Paling kiri Musni Umar, Erpawandi, Rahman A. Gani, Abdul Mufti, Ibu Surya (tdk nampak) dan Jenan Zainal (bagian pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Rapat koordinasi Panitia Pemilihan Dewan Kota Jakarta Selatan (13/8/2013)

Demi Jakarta Baru Penting Memilih Anggota Dewan Kota DKI Yang Mumpuni

Oleh Musni UmarAnggota Panitia Pemilihan Dewan Kota

Jakarta Selatan

Dewan Kota/Dewan Kabupaten dalam pengamalan ketatanegaraan di Indonesia, hanya ada dan dikenal di DKI Jakarta. Pasalnya, DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DKI Jakarta hanya mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi, yang sangat berbeda di seluruh provinsi di Indonesia, di mana setiap provinsi mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi, Kabupan dan Kota.

Untuk mengisi tidak adanya DPRD di tingkat Kota dan Kabupaten di DKI Jakarta, maka berdasarkan Peraturan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2011, dibentuk lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan penigkatan pelayanan masyarakat, yang disebut Dewan Kota/Dewan Kabupetan.

Maksud, Tujuan, Kedudukan dan Keanggotaan

• Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten Bagian Kedua Maksud dan Tujuan serta kedudukan Pasal 1, 2, dan 3 bahwa:

• (1) Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dimaksudkan untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten administrasi.(2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.(3) Kedudukan Dewan Kota/Dewan Kabupaten merupakan lembaga musyawarah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.(4) Lembaga musyawarah tersebut merupakan wadah musyawarah yang membantu Walikota/Bupati untuk mendorong/menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat.(5) Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten berasal dari tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat Kecamatan.(6) Jumlah Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten sama dengan jumlah Kecamatan yang terdapat di Kota/Kabupaten Administrasi.

Persyaratan calon Untuk menjadi anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten, menurut Perda

Provinsi DKI Jakarta di atas, maka harus memenuhi berbagai persyaratan seperti berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Pancasila dan UUD 1945, sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba serta psikotropika.Selain itu, berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat yang dibukltikan dengan ijazah atau surat Tanda Tamat Belajar. Disamping itu, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dengan ancaman hokum pidana 5 (lima) tahun atau lebih.Persyaratan lain untuk menjadi anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, wawasan dan mendapatkan dukungan dilingkungan masyarakat setempat. Juga, sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Kota/Dwewan Kabupaten yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermeterai.

Disamping itu, bertempat tinggal tetap secara fisik dan administrasi di

wilayah kelurahan pada kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus-menerus yang dibuktikan dengan identitas kependudukan, dan bagi pengurus yang berasal dari lembaga kemasyarakatan dan organisasi partai politik yang terpilih harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Terakhir, bagi anggota TNI-POLRI dan Pegawai negeri Sipil pada saat pendaftaran bakal calon harus dilengkapi dengan rekomendasi dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan apabila terpilih harus non aktif atau cuti di luar tanggungan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Mekanisme PemilihanPeraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dewan Kota/Dewan Kabupaten menetapkan bahwa Anggota Dewan Kota/dewan Kabupaten diusulkan oleh masyarakat setempat, yang diselenggarakan melalui tahapan:a. Pemilihan bakal calon anggota dewan Kora/Dewan Kabuopaten di tingkat keluarahan yang dilakukan oleh PPK, dan

b. Pemilihan calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabpupaten di tingkat kota/kabupaten yang dilakukan oleh PPDK.c. Pembentukan PPDK ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.d. PPDK berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:1. Satu orang Ketua;2. Satu orang Sekretaris;3. Lima orang anggota;Yang masing-masing berasal dari unsur yang mewakili Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan serta Kalangan Profesi.

Komposisi keanggotaan PPDK sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:1) Tiga orang dari unsur perguruan tinggi;2) Dua orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, dan3) Dua orang dari unsur kalangan profesi.

Proses pembentukan PPDK dilaksanakan oleh Asisten pemerintahan Kota/Kabupaten yang menghasilkan daftar nama dan susunan keanggotaan PPDK untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

Memilih yang kredibel dan representatif

Untuk menghasilkan anggota dewan Kota/Dewan Kabuopaten yang kredibel dan representative, maka maka sesuai Bagian keempat Pemilihan di Tingkat Kota/Kabuopaten dari paragraph 1 Uki Kepatutan dan Kelayakan pasal 13 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2011(1) Paling lama 3 (tiga) sebelum diadakan Uji Kelayakan dan Kepatutan PPDK berdasarkan hasil proses verifikasi telah menetapkan nama-nama bakal calon yang akan mengikuti tahapan pada tingkat Kota/Kabupaten.(2) Tapa pemilihan pada tingkat Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Uji Kelayakan dan kepatutan terhadap para bakal calon dari setiap Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua serta dihadiri Sekretaris dan Anggota PPDK.(3) Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup untuk memilih 1 (satu) orang dengan perolehan nilai tertinggi untuk ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Kota?Dewan Kabupaten terpilih mewakili kecamatan yang bersangkutan(4) Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan:

a. Penyerahan makalah oleh masing-masing-masing bakal calon yang berisi Visi, Misi dan Program Kerja Strategis dalam pengelolaan kota/kabupaten;b. Pemaparan makalah oleh masing-masing bakal calon, danc. Wawancara atau tanya jawab(5) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan diselenggarakan paling lama 14 (empat belas hari) kerja dan bertempat di kantor Walikota atau tempat lain yang difasilitasi oleh Walikota/Bupati.(6) Hasil pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota PPDK serta selanjutnya disampaikan kepada walikota/Bupati.Prosedur baku untuk memilih calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah bangun baik, tetapi tidak akan menghasilkan Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang kredibel dan representative, kalau calon dari hasil proses pemilihan di RT, RW dan Kelurahan tidak memadai.

Kenyataan di Lapangan Berdasarkan laporan dari hasil proses pemilihan calon Anggota Dewan

Kota/Dewan Kabupaten yang dimulai dari RT, RW dan Kelurahan, masih banyak masalah:1) Sosialisasi di tingkat RT, RW dan Kelurahan sangat minim. Maka tidak heran jika ada kelurahan yang tidak mengirim calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten seperti Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak mempunyai calon anggota Dewan Kota Jakarta Selatan, yang akan dipilih PPDK Jakarta Selatan. Alasan yang dikemukakan, di Kelurahan Melawai tidak ada penduduknya. Realitasnya, di kelurahan tersebut ada anggota Lembaga Musayawarah Kelurahan (LMK) berarti penduduknya ada, hanya mereka tidak diberitahu.2) Ada dugaan rekayasa dalam pemilihan calon Dewan Kota di tingkat RT, RW dan Kelurahan, seperti diungkapkan seorang calon Anggota Dewan Kota Jakarta Selatan dalam rapat pemantapan pelaksanaan pemilihan calon Anggota dewan Kota Tikt Kota Adm. Jakarta Selatan Tahun 2013, yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2013, bahwa ada upaya rekayasa pemilihan dengan menunda-nunda pemilihan calon anggota Dewan Kota, yang ikut memilih hanya dari kalangan mereka, sehingga terpilih calon dari kalangan mereka.

3) Panitia Pemilihan Kelurahan (PPK) banyak yang tidak paham Perda Pemprov DKI Jakarta tentang Pemilihan Dewan Kota/Dewan Kabupaten, seperti pemilihan calon Anggota Dewan Kota di Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, tidak ada penyampaian visi, misi dan program dari calon anggota Dewan Kota, hanya perkenalan beberapa menit, dengan alasan waktu. PPK yang dipimpin Wakil Lurah, seharusnya memberitahu dan menjelaskan Perda tentang tata cara pemilihan calon anggota Dewan Kota ditingkat kelurahan, tapi tidak dilakukan.4) Masih kuatnya faktor kesukuan dalam memilih calon anggota Dewan Kota mulai dari RT. RW sampai di tingkat Kelurahan.5) Hanya mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan di Kelurahan yang mengetahui adanya pemilihan calon anggota Dewan Kota/Dewan kabupaten.

Dampak dari lima hal tersebut, calon anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang akan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan di tingkat Kota/Kabupaten oleh PPDK tidak akan maksimal dalam hal kapabilitas, kredibiltas, popuritas dan akseptabilitas dari para calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten, tetapi dalam proses demokrasi harus diapresisai.

Proses pemilihan secara berjenjang melalui bottom up procees (proses dari bawah) sudah suatu kemajuan, yang diharapkan harus semakin disempurnakan pada masa mendatang.

Kesimpulan Proses demokrasi dalam pemilihan anggota Dewan

Kota/Dewan Kabupetan di DKI Jakarta, telah memiliki landasan hukum yang jelas dan dianggap sudah memadai, tetapi proses pelaksanaannya di tingkat lapangan masih belum memadai, akibat banyak faktor seperti pemahaman aturan main yang kurang, komitmen dari semua stakeholders (pemangkua kepentingan) mulai dari RT, RW dan di Kelurahan masih perlu ditingkatkan.

Walaupun masih banyak kekurangan dan masih ada rekayasa, diharapkan PPDK bisa bekerja maksimal untuk menyaring, menyeleksi dan memilih mereka yang terbaik dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Anggota Dewan Kora/Dewan Kabupaten, sehingga terpilih anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang mumpuni.

Tantangan dalam memilih calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten oleh PPDK, tidaklah mudah karena memilih yang belum tentu terbaik dari tiap kelurahan dalam satu kecamatan karena proses sosialisasi di masyarakat yang minim dan proses pemilihannya masih perlu disempurnakan di masa depan.

Akan tetapi, dengan integritas tinggi, profesionalitas, kejujuran, ketokohan dan kapabilitas dari PPDK, diharapkan bisa memilih calon Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang kredibel, memiliki integritas, kapabiltas, akseptabiltas, sanggup dan mampu melaksanakan tugas, dan mendapat dukungan publik yang diwakili demi Jakarta Baru.

Dengan demikian, Anggota Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang terpilih bisa menjadi mitra kerja Walikota/Bupati yang produktif, dan amat diperlukan untuk membawa percepatan kemajuan dan kesuksesan Jakarta Baru.

* Musni Umar adalah Anggota Panitia Pemilihan Dewan Kota Jakarta Selatn tahun 2013.