dengan flowchart, yaitu

untuk menjelaskan alur suatu aktivitas. Tetapi, rich picture menggunakan

gambar (simbol) yang lebih mudah dimengerti bagi user. Gambar 2.5

melibatkan tiga stakeholder, yaitu Pengadu, Subbagian Penerimaan dan

Registrasi Pengaduan, Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan.

Rancangan ini akan mengubah sistem pengaduan yang masih manual menjadi

sistem terkomputerisasi melalui e-Pengaduan.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Pengaduan harus

terlebih dahulu melakukan login. Kemudian, Pengadu akan mengisi form

Page 117: Novia Widyaningsih Fst

82

pengaduan dan mengupload berkas pengaduan dalam e-Pengaduan.

Selanjutnya, Pengadu akan menerima nomor pengaduan dan tanda terima

berkas pengaduan dari sistem.

Staf Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan akan mengecek

berkas pengaduan yang telah masuk ke sistem e-Pengaduan. Setelah

dilakukan verifikasi formil, staf Subbagian Penerimaan dan Registrasi

Pengaduan akan memberi tahu hasil verifikasi formil melalui e-Pengaduan.

Pengadu akan melihat hasil verifikasi formil di e-Pengaduan. Jika

berkas pengaduan lolos verifikasi formil, maka Pengadu harus memasukkan

nomor pengaduan ke dalam sistem e-Pengaduan. Jika berkas pengaduan

masih BMS (Belum Memenuhi Syarat), maka Pengadu harus mengupload

kekurangan berkasnya.

Setelah nomor pengaduan dimasukkan ke dalam sistem e-Pengaduan,

maka akan dilakukan verifikasi materiil untuk berkas pengaduan tersebut oleh

Subbagian Analisis dan Verifikasi. Setelah sudah terpilih berkas pengaduan

yang lolos verifikasi materiil, maka staf Subbagian Analisis akan

memasukkan daftar berkas pengaduan yang lolos ke dalam sistem e-

Pengaduan.

Pengadu melihat hasil verifikasi materiil dalam sistem e-Pengaduan.

Jika berkas pengaduannya lolos verifikasi materiil, maka Pengadu tinggal

menunggu pemberitahuan selanjutnya untuk sidang. Jika berkas

pengaduannya BMS (Belum Memenuhi Syarat), maka Pengadu harus segera

Page 118: Novia Widyaningsih Fst

83

mengupload kekurangan berkasnya agar pengaduan tersebut dapat segera

dilanjutkan ke dalam sidang.

2.8.5. UML (Unified Modelling Language)

UML (Unified Modelling Language) merupakan bahasa visual untuk

pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan

diagram dan teks-teks pendukung (A.S & Shalahuddin, 2011 : 118).

UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi, penggunaan

UML tidak terbatas pada metodologi tertentu. UML muncul karena adanya

kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan,

membangun dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak.

UML mempunyai sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan

menjadi diagram. Karena UML merupakan sebuah bahasa maka UML

mempunyai sejumlah aturan untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut.

Berikut ini adalah beberapa diagram yang ada pada UML.

1. Use Case Diagram

Use case diagram adalah pemodelan untuk behaviour sistem informasi

yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau

lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat (A.S & Shalahuddin,

2011 : 130).

Dalam pembicaraan tentang use case, pengguna biasanya disebut dengan

aktor. Aktoradalah sebuah peran yang bisa dimainkan oleh pengguna dalam

interaksinya dengan sistem. Use case adalah alat bantu terbaik untuk

Page 119: Novia Widyaningsih Fst

84

menstimulasi pengguna potensial untuk mengatakan tentang suatu sistem dari

sudut pandangnya. Ide dasarnya adalah bagaimana melibatkan pengguna

sistem di fase-fase awal analisis dan perancangan sistem.

Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang

ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak

menggunakan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut A.S. & Shalahuddin (2011 : 131), use case memiliki dua hal

utama, yaitu :

a. Aktor merupakan orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan

dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang,

tapi aktor belum tentu merupakan orang.

b. Use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.

Berikut ini adalah daftar simbol yang digunakan di dalam use case

diagram (A.S. & Shalahuddin, 2011 : 131 – 133) :

Tabel 2.4 Daftar Simbol Use Case Diagram

Simbol Deskripsi

Use Case

Fungsionalitas yang disediakan

sistem sebagai unit-unit yang saling

bertukar pesan antar unit atau aktor;

biasanya dinyatakan dengan

menggunakan kata kerja di awal

frase nama use case.

Nama Use Case

CasCase

Page 120: Novia Widyaningsih Fst

85

Aktor (actor)

Orang, proses, atau sistem lain yang

berinteraksi dengan sistem

informasi yang akan dibuat di luar

sistem informasi yang akan dibuat

itu sendiri; biasanya dinyatakan

menggunakan kata benda di awal

frase nama aktor.

Asosiasi (association) Komunikasi antara aktor dan use

case yang berpartisipasi pada use

case.

Ekstensi (extend)

Relasi use case tambahan ke sebuah

use case dimana use case yang

ditambahkan dapat berdiri sendiri

walau tanpa use case tambahan;

biasanya use case tambahan

memiliki nama depan yang sama

dengan use case yang ditambahkan.

Contoh :

Arah panah mengarah pada use case

yang ditambahkan.

Generalisasi (generalization)

Hubungan generalisasi dan

spesialisasi (umum – khusus) antara

dua buah use case dimana fungsi

yang satu adalah fungsi yang lebih

umum dari lainnya. Contoh :

Page 121: Novia Widyaningsih Fst

86

Arah panah mengarah pada use case

yang menjadi generalisasinya

(umum).

Menggunakan (include) Relasi use case tambahan ke sebuah

use case dimana use case yang

ditambahkan memerlukan use case

ini untuk menjalankan fungsinya

atau sebagai syarat dijalankan use

case ini.

Dua sudut pandang mengenai

include di use case, yaitu :

1. Include berarti use case yang

ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan

dijalankan. Contoh :

2. Include berarti use case yang

tambahan akan selalu melakukan

pengecekan apakah use case

yang ditambahkan telah

dijalankan sebelum use case

tambahan dijalankan. Contoh :

Page 122: Novia Widyaningsih Fst

87

Kedua sudut pandang tersebut dapat

digunakan salah satu atau

keduanya, tergantung pada

pertimbangan dan sudut pandang

yang dibutuhkan.

Gambar 2.7 Use Case Diagram

Gambar 2.7 menjelaskan use case diagram untuk arsitektur aplikasi E-

Pengaduan. Arsitektur aplikasi e-Pengaduan memiliki 10 aktor dan 8 use

case yang dapat dilakukan dalam sistem pengaduan. Aktor-aktor yang

Manajemen User

Verifikasi Administrasi

Registrasi Pengaduan

Pemberitahuan Verifikasi

Verifikasi Materiil

Admin

Staf Subbag Penerimaan &

Registrasi Pengaduan

Pengadu

Staf Subbag TU

Kasubbag Analisis &

Verifikasi

Staf Subbag Analisis

& Verifikasi

Tim Verifikasi

Materiil

Ketua DKPP

Kepala Biro

DKPP

Lihat Laporan

Kabag Administrasi

Pengaduan

Logout

Login

<<include>>

Page 123: Novia Widyaningsih Fst

88

terlibat, yaitu Admin, Kepala Bagian Administrasi Pengaduan, Kepala

Subbagian Analisis dan Verifikasi, Kepala Biro DKPP, Ketua DKPP,

Pengadu, Staf Subbagian Analisis dan Verifikasi, Staf Subbagian

Penerimaan dan Registrasi Pengaduan, Staf TU, Tim Verifikasi Materiil.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Pengaduan, yaitu login, logout,

manajemen user, laporan, pemberitahuan verifikasi, registrasi pengaduan,

verifikasi administrasi, verifikasi materiil.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case registrasi pengaduan

melibatkan aktor Pengadu dan Staf Subbagian Penerimaan dan Registrasi

Pengaduan. Use case verifikasi administrasi hanya melibatkan aktor Staf

Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan. Use case verifikasi

materiil melibatkan aktor Kepala Subbagian Analisis dan Verifikasi, Staf

Subbagian Analisis dan Verifikasi, Tim Verifikasi Materiil. Use case

pemberitahuan verifikasi melibatkan aktor Pengadu dan Staf TU. Use case

Laporan melibatkan aktor Ketua DKPP, Kepala Biro DKPP, Kepala Bagian

Administrasi Pengaduan.

3. Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (A.S & Shalahuddin,

2011 : 122). Class diagram memiliki atribut dan operasi (metode). Atribut

Page 124: Novia Widyaningsih Fst

89

merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Operasi (metode)

adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas.

Class diagram memiliki beberapa jenis kelas, yaitu :

Kelas utama : memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan.

Kelas tampilan sistem : mendefinisikan dan mengatur tampilan ke user.

Kelas dari pendefinisian use case : menangani fungsi-fungsi yang harus

ada, diambil dari pendefinisian use case.

Kelas dari pendefinisian data : digunakan untuk memegang atau

membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan

disimpan ke basis data.

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam class diagram

( A.S. & Shalahuddin, 2011 : 123) :

Tabel 2.5 Daftar Simbol Class Diagram

Simbol Deskripsi

Kelas

Kelas pada struktur sistem.

Antarmuka (interface)

Sama seperti konsep interface

dalam pemrograman berorientasi

objek.

Asosiasi (association) Relasi antar kelas dengan makna

umum; biasanya disertai dengan

multiplicity.

Page 125: Novia Widyaningsih Fst

90

Asosiasi berarah (directed association) Relasi antar kelas dengan makna

kelas yang satu digunakan oleh

kelas yang lain; biasanya disertai

dengan multiplicity.

Generalisasi (generalization)

Relasi antar kelas dengan makna

generalisasi – spesialisasi (umum –

khusus).

Kebergantungan (depedency)

Relasi antar kelas dengan makna

kebergantungan antar kelas.

Gambar 2.8 Class Diagram

Page 126: Novia Widyaningsih Fst

91

Gambar 2.8 merupakan class diagram dari arsitektur data E-Pengaduan.

Arsitektur data e-Pengaduan memiliki 13 kelas, yaitu, Bagian, Subbagian,

Level, Jabatan, Pegawai, User, Panel_Majelis, Saksi, Pengaduan,

Pencatatan_Perkara, Pengadu, Teradu, Form_Pengaduan.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Panel_Majelis, kelas Saksi, kelas

Pengaduan, kelas Pencatatan_Perkara, kelas Pengadu, dan kelas Teradu.

Kelas User memiliki multiplicity 1 1..* (satu ke antara satu sampai

banyak) terhadap kelas Form_Pengaduan. Kelas Teradu memiliki

multiplicity 1 1..* (satu ke antara satu ke banyak) terhadap kelas

Pencatatan_Perkara. Kelas Pengadu memiliki multiplicity 1 1..* (satu ke

antara satu sampai banyak)terhadap kelas Pencatatan_Perkara. Kelas

Pengaduan memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Pencatatan_Perkara.

2.8.6. Principles Catalog

Page 127: Novia Widyaningsih Fst

92

Principles catalog bertujuan untuk menangkap prinsip-prinsip bisnis

dan arsitektur yang menggambarkan solusi atau arsitektur seperti apa yang

baik. Prinsip-prinsip digunakan untuk mengevaluasi dan menyetujui hasil

keputusan arsitektur. Prinsip juga digunakan sebagai alat bantu untuk

membantu dalam tata arsitektur perubahan (The Open Group, 2009 : 421).

Tabel 2.6 Principles Catalog

No. Prinsip Tujuan

1. Arsitektur yang dibuat harus

sesuai dengan tujuan, aktivitas,

serta tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) di DKPP

Mendukung aktivitas dan tupoksi di DKPP.

Memperkuat hubungan antara aktivitas dan infrastruktur

untuk memudahkan

penyelarasan aktivitas

terhadap perubahan.

2. Pengelolaan arsitektur harus user

friendly Meningkatkan kemampuan

sharing data dan sumber daya

lain dalam pelayanan kepada

user.

Membantu kerja sama antar

bagian.

3. Arsitektur yang dikembangkan

harus aman Agar tidak membahayakan

keamanan dan kerahasiaan

data, serta teknologi yang ada

di DKPP.

Meminimalkan dampak dari

bencana.

Mampu bertahan dari serangan virus, spyware, hack, worm.

Tabel 2.6 menjelaskan prinsip-prinsip beserta tujuan masing-masing

dari tiap prinsip untuk membantu stakeholder dalam mengevaluasi dan

Page 128: Novia Widyaningsih Fst

93

menyetujui perubahan arsitektur yang akan diusulkan. Salah satu prinsip, yaitu

arsitektur yang dikembangkan harus aman. Tujuan dari prinsip itu agar

arsitektur yang diusulkan tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan data

dan teknologi yang ada di DKPP, arsitektuur yang diusulkan pun harus mampu

bertahan dari serangan virus, spyware, hack, worm, atau bencana.

2.8.7. Actor/Role Matrix

Tujuan actor/role matrix adalah untuk menunjukkan aktor dan juga

peranannya. Memahami hubungan aktor dengan peranannya adalah pendukung

utama dari pendefinisian kebutuhan pelatihan, pengaturan keamanan user dan

manajemen perubahan organisasi (The Open Group, 2009 : 426).

Tabel 2.7 Actor/Role Matrix

Page 129: Novia Widyaningsih Fst

94

Tabel 2.7 merupakan actor/role matrix untuk aktivitas pengaduan di

DKPP. Kolom pada matriks adalah bagian dan subbagian yang ada di DKPP

(aktor), sedangkan baris pada matriks adalah unit aktivitas terkecil (business

function) dalam aktivitas pengaduan. Dalam matriks ini ada keterangan RACI

(Responsible, Accountable, Consulted, Informed) yang menghubungkan kolom

aktor dengan baris unit aktivitas terkecil pada aktivitas pengaduan. Keterangan

Responsible menyatakan bahwa suatu aktor melakukan suatu kegiatan atau

pekerjaan. Keterangan Accountable menyatakan bahwa suatu aktor

bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memutuskan perkara.

Keterangan Consulted menyatakan bahwa seorang aktor diperlukan saran dan

kontribusinya terhadap suatu kegiatan. Keterangan Informed menyatakan

bahwa seorang aktor perlu mengetahui hasil dari keputusan dalam suatu

tindakan.

Untuk kegiatan penerimaan dan registrasi pengaduan, Kepala DKPP

RI, Kepala Biro Administrasi DKPP, Kabag Administrasi Pengaduan, dan

Kasubbag Penerimaan dan Registrasi Pengaduan memiliki keterangan

Informed, yang berarti mereka perlu mengetahui laporan dari kegiatan

penerimaan dan registrasi pengaduan. Sedangkan, Staf Subbag Penerimaan dan

Registrasi Pengaduan memiliki keterangan Responsible, yang berarti staf

tersebut yang secara langsung melakukan kegiatan penerimaan dan registrasi

pengaduan.

Untuk kegiatan pemberkasan perkara, Kabag Administrasi Pengaduan

memiliki keterangan Informed, yang berarti Kabag Administrasi Pengaduan

Page 130: Novia Widyaningsih Fst

95

perlu mengetahui laporan mengenai pemberkasan perkara. Kasubbag

Penerimaan dan Registrasi Perkara memiliki keterangan Accountable dan

Consulted, yang berarti Kasubbag Penerimaan dan Registrasi Perkara

bertanggung jawab dan sarannya dibutuhkan dalam kegiatan pemberkasan

perkara. Sedangkan, Staf Subbag Penerimaan dan Registrasi Pengaduan

memiliki keterangan Responsible, yang berarti staf tersebut yang secara

langsung melakukan kegiatan pemberkasan perkara.

Untuk kegiatan analisis dan verifikasi pengaduan, Kepala DKPP RI,

Kepala Biro Administrasi DKPP, Kabag Administrasi Pengaduan, dan

Kasubbag Penerimaan dan Registrasi Pengaduan memiliki keterangan

Informed, yang berarti mereka perlu mengetahui laporan dari kegiatan analisis

dan verifikasi pengaduan. Kasubbag Analisis dan Verifikasi Pengaduan

Wilayah 1 dan 2 memiliki keterangan Accountable dan Consulted, yang berarti

Kasubbag Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah 1 dan 2 bertanggung

jawab dan sarannya dibutuhkan dalam kegiatan analisis dan verifikasi

pengaduan. Sedangkan, Staf Subbag Analisis dan Verifikasi Pengaduan

Wilayah 1 dan 2 memiliki keterangan Responsible, yang berarti staf tersebut

yang secara langsung melakukan kegiatan analisis dan verifikasi pengaduan.

2.8.8. Stakeholder Map Matrix

Tujuan stakeholder map matrix adalah untuk mengidentifikasi

stakeholder untuk keterlibatannya di dalam aktivitas utama dan aktivitas

penunjang pada perusahaan (The Open Group, 2009 : 421).

Page 131: Novia Widyaningsih Fst

96

Tabel 2.8 Stakeholder Map Matrix

Pada tabel 2.8 digambarkan pemetaan keterlibatan stakeholder terhadap

aktivitas yang ada di DKPP. Kolom pada matriks tersebut merupakan

stakeholder yang ada di DKPP. Sedangkan, baris yang ada pada matriks

tersebut merupakan aktivitas-aktivitas yang ada di DKPP dan aktivitas tersebut

sebelumnya terlebih dahulu dianalisis menggunakan value chain. Analisis

value chain membagi aktivitas di DKPP menjadi dua bagian, yaitu aktivitas

Page 132: Novia Widyaningsih Fst

97

utama dan aktivitas pendukung. Warna merah yang ada dalam matriks

menandakan siapa saja stakeholder yang terlibat dalam setiap aktivitas.

Sebagai contoh, aktivitas pengaduan melibatkan stakeholder Pengadu,

Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan, dan Subbagian Analisis dan

Verifikasi Pengaduan Wilayah 1 dan 2. Aktivitas persidangan melibatkan

stakeholder Pengadu, Teradu, Subbagian Pemanggilan, Subbagian

Persidangan, Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara.

2.8.9. Application Portfolio Catalog

Menurut The Open Group (2009 : 432), Application portfolio catalog

berguna untuk mengidentifikasi dan memelihara semua daftar aplikasi yang

ada di perusahaan. Daftar ini membantu untuk menentukan ruang lingkup

perubahan yang dapat mempengaruhi jenis-jenis aplikasi tertentu.

Menurut O’Brien & Marakas (2010 : 557), application portfolio adalah

tools perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi aplikasi sistem

informasi saat ini dan yang diusulkan dalam syarat jumlah pendapatan atau aset

yang diinvestasikan dalam sistem informasi yang mendukung business

function dan business process utama.

Tabel 2.9 Application Portfolio Catalog

Page 133: Novia Widyaningsih Fst

98

Application portfolio catalog sebenarnya membantu untuk

mengidentifikasi aplikasi apa saja yang sudah digunakan dalam perusahaan

(DKPP) dan juga mengidentifikasi aplikasi saja yang dibutuhkan untuk

beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan (DKPP).

Tetapi, pada saat ini di DKPP belum ada aplikasi yang dijalankan untuk

menunjang kinerja para pegawai. Semua pekerjaan masih dilakukan secara

manual. Oleh karena itu, application portfolio catalog seperti pada tabel 2.9

hanya mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan saat ini untuk

DKPP. Aplikasi yang diusulkan akan menunjang kinerja para pegawai, selaras

dengan tujuan dibuatnya perencanaan arsitektur enterprise yang akan

mengotomatisasi sistem kerja di DKPP.

Setelah melakukan analisis pada as-is system di DKPP, maka pada tabel

2.9 diusulkan beberapa aplikasi usulan untuk menunjang aktivitas utama di

DKPP, yaitu e-Pengaduan, e-Persidangan, e-Persuratan, dan e-Kearsipan.

Page 134: Novia Widyaningsih Fst

99

Dalam tabel 2.9 juga dijelaskan fungsi dari masing-masing aplikasi yang

diusulkan. Fungsi-fungsi tersebut akan menjadi alasan mengapa setiap aplikasi

diusulkan. Diharapkan dengan dibuatnya application portfolio catalog akan

menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para stakeholder dalam

pengembangan arsitektur aplikasi.

2.8.10. Application and User Location Diagram

Menurut The Open Group (2009 : 435), diagram ini digunakan untuk

menunjukkan dimana aplikasi akan digunakan oleh end user dan distribusi

dimana aplikasi akan dikembangkan, diuji coba, dan dirilis. Tujuan diagram ini

adalah untuk menggambarkan dengan jelas lokasi aktivitas dari user yang

berinteraksi dengan aplikasi.

Page 135: Novia Widyaningsih Fst

100

E-Pengaduan

E-PersidanganE-Persuratan

E-Kearsipan

Bagian Administrasi

PengaduanSubbagian Tata Usaha

dan Protokol

Bagian Administrasi

Persidangan

Subbagian Monitoring

dan Evaluasi

E-Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Keuangan

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Inventaris

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Procurement

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Monev

Subbagian Monitoring

& Evaluasi

Gambar 2.9 Application and User Location Diagram

Pada gambar 2.9 digambarkan ada sembilan aplikasi dan empat lokasi

user yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi-aplikasi tersebuat adalah e-

Pengaduan, e-Persidangan, e-Persuratan, e-Kearsipan, e-Kepegawaian, e-

Keuangan, e-Inventaris, e-Procurement, e-Monev. Lokasi user yang terlibat

adalah Bagian Administrasi Pengaduan, Bagian Administrasi Persidangan,

Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Aplikasi e-Pengaduan digunakan di Bagian Administrasi Pengaduan. Dan

aplikasi e-Pengaduan akan berintegrasi dengan aplikasi e-Persuratan dan e-

Kearsipan. Aplikasi e-Persidangan digunakan di Bagian Administrasi

Page 136: Novia Widyaningsih Fst

101

Persidangan. Dan aplikasi e-Persidangan akan berintegrasi dengan aplikasi e-

Persuratan dan e-Kearsipan. Aplikasi e-Persuratan digunakan di Subbagian

Tata Usaha dan Protokol. Dan aplikasi e-Persuratan akan berintegrasi dengan

aplikasi e-Pengaduan, e-Persidangan dan e-Kearsipan. Aplikasi e-Kearsipan

digunakan di Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Dan aplikasi e-Kearsipan

akan berintegrasi dengan aplikasi e-Pengaduan, e-Persidangan dan e-

Persuratan. Aplikasi e-Kepegawaian digunakan di Subbagian Tata Usaha dan

Protokol dan akan berintegrasi dengan aplikasi e-Kearsipan. Aplikasi e-

Keuangan digunakan di Subbagian Tata Usaha dan Protokol dan akan

berintegrasi dengan aplikasi e-Kearsipan dan e-Monev. Aplikasi e-Inventaris

digunakan di Subbagian Tata Usaha dan Protokol dan akan berintegrasi dengan

aplikasi e-Kearsipan dan e-Monev. Aplikasi e-Procurement digunakan di

Subbagian Tata Usaha dan Protokol dan akan berintegrasi dengan aplikasi e-

Kearsipan dan e-Monev. Aplikasi e-Monev digunakan di Subbagian

Monitoring dan Evaluasi dan akan berintegrasi dengan aplikasi e-Kearsipan, e-

Inventaris, e-Procurement, e-Keuangan.

2.8.11. Technology Portfolio Catalog

Menurut The Open Group (2009 : 438), tujuan dari katalog ini adalah

untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang

digunakan di seluruh perusahaan, di dalamnya terdapat hardware, infrastruktur

software, dan aplikasi software. Sebuah portofolio teknologi yang disetujui

Page 137: Novia Widyaningsih Fst

102

mendukung siklus hidup manajemen produk teknologi dan beberapa versi

teknologi, juga membentuk dasar untuk definisi standar teknologi.

Tabel 2.10 Technology Portfolio Catalog

Pada tabel 2.10 dijelaskan teknologi apa saja yang dibutuhkan dan akan

digunakan DKPP dalam arsitektur teknologi usulan untuk setiap aplikasi yang

akan dibangun.

2.8.12. Platform Decomposition Diagram

Menurut The Open Group (2009 : 439), Platform Decomposition

Diagram menggambarkan platform teknologi yang mendukung operasional

arsitektur sistem informasi. Diagram ini mencakup semua aspek platform

infrastruktur dan menyediakan gambaran platform teknologi pada organisasi.

Page 138: Novia Widyaningsih Fst

103

PLATFORM TECHNOLOGYP

rese

nta

tio

nN

etw

ork

Ap

plic

atio

nD

ata

ba

se

Clie

nt In

terf

ace

Pengaduan ProcurementInventarisMonev KeuanganKepegawaianKearsipan PersuratanPersidangan

Web Server &

PHP

Web Server &

PHPWeb Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Internet & LAN Internet & LAN Internet & LAN Internet & LAN Internet & LANInternet & LANInternet & LAN LANLAN

Web Browser Web BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb Browser

Aplikasi e-

Pengaduan

Aplikasi e-

Persidangan

Aplikasi e-

Kearsipan

Aplikasi e-

KepegawaianAplikasi e-Monev

Aplikasi e-

Inventaris

Aplikasi e-

Procurement

Aplikasi e-

Persuratan

Aplikasi e-

Keuangan

Website DKPP

DB Platform DB PlatformDB PlatformDB PlatformDB PlatformDB PlatformDB PlatformDB Platform DB Platform

Gambar 2.10 Platform Decomposition Diagram

Pada gambar 2.10 menjelaskan platform teknologi menggambarkan

bahwa keseluruhan sistem yang diusulkan sudah berbasis web. Pada level client

interface, user eksternal dapat mengakses aplikasi yang berada di website

DKPP melalui web browser dan internet. User internal dapat mengakses

keseluruhan sistem aplikasi di website DKPP melalui internet atau jaringan

lokal (LAN). Apache web server digunakan untuk mendukung berjalannya

aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web dibangun menggunakan bahasa

pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor). Bahasa pemrograman ini akan

mengambil data dari data storage.

Page 139: Novia Widyaningsih Fst

104

Aplikasi e-Pengaduan akan mengambil data dari data storage

Pengaduan, aplikasi e-Persidangan akan mengambil data dari data storage

Persidangan, aplikasi e-Persuratan akan mengambil data dari data storage

Persuratan, aplikasi e-Kearsipan akan mengambil data dari data storage

Kearsipan, aplikasi e-Kepegawaian akan mengambil data dari data storage

Kepegawaian, aplikasi e-Keuangan akan mengambil data dari data storage

Keuangan, aplikasi e-Inventaris akan mengambil data dari data storage

Inventaris, aplikasi e-Procurement akan mengambil data dari data storage

Procurement, dan aplikasi e-Monev akan mengambil data dari data storage

Monev.

2.8.13. Communication Engineering Diagram

Communication engineering diagram menggambarkan sarana

komunikasi diantara aset arsitektur teknologi. Diagram ini membutuhkan

hubungan logis antara komponen client dan server serta mengidentifikasi batas

jaringan dan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk

mengimplementasikan koneksi secara fisik (The Open Group, 2009 : 441).

Page 140: Novia Widyaningsih Fst

105

ISP

(Internet Service Provider)

IDC (Internet Data

Center) Web Server

DKPP

Server

Local Server DKPP

Printer Scanner

Switch

Ruang Tenaga Ahli

Ruang Humas

LANTAI 4

Wireless

Ruang Kabag Pengaduan

Ruang Bagian Pengaduan

Ruang Keuangan

Ruang Kabiro

Ruang Bagian Persidangan

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN KIRI

Switch

Ruang Kabag Umum

Ruang Staf TU

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN TENGAH

Switch

Switch

Ruang Anggota 2

Ruang Sespri Ketua Ruang Anggota 1Ruang Ketua

Ruang Anggota 3Ruang Anggota 4

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN KANAN

Firewall

Router

Gambar 2.11 Communication Engineering Diagram

Gambar 2.11 menggambarkan infrastruktur jaringan usulan di lantai 4

DKPP. Infrastruktur jaringan ini melibatkan jaringan pada Bagian Humas

dan Ruang Tenaga Ahli. DKPP memiliki 2 local server (utama dan backup)

untuk menerima data dan informasi dari central server yang ditransmisikan

melalui internet. Local server terhubung dengan 2 router, yaitu router pada

Bagian Humas dan router pada Ruang Tenaga Ahli. Router pada Bagian

Humas terhubung dengan 2 switch, yaitu switch untuk menghubungkan

jaringan PC para staf dan switch untuk menghubungkan jaringan PC para

Kepala Subbagian. Masing-masing switch terhubung dengan wireless agar

setiap laptop atau smartphone di Bagian Persidangan juga dapat terkoneksi

dengan internet.

Page 141: Novia Widyaningsih Fst

106

Router pada Ruang Tenaga Ahli terhubung dengan 1 switch, yaitu switch

untuk menghubungkan jaringan PC para Tenaga Ahli. Switch tersebut

terhubung dengan wireless agar setiap laptop atau smartphone di Ruang

Tenaga Ahli juga dapat terkoneksi dengan internet.

2.8.14. Matrix Analisis Gap

Matrix analisis gap menunjukkan ruang lingkup dari sebuah paket

pekerjaan yang harus diimplementasikan sebagai bagian dari transformasi

roadmap yang lebih luas dengan penggambaran baseline architecture yang ada

pada saat ini dan penggambaran arsitektur target (The Open Group, 2009 :

321).

Relasi yang digunakan pada matrix ini adalah included untuk

komponen arsitektur yang ada pada baseline maupun target dan relasi

eliminated untuk komponen yang tidak ada pada arsitektur target. Sebelum

memberikan relasi eliminated, perlu pemeriksaan dahulu, jika tidak ada atau

benar akan dihapus, maka gunakan relasi eliminated (Pratiwi, 2013 : 71).

Menurut Andri (dalam Pratiwi, 2013 : 72), matrix analisis gap

menghubungkan paket pekerjaan kepada organisasi, fungsi, layanan, proses

bisnis, aplikasi, data dan teknologi yang akan dibuat, dibaca, update dan

dihapus CRUD) pada arsitektur aplikasi yang berkaitan dengan penggunaan

setiap data, selain menggunakan relasi CRUD, pada analisis gap dapat juga

menggunakan relasi Retained yang bermakna pelayanan yang tetap ada, relasi

Page 142: Novia Widyaningsih Fst

107

Replace yang bermakna pelayanan yang diganti, dan relasi add yang bermakna

layanan yang akan dibuat baru.

Gambar 2.12 Matrix Analisis Gap Arsitektur Bisnis Monitoring dan

Evaluasi

Pada gambar 2.12 adalah analisis gap arsitektur bisnis monitoring dan

evaluasi. Aktivitas login diberi keterangan “add” karena aktivitas login baru

akan ditambahkan dalam sistem usulan. Aktivitas memantau proses keuangan,

inventaris, dan procurement diberi keterangan “retain” karena aktivitas

tersebut tetap ada di sistem saat ini atau di sistem baru. Aktivitas pencatatan

hasil pemantauan diberi keterangan “remove” karena aktivitas tersebut tidak

akan digunakan kembali dalam sistem yang baru. Aktivitas persiapan evaluasi

sistem, pelaksanaan evaluasi sistem, dan penyusunan laporan monitoring dan

evalusi diberi keterangan “replace” karena ketiga aktivitas tersebut tetap

Page 143: Novia Widyaningsih Fst

108

digunakan dalam sistem yang baru, tetapi akan mengalami pengembangan,

yaitu menggunakan sistem terkomputerisasi.

2.8.15. Pengukuran ROI (Return of Invesment)

Menurut Anthony & Govindarajan (dalam Nugroho, 2005 : 24), ROI

adalah rasio untuk mengukur kekuatan penghasilan terhadap aktiva. Rasio

tersebut menyatakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh penghasilan

terhadap operasi bisnis dan menjadi ukuran keefektifan manajemen.

ROI menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari operasi

perusahaan (net operating income) dengan jumlah investasi atau aktiva yang

digunakan untuk menghasilkan keuntungan operasional tersebut (net operating

asset) (Nugroho, 2005 : 24).

Menurut Nugroho (2005 : 27), kelebihan analisis ROI adalah sebagai

berikut :

1. Rasio ROI bersifat menyeluruh, artinya apabila perusahaan sudah

menjalankan praktek akuntansi yang baik, maka manajemen dengan

menggunakan teknik analisis RPI dapat mengukur efisiensi penggunaan

modal kerja, efisiensi produksi, dan efisiensi penjualan.

2. Analisis ROI dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang

dilakukan oleh divisi atau bagian-bagian perusahaan, yaitu dengan

mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang

bersangkutan. Arti pentingnya adalah untuk dapat membandingkan

efisiensi suatu bagian dengan bagian lain di dalam perusahaan.

Page 144: Novia Widyaningsih Fst

109

3. ROI berguna untuk kepentingan perencanaan, misalnya ROI digunakan

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jika perusahaan akan

melakukan ekspansi.

Return on Invesment biasanyadinyatakan dalam bentuk prosentase.

Prosentase tersebut menunjukkan pengembalian investasi yang mungkin

diperoleh dalam jangka waktu tertentu sebagai hasil dari pelatihan. Cara lain

untuk mengukur ROI adalah dengan menghitung berapa lama (bulan) jangka

waktu yang dibutuhkan agar biaya yang telah diinvestasikan untuk pelatihan

berhasil diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh (Driwantara, 2005 : 4).

Menurut Driwantara (2005 : 4), rumus penghitungan prosentase ROI

adalah sebagai berikut.

ROI (%) = (Keuntungan Bersih Program / Biaya Program) x 100

Payback Period = Biaya Program / Keuntungan Bulanan

Pengukuran ROI untuk investasi biaya TIK di DKPP adalah sebagai

berikut ini :

Analisis Biaya Investasi Awal

Sebelum membuat perhitungan ROI, kita terlebih dahulu harus

menganalisis biaya investasi awal. Biaya investasi awal adalah untuk

hardware, software, dan SDM. Biaya investasi awal untuk hardware

meliputi harga server, alat-alat untuk membangun jaringan. Biaya

investasi awal untuk software meliputi harga operating system. Biaya

investasi awal juga termasuk untuk pembayaran SDM.

Page 145: Novia Widyaningsih Fst

110

Tabel 2.11 Biaya Investasi Awal

Keterangan Biaya

Pembelian Server

HP ProLiant ML350pG8-676 4 buah

@ Rp 31.000.000 Rp 124.000.000

Subtotal Biaya Pembelian Server Rp 124.000.000

Pembelian Software

OS Server ; Windows Server 2012 Rp 10.600.000

Microsoft Office Professional 2013 Rp 5.400.000

Subtotal Biaya Pembelian Software Rp 16.000.000

Pembelian Hardware

Switch HP V1910-24G-PoE 8 buah

@ Rp 10.500.000 Rp 84.000.000

Router LINKSYS wireless-G WRT54GL-AS 2 buah

@ Rp 670.000 Rp 1.340.000

UTP Cable SCHNEIDER 500 m @ Rp 32.000 Rp 16.000.000

Subtotal Biaya Pembelian Hardware Rp 101.340.000

Upah Tenaga Ahli (per Bulan)

System Analyst 2 orang @ Rp 5.000.000 Rp 10.000.000

System Administrator 2 orang @ Rp 3.000.000 Rp 6.000.000

Database Administrator 2 orang @ Rp 3.000.000 Rp 6.000.000

Programmer 3 orang @ Rp 6.000.000 Rp 18.000.000

Subtotal Biaya Upah Tenaga Ahli (per Bulan) Rp 40.000.000

Subtotal Biaya Upah Tenaga Ahli (per Tahun) Rp 480.000.000

Total Biaya Rp 721.340.000

Page 146: Novia Widyaningsih Fst

111

Estimasi Cost dalam Kurun Waktu 5 Tahun

Dari hasil perhitungan biaya investasi awal untuk hardware, software,

dan SDM maka didapatkan estimasi biaya untuk jangka waktu 5 tahun ke

depan.

Tabel 2.12 Estimasi Biaya dalam 5 Tahun

Kategori Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Pembelian Server - 124000000 - -

Pembelian Software 5400000 10600000 - -

Pembelian Hardware - 101340000 - - -

Upah Tenaga Ahli 216000000 480000000 480000000 480000000 480000000

Total Biaya per Tahun 221400000 715940000 480000000 480000000 480000000

Total Biaya 5 Tahun 2.377.340.000

Pengukuran ROI

Pengadaan pada bidang teknologi informasi merupakan sebuah

investasi. Oleh karena itu, ROI dari pengadaan ini harus dapat diukur.

Untuk mengukur ROI yang harus pertama kali dievaluasi adalah seberapa

besar biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pengadaan ini dan

pendapatan dari perusahaan. ROI dinyatakan dalam bentuk persentase.

Page 147: Novia Widyaningsih Fst

112

Tabel 2.13 Penghitungan ROI

Biaya-Biaya

Estimasi Total Biaya Pertama Rp 221.400.000

Estimasi Total Biaya Kedua Rp 715.940.000

Estimasi Total Biaya Ketiga Rp 480.000.000

Estimasi Total Biaya Keempat Rp 480.000.000

Estimasi Total Biaya Kelima Rp 480.000.000

Estimasi Anggaran Belanja TIK

Anggaran Belanja Tahun 2013 Rp 1.000.000.000

Anggaran Belanja Tahun 2014 Rp 1.000.000.000

ROI

ROI Tahun 2013

ROI (%) = (Rp 1.000.000.000 /

Rp 221.400.000) x 100 =

451,67%

ROI Tahun 2014

ROI (%) = (Rp 1.000.000.000 /

Rp 715.940.000) x 100 =

139,68%

Estimasi ROI Tahun 2015-2017 *Asumsi

anggaran belanja DKPP pada tahun 2015-

2017 sama dengan anggaran belanja tahun

2013-2014

ROI (%) = (Rp 1.000.000.000 /

Rp 480.000.000) x 100 =

208,33%

Payback Period

Payback Period Tahun 2013 Anggaran Bulanan =

Rp 1.000.000.000 / 12 =

Rp 83.333.333

Payback Period =

Rp 221.400.000 / Rp 83.333.333

= 2,66 bulan

Payback Period Tahun 2014 Anggaran Bulanan =

Rp 1.000.000.000 / 12 =

Rp 83.333.333

Payback Period =

Rp 715.940.000 / Rp 83.333.333

= 8,59 bulan

Estimasi Payback Period Tahun 2015-2017 Anggaran Bulanan =

Rp 1.000.000.000 / 12 =

Rp 83.333.333

Page 148: Novia Widyaningsih Fst

113

*Asumsi anggaran belanja DKPP pada

tahun 2015-2017 sama dengan anggaran

belanja tahun 2013-2014

Payback Period =

Rp 480.000.000 / Rp 83.333.333

= 5,76 bulan

2.8.16. Road Map

Roadmap adalah sebuah arahan bagi usaha pengembangan yang

bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Esensi sebuah

roadmap adalah adanya jalur-jalur (paths) pengembangan yang bila diikuti

akan membawa pelakunya mencapai tujuan pengembangan tersebut. Jalur-

jalur ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang

melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat

mengantarkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi

yang tinggi (Unnes, 2011 : 6).

Tahap 1

E-Pengaduan

E-Persidangan

2014

Tahap 2

E-Persuratan

E-Kearsipan

2015

Website

DKPP

Tahap 3

E-Monev

E-Keuangan

2016

Tahap 4

E-Kepegawaian

2017

Tahap 5

E-Inventaris

E-Procurement

2018

Gambar 2.13 Roadmap Implementasi Aplikasi

Page 149: Novia Widyaningsih Fst

114

Gambar 2.13 menggambarkan roadmap implementasi aplikasi usulan di

DKPP. Implementasi akan dibagi menjadi 5 tahap, mulai dari tahun 2014

sampai tahun 2018. Implementasi tahap 1 pada tahun 2014, DKPP akan

mengimplementasikan aplikasi e-Pengaduan, e-Persidangan, dan website

DKPP. Implementasi tahap 2 pada tahun 2015, DKPP akan

mengimplementasikan aplikasi e-Persuratan dan e-Kearsipan. Implementasi

tahap 3 pada tahun 2016, DKPP akan mengimplementasikan aplikasi e-Monev

dan e-Keuangan. Implementasi tahap 4 pada tahun 2017, DKPP akan

mengimplementasikan aplikasi e-Kepegawaian. Implementasi tahap 5 pada

tahun 2018, DKPP akan mengimplementasikan aplikasi e-Inventaris dan e-

Procurement. Urutan prioritas untuk implementasi aplikasi DKPP ditentukan

berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh aplikasi tersebut untuk kinerja

pegawai di DKPP.

2.9 Penelitian Sejenis

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penelitian sejenis, seperti skripsi

dan thesis tentang Perencanaan arsitektur enterprise dan Arsitektur Enterprise

menggunakan TOGAF, yang penulis jadikan sebagai referensi dalam

penulisan. Dan pada bagian ini juga akan dijelaskan perbedaan skripsi yang

dibuat oleh penulis dengan penelitian sejenis yang dijadikan referensi. Berikut

ini adalah penelitian sejenis yang dijadikan referensi, yaitu :

1. “Perencanaan arsitektur enterprise pada PT. Dian Nikel Mining”

Page 150: Novia Widyaningsih Fst

115

Skripsi ini disusun oleh Anis Khairunisa (Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013). Penelitian ini

menghasilkan solusi bisnis bagi PT. Dian Nikel Mining dengan perencanaan

arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM.

Kelebihan dari penelitian ini adalah analisis arsitektur to be yang dibuat

untuk perencanaan arsitektur enterprise untuk seluruh divisi perusahaan sangat

detail, mulai dari fase preliminary sampai fase migration planning. Penulis

juga membuat tabel permasalahan yang terjadi pada current system serta

membuat solusi untuk masing-masing permasalahan dengan tujuan untuk

memenuhi kebutuhan pada setiap fase TOGAF ADM dan sudah adanya

roadmap untuk urutan implementasi aplikasi sebagai persiapan ke tahap

implementation governance. Kekurangan pada penelitian ini, yaitu current

system pada perusahaan tidak dijelaskan dengan lengkap, tidak adanya analisa

ROI (Return of Invesment) untuk analisa investasi biaya pada fase

opportunities and solutions dan belum semua fase TOGAF ADM dilakukan,

seperti fase implementation governance dan architecture change management.

2. “Perencanaan arsitektur enterprise / Teknologi Informasi

Menggunakan Kerangka The Open Group Architecture Framework

(TOGAF) (Studi Kasus : Pemda Kabupaten Sumba Barat)”

Thesis ini disusun oleh Raimond Lukito Widiatmo (Fakultas Teknologi

Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2012). Penelitian ini

Page 151: Novia Widyaningsih Fst

116

menghasilkan usulan strategi SI/TI bagi Pemda Kabupaten Sumba Barat agar

tata laksana dan sistem administrasi pemerintah dapat berjalan dengan efektif

dan efisien.

Kelebihan dari penelitian ini adalah penulis melakukan analisis pada

semua fase TOGAF ADM, mulai dari fase preliminary sampai fase change

management. Penjelasan pada setiap fase hampir semuanya sangat detail.

Perancangan arsitekturnya pun mudah dipahami. Kekurangan dari penelitian

ini adalah current system tidak dijelaskan lebih dulu sebelum dibuat arsitektur

yang baru, tidak adanya penyusunan anggaran biaya untuk investasi

perencanaan strategis SI/TI dan bagian Pemda Kabupaten Sumba Barat yang

terlibat untuk perencanaan arsitektur enterprise hanya pada Bagian

Informatika.

3. “Perancangan Model Enterprise Architecture dengan Menggunakan

TOGAF Architecture Development Method pada PT. Satya Karya

Utama”

Skripsi ini disusun oleh Vivi Fydiani Pratiwi (Fakultas Sains dan

Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013). Penelitian ini

menghasilkan blueprint arsitektur perusahaan PT. Satya Karya Utama.

Page 152: Novia Widyaningsih Fst

117

Kelebihan dari penelitian ini adalah penjelasan rancangan arsitektur yang

mendetail pada setiap fase TOGAF ADM dan adanya ROI (Return of

Investment) untuk analisis investasi biaya. Kekurangan dari penelitian ini

adalah current system tidak dijelaskan lebih dulu sebelum dibuat arsitektur

yang baru, tidak semua divisi perusahaan terlibat untuk perancangan blueprint

dan belum semua fase TOGAF ADM dilakukan, seperti fase migration

planning, fase implementation governance dan fase architecture change

management.

4. “Analisis dan Pengembangan Enterprise Arsitektur Menggunakan

Framework TOGAF pada Pengadilan Agama Bandung”

Skripsi ini disusun oleh Cecep Rachman Mardiansyah (Fakultas Teknik,

Universitas Widyatama, 2012). Penelitian ini menghasilkan blueprint yang

selaras dengan kebutuhan bisnis dari Pengadilan Agama Bandung.

Kelebihan dari penelitian ini adalah penulis membuat dua bab berbeda

untuk membahas sistem yang berjalan saat ini dan sistem yang diusulkan. Pada

Page 153: Novia Widyaningsih Fst

118

bab 4 dengan judul Analisis Kebutuhan Infrastruktur, penulis fokus membahas

secara mendetail mengenai analisis kebutuhan mulai dari visi arsitektur,

arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi,

sampai tingkat kematangan sistem yang berjalan saat ini. Pada bab 5 dengan

judul Rancangan dan Kerangka Kerja Infrastruktur, penulis fokus membahas

secara mendetail mengenai rancangan proses kerja dan infrastruktur yang akan

diusulkan berdasarkan kebutuhan dari pembahasan bab sebelumnya.

Kekurangan dari penelitian ini, yaitu penulis melaksanakan fase TOGAF hanya

dari fase A (Visi Arsitektur) sampai fase E (Peluang dan Solusi). Hal ini

disebabkan karena penulis benar-benar ingin fokus dalam analisis kebutuhan

arsitektur dan perancangan arsitektur yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama

Bandung. Kekurangan lainnya dalam penelitian ini adalah tidak adanya ROI

untuk menghitung persentase investasi anggaran yang dikeluarkan untuk

mengembangkan sistem informasi dan tidak adanya roadmap aplikasi sebagai

dasar prioritas untuk implementasi aplikasi yang diusulkan.

Berikut ini adalah hal-hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian-

penelitian sejenis yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Skripsi ini akan menggambarkan dan menjelaskan current system pada

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sebelum

dirancangnya arsitektur-arsitektur baru.

2. Skripsi ini akan melibatkan semua bagian yang ada pada DKPP (Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk membuat perencanaan

arsitektur enterprise secara keseluruhan.

Page 154: Novia Widyaningsih Fst

119

3. Skripsi ini akan menjelaskan arsitektur bisnis menggunakan konsep

business service, business process, dan business function agar pemetaan

proses kerja di DKPP dapat terbagi ke dalam level atas sampai level

terkecilnya.

4. Skripsi ini akan melengkapi kekurangan dari penelitian Anis Khairunisa,

Vivi Fydiani Pratiwi, dan Cecep Rachman Mardiansyah, yaitu melakukan

fase-fase TOGAF ADM mulai dari fase Preliminary sampai fase

Migration Planning dengan membuat ROI pada fase Opportunities and

Solutions dan membuat roadmap urutan implementasi aplikasi pada fase

Migration Planning.

Page 155: Novia Widyaningsih Fst
Page 156: Novia Widyaningsih Fst

120

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian skripsi ini menggunakan dua metode, yaitu metode pengumpulan

data dan metode perencanaan arsitektur enterprise. Metode pengumpulan data

menggunakan observasi, wawancara, studi dokumen, dan tinjauan pustaka. Metode

perencanaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF Architecture Development

Method (ADM).

3.1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini digunakan agar dapat membantu penulis dalam

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari DKPP (Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk mendapatkan fakta-fakta dan kebenaran

uraian materi untuk pembahasan. Berikut ini adalah beberapa metode pengumpulan

data yang dipakai penulis.

3.1.1. Metode Observasi

Observasi dilakukan dengan melihat langsung aktivitas yang berjalan pada

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pada bulan Mei 2014 yang

berlokasi pada Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350. Hasil observasi

yang didapat, yaitu :

Page 157: Novia Widyaningsih Fst

121

1. Sejarah singkat DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

2. Profil, tugas, dan wewenang dari lembaga DKPP (Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu).

3. Sistem yang sedang berjalan, yaitu bagaimana proses pengaduan, persidangan,

kearsipan, persuratan, kepegawaian, inventaris, procurement, keuangan, serta

monitoring dan evaluasi pada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu).

Teknik observasi dilakukan untuk mempelajari dan memperoleh gambaran

nyata dari aktivitas pengaduan, persidangan, kearsipan, persuratan, kepegawaian,

inventaris, procurement, keuangan, serta monitoring dan evaluasi, dan apa saja

dukungan yang sudah ada agar aktivitas-aktivitas tersebut dapat berjalan sesuai

dengan tujuan DKPP.

Observasi juga mengamati apakah sistem informasi dan teknologi informasi

sudah digunakan sebagai penggerak aktivitas pada DKPP. Tetapi, pada

kenyataannya teknologi informasi hanya digunakan sebagai technical support. Hal

ini dibuktikan dengan tidak adanya bagian khusus untuk menangani permasalahan

sistem informasi dan teknologi informasi pada DKPP.

3.1.2. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan

kegiatan pengaduan, persidangan, kearsipan, persuratan, kepegawaian, inventaris,

procurement, keuangan, serta monitoring dan evaluasi di DKPP dengan cara

berinteraksi secara langsung dengan pihak yang terkait. Setelah dilakukan tanya-

Page 158: Novia Widyaningsih Fst

122

jawab, didapatkan hasil berupa data dan informasi tentang aktivitas utama yang

sedang berjalan (pengaduan, persidangan, kearsipan, persuratan), pengelolaan

sistem informasi dan teknologi informasi, perencanaan arsitektur enterprise, serta

infrastruktur teknologi yang ada. Berikut ini adalah daftar pertanyaan pada

wawancara yang dilakukan di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

1. Strategi aktivitas apa yang sudah diterapkan oleh DKPP?

2. Apa saja aktivitas yang ada di DKPP? Dan bagaimana alur pada masing-

masing aktivitas tersebut?

3. Data-data apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing aktivitas di DKPP?

4. Aplikasi apa saja yang sudah ada di DKPP untuk mendukung kinerja para

pegawai dalam menjalankan tugasnya?

5. Bagaimana pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi di DKPP?

6. Apakah DKPP sudah memiliki perencanaan arsitektur enterprise? Jika sudah,

bagaimana strategi SI/TI nya?

7. Bagaimana infrastruktur jaringan yang ada di DKPP?

3.1.3. Metode Studi Dokumen

Metode ini dilakukan untuk menambah referensi teori-teori yang menunjang

penelitian dengan cara mencari data dan informasi yang berkaitan dengan

perencanaan arsitektur enterprise, arsitektur enterprise, dan TOGAF ADM dari

buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet, artikel, hasil penelitian dan dokumen-

dokumen dari DKPP. Referensi teori-teori diharapkan dapat membantu penulis

dalam melakukan analisis dan menyusun pembahasan.

Page 159: Novia Widyaningsih Fst

123

3.1.4. Metode Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengumpulkan dan membandingkan

beberapa hasil penelitian sejenis, seperti skripsi dan thesis terdahulu mengenai

perencanaan arsitektur enterprise dan arsitektur enterprise, kemudian

mempelajarinya untuk memperoleh perbandingan kekurangan dan kelebihan dari

setiap penelitian. Membandingkan hasil penelitian terdahulu juga membantu

penulis untuk menemukan hal yang membedakan antara penelitian penulis dengan

penelitian-penelitian sebelumnya.

Penulis menggunakan empat referensi thesis dan skripsi untuk perbandingan

penelitian sejenis. Sumber referensi yang digunakan untuk perbandingan, yaitu :

Tabel 3.1 Perbandingan Penelitian Sejenis

No. Penulis Judul Masalah Hasil Penelitian

1. Anis

Khairunisa

(2013)

Perencanaan arsitektur

enterprise pada PT.

Dian Nikel Mining

Perusahaan tidak

memiliki

perencanaan strategis

SI pada bidang SI/TI.

Divisi TI belum

masuk dalam

struktur organisasi

perusahaan.

Aplikasi yang

digunakan

perusahaan hanya

Microsoft Office.

Rancangan kerangka

kerja berdasarkan

TOGAF ADM.

Analisis kebutuhan dari

perencanaan strategis SI.

Rancangan arsitektur

visi.

Rancangan arsitektur

bisnis.

Rancangan arsitektur

sistem informasi.

Rancangan arsitektur

teknologi.

Rancangan Peluang dan

Solusi.

Rancangan Perencanaan

Migrasi

Page 160: Novia Widyaningsih Fst

124

2. Raimond

Lukito

Widiatmo

(2012)

Perencanaan arsitektur

enterprise / Teknologi

Informasi

Menggunakan

Kerangka The Open

Group Architecture

Framework (TOGAF)

(Studi Kasus : Pemda

Kabupaten Sumba

Barat)

Bagaimana

menyusun usulan

strategi SI/TI bagi

Pemda Kabupaten

Sumba Barat.

Bagaimana

mendefinisikan

TOGAF ADM untuk

pemodelan EA

dalam mendukung

aktivitas bisnis

Pemda Kabupaten

Sumba Barat.

Bagaimana

membangun model

infrastruktur SI/TI

berbasis EA yang

sesuai.

Usulan strategi SI/TI

bagi Pemda Kabupaten

Sumba Barat.

Model infrastruktur

SI/TI berbasis EA sesuai

dengan aktivitas bisnis

Pemda Kabupaten

Sumba Barat.

3. Vivi Fydiani

Pratiwi

(2013)

Perancangan Model

Enterprise

Architecture dengan

Menggunakan TOGAF

Architecture

Development Method

pada PT. Satya Karya

Utama

Perusahaan belum

mempunyai

rancangan aplikasi

pendukung berbasis

elektronik untuk

menunjang proses

bisnis.

Perusahaan belum

mempunyai

kerangka dasar

arsitektur teknologi

informasi.

Tidak adanya divisi

TI dalam struktur

organisasi

perusahaan.

Rancangan berdasarkan

konsep EA

menggunakan TOGAF

ADM.

Analisis kebutuhan EA

yang dibutuhkan

perusahaan.

Rancangan arsitektur

bisnis perusahaan.

Rancangan arsitektur

sistem informasi.

Rancangan arsitektur

teknologi.

Rancangan peluang dan

solusi.

Analisis biaya investasi

untuk implementasi EA.

4. Cecep

Rachman

Mardiansyah

(2012)

Analisis dan

Pengembangan

Enterprise Arsitektur

Menggunakan

Framework TOGAF

pada Pengadilan

Agama Bandung

Bagaimana caranya

membangun

rancangan EA.

Bagaimana data yang

tersebar di setiap unit

Pengadulan Agama

Rekomendasi model

arsitektur bisnis.

Arsitektur sistem

informasi.

Arsitektur teknologi.

Page 161: Novia Widyaningsih Fst

125

Bandung bisa

terintegrasi.

Bagaimana cara

menjalankan fungsi-

fungsi yang

menerapkan

perencanaan

kebutuhan TI.

Solusi terbaik yang

diterapkan dalam

pembuatan blueprint.

3.2. Metode Perencanaan Arsitektur Enterprise

Metode perancangan arsitektur enterprise yang digunakan adalah TOGAF

Architecture Development Method (ADM). Langkah awal untuk menerapkan

TOGAF ADM adalah melakukan persiapan-persiapan, yaitu mengidentifikasi

konteks arsitektur yang akan dikembangkan. Langkah selanjutnya, mendefinisikan

strategi dari arsitektur dan menetapkan bagian-bagian arsitektur yang akan

dirancang, seperti arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur

teknologi. Ada tujuh tahap dalam metodologi TOGAF ADM yang digunakan

penulis, yaitu :

3.2.1. Preliminary Phase

Pada fase preliminary dilakukan pendefinisian bagaimana melakukan

perancangan di DKPP. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada fase ini adalah

sebagai berikut.

1. Membuat prinsip-prinsip perencanaan arsitektur enterprise sebagai acuan

untuk pengembangan arsitektur.

2. Menentukan ruang lingkup perencanaan arsitektur enterprise (what).

Page 162: Novia Widyaningsih Fst

126

3. Menentukan siapa saja actor yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan

perencanaan arsitektur enterprise (who).

4. Menentukan lokasi perencanaan arsitektur enterprise yang akan dibuat (where).

5. Menentukan waktu mulai dan target penyelesaian perencanaan arsitektur

enterprise (when).

6. Menetapkan alasan perencanaan arsitektur enterprise ini dibangun (why).

7. Menetapkan bagaimana perencanaan arsitektur enterprise ini dibuat (how).

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu Principles Catalog.

3.2.2. Requirement Management

Pada fase ini dilakukan analisis kebutuhan dari DKPP dan kebutuhan dari

user. Tujuan fase ini, yaitu untuk menganalisis dan mengelola kebutuhan

arsitektur di seluruh fase ADM.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam fase ini, yaitu :

1. Mengidentifikasi permasalahan pada DKPP.

2. Membuat solusi aktivitas dari permasalahan yang telah diidentifikasi.

3. Membuat solusi sistem informasi dari permasalahan yang telah diidentifikasi.

3.2.3. Phase A : Architecture Vision

Fase A bertujuan untuk membuat keseragaman pandangan mengenai

pentingnya perencanaan arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan DKPP yang

dirumuskan dalam bentuk strategi, serta menentukan ruang lingkup dari arsitektur

Page 163: Novia Widyaningsih Fst

127

yang akan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dibuat pada fase

preliminary. Langkah-langkah untuk menentukan visi arsitektur, yaitu :

1. Mendefinisikan visi DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

2. Menentukan seluruh aktivitas di DKPP, meliputi aktivitas utama dan aktivitas

pendukung.

3. Mendefinisikan stakeholder.

4. Menentukan hubungan stakeholder dengan aktivitas utama dan pendukung

menggunakan stakeholder map matrix.

5. Membuat rancangan arsitektur visi.

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu Value Chain Diagram dan

Stakeholder Map Matrix.

3.2.4. Phase B : Business Architecture

Pada fase B, penulis akan menentukan model aktivitas (sejarah perusahaan,

proses, dan fungsi) yang diinginkan untuk menentukan arah DKPP di masa depan

melalui sudut pandang organisasi. Model aktivitas ini berupa skenario aktivitas

organisasi dari aspek informasi, fungsional, dan organisasi dari lingkungan

DKPP. Penjelasan alur skenario aktivitas tupoksi (tugas pokok dan fungsi)

menggunakan salah satu diagram UML, yaitu Business Use Case Diagram.

Langkah-langkah untuk membuat arsitektur bisnis adalah :

1. Menjelaskan sejarah DKPP.

2. Menjelaskan struktur organisasi DKPP beserta job description setiap bagian

dan menentukan struktur organisasi usulan untuk DKPP.

Page 164: Novia Widyaningsih Fst

128

3. Membuat rancangan arsitektur proses aktivitas DKPP.

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu Rich Picture dan Actor/Role

Matrix.

3.2.5. Phase C : Information System Architecture

Fase C menentukan bagaimana membangun arsitektur sistem informasi

yang meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan pada

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

3.2.5.1.Application Architecture

Arsitektur aplikasi digunakan untuk merancang suatu aplikasi yang

telah didefinisikan pada arsitektur bisnis (aktivitas tupoksi). Pada fase ini

dilakukan identifikasi jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan

mendukung aktivitas di DKPP, serta membuat rancangan arsitektur aplikasi.

Langkah-langkah untuk membuat arsitektur aplikasi, yaitu:

1. Mengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan.

2. Membuat pemodelan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan.

3. Menjelaskan manfaat aplikasi yang dirancang.

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu Application Portfolio Catalog,

Application and User Location Diagram, dan Use Case Diagram.

3.2.5.2.Data Architecture

Arsitektur data akan mengidentifikasi seluruh komponen data yang

digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh

Page 165: Novia Widyaningsih Fst

129

DKPP. Jadi, pembuatan arsitektur data harus didahului oleh pembuatan arsitektur

aplikasi agar semua komponen data yang diperlukan pada setiap aplikasi dapat

didokumentasikan struktur datanya. Langkah-langkah untuk membuat arsitektur

data, yaitu :

1. Mengidentifikasi struktur data yang diperlukan pada setiap aplikasi.

2. Membuat pemodelan arsitektur data.

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu Class Diagram.

3.2.6. Phase D : Technology Architecture

Arsitektur teknologi menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan

DKPP untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada

arsitektur aplikasi. Langkah-langkah untuk membuat arsitektur teknologi, yaitu :

1. Memodelkan konfigurasi jaringan awal pada DKPP.

2. Membuat konfigurasi jaringan usulan.

3. Menentukan software dan hardware yang diperlukan.

4. Merancang platform teknologi yang akan digunakan.

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu Communications Engineering

Diagram, Platform Decomposition Diagram, dan Technology Portfolio Catalog.

3.2.7. Phase E : Opportunities and Solutions

Pada fase E akan diuraikan hasil dari analisis gap mulai dari fase B sampai

fase D, serta akan ada perhitungan estimasi biaya investasi pada DKPP. Berikut

ini adalah langkah-langkah pada fase E :

Page 166: Novia Widyaningsih Fst

130

1. Mengevaluasi model arsitektur yang sudah dibuat pada fase B, C, dan D, yaitu

arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan teknologi menggunakan matrix analysis

gap.

2. Membuat pengukuran dan perhitungan investasi menggunakan ROI (Return

On Investment).

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu Matrix Analysis Gap dan Return

On Investment (ROI).

3.2.8. Phase F : Migration Planning

Pada fase ini akan dilakukan persiapan dan perencanaan migrasi untuk

implementasi arsitektur aplikasi baru yang dibangun pada fase sebelumnya.

Berikut ini adalah langkah-langkah pada fase F :

1. Membuat rencana migrasi dan urutan prioritas pengimplementasian aplikasi.

2. Menetapkan dan menggambarkan roadmap aplikasi pada DKPP.

Tools yang digunakan pada fase ini, yaitu roadmap implementasi aplikasi.

3.3. Kerangka Berpikir

Page 167: Novia Widyaningsih Fst

131

Mulai

Metode Pengumpulan Data (Guritno, Sudaryono,

& Rahardja, 2011)

Metode Perencanaan Arsitektur Enterprise

(The Open Group, 2009)

Observasi

Tinjauan Pustaka

Studi Dokumen

Wawancara

Phase F : Migration Planning

Phase E : Opportunities &

Solutions

Phase D : Technology Architecture

Phase C : Information System Architecture

Phase B : Business Architecture

Phase A : Architecture Vision

Preliminary Phase Principles Catalog

Stakeholder Map Matrix

Value Chain Diagram

Actor/Role Matrix

Application Architecture

Data Architecture

Use Case Diagram

Application Portfolio Catalog

Class Diagram

Technology Portfolio Catalog

Platform Decomposition Diagram

Communications Engineering Diagram

Return Of Investment

Matrix Analysis Gap

Roadmap Aplikasi

Selesai

TOGAF 9Architecture Development

Methodology

Rich Picture

Application and User Location Diagram

Requirements Management

Flowchart

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Page 168: Novia Widyaningsih Fst
Page 169: Novia Widyaningsih Fst

132

BAB IV

PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE

Dalam bab pembahasan ini, untuk mempersiapkan perencanaan arsitektur

enterprise maka akan dilakukan tiga tahapan awal dari TOGAF ADM, yaitu

Preliminary Phase, Requirement Management, Architecture Vision, dan Business

Architecture untuk melakukan proses pengenalan pada objek penelitian, yaitu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tahapan selanjutnya adalah

membahas secara mendalam mengenai Information System Architecture,

Technology Architecture, Opportunities and Solution, dan Migration Planning

sebagai usulan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

4.1. Preliminary Phase

4.1.1. Prinsip – Prinsip Perencanaan Arsitektur Enterprise

Pada tahapan ini akan dibuat prinsip-prinsip perencanaan arsitektur

enterprise yang merupakan bagian dari kebijakan sistem informasi dan teknologi

informasi di DKPP yang akan sangat berpengaruh terhadap seluruh proses

perencanaan arsitektur enterprise. Prinsip-prinsip ini berguna untuk menjadi acuan

dalam pengambilan keputusan arsitektur pada bidang sistem informasi dan

teknologi informasi, menentukan struktur dan komposisi dari komponen-komponen

arsitektur, menentukan kriteria pemilihan teknologi, serta menjadi acuan dalam

perencanaan dan pengimplementasian arsitektur. Selain itu, prinsip-prinsip

Page 170: Novia Widyaningsih Fst

133

perencanaan arsitektur enterprise juga memodelkan karakteristik dari arsitektur

sistem informasi dan teknologi informasi yang akan dikembangkan.

Prinsip-prinsip perencanaan arsitektur enterprise memiliki sifat yang umum

untuk digunakan dalam tahapan awal pengembangan perencanaan arsitektur

enterprise. Prinsip – prinsip tersebut juga menggambarkan karakteristik serta tujuan

dari arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi yang akan dikembangkan.

Prinsip – prinsip yang akan digunakan sebagai acuan pengembangan adalah sebagai

berikut :

1. Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) di DKPP.

2. Pengelolaan arsitektur harus user friendly agar dapat membantu kerja sama

antar bagian.

3. Arsitektur yang dikembangkan harus aman agar tidak membahayakan

keamanan dan kerahasiaan data, serta teknologi yang ada di DKPP.

4. Data dan informasi dari sistem harus dilindungi dari akses oleh pihak-pihak

yang tidak berwenang.

5. Arsitektur harus dirancang untuk memudahkan penambahan dan

pengembangan di masa depan.

6. Penerapan teknologi interkoneksi dan akses data standar.

7. Penerapan arsitektur multi-tier dan arsitektur berbasis komponen.

8. Menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk

mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan.

Page 171: Novia Widyaningsih Fst

134

9. Pendefinisian dan pengelolaan data sebagai aset harus konsisten di semua

bagian agar data dapat tersedia bagi pihak yang membutuhkan dan pemilik data

dapat bertanggung jawab atas kualitas data yang dimilikinya.

Setelah ditetapkan maka prinsip-prinsip tersebut akan dimasukkan ke dalam

tabel principle catalog yang menggambarkan prinsip-prinsip yang akan dipakai

oleh DKPP dan menjelaskan tujuan dari setiap prinsip-prinsipnya. Di bawah ini

adalah principle catalog untuk perencanaan arsitektur enterprise di DKPP.

Tabel 4.1 Principle Catalog

No. Prinsip Tujuan

1. Arsitektur yang dibuat harus

sesuai dengan tujuan, aktivitas,

serta tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) di DKPP

Mendukung aktivitas dan tupoksi di DKPP.

Memperkuat hubungan antara aktivitas dan infrastruktur

untuk memudahkan

penyelarasan aktivitas

terhadap perubahan.

2. Pengelolaan arsitektur harus user

friendly Meningkatkan kemampuan

sharing data dan sumber daya

lain dalam pelayanan kepada

user.

Membantu kerja sama antar

bagian.

3. Arsitektur yang dikembangkan

harus aman Agar tidak membahayakan

keamanan dan kerahasiaan

data, serta teknologi yang ada

di DKPP.

Meminimalkan dampak dari

bencana.

Mampu bertahan dari serangan virus, spyware, hack, worm.

4. Data dan informasi dari sistem

harus dilindungi dari akses oleh

pihak-pihak yang tidak

berwenang

Melindungi data dari akses

oleh pihak-pihak yang tidak

berwenang.

Mengatur stakeholder untuk pengelolaan data.

Page 172: Novia Widyaningsih Fst

135

5. Arsitektur harus dirancang untuk

memudahkan penambahan dan

pengembangan di masa depan

Memudahkan respon yang

cepat untuk mengikuti

perubahan trend IT.

Efisiensi biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur

6. Penerapan teknologi interkoneksi

dan akses data standar

Meningkatkan produktivitas kerja

dengan penggunaan Personal

Computer (PC) dan jaringan LAN

untuk koneksi antar bagian di

DKPP.

7. Penerapan arsitektur multi-tier

dan arsitektur berbasis komponen Memudahkan penggantian

komponen yang rusak.

Memudahkan upgrading

komponen arsitektur.

Mengurangi kompleksitas saat proses integrasi arsitektur.

8. Menggunakan software,

hardware, dan platform yang

telah distandarkan

Mencegah data yang tidak

kompatibel dengan teknologi

yang digunakan.

Meminimalkan keragaman software, hardware dan

platform.

Memudahkan pemeliharaan software, hardware¸dan

platform.

9. Pendefinisian dan pengelolaan

data sebagai aset harus konsisten

di semua bagian

Meningkatkan availability data bagi pihak yang

membutuhkan.

Memudahkan pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap

kualitas data.

4.1.2. Identifikasi 5W + 1H untuk Perancangan Arsitektur

Setelah principle catalog sudah ditentukan, kemudian langkah selanjutnya

adalah mengidentifikasi 5W + 1H untuk perancangan arsitektur dalam perencanaan

arsitektur enterprise. Tujuan dari identifikasi 5W + 1H adalah untuk menjelaskan

dan mengidentifikasi objek-objek yang terlibat selama perancangan arsitektur.

Page 173: Novia Widyaningsih Fst

136

Berikut ini adalah tabel 5W + 1H yang mengidentifikasi objek-objek dalam

perancangan arsitektur untuk DKPP.

Tabel 4.2 Identifikasi 5W + 1H

No. Driver Objek dan Deskripsi

1. What Objek : DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu)

Deskripsi : Membuat perencanaan strategis sistem

informasi

2. Who Objek : Siapa yang membuat perencanaan strategis sistem

informasi dan yang bertanggung jawab

Deskripsi :

Pembuat perencanaan : Peneliti

Penanggung jawab : Kepala Biro beserta jajarannya di DKPP

3. Where Objek : Lokasi tempat penelitian

Deskripsi : DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu) Jl. MH Thamrin No.14

Jakarta Pusat 10350

4. When Objek : Waktu penyelesaian perencanaan strategis sistem

Informasi

Deskripsi : Agustus 2014

5. Why Objek : Mengapa perencanaan arsitektur enterprise

dibuat

Deskripsi : Untuk membuat pondasi atau rencana dalam

pelaksanaan tata kelola TIK (Teknologi

Informasi dan Komunikasi) yang baik agar

penerapan TIK di DKPP dapat memberikan

layanan memadai yang efektif dan efisien, serta

mengontrol pengeluaran untuk biaya investasi

dan operasional TIK di DKPP.

6. How Objek : Menentukan bagaimana perencanaan strategis

sistem informasi dibuat.

Deskripsi : Perencanaan arsitektur enterprise dibuat

menggunakan metodologi TOGAF ADM versi

9.

Page 174: Novia Widyaningsih Fst

137

4.2. Requirements Management

Tujuan dari fase requirement management adalah untuk menentukan

kebutuhan proses dalam pengembangan perencanaan arsitektur enterprise untuk

DKPP. Skenario aktivitas menjadi sumber daya utama yang harus dikembangkan

dalam fase ini. Skenario aktivitas harus mencakup core business, process business,

dan issue organisasi. Tetapi, sebelum skenario aktivitas dikembangkan, terlebih

dahulu sistem yang sedang berjalan di DKPP harus dipahami dan dianalisis.

4.2.1. Kondisi Sistem Berjalan

Pada bagian ini akan digambarkan flowchart sistem yang sedang berjalan

pada aktivitas Pengaduan, Persidangan, Persuratan, Kearsipan, Kepegawaian,

Keuangan, Inventaris, Procurement, Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi dan

Publikasi di DKPP. Flowchart digambarkan dalam beberapa level. Semakin besar

levelnya maka penjelasan flowchart semakin mendetail dari flowchart pada level

sebelumnya.

1. Flowchart Level 0

Page 175: Novia Widyaningsih Fst

138

Kearsipan

Pengaduan PersidanganPersuratan

Kepegawaian

Keuangan

Inventaris

Procurement

Monitoring &

Evaluasi

Sosialisasi &

Publikasi

Gambar 4.1 Flowchart Sistem Berjalan Level 0

Flowchart pada level 0 ini menggambarkan semua proses group yang ada di

dalam DKPP. Proses group untuk aktivitas utama, yaitu pengaduan,

persidangan, persuratan, dan kearsipan. Sedangkan, proses group untuk aktivitas

pendukung, yaitu kepegawaian, inventaris, keuangan, procurement, monitoring

dan evaluasi, sosialisasi dan publikasi. Setiap proses group memiliki alur

aktivitas masing-masing.

Arah dan warna tanda panah pada gambar di atas menunjukkan apakah proses

group tersebut berkaitan dengan proses group lainnya dengan alur aktivitas

searah atau bolak-balik.

Proses group Pengaduan dan Persidangan memiliki tanda panah berwarna

biru menuju proses group Kearsipan. Hal itu menandakan bahwa alur aktivitas

Page 176: Novia Widyaningsih Fst

139

dari bagian Pengaduan dan Persidangan terhadap bagian Kearsipan hanya satu

arah. Bagian Pengaduan dan Persidangan hanya memberikan berkas-berkas

untuk proses pengarsipan. Jadi, berkas-berkas tersebut hanya akan menjadi arsip

pasif di bagian Kearsipan. Oleh karena itu, alur aktivitasnya hanya satu arah dari

bagian Pengaduan dan Persidangan ke bagian Kearsipan.

Proses group Persuratan memiliki tanda panah berwarna merah terhadap

proses group Pengaduan, Persidangan, dan Kearsipan. Hal itu menandakan

bahwa proses group Persuratan memiliki alur aktivitas bolak-balik, yang berarti

bagian Persuratan selalu terlibat dalam aktivitas di Bagian Pengaduan,

Persidangan, dan Kearsipan. Bukan hanya sekedar menerima dokumen, tapi

bagian Persuratan juga membuat surat-surat yang diperlukan dalam setiap proses

group.

Proses group Kearsipan memiliki tanda panah berwarna merah terhadap

proses group Kepegawaian, Keuangan, Inventaris, dan Procurement. Hal itu

menandakan bahwa proses group Kearsipan memiliki alur aktivitas bolak-balik.

Data pegawai, data keuangan, data inventaris aset, dan data procurement akan

diarsipkan pada bagian Kearsipan. Tetapi, data-data tersebut akan menjadi arsip

aktif karena pada periode tertentu akan digunakan kembali dalam keperluan

laporan untuk pimpinan.

Proses group Keuangan memiliki tanda panah berwarna merah terhadap

proses group Kepegawaian, Inventaris, Procurement, Monitoring dan Evaluasi.

Hal itu menandakan bahwa proses group Keuangan memiliki alur aktivitas

bolak-balik. Bagian Kepegawaian membutuhkan bagian Keuangan untuk

Page 177: Novia Widyaningsih Fst

140

membayar gaji, bagian Inventaris membutuhkan bagian Keuangan untuk

membayar biaya pemeliharaan aset, Procurement membutuhkan bagian

Keuangan untuk mengeluarkan biaya pembelian kebutuhan di DKPP, dan

Monitoring dan Evaluasi membutuhkan data-data keuangan untuk proses

monitor dan evaluasi pengeluaran DKPP. Sedangkan, bagian Keuangan

membutuhkan laporan pembayaran gaji, laporan pemeliharaan inventaris aset,

dan laporan procurement untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Serta,

bagian Keuangan membutuhkan laporan dari monitoring dan evaluasi untuk

perbaikan kinerja bagian Keuangan kedepannya.

Proses group monitoring dan evaluasi memiliki tanda panah berwarna merah

terhadap proses group Keuangan, Inventaris, dan Procurement. Hal itu

menandakan bahwa proses group Monitoring dan Evaluasi memiliki alur

aktivitas bolak-balik. Bagian Monitoring membutuhkan data keuangan, data

inventaris barang, dan data pengadaan barang di DKPP untuk melakukan

kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ketiga bagian tersebut. Sedangkan,

bagian Keuangan, bagian Inventaris, dan bagian Procurement membutuhkan

laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja mereka masing-

masing di kemudian hari.

Proses group Persidangan memiliki tanda panah berwarna biru menuju proses

group Sosialisasi dan Publikasi. Hal itu menandakan bahwa alur aktivitas dari

bagian Persidangan terhadap bagian Sosialisasi dan Publikasi hanya satu arah.

Bagian Persidangan akan memberikan data jadwal persidangan, putusan sidang,

Page 178: Novia Widyaningsih Fst

141

dan maklumat sidang kepada bagian Sosialisasi dan Publikasi agar data-data

tersebut dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui website DKPP.

2. Flowchart Level 1

a. Pengaduan

1: Penerimaan dan

Registrasi Pengaduan

Langsung di DKPP

Mulai

2: Verifikasi Formil

(Administrasi)

Pengaduan Langsung

di DKPP

Disposisi

3 : Verifikasi

Materiil

Persuratan

Pemberitahuan

1

Persuratan

Pemberitahuan

1: Penerimaan dan

Registrasi Pengaduan

Tidak Langsung

Elektronik

1: Penerimaan dan

Registrasi Pengaduan

Tidak Langsung

Non-Elektronik

1: Penerimaan dan

Registrasi Pengaduan

Langsung di Bawaslu

Provinsi

2: Verifikasi Formil

(Administrasi)

Pengaduan Tidak

Langsung Non-

Elektronik

2: Verifikasi Formil

(Administrasi)

Pengaduan Tidak

Langsung Elektronik

2: Verifikasi Formil

(Administrasi)

Pengaduan Langsung

di Bawaslu Provinsi

Gambar 4.2 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Pengaduan Level 1

Pada flowchart sistem berjalan bagian Pengaduan di level 1, digambarkan

bahwa proses penerimaan dan registrasi pengaduan dibagi menjadi 4 macam,

yaitu langsung di DKPP, langsung di Bawaslu Provinsi, tidak langsung non-

elektronik (melalui pos), dan tidak langsung elektronik (melalui fax).

Karena proses penerimaan dan registrasi pengaduan ada 4 macam, maka

masing-masing proses tersebut juga memiliki verifikasi formil (administrasi)

Page 179: Novia Widyaningsih Fst

142

yang berbeda pula. Walaupun verifikasi formilnya berbeda-beda, tetapi semua

verifikasi formil melibatkan persuratan pemberitahuan yang sama.

Setelah verifikasi formil selesai dilakukan, maka akan ada disposisi berkas

pengaduan yang sudah lolos administrasi kepada subbagian verifikasi materiil.

Saat semua berkas pengaduan sudah didisposisikan, verifikasi materiil baru

dilaksanakan. Di dalam proses group verifikasi materiil melibatkan persuratan

pemberitahuan juga.

Saat verifikasi materiil selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah tindak

lanjut verifikasi materiil. Semua berkas pengaduan yang sudah lolos verifikasi

materiil akan diberikan ke bagian persidangan untuk diproses lebih lanjut.

b. Persidangan

4 : PemanggilanPersuratan

Pemanggilan

5 : Persidangan

Selesai

6 : Penyusunan Putusan

1

SOP PERSIDANGAN LEVEL 1

Pengarsipan Putusan

Gambar 4.3 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Persidangan Level 1

Page 180: Novia Widyaningsih Fst

143

Pada flowchart sistem berjalan bagian Persidangan di level 1, proses pertama

adalah menerima berkas pengaduan yang sudah lolos verifikasi materiil.

Selanjutnya, dilakukan pemanggilan pengadu dan teradu. Proses pemanggilan

melibatkan persuratan pemanggilan untuk memberikan surat resmi kepada

pengadu dan teradu untuk datang ke persidangan.

Setelah pengadu dan teradu dipanggil, maka akan dilaksanakan persidangan.

Setelah persidangan, proses selanjutnya adalah penyusunan putusan. Setelah

putusan selesai dibuat maka akan dibuat salinannya dan akan diarsipkan.

c. Kepegawaian

Mulai

1 : Menyusun

rencana kebutuhan

pegawai

2 : Menyiapkan

bahan rekrutmen

pegawai

3 : Rekrutmen

pegawai

4 : Pengangkatan

pegawai

5 : Pengelolaan

administrasi

pegawai

Selesai

Gambar 4.4 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Kepegawaian Level 1

Page 181: Novia Widyaningsih Fst

144

Pada flowchart sistem berjalan Bagian Kepegawaian level 1, proses pertama

yang dilakukan adalah menyusun rencana kebutuhan pegawai. Rencana tersebut

dibuat berdasarkan permintaan pegawai dari setiap bagian yang membutuhkan.

Proses kedua adalah menyiapkan bahan rekrutmen pegawai. Bahan yang

disiapkan seperti tim rekrutmen, kriteria penilaian rekrutmen pegawai, tahap-

tahap rekrutmen, dan jadwal rekrutmen. Setelah semua bahan rekrutmen sudah

selesai disiapkan, proses selanjutnya adalah rekrutmen pegawai yang

dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Saat rekrutmen pegawai selesai dilaksanakan, maka akan terpilih orang-orang

yang sesuai kriteria. Proses selanjutnya adalah pengangkatan pegawai. Jadi,

orang-orang yang sudah terpilih dari rekrutmen akan diangkat menjadi pegawai

DKPP. Dan proses terakhir adalah pengelolaan administrasi pegawai. Proses

terakhir ini bertujuan untuk menyimpan biodata dari setiap pegawai yang akan

disimpan di Bagian Kepegawaian, dan biodata pegawai tersebut juga berguna

untuk proses penggajian.

Page 182: Novia Widyaningsih Fst

145

d. Keuangan

Mulai

1 : Penyusunan

rencana strategis

(renstra) bisnis lima

tahunan

2 : Membuatt

dokumen

pelaksanaan

anggaran

3 : Pengesahan

dokumen pelaksanaan

anggaran

4 : Penarikan dana

dari APBN

5 : Pengelolaan

pendapatan,

belanja, kas, utang

dan piutang

6 : Melakukan

akuntansi keuangan

7 : Membuat

laporan keuangan

Selesai

Gambar 4.5 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Keuangan Level 1

Pada flowchart sistem berjalan nagian Keuangan level 1, proses pertama yang

dilakukan adalah penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan. Proses

kedua adalah membuat dokumen pelaksanaan anggaran (Rencana Bisnis dan

Anggaran) yang berdasarkan pada rencana strategis bisnis lima tahunan yang

sudah dibuat. Dokumen pelaksanaan anggaran harus mencakup seluruh

pendapatan dan belanja, arus kas, serta utang dan piutang.

Page 183: Novia Widyaningsih Fst

146

Proses ketiga adalah pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Ketua

DKPP yang kemudian akan disampaikan kepada bagian Keuangan Bawaslu.

Dokumen pelaksanaan pada akhirnya harus diberikan kepada bagian Keuangan

Bawaslu karena keuangan DKPP saat ini masih dibawah naungan bagian

Keuangan dari Bawaslu. Proses keempat adalah penarikan dana dari APBN.

Setelah bagian Keuangan Bawaslu mendapatkan dana, maka dana tersebut akan

diberikan kepada staf DKPP yang khusus bertugas mengelola keuangan.

Proses kelima adalah pengelolaan pendapatan, belanja, kas, utang dan

piutang. Staf DKPP yang khusus menangani pengelolaan keuangan akan

mengatur semua pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk keperluan

operasional DKPP. Proses keenam adalah melakukan akuntansi keuangan. Staf

DKPP yang khusus mengelola keuangan harus mencatat setiap pemasukan dan

pengeluaran ke dalam akuntansi keuangan ke dalam buku besar (general ledger).

Proses terakhir adalah membuat laporan keuangan. Staf DKPP yang khusus

menangani keuangan wajib membuat laporan keuangan pada setiap akhir

periode. Kegunaan dari melakukan akuntansi keuangan adalah untuk membantu

staf DKPP dalam membuat laporan keuangan. Dan laporan tersebut akan

diberikan kepada Ketua DKPP dan bagian Keuangan Bawaslu sebagai bentuk

pertanggungjawaban dari dana yang sudah diberikan.

e. Inventaris

Page 184: Novia Widyaningsih Fst

147

Mulai

1 : Melakukan pencatatan

BMN (Barang Milik

Negara) oleh Bagian

Inventaris sebagai

pengelola

2 : Menyusun Laporan

Barang Pengguna

semesteran dan tahunan

oleh para pengguna

barang

3 : Mengumpulkan dan

menyusun Laporan Barang

Pengguna semesteran dan

tahunan oleh Bagian

Inventaris

4 : Membuat Laporan

Pengelola semesteran

dan tahunan oleh

Bagian Inventaris

5 : Menyerahkan Laporan

Pengguna dan Pengelola ke

Bagian Keuangan sebagai

bahan menyusun neraca

Selesai

Gambar 4.6 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Inventaris Level 1

Pada flowchart sistem berjalan nagian Inventaris Level 1, proses pertama

adalah melakukan pencatatan Barang Milik Negara (BMN) oleh bagian

Inventaris sebagai pengelola BMN. Bagian Inventaris akan melakukan

pencatatan awal untuk barang-barang milik negara yang ada dan digunakan di

DKPP. Proses kedua adalah meyusun laporan barang pengguna oleh para

pengguna barang dalam periode semesteran dan tahunan. Dalam hal ini, para

Page 185: Novia Widyaningsih Fst

148

pengguna barang merupakan bagian dan subbagian yang ada di DKPP. Jadi,

setiap bagian dan subbagian harus membuat laporan penggunaan BMN setiap

enam bulan sekali dan setahun sekali. Proses ketiga, yaitu bagian Inventaris

mengumpulkan laporan penggunaan barang dari setiap bagian dan subbagian

yang ada di DKPP, kemudian laporan-laporan tersebut disusun menjadi satu.

Bagian Inventaris mengumpulkan dan menyusun laporan tersebut setiap enam

bulan sekali dan setahun sekali.

Proses keempat, bagian Inventaris membuat laporan pengelola berdasarkan

pada laporan penggunaan barang yang dikumpulkan dari setiap bagian dan

subbagian yang ada di DKPP. Laporan ini akan berisi jumlah BMN yang ada,

jumlah BMN yang masih layak pakai dan sudah tidak layak pakai. Laporan ini

juga menjelaskan kerusakan-kerusakan apa saja yang terjadi pada BMN tersebut.

Proses terakhir, bagian Inventaris akan menyerahkan lapora pengguna barang

dan laporan pengelola barang kepada bagian Keuangan. Hal ini dilakukan karena

kedua laporan tersebut merupakan salah satu bahan untuk membuat neraca

keuangan.

f. Procurement

Page 186: Novia Widyaningsih Fst

149

Mulai

1 : Perencanaan

pemilihan penyedia

barang/jasa

2 : Pemilihan sistem

pengadaan

(procurement)

3 : Penetapan

metode penilaian

kualifikasi

4 : Penyusunan jadwal

pemilihan penyedia

barang/jasa

5 : Penyusunan

dokumen pengadaan

barang/jasa

6 : Penetapan HPS

(Harga Perkiraan

Sendiri)

7 : Pengumuman

pemilihan penyedia

barang/jasa

8 : Memasukkan

dokumen penawaran

9 : Evaluasi

penawaran

10 : Penunjukkan

penyedia barang/jasa

11 : Penandatanganan

kontrak

12 : Pelaksanaan

kontrak

Selesai

Gambar 4.7 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Procurement Level 1

Page 187: Novia Widyaningsih Fst

150

Pada flowchart sistem berjalan bagian procurement level 1, proses pertama

adalah perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa. Perencanaan ini harus

mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang yang dibutuhkan serta jumlah

penyedia barang/jasa yang ada. Proses kedua adalah pemilihan sistem pengadaan

(procurement). Sistem pengadaan yang ada yaitu, pelelangan (umum dan

sederhana), penunjukkan langsung, pengadaan langsung, dan kontes

(sayembara). Pemilihan sistem pengadaan harus disesuaikan dengan jenis dan

sifat barang/jasa yang dibutuhkan. Proses ketiga adalah penetapan metode

penilaian kualifikasi. Metode penilaian yang biasanya dipakai ada dua cara, yaitu

metode prakualifikasi (penilaian dilakukan sebelum pemasukan penawaran) dan

metode pasca kualifikasi (penilaian dilakukan setelah pemasukan penawaran).

Proses keempat adalah penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa.

Jadwal ini berisi daftar kegiatan mulai dari pengumuman pengadaan barang/jasa

sampai pada penunjukkan penyedia barang/jasa yang terpilih. Proses kelima

adalah penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa. Dokumen pengadaan

barang/jasa terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Proses

keenam adalah penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri). HPS membantu

bagian Procurement untuk menetapkan batas tertinggi penawaran untuk

pengadaan barang/jasa. Proses ketujuh pengumuman pemilihan penyedia

barang/jasa. Pengumuman tersebut diumumkan secara luas melalui Portal

Pengadaan Nasional melalui LPSE. Proses kesembilan adalah memasukkan

dokumen penawaran. Penyedia barang/jasa yang sudah mendaftarkan diri pada

pemilihan akan memasukkan dokumen penawaran yang ditujukan untuk bagian

Page 188: Novia Widyaningsih Fst

151

Procurement. Proses kesepuluh adalah evaluasi penawaran. Dokumen

penawaran yang telah diberikan oleh masing-masing peserta pemilihan akan

dievaluasi oleh bagian Procurement. Penawaran yang memenuhi kriteria akan

dipilih. Proses kesebelas adalah penunjukkan penyedia barang/jasa. Setelah

terpilih dokumen penawaran terbaik yang memenuhi kriteria, maka bagian

Procurement akan menunjuk penyedia barang/jasa yang terpilih dengan cara

memberi pengumuman pemenang dari pemilihan tersebut. Proses keduabelas

adalah penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak dimaksudkan agar

pihak penyedia barang/jasa dan bagian Procurement harus mematuhi aturan

yang telah disepakati bersama dalam hal pengadaan barang/jasa. Proses terakhir

adalah pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak berarti penyedia barang/jasa

wajib memenuhi kebutuhan di DKPP, sedangkan bagian Procurement wajib

memenuhi pembayaran barang/jasa kepada penyedia.

g. Monitoring dan Evaluasi

Page 189: Novia Widyaningsih Fst

152

Mulai

1 : Memantau kinerja

pada proses Keuangan,

Inventaris dan

Procurement

2 : Menyiapkan bahan

evaluasi

3 : Melaksanakan

evaluasi pada bagian

Keuangan, Inventaris,

dan Procurement

4 : Menyusun laporan

pelaksanaan monitoring

dan evaluasi

Selesai

Gambar 4.8 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Monitoring dan Evaluasi Level 1

Aktivitas monitoring dan evaluasi di DKPP dikhususkan untuk memantau

kinerja pada proses keuangan, inventaris, dan procurement karena ketiga proses

tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan dana yang diberikan

oleh negara melalui bagian Keuangan Bawaslu.

Pada flowchart sistem berjalan bagian Monitoring dan Evaluasi level 1,

proses pertama adalah staf bagian Monitoring dan Evaluasi memantau kinerja

Page 190: Novia Widyaningsih Fst

153

dan operasional dari proses keuangan, inventaris dan procurement. Proses kedua

adalah menyiapkan bahan evaluasi. Staf bagian Monitoring dan Evaluasi akan

menyiapkan kriteria-kriteria penilaian dan tim penilai untuk melakukan evaluasi

kinerja pada proses keuangan, inventaris, dan procurement. Proses ketiga adalah

melaksanakan evaluasi pada proses keuangan, inventaris, dan procurement.

Evaluasi tersebut memeriksa operasional ketiga proses tersebut dan juga

memeriksa laporan keuangan, laporan inventaris barang, dan laporan pengadaan

barang/jasa apakah sesuai dengan yang ada di lapangan. Proses terakhir adalah

menyusun laporan monitoring dan evaluasi. Laporan tersebut akan diberikan

kepada staf-staf yang terkait dengan proses keuangan, inventaris, dan

procurement agar kinerja mereka semakin baik dengan mempelajari

kekurangan-kekurangan mereka yang sudah dievaluasi. Laporan monitoring dan

evaluasi juga akan diperikan kepada Ketua DKPP.

h. Publikasi dan Sosialisasi

Page 191: Novia Widyaningsih Fst

154

Mulai

1 : Mendokumentasikan

kegiatan di DKPP

2 : Menerima data

jadwal sidang, putusan

sidang, dan maklumat

sidang

3 : Mempublikasikan

jadwal sidang, putusan

sidang, maklumat sidang,

dan kegiatan DKPP

Selesai

Gambar 4.9 Flowchart Sistem Berjalan Bagian Publikasi dan Sosialisasi Level 1

Pada flowchart sistem berjalan bagian Publikasi dan Sosialisasi level 1,

proses pertama adalah mendokumentasikan kegiatan di DKPP. Semua kegiatan

di DKPP, seperti persidangan atau kegiatan lain yang perlu diketahui oleh

masyarakat akan didokumentasikan oleh staf Publikasi dan Sosialisasi

menggunakan kamera atau video. Proses kedua adalah menerima data jadwal

sidang, putusan sidang, dan maklumat sidang. Semua data tersebut didapatkan

dari bagian Persidangan. Proses ketiga adalah mempublikasikan jadwal sidang,

Page 192: Novia Widyaningsih Fst

155

putusan sidang, maklumat sidang, dan kegiatan DKPP. Staf Publikasi dan

Sosialisasi akan memasukkan semua data tersebut ke dalam website DKPP.

Data-data itu perlu diketahui oleh masyarakat agar mereka mengetahui hal-hal

yang berkaitan dengan proses persidangan dan kegiatan yang dilakukan di

DKPP.

3. Flowchart Level 2

a. Persuratan

Flowchart persuratan dimasukkan ke dalam level 2 karena bagian

Persuratan hanya sebagai penunjang dari bagian Pengaduan dan

Persidangan. Jadi, di level 1 flowchart persuratan hanya disebutkan proses

group secara umum. Sedangkan, di level 2 flowchart persuratan sudah

dijelaskan lebih lengkap sesuai dengan proses group masing-masing.

Flowchart persuratan dibagi menjadi 12 macam, yaitu :

Page 193: Novia Widyaningsih Fst

156

1) Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan Tidak Langsung Non-

Elektronik Level 2

Gambar 4.10 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan

Perkara Pengaduan Tidak Langsung Non-Elektronik Level 2

Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan Tidak Langsung Non-

Elektronik Level 2 dimulai saat staf Subbag Tata Usaha dan Protokol

menerima surat Pengaduan dan Berkas Pengaduan melalui pos.

Page 194: Novia Widyaningsih Fst

157

Kemudian, staf Subbag Tata Usaha dan Protokol memberikan lembar

Disposisi kepada Ketua DKPP. Setelah membuat disposisi, kemudian

staf Subbag Tata Usaha dan Protokol memberikan lembar Disposisi

beserta berkas pengaduan kepada Kepala Biro Administrasi DKPP.

Kepala Biro Administrasi DKPP memberikan disposisi beserta berkas

pengaduan kepada Kabag Administrasi Pengaduan. Kabag

Administrasi Pengaduan memberikan disposisi dan berkas pengaduan

kepada Kasubbag Analisis dan Verifikasi Wilayah 1 atau 2.

Page 195: Novia Widyaningsih Fst

158

2) Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan Langsung Bawaslu

Provinsi di DKPP Level 2

Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan Langsung Bawaslu Provinsi di DKPP

Mulai

3 : Menggandakan Lembar Disposisi

untuk Ketua DKPP

1 : Menerima Surat Pengaduan dan

Berkas Pengaduan

2 : Memberikan Lembar Disposisi

kepada Sekjen Bawaslu

5 : Kepala Biro Administrasi DKPP

memberikan disposisi kepada Kabag

Administrasi Pengaduan

6 : Kabag Administrasi Pengaduan memberikan

disposisi kepada Kasubbag Analisis dan

Verifikasi

Selesai

4 : Ketua DKPP memberikan disposisi

kepada Kepala Biro Administrasi DKPP

Gambar 4.11 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan

Perkara Pengaduan Langsung Bawaslu Provinsi di DKPP Level 2

Page 196: Novia Widyaningsih Fst

159

Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan Langsung Bawaslu

Provinsi di DKPP Level 2 dimulai saat staf Sekjen Bawaslu menerima

surat Pengaduan dan Berkas Pengaduan melalui pos. Kemudian, staf

Sekjen Bawaslu memberikan lembar Disposisi kepada Sekjen

Bawaslu. Kemudian, lembar disposisi tersebut beserta berkas

pengaduan akan diberikan kepada Ketua DKPP. Staf Subbag Tata

Usaha dan Protokol menerima surat Pengaduan dan Berkas Pengaduan

melalui staf Sekjen Bawaslu. Kemudian, staf Subbag Tata Usaha dan

Protokol memberikan lembar Disposisi kepada Ketua DKPP. Setelah

membuat disposisi, kemudian staf Subbag Tata Usaha dan Protokol

memberikan lembar Disposisi beserta berkas pengaduan kepada Kepala

Biro Administrasi DKPP. Kepala Biro Administrasi DKPP

memberikan disposisi beserta berkas pengaduan kepada Kabag

Administrasi Pengaduan. Kabag Administrasi Pengaduan memberikan

disposisi dan berkas pengaduan kepada Kasubbag Analisis dan

Verifikasi Wilayah 1 atau 2.

Page 197: Novia Widyaningsih Fst

160

3) Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan Level 2

Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan

Mulai

3 : Menggandakan Lembar Disposisi untuk Kepala Biro Administrasi DKPP

1 : Menerima Surat Pengaduan dan

Berkas Pengaduan

2 : Memberikan Lembar Disposisi

kepada Ketua DKPP

4 : Kepala Biro Administrasi DKPP

memberikan disposisi kepada Kabag

Administrasi Pengaduan

5 : Kabag Administrasi Pengaduan memberikan

disposisi kepada Kasubbag Analisis dan

Verifikasi

Selesai

Gambar 4.12 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Perkara

Pengaduan Level 2

Administrasi Persuratan Perkara Pengaduan Level 2 dimulai saat

staf Subbag Tata Usaha dan Protokol menerima surat Pengaduan dan

Berkas Pengaduan melalui staf Subbag Penerimaan dan Registrasi

Pengaduan. Kemudian, staf Subbag Tata Usaha dan Protokol

memberikan lembar Disposisi kepada Ketua DKPP. Setelah membuat

Page 198: Novia Widyaningsih Fst

161

disposisi, kemudian staf Subbag Tata Usaha dan Protokol memberikan

lembar Disposisi beserta berkas pengaduan kepada Kepala Biro

Administrasi DKPP. Kepala Biro Administrasi DKPP memberikan

disposisi beserta berkas pengaduan kepada Kabag Administrasi

Pengaduan. Kabag Administrasi Pengaduan memberikan disposisi dan

berkas pengaduan kepada Kasubbag Analisis dan Verifikasi Wilayah 1

atau 2.

4) Administrasi Persuratan Nota Dinas Level 2

Gambar 4.13 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Nota Dinas

Level 2

Page 199: Novia Widyaningsih Fst

162

Administrasi persuratan nota dinas level 2 dimulai saat Kepala Biro

Administrasi DKPP membuat nota dinas hasil verifikasi materiil untuk

disampaikan kepada Ketua DKPP dan anggota DKPP. Kemudian, Kepala

Biro menyerahkan nota dinas kepada Subbagian Tata Usaha dan Protokoler

untuk menyampaikan nota dinas. Staf Subbagian Tata Usaha dan Protokoler

menggandakan nota dinas untuk diarsipkan, kemudian menyampaikan nota

dinas hasil verifikasi materiil kepada Ketua DKPP dan anggotanya.

5) Administrasi Persuratan Hasil Verifikasi Dissmis Level 2

Administrasi Persuratan Hasil Verifikasi Dissmis

3 : Staf Kasubbag Tata Usaha dan Protokoler membuat surat dan memberikan surat

kepada Sekjen Bawaslu untuk ditandatangani

1 : Menerima Perintah Untuk Membuat Surat Pemberitahuan hasil

verifikasi materiil untuk Pengadu

2 : Mendisposisikan perintah kepada Kasubbag Tata

Usaha dan Protokoler

4 : Mengirim surat pemberitahuan kepada Pengadu

5 : Memberikan tembusan surat pemberitahuan

kepada Ketua DKPP dan Sekjen Bawaslu

Selesai

Mulai

Gambar 4.14 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Hasil

Verifikasi Dissmis Level 2

Page 200: Novia Widyaningsih Fst

163

Administrasi persuratan hasil verifikasi dismiss level 2 dimulai saat

Kepala Biro Administrasi DKPP memerikan disposisi kepada Kabag

Administrasi Umum untuk membuat surat pemberitahuan hasil verifikasi

dismiss kepada Pengadu. Kabag Administrasi Umum mendisposisikan

kepada Kasubbag Tata Usaha dan Protokoler untuk membuat surat. Staf

Kasubbag Tata Usaha dan Protokoler membuat surat dan memberikan surat

tersebut kepada Sekjen Bawaslu untuk ditandatangani. Staf Subbag Tata

Usaha dan Protokoler mengirim surat tersebut kepada Pengadu serta

memberi tembusan surat pemberitahuan kepada Ketua DKPP dan Sekjen

Bawaslu.

Page 201: Novia Widyaningsih Fst

164

6) Administrasi Persuratan Hasil Verifikasi BMS Level 2

Gambar 4.15 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Hasil

Verifikasi BMS Level 2

Administrasi persuratan hasil verifikasi BMS level 2 dimulai saat Kepala

Biro Administrasi DKPP memerikan disposisi kepada Kabag Administrasi

Umum untuk membuat surat pemberitahuan hasil verifikasi BMS kepada

Pengadu. Kabag Administrasi Umum mendisposisikan kepada Kasubbag

Page 202: Novia Widyaningsih Fst

165

Tata Usaha dan Protokoler untuk membuat surat. Staf Kasubbag Tata Usaha

dan Protokoler membuat surat dan memberikan surat tersebut kepada

Sekjen Bawaslu untuk ditandatangani. Staf Subbag Tata Usaha dan

Protokoler mengirim surat tersebut kepada Pengadu serta memberi

tembusan surat pemberitahuan kepada Ketua DKPP dan Sekjen Bawaslu.

7) Administrasi Persuratan Undangan Rapat Verifikasi Materiil Level 2

Gambar 4.16 Flowchart Sistem Berjalan Administrasi Persuratan Undangan

Rapat Verifikasi Materiil Level 2

Page 203: Novia Widyaningsih Fst

166

Proses pertama yang dilakukan dalam sistem berjalan administrasi

persuratan undangan rapat verifikasi materiil level 2, yaitu Kepala Biro

Administrasi DKPP memberikan disposisi kepada Kabag Administrasi

Umum untuk membuat surat undangan rapat verifikasi materiil. Kabag

Administrasi Umum meneruskan disposisi kepada Kasubbag Tata Usaha

dan Protokoler. Staf Tata Usaha dan Protokoler membuat surat undangan

rapat verifikasi materiil dan memberikan surat tersebut kepada Kepala Biro

untuk ditandatangani. Staf Tata Usaha dan Protokoler mengirim surat

undangan rapat verifikasi materiil kepada Pengkaji dan Tim Pemeriksa.

Page 204: Novia Widyaningsih Fst

167

8) Pemanggilan Pengadu dan Teradu Level 2

Gambar 4.17 Flowchart Sistem Berjalan Pemanggilan Pengadu dan Teradu

Level 2

Pemanggilan pengadu dan teradu level 2 dimulai saat Kepala Biro

Administrasi DKPP memberikan disposisi kepada Kabag Admiistrasi

Umum untuk membuat surat pemanggilan. Kabag Administrasi Umum

meneruskan disposisi kepada Kasubbag Tata Usaha dan Protokoler. Staf

Page 205: Novia Widyaningsih Fst

168

Kasubbag Tata Usaha dan Protokoler membuat surat pemanggilan Pengadu

dan Teradu. Surat tersebut diberikan kepada Sekjen Bawaslu untuk

ditandatangani. Kemudian, surat pemanggilan tersebut diserahkan kepada

Kasubbag Pemanggilan.

9) Rapat Pleno Putusan Level 2

Gambar 4.18 Flowchart Sistem Berjalan Rapat Pleno Putusan Level 2

Page 206: Novia Widyaningsih Fst

169

Rapat pleno putusan level 2 dimulai dari Kepala Biro Administrasi DKPP

memberikan disposisi kepada Kabag Administrasi Umum untuk membuat

surat undangan rapat pleno. Kabag Administrasi Umum meneruskan

disposisi kepada Kasubbag Tata Usaha dan Protokoler. Staf Subbag Tata

Usaha dan Protokoler membuat surat undangan rapat pleno dan memberikan

surat tersebut kepada Kepala Biro untuk ditandatangani. Selanjutnya, surat

tersebut dikirimkan kepada Kasubbag Persidangan.

10) Disposisi Penyerahan Berkas Perkara ke Bagian Persidangan Level 2

Disposisi penyerahan berkas perkara ke bagian persidangan

Mulai

1 : Menerima berkas perkara dan

meregistrasinya

2 : Ketua DKPP membuat disposisi untuk Kepala Biro Administrasi DKPP

3 : Kepala Biro Administrasi DKPP

menerima disposisi dan berkas perkara

4 : Melanjutkan disposisi dan berkas perkara

kepada Kabag Administrasi Persidangan

Selesai

Gambar 4.19 Flowchart Sistem Berjalan Disposisi Penyerahan Berkas Perkara

ke Bagian Persidangan Level 2

Page 207: Novia Widyaningsih Fst

170

Disposisi penyerahan berkas pengaduan ke bagian persidangan dimulai

saat Staf Tata Usaha dan Protokol menerima berkas perkara. Staf tersebut

meregistrasi berkas perkara dan memberikan lembar disposisi kepada Ketua

DKPP. Ketua DKPP membuat disposisi kepada Kepala Biro Administrasi

DKPP untuk menindaklanjuti berkas perkara. Kepala Biro Administrasi

DKPP menerima disposisi dan berkas perkara. Disposisi dan berkas perkara

dilanjutkan kepada Kabag Administrasi Persidangan.

11) Disposisi Penetapan Jadwal Level 2

Gambar 4. 20 Flowchart Sistem Berjalan Disposisi Penetapan Jadwal

Level 2

Page 208: Novia Widyaningsih Fst

171

Disposisi penetapan jadwal dimulai saat Kabag Administrasi

Persidangan memberikan disposisi kepada Kasubbag Persidangan untuk

membuat jadwal sidang. Kemudian, Kasubbag Persidangan menugaskan

stafnya untuk membuat jadwal sidang. Setelah selesai dibuat, jadwal

tersebut diberikan kepada Kasubbag Persidangan. Kasubbag Persidangan

mempublikasikan jadwal sidang.

12) Disposisi Pembuatan Maklumat Level 2

Gambar 4.21 Flowchart Sistem Berjalan Disposisi Pembuatan

Maklumat Level 2

Page 209: Novia Widyaningsih Fst

172

Disposisi pembuatan maklumat dimulai saat Kasubbag Risalah dan

Dokumentasi menerima salinan risalah sidang. Kasubbag Risalah dan

Dokumentasi memberikan disposisi dan salinan risalah sidang kepada

Kabag Administrasi Umum untuk membuat maklumat. Kabag Administrasi

Umum meneruskan disposisi dan salinan risalah sidang kepada Kasubbag

Sosialisasi dan Publikasi. Staf Subbag Sosialisasi dan Publikasi membuat

maklumat dan mengarsipkan salinan risalah sidang. Kasubbag Sosialisasi

dan Publikasi menandatangani maklumat. Staf Subbag Sosialisasi dan

Publikasi mempublikasikan maklumat.

b. Kearsipan

Mulai

1. Kabag dan

Kasubbag

menyerahkan berkas

2. Kasubbag Monev menerima

berkas dan melakukan

pemberkasan

3. Subbag Monev menerima

berkas sebagai arsip (vital dan

dinamis) dan mengolah arsip

4. Kearsipan Bawaslu

menerima berkas sebagai arsip

inaktif dan memberikan arsip

statis

5. ANRI (Arsip Nasional

Republik Indonesia)

menerima arsip statis

Selesai

Gambar 4.22 Flowchart Sistem Berjalan Kearsipan Level 2

Page 210: Novia Widyaningsih Fst

173

Kearsipan level 2 dimulai saat Kepala Subbagian Tata Usaha dan

Protokol, Kepala Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara, serta Kepala

Bagian Administrasi Pengaduan menyerahkan berkas-berkas yang akan

diarsipkan oleh Subbag Monitoring dan Evaluasi.

Selanjutnya, staf Subbag Monitoring dan Evaluasi menerima berkas

sebagai arsip (vital dan dinamis) dan melakukan pengolahan arsip. Setelah

arsip selesai dikelola, kemudian staf tersebut memberikan arsip-arsip

kepada Subbag Persuratan dan Arsip Bawaslu.

Subbag Persuratan dan Arsip Bawaslu menerima berkas sebagai arsip

inaktif dan memberikan arsip statis kepada ANRI (Arsip Nasional Republik

Indonesia). ANRI menerima arsip statis dari bawaslu dan mengarsipkannya.

4.2.2. Issue Organisasi

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan pada

seluruh aktivitas, maka didapatkan beberapa permasalahan yang dialami oleh

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memberikan dukungan

SI/TI, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Permasalahan Organisasi

Page 211: Novia Widyaningsih Fst

174

No. Aktivitas Permasalahan Tolak Ukur

1. Pengaduan Penyampaian

pengaduan

Keamanan data

pengaduan

Pengelolaan data

pengaduan

Sistem pengaduan yang ada

saat ini belum terintegrasi

dengan website DKPP dan

masih bersifat manual.

Belum ada jaminan keamanan

data karena dokumen

pengaduan dapat diakses selain

dari staf Bagian Pengaduan,

seperti staf Bagian

Administrasi Umum dan pihak

ketiga sebagai perantara

pengiriman dokumen.

Tidak tersedianya sistem

informasi untuk pengelolaan

data pengaduan, hanya

mengandalkan Microsoft

Office dan sistem manual

dalam pengecekan dokumen.

2. Persidangan Publikasi

informasi sidang

Pelayanan

persidangan

Pengelolaan data

persidangan

Dibutuhkan waktu lama bagi

masyarakat untuk

mendapatkan informasi sidang

(jadwal, status, hasil sidang).

Pelayanan kepada masyarakat

tidak maksimal karena tidak

ada pemberitahuan data

persidangan (data hakim,

jaksa, notulen, dll).

Arus data lambat dan tidak

efektif karena bagian

Persidangan tidak terintegrasi

dengan bagian Pengaduan.

3. Persuratan Efektivitas

penyampaian

informasi

Efisiensi kerja

Persuratan masih manual

sehingga penyampaian

informasi menjadi lambat.

Pekerjaan menjadi terhambat

karena penyampaian informasi

yang membutuhkan waktu

lama.

Page 212: Novia Widyaningsih Fst

175

4. Kearsipan Pengelolaan

kearsipan

Pengelolaan arsip yang masih

manual mengakibatkan

banyaknya tumpukan kertas.

Penyimpanan arsip yang

belum tersusun rapi.

Pencarian data dalam

kearsipan membutuhkan waktu

yang lama.

5. Kepegawaian Pengelolaan data

pegawai

Penggajian

pegawai

Penyimpanan data pegawai

masih bergantung pada

Bawaslu.

Belum ada fasilitas khusus

untuk mengelola penggajian

pegawai.

6. Keuangan Pencatatan

keuangan

Proses pencataan keuangan

masih bersifat manual.

Kesulitan dalam membuat

laporan keuangan yang cepat

dan akurat.

7. Inventaris Pendataan

inventaris barang

Pendataan inventaris barang

masih manual.

Kesulitan dalam pencataan

inventaris jika ada banyak

perubahan.

8. Procurement Pengadaan ATK

Pengadaan

Infrastruktur TIK

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana

Belum ada fasilitas yang

mengelola proses pengadaan

(procurement).

9. Monitoring

& Evaluasi

Pengumpulan

hasil monitoring

dan evaluasi

Pembuatan

laporan

Hasil dari monitoring dan

evaluasi masih manual

menggunakan dokumen kertas

yang mengakibatkan

penghimpunan informasi

menjadi lambat.

Penghimpunan informasi yang

lambat menyulitkan untuk

pembuatan laporan terupdate.

Page 213: Novia Widyaningsih Fst

176

10. Publikasi &

Sosialisasi Pengelolaan

konten website

Penerimaan data untuk

dipublikasikan

Belum ada yang mengelola

konten website. Masih ada

informais yang sudah

kadaluarsa tetapi belum

diupdate dalam website.

Data yang diterima oleh staf

Subbag Publikasi & Sosialisasi

masih manual dalam bentuk

dokumen kertas. Jadi, staf

masih harus menginput ulang

data yang akan dimasukkan ke

website.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam DKPP dapat dilihat dalam

tabel 4.3. Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas pengaduan, yaitu dalam

penyampaian pengaduan, pengelolaan data pengaduan, dan keamanan data

pengaduan. Belum ada sistem elektronik dan terintegrasi yang mengatur proses

pengaduan, sehingga proses pengaduan bersifat manual. Belum ada sistem

pengelolaan data pengaduan dan hanya mengandalkan Microsoft Office, sehingga

pengelolaan data tidak efisien dan keamanan data juga tidak terjamin.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas persidangan, yaitu dalam

publikasi informasi sidang, pelayanan persidangan, dan pengelolaan data

persidangan. Masyarakat, pengadu, dan teradu masih kesulitan untuk

mendapatkan informasi tentang jadwal, status, atau hasil sidang karena tidak ada

media yang secara cepat memberi informasi terupdate. Karena publikasi

informasi sidang tidak efektif maka pelayanan persidangan pun menjadi

terganggu. Pengelolaan data persidangan tidak efisien karena arus data pengaduan

yang lambat sehingga proses penanganan data persidangan pun menjadi lambat

Page 214: Novia Widyaningsih Fst

177

juga. Masalah itu terjadi karena tidak ada sistem terintegrasi yang

menghubungkan bagian Pengaduan dan bagian Persidangan.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas persuratan, yaitu dalam

efektivitas penyampaian informasi dan efisiensi kerja di DKPP. Karena persuratan

di DKPP masih manual, jadi penyampaian informasi ke setiap pegawai menjadi

lebih lama. Penyampaian informasi yang lama membuat pekerjaan setiap pegawai

menjadi terhambat karena pekerjaan tersebut harus menunggu persetujuan dari

atasan melalui persuratan.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas kearsipan, yaitu dalam

pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip di DKPP masih manual. Semua tumpukan

arsip disimpan dalam ruangan arsip. Hal ini menyebabkan ruangan tersebut

menjadi banyak sekali tumpukan kertas yang belum tersusun rapi dan

mengakibatkan sulitnya pencarian data.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas kepegawaian, yaitu dalam

pengelolaan data pegawai dan penggajian pegawai. Karena DKPP belum

memiliki bagian khusus yang menangani kepegawaian maka data pegawai DKPP

masih dikelola pada bagian Kepegawaian Bawaslu. Hal ini menyebabkan

birokrasi yang rumit jika DKPP membutuhkan data-data pegawainya. Karena

DKPP belum bisa mandiri dari Bawaslu dalam menangani data pegawainya maka

untuk mengelola penggajian pegawai pun menjadi lebih sulit.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas keuangan, yaitu dalam pencataan

keuangan. DKPP belum memiliki aplikasi khusus untuk melakukan pencatatan

akuntansi keuangan, sehingga pencatatan dilakukan secara manual. Hal ini

Page 215: Novia Widyaningsih Fst

178

menyebabkan pembuatan laporan keuangan yang membutuhkan waktu lama

karena pencatatan masih bergantung pada ketelitian staf DKPP yang

kemungkinan besar dapat melakukan banyak kesalahan dalam pencatatan

dibandingkan dengan pencatatan yang dibantu dengan sebuah aplikasi.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas inventaris, yaitu dalam

pencatatan inventaris barang. Pencatatan inventaris barang di DKPP masih

manual, yaitu menggunakan tabel inventaris. Pengelola harus membagikan form

tabel inventaris kepada para pengguna barang (setiap bagian dan subbagian

DKPP) agar form itu diisi dan dikumpulkan kembali kepada pengelola barang

inventaris. Setelah itu, pengelola harus membuat laporan awal untuk penggunaan

barang. Pada periode yang ditentukan, pengelola harus kembali membagikan form

tabel inventaris kepada pengguna barang. Form yang kedua kalinya dibagikan ini

akan dibuat laporan kembali oleh pengelola. Dalam laporan yang kedua, akan

terjadi perubahan-perubahan dalam jumlah inventaris barang. Perubahan tersebut

terjadi karena ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada barang inventaris. Jika

banyak perubahan yang terjadi, maka hal tersebut akan menyulitkan pengelola

inventaris dalam membuat laporan per periode.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas procurement (pengadaan), yaitu

dalam pengadaan ATK, infrastruktur TIK, dan sarana-prasarana di DKPP.

Seluruh pengadaan di DKPP belum dikelola dalam suatu sistem. Oleh karena itu,

pencatatan pengadaan barang masih sering mengalami kesulitan. Untuk mencari

penyedia barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan DKPP pun hanya sebatas

penunjukkan langsung. Hal itu mengakibatkan DKPP dapat mengalami kerugian

Page 216: Novia Widyaningsih Fst

179

untuk pengeluaran dana karena bisa saja penyedia yang ditunjuk langsung ternyata

memberikan penawaran harga yang masih cukup tinggi tetapi dengan kualitas

barang/jasa yang ditawarkan dengan kualitas yang kurang baik.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas monitoring dan evaluasi, yaitu

dalam pengumpulan hasil monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporannya.

Subbagian Monitoring dan Evaluasi masih melakukan tugas memantau dan

mengevaluasi kinerja aktivitas keuangan, inventaris, dan procurement di DKPP

dengan proses manual, yaitu melakukan penilaian yang masih dicatat dalam form

kertas. Jika form-form tersebut jumlahnya banyak karena hal-hal yang harus

dievaluasi juga banyak, maka proses pengumpulan form membutuhkan waktu

lama. Hal itu juga mengakibatkan pembuatan laporan monitoring dan evaluasi

akan menjadi sulit dan membutuhkan waktu yang lama juga. Sedangkan, bagian-

bagian yang terkait dengan aktivitas keuangan, inventaris, dan procurement di

DKPP membutuhkan laporan tersebut dengan segera agar mereka dapat segera

memperbaiki kinerjanya.

Permasalahan yang terjadi dalam aktivitas publikasi dan sosialisasi, yaitu

dalam pengelolaan konten website DKPP dan penerimaan data yang akan

dipublikasikan. Website DKPP belum memiliki manajemen konten web, sehingga

informasi yang sudah out of date di website masih ada yang terpublikasi dan

belum diganti dengan informasi yang update. Staf Subbagian Publikasi dan

Sosialisasi masih menerima data yang akan dipublikasikan dalam bentuk kertas

(bersifat manual), sehingga staf tersebut harus menginput ulang data-data tersebut

untuk dimasukkan ke dalam website. Hal ini sangat memakan waktu, apalagi jika

Page 217: Novia Widyaningsih Fst

180

data yang diberikan masih harus mendapatkan banyak perbaikan sebelum diinput

ke dalam website.

4.2.3 Solusi Aktivitas

Pada pembahasan sebelumnya telah dianalisis permasalahan yang terjadi

pada setiap aktivitas di DKPP. Pada bagian ini akan dianalisis solusi aktivitas

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Solusi yang diberikan

pada bagian ini ditinjau dari sudut pandang proses kerja. Sasaran perbaikannya

terfokus hanya pada alur kerja agar menjadi lebih baik. Solusi aktivitas yang sudah

dianalisis dapat dilihat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Solusi Aktivitas

No. Permasalahan Solusi Aktivitas

1. Penyampaian pengaduan

Kearsipan dan persuratan di

bagian Pengaduan

Keamanan data pengaduan

Pengelolaan data

pengaduan

Penyediaan fasilitas untuk pengelolaan

pengaduan yang terintegrasi dengan

Bagian Persidangan, Persuratan, dan

Kearsipan.

2. Publikasi informasi sidang

Pelayanan persidangan

Pengelolaan data

persidangan

Penyediaan fasilitas untuk pengelolaan

persidangan yang terintegrasi dengan

Bagian Pengaduan, Persuratan, dan

Kearsipan.

3. Efektivitas penyampaian

informasi

Efisiensi kerja

Penyediaan fasilitas untuk sistem

persuratan yang bersifat paperless agar

penyampaian informasi menjadi cepat

dan pekerjaan tidak akan terhambat

oleh penyampaian informasi yang

lambat.

Page 218: Novia Widyaningsih Fst

181

4. Pengelolaan kearsipan Penyediaan fasilitas pengarsipan secara

digital untuk mengurangi tumpukan

kertas dan mempermudah dalam proses

pencarian data.

5. Pengelolaan data pegawai

Penggajian pegawai

Penyediaan fasilitas untuk pengelolaan

data pegawai dan penggajian yang

terintegrasi dengan Bagian Keuangan.

6. Pencatatan keuangan Penyediaan fasilitas untuk pencataan

keuangan yang terintegrasi dengan

Bagian Kepegawaian, Inventaris,

Procurement, dan Kearsipan.

7. Pendataan inventaris

barang

Penyediaan fasilitas untuk pendataan

inventaris barang yang terintegrasi

dengan Bagian Keuangan dan

Kearsipan.

8. Pengadaan ATK

Pengadaan Infrastruktur

TIK

Pengadaan Sarana dan

Prasarana

Penyediaan fasilitas untuk pengadaan

ATK, infrastruktur TIK, dan sarana-

prasaranan yang terintegrasi dengan

Bagian Keuangan dan Kearsipan.

9. Pengumpulan hasil

monitoring dan evaluasi

Pembuatan laporan

Penyediaan fasilitas untuk monitoring

dan evaluasi agar mempermudah

pembuatan laporan.

10. Pengelolaan konten website

Penerimaan data untuk

dipublikasikan

Penyediaan fasilitas untuk

memudahkan pengelolaan konten

website dan penerimaan data untuk

dipublikasikan.

Page 219: Novia Widyaningsih Fst

182

4.2.4 Solusi Sistem Informasi

Setelah solusi aktivitas dibuat, maka tahap selanjutnya adalah membuat

solusi sistem informasi agar permasalahan-permasalahan yang ada juga dapat

ditangani dengan bantuan sistem. Solusi sistem informasi ditinjau berdasarkan

pada sudut pandang sistem. Solusi sistem informasi hanya fokus pada

pengembangan aplikasi untuk mendukung proses kerja dan aktivitas di DKPP.

Tabel 4.5 menyajikan solusi sistem informasi dari setiap permasalahan yang ada

dalam setiap bagian di DKPP.

Tabel 4.5 Solusi Sistem Informasi

No. Permasalahan Solusi Sistem Informasi

1. Penyampaian pengaduan

Kearsipan dan persuratan di

bagian Pengaduan

Keamanan data pengaduan

Pengelolaan data

pengaduan

Pembuatan aplikasi e-Pengaduan untuk

pengelolaan pengaduan yang

terintegrasi dengan Bagian

Persidangan, Persuratan, dan

Kearsipan.

2. Publikasi informasi sidang

Pelayanan persidangan

Pengelolaan data

persidangan

Pembuatan aplikasi e-Persidangan

untuk pengelolaan persidangan yang

terintegrasi dengan Bagian Pengaduan,

Persuratan, dan Kearsipan.

3. Efektivitas penyampaian

informasi

Efisiensi kerja

Pembuatan aplikasi e-Persuratan untuk

mempercepat penyampaian informasi

dan mengurangi biaya kertas untuk

pembuatan surat yang terintegrasi

dengan Bagian Pengaduan,

Persidangan, dan Kearsipan.

4. Pengelolaan kearsipan Pembuatan aplikasi e-Kearsipan untuk

mengarsipkan dokumen secara digital

Page 220: Novia Widyaningsih Fst

183

dan untuk mempermudah pencarian

data yang terintegrasi dengan Bagian

Pengaduan, Persidangan, Persuratan,

Kepegawaian, Keuangan, Inventaris,

Procurement, Monitoring dan evaluasi.

5. Pengelolaan data pegawai

Penggajian pegawai

Pembuatan aplikasi e-Kepegawaian

untuk pengelolaan data pegawai dan

penggajian yang terintegrasi dengan

Bagian Keuangan dan Kearsipan.

6. Pencatatan keuangan Pembuatan aplikasi e-Keuangan untuk

pencataan keuangan yang terintegrasi

dengan Bagian Kepegawaian,

Inventaris, Procurement, Kearsipan,

Monitoring dan evaluasi.

7. Pendataan inventaris

barang

Pembuatan aplikasi e-Inventaris untuk

pendataan inventaris barang yang

terintegrasi dengan Bagian Keuangan,

Kearsipan, Monitoring dan evaluasi.

8. Pengadaan ATK

Pengadaan Infrastruktur

TIK

Pengadaan Sarana dan

Prasarana

Pembuatan aplikasi e-Procurement

untuk pengadaan ATK, infrastruktur

TIK, dan sarana-prasaranan yang

terintegrasi dengan Bagian Keuangan,

Kearsipan, Monitoring dan evaluasi.

9. Pengumpulan hasil

monitoring dan evaluasi

Pembuatan laporan

Pembuatan aplikasi e-Monev untuk

mempermudah penghimpunan hasil

monitoring dan evaluasi,

mempermudah dalam pembuatan

laporan, serta terintegrasi dengan

Bagian Inventaris, Keuangan, dan

Procurement.

Page 221: Novia Widyaningsih Fst

184

10. Pengelolaan konten website

Penerimaan data untuk

dipublikasikan

Pembuatan aplikasi e-Publikasi untuk

memudahkan pengelolaan konten

website agar selalu update dan untuk

memudahkan penerimaan data untuk

dipublikasikan. Jadi, tidak perlu ada

input ulang data untuk publikasi

informasi di website.

4.2.5 Data Inventaris Sarana dan Prasarana Pendukung TIK

Pada saat ini, DKPP memiliki inventaris sarana dan prasarana pendukung

TIK yang terdapat dalam tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6 Data Inventaris Sarana dan Prasarana Pendukung TIK

No. Barang Fungsi Jumlah

1. Komputer PC Operasional 9

2. Komputer (multimedia) Operasional 2

3. Laptop Operasional 10

4. Printer (BW) Operasional 8

5. Mobile modem Operasional 1

Page 222: Novia Widyaningsih Fst

185

4.3 Phase A : Architecture Vision

4.3.1. Profil Organisasi

1. Sejarah Organisasi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui

peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara

untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu

Kada di seluruh Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan

Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI merupakan lembaga

yang dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. DKPP

merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya

penyelenggaraan Pemilu. Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik

tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya Pemilu dibutuhkan

lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna

menghasilkan Pemilu yang tidak saja LUBER JURDIL (Langsung, Umum,

Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil), tapi mewujudkan proses dan hasil

pemimpin yang betul-betul bermartabat.

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada

yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU)

sejak 2008. DK KPU adalah institusi ethic difungsikan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan

persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun,

wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil,

Page 223: Novia Widyaningsih Fst

186

memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU

dan bersifat ad hock.

DK KPU 2008-2011 dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik

tetapi dari aspek struktural kurang balances karena didominasi oleh

penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr.

Jimly Asshiddiqie, SH., dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik

termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif.

Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD

Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010

memberi harapan baru bagi publik pada perubahan.

Dari prestasi yang baik dan dengan menampilkan performa

kelembagaan DK KPU yang produktif di mata publik inilah yang kemudian

menjadi titik tolak lahirnya institusi DKPP. Pemerintah, DPR, lembaga

yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu sontak mendorong misi

mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan

institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tapi

juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dengan komposisi

keanggotaan yang cukup membanggakan. Lima anggota DKPP periode

2012-2017 ini terdiri dari tiga perwakilan unsur DPR yakni Prof. Dr. Jimly

Asshiddiqie, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Saut

Hamonangan Sirait, M.Th., sedangkan unsur pemerintah Prof. Abdul Bari

Page 224: Novia Widyaningsih Fst

187

Azed dan Dr. Valina Singka Subekti, serta dari unsur penyelenggara KPU

dan Bawaslu, Ida Budhiati, SH., MH., dan Ir. Nelson Simanjuntak.

Track record kelimanya tidak diragukan, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,

SH., misalnya, sejak 2008-2011 jadi ketua DK KPU, Nur Hidayat Sardini

pernah jadi ketua Panwas Provinsi terbaik di Indonesia, dan pernah pula jadi

ketua Bawaslu, sedangkan Saut Hamonangan Sirait pernah jadi anggota

Panwas Provinsi Jateng dan sempat jadi anggota KPU Pusat, sementara Dr.

Valina Singka Subekti merupakan mantan anggota KPU 2004, dan Prof.

Abdul Bari Azed beberapa kali jadi Dirjen Kemenkumham RI, dan Ida

Budhiati mantan anggota KPUD Provinsi Jateng serta Nelson Simanjuntak

sebelumnya aktif sebagai tenaga asistensi di Bawaslu.

Sejak dibentuk, DKPP langsung aktif bergerak cepat, kreatif,

profesional, dan produktif, namun tetap dalam bingkai amanat UU.

Kelimanya menyadari betul betapa jalan terjal yang harus dilalui mereka

dalam rangka menegakkan harkat dan martabat politik bangsa khususnya

melalui penyelenggaraan Pemilu. Mereka juga berkomitmen terus

meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dari dimensi SDM dan

infrastruktur guna terwujudnya kualitas bangsa dalam berdemokrasi dengan

tujuan menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah.

2. Tujuan Organisasi

Beberapa tujuan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu) adalah sebagai berikut :

Page 225: Novia Widyaningsih Fst

188

1. Menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas

penyelenggara Pemilu.

2. Mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu Kada di

seluruh Indonesia.

3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dari dimensi SDM

(Sumber Daya Manusia).

3. Tugas Organisasi

Untuk mencapai tujuan, DKPP memiliki kewajiban yang harus

dikerjakan. Kewajiban tersebut dirangkum dalam tugas-tugas. Beberapa

tugas dari DKPP, yaitu :

1. Menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik

oleh Penyelenggara Pemilu.

2. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan

atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara

Pemilu.

3. Menetapkan Putusan hasil pemeriksaan pengaduan atau laporan

dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.

4. Menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

4. Wewenang Organisasi

Page 226: Novia Widyaningsih Fst

189

Wewenang merupakan hak resmi untuk bertindak dalam melaksanakan

suatu tugas. Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, DKPP memiliki

beberapa wewenang sebagai berikut :

1. Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan

pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan

pembelaan.

2. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk

dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain.

3. Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti

melanggar kode etik.

4.3.2. Pendefinisian Visi dan Misi

Pada saat ini, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) belum

memiliki visi dan misi. Berdasarkan pada sejarah, tujuan, tugas dan wewenang DKPP

yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis mendefinisikan visi dan misi untuk

DKPP.

Visi DKPP :

“Menciptakan penyelenggara Pemilu yang berintegritas tinggi dan

menghormati hak-hak sipil dan politik dari setiap warga negara.”

Misi DKPP :

Page 227: Novia Widyaningsih Fst

190

1. Mengawasi kinerja KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu

(Badan Pengawas Pemilu) dengan jajaran di bawahnya.

2. Menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan

Kode Etik dan Pedoman Beracara.

4.3.3. Struktur Organisasi dan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

DKPP memiliki tiga bagian dan sembilan subbagian dalam struktur

organisasinya. Berikut ini adalah struktur organisasi DKPP beserta tupoksi (tugas

pokok dan fungsi) :

Gambar 4.23 Struktur Organisasi DKPP

Page 228: Novia Widyaningsih Fst

191

Berdasarkan struktur organisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

(DKPP), berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi pada setiap bagian dan

subbagian yang ada di DKPP :

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI bertugas memberikan dukungan administratif

dan teknis operasional kepada Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI

menyelenggarakan fungsi :

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di

lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi,

Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu

Kecamatan.

Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu.

Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal,

administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Bawaslu.

2. Biro Administrasi DKPP

Biro Administrasi DKPP bertugas melaksanakan urusan administrasi perkara

pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Biro Administrasi DKPP

menyelenggarakan fungsi :

Page 229: Novia Widyaningsih Fst

192

Pelaksanaan urusan administrasi umum, koordinasi penyusunan

perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan, keprotokolan,

publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi di lingkungan

DKPP.

Pelaksanaan urusan administrasi pengaduan pelanggaran kode etik.

Pelaksanaan urusan administrasi persidangan pelanggaran kode etik.

3. Bagian Administrasi Umum

Bagian Administrasi Umum bertugas melaksanakan urusan administrasi

umum, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran,

ketatausahaan, keprotokolan, publikasi dan sosialisasi, serta monitoring dan

evaluasi di lingkungan DKPP. Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan

fungsi :

Pelaksanaan urusan tata usaha Biro dan rumah tangga pimpinan DKPP.

Pelaksanaan keprotokolan pimpinan DKPP.

Penyusunan dokumentasi, publikasi dan penerbitan kegiatan penegakkan

kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pelaksanaan sosialisasi penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Penyiapan administrasi dan publikasi putusan DKPP.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan

penegakkan kode etik Penyeleggara Pemilu.

Page 230: Novia Widyaningsih Fst

193

Bagian Administrasi Umum memiliki tiga subbagian dengan tugas dan fungsi

sebagai berikut:

a. Subbagian Tata Usaha dan Protokol

Subbagian Tata Usaha dan Protokol bertugas melakukan urusan tata usaha

Biro dan rumah tangga pimpinan dan keprotokolan pimpinan DKPP.

Subbagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

Melakukan koordinasi dalam mengagendakan surat masuk dari unit-

unit di lingkungan Bawaslu dan dari lembaga lainnya dalam rangka

tertib administrasi.

Melakukan koordinasi dalam pendistribusian surat sesuai disposisi

Kepala Biro Administrasi DKPP dan segera melakukan penyampaian

kembali surat yang telah selesai diproses ke unit/instansi yang dituju

dalam rangka pemantauan posisi surat agar dapat dengan cepat

diterima oleh unit terkait.

Melakukan koordinasi dalam mengagendakan konsep nota dinas dan

atau konsep surat/keputusan beserta verbal dan berkas pendukung

yang disampaikan oleh bagian-bagian guna penataan dan kerapihan

proses penyelesaian surat.

Meneliti dan memeriksa usul permintaan alat tulis kantor dan

keperluan rumah tangga lainnya dalam rangka kelancaran tugas.

Melakukan koordinasi dalam penggunaan dan perawatan kendaraan

dinas untuk kepentingan kedinasan demi kelancaran tugas.

Page 231: Novia Widyaningsih Fst

194

b. Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik

Subbagian Publiksi dan Sosialisasi Kode Etik bertugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dokumentasi, publikasi dan penerbitan

kegiatan penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu, sosialisasi

penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu, administrasi dan publikasi

putusan DKPP. Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik

menyelenggarakan fungsi :

Melakukan dokumentasi kegiatan-kegiatan penegkkan kode etik

penyelenggara Pemilu.

Membangun kerjasama dengan media massa, media elektronik dan

pers terkait penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Melakukan publikasi dan penerbitan kegiatan penegakkan kode etik

Penyelenggara Pemilu.

Melakukan sosialisasi penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Melakukan administrasi dan publikasi putusan DKPP.

c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi

Subbagian Monitoring dan Evaluasi bertugas melakukan pemantauan dan

penyiapan bahan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan

penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. Subbagian Monitoring dan

Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

Melakukan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi penegkkan

kode etik Penyelenggara Pemilu.

Page 232: Novia Widyaningsih Fst

195

Menyusun laporan pelaksanaan penegakkan kode etik Penyelenggara

Pemilu.

4. Bagian Administrasi Pengaduan

Bagian Administrasi Pengaduan bertugas melaksanakan urusan administrasi

pengaduan pelanggaran kode etik. Bagian Administrasi Pengaduan

menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan penerimaan dan registrasi pengaduan/laporan.

Pelaksanan analisis dan verifikasi pengaduan/laporan.

Pelaksanaan pemberkasan perkara

Koordinasi penerimaan pengaduan yang disampaikan oleh Bawaslu

Provinsi.

Pelaksanaan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik di Bawaslu

Provinsi.

Penyiapan pembentukan Panel Majelis Kode Etik.

Bagian Administrasi Pengaduan memiliki tiga subbagian dengan tugas dan

fungsi sebagai berikut:

a. Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan

Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan bertugas melakukan

penerimaan dan pengadministrasian pengaduan/laporan, registrasi

pengaduan/laporan, pencatatan agenda pengaduan/laporan, pelaksanaan

Page 233: Novia Widyaningsih Fst

196

pemberkasan perkara, dan menyiapkan panel majelis kode etik. Subbagian

Penerimaan dan Registrasi Pengduan menyelenggarakan fungsi :

Melakukan penerimaan dan pengadministrasian pengaduan/laporan,

registrasi pengaduan/laporan, pencatatan agenda pengaduan/laporan.

Melakukan pemberkasan perkara.

Menyiapkan panel majelis.

b. Subbagian Analisis dan Verifikasi Wilayah I

Subbagian Analisis dan Verifikasi Wilayah I bertugas melakukan

penyiapan bahan analisis terhadap pengaduan/laporan, menyusun resume

pengaduan/laporan, dan membuat rekomendasi atas kelengkapan

persyaratan formil dan materiil pengaduan, serta melaksanakan

pemeriksaan pengaduan/laporan pelanggaran kode etik di wilayah

Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan,

Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan

Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,

Banten, dan Bali. Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah

I menyelenggarakan fungsi :

Menyiapkan bahan analisis terhadap pengaduan/laporan.

Menyusun resume pengaduan/laporan.

Membuat rekomendasi atas kelengkapan persyaratan formil dan

materiil pengaduan.

Page 234: Novia Widyaningsih Fst

197

Melaksanakan pemeriksaan pengaduan/laporan pelanggaran kode

etik.

c. Subbagian Analisis dan Verifikasi Wilayah II

Subbagian Analisis dan Verifikasi Wilayah II bertugas melakukan

penyiapan bahan analisis terhadap pengaduan/laporan, menyusun resume

pengaduan/laporan, dan membuat rekomendasi atas kelengkapan

persyaratan formil dan materiil pengaduan, serta melaksanakan

pemeriksaan pengaduan/laporan pelanggaran kode etik di wilayah

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua,

dan Papua Barat. Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah

II menyelenggarakan fungsi :

Menyiapkan bahan analisis terhadap pengaduan/laporan.

Menyusun resume pengaduan/laporan.

Membuat rekomendasi atas kelengkapan persyaratan formil dan

materiil pengaduan.

Melaksanakan pemeriksn pengaduan/laporan pelanggaran kode etik.

Page 235: Novia Widyaningsih Fst

198

5. Bagian Administrasi Persidangan

Bagian Administrasi Persidangan bertugas melaksanakan urusan administrasi

persidangan pelanggaran kode etik. Bagian Administrasi Persidangan

menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan administrasi dan ketatausahaan pemangilan, serta pelaksanaan

pemanggilan pengadu dan teradu.

Penyiapan dan penyedian sarana prasarana persidangan.

Koordinasi pengamanan persidangan.

Penyiapan teknis dan administratif rapat panel Majelis Kode Etik dan

Rapat Pleno DKPP.

Penyusunan risalah, dokmen perkara, dan berita acara persidangan.

Bagian Administrasi Persidangan memiliki tiga subbagian dengan tugas dan

fungsi sebagai berikut :

a. Subbagian Pemanggilan

Subbagian Pemanggilan bertugas melakukan penyiapan bahan dan

pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak dan mengoordinasikan

kehadirannya. Subbagian Pemanggilan menyelenggarakan fungsi :

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi pemanggilan para pihak.

Mengoordinasikan kehadiran para pihak.

b. Subbagian Persidangan

Page 236: Novia Widyaningsih Fst

199

Subbagian Persidangan bertugas melakukan penyiapan sarana prasarana

persidangan, penyusunan jadwal persidangan, pelaksanaan persidangan,

koordinasi pengamanan persidangan, dan penyiapan pelaksanaan rapat

Panel Majelis Kode Etik dan rapat pleno DKPP. Subbagian Persidangan

menyelenggarakan fungsi :

Menyiapkan sarana prasarana persidangan.

Menyusun jadwal persidangan.

Melaksanakan persidangan.

Melaksanakan koordinasi pengamanan persidangan.

Menyiapkan pelaksanaan rapat Panel Majelis Kode Etik dan rapat

pleno DKPP.

c. Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara

Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara bertugas melakukan penyiapan

bahan teknis perekaman sidang, mentranskrip hasil perekaman sidang,

pengeditan naskah risalah sidang, menyusun ringkasan risalah sidang,

minutasi putusan kode etik Pemilu dan pelaksanaan penyusunan dokumen

perkara etik Pemilu. Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara

menyelenggarakan fungsi :

Penyiapan bahan teknis perekaman sidang.

Mentranskrip hasil perekaman sidang.

Pengeditan naskah risalah sidang dan menyusun ringkasan risalah

sidang.

Page 237: Novia Widyaningsih Fst

200

Minutasi putusan kode etik Pemilu.

Pelaksanaan penyusunan dokumen perkara etik Pemilu.

4.3.4 Analisis Value Chain

Analisis value chain bertujuan untuk memetakan dan mengelompokkan

seluruh aktivitas yang ada di dalam DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu). Pengelompokkan aktivitas dalam analisis value chain terbagi menjadi dua

kelompok, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung.

Gambar 4.24 Analisis Value Chain DKPP

4.3.4.1. Aktivitas Utama

Page 238: Novia Widyaningsih Fst

201

Aktivitas di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang

termasuk ke dalam aktivitas utama dalam analisis value chain, yaitu pengaduan,

persidangan, persuratan perkara, dan kearsipan. Berikut ini adalah penjelasan dari

setiap aktivitas utama :

1. Pengaduan

Masyarakat (pengadu) dapat membuat suatu pengaduan terhadap

penyelenggara Pemilu apabila mereka diduga melanggar Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. Bagian Administrasi Pengaduan di DKPP akan

menerima pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti apabila persyaratan

pengaduan telah dipenuhi oleh setiap pengadu. Setiap berkas pengaduan yang

masuk akan mengalami dua verifikasi, yaitu verifikasi formil (administrasi)

dan verifikasi materiil (kelayakan materi pengaduan).

2. Persidangan

Aktivitas persidangan merupakan tindak lanjut dari pengaduan yang diterima

oleh DKPP. Aktivitas ini dilakukan oleh Bagian Administrasi Persidangan.

Jika berkas pengaduan sudah memenuhi semua persyaratan administrasi dan

materiil maka pengaduan akan dilanjutkan ke dalam persidangan. Pengadu dan

Teradu akan dipertemukan dalam sidang untuk memberikan bukti-bukti atau

penjelasan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang telah dilaporkan.

Panel Majelis Sidang DKPP akan memberikan keputusan hukuman apa yang

akan diterima oleh Teradu jika dia memang terbukti bersalah telah melanggar

Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Persuratan Perkara

Page 239: Novia Widyaningsih Fst

202

Persuratan perkara merupakan aktivitas surat-menyurat yang mengalirkan

informasi hanya untuk menunjang aktivitas pengaduan dan persidangan.

Aktivitas ini dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha dan Protokol. Biasanya

persuratan perkara hanya membuat surat pemberitahuan untuk Pengadu dan

Teradu terkait dengan pemanggilan sidang, perihal kekurangan persyaratan

dari berkas pengaduan, atau perihal status pengaduan yang layak untuk

dilanjutkan ke dalam sidang atau tidak. Selain membuat surat pemberitahuan,

persuratan perkara juga membuat disposisi berkas-berkas yang berkaitan

dengan pengaduan dan persidangan kepada setiap bagian di DKPP atau kepada

pimpinan DKPP.

4. Kearsipan

Aktivitas ini dilakukan oleh Subbagian Monitoring dan Evaluasi dengan

mengarsipkan berkas-berkas penting dari setiap bagian dan subbagian di

DKPP. Berkas-berkas utama yang biasanya diarsipkan, yaitu berkas pengaduan

yang masuk ke DKPP, hasil putusan sidang, maklumat sidang, data-data

pegawai DKPP, dan laporan keuangan. Jika semua berkas tersebut sudah

diarsipkan oleh staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi maka berkas tersebut

akan diserahkan ke Subbagian Persuratan dan Arsip Bawaslu. Dab pada

akhirnya, berkas-berkas tersebut akan diserahkan ke ANRI (Arsip Nasional

Republik Indonesia).

Page 240: Novia Widyaningsih Fst

203

4.3.4.2. Aktivitas Pendukung

Aktivitas di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang

termasuk ke dalam aktivitas pendukung dalam analisis value chain, yaitu

kepegawaian, keuangan, persuratan umum, publikasi dan sosialisasi, monitoring

dan evaluasi, inventaris, procurement (pengadaan). Berikut ini adalah penjelasan

dari setiap aktivitas pendukung :

1. Kepegawaian

Aktivitas kepegawaian meliputi persiapan untuk rekrutmen pegawai baru,

proses rekrutmen pegawai, pengangkatan pegawai, pengelolaan data pegawai,

sampai penggajian pegawai. DKPP sendiri belum memiliki bagian khusus yang

menangani kepegawaian. Jadi, untuk aktivitas kepegawaian di DKPP masih

ditangani oleh Subbagian Sumber Daya Manusia Bawaslu.

2. Keuangan

Aktivitas keuangan meliputi penyusunan rencanna dan program anggaran,

pengelolaan keuangan, dan pembuatan laporan keuangan. DKPP belum

memiliki bagian khusus yang menangani keuangan. Tetapi, ada staf khusus

yang ditunjuk untuk mengelola keuangan di DKPP. Keuangan DKPP masih

dibawah pertanggungjawaban dari Bagian Keuangan Bawaslu.

3. Persuratan Umum

Tidak seperti persuratan perkara yang telah dijelaskan sebelumnya, persuratan

umum merupakan aktivitas surat-menyurat antar instansi atau antar bagian dan

subbagian untuk menunjang kinerja para pegawai di DKPP. Persuratan umum

Page 241: Novia Widyaningsih Fst

204

biasanya berisi surat-surat yang hanya sekedar memberikan informasi bagi para

pegawai. Aktivitas ini juga dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha dan Protokol.

4. Publikasi dan Sosialisasi

Aktivitas ini dilakukan oleh Subbagian Publikasi dan Sosialisasi. Aktivitas

publikasi dan sosialisasi meliputi pendokumentasian kegiatan yang

dilaksanakan di DKPP, melakukan kerja sama dengan media dan pers,

melakukan sosialisasi penegakkan kode etik, dan melakukan publikasi putusan

sidang DKPP. Biasanya, publikasi dan sosialisasi akan dilakukan melalui

website DKPP dan melalui media cetak atau elektronik.

5. Monitoring dan Evaluasi

Aktivitas ini meliputi kegiatan memantau proses kerja dari aktivitas keuangan,

inventaris, dan procurement (pengadaan), menyiapkan bahan evaluasi,

pelaksanaan evaluasi terhadap ketiga proses kerja tersebut, dan membuat

laporan hasil monitoring dan evaluasi. Aktivitas ini dilakukan oleh Subbagian

Monitoring dan Evaluasi.

6. Inventaris

Aktivitas ini meliputi pencatatan dan pengelolaan barang milik negara,

pengamanan sarana dan prasarana yang digunakan oleh DKPP. Pengelolaan

dan pencatatan barang milik negara dilakukan oleh Subbagian Rumah Tangga

dan Perlengkapan Bawaslu. Tetapi, menjaga dan memelihara sarana dan

prasarana dilakukan oleh seluruh pegawai DKPP yang sudah menggunakan

sarana-prasarana tersebut.

Page 242: Novia Widyaningsih Fst

205

7. Procurement (Pengadaan)

Aktivitas ini meliputi pengadaan permintaan ATK dan kebutuhan rumah

tangga di DKPP. Aktivitas pengadaan di DKPP dilakukan oleh Subbagian Tata

Usaha dan Protokol yang akan mengurus seluruh perlengkapan yang

dibutuhkan oleh DKPP. Tetapi, Subbagian Tata Usaha dan Protokol akan

memberikan pertanggungjawaban terkait dengan pengadaan kepada Subbagian

Rumah Tangga dan Perlengkapan Bawaslu.

4.3.5 Struktur Organisasi Usulan

Berdasarkan analisis value chain yang telah dibuat pada subbab

sebelumnya, maka terdapat beberapa aktivitas pendukung, seperti kepegawaian,

keuangan, dan inventaris. Tetapi, jika melihat struktur organisasi saat ini, DKPP

belum memiliki bagian atau subbagian tersendiri untuk fokus menangani aktivitas

kepegawaian, keuangan, dan inventaris. Ketiga aktivitas pendukung tersebut

semuanya ditangani oleh subbagian Tata Usaha dan Protokol. Selain itu, belum ada

bagian yang khusus melakukan pengembangan dan perawatan untuk SI/TI di DKPP.

Sedangkan, jika akan mengimplementasikan arsitektur-arsitektur yang akan dibuat

dalam perencanaan strategis SI/TI maka peran bagian TI sangat dibutuhkan dalam

proses tersebut.

Oleh karena itu, maka terdapat penambahan bagian dan subbagian untuk

struktur organisasi usulan, yaitu menambahkan 2 bagian baru, yaitu bagian keuangan

dan bagian IT. Serta, menambahkan 2 subbagian baru pada bagian Administrasi

Page 243: Novia Widyaningsih Fst

206

Umum, yaitu subbagian Kepegawaian dan subbagian inventaris. Berikut ini adalah

gambar untuk struktur organisasi yang diusulkan.

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI BADAN PENGAWAS PEMILU RI

SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU RI / EX OFFICIO

DKPP RI

BIRO ADMINISTRASI DKPP

BAGIAN ADMINISTRASI

PERSIDANGAN

BAGIAN ADMINISTRASI

PENGADUAN

BAGIAN ADMINISTRASI

UMUMBAGIAN KEUANGANBAGIAN IT

SUBBAGIAN

APLIKASI IT

SUBBAGIAN

INFRASTRUKTUR

& JARINGAN

SUBBAGIAN

OPERASIONAL IT

SUBBAGIAN

ANGGARAN &

PEMBAYARAN

SUBBAGIAN

PEMBUKUAN &

VERIFIKASI

SUBBAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM &

EVALUASI

Kepala Bagian Kepala Bagian Kepala Bagian Kepala Bagian Kepala Bagian

Kasubbag

Programmer

System Analyst

Kasubbag

Spesialis Jaringan

Spesialis Hardware

Spesialis Keamanan

Sistem

System

Administrator

Kasubbag

Staf IT

Kasubbag

Staf

Kasubbag

Staf

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN TATA

USAHA &

PROTOKOL

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

PUBLIKASI &

SOSIALISASI

KODE ETIK

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

MONITORING &

EVALUASI

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

KEPEGAWAIAN

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

INVENTARIS

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

PENERIMAAN &

REGISTRASI

PENGADUAN

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

ANALISIS &

VERIFIKASI WIL. 1

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

ANALISIS &

VERIFIKASI WIL. 2

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

PEMANGGILAN

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

PERSIDANGAN

Kasubbag

Staf

SUBBAGIAN

RISALAH &

DOKUMEN

PERKARA

Kasubbag

Staf

Help Desk

Tenaga Ahli

Gambar 4.25 Struktur Organisasi Usulan

Page 244: Novia Widyaningsih Fst

207

Tugas masing-masing dari bagian dan subbagian baru yang diusulkan

adalah sebagai berikut :

1. Bagian IT

Bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan, pengimplementasian, dan

perawatan sumber daya TIK di DKPP. Tugas dari masing-masing subbagian di

bagian IT, yaitu :

a. Subbagian Aplikasi IT

Bertugas untuk membuat pemodelan dan perencanaan sistem yang sesuai

dengan kebutuhan DKPP, serta mengembangkan pemodelan tersebut

dengan melakukan programming untuk pembuatan aplikasi.

b. Subbagian Infrastruktur dan Jaringan

Bertugas untuk memelihara infrastruktur jaringan komputer, menjaga

keamanan sistem dari ancaman virus atau ancaman lainnya, dan mengelola

jalannya sistem dengan mengatur konfigurasi perangkat keras dengan

perangkat lunak agar sistem dapat berjalan dengan baik.

c. Subbagian Operasional IT

Bertugas untuk membantu end user apabila mendapatkan suatu masalah

dalam menjalankan sistem pendukung untuk aktivitas di DKPP, serta

memberi pelatihan kepada end user setiap ada pengembangan sistem.

2. Bagian Keuangan

Bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis untuk pengelolaan

keuangan, pembukuan keuangan, pelaporan keuangan, dan pelaksanaan urusan

perbendaharaan keuangan.

Page 245: Novia Widyaningsih Fst

208

a. Subbagian Anggaran dan Pembayaran

Bertugas pada operasional keuangan, yaitu untuk melakukan

perbendaharaan, seperti pembayaran gaji pegawai dan pembayaran

kebutuhan DKPP.

b. Subbagian Pembukuan dan Verifikasi

Bertugas untuk melakukan pencatatatan akuntansi bagi setiap transaksi

pembayaran yang dilakukan oleh Subbagian Anggaran dan Pembayaran,

serta membuat laporan keuangan berdasarkan pencatatan akuntansi yang

sudah dibuat.

c. Subbagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Bertugas untuk membuat daftar program-program kerja dengan masing-

masing kebutuhan anggarannya, serta bertugas untuk melakukan evaluasi

laporan keuangan yang sudah dibuat oleh Subbagian Pembukuan dan

Verifikasi.

3. Subbagian Kepegawaian

Bertugas untuk membuat rencana kebutuhan pegawai, melakukan rekrutmen

pegawai, pengangkatan pegawai, serta pembinaan dan pengelolaan administrasi

data pegawai.

4. Subbagian Inventaris

Bertugas untuk melakukan, pencatatan dan pengelolaan barang milik negara

(BMN), serta mengamankan sarana dan prasarana yang ada di DKPP.

Page 246: Novia Widyaningsih Fst

209

4.3.6 Pelatihan yang Diusulkan

Setelah membuat struktur organisasi usulan, maka diperlukan pelatihan-

pelatihan agar pegawai dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik, terutama

pegawai yang ditugaskan pada bagian dan subbagian yang baru diusulkan. Berikut

ini adalah daftar pelatihan usulan yang diperlukan oleh pegawai DKPP.

Tabel 4.7 Daftar Pelatihan Usulan

No. Jabatan Jenis Pelatihan

1. Programmer Pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan programming dalam

mengembangkan aplikasi.

2. System Analyst Pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan analisis dan perencanaan

sistem.

3. Spesialis Jaringan Pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan dalam membuat,

mengembangkan, dan memelihara

infrastruktur jaringan.

4. Spesialis Hardware Pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan dalam pemilihan hardware

yang akan digunakan, serta untuk

memelihara dan memperbaiki hardware.

Page 247: Novia Widyaningsih Fst

210

5. Spesialis Keamanan Sistem Pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan dalam mengelola keamanan

sistem untuk melindungi sistem

informasi dari ancaman virus,

penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan

perusakan informasi.

6. System Administrator Pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan dalam mengoperasikan dan

memelihara sistem.

7. Staf IT Pelatihan untuk membantu spesialis

hardware dan untuk mengembangkan

kemampuan dalam memberi pelatihan

kepada end user.

8. Help Desk Pelatihan untuk mengembangkan

kemampuan dalam mengatur pengaduan

dari end user mengenai kendala dalam

penggunaan sistem.

Page 248: Novia Widyaningsih Fst

211

4.3.7 Hubungan Stakeholder dan Aktivitas Organisasi

Seluruh aktivitas di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)

memiliki keterlibatan dengan banyak stakeholder. Stakeholder yang terlibat, yaitu :

1. Pengadu

2. Teradu

3. Subbagian Tata Usaha dan Protokol Biro Administrasi DKPP

4. Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi DKPP

5. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Biro Administrasi DKPP

6. Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Biro Administrasi DKPP

7. Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan Wilayah 1 dan 2 Biro

Administrasi DKPP

8. Subbagian Pemanggilan Biro Administrasi DKPP

9. Subbagian Persidangan Biro Administrasi DKPP

10. Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara Biro Administrasi DKPP

11. Bagian Keuangan Biro Administrasi Bawaslu

12. Subbagian Persuratan dan Arsip Biro Administrasi Bawaslu

13. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Biro Administrasi Bawaslu

14. Subbagian Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Bawaslu

Berikut ini adalah pemetaan hubungan stakeholder dengan aktivitas DKPP,

beserta penjelasan keterlibatan stakeholder dalam setiap aktivitas :

Page 249: Novia Widyaningsih Fst

212

Tabel 4.8 Stakeholder Map Matrix

Stakeholder

Pen

gad

u

Ter

adu

Su

bb

agia

n T

ata

Usa

ha

dan

Pro

tok

ol

Bir

o A

dm

inis

tras

i D

KP

P

Su

bb

agia

n P

ub

lik

asi

dan

Sosi

alis

asi

Kod

e E

tik

Bir

o A

dm

inis

tras

i D

KP

P

Su

bb

agia

n M

on

ito

ring

dan

Ev

alu

asi

Bir

o A

dm

inis

tras

i D

KP

P

Su

bb

agia

n P

ener

imaa

n d

an R

egis

tras

i

Pen

gad

uan

Bir

o A

dm

inis

tras

i D

KP

P

Su

bb

agia

n A

nal

isis

dan

Ver

ifik

asi

Pen

gad

ian

Wil

ayah

1 d

an 2

Bir

o

Ad

min

istr

asi

DK

PP

Subbag

ian P

eman

ggil

an B

iro

Adm

inis

tras

i D

KP

P

Subbag

ian P

ersi

dan

gan

Bir

o

Adm

inis

tras

i D

KP

P

Subbag

ian R

isal

ah d

an D

okum

en

Per

kar

a B

iro A

dm

inis

tras

i D

KP

P

Bag

ian K

euan

gan

Bir

o

Adm

inis

tras

i B

awas

lu

Subbag

ian P

ersu

rata

n d

an A

rsip

Bir

o A

dm

inis

tras

i B

awas

lu

Subbag

ian

Rum

ah T

angga

dan

Per

lengkap

an B

iro A

dm

inis

tras

i

Baw

aslu

Subbag

ian S

um

ber

Day

a M

anusi

a

Bir

o A

dm

inis

tras

i B

awas

lu

Aktivitas

Aktivitas Utama

1. Pengaduan

2. Persidangan

3. Persuratan

4. Kearsipan

Aktivitas Pendukung

1. Keuangan

2. Inventaris

3. Manajemen SDM

4. Monitoring & Evaluasi

5. Procurement

6. Publikasi & Sosialisasi

Page 250: Novia Widyaningsih Fst

213

Tabel 4.9 Penjelasan Keterlibatan Stakeholder di Setiap Aktivitas

No. Aktivitas Stakeholder Keterlibatan

1. Pengaduan Pengadu

Memberikan pengaduan/laporan

pelanggaran kode etik.

Subbagian

Penerimaan dan

Registrasi

Pengaduan Biro

Administrasi DKPP

Menerima dan mengadministrasi

pengaduan/laporan, registrasi

pengaduan/laporan, pelaksanaan

pemberkasan perkara, menyiapkan

panel majelis.

Subbagian Analisis

dan Verifikasi

Pengaduan Wilayah

1 dan 2 Biro

Administrasi DKPP

Mempersiapkan bahan analisis

terhadap pengaduan/laporan,

menyusun resume

pengaduan/laporan, membuat

rekomendasi kelengkapan

persyaratan formil dan materiil

pengaduan.

2. Persidangan

Pengadu

Menjelaskan fakta dan bukti dari

pengaduan yang sudah dibuat saat

sidang.

Teradu

Melakukan klarifikasi dari fakta dan

bukti yang telah diberikan Pengadu

saat sidang.

Subbagian

Pemanggilan Biro

Administrasi DKPP

Mempersiapkan bahan dan

pelaksanaan administrasi

pemanggilan Pengadu dan Teradu

dan mengoordinasikan kehadiran

mereka.

Subbagian

Persidangan Biro

Administrasi DKPP

Mempersiapkan sarana dan

prasaranan persidangan, penyusunan

jadwal sidang, pelaksanaan sidang,

menyiapkan pelaksanaan rapat Panel

Majelis, rapat pleno DKPP.

Subbagian Risalah

dan Dokumen

Perkara Biro

Administrasi DKPP

Menyiapkan bahan teknis

perekaman sidang, melakukan

transkrip hasil perekaman sidang,

pengeditan risalah sidang, membuat

ringkasan risalah sidang,

penyusunan dokumen perkara etik

Pemilu.

3. Persuratan Pengadu

Menerima surat pemberitahuan

BMS atau dismiss.

Page 251: Novia Widyaningsih Fst

214

Teradu

Menerima surat pemanggilan

sidang.

Subbagian Tata

Usaha dan Protokol

Biro Administrasi

DKPP

Mengagendakan surat masuk,

mendistribusikan surat sesuai

disposisi, membuat surat untuk

kepentingan perkara.

Subbagian

Penerimaan dan

Registrasi

Pengaduan Biro

Administrasi DKPP

Meminta pembuatan surat BMS dan

dismiss untuk pengadu.

Subbagian Analisis

dan Verifikasi

Pengaduan Wilayah

1 dan 2 Biro

Administrasi DKPP

Meminta pembuatan surat undangan

rapat verifikasi materiil.

Subbagian

Pemanggilan Biro

Administrasi DKPP

Meminta pembuatan surat

pemanggilan untuk Pengadu dan

Teradu.

4. Kearsipan Subbagian Tata

Usaha dan Protokol

Biro Administrasi

DKPP

Mengumpulkan berkas-berkas yang

akan diarsipkan, menyerahkan

berkas ke Subbagian Monitoring

dan Evaluasi.

Subbagian

Publikasi dan

Sosialisasi Kode

Etik Biro

Administrasi DKPP

Mengumpulkan berkas-berkas yang

akan diarsipkan, menyerahkan

berkas ke Subbagian Monitoring

dan Evaluasi.

Subbagian

Monitoring dan

Evaluasi Biro

Administrasi DKPP

Menerima berkas, melakukan

pemberkasan, mengelola berkas

menjadi arsip vital dan dinamis,

memberikan arsip ke Subbagian

Persuratan dan Arsip Bawaslu.

Subbagian

Penerimaan dan

Registrasi

Pengaduan Biro

Administrasi DKPP

Mengumpulkan berkas-berkas yang

akan diarsipkan, menyerahkan

berkas ke Subbagian Monitoring

dan Evaluasi.

Page 252: Novia Widyaningsih Fst

215

Subbagian Analisis

dan Verifikasi

Pengaduan Wilayah

1 dan 2 Biro

Administrasi DKPP

Mengumpulkan berkas-berkas yang

akan diarsipkan, menyerahkan

berkas ke Subbagian Monitoring

dan Evaluasi.

Subbagian

Pemanggilan Biro

Administrasi DKPP

Mengumpulkan berkas-berkas yang

akan diarsipkan, menyerahkan

berkas ke Subbagian Monitoring

dan Evaluasi.

Subbagian

Persidangan Biro

Administrasi DKPP

Mengumpulkan berkas-berkas yang

akan diarsipkan, menyerahkan

berkas ke Subbagian Monitoring

dan Evaluasi.

Subbagian Risalah

dan Dokumen

Perkara Biro

Administrasi DKPP

Mengumpulkan berkas-berkas yang

akan diarsipkan, menyerahkan

berkas ke Subbagian Monitoring

dan Evaluasi.

Subbagian

Persuratan dan

Arsip Biro

Administrasi

Bawaslu

Menerima arsip dari Subbagian

Monitoring dan Evaluasi DKPP,

membuat arsip statis, memberikan

arsip statis ke ANRI.

5. Keuangan Bagian Keuangan

Biro Administrasi

Bawaslu

Mengelola anggaran dan

perbendaharaan, membayar gaji,

melakukan pencatatan akuntansi

keuangan.

6. Inventaris Subbagian Tata

Usaha dan Protokol

Biro Administrasi

DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Subbagian

Publikasi dan

Sosialisasi Kode

Etik Biro

Administrasi DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Subbagian

Monitoring dan

Evaluasi Biro

Administrasi DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Page 253: Novia Widyaningsih Fst

216

Subbagian

Penerimaan dan

Registrasi

Pengaduan Biro

Administrasi DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Subbagian Analisis

dan Verifikasi

Pengaduan Wilayah

1 dan 2 Biro

Administrasi DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Subbagian

Pemanggilan Biro

Administrasi DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Subbagian

Persidangan Biro

Administrasi DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Subbagian Risalah

dan Dokumen

Perkara Biro

Administrasi DKPP

Membuat Laporan Barang

Pengguna, Mengumpulkan ke

Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu.

Subbagian Rumah

Tangga dan

Perlengkapan Biro

Administrasi

Bawaslu

Mengumpulkan Laporan Barang

Pengguna, membuat Laporan

Pengelola untuk inventaris BMN

(Barang Milik Negara).

7. Manajemen SDM Subbagian Tata

Usaha dan Protokol

Biro Administrasi

DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Subbagian

Publikasi dan

Sosialisasi Kode

Etik Biro

Administrasi DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Subbagian

Monitoring dan

Evaluasi Biro

Administrasi DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Page 254: Novia Widyaningsih Fst

217

Subbagian

Penerimaan dan

Registrasi

Pengaduan Biro

Administrasi DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Subbagian Analisis

dan Verifikasi

Pengaduan Wilayah

1 dan 2 Biro

Administrasi DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Subbagian

Pemanggilan Biro

Administrasi DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Subbagian

Persidangan Biro

Administrasi DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Subbagian Risalah

dan Dokumen

Perkara Biro

Administrasi DKPP

Menyusun rencana kebutuhan

pegawai.

Subbagian Sumber

Daya Manusia Biro

Administrasi

Bawaslu

Mempersiapkan bahan rekrutmen

pegawai, melakukan rekrutmen

pegawai, melakukan pengangkatan

pegawai, mengelola administrasi

pegawai.

8. Monitoring dan

Evaluasi Subbagian

Monitoring dan

Evaluasi Biro

Administrasi DKPP

Memantau penegakkan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu,

melaksanakan evaluaasi penegakkan

Kode Etik Penyelenggara Pemilu,

menyusun laporan pelaksanaan

penegakkan Kode Etik

Penyelenggara Pemilu.

9. Procurement Subbagian Tata

Usaha dan Protokol

Biro Administrasi

DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Subbagian

Publikasi dan

Sosialisasi Kode

Etik Biro

Administrasi DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Page 255: Novia Widyaningsih Fst

218

Subbagian

Monitoring dan

Evaluasi Biro

Administrasi DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Subbagian

Penerimaan dan

Registrasi

Pengaduan Biro

Administrasi DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Subbagian Analisis

dan Verifikasi

Pengaduan Wilayah

1 dan 2 Biro

Administrasi DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Subbagian

Pemanggilan Biro

Administrasi DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Subbagian

Persidangan Biro

Administrasi DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Subbagian Risalah

dan Dokumen

Perkara Biro

Administrasi DKPP

Membuat rencana kebutuhan

barang/jasa.

Subbagian Rumah

Tangga dan

Perlengkapan Biro

Administrasi

Bawaslu

Mengumpulkan rencana kebutuhan

barang/jasa, melakukan pemilihan

Penyedia barang/jasa, membuat

kontrak dengan Penyedia

barang/jasa yang terpilih,

melaksanakan kontrak dengan

Penyedia barang/jasa.

10. Publikasi &

Sosialisasi Subbagian

Publikasi dan

Sosialisasi Kode

Etik Biro

Administrasi DKPP

Mempublikasikan jadwal sidang dan

informasi sidang lainnya,

mempublikasikan maklumat sidang,

melakukan sosialisasi kode etik

penyelenggara Pemilu

Page 256: Novia Widyaningsih Fst

219

4.4. Phase B : Business Architecture

4.4.1. Pemetaan Layanan Bisnis, Proses Bisnis, dan Fungsi Bisnis di DKPP

Karena DKPP merupakan lembaga pemerintahan non-profit maka konteks

bisnis disini sebenarnya adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di DKPP.

Layanan bisnis merupakan top level dalam pemetaan ini. Selanjutnya, setiap

layanan bisnis mempunyai beberapa proses bisnis dan sub proses bisnis. Terakhir,

setiap proses bisnis akan mempunyai beberapa fungsi bisnis dan sub fungsi bisnis.

Sub fungsi bisnis merupakan unit aktivitas terkecil. Jadi, layanan bisnis, proses

bisnis, dan fungsi bisnis berbentuk seperti diagram pohon. Karena diagram pohon

yang kompleks tidak memungkinkan untuk ditampilkan secara jelas disini, maka

pemetaan akan digambarkan dalam bentuk grup agar terlihat lebih jelas dan

terperinci. Berikut ini adalah tree diagram untuk pemetaan gabungan layanan

bisnis, proses bisnis, dan fungsi bisnis beserta pemetaan dalam bentuk group untuk

layanan bisnis, proses bisnis, dan fungsi bisnis yang ada di DKPP.

Page 257: Novia Widyaningsih Fst

220

Gambar 4.26 Tree Diagram Pemetaan Layanan Bisnis, Proses Bisnis, dan Fungsi Bisnis DKPP

Page 258: Novia Widyaningsih Fst

221

1. Layanan Bisnis

Gambar 4.27 Layanan Bisnis di DKPP

2. Proses Bisnis

Gambar 4.28 (a) Proses Bisnis pada Pelayanan Umum DKPP

Page 259: Novia Widyaningsih Fst

222

Gambar 4.28 (b) Proses Bisnis pada Pelayanan Pendukung DKPP

Gambar 4.28 (c) Sub Proses Bisnis pada Proses Bisnis Administrasi DKPP

Page 260: Novia Widyaningsih Fst

223

Gambar 4.28 (d) Sub Proses Bisnis Level 2 pada Sub Proses Bisnis

Persuratan

3. Fungsi Bisnis

a. Pengaduan

Gambar 4.29 (a) Fungsi Bisnis pada Proses Bisnis Pengaduan

Page 261: Novia Widyaningsih Fst

224

Gambar 4.29 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Penerimaan &

Registrasi Pengaduan

Page 262: Novia Widyaningsih Fst

225

Gambar 4.29 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Analisis dan

Verifikasi Perkara

Gambar 4.29 (d) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Verifikasi Materiil

Page 263: Novia Widyaningsih Fst

226

b. Persidangan

Gambar 4.30 Fungsi Bisnis pada Proses Bisnis Persidangan

Page 264: Novia Widyaningsih Fst

227

c. Persuratan

Persuratan Perkara

Gambar 4.31 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis

Persuratan

Gambar 4.31 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis

Persuratan Perkara

Page 265: Novia Widyaningsih Fst

228

Gambar 4.31 (c) Keterangan Persuratan Nota Dinas sebagai

Fungsi Bisnis Terkecil

Gambar 4.31 (d) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis

Persuratan Pemberitahuan

Page 266: Novia Widyaningsih Fst

229

Gambar 4.31 (e) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis

Persuratan Undangan

Page 267: Novia Widyaningsih Fst

230

Gambar 4.31 (f) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Disposisi

d. Kearsipan

Gambar 4.32 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Kearsipan

Page 268: Novia Widyaningsih Fst

231

Gambar 4.32 (b) Sub Fungsi Bisnis dari Fungsi Bisnis Pengarsipan

Berkas

e. Kepegawaian

Gambar 4.33 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Kepegawaian

Page 269: Novia Widyaningsih Fst

232

Gambar 4.33 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Rekrutmen

Pegawai

Gambar 4.33 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengelolaan

Pegawai

Page 270: Novia Widyaningsih Fst

233

f. Keuangan

Gambar 4.34 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Keuangan

Gambar 4.34 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengelolaan

Anggaran

Page 271: Novia Widyaningsih Fst

234

Gambar 4.34 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Akuntansi

Keuangan

g. Inventaris

Gambar 4.35 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Inventaris

Page 272: Novia Widyaningsih Fst

235

Gambar 4.35 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengelola BMN

(Barang Milik Negara)

Gambar 4.35 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pengguna BMN

(Barang Milik Negara)

Page 273: Novia Widyaningsih Fst

236

h. Procurement

Gambar 4.36 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Procurement

(Pengadaan)

Gambar 4.36 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Persiapan

Procurement (Pengadaan) Barang/Jasa

Page 274: Novia Widyaningsih Fst

237

Gambar 4.36 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Pelaksanaan

Procurement (Pengadaan) Barang/Jasa

i. Monitoring dan Evaluasi

Gambar 4.37 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Monitoring &

Evaluasi

Page 275: Novia Widyaningsih Fst

238

Gambar 4.37 (b) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Monitoring

Gambar 4.37 (c) Sub Fungsi Bisnis pada Fungsi Bisnis Evaluasi

Page 276: Novia Widyaningsih Fst

239

j. Publikasi dan Sosialisasi

Gambar 4.38 (a) Fungsi Bisnis pada Sub Proses Bisnis Publikasi &

Sosialisasi

Gambar 4.38 (b) Keterangan Pendokumentasian Kegiatan DKPP

sebagai Fungsi Bisnis Terkecil

Page 277: Novia Widyaningsih Fst

240

Gambar 4.38 (c) Keterangan Pengumpulan Data untuk Dipublikasikan

& Disosialisasikan sebagai Fungsi Bisnis Terkecil

Gambar 4.38 (d) Keterangan Publikasi & Sosialisasi Informasi dari

DKPP sebagai Fungsi Bisnis Terkecil

Page 278: Novia Widyaningsih Fst

241

4.4.2. Rancangan Arsitektur Bisnis

Untuk memudahkan user dalam memahami rancangan arsitektur bisnis,

maka rancangan tersebut akan dibuat dalam bentuk rich picture untuk masing-

masing aktivitas di DKPP, yaitu, pengaduan, persidangan, persuratan, kearsipan,

kepegawaian, keuangan, inventaris, procurement, monitoring dan evaluasi,

publikasi dan sosialisasi.

1. Pengaduan

Pengadu

E-Pengaduan

1. Login

Subbag Penerimaan & Registrasi

Pengaduan

3. Menerim

a No. P

engaduan &

Tanda Terima B

erkas Pengaduan

4. Mengecek berkas pengaduan

(verifikasi formil)

5. Memberikan hasil verifikasi formil

6. Melihat hasil verifikasi form

il

2. Mengisi form pengaduan

7. Menginput No. Pengaduan (jika lolos

verifikasi formil)

8. Mengupload berkas pelengkap (jika belum

lolos verifikasi formil)

Subbag Analisis & Verifikasi

Pengaduan

9. Mengecek berkas pengaduan sesuai No.

Pengaduan (verifikasi materiil)

10. Memberikan hasil verifikasi materiil

11. Submit berkas pengaduan yang lolos

verifikasi materiil

12. Melihat hasil verifikasi materiil

13. Mengupload berkas pelengkap (jika BMS verifikasi materiil)

Gambar 4.39 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Pengaduan

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas pengaduan melibatkan tiga

stakeholder, yaitu Pengadu, Subbagian Penerimaan dan Registrasi

Pengaduan, Subbagian Analisis dan Verifikasi Pengaduan. Rancangan ini

Page 279: Novia Widyaningsih Fst

242

akan mengubah sistem pengaduan yang masih manual menjadi sistem

terkomputerisasi melalui e-Pengaduan.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Pengaduan harus

terlebih dahulu melakukan login. Kemudian, Pengadu akan mengisi form

pengaduan dan mengupload berkas pengaduan dalam e-Pengaduan.

Selanjutnya, Pengadu akan menerima nomor pengaduan dan tanda terima

berkas pengaduan dari sistem.

Staf Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan akan mengecek

berkas pengaduan yang telah masuk ke sistem e-Pengaduan. Setelah

dilakukan verifikasi formil, staf Subbagian Penerimaan dan Registrasi

Pengaduan akan memberi tahu hasil verifikasi formil melalui e-Pengaduan.

Pengadu akan melihat hasil verifikasi formil di e-Pengaduan. Jika

berkas pengaduan lolos verifikasi formil, maka Pengadu harus memasukkan

nomor pengaduan ke dalam sistem e-Pengaduan. Jika berkas pengaduan

masih BMS (Belum Memenuhi Syarat), maka Pengadu harus mengupload

kekurangan berkasnya.

Setelah nomor pengaduan dimasukkan ke dalam sistem e-Pengaduan,

maka akan dilakukan verifikasi materiil untuk berkas pengaduan tersebut oleh

Subbagian Analisis dan Verifikasi. Setelah sudah terpilih berkas pengaduan

yang lolos verifikasi materiil, maka staf Subbagian Analisis akan

memasukkan daftar berkas pengaduan yang lolos ke dalam sistem e-

Pengaduan.

Page 280: Novia Widyaningsih Fst

243

Pengadu melihat hasil verifikasi materiil dalam sistem e-Pengaduan.

Jika berkas pengaduannya lolos verifikasi materiil, maka Pengadu tinggal

menunggu pemberitahuan selanjutnya untuk sidang. Jika berkas

pengaduannya BMS (Belum Memenuhi Syarat), maka Pengadu harus segera

mengupload kekurangan berkasnya agar pengaduan tersebut dapat segera

dilanjutkan ke dalam sidang.

2. Persidangan

E-Persidangan

Subbag Persidangan

Subbag Pemanggilan

Subbag Tata Usaha & Protokoler

Pengadu

Teradu

Subbag Risalah & Dokumen Perkara

Kabag Administrasi Persidangan

1. L

ogin

2. M

endo

wnl

oad

berk

as p

enga

duan

4a. Menerima jadwal sidang

4c. Menerima jadwal sidang

4d. Menerima jadwal sidang

6. Submit surat pemanggilan

7. Mendow

nload surat

pemanggilan

5a. Menerima jadwal sidang

9a. Menerim

a surat pemanggilan

5b. Menerim

a jadwal s

idang

9b. Menerim

a surat pemanggilan

3. Subm

it jadwal sidang

Subbag Publikasi & Sosialisasi Kode Etik

11. Submit risalah sidang

12. Mendownload risalah sidang

13. Submit maklumat sidang

4b. M

ener

ima

jadw

al s

idan

g

8. M

engi

rim s

urat

pem

angg

ilan

POS

Gambar 4.40 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Persidangan

Page 281: Novia Widyaningsih Fst

244

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas persidangan melibatkan delapan

stakeholder, yaitu Kepala Bagian Administrasi Persidangan, Subbagian

Persidangan, Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Subbagian Risalah dan

Dokumen Perkara, Subbagian Pemanggilan, Subbagian Publikasi dan

Sosialisasi Kode Etik, Pengadu, dan Teradu. Rancangan ini akan mengubah

sistem persidangan yang masih manual menjadi sistem terkomputerisasi

melalui e-Persidangan.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Persidangan harus

terlebih dahulu melakukan login. Subbagian Persidangan mendownload

berkas pengaduan yang dikirim oleh Subbagian Penerimaan dan Registrasi

Pengaduan di dalam e-Persidangan. Setelah berkas pengaduan sudah

diterima, maka Subbagian Pemanggilan mengupload jadwal sidang ke dalam

e-Persidangan. Jadwal sidang tersebut ditujukan kepada Subbagian Tata

Usaha dan Protokol, Subbagian Persidangan, Kepala Bagian Persidangan,

Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara, Pengadu, dan Teradu.

Kemudian, Subbagian Tata Usaha dan Protokol mengupload surat

pemanggilan ke dalam e-Persidangan. Subbagian Pemanggilan akan

mendownload surat pemanggilan, lalu akan dicetak, kemudian dikirimkan

kepada Pengadu dan Teradu melalui POS.

Selanjutnya persidangan dilaksanakan, mulai dari sidang pemeriksaan

sampai sidang pembacaan keputusan. Setiap ada persidangan, Subbagian

Risalah dan Dokumen Perkara akan membuat risalah sidang. Saat risalah

sidang sudah dibuat, maka Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara akan

Page 282: Novia Widyaningsih Fst

245

mengupload risalah sidang tersebut ke dalam sistem e-Persidangan.

Kemudian, Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik akan

mendownload risalah sidang dari e-Persidangan. Staf Subbagian Publikasi

dan Sosialisasi Kode Etik akan membuat maklumat sidang berdasarkan

risalah sidang yang sudah dibuat. Jika maklumat sidang sudah selesai dibuat,

maka Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik akan mengupload

maklumat sidang tersebut ke dalam sistem e-Persidangan.

3. Persuratan

E-Persuratan

Subbag Tata Usaha & Protokol

Ketua DKPP

Kepala Biro Administrasi DKPP

Kabag Administrasi Umum

Kabag Administrasi Pengaduan

Kabag Administrasi Persidangan Kasubbag Analisis & Verifikasi

Kasubbag Pemanggilan

Kasubbag Risalah & Dokumentasi

Kasubbag Persidangan

PengaduSekjen Bawaslu

Kasubbag Publikasi & Sosialisasi

1. M

enuli

s sur

at

2a. Menulis, approve & melihat

disposisi

2b. Menulis, approve & melihat

disposisi

2c. Menulis, approve & melihat

disposisi

2d. Menulis

, approve &

melih

at

disposisi

2e. M

enuli

s, ap

prov

e &

meli

hat

dispo

sisi

2g. Menulis, approve & melihat

disposisi

2h. Menulis, approve & melihat disposisi

2i. Menulis, approve &

melihat disposisi

4. R

egist

rasi

sura

t mas

uk

2j. Menulis

, approve &

melihat d

isposisi

2f. Menulis, approve & m

elihat

disposisi

3a. M

eliha

t sur

at

3b. M

eliha

t sur

at

3c. Melihat surat

3d. Melihat surat

3e. M

eliha

t sur

at

3f. Melihat surat

5. Menulis

nota dinas6. Melihat nota dinas

Gambar 4.41 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Persuratan

Page 283: Novia Widyaningsih Fst

246

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas persuratan melibatkan 13

stakeholder, yaitu Pengadu, Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Sekjen

Bawaslu, Kepala Biro Administrasi DKPP, Kepala Subbagian Risalah dan

Dokumentasi, Kepala Subbagian Pemanggilan, Kepala Subbagian Analisis

dan Verifikasi, Kepala Subbagian Publikasi dan Sosialisasi, Kepala

Subbagian Persidangan, Kepala Bagian Administrasi Persidangan, Kepala

Bagian Administrasi Pengaduan, Kepala Bagian Administrasi Umum, dan

Ketua DKPP. Rancangan ini akan mengubah sistem persuratan yang masih

manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui e-Persuratan.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Persuratan harus

terlebih dahulu melakukan login. Subbagian Tata Usaha dan Protokol

membuat surat-surat untuk administrasi di DKPP di dalam sistem e-

Persuratan. Kemudian, Ketua DKPP, Kepala Bagian Administrasi Umum,

Kepala Bagian Administrasi Pengaduan, Kepala Bagian Administrasi

Persidangan, Kepala Subbagian Persidangan, Kepala Subbagian Publikasi

dan Sosialisasi, Kepala Subbagian Analisis dan Verifikasi, Kepala Subbagian

Pemanggilan, Kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi, dan Kepala Biro

Administrasi DKPP dapat membuat disposisi, melakukan approve, dan

melihat status disposisi di dalam e-Persuratan yang ditujukan untuk bawahan

mereka guna memberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan.

Selanjutnya, Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Sekjen Bawaslu,

Pengadu, Ketua DKPP, Kepala Subbagian Persidangan, dan Kepala

Subbagian Pemanggilan dapat melihat surat yang berhubungan atau yang

Page 284: Novia Widyaningsih Fst

247

membutuhkan persetujuan mereka melalui sistem e-Persuratan. Subbagian

Tata Usaha dan Protokol melakukan registrasi surat masuk di dalam sistem

e-Persuratan. Kepala Biro Administrasi DKPP membuat nota dinas di dalam

sistem e-Persuratan dan nota dinas tersebut diberikan kepada Ketua DKPP

untuk mendapatkan persetujuan melalui sistem e-Persuratan juga.

4. Kearsipan

E-Kearsipan

Subbag Monitoring & Evaluasi

Ketua DKPP

Kepala Biro Administrasi DKPP

Subbag Tata Usaha & Protokol

Bagian Administrasi Pengaduan

Subbag Persidangan

Subbag Pemanggilan

Subbag Risalah & Dokumentasi

ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)

1. Menginput data risalah &

maklumat

2. Menginput data jadwal sidang,

data surat pemanggilan

3. M

engi

nput

has

il pu

tusa

n si

dang

dan

data

per

sida

ngan

4. Mengin

put berk

as pengaduan

dan data

perk

ara

5. Menginput surat-surat dan

dokumen administrasi lainnya

6a. Melihat & m

encetak arsip

6b. Melih

at & m

enceta

k ars

ip

7. Mengelola data yang diinput

menjadi arsip

8. M

ener

ima

arsi

p

Gambar 4.42 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Kearsipan

Page 285: Novia Widyaningsih Fst

248

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas kearsipan melibatkan sembilan

stakeholder, yaitu Subbagian Monitoring dan Evaluasi, ANRI (Arsip

Nasional Republik Indonesia), Kepala Biro Administrasi DKPP, Subbagian

Risalah dan Dokumentasi, Subbagian Pemanggilan, Subbagian Persidangan,

Bagian Administrasi Pengaduan, Subbagian Tata Usaha dan Protokol, dan

Ketua DKPP. Rancangan ini akan mengubah sistem kearsipan yang masih

manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui e-Kearsipan.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Kearsipan harus

terlebih dahulu melakukan login. Aktivitas kearsipan dimulai dari

penginputan data-data yang akan diarsipkan oleh bagian dan subbagian di

DKPP. Subbagian Risalah dan Dokumentasi menginput data risalah dan

maklumat ke dalam sistem e-Kearsipan. Subbagian Pemanggilan menginput

data jadwal sidang dan data surat pemanggilan ke dalam sistem e-Kearsipan.

Subbagian Persidangan menginput hasil putusan sidang dan data persidangan

ke dalam sistem e-Kearsipan. Bagian Administrasi Umum menginput berkas

pengaduan dan data perkara ke dalam sistem e-Kearsipan. Subbagian Tata

Usaha dan Protokol menginput surat-surat dan dokumen administrasi lainnya

ke dalam sistem e-Kearsipan.

Ketua DKPP dan Kepala Biro Administrasi DKPP dapat melihat dan

mencetak arsip dari e-Kearsipan. Subbagian Monitoring dan Evaluasi

melakukan pengelolaan data yang telah diinput ke dalam sistem e-Kearsipan

agar menjadi arsip-arsip. Setelah semua data telah dikonversi menjadi bentuk

arsip di dalam sistem e-Kearsipan, maka arsip-arsip tersebut dikirimkan ke

Page 286: Novia Widyaningsih Fst

249

ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) melalui sistem terintegrasi e-

Kearsipan DKPP dengan sistem kearsipan pada ANRI.

5. Kepegawaian

E-Kepegawaian

Subbag Tata Usaha dan ProtokolData Pegawai

Bagian Keuangan Bawaslu

1. Menerima data pegawai baru

2. Login

3. M

engi

nput

dat

a pe

gaw

ai

4. Mengedit data pegaw

ai5. M

engh

apus

dat

a pe

gaw

ai

6. Melakukan absensi

7. Mendownload laporan absensi

Pegawai

Gambar 4.43 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Kepegawaian

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas kepegawaian melibatkan tiga

stakeholder, yaitu Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Pegawai, dan Bagian

Keuangan Bawaslu. Rancangan ini akan mengubah sistem kepegawaian yang

masih manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui e-Kepegawaian.

Page 287: Novia Widyaningsih Fst

250

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Kepegawaian harus

terlebih dahulu melakukan login. Subbagian Tata Usaha dan Protokol akan

menerima dokumen data pegawai baru DKPP. Kemudian staf Subbagian Tata

Usaha dan Protokol akan menginput data-data tersebut ke dalam e-

Kepegawaian. Subbagian Tata Usaha dan Protokol juga dapat mengelola data

pegawai tersebut agar selalu terupdate.

Pegawai melakukan absensi di dalam sistem e-Kepegawaian. Absensi

tersebut kemudian diolah oleh sistem e-Kepegawaian agar menjadi laporan

absensi. Laporan tersebut dapat didownload oleh Bagian Keuangan Bawaslu

untuk keperluan penggajian pegawai.

6. Keuangan

E-Keuangan

Subbag Tata Usaha & Protokol

Ketua DKPP Kepala Biro Administrasi DKPP

1. Melakukan pencatatan

akuntansi

2. Mengatur periode

pembuatan laporan

keuangan

3a. Melih

at lapora

n

keuangan

3b. Melihat laporan

keuangan

Bagian Keuangan Bawaslu

3c. Melihat laporan

keuangan

Gambar 4.44 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Keuangan

Page 288: Novia Widyaningsih Fst

251

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas keuangan melibatkan tiga

stakeholder, yaitu Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Ketua DKPP, dan

Kepala Biro Administrasi DKPP. Rancangan ini akan mengubah sistem

keuangan yang masih manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui e-

Keuangan.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Keuangan harus

terlebih dahulu melakukan login. Subbagian Tata Usaha dan Protokol

memiliki staf yang khusus menangani masalah keuangan di DKPP. Staf

tersebut akan melakukan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan

DKPP. Staf tersebut juga akan melakukan pencatatan akuntansi keuangan,

serta mengatur periode pembuatan laporan keuangan di dalam sistem e-

Keuangan. Sistem e-Keuangan akan menghasilkan output berupa laporan

keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat dilihat oleh Ketua DKPP dan

Kepala Biro Administrasi DKPP.

Page 289: Novia Widyaningsih Fst

252

7. Inventaris

E-Inventaris

Subbag Rumah Tangga & Perlengkapan Biro Administrasi Bawaslu Bagian Keuangan Biro Administrasi Bawaslu

Bagian Administrasi Pengaduan

Bagian Administrasi Umum Bagian Administrasi Persidangan

1a. Menginput d

ata penggunaan BMN

(Bara

ng Milik

Negara

)

1c. Menginput data penggunaan BMN

(Barang Milik Negara)

1b. M

engi

nput

dat

a pe

nggu

naan

BM

N

(Bar

ang

Milik

Neg

ara)

2. M

enge

lola

dat

a pe

nggu

naan

BM

N

3a. Menerim

a laporan inventaris

3b. M

ener

ima

lapor

an in

vent

aris

Gambar 4.45 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Inventaris

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas inventaris melibatkan lima

stakeholder, yaitu Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Biro

Administrasi Bawaslu, Bagian Keuangan Biro Administrasi Bawaslu, Bagian

Administrasi Umum, Bagian Administrasi Pengaduan, dan Bagian

Administrasi Persidangan. Rancangan ini akan mengubah sistem inventaris

yang masih manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui e-Inventaris.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Inventaris harus

terlebih dahulu melakukan login. Bagian Administrasi Umum. Bagian

Administrasi Pengaduan, dan Bagian Administrasi Persidangan menginput

Page 290: Novia Widyaningsih Fst

253

data penggunaan BMN (Barang Milik Negara) yang digunakan di bagian

masing-masing ke dalam sistem e-Inventaris.

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Biro Administrasi

Bawaslu mengelola data penggunaan BMN yang telah diinput ke dalam

sistem e-Inventaris agar data penggunaan BMN tersebut akan selalu terupdate

pada setiap periode semesteran atau per tahun. Kemudian, sistem e-Inventaris

akan menghasilkan laporan inventaris per periode yang sudah ditentukan.

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Biro Administrasi dapat melihat

laporan inventaris tersebut untuk keperluan pemeriksaan BMN (Barang Milik

Negara) yang digunakan oleh DKPP secara berkala. Bagian Keuangan Biro

Administrasi Bawaslu juga dapat melihat laporan inventaris untuk keperluan

pembuatan neraca keuangan.

8. Procurement

Subbag Tata Usaha dan

ProtokolE-Procurement Penyedia Barang/Jasa

1. Upload pengumuman

pengadaan barang/jasa

2. Membaca pengumuman

3. Mendaftar online4. Menerima list pendaftar calon penyedia

barang/jasa

5. Upload dokumen lelang

6. Download dokumen lelang

7. Upload dokumen penawaran

8. Download dokumen penawaran

9. Upload peringkat evaluasi penawaran

10. Upload pengumuman pemenang lelang

11. Melihat pengumuman pemenang lelang

Gambar 4.46 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Procurement

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas procurement melibatkan dua

stakeholder, yaitu Subbagian Tata Usaha dan Protokol, dan Penyedia

Page 291: Novia Widyaningsih Fst

254

Barang/Jasa. Rancangan ini akan mengubah sistem procurement yang masih

manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui e-Procurement.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Procurement harus

terlebih dahulu melakukan login. Subbagian Tata Usaha dan Protokol

mengupload pengumuman pengadaan barang/jasa untuk DKPP di e-

Procurement. Kemudian, Penyedia Barang/Jasa membaca pengumuman dan

mendaftarkan diri pada sistem e-Procurement. Subbagian Tata Usaha dan

Protokol dapat melihat list pendaftar penyedia barang/jasa. Kemudian,

Subbagian Tata Usaha dan Protokol mengupload dokumen lelang kebutuhan

DKPP ke dalam sistem e-Procurement.

Penyedia Barang/Jasa mendownload dokumen lelang dari sistem e-

Procurement. Kemudian, Penyedia membuat dokumen penawaran

berdasarkan pada dokumen lelang. Dokumen penawaran tersebut diupload ke

dalam sistem. Subbagian Tata Usaha dan Protokol mendownload dokumen

penawaran dari sistem e-Procurement. Setelah semua dokumen penawaran

didownload, maka Subbagian Tata Usaha dan Protokol akan mengevaluasi

dokumen penawaran tersebut dan memilih penawaran mana yang sesuai

dengan kebutuhan dan anggaran keuangan DKPP.

Setelah sudah mendapatkan penawaran yang terbaik, maka Subbagian

Tata Usaha dan Protokol akan membuat daftar peringkat evaluasi penawaran

dan membuat pengumuman pemenang lelang. Daftar peringkat evaluasi

penawaran dan pengumuman pemenang lelang kemudian diupload ke dalam

Page 292: Novia Widyaningsih Fst

255

sistem e-Procurement. Penyedia Barang/Jasa dapat melihat pengumuman

pemenang lelang pada e-Procurement.

9. Monitoring dan Evaluasi

E-Monev

Subbag Monitoring & Evaluasi DKPP

Ketua DKPP

1. Login

2. Me

nginp

ut tar

get tr

iwula

n

kegia

tan un

tuk ke

uang

an,

inven

taris

dan p

rocure

ment

3. Menginput data realisasi

kegiatan

4. Me

nginp

ut ind

ikator

sasa

ran ke

giatan

6. Login

7. Me

merik

sa da

ta rea

lisas

i keg

iatan8. Mencentang data sebagai validasi

Laporan Monitoring & Evaluasi

9. Menghasilkan laporan

5. Menginput data hasil

pemantauan & evaluasi kegiatan

keuangan, inventaris, dan

procurement

Gambar 4.47 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Monitoring &

Evaluasi

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas monitoring dan evaluasi

melibatkan dua stakeholder, yaitu Subbagian Monitoring dan Evaluasi, dan

Ketua DKPP. Rancangan ini akan mengubah sistem monitoring dan evaluasi

yang masih manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui e-Monev.

Page 293: Novia Widyaningsih Fst

256

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem e-Monev harus terlebih

dahulu melakukan login. Subbagian Monitoring dan Evaluasi menginput

target triwulan kegiatan untuk proses keuangan, inventaris, dan procurement

ke dalam sistem e-Monev. Staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi

melakukan pemantauan terhadap ketiga proses tersebut. Kemudian, staf

tersebut menginput data realisasi kegiatan sebagai hasil dari pemantauan pada

proses keuangan, inventaris, dan procurement ke dalam sistem e-Monev. Staf

Subbagian Monitoring dan Evaluasi menginput indikator penilaian untuk

sasaran kegiatan. Setelah itu, staf tersebut melakukan evaluasi terhadap

proses keuangan, inventaris dan procurement sesuai dengan indikator

penilaian yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi membuat laporan

hasil evaluasi proses keuangan, inventaris, dan procurement. Kemudian,

laporan tersebut diinput ke dalam sistem e-Monev. Ketua DKPP dapat

memeriksa data realisasi kegiatan hasil pemantauan pada proses keuangan,

inventaris, dan procurement dalam sistem e-Monev. Kemudian, Ketua DKPP

juga dapat melakukan validasi hasil evaluasi kegiatan di dalam sistem. Sistem

e-Monev menghasilkan output berupa laporan monitoring dan evaluasi.

10. Publikasi dan Sosialisasi

Page 294: Novia Widyaningsih Fst

257

Website DKPP

Subbag Publikasi & Sosialisasi

Media massa

Subbag Persidangan Subbag Risalah & Dokumentasi

1. Menginput d

ata p

ersidangan &

putusa

n sidang

2. M

engi

nput

ber

ita te

rkai

t DK

PP

3. Menginput m

aklumat persidangan

4. M

enge

lola

dat

a un

tuk

dipu

blik

asik

an

Gambar 4.48 Rancangan Arsitektur Bisnis Aktivitas Publikasi &

Sosialisasi

Rancangan arsitektur bisnis aktivitas publikasi dan sosialisasi

melibatkan empat stakeholder, yaitu Subbagian Publikasi dan Sosialisasi,

Subbagian Persidangan, Subbagian Risalah dan Dokumentasi, dan Media

Massa. Rancangan ini akan mengubah sistem publikasi dan sosialisasi yang

masih manual menjadi sistem terkomputerisasi melalui website DKPP.

Semua stakeholder yang terlibat dalam sistem website DKPP harus

terlebih dahulu melakukan login. Subbagian Persidangan menginput data

persidangan dan putusan sidang ke dalam sistem agar data-data tersebut dapat

dipublikasikan kepada masyarakat. Subbagian Risalah dan Maklumat

Page 295: Novia Widyaningsih Fst

258

menginput data maklumat persidangan ke dalam sistem agar data-data

tersebut dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Media Massa menginput

berita-berita yang terkait dengan DKPP ke dalam sistem agar berita tersebut

dapat dipublikasikan dalam website DKPP melalui integrasi dengan sistem

website DKPP.

Subbagian Publikasi dan Sosialisasi akan mengelola data-data yang

masuk ke dalam sistem website DKPP. Sebelum dipublikasikan, data-data

tersebut harus diatur sedemikian rupa agar memudahkan dalam proses

publikasi di website DKPP. Data-data yang sekiranya tidak perlu

dipublikasikan tetapi sudah diinput ke dalam website DKPP, maka data

tersebut akan disaring oleh Subbagian Publikasi dan Sosialisasi dan akan

dipilih mana data yang layak untuk dipublikasikan di website DKPP.

4.4.3. Analisis Actor/Role Matrix

Analisis actor/role matrix akan menjelaskan tentang peranan stakeholder

terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di DKPP. Peranan tersebut dibagi menjadi

empat, yaitu R (Responsible), A (Accoutable), C (Consulted), I (Informed). Tabel

4.9 berikut ini akan menjelaskan analisis stakeholder dan peranannya.

Page 296: Novia Widyaningsih Fst

259

Tabel 4.10 Actor/Role Matrix

RACI

R = Melakukan suatu kegiatan /

pekerjaan

A = Bertanggung jawab dan memiliki

otoritas untuk memutuskan perkara

C = Diperlukan sarannya dan

berkontribusi terhadap kegiatan

I = Perlu tahu hasil dari suatu

keputusan/tindakan Kep

ala

Dew

an

Keh

orm

ata

n P

en

yele

ng

gara

Pem

ilu

(DK

PP

) R

I

Kep

ala

Bir

o A

dm

inis

trasi

DK

PP

Bagian Administrasi Umum

DKPP

Bagian Administrasi

Pengaduan

Bagian Administrasi

Persidangan

Bag

ian

Keu

an

gan

Bir

o A

dm

inis

trasi

Baw

asl

u

Su

bb

ag

ian

Pers

ura

tan

dan

Ars

ip B

iro

Ad

min

istr

asi

Baw

asl

u

Su

bb

ag

ian

R

um

ah

Tan

gg

a d

an

Perl

en

gkap

an

Bir

o

Ad

min

istr

asi

Baw

asl

u

Su

bb

ag

ian

Su

mb

er

Daya M

an

usi

a B

iro

Ad

min

istr

asi

Baw

asl

u

Kep

ala

Bag

ian

Ad

min

istr

asi

Um

um

Kasu

bb

ag

Tata

Usa

ha d

an

Pro

toko

l

Sta

f Su

bb

ag

ian

Tata

Usa

ha d

an

Pro

toko

l

Kasu

bb

ag

Pu

blikasi

dan

So

sialisa

si

Ko

de E

tik

Sta

f Su

bb

ag

ian

Pu

blikasi

dan

So

sialisa

si

Ko

de E

tik

Kasu

bb

ag

Mo

nit

ori

ng

dan

Evalu

asi

Sta

f Su

bb

ag

ian

Mo

nit

ori

ng

dan

Evalu

asi

Kep

ala

Bag

ian

Ad

min

istr

asi

Pen

gad

uan

Kasu

bb

ag

Pen

eri

maan

dan

Reg

istr

asi

Pen

gad

uan

Sta

f Su

bb

ag

ian

Pen

eri

maan

dan

Reg

istr

asi

Pen

gad

uan

Kasu

bb

ag

An

alisi

s d

an

Veri

fikasi

Pen

gad

ian

Wilayah

1 d

an

2

Sta

f Su

bb

ag

ian

An

alisi

s d

an

Veri

fikasi

Pen

gad

ian

Wilayah

1 d

an

2

Kep

ala

Bag

ian

Ad

min

istr

asi

Pers

idan

gan

Kasu

bb

ag

Pem

an

gg

ilan

Sta

f Su

bb

ag

ian

Pem

an

gg

ilan

Kasu

bb

ag

Pers

idan

gan

Sta

f Su

bb

ag

ian

Pers

idan

gan

Kasu

bb

ag

Ris

ala

h d

an

Do

ku

men

Perk

ara

Sta

f Su

bb

ag

ian

Ris

ala

h d

an

Do

ku

men

Perk

ara

Pengaduan

Penerimaan & registrasi pengaduan I I I IA R

Verifikasi Formil (Administrasi) I AC

R

Pengkajian berkas pengaduan I I I AC

R

Rapat Verifikasi Materiil CI I I I AC

R

Pencatatan Gelar Perkara A R

Penetapan Panel Majelis A

C I I A R

Persidangan

Penerimaan berkas pengaduan I A R

Penetapan jadwal sidang A R I

Pemberitahuan jadwal sidang I I I I I I I I I I I R A R I

Pemanggilan pengadu dan teradu I A R

Page 297: Novia Widyaningsih Fst

260

Sidang pemeriksaan AC

AI I AI R A R

Rapat pleno keputusan AC

I I A R I I I I I AI I AI R I

Sidang pembacaan keputusan AC

I I I I I I I I I I A R I R

Penyusunan dokumen perkara etik

Pemilu I I R A R

Pembuatan maklumat I A R

Persuratan

Membuat persuratan perkara

pengaduan A A A R I I I I I I I I I

Membuat persuratan nota dinas I A A A R I I I I I I I I I

Membuat persuratan hasil verifikasi

dismiss A A A R I I I I AI I I I I

Membuat persuratan hasil verifikasi

BMS A A A R I I I I AI I I I I

Membuat undangan rapat verifikasi I A A A R I I I I I I I I

Membuat persuratan pemanggilan A A A R I I I I I AI I I

Membuat undangan rapat pleno

keputusan I A A A R I I I I I I AI I

Membuat disposisi penyerahan berkas

pengaduan ke bagian Persidangan A A A R I I I I I AI I I

Membuat disposisi pembuatan jadwal

sidang A A A R I I I I I I AI I

Membuat disposisi pembuatan

maklumat A A AI R I I I I I I I I

Membuat persuratan umum I A A A R I I I I I I I I

Kearsipan

Mengumpulkan berkas dari setiap

bagian R R A R R R R R R

Page 298: Novia Widyaningsih Fst

261

Membuat arsip vital dan dinamis A R

Menyerahkan salinan arsip ke

Bawaslu R R

Menyerahkan salinan arsip ke ANRI R

Keuangan

Penyusunan rencana program &

anggaran I I

AC

RA

R I

Penarikan dana I A R R

A

Pengelolaan dana AI AI R I

Pencatatan akuntansi keuangan I AI R I

Pembuatan laporan keuangan AI AI R I

Inventaris

Pencatatan inventaris BMN I AI R AI

Penyusunan laporan pengguna BMN I I I AI R I R I R I I R I R I I R I R I R R R AI R

Pengumpulan laporan pengguna

BMN AI R

Penyusunan laporan pengelola

inventaris I I I AI R

Penyerahan laporan pengguna &

pengelola R I

Kepegawaian

Penyusunan rencana kebutuhan

pegawai AI CI

C

A

R

A R C C

C

A C C

C

A C C C

R

A

Persiapan bahan rekrutmen pegawai CI R R R CI R R CI R R R RI

Pelaksanaan rekrutmen pegawai CI I I I CI I I CI I I I R

A

Pengangkatan pegawai I I CI I I I CI I I CI I I I R

A

Pengelolaan administrasi

kepegawaian I A R

RA

Page 299: Novia Widyaningsih Fst

262

Penggajian pegawai AI A R R RA

Monitoring & Evaluasi

Memantau proses keuangan,

inventaris, & pengadaan I I I I

R

A R

Pencatatan hasil pemantauan A R

Persiapan evaluasi RA

R

Pelaksanaan evaluasi I I I I A R

Penyusunan laporan monitoring &

evaluasi I I I I

RA

R

Procurement

Pemilihan sistem pengadaan CI CI R

A

Perencanaan pemilihan penyedia

barang/jasa CI CI R

R

A

Penetapan metode penilaian

kualifikasi C C

RA

Penyusunan jadwal pemilihan

penyedia

RA

Penyusunan dokumen pengadaan I C R I

Pengumuman pemilihan penyedia I I R

Pengumpulan dokumen penawaran R

Pemilihan dokumen penawaran

terbaik CI CI

Penunjukkan penyedia yang terpilih I I R

A

Penandatanganan kontrak I I R

A

Pelaksanaan kontrak

I

I

RA

Page 300: Novia Widyaningsih Fst

263

Publikasi & Sosialisasi

Pendokumentasian kegiatan DKPP A R

Pengumpulan data untuk

dipublikasikan & disosialisasikan C R

Publikasi & sosialisasi informasi dari

DKPP A R

Dalam actor/role matrix di atas, ada empat keterangan peranan stakeholder dalam aktivitas-aktivitas DKPP, yaitu R (Responsible), A

(Accoutable), C (Consulted), I (Informed). Berdasarkan matriks yang sudah dibuat, keterangan Responsible merupakan peranan dari

staf-staf DKPP karena mereka yang melakukan suatu pekerjaan secara langsung dalam setiap aktivitas. Keterangan Accountable

merupakan peranan dari kepala bagian dan subbagian karena mereka bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan oleh stafnya

dan mereka juga memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara dalam setiap aktivitas. Keterangan Consulted merupakan peranan

dari stakeholder pada top level manajemen DKPP karena saran dan kontribusi mereka sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan

dan pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan. Keterangan Informed juga merupakan peranan dari stakeholder pada top level

manajemen DKPP karena mereka perlu mengetahui hasil atau laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh bawahannya.

Page 301: Novia Widyaningsih Fst

264

4.5. Phase C : Information System Architecture

4.5.1. Application Architecture

Dalam membuat rancangan arsitektur aplikasi untuk DKPP, akan digunakan

tools Use Case Diagram. Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan siapa

saja aktor yang terlibat dalam setiap aplikasi, apa saja yang dapat dilakukan oleh

setiap aplikasi (use case), serta menunjukkan interaksi setiap aktor terhadap use case

yang ada dalam tiap aplikasi. Terdapat sepuluh rancangan arsitektur aplikasi yang

dibutuhkan oleh DKPP, yaitu e-Pengaduan, e-Persidangan, e-Persuratan, e-

Kearsipan, e-Kepegawaian, e-Keuangan, e-Inventaris, e-Procurement, e-Monev, dan

website DKPP. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing rancangan aplikasi

tersebut.

Tabel 4.11 Application Portfolio Catalog

No. Nama Aplikasi Fungsi

1. e-Pengaduan Mengelola formulir pengaduan,

penerimaan berkas pengaduan,

pengecekan kelengkapan berkas, dan

memudahkan pemberitahuan untuk

status.

2. e-Persidangan Mengelola informasi persidangan dan

hasil persidangan, memudahkan

pemberitahuan tentang persidangan,

memudahkan untuk pencarian dan

menampilkan informasi persidangan.

3. e-Persuratan Memudahkan pembuatan surat perkara

dan surat umum, memudahkan

penyampaian surat secara cepat,

mengurangi kebutuhan kertas untuk

persuratan (paperless).

4. e-Kearsipan Mengelola penyimpanan arsip dari

berkas-berkas setiap bagian,

memudahkan pencarian arsip secara

cepat

Page 302: Novia Widyaningsih Fst

265

5. e-Kepegawaian Mengelola data administrasi

kepegawaian, memudahkan pencarian

data pegawai.

6. e-Keuangan Memudahkan pencatatan keuangan,

meudahkan pembuatan laporan

keuangan.

7. e-Monev Mengelola hasil pemantauan dan

evaluasi, memudahkan dalam

pembuatan laporan evaluasi,

memudahkan pencarian informasi

tentang hasil evaluasi.

8. e-Inventaris Mengelola pencatatan BMN untuk

setiap bagian, memudahkan pembuatan

laporan inventaris BMN.

9. e-Procurement Mengelola pendataan kebutuhan alat

tulis dan rumah tangga di DKPP,

membantu pencatatan pengeluaran yang

terintegrasi dengan bagian Keuangan.

10. Website DKPP Mengintegrasikan semua aplikasi,

menghubungkan masyarakat dengan

DKPP untuk melakukan pengaduan atau

mencari informasi persidangan,

mempublikasikan semua hasil sidang

dan berita terkait DKPP.

Page 303: Novia Widyaningsih Fst

266

E-Pengaduan

E-PersidanganE-Persuratan

E-Kearsipan

Bagian Administrasi

PengaduanSubbagian Tata Usaha

dan Protokol

Bagian Administrasi

Persidangan

Subbagian Monitoring

dan Evaluasi

E-Kepegawaian

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Keuangan

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Inventaris

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Procurement

Subbagian Tata Usaha

& Protokol

E-Monev

Subbagian Monitoring

& Evaluasi

Gambar 4.49 Application and User Location Diagram

Pada gambar 4.49 digambarkan ada sembilan aplikasi dan empat lokasi

user yang menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi-aplikasi tersebuat adalah e-

Pengaduan, e-Persidangan, e-Persuratan, e-Kearsipan, e-Kepegawaian, e-

Keuangan, e-Inventaris, e-Procurement, e-Monev. Lokasi user yang terlibat

adalah Bagian Administrasi Pengaduan, Bagian Administrasi Persidangan,

Subbagian Tata Usaha dan Protokol, Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Aplikasi e-Pengaduan digunakan di Bagian Administrasi Pengaduan. Dan

aplikasi e-Pengaduan akan berintegrasi dengan aplikasi e-Persuratan dan e-

Kearsipan. Aplikasi e-Persidangan digunakan di Bagian Administrasi

Persidangan. Dan aplikasi e-Persidangan akan berintegrasi dengan aplikasi e-

Page 304: Novia Widyaningsih Fst

267

Persuratan dan e-Kearsipan. Aplikasi e-Persuratan digunakan di Subbagian

Tata Usaha dan Protokol. Dan aplikasi e-Persuratan akan berintegrasi dengan

aplikasi e-Pengaduan, e-Persidangan dan e-Kearsipan. Aplikasi e-Kearsipan

digunakan di Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Dan aplikasi e-Kearsipan

akan berintegrasi dengan aplikasi e-Pengaduan, e-Persidangan dan e-

Persuratan. Aplikasi e-Kepegawaian digunakan di Subbagian Tata Usaha dan

Protokol dan akan berintegrasi dengan aplikasi e-Kearsipan. Aplikasi e-

Keuangan digunakan di Subbagian Tata Usaha dan Protokol dan akan

berintegrasi dengan aplikasi e-Kearsipan dan e-Monev. Aplikasi e-Inventaris

digunakan di Subbagian Tata Usaha dan Protokol dan akan berintegrasi dengan

aplikasi e-Kearsipan dan e-Monev. Aplikasi e-Procurement digunakan di

Subbagian Tata Usaha dan Protokol dan akan berintegrasi dengan aplikasi e-

Kearsipan dan e-Monev. Aplikasi e-Monev digunakan di Subbagian

Monitoring dan Evaluasi dan akan berintegrasi dengan aplikasi e-Kearsipan, e-

Inventaris, e-Procurement, e-Keuangan.

Page 305: Novia Widyaningsih Fst

268

1. E-Pengaduan

Gambar 4.50 Arsitektur Aplikasi E-Pengaduan

Arsitektur aplikasi e-Pengaduan memiliki 11 aktor dan 9 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem pengaduan. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Admin, Kepala Bagian Administrasi Pengaduan, Kepala Subbagian

Analisis dan Verifikasi, Kepala Biro DKPP, Ketua DKPP, Pengadu, Staf

Subbagian Analisis dan Verifikasi, Staf Subbagian Penerimaan dan

Registrasi Pengaduan, Staf TU, Tim Verifikasi Materiil, Staf Subbagian

Persidangan.

Manajemen User

Verifikasi Administrasi

Registrasi Pengaduan

Pemberitahuan Verifikasi

Verifikasi Materiil

Lihat Laporan

Admin

Pengadu

Staf Subbag TU

Kasubbag Analisis &

Verifikasi

Staf Subbag Analisis

& Verifikasi

Tim Verifikasi

Materiil

Ketua DKPP

Kepala Biro

DKPP

Kabag Administrasi

Pengaduan

<<extends>>

Berkas Pengaduan

<<extends>>

Staf Subbag Penerimaan &

Registrasi Pengaduan

Login

Tindak Lanjut Verifikasi Materiil

Logout

Staf Subbag

Persidangan

Page 306: Novia Widyaningsih Fst

269

Use case yang terlibat dalam sistem e-Pengaduan, yaitu login, logout,

manajemen user, laporan, pemberitahuan verifikasi, registrasi pengaduan,

verifikasi administrasi, verifikasi materiil, tindak lanjut verifikasi materiil.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case registrasi pengaduan

melibatkan aktor Pengadu dan Staf Subbagian Penerimaan dan Registrasi

Pengaduan. Use case verifikasi administrasi hanya melibatkan aktor Staf

Subbagian Penerimaan dan Registrasi Pengaduan. Use case verifikasi

materiil melibatkan aktor Kepala Subbagian Analisis dan Verifikasi, Staf

Subbagian Analisis dan Verifikasi, Tim Verifikasi Materiil. Use case

pemberitahuan verifikasi melibatkan aktor Pengadu dan Staf TU. Use case

Laporan melibatkan aktor Ketua DKPP, Kepala Biro DKPP, Kepala Bagian

Administrasi Pengaduan.

Page 307: Novia Widyaningsih Fst

270

2. E-Persidangan

Gambar 4.51 Arsitektur Aplikasi E-Persidangan

Arsitektur aplikasi e-Persidangan memiliki 13 aktor dan 9 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem persidangan. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Pengadu, Teradu, Admin, Kepala Subbagian Persidangan, Staf Subbagian

Persidangan, Kepala Bagian Administrasi Persidangan, Kepala Biro DKPP,

Ketua DKPP, Staf Subbagian Risalah dan Dokumentasi, Kepala Subbagian

Risalah dan Dokumentasi, Staf Subbagian Pemanggilan, Kepala Subbagian

Pemanggilan, Staf Subbagian TU.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Persidangan, yaitu login, logout,

manajemen user, tindak lanjut verifikasi materiil, pembuatan jadwal sidang,

Berkas Pengaduan

Manajemen User

Pembuatan Jadwal Sidang

Admin

Staf Subbag

Persidangan

Kasubbag

Pemanggilan

Staf Subbag

Pemanggilan

Staf Subbag Risalah &

Dokumentasi

Logout

Tindak Lanjut Verifikasi Materiil

Pembuatan Risalah &

Dokumentasi Sidang

Lihat Laporan

Pengadu Teradu

Kasubbag

Persidangan

Kasubbag Risalah

& Dokumentasi

Kepala Biro

DKPP

Ketua DKPP

Kabag Administrasi

Persidangan

Pemanggilan

Login

Pemberitahuan Jadwal Sidang

Staf Subbag TU

<<extends>>

<<extends>>

Surat Pemanggilan

<<extends>>

Page 308: Novia Widyaningsih Fst

271

pemberitahuan jadwal sidang, pemanggilan, pembuatan risalah dan

dokumentasi sidang, lihat laporan.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case tindak lanjut verifikasi

materiil melibatkan aktor Kepala Subbagian Persidangan dan Staf

Subbagian Persidangan. Use case pembuatan jadwal sidang hanya

melibatkan aktor Staf Subbagian Pemanggilan. Use case pemberitahuan

jadwal sidang melibatkan aktor Pengadu, Teradu, Kepala Subbagian

Persidangan, Staf Subbagian TU, Kepala Bagian Administrasi Persidangan,

Kepala Biro DKPP, Ketua DKPP, Kepala Subbagian Risalan dan

Dokumentasi. Use case pemanggilan melibatkan aktor Pengadu, Teradu,

Kepala Subbagian Pemanggilan, dan Staf Subbagian TU. Use case

pembuatan risalah dan dokumentasi sidang melibatkan aktor Kepala dan

Staf Subbagian Risalah dan Dokumentasi. Use case lihat laporan melibatkan

aktor Kepala Bagian Administrasi Persidangan, Kepala Biro DKPP, dan

Ketua DKPP.

Page 309: Novia Widyaningsih Fst

272

3. E-Persuratan

Gambar 4.52 Arsitektur Aplikasi E-Persuratan

Arsitektur aplikasi e-Persuratan memiliki 19 aktor dan 14 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem persuratan. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Admin, Admin TU, Ketua DKPP, Kepala Biro DKPP, Sekjen Bawaslu,

Kaepala Bagian Administrasi Umum, Kepala Subbagian TU, Staf

Subbagian TU, Kepala Bagian Administrasi Pengaduan, Kepala Subbagian

Analisis dan Verifikasi, Staf Subbagian Analisis dan Verifikasi, Kepala

Bagian Administrasi Persidangan, Kepala Subbagian Persidangan, Staf

Manajemen User

Surat MasukSurat Keluar

Tulis Surat

Lihat Nota Dinas

Tulis Nota Dinas

Approve Surat

Manajemen Disposisi

Manajemen Surat

Lihat Surat

Logout

Admin

Sekjen Bawaslu

Kasubbag Analisis &

Verifikasi

Admin TU

Pengadu

Staf Subbag TU

Staf Subbag Publikasi

& Sosialisasi

Staf Subbag Analisis

& Verifikasi

Staf Subbag

Persidangan

Staf Subbag Risalah &

Dokumentasi

Staf Subbag

Pemanggilan

Ketua DKPP

Login

Lihat Disposisi

Tulis Disposisi

Kasubbag TU

Kepala Biro

DKPP

Kasubbag

Pemanggilan

Kabag Administrasi

Umum

Kabag Administrasi

Pengaduan

Kabag Administrasi

Persidangan Kasubbag

Persidangan

Kasubbag Risalah

& Dokumentasi

Approve Disposisi

Kasubbag Publikasi &

Sosialisasi

<<include>>

<<extend>>

<<extends>>

Page 310: Novia Widyaningsih Fst

273

Subbagian Persidangan, Kepala Subbagian Pemanggilan, Kepala Subbagian

Risalah dan Dokumentasi, Kepala Subbagian Publikasi dan Sosialisasi, Staf

Subbagian Sosialisasi dan Publikasi, Pengadu.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Persuratan, yaitu login, logout,

tulis surat, tulis disposisi, registrasi surat, lihat surat, lihat disposisi, approve

disposisi, approve surat, tulis nota dinas, lihat nota dinas, manajemen user,

manajemen surat, manajemen disposisi.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case tulis surat

dan registrasi surat hanya melibatkan aktor Staf Subbagian TU. Use case

tulis disposisi dan approve disposisi melibatkan aktor yang menjabat

sebagai Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Biro DKPP, dan Ketua

DKPP. Use case lihat surat melibatkan aktor Staf Subbagian TU, Ketua

DKPP, Sekjen Bawaslu, Kepala Subbagian Pemanggilan, Staf Subbagian

Persidangan, Pengadu. Use case lihat disposisi melibatkan semua aktor,

kecuali Admin dan Pengadu. Use case approve surat melibatkan aktor

Kepala Biro DKPP dan Sekjen Bawaslu. Use case tulis nota dinas hanya

melibatkan aktor Kepala Biro DKPP. Use case lihat nota dinas hanya

melibatkan aktor Ketua DKPP. Use case manajemen user hanya melibatkan

aktor Admin. Use case manajemen surat dan manajemen disposisi hanya

melibatkan aktor Admin TU.

Page 311: Novia Widyaningsih Fst

274

4. E-Kearsipan

Gambar 4.53 Arsitektur Aplikasi E-Kearsipan

Arsitektur aplikasi e-Kearsipan memiliki 11 aktor dan 8 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem kearsipan. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Staf Subbagian Risalah dan Dokumentasi, Staf Subbagian Pemanggilan,

Staf Subbagian Persidangan, Staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Staf

ANRI, Ketua DKPP, Kepala Biro DKPP, Kepala Subbagian Monitoring dan

Evaluasi, Staf Subbagian TU, Staf Bagian Administrasi Pengaduan, dan

Admin.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Kearsipan, yaitu login, logout,

manajemen user, input dokumen dan surat, manajemen dokumen dan surat,

konversi arsip, simpan arsip, lihat laporan.

Manajemen User

Manajemen Dokumen & Surat

Konversi Arsip

Simpan Arsip

Input Dokumen & Surat

Staf Subbag Risalah &

Dokumentasi

Staf Subbag

Pemanggilan

Staf Subbag

Persidangan

Admin

Staf Subbag TU

Staf Subbag

Monitoring & Evaluasi

Staf ANRI

Staf Bagian Administrasi

Pengaduan

Logout

Kepala Biro

DKPP

Ketua DKPP

Login

Lihat Laporan

Kasubbag Monitoring

& Evaluasi

<<extends>>

Dokumen & Surat

<<extends>>

Page 312: Novia Widyaningsih Fst

275

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case input dokumen dan surat

melibatkan aktor Staf Subbagian Risalah dan Dokumentasi, Staf Subbagian

Pemanggilan, Staf Subbagian Persidangan, Staf Subbagian TU, dan Staf

Bagian Administrasi Pengaduan. Use case manajemen dokumen dan surat

hanya melibatkan aktor Staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Use case

konversi arsip hanya melibatkan aktor Staf Subbagian Monitoring dan

Evaluasi. Use case simpan arsip hanya melibatkan aktor Staf Monitoring

dan Evaluasi. Use case lihat laporan melibatkan aktor Ketua DKPP, Kepala

Biro DKPP, dan Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

5. E-Kepegawaian

Gambar 4.54 Arsitektur Aplikasi E-Kepegawaian

Manajemen User

Absensi

Manajemen Data Pegawai

Manajemen Data Absensi

Manajemen Data Penggajian

Admin

Pegawai DKPP

Staf Subbag TU

Staf Bagian

Keuangan Bawaslu

LogoutLogin

Lihat Laporan

Kasubbag TU

<<extends>>

Data Pegawai

Data Absensi

<<extends>>

<<extends>>

Page 313: Novia Widyaningsih Fst

276

Arsitektur aplikasi e-Kepegawaian memiliki 5 aktor dan 8 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem kepegawaian. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Pegawai DKPP, Staf Subbagian TU, Staf Bagian Keuangan Bawaslu,

Kepala Subbagian TU, dan Admin.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Kepegawaian, yaitu login, logout,

manajemen user, manajemen data pegawai, absensi, manajemen data

absensi, manajemen data penggajian, lihat laporan.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case manajemen data pegawai

hanya melibatkan aktor Staf Subbagian TU. Use case absensi hanya

melibatkan aktor Pegawai DKPP. Use case manajemen data absensi hanya

melibatkan aktor Staf Subbagian TU. Use case manajemen data penggajian

melibatkan aktor Staf Subbagian TU dan Staf Bagian Keuangan Bawaslu.

Use case lihat laporan melibatkan aktor Staf Bagian Keuangan Bawaslu dan

Kepala Subbagian TU.

6. E-Keuangan

Page 314: Novia Widyaningsih Fst

277

Gambar 4.55 Arsitektur Aplikasi E-Keuangan

Arsitektur aplikasi e-Keuangan memiliki 5 aktor dan 6 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem keuangan. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Staf Subbagian TU, Ketua DKPP, Kepala Biro DKPP, Staf Bagian

Keuangan Bawaslu, dan Admin.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Keuangan, yaitu login, logout,

manajemen user, pencatatan general ledger, atur periode pelaporan, lihat

laporan.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case pencatatan general ledger

hanya melibatkan aktor Staf Subbagian TU. Use case atur periode pelaporan

hanya melibatkan aktor Staf Subbagian TU. Use case lihat laporan

Manajemen User

Lihat Laporan

Staf Bagian

Keuangan Bawaslu

Admin

Ketua DKPP

Kepala Biro

DKPP

Logout

Login

Pencatatan General Ledger

Atur Periode Pelaporan

Staf Subbag TU

<<extends>>

Page 315: Novia Widyaningsih Fst

278

melibatkan aktor Ketua DKPP, Kepala Biro DKPP, dan Staf Bagian

Keuangan Bawaslu.

7. E-Inventaris

Gambar 4.56 Arsitektur Aplikasi E-Inventaris

Arsitektur aplikasi e-Inventaris memiliki 7 aktor dan 6 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem inventaris. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Staf Bagian Administrasi Umum, Staf Bagian Administrasi Pengaduan, Staf

Bagian Administrasi Persidangan, Kepala dan Staf Subbagian Rumah

Tangga dan Perlengkapan Bawaslu, Staf Bagian Keuangan Bawaslu,

Admin.

Manajemen User

Input Data Penggunaan BMN

Manajemen Data Penggunaan

BMN

AdminStaf Bagian

Administrasi Umum

Staf Bagian Administrasi

Pengaduan

Staf Bagian Administrasi

Persidangan

Staf Subbag Rumah Tangga

& Perlengkapan Bawaslu

Staf Bagian

Keuangan Bawaslu

Logout

Login

Lihat Laporan

Kasubbag Rumah Tangga &

Perlengkapan Bawaslu

<<extends>>

Data Penggunaan BMN

<<extends>>

Page 316: Novia Widyaningsih Fst

279

Use case yang terlibat dalam sistem e-Inventaris, yaitu login, logout,

manajemen user, input data penggunaan BMN, manajemen data

penggunaan BMN, lihat laporan.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case input data penggunaan BMN

melibatkan aktor Staf Bagian Administrasi Umum, Staf Bagian

Administrasi Pengaduan, dan Staf Bagian Administrasi Persidangan. Use

case manajemen data penggunaan BMN hanya melibatkan aktor Staf

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Bawaslu. Use case lihat

laporan melibatkan aktor Kepala Subbagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan Bawaslu dan Staf Bagian Keuangan Bawaslu.

8. E-Procurement

Page 317: Novia Widyaningsih Fst

280

Gambar 4.57 Arsitektur Aplikasi E-Procurement

Arsitektur aplikasi e-Procurement memiliki 7 aktor dan 9 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem Procurement. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Staf Bagian Administrasi Umum, Staf Bagian Administrasi Pengaduan, Staf

Bagian Administrasi Persidangan, Kepala Subbagian TU, Staf Subbagian

TU, Admin, Penyedia Barang/Jasa.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Procurement, yaitu login, logout,

manajemen user, membuat request order, pemberitahuan lelang,

pendaftaran lelang, input dokumen lelang, input dokumen penawaran, lihat

laporan.

Staf Bagian Administrasi

Pengaduan

Staf Bagian

Administrasi Umum

Input Dokumen Lelang

Staf Subbag TU

Membuat Request OrderStaf Bagian Administrasi

Persidangan

Lihat Laporan

Kasubbag TU

Pemberitahuan Lelang

Pendaftaran Lelang

Input Dokumen Penawaran

Penyedia

Barang/Jasa

Manajemen User

AdminLogin

Logout

<<extends>>

Request Order<<include>>

Pengumuman Lelang

<<include>>

Biodata Penyedia

<<extends>>

Dokumen Lelang

<<extends>>

Dokumen Penawaran

<<extends>>

Page 318: Novia Widyaningsih Fst

281

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case membuat request order

melibatkan aktor Staf Bagian Administrasi Umum, Staf Bagian

Administrasi Pengaduan, Staf Bagian Administrasi Persidangan. Use case

pemberitahuan lelang melibatkan aktor Staf Subbagian TU dan Penyedia

Barang/Jasa. Use case pendaftaran lelang hanya melibatkan aktor Penyedia

Barang/Jasa. Use case input dokumen lelang hanya melibatkan aktor Staf

Subbagian TU. Use case input dokumen penawaran hanya melibatkan aktor

Penyedia Barang/Jasa. Use case lihat laporan melibatkan aktor Staf Bagian

Administrasi Umum, Staf Bagian Administrasi Pengaduan, Staf Bagian

Administrasi Persidangan, Kepala Subbagian TU.

9. E-Monev

Page 319: Novia Widyaningsih Fst

282

Gambar 4.58 Arsitektur Aplikasi E-Monev

Arsitektur aplikasi e-Monev memiliki 4 aktor dan 8 use case yang dapat

dilakukan dalam sistem Monev. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu Kepala dan

Staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Ketua DKPP, dan Admin.

Use case yang terlibat dalam sistem e-Monev, yaitu login, logout,

manajemen user, input target triwulan kegiatan, input data realisasi

kegiatan, input indikator sasaran kegiatan, validasi data, lihat laporan.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case input target triwulan kegiatan

hanya melibatkan aktor Staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Use case

input data realisasi kegiatan hanya melibatkan aktor Staf Subbagian

Manajemen User

Input Target Triwulan Kegiatan

Input Data Realisasi Kegiatan

Input Indikator Sasaran Kegiatan

Admin

Staf Subbag

Monitoring & Evaluasi

Logout

Kasubbag Monitoring

& Evaluasi

Login

Lihat Laporan

Validasi Data

Ketua DKPP

<<extends>>

Target Triwulan Kegiatan

<<extends>>

Data Realisasi Kegiatan

<<extends>>

Indikator Sasaran Kegiatan

<<extends>>

Page 320: Novia Widyaningsih Fst

283

Monitoring dan Evaluasi. Use case input indikator sasaran kegiatan hanya

melibatkan aktor Staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi. Use case

validasi data hanya melibatkan aktor Ketua DKPP. Use case lihat laporan

melibatkan aktor Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi dan Ketua

DKPP.

10. Website DKPP

Gambar 4.59 Arsitektur Aplikasi Website DKPP

Arsitektur aplikasi website DKPP memiliki 5 aktor dan 8 use case yang

dapat dilakukan dalam sistem publikasi. Aktor-aktor yang terlibat, yaitu

Staf Subbagian Persidangan, Staf Subbagian Risalah dan Dokumentasi, Staf

Subbagian Publikasi dan Sosialisasi, Media Massa, Admin.

Manajemen User

Input Data Persidangan

Input Putusan Sidang

Input Maklumat Sidang

Manajemen Konten Website

DKPP

Admin

Staf Subbag

Persidangan

Staf Subbag Risalah &

Dokumentasi

Staf Subbag Publikasi

& Sosialisasi

Logout

Login

Input Berita DKPP

Media Massa

Data Persidangan

Putusan Sidang

Maklumat Sidang

Berita DKPP

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

Page 321: Novia Widyaningsih Fst

284

Use case yang terlibat dalam sistem website DKPP, yaitu login, logout,

manajemen user, input data persidangan, input putusan sidang, input

maklumat sidang, input berita DKPP, manajemen konten website DKPP.

Use case login dan logout melibatkan semua aktor. Use case manajemen

user hanya melibatkan aktor Admin. Use case input data persidangan hanya

melibatkan aktor Staf Subbagian Persidangan. Use case input putusan

sidang hanya melibatkan aktor Staf Subbagian Persidangan. Use case input

maklumat sidang hanya melibatkan aktor Staf Subbagian Risalah dan

Dokumentasi. Use case input berita DKPP hanya melibatkan aktor Media

Massa. Use case manajemen konten website DKPP hanya melibatkan aktor

Staf Subbagian Publikasi dan Sosialisasi.

4.5.2. Data Architecture

Dalam membuat rancangan arsitektur data untuk DKPP, akan digunakan tools

Class Diagram. Class Diagram digunakan untuk menggambarkan model konseptual

data yang berupa entitas, atribut, dan relasi. Class diagram juga berguna untuk

menunjukkan hubungan antar kelas dalam suatu sistem. Terdapat sepuluh rancangan

arsitektur data yang dibutuhkan oleh DKPP, yaitu e-Pengaduan, e-Persidangan, e-

Persuratan, e-Kearsipan, e-Kepegawaian, e-Keuangan, e-Inventaris, e-Procurement,

e-Monev, dan website DKPP. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing

rancangan aplikasi tersebut.

1. Pengaduan

Page 322: Novia Widyaningsih Fst

285

Gambar 4.60 Arsitektur Data E-Pengaduan

Arsitektur data e-Pengaduan memiliki 13 kelas, yaitu, Bagian,

Subbagian, Level, Jabatan, Pegawai, User, Panel_Majelis, Saksi,

Pengaduan, Pencatatan_Perkara, Pengadu, Teradu, Form_Pengaduan.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

Page 323: Novia Widyaningsih Fst

286

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Panel_Majelis, kelas Saksi, kelas

Pengaduan, kelas Pencatatan_Perkara, kelas Pengadu, dan kelas Teradu.

Kelas User memiliki multiplicity 1 1..* (satu ke antara satu sampai

banyak) terhadap kelas Form_Pengaduan. Kelas Teradu memiliki

multiplicity 1 1..* (satu ke antara satu ke banyak) terhadap kelas

Pencatatan_Perkara. Kelas Pengadu memiliki multiplicity 1 1..* (satu ke

antara satu sampai banyak)terhadap kelas Pencatatan_Perkara. Kelas

Pengaduan memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Pencatatan_Perkara.

2. Persidangan

Gambar 4.61 Arsitektur Data E-Persidangan

Page 324: Novia Widyaningsih Fst

287

Arsitektur data e-Persidangan memiliki 11 kelas, yaitu Bagian,

Subbagian, Level, Jabatan, Pegawai, User, Jadwal_Sidang,

Pencatatan_Perkara, Resume_Sidang, Risalah, Maklumat.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Jadwal_Sidang, kelas

Pencatatan_Perkara, kelas Resume_Sidang, kelas Risalah, dan kelas

Maklumat. Kelas Pencatatan_Perkara memiliki multiplicity 1 1 (satu ke

satu) terhadap kelas Jadwal_Sidang, kelas Resume_Sidang, kelas Risalah,

dan kelas Maklumat.

Page 325: Novia Widyaningsih Fst

288

3. Persuratan

Gambar 4.62 Arsitektur Data E-Persuratan

Arsitektur data e-Persuratan memiliki 17 kelas, yaitu Bagian, Subbagian,

Level, Jabatan, Pegawai, User, Nota Dinas, Disposisi_Perkara, Disposisi,

Disposisi_Pengaduan, Sifat, Surat_Pengaduan, Surat_Balasan,

Surat_Undangan, Surat_Pemberitahuan, Jenis.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

Page 326: Novia Widyaningsih Fst

289

1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Disposisi, kelas Surat, dan kelas

Nota_Dinas. Kelas Disposisi_Perkara memiliki multiplicity 1 1 (satu ke

satu) terhadap kelas Disposisi. Kelas Disposisi_Pengaduan memiliki

multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas Disposisi. Kelas Sifat

memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas Disposisi. Kelas

Sifat memiliki multiplicity 1 1..* (satu ke antara satu sampai banyak)

terhadap kelas Surat. Kelas Surat memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu)

terhadap kelas Surat_Pengaduan, kelas Surat_Balasan, kelas

Surat_Undangan, kelas Surat_Pemberitahuan. Kelas Jenis memiliki

multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Surat. Kelas

Surat_Pengaduan memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Disposisi_Pengaduan.

Page 327: Novia Widyaningsih Fst

290

4. Kearsipan

Gambar 4.63 Arsitektur Data E-Kearsipan

Arsitektur data e-Kearsipan memiliki 14 kelas, yaitu Bagian, Subbagian,

Level, Jabatan, Pegawai, User, Arsip, Klasifikasi_Dokumen, Dokumen,

Surat_Masuk, Klasifikasi_Surat, Konversi_Arsip_Surat, Surat_Keluar,

Konversi_Arsip_Dokumen.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

Page 328: Novia Widyaningsih Fst

291

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 1..* (satu ke antara satu sampai banyak) terhadap kelas Dokumen.

Kelas Dokumen memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Konversi_Arsip_Dokumen. Kelas Klasifikasi_Dokumen memiliki

multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Dokumen. Kelas User

memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Surat_masuk,

kelas Surat_Keluar, kelas Arsip. Kelas Klasifikasi _Surat memiliki

multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Surat_Masuk dan kelas

Surat_Keluar. Kelas Surat_Masuk dan kelas Surat_Keluar memiliki

multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas Konversi_Arsip_Surat.

Kelas Konversi_Arsip_Surat dan kelas Konversi_Arsip_Dokumen

memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas Arsip.

Page 329: Novia Widyaningsih Fst

292

5. Kepegawaian

Gambar 4.64 Arsitektur Data E-Kepegawaian

Arsitektur data e-Kepegawaian memiliki 12 kelas, yaitu Bagian,

Subbagian, Level, Jabatan, Golongan, User, Data_Lengkap_Pegawai,

Golongan, Gaji_Pokok, Tunjangan, Gaji_Total, Absensi.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

Page 330: Novia Widyaningsih Fst

293

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User, kelas Bagian, kelas

Subbagian, kelas Golongan memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Data_Lengkap_Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas Data_Lengkap_Pegawai, kelas

Tunjangan, kelas Gaji_Pokok. Kelas Gaji_Pokok memiliki multiplicity 1

1 (satu ke satu) terhadap kelas Gaji_Total. Kelas Tunjangan memiliki

multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas Gaji_Total. Kelas Gaji_Total

memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Data_Lengkap_Pegawai. Kelas Absensi memiliki multiplicity 1 1 (satu

ke satu) terhadap kelas Gaji_Total dan kelas Data_Lengkap_Pegawai.

6. Keuangan

Gambar 4.65 Arsitektur Data E-Keuangan

Page 331: Novia Widyaningsih Fst

294

Arsitektur data e-Keuangan memiliki 12 kelas, yaitu Bagian, Subbagian,

Level, Jabatan, Pegawai, User, General_Ledger, Periode, Pendapatan,

Pengeluaran, Klasifikasi_Pendapatan, Klasifikasi_Pengeluaran.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Periode. Kelas User memiliki

multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas General_Ledger. Kelas

Periode, kelas Pendapatan, kelas Pengeluaran memiliki memiiliki

multiplicity 1..* 1 (antara satu sampai banyak ke satu) terhadap kelas

General_Ledger. Kelas Klasifikasi_Pendapatan memiliki multiplicity 1 *

(satu ke banyak) terhadap kelas Pendapatan. Kelas Klasifikasi_Pengeluaran

memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Pengeluaran.

7. Inventaris

Page 332: Novia Widyaningsih Fst

295

Gambar 4.66 Arsitektur Data E-Inventaris

Arsitektur data e-Inventaris memiliki 12 kelas, yaitu, Bagian, Subbagian,

Level, Jabatan, Pegawai, User, Registrasi_BMN, Tanah, Bangunan,

Aset_Tak_Berwujud, Kendaraan, Peralatan.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 1..* (satu ke antara satu sampai banyak) terhadap kelas

Registrasi_BMN. Kelas Peralatan, kelas Kendaraan, kelas Bangunan, kelas

Page 333: Novia Widyaningsih Fst

296

Tanah, kelas Aset_Tak_Berwujud memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu)

terhadap kelas Registrasi_BMN.

8. Procurement

Gambar 4.67 Arsitektur Data E-Procurement

Arsitektur data e-Procurement memiliki 11 kelas, yaitu Bagian,

Subbagian, Level, Jabatan, Pegawai, User, Kebutuhan Lelang,

Penawaran_Barang, Penyedia, Penawaran_Jasa.

Page 334: Novia Widyaningsih Fst

297

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 1..* (satu ke antara satu sampai banyak) terhadap kelas Kebutuhan.

Kelas User memiliki multiplicity * 1 (banyak ke satu) terhadap kelas

Lelang. Kelas Kebutuhan memiliki multiplicity 1..* 1 (antara satu sampai

banyak ke satu) terhadap kelas Lelang. Kelas Penawaran_Barang, kelas

Penawaran_Jasa, kelas Penyedia memiliki multiplicity * 1 (banyak ke

satu) terhadap kelas Lelang. Kelas Penyedia memiliki multiplicity 1 1..*

(satu ke antara satu ke banyak) terhadap kelas Penawaran_Barang dan kelas

Penawaran_Jasa.

Page 335: Novia Widyaningsih Fst

298

9. Monitoring dan Evaluasi

Gambar 4.68 Arsitektur Data E-Monev

Arsitektur data e-Monev memiliki 13 kelas, yaitu Bagian, Subbagian,

Jabatan, Level, Golongan, Pegawai, User, Data_Pimpinan,

Validasi_Penilaian, Realisasi_Kegiatan, Target_Triwulan_Kegiatan,

Indikator_Sasaran_Kegiatan, Program_Kerja.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

Page 336: Novia Widyaningsih Fst

299

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User. Kelas User memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas Data_Pimpinan. Kelas Jabatan dan kelas

Golongan memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Data_Pimpinan. Kelas Data_Pimpinan memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Validasi_Penilaian. Kelas User memiliki

multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Realisasi_Kegiatan, kelas

Target_Triwulan_Kegiatan, kelas Indikator_Sasaran_Kegiatan. Kelas

Program_Kerja memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Indikator_Sasaran_Kegiatan. Kelas Program_Kerja memiliki multiplicity *

1 (banyak ke satu) terhadap kelas Target_Triwulan_Kegiatan dan kelas

Realisasi_Kegiatan.

10. Publikasi dan Sosialisasi

Gambar 4.69 Arsitektur Data Website DKPP

Page 337: Novia Widyaningsih Fst

300

Arsitektur data e-Publikasi memiliki 15 kelas, yaitu Bagian, Subbagian,

Level, Jabatan, Pegawai, User_Sistem, Media_Massa, Berita,

Kategori_Berita, Konversi_Berita, Publikasi_Persidangan,

Konversi_Publikasi_Persidangan, Publikasi_Maklumat,

Konversi_Publikasi_Maklumat, Manajemen_Konten_Web.

Kelas Bagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas

Subbagian. Kelas Subbagian memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak)

terhadap kelas Pegawai. Kelas Level memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Pegawai. Kelas Jabatan memiliki multiplicity 1 1

(satu ke satu) terhadap kelas Pegawai. Kelas Pegawai memiliki multiplicity

1 1 (satu ke satu) terhadap kelas User_Sistem. Kelas Level memiliki

multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Media_Massa. Kelas

Media_Massa memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

User_Sistem. Kelas User_Sistem memiliki multiplicity 1 * (satu ke

banyak) terhadap kelas Berita, kelas Publikasi_Persidangan, kelas

Publikasi_Maklumat. Kelas User_Sistem memiliki multiplicity 1 1 (satu

ke satu) terhadap kelas Manajemen_Konten_Web. Kelas Kategori_Berita

memiliki multiplicity 1 * (satu ke banyak) terhadap kelas Berita. Kelas

Berita memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Konversi_Berita. Kelas Konversi_Berita, kelas

Konversi_Publikasi_Persidangan, kelas Konversi_Publikasi_Maklumat

memiliki multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Manajemen_Konten_Web. Kelas Publikasi_Persidangan memiliki

Page 338: Novia Widyaningsih Fst

301

multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Konversi_Publikasi_Persidangan. Kelas Publikasi_Maklumat memiliki

multiplicity 1 1 (satu ke satu) terhadap kelas

Konversi_Publikasi_Maklumat.

4.6. Phase D : Technology Architecture

Arsitektur teknologi menggambarkan dan menjelaskan infrastruktur jaringan

serta hardware dan software yang terlibat di dalam jaringan tersebut untuk

mendukung pelayanan, arus data dan informasi, serta jalannya aplikasi yang

menunjang kegiatan di DKPP. Dalam arsitektur teknologi akan dijelaskan

infrastruktur jaringan awal dan usulan untuk DKPP, platform teknologi yang

digunakan dalam infrastruktur jaringan, serta konfigurasi hardware dan software

yang diperlukan dalam infrastruktur jaringan.

4.6.1. Infrastruktur Jaringan

a. Jaringan Awal

Pada gambar 4.70 merupakan arsitektur jaringan saat ini di DKPP yang

hanya mengandalkan router agar terhubung dengan internet. Router tersebut

berfungsi sebagai gateway untuk akses internet di DKPP saat ini. Router

menghubungkan internet ke lantai 4 melalui 1 switch, sedangkan

menghubungkan internet ke lantai 5 melalui 3 wireless.

Switch yang digunakan di lantai 4 menghubungkan Ruang Tenaga Ahli

dan Ruang Humas. Penggunaan printer masih menggunakan kabel

Page 339: Novia Widyaningsih Fst

302

penghubung di setiap ruangan dan belum bisa sharing pemakaian printer.

Terdapat 3 wireless di lantai 5 yang menghubungkan gedung bagian kiri,

bagian tengah, dan bagian kanan. Wireless untuk gedung bagian kiri

menghubungkan Ruang Bagian Persidangan, Ruang Bagian Pengaduan,

Ruang Kabag Pengaduan, Ruang Kabiro, dan Ruang Keuangan. Wireless

untuk gedung bagian tengah menghubungkan Ruang Kabag Umum dan

Ruang Staf TU. Wireless untuk gedung bagian kanan menghubungkan

Ruang Sespri Ketua, Ruang Ketua, Ruang Anggota 1, Ruang Anggota 2,

Ruang Anggota 3, dan Ruang Anggota 4. Penggunaan printer masih

menggunakan kabel penghubung di setiap ruangan dan belum bisa sharing

pemakaian printer.

ISP

(Internet Service Provider)

Router

Switch

Ruang Tenaga Ahli

Ruang Humas

Ruang Kabag PengaduanRuang Bagian Pengaduan

Ruang Anggota 2

Ruang Keuangan

Ruang Kabiro

Ruang Bagian Persidangan

Ruang Sespri Ketua

LANTAI 4

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN KIRI

Ruang Anggota 1Ruang Ketua

Ruang Kabag Umum

Ruang Anggota 3

Ruang Staf TU

Ruang Anggota 4

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN KANAN

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN TENGAH

Firewall

Gambar 4.70 Arsitektur Jaringan Awal di DKPP

Page 340: Novia Widyaningsih Fst

303

b. Jaringan Usulan

Sebelum mengusulkan infrastruktur jaringan yang baru, terlebih dahulu

dilakukan pendataan kebutuhan komputer, laptop, dan printer untuk

jaringan yang baru. Berikut ini adalah rekapitulasi kebutuhan TIK DKPP.

Tabel 4.12 Rekapitulasi Kebutuhan TIK DKPP

No. Bagian dan Subbagian Jumlah

Kebutuhan

1. Bagian Administrasi Umum

Komputer 1

Printer 1

2. Bagian Administrasi Pengaduan

Komputer 1

Printer 1

3. Bagian Administrasi Persidangan

Komputer 1

Printer 1

4. Tenaga Ahli

Komputer 3

Printer 3

5.

Subbagian Penerimaan & Registrasi

Pengaduan

Komputer 4

Laptop 2

Printer 2

6.

Subbagian Verifikasi & Analisis

Wilayah 1

Komputer 5

Laptop 1

Printer 5

7.

Subbagian Verifikasi & Analisis

Wilayah 2

Komputer 5

Printer 2

Page 341: Novia Widyaningsih Fst

304

8. Subbagian Pemanggilan

Komputer 3

Laptop 3

Printer 5

9. Subbagian Persidangan

Komputer 8

Laptop 11

Printer 9

10. Subbagian Risalah & Dokumentasi

Laptop 4

Printer 2

11. Subbagian Tata Usaha & Protokol

Komputer 5

Printer 3

12. Subbagian Publikasi & Sosialisasi

Komputer 6

Printer 4

13. Subbagian Monitoring & Evaluasi

Komputer 3

Printer 2

Total Jumlah Komputer 45

Total Jumlah Laptop 21

Total Jumlah Printer 40

Karena DKPP akan membuat SIMDKPPT (Sistem Informasi

Manajemen DKPP Terpadu), maka infrastruktur jaringan adalah salah satu

hal penting yang harus dikembangkan agar dapat menunjang SIMDKPPT

tersebut. Untuk jaringan usulan, DKPP memerlukan Internet Data Center

(IDC) dan local server yang berisi router dan server.

Untuk menghubungkan IDC dan local server akan digunakan jaringan

internet. Local server akan mengatur sharing penggunaan printer dan

scanner untuk semua ruangan di DKPP. Terdapat 4 area jaringan dalam

sistem usulan, yaitu area lantai 4, area lantai 5 bagian kiri, area lantai 5

Page 342: Novia Widyaningsih Fst

305

bagian tengah, dan area lantai 5 bagian tengah. Semua area terhubung

dengan local server melalui switch dan wireless. Jadi, terdapat dua pilihan

agar komputer dapat terkoneksi dengan internet, yaitu melalui kabel LAN

atau hotspot.

ISP

(Internet Service Provider)

IDC (Internet Data

Center) Web Server

DKPP

Server

Local Server DKPP

Printer Scanner

Switch

Ruang Tenaga Ahli

Ruang Humas

LANTAI 4

Wireless

Ruang Kabag Pengaduan

Ruang Bagian Pengaduan

Ruang Keuangan

Ruang Kabiro

Ruang Bagian Persidangan

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN KIRI

Switch

Ruang Kabag Umum

Ruang Staf TU

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN TENGAH

Switch

Switch

Ruang Anggota 2

Ruang Sespri Ketua Ruang Anggota 1Ruang Ketua

Ruang Anggota 3Ruang Anggota 4

Wireless

LANTAI 5 BAGIAN KANAN

Firewall

Router

Gambar 4.71 (a) Arsitektur Jaringan Usulan Keseluruhan di DKPP

Page 343: Novia Widyaningsih Fst

306

KOMP. UMUM PRINTER

SERVER

TECH. SUPPORT

WEB ADMIN

WEB ADMIN

TENAGA AHLI

KASUBBAG. PUBLIKASI

PRINTER

SCANNER

Komputer untuk publik

Berdiri sendiri (stand alone)

KONTRIBUTOR KONTRIBUTORDOKUMENTASI LIPUTAN JURNALISKONTRIBUTOR

SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (b) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Publikasi &

Sosialisasi di DKPP

SERVER

PROTOKOL

TATA USAHA

TATA USAHA

KASUBBAG. TATAUSAHA

& PROTOKOL

PRINTER

SCANNER SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (c) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Tata Usaha &

Protokol di DKPP

Page 344: Novia Widyaningsih Fst

307

SERVER

KASUBBAG. PENERIMAAN

& REGISTRASI PENGADUAN

PRINTER

SCANNER SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (d) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Penerimaan &

Registrasi Pengaduan di DKPP

SERVER

KASUBBAG. MONITORING

DAN EVALUASI

PRINTER

SCANNER SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (e) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Monitoring &

Evaluasi di DKPP

Page 345: Novia Widyaningsih Fst

308

SERVER

KASUBBAG. ANALISIS

& VERIFIKASI WIL. I/II

PRINTER

SCANNER SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (f) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Analisis &

Verifikasi Wilayah 1/2 di DKPP

SERVER

KASUBBAG.

PEMANGGILAN

PRINTER

SCANNER SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (g) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Pemanggilan di

DKPP

Page 346: Novia Widyaningsih Fst

309

SERVER

KASUBBAG.

PERSIDANGAN

PRINTER

SCANNER SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (h) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Persidangan di

DKPP

SERVER

KASUBBAG. RISALAH

& DOKUMEN PERKARA

PRINTER

SCANNER SWITCH/WIRELESS

Gambar 4.71 (i) Arsitektur Jaringan Usulan Subbagian Risalah &

Dokumen Perkara di DKPP

Page 347: Novia Widyaningsih Fst

310

4.6.2. Platform Teknologi

Pada gambar 4.72, platform teknologi menggambarkan bahwa keseluruhan

sistem yang diusulkan sudah berbasis web. Pada level client interface, user eksternal

dapat mengakses aplikasi yang berada di website DKPP melalui web browser dan

internet. User internal dapat mengakses keseluruhan sistem aplikasi di website DKPP

melalui internet atau jaringan lokal (LAN). Apache web server digunakan untuk

mendukung berjalannya aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web dibangun

menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor). Bahasa

pemrograman ini akan mengambil data dari data storage.

Aplikasi e-Pengaduan akan mengambil data dari data storage Pengaduan,

aplikasi e-Persidangan akan mengambil data dari data storage Persidangan, aplikasi

e-Persuratan akan mengambil data dari data storage Persuratan, aplikasi e-Kearsipan

akan mengambil data dari data storage Kearsipan, aplikasi e-Kepegawaian akan

mengambil data dari data storage Kepegawaian, aplikasi e-Keuangan akan

mengambil data dari data storage Keuangan, aplikasi e-Inventaris akan mengambil

data dari data storage Inventaris, aplikasi e-Procurement akan mengambil data dari

data storage Procurement, dan aplikasi e-Monev akan mengambil data dari data

storage Monev.

Page 348: Novia Widyaningsih Fst

311

PLATFORM TECHNOLOGY

Pre

se

nta

tio

nN

etw

ork

Ap

plic

atio

nD

ata

ba

se

Clie

nt In

terf

ace

Pengaduan ProcurementInventarisMonev KeuanganKepegawaianKearsipan PersuratanPersidangan

Web Server &

PHP

Web Server &

PHPWeb Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Web Server &

PHP

Internet & LAN Internet & LAN Internet & LAN Internet & LAN Internet & LANInternet & LANInternet & LAN LANLAN

Web Browser Web BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb BrowserWeb Browser

Aplikasi e-

Pengaduan

Aplikasi e-

Persidangan

Aplikasi e-

Kearsipan

Aplikasi e-

KepegawaianAplikasi e-Monev

Aplikasi e-

Inventaris

Aplikasi e-

Procurement

Aplikasi e-

Persuratan

Aplikasi e-

Keuangan

Website DKPP

DB Platform DB PlatformDB PlatformDB PlatformDB PlatformDB PlatformDB PlatformDB Platform DB Platform

Gambar 4.72 Platform Teknologi

4.6.3. Konfigurasi Software dan Hardware

Pada bagian ini akan diusulkan konfigurasi kebutuhan software dan hardware

yang akan digunakan pada infrastruktur jaringan usulan untuk DKPP. Konfigurasi

Hardware Server berada pada tabel 4.12, konfigurasi Hardware Switch berada pada

tabel 4.13, konfigurasi Hardware Print Server berada pada tabel 4.14 dan konfigurasi

Software Server berada pada tabel 4.15 seperti di bawah ini.

Page 349: Novia Widyaningsih Fst

312

Tabel 4.13 Konfigurasi Hardware Server

Tabel 4.14 Konfigurasi Hardware Switch

Hardware Spesifikasi

Server HP ProLiant ML350pG8-676

Processor Intel Xeon E5-2620

Memory 2x 4 GB RDIMM DDR3-1333

Networking

1 Gb Ethernet 4-port 331i

Adapter

Input Device Mouse, Keyboard

Output Device Monitor LED

Hardware Spesifikasi

Switch HP V1910-24G-PoE 170W

Ports

24x Gigabit 10/100/1000 Mbps PoE Ports

1x Serial Console Port

4x SFP Ports

Media Interfaces RJ45

Manageable

IMC – Intelligent Management Center, limited

command line interface, Web browser, SNMP

Manager, IEEE 802.3 Ethernet MIB

Switching

Features

Latency : 100 Mb Latency : < 5 µs ; 1000 Mb Latency : < 5 µs

Throughput : 41.7 million pps

Routing.switching capacity : 56 Gbps

Routing table size : 32 entries

Page 350: Novia Widyaningsih Fst

313

Tabel 4.15 Konfigurasi Hardware Print Server

Tabel 4.16 Konfigurasi Software Server

Software Spesifikasi

Operating System Windows Server 2012

Web Server Apache v.2.4.10

DBMS MySQL

Coding PHP

Web Browser

Mozilla Firefox & Google

Chrome

Word Processing Microsoft Word 2013

Spreadsheet Microsoft Excel 2013

Graphic Presentation Microsoft PowerPoint 2013

Hardware Spesifikasi

Print Server D-LINK DPR-1061

Standards Protocol IEEE 802.3

Interface

2 USB 2.0 ports

1 parallel printer port

1 10/100 BASE-TX

Ethernet LAN port

Device

Management

Through Internet Explorer v6 or later, or other Java-

enabled browsers

DHCP server and client

Print Server Administration program

running under Windows

Page 351: Novia Widyaningsih Fst

314

Dari perancangan arsitektur teknologi yang telah dibuat, dapat diidentifikasi

teknologi hardware, software, dan jaringan yang digunakan melalui technology

portfolio catalog seperti pada tabel 4.16 berikut ini:

Page 352: Novia Widyaningsih Fst

315

Tabel 4.17 Technology Portfolio Catalog

Aplikasi

E-

Pengaduan

E-

Persidangan

E-

Persuratan

E-

Kearsipan

E-

Kepegawaian

E-

Keuangan

E-

Inventaris

E-

Procurement E-Monev

Domain

Presentation Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

Mozilla

Firefox

DBMS MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL MySQL

Web Platform Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Windows

Server 2012

Application

Platform

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Apache &

PHP

Database

Platform

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

Microsoft

SQL Server

2014

LAN Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

WAN Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet

WAN Security Firewall Firewall Firewall Firewall Firewall Firewall Firewall Firewall Firewall

Page 353: Novia Widyaningsih Fst

316

4.7. Phase E : Opportunities and Solution

Pada fase sebelumnya telah dianalisis kondisi sistem saat ini di DKPP lalu

dibuat rancangan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur

teknologi usulan untuk DKPP. Selanjutnya, pada fase peluang dan solusi ini akan

dilakukan analisis gap kondisi sistem saat ini di DKPP terhadap arsitektur bisnis,

arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi usulan yang telah dibuat.

Selain akan melakukan analisis gap, pada fase peluang dan solusi ini juga akan

dibuat penghitungan ROI (Return on Investment) yang berguna untuk mengukur

pengembalian biaya investasi TIK yang selama ini telah dilakukan DKPP dalam

memenuhi kebutuhan TIK untuk mendukung aktivitas.

4.7.1. Analisis Gap

Analisis gap berguna untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang

harus dipertahankan (retain) atau dihilangkan (remove) dari sistem yang sedang

berjalan di DKPP dan untuk menjelaskan komponen-komponen apa saja yang harus

diganti (replace) atau ditambahkan (add) dengan komponen baru dari arsitektur

usulan. Analisis gap dibuat dalam bentuk matriks, dengan ketentuan sebagai berikut

ini :

1. Komponen sistem yang sedang berjalan (existing) ditempatkan pada kolom

pertama paling kiri dari matriks. Komponen arsitektur usulan (future)

ditempatkan pada baris pertama paling atas dari matriks.

2. Tambahkan keterangan “new” (komponen baru) pada baris paling terakhir dan

ditempatkan pada kolom komponen sistem yang sedang berjalan (existing).

Page 354: Novia Widyaningsih Fst

317

Tambahkan keterangan “eliminated” (komponen yang akan dihapus) pada

kolom paling kanan dan ditempatkan pada baris komponen arsitektur usulan

(future).

3. Jika komponen sistem yang sedang berjalan (existing) masih ada dalam

komponen arsitektur usulan (future), maka tandai sel yang saling berpotongan

tersebut dengan keterangan “retain” (komponen lama masih dipertahankan

dan digunakan). Jika komponen sistem yang sedang berjalan (existing)

mengalami pengembangan versi pada komponen arsitektur usulan (future)

maka tandai sel yang saling berpotongan dengan keterangan “replace”

(komponen yang lama dikembangkan sehingga mempunyai versi baru).

4. Jika komponen sistem yang sedang berjalan (existing) tidak digunakan lagi

pada komponen arsitektur usulan (future), maka tandai dengan keterangan

“remove” pada kolom “eliminated”. Jika komponen arsitektur usulan (future)

tidak terdapat dalam komponen sistem yang sedang berjalan (existing), maka

tandai dengan keterangan “add” pada baris “new”. Semua komponen yang

diberi keterangan “add” merupakan gap yang harus dipenuhi.

Berikut ini adalah analisis gap dari empat arsitektur usulan, yaitu :

1. Analisis Gap Arsitektur Bisnis

a. Pengaduan

Page 355: Novia Widyaningsih Fst

318

Tabel 4.18 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Pengaduan

FUTURE

Logi

n

Pen

erim

aan

& r

egis

tras

i

pen

gad

uan

pad

a si

stem

kom

pu

ter

Ver

ifik

asi f

orm

il

(ad

min

istr

asi)

pad

a

sist

em k

om

pu

ter

Pen

gkaj

ian

ber

kas

pen

gad

uan

Rap

at v

erif

ikas

i mat

eriil

Pen

cata

tan

gel

ar p

erka

ra

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Pen

etap

an p

anel

maj

elis

p

ada

sist

em k

om

pu

ter

ELIM

INA

TED

EXISTING

Penerimaan & registrasi pengaduan sistem manual

replace

Verifikasi formil (administrasi) sistem manual

replace

Pengkajian berkas pengaduan retain

Rapat verifikasi materiil retain

Pencatatan gelar perkara sistem manual

replace

Penetapan panel majelis sistem manual

replace

NEW add

Page 356: Novia Widyaningsih Fst

319

b. Persidangan

Tabel 4.19 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Persidangan

FUTURE

Logi

n

Pen

erim

aan

ber

kas

pen

gad

uan

pad

a si

stem

kom

pu

ter

Pen

etap

an ja

dw

al s

idan

g

Pem

ber

itah

uan

jad

wal

sid

ang

pad

a si

stem

kom

pu

ter

Pem

angg

ilan

pen

gad

u &

tera

du

pad

a si

stem

kom

pu

ter

Sid

ang

pem

eri

ksaa

n

Rap

at p

len

o k

epu

tusa

n

Sid

ang

pem

bac

aan

ke

pu

tusa

n

Pen

yusu

nan

do

kum

en

per

kara

eti

k P

emilu

pad

a

sist

em k

om

pu

ter

Pem

bu

atan

mak

lum

at

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

ELIM

INA

TED

EXISTING

Penerimaan berkas pengaduan sistem manual

replace

Penetapan jadwal sidang retain

Pemberitahuan jadwal sidang sistem manual

replace

Pemanggilan pengadu & teradu sistem manual

replace

Sidang pemeriksaan retain

Rapat pleno keputusan retain

Sidang pembacaan keputusan retain

Penyusunan dokumen perkara etik Pemilu sistem manual

replace

Pembuatan maklumat sistem manual

replace

NEW add

Page 357: Novia Widyaningsih Fst

320

c. Persuratan

Tabel 4.20 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Persuratan

FUTURE

Logi

n

Mm

ebu

at p

ersu

rata

n

per

kara

pen

gad

uan

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Mem

bu

at p

ersu

rata

n n

ota

din

as p

ada

sist

em

ko

mp

ute

r

Mem

bu

at p

ersu

rata

n h

asil

veri

fika

si d

ism

iss

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Mem

bu

at p

ersu

rata

n h

asil

veri

fika

si B

MS

pad

a si

ste

m

kom

pu

ter

Mem

bu

at u

nd

ang

an r

apat

veri

fika

si p

ada

sist

em

kom

pu

ter

Mem

bu

at s

ura

t

pem

ang

gila

n p

ada

sist

em

kom

pu

ter

Mem

bu

at u

nd

ang

an r

apat

ple

no

kep

utu

san

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Mem

bu

at d

isp

osi

si

pen

yera

han

ber

kas

pen

gad

uan

ke

bag

ian

Per

sid

ang

an p

ada

sist

em

kom

pu

ter

Mem

bu

at d

isp

osi

si

pem

bu

atan

jad

wal

sid

ang

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Mem

bu

at d

isp

osi

si

pem

bu

atan

mak

lum

at

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Mem

bu

at p

ersu

rata

n

um

um

pad

a si

stem

kom

pu

ter

ELIM

INA

TED

EXISTING Membuat persuratan perkara pengaduan sistem manual

replace

Membuat persuratan nota dinas sistem manual

replace

Membuat persuratan hasil verifikasi dismiss sistem manual

replace

Membuat persuratan hasil verifikasi BMS sistem manual

replace

Membuat undangan rapat verifikasi sistem manual

replace

Membuat surat pemanggilan sistem manual

replace

Membuat undangan rapat pleno keputusan sistem manual

replace

Page 358: Novia Widyaningsih Fst

321

Membuat disposisi penyerahan berkas pengaduan ke bagian Persidangan sistem manual

replace

Membuat disposisi pembuatan jadwal sidang sistem manual

replace

Membuat disposisi pembuatan maklumat sistem manual

replace

Membuat persuratan umum sistem manual

replace

NEW add

Page 359: Novia Widyaningsih Fst

322

d. Kearsipan

Tabel 4.21 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Kearsipan

FUTURE

Logi

n

Men

gu

mp

ulk

an b

erka

s d

ari

seti

ap b

agia

n p

ada

sist

em

kom

pu

ter

Mem

bu

at a

rsip

vit

al d

an

din

amis

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Men

yera

hka

n s

alin

an a

rsip

ke A

NR

I pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

ELIM

INA

TED

EXISTING

Mengumpulkan berkas dari setiap bagian sistem manual

replace

Membuat arsip vital dan dinamis sistem manual

replace

Menyerahkan salinan arsip ke Bawaslu

remove

Menyerahkan salinan arsip ke ANRI sistem manual

replace

NEW add

Page 360: Novia Widyaningsih Fst

323

e. Kepegawaian

Tabel 4.22 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Kepegawaian

FUTURE

Logi

n

Ab

sen

si

Pen

yusu

nan

ren

can

a

keb

utu

han

peg

awai

Per

siap

an b

ahan

rekr

utm

en p

egaw

ai

Pel

aksa

naa

n r

ekru

tmen

peg

awai

Pen

gan

gkat

an p

egaw

ai

Pen

gelo

laan

ad

min

istr

asi

peg

awai

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Pen

ggaj

ian

peg

awai

ELIM

INA

TED

EXISTING Penyusunan rencana kebutuhan pegawai

retain

Persiapan bahan rekrutmen pegawai retain

Pelaksanaan rekrutmen pegawai retain

Pengangkatan pegawai retain

Pengelolaan administrasi kepegawaian sistem manual

replace

Penggajian pegawai retain

NEW add add

Page 361: Novia Widyaningsih Fst

324

f. Keuangan

Tabel 4.23 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Keuangan

FUTURE

Logi

n

Pen

yusu

nan

ren

can

a

pro

gram

& a

ngg

aran

Pen

arik

an d

ana

Pen

gelo

laan

dan

a

Pen

cata

tan

aku

nta

nsi

ke

uan

gan

pad

a si

stem

kom

pu

ter

Pem

bu

atan

lap

ora

n

keu

anga

n p

ada

sist

em

kom

pu

ter

ELIM

INA

TED

EXISTING

Penyusunan rencana program & anggaran

retain

Penarikan dana retain

Pengelolaan dana retain

Pencatatan akuntansi keuangan sistem manual

replace

Pembuatan laporan keuangan sistem manual

replace

NEW add

Page 362: Novia Widyaningsih Fst

325

g. Inventaris

Tabel 4.24 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Inventaris

FUTURE

Logi

n

Pen

cata

tan

inve

nta

ris

BM

N p

ada

sist

em

kom

pu

ter

Pen

yusu

nan

lap

ora

n

pen

ggu

na

BM

N p

ada

sist

em k

om

pu

ter

Pen

yusu

nan

lap

ora

n

pen

gelo

la in

ven

tari

s

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Pen

yera

han

lap

ora

n

pen

ggu

na

& p

enge

lola

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

ELIM

INA

TED

EXISTING

Pencatatan inventaris BMN sistem manual

replace

Penyusunan laporan pengguna BMN sistem manual

replace

Pengumpulan laporan pengguna BMN

remove

Penyusunan laporan pengelola inventaris sistem manual

replace

Penyerahan laporan pengguna & pengelola sistem manual

replace

NEW add

Page 363: Novia Widyaningsih Fst

326

h. Procurement

Tabel 4.25 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Procurement

FUTURE

Logi

n

Pem

ilih

an s

iste

m

pen

gad

aan

Per

enca

naa

n p

emili

han

p

enye

dia

bar

ang/

jasa

Pen

etap

an m

eto

de

pen

ilaia

n k

ual

ifik

asi

Pen

yusu

nan

jad

wal

pem

ilih

an p

enye

dia

Pen

yusu

nan

do

kum

en

pen

gad

aan

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Pen

gum

um

an p

emili

han

p

enye

dia

pad

a si

stem

kom

pu

ter

Pen

gum

pu

lan

do

kum

en

pen

awar

an p

ada

sist

em

kom

pu

ter

Pem

ilih

an d

oku

men

pen

awar

an t

erb

aik

Pen

un

jukk

an p

enye

dia

yan

g te

rpili

h p

ada

sist

em k

om

pu

ter

Pen

and

atan

gan

an

kon

trak

Pel

aksa

naa

n k

on

trak

ELIM

INA

TED

EXISTING

Pemilihan sistem pengadaan retain

Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa

retain

Penetapan metode penilaian kualifikasi

retain

Penyusunan jadwal pemilihan penyedia

retain

Penyusunan dokumen pengadaan sistem manual

replace

Pengumuman pemilihan penyedia sistem manual

replace

Pengumpulan dokumen penawaran sistem manual

replace

Pemilihan dokumen penawaran terbaik

retain

Page 364: Novia Widyaningsih Fst

327

Penunjukkan penyedia yang terpilih sistem manual

replace

Penandatanganan kontrak retain

Pelaksanaan kontrak retain

NEW add

Page 365: Novia Widyaningsih Fst

328

i. Monitoring dan Evaluasi

Tabel 4.26 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Monitoring & Evaluasi

FUTURE

Logi

n

Mem

anta

u p

rose

s

keu

anga

n, i

nve

nta

ris,

&

pen

gad

aan

Per

siap

an e

valu

asi p

ada

sist

em k

om

pu

ter

Pel

aksa

naa

n e

valu

asi

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

Pen

yusu

nan

lap

ora

n

mo

nit

ori

ng

& e

valu

asi

pad

a si

stem

ko

mp

ute

r

ELIM

INA

TED

EXISTING

Memantau proses keuangan, inventaris, & pengadaan

retain

Pencatatan hasil pemantauan remove

Persiapan evaluasi sistem manual replace

Pelaksanaan evaluasi sistem manual replace

Penyusunan laporan monitoring & evaluasi sistem manual

replace

NEW add

Page 366: Novia Widyaningsih Fst

329

j. Publikasi dan Sosialisasi

Tabel 4.27 Analisis Gap Arsitektur Bisnis Publikasi & Sosialisasi

FUTURE

Logi

n

Pen

do

kum

enta

sian

kegi

atan

DK

PP

Pen

gum

pu

lan

dat

a

un

tuk

dip

ub

likas

ikan

&

dis

osi

alis

asik

an p

ada

sist

em k

om

pu

ter

Pu

blik

asi &

so

sial

isas

i

info

rmas

i dar

i DK

PP

p

ada

sist

em k

om

pu

ter

ELIM

INA

TED

EXISTING

Pendokumentasian kegiatan DKPP retain

Pengumpulan data untuk dipublikasikan & disosialisasikan sistem manual

replace

Publikasi & sosialisasi informasi dari DKPP sistem manual

replace

NEW add

Page 367: Novia Widyaningsih Fst

330

2. Analisis Gap Arsitektur Aplikasi

Tabel 4.28 Analisis Gap Arsitektur Aplikasi

FUTURE

Web

site

DK

PP v

ersi

terb

aru

Mic

roso

ft W

ord

201

3

Mic

roso

ft E

xcel

201

3

Mic

roso

ft P

ow

erP

oin

t

2013

E-P

enga

du

an

E-P

ersi

dan

gan

E-P

ersu

rata

n

E-K

ears

ipan

E-K

epeg

awai

an

E-K

euan

gan

E-In

ven

tari

s

E-P

rocu

rem

en

t

E-M

on

ev

ELIM

INA

TED

EXISTING

Website DKPP versi lama replace

Microsoft Word 2007 replace

Microsoft Excel 2007 replace

Microsoft PowerPoint 2007 replace

NEW add add add add add add add add add

Page 368: Novia Widyaningsih Fst

331

3. Analisis Gap Arsitektur Data

a. Pengaduan

Tabel 4.29 Analisis Gap Arsitektur Data Pengaduan

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Pan

el M

aje

lis

Saks

i

Pen

gad

uan

Pen

cata

tan

Per

kara

Pen

gad

u

Tera

du

Form

Pen

gad

uan

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Panel Majelis replace

Saksi replace

Pengaduan replace

Pencatatan Perkara replace

Pengadu replace

Teradu replace

Form Pengaduan replace

NEW add add

Page 369: Novia Widyaningsih Fst

332

b. Persidangan

Tabel 4.30 Analisis Gap Arsitektur Data Persidangan

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Jad

wal

Sid

ang

Pen

cata

tan

Per

kara

Res

um

e Si

dan

g

Ris

alah

Mak

lum

at

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Jadwal Sidang replace

Pencatatan Perkara replace

Resume Sidang replace

Risalah replace

Maklumat replace

NEW add add

Page 370: Novia Widyaningsih Fst

333

c. Persuratan

Tabel 4.31 Analisis Gap Arsitektur Data Persuratan

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Dis

po

sisi

Dis

po

sisi

Per

kara

Dis

po

sisi

Pen

gad

uan

No

ta D

inas

Sura

t

Sifa

t

Jen

is

Sura

t P

enga

du

an

Sura

t B

alas

an

Sura

t U

nd

anga

n

Sura

t P

emb

erit

ahu

an

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Disposisi replace

Nota Dinas replace

Surat replace

NEW add add add add add add add add add add

Page 371: Novia Widyaningsih Fst

334

d. Kearsipan

Tabel 4.32 Analisis Gap Arsitektur Data Kearsipan

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Kla

sifi

kasi

Do

kum

en

Do

kum

en

Sura

t M

asu

k

Sura

t K

elu

ar

Kla

sifi

kasi

Su

rat

Ko

nve

rsi A

rsip

Su

rat

Ko

nve

rsi A

rsip

Do

kum

en

Ars

ip

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Dokumen replace

Surat Masuk replace

Surat Keluar replace

Arsip replace

NEW add add add add add add

Page 372: Novia Widyaningsih Fst

335

e. Kepegawaian

Tabel 4.33 Analisis Gap Arsitektur Data Kepegawaian

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Dat

a Le

ngk

ap P

egaw

ai

Go

lon

gan

Gaj

i Po

kok

Tun

jan

gan

Gaj

i To

tal

Ab

sen

si

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Golongan replace

Gaji Pokok replace

Tunjangan replace

NEW add add add add add

Page 373: Novia Widyaningsih Fst

336

f. Keuangan

Tabel 4.34 Analisis Gap Arsitektur Data Keuangan

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Per

iod

e

Gen

eral

Led

ger

Pen

dap

atan

Pen

gelu

aran

Kla

sifi

kasi

Pen

dap

atan

Kla

sifi

kasi

Pen

gelu

aran

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Periode replace

General Ledger replace

Pendapatan replace

Pengeluaran replace

NEW add add add add

Page 374: Novia Widyaningsih Fst

337

g. Inventaris

Tabel 4.35 Analisis Gap Arsitektur Data Inventaris

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Reg

istr

asi B

MN

Per

alat

an

Ken

dar

aan

Ase

t Ta

k B

erw

uju

d

Ban

gun

an

Tan

ah

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Registrasi BMN replace

NEW add add add add add add add

Page 375: Novia Widyaningsih Fst

338

h. Procurement

Tabel 4.36 Analisis Gap Arsitektur Data Procurement

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r

Keb

utu

han

Lela

ng

Pen

awar

an B

aran

g

Pen

awar

an J

asa

Pen

yed

ia

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Kebutuhan replace

Penawaran remove

Lelang replace

Penyedia replace

NEW add add add add

Page 376: Novia Widyaningsih Fst

339

i. Monitoring dan Evaluasi

Tabel 4.37 Analisis Gap Arsitektur Data Monitoring & Evaluasi

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Go

lon

gan

Use

r

Dat

a P

imp

inan

Val

idas

i Pen

ilaia

n

Rea

lisas

i Keg

iata

n

Targ

et T

riw

ula

n

Keg

iata

n

Ind

ikat

or

Sasa

ran

Keg

iata

n

Pro

gram

Ker

ja

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Golongan replace

Data Pimpinan replace

Realisasi Kegiatan replace

Target Triwulan Kegiatan

replace

Indikator Sasaran Kegiatan

replace

Program Kerja replace

NEW add add add

Page 377: Novia Widyaningsih Fst

340

j. Publikasi dan Sosialisasi

Tabel 4.38 Analisis Gap Arsitektur Data Publikasi & Sosialisasi

FUTURE

Bag

ian

Sub

bag

ian

Jab

atan

Leve

l

Peg

awai

Use

r Si

stem

Med

ia M

assa

Ber

ita

Kat

ego

ri B

erit

a

Ko

nve

rsi B

erit

a

Pu

blik

asi P

ersi

dan

gan

Ko

nve

rsi P

ub

likas

i

Per

sid

anga

n

Pu

blik

asi M

aklu

mat

Ko

nve

rsi P

ub

likas

i M

aklu

mat

Man

aje

men

Ko

nte

n w

eb

ELIM

INA

TED

EXISTING

Bagian replace

Subbagian replace

Jabatan replace

Pegawai replace

Berita replace

Publikasi Persidangan replace

Publikasi Maklumat replace

NEW add add add add add add add add

Page 378: Novia Widyaningsih Fst

341

4. Analisis Gap Arsitektur Teknologi

Tabel 4.39 Analisis Gap Arsitektur Teknologi

FUTURE

Pro

xy s

erve

r

Web

bro

wse

r

Ap

ach

e 2.

4.10

web

se

rver

Mic

roso

ft S

QL

serv

er

2014

(D

atab

ase

serv

er)

MyS

QL

Ap

plic

atio

n s

erve

r

Stre

amin

g se

rver

Emai

l ser

ver

Win

do

ws

serv

er

2012

OS

Inte

rnet

Fire

wal

l

Wir

eles

s

Swit

ch

Ro

ute

r

PH

P

ELIM

INA

TED

EXISTING

Proxy server replace

Web browser replace

Apache 2.2.15 web server

replace

LAN

Router replace

Hub remove

Switch replace

Firewall retain

Internet retain

Linux distro server OS replace

PHP retain

NEW add add add add add add

Page 379: Novia Widyaningsih Fst

342

4.7.2. Penghitungan ROI (Return On Investment) Investasi TIK

Sebelum mengitung ROI untuk investasi TIK, maka terlebih dahulu harus

dihitung biaya investasi awal untuk pembelian alat-alat untuk membangun jaringan,

seperti server, software, hardware. Tidak hanya untuk biaya pembelian alat-alat,

tetapi juga harus diperhitungkan biaya tenaga ahli untuk menjalankan dan

melaksanakan maintenance jaringan.

1. Investasi Biaya Awal

Tabel 4.40 Biaya Investasi Awal

Keterangan Biaya

Pembelian Server

HP ProLiant ML350pG8-676 4 buah

@ Rp 31.000.000 Rp 124.000.000

Subtotal Biaya Pembelian Server Rp 124.000.000

Pembelian Software

OS Server ; Windows Server 2012 Rp 10.600.000

Microsoft Office Professional 2013 Rp 5.400.000

Subtotal Biaya Pembelian Software Rp 16.000.000

Pembelian Hardware

Switch HP V1910-24G-PoE 8 buah

@ Rp 10.500.000 Rp 84.000.000

Router LINKSYS wireless-G WRT54GL-AS 2 buah

@ Rp 670.000 Rp 1.340.000

UTP Cable SCHNEIDER 500 m @ Rp 32.000 Rp 16.000.000

Subtotal Biaya Pembelian Hardware Rp 101.340.000

Page 380: Novia Widyaningsih Fst

343

Upah Tenaga Ahli (per Bulan)

System Analyst 2 orang @ Rp 5.000.000 Rp 10.000.000

System Administrator 2 orang @ Rp 3.000.000 Rp 6.000.000

Database Administrator 2 orang @ Rp 3.000.000 Rp 6.000.000

Programmer 3 orang @ Rp 6.000.000 Rp 18.000.000

Subtotal Biaya Upah Tenaga Ahli (per Bulan) Rp 40.000.000

Subtotal Biaya Upah Tenaga Ahli (per Tahun) Rp 480.000.000

Total Biaya Rp 721.340.000

2. Estimasi Biaya Selama 5 Tahun

Tabel 4.41 Estimasi Biaya Selama 5 Tahun

Kategori Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

Pembelian Server - 124000000 - -

Pembelian Software 5400000 10600000 - -

Pembelian Hardware - 101340000 - - -

Upah Tenaga Ahli 216000000 480000000 480000000 480000000 480000000

Total Biaya per Tahun 221400000 715940000 480000000 480000000 480000000

Total Biaya 5 Tahun 2.377.340.000

Page 381: Novia Widyaningsih Fst

344

3. ROI (Return On Investment)

Tabel 4.42 Penghitungan ROI

Biaya-Biaya

Estimasi Total Biaya Pertama Rp 221.400.000

Estimasi Total Biaya Kedua Rp 715.940.000

Estimasi Total Biaya Ketiga Rp 480.000.000

Estimasi Total Biaya Keempat Rp 480.000.000

Estimasi Total Biaya Kelima Rp 480.000.000

Estimasi Anggaran Belanja TIK

Anggaran Belanja Tahun 2013 Rp 1.000.000.000

Anggaran Belanja Tahun 2014 Rp 1.000.000.000

ROI

ROI Tahun 2013

ROI (%) = (Rp 1.000.000.000 /

Rp 221.400.000) x 100 =

451,67%

ROI Tahun 2014

ROI (%) = (Rp 1.000.000.000 /

Rp 715.940.000) x 100 =

139,68%

Estimasi ROI Tahun 2015-2017 *Asumsi

anggaran belanja DKPP pada tahun 2015-

2017 sama dengan anggaran belanja tahun

2013-2014

ROI (%) = (Rp 1.000.000.000 /

Rp 480.000.000) x 100 =

208,33%

Payback Period

Payback Period Tahun 2013 Anggaran Bulanan =

Rp 1.000.000.000 / 12 =

Rp 83.333.333

Payback Period =

Rp 221.400.000 / Rp 83.333.333

= 2,66 bulan

Payback Period Tahun 2014 Anggaran Bulanan =

Rp 1.000.000.000 / 12 =

Rp 83.333.333

Payback Period =

Rp 715.940.000 / Rp 83.333.333

= 8,59 bulan

Page 382: Novia Widyaningsih Fst

345

Estimasi Payback Period Tahun 2015-2017

*Asumsi anggaran belanja DKPP pada

tahun 2015-2017 sama dengan anggaran

belanja tahun 2013-2014

Anggaran Bulanan =

Rp 1.000.000.000 / 12 =

Rp 83.333.333

Payback Period =

Rp 480.000.000 / Rp 83.333.333

= 5,76 bulan

4.8. Phase F : Migration Planning

Tahapan perencanaan migrasi bertujuan untuk merencanakan proses peralihan

teknologi dari sistem lama (existing system) menuju ke sistem baru (future system).

Rencana migrasi yang dimaksud adalah membuat suatu rencana untuk urutan

pengimplementasian aplikasi sistem informasi.

4.8.1. Urutan Implementasi Aplikasi

Untuk menentukan urutan implementasi aplikasi, maka diperlukan perspektif

organisasi dari sisi operasional dan dari sisi manajemen. Biasanya, aplikasi yang

berada di dalam perspektif operasional akan lebih diutamakan untuk

pengimplementasian pada urutan awal karena aplikasi tersebut berkaitan langsung

dengan berjalannya suatu aktivitas dan aplikasi tersebut juga dapat menentukan

tingkat kinerja dari suatu aktivitas.

a. Perspektif Operasional

Aplikasi dalam perspektif operasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu

kelompok aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan

kepada pengguna di luar organisasi (front office system) dan kelompok aplikasi

yang orientasi fungsinya lebih ditujukan untuk membantu dalam aktivitas

administrasi kepada pengguna di dalam organisasi (back office system).

Page 383: Novia Widyaningsih Fst

346

1. Front Office System

Aplikasi yang termasuk ke dalam kelompok front office system, yaitu E-

Pengaduan, E-Persidangan, dan website DKPP. Ketiga aplikasi tersebut

dimasukkan ke dalam kelompok front office system karena aplikasi-

aplikasi itu berfungsi untuk memberi pelayanan langsung kepada

masyarakat.

2. Back Office System

Aplikasi yang termasuk ke dalam kelompok back office system, E-

Persuratan, E-Kearsipan, E-Inventaris, dan E-Procurement. Keempat

aplikasi tersebut dimasukkan ke dalam kelompok back office system

karena aplikasi E-Inventaris, dan E-Procurement berfungsi untuk

membantu kelancaran operasional di dalam organisasi dan aplikasi E-

Persuratan juga E-Kearsipan berguna untuk membantu aktivitas

adminstrasi serta menunjang kelancaran pada aplikasi front office system.

b. Perspektif Manajemen

Aplikasi yang dikelompokkan ke dalam perspektif manajemen berarti aplikasi

tersebut berfungsi untuk melakukan pengorganisasian, pencatatan, atau

pengawasan terhadap para anggota organisasi dan terhadap penggunaan sumber

daya organisasi. Oleh karena itu, aplikasi yang termasuk ke dalam perspektif

manajemen, yaitu aplikasi E-Kepegawaian, E-Keuangan, dan E-Monev. Aplikasi

E-Kepegawaian berfungsi untuk mengorganisasikan data-data pribadi beserta

absensi dan data gaji setiap pegawai. Aplikasi E-Keuangan berfungsi untuk

Page 384: Novia Widyaningsih Fst

347

mencatat semua pemasukan dan pengeluaran (sumber daya) organisasi. Dan

Aplikasi E-Monev berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi

aktivitas yang berhubungan dengan keuangan (sumber daya) organisasi.

4.8.2. Roadmap Urutan Implementasi Aplikasi

Setelah aplikasi-aplikasi dikelompokkan berdasarkan perspektif operasional

dan perspektif manajemen, maka urutan implementasi aplikasi di DKPP adalah

sebagai berikut ini :

Tahap 1

E-Pengaduan

E-Persidangan

2014

Tahap 2

E-Persuratan

E-Kearsipan

2015

Website

DKPP

Tahap 3

E-Monev

E-Keuangan

2016

Tahap 4

E-Kepegawaian

2017

Tahap 5

E-Inventaris

E-Procurement

2018

Gambar 4.73 Roadmap Urutan Implementasi Aplikasi

Website DKPP yang mendapat urutan pertama karena website tersebut

menjadi media untuk mengintegrasikan semua aplikasi. Urutan kedua adalah aplikasi

E-Pengaduan karena pelayanan DKPP dimulai dengan adanya laporan pengaduan

Page 385: Novia Widyaningsih Fst

348

yang masuk. Urutan ketiga adalah aplikasi E-Persidangan karena pengaduan akan

ditindaklanjuti dengan aktivitas persidangan. Urutan keempat adalah aplikasi E-

Persuratan karena aktivitas persuratan menunjang berjalannya aktivitas pengaduan

dan persidangan. Urutan kelima adalah aplikasi E-Kearsipan karena semua berkas

yang terlibat dalam aktivitas pengaduan, persidangan, dan persuratan harus segera

diarsipkan. Urutan keenam adalah aplikasi E-Monev karena aplikasi tersebut sangat

membantu dalam pengawasan aktivitas keuangan, inventaris, dan procurement.

Urutan ketujuh adalah aplikasi E-Keuangan karena aplikasi ini akan

berkesinambungan dan berkelanjutan dari aplikasi E-Monev. Urutan kedelapan

adalah aplikasi E-Kepegawaian karena pengorganisasian data pegawai erat kaitannya

dengan penggajian dan keuangan. Urutan kesembilan adalah aplikasi E-Inventaris

karena sebelum adanya aplikasi ini, sistem inventaris di DKPP masih dapat berjalan

baik dengan rutin walaupun dengan sistem manual. Urutan terakhir adalah aplikasi

E-Procurement karena aplikasi ini hanya digunakan sewaktu-waktu jika ada

kebutuhan barang atau jasa yang harus dipenuhi. Sebelum adanya aplikasi ini, sistem

pengadaan di DKPP pun masih dapat berjalan dengan baik walaupun membutuhkan

waktu yang lebih lama.

Page 386: Novia Widyaningsih Fst
Page 387: Novia Widyaningsih Fst

349

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dalam bab sebelumnya,

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini

menggambarkan bahwa DKPP belum memiliki perencanaan arsitektur

enterprise dan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini membuat

suatu perencanaan arsitektur enterprise dan teknologi informasi menggunakan

framework TOGAF 9 agar dapat menyelaraskan strategi aktivitas dan strategi

SI/TI. Perencanaan arsitektur enterprise dan teknologi informasi berupa

blueprint (cetak biru) dari arsitektur utama pada TOGAF, yaitu arsitektur

bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi.

2. Pada fakta di lapangan, DKPP belum memanfaatkan SI/TI secara maksimal

untuk membantu aktivitas disana, seperti untuk pengelolaan data. DKPP hanya

mengandalkan Microsoft Office untuk membantu aktivitas pengelolaan data.

Oleh karena itu, pada perencanaan arsitektur enterprise dan teknologi informasi

akan dirancang arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi untuk

memaksimalkan penggunaan SI/TI dengan cara mengotomatisasi sistem disana

menggunakan aplikasi yang saling terintegrasi pada setiap subbagian. Dan

akan dirancang pula arsitektur jaringan yang akan mendukung pengembangan

arsitektur sistem informasi yang sudah dirancang.

Page 388: Novia Widyaningsih Fst

350

3. Selama ini, DKPP mengeluarkan biaya yang tidak ekonomis untuk investasi

teknologi. Hal itu disebabkan karena belum adanya perencanaan biaya

investasi teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membuat suatu

perencanaan biaya investasi teknologi melalui ROI (Return On Investment)

agar pengeluaran biaya dapat tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan

teknologi di DKPP. Penghitungan ROI akan menjelaskan estimasi pengeluaran

investasi biaya untuk pembelian software dan hardware, serta upah tenaga ahli

4. Pada saat ini pelayanan publik DKPP untuk bagian pengaduan dan persidangan

belum maksimal karena belum adanya sistem informasi. Oleh karena itu,

dengan dibuatnya arsitektur aplikasi e-Pengaduan dan e-Persidangan

diharapkan pelayanan publik DKPP akan semakin baik.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah diperoleh, maka ada beberapa

saran agar pengembangan penelitian ini di kemudian hari menjadi lebih baik, yaitu

:

1. Pada penelitian selanjutnya, fase-fase TOGAF ADM perlu dilanjutkan sampai

fase tata kelola teknologi informasi dan fase manajemen perubahan agar

pengimplementasian arsitektur pada perusahaan menjadi lebih mudah.

2. Dalam setiap fase TOGAF ADM telah ditetapkan tools-tools yang dapat

digunakan untuk merancang arsitektur. Diharapkan pada penelitian selanjutnya

agar dapat mengembangkan penggunaan tools-tools terbaru agar rancangan

Page 389: Novia Widyaningsih Fst

351

arsitektur yang dihasilkan juga dapat mengikuti perkembangan teknologi di

kemudian hari.

3. Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang akan

dilakukan di DKPP harus mendapat dukungan dan komitmen dari semua

stakeholder.

4. Infrastruktur teknologi di DKPP harus dipersiapkan terlebih dahulu agar usulan

rencana strategis SI/TI yang telah dibuat dapat diimplementasikan sesuai

dengan perencanaan.

5. Pengembangan dan pengimplementasian aplikasi untuk DKPP harus

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan roadmap implementasi aplikasi

yang telah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan DKPP.

6. Dibutuhkan penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam bidang TIK

agar pengembangan, pengimplementasian, dan perawatan TIK di DKPP dapat

berjalan lebih efektif dan lebih baik lagi.

Page 390: Novia Widyaningsih Fst
Page 391: Novia Widyaningsih Fst

352

DAFTAR PUSTAKA

A.S. Rosa & Shalahuddin M. 2011. Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat

Lunak (Terstruktur dan Berorientasi Objek). Bandung : Modula.

Driwantara. 2005. Mengukur ROI (Return on Investment) Terhadap Efektivitas

Suatu Pelatihan. Jurnal Sistem Teknik Industri. Volume 6. No 4.

Gandhi, Arfive & Kurniati, Angelina Prima. 2012. Perencanaan arsitektur

enterprise Berbasis TOGAF ADM pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kota Yogyakarta. Yogyakarta : Seminar Nasional Aplikasi Teknologi

Informasi 20012 (SNATI 2012).

Guritno S, Sudaryono, & Rahardja U. 2011. Theory and Application of IT Research

: Metodologi Penelitian Teknologi Informasi. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Khairunisa, Anis. 2013. Perencanaan arsitektur enterprise pada PT. Dian Nikel

Mining. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah.

Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. 2012. Management Information Systems :

Managing the Digital Firm Twelfth Edition. USA : Prentice Hall.

Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep & Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka

Pelajar.

Nugroho, Ari Estu. 2005. Analisis Perbandingan Antara Return On Invesment

(ROI) Dengan Economic Value Added (EVA) Sebagai Pengukur Kinerja

Page 392: Novia Widyaningsih Fst

353

Keuangan Perusahaan (Survey pada beberapa BUMN di Bandung).

Bandung : Universitas Widyatama.

O’Brien, James A. & Marakas, George M. 2010. Introduction to Information

Systems Fifthteen Edition. New York : McGraw Hill.

Popescu M. & Dascalu A. 2011. Value Chain Analysis in Quality Management

Context. Bulletine of the Transilvania University of Brasov. Volume 4 No 2.

Pratiwi, Vivi Fydiani. 2013. Perancangan Model Enterprise Architecture dengan

Menggunakan TOGAF Architecture Development Method pada PT. Satya

Karya Utama. Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah.

Rapiyadi, Pujoko. 2009. Perencanaan arsitektur enterprise pada Direktorat

Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi. Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Indonesia.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 35 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rumapea, Sri Agustina & Surendro, Kridanto. 2007. Perencanaan Arsitektur

Enterprise Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Usulan : Dinas

Perijinan). Yogyakarta : Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi

2007 (SNATI 2007).

Page 393: Novia Widyaningsih Fst

354

Setiawan, Erwin Budi. 2009. Perancangan Strategis Sistem Informasi IT Telkom

untuk Menuju World Class University. Yogyakarta : Seminar Nasional

Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SNATI 2009).

Surendro, Kridanto. 2009. Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi.

Bandung : Informatika.

Sutarman. 2009. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta : Bumi Aksara.

The Open Group. 2009. ArchiMate 2.1 Specification. San Francisco : The Open

Group.

The Open Group. 2009. TOGAF Version 9. San Fransisco : The Open Group.

The Open Group. 2009. TOGAF Version 9 : Sample Catalogs, Matrices and

Diagram. San Francisco : The Open Group.

Ulum, Bakhrul. 2008. Perencanaan arsitektur enterprise : Studi Kasus PT.

Krakatau Steel (Persero). Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Universitas Negeri Semarang. 2011. Peta Jalan (Road Map) Pengembangan

teknologi Informasi dan Komunikasi.

http://repo.unnes.ac.id/dokumen/roadmap-tik-unnes.pdf. 3 Maret 2014,

pukul 19.15 WIB.

Valente, A & Marchetti, E. 2010. Development of a Rich Picture Editor : a User –

Centered Approach. Denmark : International Journal on Advances in

Intelligent Systems. Vol. 3 & 4, pp. 187 – 199.

Page 394: Novia Widyaningsih Fst

355

Ward, J & Peppard, J. 2002. Strategic Planning for Information Systems. Third

Edition. England : John Wiley & Sons LTD.

Wedhasmara, A. 2007. Langkah-Langkah Perencanaan arsitektur enterprise

dengan Menggunakan Metode Ward and Peppard. Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Sriwijaya.

Yatini B, Indra. 2010. Flowchart, Algoritma, dan Pemrograman Menggunakan

Bahasa C++ Builder. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Page 395: Novia Widyaningsih Fst

LAMPIRAN 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Page 396: Novia Widyaningsih Fst

Transkrip Wawancara untuk Sistem dan Teknologi

Nama : Sandhi Setiawan, S.Kom

Jabatan : Staf Subbagian Monitoring dan Evaluasi (Staf IT)

Tanggal : Selasa, 20 Mei 2014

1. P : Apakah DKPP sudah memiliki perencanaan strategis sistem

informasi? Jika sudah, bagaimana strategi SI/TI nya?

J : Belum ada perencanaan strategis sistem informasi di DKPP.

2. P : Bagaimana pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi di

DKPP?

J : Sistem informasi disini masih menggunakan sistem manual dalam

pemrosesan dan pendistribusian informasi. Penggunaan komputer hanya untuk

menjalankan Microsoft Office dalam mendukung pekerjaan setiap pegawai.

Untuk pengelolaan teknologi informasi belum maksimal karena hanya sebatas

untuk maintenance hardware dan software yang digunakan, seperti

maintenance komputer dan install ulang Microsoft Office.

3. P : Aplikasi apa saja yang sudah ada di DKPP untuk mendukung kinerja

para pegawai dalam menjalankan tugasnya?

J : Aplikasi yang digunakan DKPP saat ini hanya Microsoft Word untuk

pembuatan dokumen atau surat-surat, Microsoft Excel untuk pengelolaan data

pengaduan, persidangan, dan keuangan, serta Microsoft PowerPoint untuk

membuat bahan presentasi.

Page 397: Novia Widyaningsih Fst

4. P : Bagaimana infrastruktur jaringan yang ada di DKPP?

J : Saat ini, agar semua bagian terkoneksi dengan internet maka DKPP

mengandalkan router di lantai 1 yang berfungsi sebagai gateway. Kemudian,

router tersebut akan terhubung dengan jaringan LAN di lantai 4 dan terhubung

dengan 3 wireless di lantai 5.

Page 398: Novia Widyaningsih Fst

Transkrip Wawancara untuk Pengembangan Aktivitas

Nama : Ahmad Khumaidi, SH, MH

Jabatan : Kepala Biro Administrasi DKPP

Tanggal : Selasa, 13 Mei 2014

1. P : Strategi aktivitas apa yang sudah diterapkan oleh DKPP?

J : Strategi aktivitas yang kami terapkan, yaitu melakukan pekerjaan secara

efektif dan efisien agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada

masyarakat, terkait dengan adanya pengaduan mengenai pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu.

2. P : Apa saja aktivitas yang ada di DKPP? Dan bagaimana alur pada

masing-masing aktivitas tersebut?

J : Aktivitas di DKPP terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas administrasi

umum, aktivitas administrasi pengaduan, dan aktivitas administrasi

persidangan. Untuk alur aktivitas administrasi umum, administrasi pengaduan

dan administrasi persidangan dapat ditanyakan lebih lanjut kepada masing-

masing kepala bagiannya.

Page 399: Novia Widyaningsih Fst

Transkrip Wawancara untuk Pengembangan Aktivitas

Nama : Yusuf, S.Si, MA

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Umum

Tanggal : Selasa, 13 Mei 2014

1. P : Apa saja aktivitas yang ada di Bagian Administrasi Umum? Dan

bagaimana alur pada masing-masing aktivitas tersebut?

J : Untuk aktivitas administrasi umum, alur kegiatan yang dilakukan berupa

kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga untuk DKPP, seperti persuratan,

kearsipan, kepegawaian, keuangan, inventaris BMN (Barang Milik Negara),

pengadaan barang atau jasa (procurement), monitoring dan evaluasi, serta

publikasi dan sosialisasi.

2. P : Data-data apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing aktivitas di

Bagian Administrasi Umum?

J : Untuk kegiatan persuratan, data-data yang diperlukan adalah surat masuk,

surat keluar, disposisi, serta nota dinas. Untuk kegiatan kearsipan, data-data

yang diperlukan adalah surat-surat, berkas pengaduan, maklumat sidang, dan

putusan sidang. Untuk kegiatan kepegawaian, data yang diperlukan adalah

data pribadi dan data lengkap dari setiap pegawai DKPP. Untuk kegiatan

keuangan, data yang diperlukan adalah data pencatatan akuntansi keuangan.

Untuk kegiatan inventaris BMN, data-data yang diperlukan adalah daftar

BMN (Barang Milik Negara) dan laporan penggunaan BMN dari setiap

bagian. Untuk kegiatan pengadaan barang atau

Page 400: Novia Widyaningsih Fst

jasa, data-data yang dibutuhkan adalah daftar kebutuhan, data penyedia barang

atau jasa, dan berkas penawaran dari penyedia. Untuk kegiatan monitoring dan

evaluasi, data-data yang dibutuhkan adalah data keuangan, data inventaris, dan

data pengadaan barang atau jasa. Untuk kegiatan publikasi dan sosialisasi,

data-data yang diperlukan adalah jadwal sidang, putusan sidang, maklumat

sidang, dan peraturan-peraturan.

Page 401: Novia Widyaningsih Fst

Transkrip Wawancara untuk Pengembangan Aktivitas

Nama : Ir. Dini Yamashinta, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pengaduan

Tanggal : Selasa, 13 Mei 2014

1. P : Apa saja aktivitas yang ada di Bagian Administrasi Pengaduan? Dan

bagaimana alur pada masing-masing aktivitas tersebut?

J : Dalam aktivitas administrasi pengaduan, alur kegiatan yang dilakukan

berupa kegiatan penerimaan dan registrasi pengaduan, serta analisis dan

verifikasi pengaduan.

2. P : Data-data apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing aktivitas di

Bagian Administrasi Pengaduan?

J : Untuk kegiatan penerimaan dan registrasi pengaduan, data-data yang

diperlukan adalah berkas pengaduan yang berisi data pengadu, data teradu, data

saksi, pernyataan pelanggaran yang dilakukan teradu dan alat bukti, serta form-

form pengaduan DKPP yang harus diisi oleh setiap pengadu. Untuk kegiatan

analisis dan verifikasi pengaduan, data yang diperlukan adalah berkas

pengaduan yang sudah memenuhi persyaratan verifikasi administrasi.

Page 402: Novia Widyaningsih Fst

Transkrip Wawancara untuk Pengembangan Aktivitas

Nama : DR. Osbin Samosir, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Persidangan

Tanggal : Selasa, 13 Mei 2014

1. P : Apa saja aktivitas yang ada di Bagian Administrasi Persidangan? Dan

bagaimana alur pada masing-masing aktivitas tersebut?

J : Dalam aktivitas administrasi persidangan, alur kegiatan yang dilakukan

berupa kegiatan pemanggilan, persidangan, serta pembuatan risalah dan

dokumen perkara.

2. P : Data-data apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing aktivitas di

Bagian Administrasi Persidangan?

J : Untuk kegiatan pemanggilan, data-data yang diperlukan adalah berkas

pengaduan yang telah memenuhi persyaratan verifikasi materiil, data pengadu,

data teradu, dan surat pemanggilan. Untuk kegiatan persidangan, data yang

diperlukan adalah jadwal sidang, data panel majelis, dan data perkara. Untuk

kegiatan pembuatan risalah dan dokumen perkara, data yang diperlukan adalah

putusan sidang dan risalah sidang.

Page 403: Novia Widyaningsih Fst

LAMPIRAN 2

HASIL OBSERVASI

PENELITIAN

Page 404: Novia Widyaningsih Fst

Kebutuhan TIK Bagian Administrasi Pengaduan

Page 405: Novia Widyaningsih Fst

Kebutuhan TIK Bagian Administrasi Persidangan

Page 406: Novia Widyaningsih Fst

Rekapitulasi Kebutuhan TIK di DKPP

Page 407: Novia Widyaningsih Fst

DENAH LANTAI 5 DKPP RI

A. BAGIAN KIRI

Office

33 sq. m.

Kassubag

III

Kassubag

II

Kassubag

I

Paulus Anggi Colombus

Ucu

Ariffudin

Jeffri

Rufi

Roma

Abud

Carolina

Susi

Arif

Titi

sF

eri

Rifka HappyR

atna

Purnomo

Zaedi

Anwar

Santo

Rak

ImamRifki Intan

Rifk

i

Oci Mey

Nug

roho

Lukm

an

Ruang Sidang

Ruang Pengaduan

Tangga

Darurat

R. Bag.

Persidangan

Ruang Kabiro

Ruang

Transit

Majelis

Ruang Kabag.

Pengaduan

Mushola

Toilet

Pantry

Ruang

Keuangan

Page 408: Novia Widyaningsih Fst

B. BAGIAN KANAN

Office

30 sq. m.

Sespri

Bo

bby

Aju

da

n

Ketua

Bp.NHSBp.SHS

Ibu.VSIbu.AE

R.Server

R.Rapat

R.Sespri

Ketua R. Ketua

R.

Anggota

R.

Anggota

R.

Anggota

R.

Anggota

Toilet

Wanita

Toilet

Pria

Tangga

Darurat

Page 409: Novia Widyaningsih Fst

4200mm.

1300

mm

.

4200mm.

2300

mm

.

900m

m.

Receptionist/

Pamdal

Kab

ag

1000mm.

Lift

1600

mm

.

600m

m.

500m

m.

Leon

Rahmat

C. BAGIAN TENGAH

Page 410: Novia Widyaningsih Fst

Office

49 sq. ft.

Rau

lU

mi

Rua

ng

Hum

as

Office

35 sq. ft.Sofy

an

Yasi

nIh

at

Dio Irma

SandhiTeten

Arif

Ayu

Ruang

Tenaga Ahli

RUANG

ARSIP

DENAH LANTAI 4

Page 411: Novia Widyaningsih Fst

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN

PENUNJUKKAN DOSEN

PEMBIMBING

Page 412: Novia Widyaningsih Fst
Page 413: Novia Widyaningsih Fst

LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN

TEMPAT RISET

Page 414: Novia Widyaningsih Fst
Page 415: Novia Widyaningsih Fst