murni bahan makalah
TRANSCRIPT
Makalah hubungan internasional di indonesia Document Transcript
1. 1 BAB I PENDAHULUAN Hubungan internasional diidentifikasikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi nonpemerintah, kesatuan substansional (kelompok- kelompok atau badan-badan dalam suatu negara), seperti birokrasi dan pemerintah domestik, serta individu-individu. Dalam hubunngan internasional terdapat berbagai pola hubungan antar bangsa seperti : pola penjajahan, pola hubungan ketergantungan, pola hubungan sama derajat antarbangsa. Memiliki arti penting serta sarana hubungan internasional.hubungan yang dapat mengikat dua atau beberapa pihah telah dibuat dalam bententuk aturan yangharus diditaati oleh semua pihak yang mengadakan hubungan dan kerja sama internasional. Ketentuan ini disebut Pacta Sunt Servanda. Perjanjian internasional menjadi hokum terpenting bagi kerjasama internasional Bangsa bangsa di dunia sudah lama melakukan hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Ketentuan atas karena perjanjian internasional akan mengakibatkan hokum yang juga sekaligus akanmenjalani kepastian hukum pada perjanjian internasianal hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antar subjek-subjek hokum internasional. Dari sebagian masyarakat dunia, bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan dengan bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini mulai dicanangkan sejak awal merdeka. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan kerja sama dengan bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa kita tidak membatasi hubungan dengan Negara - negara barat saja, juga tidak membatasi dengan bangsa-bangsa timur saja. Indonesia menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia. Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berdasar pada landasan konstitusional, yakni tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan pasal 11 UUD 1945. Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia, pada masa orde lama (tahun 1959 - 1965) pernah terjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif ini. Saat itu bangsa Indonesia cenderung mengeblok ke Rusia (timur). Pada waktu itu, politik luar negeri Indonesia berporos Jakarta - Pyongyang - Peking. Sebagai salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia pernah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan juga membentuk Gerakan Non Blok bersama beberapa negara Asia Afrika lainnya.
2. 2 1.1 Latar Belakang Masalah Pada umumnya, negara yang telah merdeka dan bedaulat penuh akan mengadakan hubungan dengan negara lain. Setiap negara memiliki perbedaan masyarakat, struktur pemerintah, kepentingan nasional dan perbedaan-perbedaan lainnya. Namun, perbedaan tersebut biasanya menimbulkan suatu kebutuhan yang menyebabkan adanya hubungan internasional. Bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa suatu negara yang tidak dapat menjalin hubungan internasional dengan negara lain akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional diperlukan karena suatu negara memiliki ketergantungan dengan negara lain dalam hal memenuhi semua kebutuhan dan menjaga kedaulatan negaranya.
Pada makalah ini akan dibahas beberapa hal mengenai hubungan hubungan internasional yang meliputi hal hal yang melatarbelakangi timbulnya hubungan internasional, kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam politik luar negeri dan sengketa sengketa internasional serta berbagai aspeknya. 1.2 Rumusan Masalah Perumusan Masalahnya meliputi : 1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Hubungan Internasional ? 2. Apa saja Makna Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia ? 3. Jelaskan Pengertian Sengeketa Internasional dan Berbagai aspeknya ? 1.3 Tujuan Penulisan Makalah ini kami buat untuk memenuhi Tugas PKN oleh bapah H.Amiruddin S.pd, dimana yang Insya Allah akan dipresentasikan untuk bahan diskusi pada mata pelajaran PKN
3. 3 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Latar belakang munculnya hubungan internasional Faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata. Setiap negara memiliki sumber kekuatanyang berbeda. Mungkian ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada pula negara yang banyak jumlah penduduknya,sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Hal tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar individu yang tunduk pada hukum yang dianut negaranya masing-masing. Hubungan Internasional merupakan hubungan antarnegara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut baik dalam hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun hankam. Kerjasama ini tidak hanya diperlukan oleh bangsa atau negara yang berkembang. Akan tetapi, juga negara-negara besar dan maju. Hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dilandasi oleh persamaan derajat dan didasarkan pada kemajuan serta persetujuan dari beberapa atau semua negara. . Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Jika suatu negara memiliki kekuatan empat faktor tersebut, maka negara tersebut relatif lebih longgar untuk mengadakan hubungan internasional. Namun, jika empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara akan sangat membutuhkan hubungan internasional. Dalam kenyataan, tidak ada negara yang tidak membutuhkan hubungan dengan negara lain. Bahkan negara-negara industry majupun membutuhkan negara-negara lainyang belum maju untuk memasarkan produk-produk mereka. Tidak jarang bahkan negara industry maju membutuhkan bahan mentah yang mungkin lebih banyak dimiliki negara yang sedang berkembang. Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hampir semua negara telah mengadakan hubungan kerjasama dalam lingkup internasional. Tetapi, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi di antara berbagian negara tidak berimbang. Ada negara yang sudah sangat maju, sementara sebagian lainnya berusaha untuk mengembangkan ekonominya. 1. Manusa adalahmahluk social sehingga memiliki kecenderungan untuk bergaul dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Kecenderungan untuk berkelompok dan bekerjasama manusia lainnya juga didorong oleh naluri untuk memenuhi kebutuhannya baik secara lahirian maupun batiniah. 2. Sebagai bangsa, manusua tak mungkin hidup tanpa menjalin hubungan dengan bangsa lain.
4. 4 3. Lahirnya era keterbukaan lahirnya era globalisasi, yang imbasnya adalah a. Hubungan antarbangsa makin erat karena pada era ini kemajuan teknologi informasi makin pesat, sehingga hubungan antar warga dunia tak dapat dibatasi oleh apa pun. b. Ketergantungan antar warga makin tinggi, sehingga kebijakan demostik suatu negara (bangsa) tak bias dilepaskan begitu saja dari pertimbangan pandangan internasional. c.
Karena ketergantungan antarnegara makin tinggi serta hubungan makin erat, maka tidak dapat dihindari efek negatifnya, yaitu gesekan kepentingan antarn negara yang satu dan negara yang lainnya. Untuk itu, perlu diadakan hubungan internasional guna menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menentukan pola hubungan yang jelas. d. Bangsa Indonesia perlu menetapkan pola hubungan dengan bangsa lain dengan landasan yang kokoh baik landasan formal maupun material, sehingga kepentingan nasional tetap dikedepankan. Dengan demikian, dalam percaturan internasional, bangsa kita tetep kokoh dan tidak mudah terombang-ambing serta menjadi subjek dan bukan menjado objek. Selain faktor-faktor tersebut asal mula dari ilmu Hubungan Internasional sebenarnya juga dimulai saat pecahnya perang dunia I (1914-1918), perang yang begitu mengerikan hingga membuat orang percaya bahwa itu adalah perang untuk mengakhiri segala peperangan sebelumnya. Kerusakan dan kehancuran, usaha fisik dan ekonomi diperluas melalui pembunuhan dan pembantaian mengerikan dari seluruh generasi (terutama kaum muda) dalam skala yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Studi ilmu Hubungan Internasional muncul karena keyakinan bahwa perang adalah masalah terburuk yang pernah dihadapi umat manusia dan sesuatu yang harus diakhiri untuk memastikan tidak adanya lagi “kehilangan generasi”. Pada saat pecahnya perang dunia ke II para pakar ilmu Hubungan Internasional terus berlanjut untuk fokus pada asal muasal hubungan internasional atau antar negara, dalam usahanya untuk memahami penyebab pecahnya perang. Setelah konflik tersebut ada beberapa usaha yang diperbaharui untuk mencapai perdamaian dunia. Ditandai dengan lahirnya PBB pada tahun 1945. Pada masa yang penuh pengawasan ini, banyak negarawan membentuk pandangan bahwa menghilangkan perang sangatlah tidak mungkin. Lalu mereka lebih memilih untuk berfokus pada bagaimana cara untuk membatasi dan mengontrol konflik global. 2.2 Makna Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia, untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia,
5. 5 Mesir dan sebagainya. Alhasil,negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaanya sampai sekarang. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia, perlu dipahamami dulu definisi atau pengertian dari politik luar negeri seperti di bawah ini: 1. Politik luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain. 2. Politik luar negeri merupakan kumpulan kebijaksanaan atau setiap yang ditetapkan oleh suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain untuk yang ditujukan untuk kepentingan nasional. 3. Politik luar negeri merupakan penjabaran dari politik nasional, sedangkan politik nasional merupakan penjabaran untuk dari kepentingan nasional atau tujuan negara yang bersangkutan. Jadi, pada dasarnya politik luar negeri merupakan strategi untuk melaksanakan kepentingan nasional atau tujuan negara yang ada kaitannya dengan negara lain. Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Politik Luar Negeri adalah Kebijakan, Sikap dan langkah Pemerintah Indonesia yang
diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, Organisasi Internasional, dan subjek hukum internasional lain dalam menghadapi masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional. Disini ditegaskan pula bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN, bahwa politik negeri Indonesia adalah Bebas Aktif yang diabdikan demi kepentingan nasional.Diplomasi juga harus bersifat kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam berpendirian, serta rasional dan luwes dalam perdebatan. Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam siding Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Pemerintah Indonesia menyampaikan sikap politik luar negeri Indonesia seperti berikut. Sikap pemerintah tersebut dipertegas lagi oleh kebijakan politik luar negeri Indonesia yang antara lain dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta. Ia mengatakan,bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut: a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara; b. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri; c. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat; d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia. Politik yang bebas aktif, bebas berarti bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan dan berhubungan dengan negara mana pun. Kita tidak membatasi hubungan dengan bangsa-
6. 6 bangsa Eropa saja atau dengan bangsa Timur saja. Kita berhubungan dengan semua bangsa di dunia. Aktif, artinya bahwa bangsa Indonesia turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Perwujudannya, bahwa bangsa Indonesia akan berusaha untuk membantu negara-negara yang terjajah agar terbebas dari penjajahan, tidak mau menjajah bangsa lain, dan selalu mengutamakan jalan pemecahan dengan cara damai terhadap setiap konflik yang terjadi. 2. Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif ialah: a. untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa; b. ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat; c. menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila. Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonseia menjalankan prinsip-prinsip berikut: a. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia; b. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia. c. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional; d. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB. 3. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif memilki landasan yang kuat dan kokoh. Landasan tersebut tercantum pada alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta pasal 11 UUD 1945. Dalam alinea pertama disebutkan, " penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Sedangkan dalam alinea keempat
dinyatakan, " ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial " Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain." Selain landasan tersebut, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas aktif juga berdasar pada Keterangan Pemerintah di depan sidang BP-KNIP tanggal 2 September 1948. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tetap diabdikan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
7. 7 Secara sosial bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang damai dengan semua negara di dunia. Sebab itu, kita tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara tertentu saja. Kita terbuka terhadap semua bangsa dan negara dalam menjalin kerjasama. Secara kejiwaan, apabila bangsa kita membatasi diri hanya dengan negaranegara tertentu saja, maka dapat menyebabkan bangsa kita terkucil oleh salah satu kelompok. Karena alasan itu juga, bangsa Indonesia menentukan haluan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya dalam menjalin hubungan internasional tidak dibatasi pada negara-negara tertentu saja. Aktif artinya, bangsa kita tak mau tinggal diam dalam upaya menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. 4. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Orde Lama Pada masa orde lama (Demokrasi Terpimpin), politik luar negeri Indonesia pernah belok ke arah negara-negara Eropa Timur atau Uni Sovyet, dan memusuhi negara-negara eropa. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu: a. Faktor dari dalam negeri (intern), yaitu karena dominannya (besarnya pengaruh) Partai Komunis Indonesia (PKI) menguasai kehidupan politik Indonesia; b. Faktor dari luar negeri (ekstern), yaitu kurang simpatiknya bangsa eropa dan Amerika dalam menghadapi berbagai persoalan di negara Indonesia. Dengan dua alasan itu, pemerintah Indonesia akhirnya membelokkan haluan politiknya ke arah timur (Uni Sovyet). Indonesia mengambil haluan politik luar negeri dengan membentuk Poros Jakarta _ Hanoi _ Phnom Penh _ Peking _ Pyongyang. Dianutnya politik luar negeri yang cenderung condong ke Sovyet menyebabkan perubahan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang dengan leluasa. Partai-partai politik lain dibubarkan satu per satu, sehingga dalam negara hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya terjadilah peristiwa G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965. Faktor penting yang ikut menentukan perumusan politik luar negeri Indonesia : a. Posisi Geografis, adanya posisi silang, antara dua samudra dan dua benua b. Penduduk, jumlah penduduk yang besar dan potensial sebagai tenaga yang efektif akan menjadi modal dasar pembangunan. c. Kekayaan Alam, kekayaan alam yang kita miliki harus dikelola dengan baik d. Militer, TNI sebagai kekuatan pertahanan senantiasa ditingkatkan profesionalitasnya e. Perkembangan situasi Internasional, adanya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, konflik regional, konfik internasional dsb. f. Kualitas Diplomasi, bagaimana mempersiapkan, merekrut dan mendidik tenaga diplomat yang handal dan profesional sehingga dapat melindungi kepentingan nasional dan dapat mewakili Indonesia di forum-forum internasional.
8. 8 2.3 Sengketa Internasional dan Berbagai Aspeknya 2.3.1 Pengertian Sengketa Internasional Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. 2.3.2 Penyebab Sengketa Internasional Sengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi
antara Negara dan Negara, Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan / lembaga yang menjadi subjek internasional. Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain : 1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional. 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional. 3. Perebutan sumber-sumber ekonomi 4. Perebutan pengaruh ekonomi 5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain 6. Perluasan pengaruh politik& ideologi terhadap negara lain 7. Adanya perbedaan kepentingan 8. Penghina terhadap harga diri bangsa 9. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatas-an antar negara yang banyak yang belum tersele-saikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan ). 10. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawa-san ini, maupun dari luar kawasan. 11. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga. Penyebab timbulnya sengketa Internasional meliputi berbagai bidang sebagai berikut : a. Bidang Politik Sejak berakhirnya perang dingin, sistem bipolar (perkembangan kekuatan antara dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet) berubah. Tahun 1945 dengan munculnya dua block kekuatan besar yaitu blok Barat dan Blok Timur dengan pakta pertahanan NATO dibawah pimpinan Amerika Serikat dan Pakta Warsawa dipimpin Oleh Uni Soviet yang berakhir dengan kejayaan pakta pertahanan NATO mengubah dunia secara drastis. b. Batas Wilayah (laut teritorial dan daratan) Ketidakjelasan batas wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, dengan wilayah negara lain merupakan salah satu penyebab munculnya sengketa Internasional. Salah satu contoh ketidakjelasan batas laut teritorial misalnya antara Indonesia dan Malaysia terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke Mahkamah
9. 9 Internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. c. Bidang Ekonomi Adanya perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan antara industri, contohnya ekonomi Jepang dan Amerika Serikat. Amerika mengatakan bahwa Jepang adalah masyarakat industri yang berbeda dengan negara-negara Barat karena Jepang tidak mau memedulikan konsumsi rakyatnya, tetapi menguasai ekonomi dunia dengan cara merkantilisme atau menguasai perdagangan dan menitikberatkan dirinya sebagai masyarakat produsen. 2.3.3 Masalah-Masalah Internasional Masalah internasional adalah masalah yang timbul dalam hubungan antarnegara yang diatur dalam hukum internasional. Masalah Internasional, antara lain sebagai berikut : a. Intervensi Intervensi adalah tindakan suatu negara untuk mencampuri urusan negara lain, intervensi bertentangan dengan hukum internasional bila] 1) Campur tangan tersebut bertentangan dengan kehendak negara yang dicampuri, 2) Campur tangan tersebut mengganggu kemerdekaan politik negara yang dicampuri. b. Penyerahan (ekstradisi) Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh melakukan tindakan pidana atau sudah dijatuhi hukuman oleh suatu negara, dan bersembunyi atau melarikan diri ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asal. Orang yang dapat di ekstradisi adalah : 1) Warga negaranya sendiri, 2) Warga negara dari negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi. c. Suaka (asylum) Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara dari negara lain. Pemberian suaka didasarkan dua pertimbangan, yaitu pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan politik. Pemberian suaka ini biasanya akan membentuk hubungan antara negara yang memberikan suaka dengan negara yang warga negaranya mendapat suaka. d. Hukum Netralitas Netralitas adalah sikap suatu negara yang tidak turut berperang dan tidak ikut dalam permusuhan. Menurut Grotius ada dua
prinsip umum nertralitas, yaitu sebagai berikut : 1) Negera netral tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat memperkuat pihak-pihak yang berperang, sedangkan yang berperang berdasarkan alasan perang yang tidak adil. Di samping itu, negara netral tidak boleh menghalang-halang gerakan pihak berperang yang alasan perangnya adalah adil. 2) Jika sulit menentukan adil atau tidaknya suatu perang, maka negara netral harus memperlakukan pihak-pihak berperang secara sama.
10. 10 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang berbeda.Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar bangsa di dunia. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Maka politik luar negeri berhubungan erat dengan kebijakan yang akan dipilih oleh suatu negara. Hal ini terkait dengan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif tentunya merupakan strategi politik yang diterapkan Indonesia dalam politik global. Agar prinsip bebas aktif ini dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia maka setiap periode pemerintahan hendaklah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Perumusan politik luar negeri suatu negara tak terlepas dari kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika kepentingan nasional suatu negara terancam, maka politik luar negeri akan dikeluarkan sebagai salah satu upaya dalam mengamankan kepentingan ansional negara yang bersangkutan. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. B. Saran Hubungan internasional sangatlah penting bagi suatu Negara, dalam era globalisasi yang sangat kompleks ini tidak ada suatu Negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan Negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia akan mudah diciptakan. Realitas menunjukkan bahwa setiap bangsa memiliki kebutuhan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tidak selalu dapat dipenuhi oleh potensi setiap bangsa. Keadaan yang demikian mendorong untuk saling mengadakan hubungan antar negara.
Makalah Peranan Hukum Internasional Terhadap Hubungan Antar Bangsa
PERANAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HUBUNGAN ANTAR
BANGSA
MAKALAH
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dari Mata Kuliah Hubungan Internasional Pada Program
Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen : Amar Ma'ruf M.Pd
Disusun Oleh :
Lan Lan Risdiana
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SURYAKANCANA
CIANJUR
2011
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun
dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian
meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan,
pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar
negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar
negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa atau negara.
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas negara antara:
a. Negara dengan negara
b. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas
sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak
dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat
internasional yang sederajat.
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara
(constitusional law), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua
negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum
dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.
Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah
”hubungan hukum”. Ini berarti dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar
subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Dan lazimnya hal demikian itu akan diawali dengan
perjanjian pembukaan hubungan de facto tetap (konsuler) sampai pada akhirnya berupa de jure penuh
(perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.
Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan
hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi
terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara
di dunia. Setiap negara sudah barang tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang
berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional.
Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling
menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain bertujuan untuk:
a. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
b. Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.
c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Suatu hubungan antar bangsa dan negara (internasional) akan dapat berlangsung dengan baik,
manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan berpijak. Pedoman-pedoman
internasional, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan baik tertulis maupun yang
tidak tertulis.
Munculnya subyek hukum bukan negara sebagai salah satu subyek hukum Internasional adalah tidak
terlepas dari perkembangan hukum Internasional itu sendiri. Semakin berkembangnya keberadaan
organisasi Internasional, serta adanya organisasi-organisasi lain yang bersifat khusus yang
keberadaannya secara fungsional kemudian diakui sebagai subyek hukum internasional yang bukan
negara. Diantaranya adalah vatikan atau tahta suci, Palang Merah Internasional, Pemberontak atau
Belligerent. Bahkan pada perkembangannya tindakan individu yang mewakili negara dan bertindak
dalam kapasitasnya sebagai wakil negara juga dianggap sebagai subyek hukum Internasional bukan
negara.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah:
a. Menjelaskan tentang peranan hukum internasional dalam hubungan antar bangsa.
b. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hubungan internasional
BAB II
ISI
2.1 Hukum Internasional
A. Asal Mula Hukum internasional
Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius
Gentium (hukum antar bangsa).
Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan
bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.
Kemudian berkembang menjadi Volkernrecht (bahasa Jerman), Droit des Gens (bahasa Prancis)
dan Law of Nations atau International Law (Bahasa Inggis).
Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan
dalam
2 (dua) hal, yaitu :
Hukum perdata Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga
negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa).
Hukum Publik Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang
lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).
B. Sifat Hukum Internasional
Hukum internasional memiliki sifat-sifat antara lain:
Tidak mengenal suatu kekuasaan eksekutif yang kuat
HI bersifat koordinatif tidak Sub ordinatif.
HI tidak memiliki badan-badan legeslatif dan yudikatif dan kekuasaan Polisional.
Tidak dapat memaksakan kehendak masyarakat Internasional sebagai kaidah Hukum Nasional.
C. Sistem Hukum Internasional
Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas
internasional (semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi dan diataati oleh setiap negara.
Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh
negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara.
Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut, adakalanya karena negara tersebut
terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya.
D. Hukum Internasional Dalam Arti Modern
Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969.
Hukum Tertulis :
Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.
Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama Vienna Convention on the Law of
Treaties.
Perjanjian Internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi
atau prinsip-prinsip hukum umum.
Hukum Tidak Tertulis :
Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk
perjanjian antar negara.
Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti
perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional.
Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in Written Form), contohnya adalah Prancis
(1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lain bahkan,
masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.
Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat
menuduh, memprotes dan mengadakan tuntutan.
E. Asas-asas Hukum Internasional
Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum
internasional :
1. Asas Teritorial
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Kepentingan Umum
Asas lain sebagai berikut :
1. Pacta sunt servanda
2. Egality rights
3. Reciprositas
4. Courtesy
5. Right sig stantibus
F. Sumber hukum internasional
Mochtar kusumaatmadja, membedakan sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum
dalam arti formal.
Dalam arti material :
Adalah sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.
Dalam arti formal :
Adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum
internasional.
Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai
berikut :
1. Perjanjian Internasional (Traktat = Treaty),
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sbg hukum,
3. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab,
4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara
sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan
5. Pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka.
G. Subjek Hukum Internasional
1. Negara
2. Tahta Suci
3. Palang Merah Internasional
4. Organisasi Internasional
5. Orang Perseorangan
6. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa
2.2 Hubungan Internasional
A Faktor Penyebab Hubungan Internasional
Salah satu faktor penyebab terjadinya hubungan internasional adalah kekayaan alam dan
perkembangan industri yang tidak merata. Hal tersebut mendorong kerjasamaantar negara dan antar
individu yang tunduk pada hukum yang dianut negaranya masing-masing.
B Pengertian Hubungan Internasional
Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antarindividu dari negara yang
berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam. Hubungan
internasional menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (RENSTRA) adalah
hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara tersebut.
Hubungan internasional dapat dipandang sebagai fenomena sosial maupun sebagai disiplin ilmu
atau bidang studi. Sebagai fenomena sosial, hubungan internasional mencakup aspek yang sangat luas,
yaitu kehidupan sosial umat manusia yang bersifat internasional dan kompleks. Seperti yang dikatakan
oleh John Houston (1972), bahwa fenomena hubungan internasional dapat menyangkut konferensi-
konferensi internasional, kedatangan dan kepergian para diplomat, penandatanganan perjanjian-
perjanjian, pengembangan kekuatan militer, dan arus perdagangan internasional.
Menurut Coulumbis dan Wolfe (1981), fenomena-fenomena yang merupakan ruang lingkup
hubungan internasional diantaranya perang, konferensi internasional, diplomasi, spionase, olimpiade,
perdagangan, bantuan luar negeri, imigrasi, pariwisata, pembajakan, penyakit menular, revolusi
kekerasan. Sebagai fenomena sosial, ruang lingkup hubungan internasional sangat jamak, alias tidak
berurusan dengan masalah-masalah politik saja. Namun seiring perkembangan zaman ruang lingkup
hubungan internasional juga berkembang yaitu menyangkut masalah-masalah lingkungan hidup, hak
asasi manusia, alih teknologi, kebudayaan, kerja sama keamanan dan kejahatan internasional.
Hubungan internasional sebagai disiplin ilmu atau bidang studi, diantaranya meliputi berbagai
spesialisasi seperti politik internasional, politik luar negeri, ekonomi internasional, ekonomi politik
internasional, organisasi internasional, hukum internasional, komunikasi internasional, administrasi
internasional, kriminologi internasional, sejarah diplomasi, studi wilayah, military science, manajemen
internasional, kebudayaan antar bangsa, dan lain sebagainya.
C Pentingnya Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara
Secara kodrati, manusia adalah sebagai makhluk individu, sosial, dan ciptaan Tuhan. Manusia
sebagai makhluk sosial selalu memerlukan dan membentuk berbagai persekutuan hidup untuk menjaga
kelangsungan hidupnya. Sifat alamiah manusia adalah hidup berkelompok, saling menghormati,
bergantung, dan saling bekerja sama. Seperti halnya dalam hubungan antarbangsa, suatu bangsa satu
dengan lainnya wajib saling menghormati, bekerja sama secara adil dan damai untuk mewujudkan
kerukunan hidup antarbangsa. Hubungan antarbangsa di sini disebut sebagai hubungan internasional.
Bangsa Indonesia dalam membina hubungan internasional menerapkan prinsip-prinsip politik luar
negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan
pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip bebas artinya Indonesia bebas
menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan
kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan
Barat dengan liberalnya). Adapun prinsip aktif berarti Indonesia aktif memperjuangkan kebebasan dan
kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial
dunia.
Dalam membina hubungan internasional indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan
persahabatan, dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai
dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil,
dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
D Sarana-sarana Hubungan Internasional
Suatu hubungan antar bangsa dan negara (internasional) akan dapat berlangsung dengan baik,
manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan berpijak. Pedoman-pedoman
internasional, harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan hubungan baik tertulis maupun yang
tidak tertulis. Beberapa sarana penting dalam membangun hubungan internasional adalah sebagai
berikut :
a. Asas-Asas Hubungan Internasional
Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan
dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Tujuannya
adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di dalamnya. Dalam hubungan
internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya
ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing.
Ada 3 (tiga) asas dalam hubungan internasional yang antara satu dengan lainnyan saling
mempengaruhi :
Asas Teritorial
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan
hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau
orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga
negara di manapun ia berada, tetap menapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai
kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya,
walaupun berada di negara asing.
Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam
kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan
peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas
wilayah suatu negara.
Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan antar bangsa
(internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlua ada hubungan yang teratur
dan tertib dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian, kerapkali masih terdapat masalah
dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan. Misalnya persoalan dwi-kewarganegaraan, batas-batas
negara, wajib militer dan wajib pajak.
b. Faktor-faktor Penentu Dalam Hubungan Internasional
Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara bilateral
maupun multilateral adalah sebagai berikut, 1) Kekuatan Nasional (National Power), 2) Jumlah
Penduduk, 3) Sumber Daya, dan 4) Letak Geografis. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dapat
difahami bagaimana suatu negara dalam mengadakan hubungan internasional.
2.3Peranan Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional
Dalam hubungan internasional, hukum internasional memiliki peran sebagai berikut:
a. Sebagai Aturan/acuan dalam Melakukan Perjanjian Internasional
b. Sebagai Proses dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional di Mahkamah Internasional
c. Sebagai langkah dalam menjaga perdamaian dunia.
a. Perjanjian Internasional
Menurut Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL. M perjanjian internasional adalah perjanian
yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.
Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:
A. Menurut Subjeknya
1. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum
internasional.
2. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti antara organisasi
internasional Tahta Suci (Vatican) dengan organisasi Uni Eropa.
3. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara suatu organisasi
internasional dan organisasi internasional lainnya. Contoh: Kerjasama ASEAN dan Uni Eropa
B. Menurut Isinya
1. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh: Nato, ANZUS, dan SEATO.
2. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF, IBRD, dan
sebagainya.
3. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia – RRC), ekstradisi dan sebagainya.
4. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya.
5. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS, dan sebagainya.
C. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya
1. Perjanian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi
2. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan
(biasanya digunakan) kata persetujuan dan agreemaent).
D. Menurut Fungsinya
1. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanian yang melakukan
ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan
(bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contoh: konfernsi Wina tahun
1958 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego tentang Hukum laut internasional tahun1982,
dan sebagainya.
2. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban
bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian bilateral). Contoh: Perjanjian antara RI
dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah, pemberantasan
penyeludupan-penyelundupan dan sebagainya.
Menurut konvensi Wina tahun 1969, tahap-tahap dalam perjanjian internasional adalah sebagai
berikut :
1. Perundingan (Negotiation).
Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu.
Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih dahulu
atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan
negosiasi, suatu negara yang dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh
(full powers). Selain mereka, hal ini juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan,
menteri luar negeri atau duta besar.
2. Penandatanganan (Signature).
Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau kepala pemerintahan.
Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika
2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun demikian,
perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negaranya.
3. Pengesahan (Retification).
Suatu negara mengikat diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang
berwenang di negaranya.Penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus
dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Ini dinamakan ratifikasi.
Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian
Internasional adalah sebagai berikut:
1. Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.
2. Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat
berlakunya.
Persetujuan untuk mengikat diri tersebut dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada
persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (accesion),
ataupun pernyataan menerima (acceptence) dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah
ditandatangani.
Hal-hal penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, unsur-unsur yang penting dalam
persyaratan adalah:
1. Harus dinyatakan secara formal/ resmi, dan
2. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian itu.
Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini :
1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding.
2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat
dan dinyatakan oleh semua negara perunding.
3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka
perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.
4. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu
negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi
penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu,
berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.
Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., dalam buku Pengantar Hukum Internasional
mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut ini.
1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.
2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.
3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.
4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.
7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.
Pelaksanaan Perjanjian Internasional dapat dilakukan dengan cara:
1. Ketaatan Terhadap Perjanjian
Perjanjian harus dipatuhi (pacta sunt servada). Prinsip ini sudah merupakan kebiasaan karena merupakan
jawaban atas pertanyaan mengapa perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat.
Kesadaran hukum nasional. Suatu negara akan menyetujui ketentuan-ketentuan perjanjian internasional
yang sesuai dengan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum
nasionalnya.
2. Penerapan Perjanjian
Daya berlaku surut (retroactivity). Biasanya, suatu perjanjian dianggap mulai mengikat setelah diratifikasi
oleh peserta, kecuali bila ditentukan dalam perjanjian bahwa penerapan perjanjian sudah dimulai
sebelum ratifikasi.
Wilayah penerapan (teritorial scope). Suatu perjanjian mengikat wilayah negara peserta, kecuali bila
ditentukan lain. Misalnya, perjanjian itu hanya berlaku pada bagian tertentu dari wilayah suatu negara,
seperti perjanjian perbatasan.
Perjanjian penyusul (successive treaty). Pada dasarnya, suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan
perjanjian serupa yang mendahuluinya. Namun, bila perjanjian yang mendahului tidak sesuai lagi, maka
dibuatlah perjanjian pembaruan.
3. Penafsiran Ketentuan Perjanjian
Supaya perjanjian mempunyai daya guna yang baik dalam memberikan solusi atas kasus-kasus
hubungan internasional, perlu diadakan penafsiran atas aspek-aspek pengkajian dan penjelasan
perjanjian tersebut. Penafsiran dalam prakteknya dilakukan dengan menggunakan tiga metode. Adapun
metode-metode itu seperti berikut.
Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan
pekerjaan persiapan.
Metode dari aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut ahli yang umum
dari kosa-katanya.
Metode dari aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian.
4. Kedudukan Negara Bukan Peserta
Negara bukan peserta pada hakikatnya tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhuinya. Akan
tetapi, bila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya besar (Terusan Suez, Panama, Selat
Malaka dan lain-lain), mereka dapat juga terikat, apabila
Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu, dan
Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.
Pembatalan Perjanjian Internasional dapat dilakukan:
Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional
dapat batal antara lain sebagai berikut.
1. Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.
2. Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian itu dibuat.
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan
perjanjian.
4. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman
maupun penggunaan kekuatan.
6. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
Jenis – Jenis Perjanjian Internasional dapat dibedakn antara lain:
1. Perjanjian Bilateral
Perjanjian bilateral bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut
kepentingan kedua negara saja. Oleh karena itu, perjanjian bilateral bersifat “tertutup.” Artinya tertutup
kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.
Ada beberapa contoh yang dapat disampaikan sebagai gambaran konkrit dari perjanjian bilateral.
Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang
penyelesaian “dwikewarganegaraan”.
Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara
Selat Malaka pada tahun 1971.
Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua
negara pada tanggal 16 Desember 1995.
2. Perjanjian Multilateral
Perjanjian ini sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang
menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.” Perjanjian multilateral tidak saja mengatur
kepentingan negara-negara yang mengadakannya, melainkan juga kepentingan negara lain yang turut
(bukan peserta) dalam perjanjian multilateral tersebut.
Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh tentang perjanjian multilateral seperti berikut.
Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.
Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.
Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona
Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.
b. Penyelesaian Sengketa Internasional di Mahkamah Internasional
Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antarnegara baik yang
berupa masalah :
Wilayah,
Warganegara,
Hak Asasi Manusia,
Terorisme, dll.
Faktor politis atau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa
internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka.
Beberapa Faktor Penyebab terjadinya sengketa internasional antara lain:
Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)
Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial
Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi
Permasalahan Terorisme
Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa.
Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika.
Peran mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional
Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan
istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan
menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.
Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh
lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc.
Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan upaya-upaya penyelesaian Internasional.
Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang
diajukan oleh lembaga berwenang.
Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan
ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui :
Penetapan ihwal persengketaan,
Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan
Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan kasus.
Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh
pihak yang bersangkutan dalam compromis.
Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan
dan keterbukaan.
Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah
Internasional.
Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi
hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau
penyelesaian lainnya secara defenitif.
Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak
mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk
mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ
tersebut untuk mengambil keputusan.
Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah
Internasional.
Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi
hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau
penyelesaian lainnya secara defenitif.
Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak
mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk
mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ
tersebut untuk mengambil keputusan.
Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoritas dari hakim-hakim yang
hadir. Jika suara seimbang, suara ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :
Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-
wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.
Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena
penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari
sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.
Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang
bersengketa.
c. Peranan Hukum dalam Menjaga Perdamaian Dunia
Permasalahan yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain atau satu negara dengan
dan banyak negara akan dapat menimbulkan konflik dan pertentangan, baik dalam kaitannya dengan
hak suatu negara atau banyak negara, maupun dengan kebiasaan seorang kepala negara, diploatik atau
duta besar.
Semua subjek ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yang dalam pelaksanaannya
harus mengikuti permainanan internasionaldan mengikuti aturan yang telah disepakati secara
bersamaatau secara internasional. Suatu negara yang telah membina hubungan kerja dengan negara
lain, haruslah mempunyaikorps diplomatik pada negara yang bersangkutan. Seorang diplomat harus
tunduk pada hukum diplomatik yang telah ditentukan secara internasional.
Berikut ini adalah contoh mengenai peranan hukum internasional (berdasarkan sumber-
sumbernya dalam menjaga perdamaian dunia:
1. Perjanjian pemamfaatan benua Antartika secara damai (Antartic Treaty) pada tahun 1959.
2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) pada tahun
1968.
3. Perjanjian damai Dayton (Ohio-AS) pada tahun 1995 yang mengharuskan pihak serbia, Muslim Bosnia,
dan Kroasia mematuhinya. Untuk mengatasi perjanjian tersebut. NATO menempatkan pasukannya guna
menegakan hukum internasional yang telah disepakati.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar
negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum
yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar
negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota
masyarakat bangsa-bangsa atau negara.
Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah
”hubungan hukum”. Ini berarti dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar
subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Dan lazimnya hal demikian itu akan diawali dengan
perjanjian pembukaan hubungan de facto tetap (konsuler) sampai pada akhirnya berupa de jure penuh
(perwakilan diplomatik) yang bersifat bilateral.
Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan
hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi
terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara
di dunia.
3.2 Saran
Bagi dunia pendidikan hendaklah pendidikan tentang hukum dan hubungan internasional
termasuk peranan hukum internasional bagi hubungan internasional dapat diterapkan bagi anak didik
sejak dini supaya mereka dapat memahami arti pentingnya bukan hanya hanya tahu saja.
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI. Jakarta. PT Gelora Aksara
Prataman.
Makalah Organisasi Internasional (PBB)
MAKALAH ORGANISASI INTERNASIONAL\
1. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat allah SWT, karena dengan rahmayt dan karunianyan saya masih diberi kesempatan untuk menyeleaikan makalah STRUKTUR ORGANISASI INTERNASIONAL . dan tidak lupa saya ucapkan kepada dosen pembimbing dan teman – teman yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelasaikan makalah ini .
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas dari dosen pengajar mats kulish yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih terhadap STRUKTUR ORGANISASI INTERNASIONAL.
Makalah yang saya susun ini jauh dari kesempurnaan , karena dimohonkan kritik dan saran . semoga makalah ini bermanfaant.
Samarinda, 24 Oktober 2011
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH…………………………………………………………1
B. RUMUSAN MASALAH…………………………………………………………………….2
C. TUJUAN PENULISAN………………………………………………………………………2
D. MANFAAT PENULISAN…………………………………………………………………..2
BAB II PEMBAHASAN
A. STRUKTUR ORGANISASI……………………………………………………………………………….3
1. Majelis Umum…………………………………………………………………………4
2. Dewan Keamanan……………………………………………………………………5
3. Sekretariat……………………………………………………………………………..5
a. Sekretariat jendral……………………………………………………………..6
4. Mahkamah Internasional ………………………………………………………….8
5. Dewan Ekonomi dan Sosial……………………………………………………….8
6. Lembaga Khusus……………………………………………………………………..9
B. NEGARA ANGGOTA
1. Kelompok 77………………………………………………………………………….11
C. TUJUAN LAIN
1. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan………………………………….12
2. Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan……………………………..14
3. Sosial dan bantuan ekonomi……………………………………………………..16
4. Mandat………………………………………………………………………………….17
5. Lainnya…………………………………………………………………………………17
D. PENDANAAN………………………………………………………………………………18
E. KEBIJAKAN PERSONIL………………………………………………………………….20
F. REFORMASI……………………………………………………………………………….21
G. EFEKTIFITAS………………………………………………………………………………23
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN…………………………………………………………………………….23
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………………………….24
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejarah
Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945.
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah “United Nations” atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, dimana masing-masing negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang. Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas dari 46 anggota lainnya. Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.
Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye “get US out of the UN” pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan “One World Government” atau Pemerintah Seluruh Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: “Si Itu”), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.
Dasar hukum pendirian
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima “Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cidera yang Dideritanya”dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah “Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut.”
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. … Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi internasional?
2. Bagaimana struktur organisasi internasional?
3. Apa saja organ-organ internasional?
4. Dimana sekretariat tetap organisasi internasional ?
TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
1. memahami secara utuh konsep dan struktur organisasi internasional.
2. Mengetahui dan memahami aspek yang terkandung dalam hukum organisasi internasional.
MANFAAT PENULISAN
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah :
1. Menambah pengetahuan dalam menulis karya ilmiah.
2. Mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai organisasi internasional serta organisasinya dalam pergaulan antar bangsa.
3. Menambah kesadaran akan pentingnya memahami hukum internasional sebagai bagian dari upaya memajukan bangsa, khususnya dalam pergaulan internasional.
BAB II
PEMBAHASAN
Struktur Organisasi
Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam–Dewan Perwalian dihentikan operasinya pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, satu-satunya wilayah perwalian PBB yang tersisa; Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional. Lima dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa berkedudukan di wilayah internasional di kota New York. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.
Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan pembuatan dokumen-dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Sekretariat dan Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis dan Spanyol. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing menggukanan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26). Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara Cina yang disederhanakan, sebelumnya menggunakan aksara Cina tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.
Majelis Umum
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara anggota PBB, majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara.
Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, dan pengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukup oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.
Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk). Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut.
Dewan Keamanan
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Ruangan Dewan Keamanan PBB
Dewan Keamanan ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.Jika organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat ‘rekomendasi’ untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap—Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat—dan 10 anggota tidak tetap, saat ini , Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Kolombia, Gabon, Jepang, Jerman, India, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural, dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun masa jabatan dengan negara-negara anggota dipilih oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar secara abjad setiap bulan.
Sekretariat
: Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa
Gedung Sekretariat PBB di markas PBB di New York City.
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan “standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas,” dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis.
Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.
Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal PBB
Sekretaris Jenderal saat ini, Ban Ki-moon dari Korea Selatan.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya berakhir pada tahun 2011.
Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai “moderator dunia”, posisi ini ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai “kepala pegawai administrasi” organisasi, tetapi Piagam juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat membawa ke perhatian Dewan Keamanan “setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”, memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi di panggung dunia. Posisi ini telah berkembang menjadi peran ganda dari administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani yang sengketa antara negara-negara anggota dan menemukan konsensus dalam menangani isu-isu global.
Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto, dan Majelis Umum secara teoritis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun smapai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Duta Permanen Indonesia untuk PBB pada waktu itu, Nugroho Wisnumurti. Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat . Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Sekretaris-Jenderal PBB
No. Nama Asal negara Mulai menjabatSelesai menjabat
Catatan
1 Trygve Lie Norwegia 2 Februari 194610 November 1952
Mundur
2 Dag Hammarskjöld Swedia 10 April 195318 September 1961
Meninggal sewaktu menjabat
3 U Thant Burma30 November 1961
1 Januari 1972Sekjen pertama dari Asia
4 Kurt Waldheim Austria 1 Januari 1972 1 Januari 1982
5Javier Pérez de Cuéllar
Peru 1 Januari 1982 1 January 1992Sekjen pertama dari Amerika
6Boutros Boutros-Ghali
Mesir 1 Januari 1992 1 Januari 1997Sekjen pertama dari Afrika
7 Kofi Annan Ghana 1 Januari 1997 1 Januari 2007
8 Ban Ki-moon Korea Selatan
1 Januari 2007 Petahana
Mahkamah Internasional
Istana Perdamaian, markas Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.
Mahkamah Internasional
Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan.
Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.
Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personil dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada “hubungan perjanjian” antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.
Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.
Lembaga khusus
Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Lembaga khusus PBB
No. Akronim Bendera Lembaga Pusat Kepala Berdiri
1 FAOOrganisasi Pangan dan Pertanian
Roma, Italia Jacques Diouf 1945
2 IAEABadan Tenaga Atom Internasional
Wina, Austria Yukiya Amano 1957
3 ICAOOrganisasi Penerbangan Sipil Internasional
Montreal, Kanada
Raymond Benjamin
1947
4 IFADDana Internasional untuk Pengembangan Pertanian
Roma, ItaliaKanayo F. Nwanze
1977
5 ILO Organisasi Buruh Internasional Jenewa, Swiss Juan Somavía1946 (1919)
6 IMO Organisasi Maritim InternasionalLondon, Britania Raya
Efthimios E. Mitropoulos
1948
7 IMF Dana Moneter InternasionalWashington, D.C., AS
Christine Lagarde
1945 (1944)
8 ITUUni Telekomunikasi Internasional
Jenewa, SwissHamadoun Touré
1947 (1865)
9 UNESCOOrganisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Paris, Perancis Irina Bokova 1946
10 UNIDOOrganisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa
Wina, AustriaKandeh Yumkella
1967
11 UPU Kesatuan Pos Sedunia Bern, Swiss Edouard Dayan1947 (1874)
12 WB Bank DuniaWashington, D.C, AS
Robert B. Zoellick
1945 (1944)
13 WFP Program Pangan Dunia Roma, ItaliaJosette Sheeran
1963
14 WHO Organisasi Kesehatan Dunia Jenewa, Swiss Margaret Chan 1948
15 WIPOOrganisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia
Jenewa, Swiss Francis Gurry 1974
16 WMO Organisasi Meteorologi Dunia Jenewa, SwissAlexander Bedritsky
1950 (1873)
17 UNWTO Organisasi Pariwisata DuniaMadrid, Spanyol
Taleb Rifai 1974
Negara anggota
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Daftar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen).
Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:
1. Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian Organisasi, mampu dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini.
2. Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
Kelompok 77
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif ekonomi anggotanya dan menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh “Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara” yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.
Tujuan Lain
Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi yang lalu.
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga disebut “Helm Biru”, yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membuat perang di masa depan tidak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan mereka[. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk “penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal “. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan dan
peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.
Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Eleanor Roosevelt dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1949.
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan “penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia” dan mengambil “tindakan bersama dan terpisah” untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006 bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia
masing-masing negara anggota. Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya. Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara.
Sosial dan pembangunan ekonomi
Sasaran Pembangunan Milenium
1. memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan;2. mencapai pendidikan dasar universal;3. mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;4. mengurangi angka kematian anak;5. meningkatkan kesehatan ibu;6. memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;7. menjamin kelestarian lingkungan; dan8. mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG.
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB,
menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya.
Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.
Mandat
Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan “permintaan” kata-kata, “menyerukan”, atau “mendorong”, yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan).
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya.
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk “meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya”. Untuk memfasilitasi review ini dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan menciptakan gambaran keseluruhan.
Lainnya
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi
dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
Pendanaan
10 besar donatur di PBB, 2009
Negara anggotaKontribusi(% dari anggaran UN)
Amerika Serikat 22,00%
Jepang 16,624%
Jerman 8,577%
Britania Raya 6,642%
Perancis 6,301%
Italia 5,079%
Kanada 2,977%
Spanyol 2,968%
Cina 2,667%
Meksiko 2,257%
Negara anggota lainnya 23,908%
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari
masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-langit”, pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat ‘lantai’) ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama).
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
Kebijakan Personil
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota.Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB
dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktek ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka.
REFORMASI
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan . Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai “kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. “. Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui ” perundingan besar-besaran (grand bargain)” global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21. Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas dan tidak ambigu tentang terorisme “dalam segala
bentuk dan manifestasi”; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari masyarakat internasional, memiliki “tanggung jawab untuk melindungi” populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak “kolektif” dan “dengan tepat waktu dan tegas” untuk melindungi warga sipil yang rentan jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam memenuhi tanggung jawabnya.
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini. Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang. Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang, hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional, ‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan “UN Women” atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.
Efektivitas
Beberapa telah mempertanyakan apakah PBB masih relevan di abad ke-21. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. “Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional …. (Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. “, karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari
sepenuhnya melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk “mengamati”, laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu . Sebuah penilitan tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional – kebanyakan dipelopori oleh PBB – telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
BAB III
Kesimpulan
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. Organisasi ini memiliki enam organ utama: Majelis Umum (majelis musyawarah utama) Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan) Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif). Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa(UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol .
DAFTAR PUSTAKA
D.W. BOWETT Q.C.LL.D :Jakarta,10 Juli 1991. “HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL”
Organisasi Internasional – Wikipedia Indonesia
http://meyhero.wordpress.com/2009/10/28/organisasi-internasional
makalah organisasi internasional BAB II
PEMBAHASAN
A. ASEAN sebagai Regional GO
ASEAN (Association of Sout East Asian Nations) adalah sebuah organisasi kerjasama negara-
negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan
ditandatangani oleh ke-5 tokoh pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina.
Brunei Darussalam masuk menjadi anggota ke-6 sejak 1 Januari 1984. Lalu kemudian tahun 1997
bertambah anggota baru yaitu Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Kini ASEAN telah beranggotakan
10 negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya kemudian Timor Leste yang memisahkan
diri dari Indonesia berkemungkinan akan diterima menjadi anngota ke-11.
Tujuan pembentukan ASEAN tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu:
1. Untuk mempererat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan
dikawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk
memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
2. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilandan tertib
hukum di dalam hubungan antarnegara dikawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Untuk meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu satu sama lain di dalam msalah-
masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan
dan administrasi.
4. Untuk memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan
professional, teknik dan administrasi.
5. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industry,
perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana pengangkutan dan komunikasi serta
peningkatan taraf hidup rakyat.
6. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan
regional yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling kerjasama secara lebih erat di
antara mereka sendiri.
Dan ASEAN sebagai regional GO yaitu sebuah organisasi pemerintah jika dilihat dari kegiatan
administrasinya karena anggotanya terdiri dari Negara atau pemerintah suatu Negara.
B. Konflik Laut Cina Selatan
Laut China Selatan (South China Sea) yang membentang dari Singapura (Selat Malaka) sampai ke
Selat Taiwan telah sekian lama menjadi sumber pertentangan bagi beberapa Negara seperti China,
Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Taiwan. Negara-negara tersebut dengan dalih
masing-masing mengklaim seluruh atau sebagian dari Laut Cina Selatan sebagai bagian dari teritorialnya.
Cina sendiri terlihat sangat ambisius dengan klaim yang sangat luas.
Didalam kawasan laut ini memang tersimpan sejumlah alasan kuat untuk diperebutkan. Sebut
saja kandungan gas alam dan minyak bumi yang demikian melimpah tentulah akan menjadi keuntungan
besar bagi pemenang dari konflik berkepanjangan ini. Selain itu, lautan ini merupakan salah satu
perairan yang paling sibuk di dunia. Hampir setengah kapal-kapal dunia melalui Laut Cina Selatan yang
merupakan penghubung penting perdagangan Asia dan Eropa. Sebagian besar diantara kapal-kapal
tersebut berlayar dari kawasan Timur Tengah membawa muatan minyak bumi.
Karenanya bagi banyak negara, kawasan ini sangat strategis untuk dijaga keamanannya. Laut
Cina Selatan jelas sangat penting bagi kestabilan ekonomi dan politik global. Dengan kandungan alam
dan kekayaan perairannya, tidak heran pula, kawasan ini sering menjadi sumber pertentangan dan
konflik, sampai dengan menimbulkan letupan senjata. Terhitung sejak taun 1974 – 2002 terdapat 17 kali
konflik senjata di Laut Cina Selatan, 12 diantaranya melibatkan Cina.
Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan yang membentang dari Selat Malaka di barat
daya sampai Selat Taiwan di timur laut. Kawasan ini terdiri dari 200 kepulauan termasuk Kepulauan
Spratlys dan Paracel. Secara geografis, Laut Cina Selatan adalah kawasan yang strategis karena perairan
ini merupakan jalur transportasi laut dan militer yang padat. Laut Cina Selatan juga merupakan ladang
minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Letaknya yang strategis dengan cadangan minyak bumi dan
gas alam yang melimpah, kawasan ini penyimpan potensi konflik bagi negara-negara di sekitarnya.
Klaim-klaim kepemilikan atas wilayah di perairan Laut Cina Selatan mewarnai dinamika konflik tersebut.
Negara–negara yang terlibat konflik adalah Cina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand,
Filipina, Vietnam, dan Taiwan.
Cina dan Indonesia bersengketa dalam kasus kepemilikan wilayah Laut Natuna, sedangkan Cina,
Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam berebut klaim atas sebagian atau keseluruhan dari gugus
Kepulauan Spratyls dan Kepulauan Paracel. Cina dan Taiwan dalam satu klaim menyatakan kepemilikan
atas 80% dari keseluruhan Laut Cina Selatan yang dibatasi dengan garis berbentuk ‘U’ yang dibuat dan
dipublikasikan Cina pada tahun 1947 sebagai peta resmi negara. Akan tetapi tahun 1995, Cina
menyatakan akan menyelesaiakan masalah ini berdasarkan United Nation on the Law of the Sea
(UNCLOS) atau yang dikenal dengan Hukum Laut Internasional. Berdasarkan Hukum Laut Internasional,
batas perairan negara yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah 200 mil dari batas
pantai. Permasalahan yang timbul adalah batas ZEE negara-negara tersebut menjadi tumpang tindih di
Laut Cina Selatan.
Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi objek sengketa yang paling banyak diperebutkan oleh
negara – negara di kawasan ini. Cina mengklaim keseluruhan dari gugus Kepulauan Spratly yang diberi
nama Nansha dan sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, dan di awal abad ke-20, Cina memperluas
klaimnya sampai Kepulauan Paracel. Dasar klaim yang dilakukan oleh Cina adalah catatan ekspedisi yang
dilakukan oleh pelaut dari Dinasti Han pada tahun 110 Masehi dan Dinasti Ming pada tahun 1403-1433.
Cina kemudian mengokupasi beberapa pulau pada tahun 1976, hingga saat ini ada 7 pulau yang berada
dibawah kontrol pemerintah Republik Rakyat Cina. Malaysia mengklaim dan mengkontrol 2 pulau di
Kepulauan Spratly berdasarkan batas landas benua. Malaysia telah membangun infrastruktur dan hotel
di salah satu pulau yang diklaimnya. Filipina secara resmi mengklaim 8 pulau di Kepulauan Spratly
berdasarkan penjelajahan pada tahun 1956. Pada tahun 1972 Pemerintah Filipina memasukkan 8 pulau
tersebut di bawah pemerintahan Provinsi Palawan. Dasar klaim Taiwan hampir sama dengan klaim Cina
atas kepulauan Spratly. Taiwan mengkontrol 1 pulau yakni Pulai Itu Aba. Vietnam mengklaim
keseluruhan dari Kepulauan Spratly dan Paracel berdasarkan catatan sejarah dan batas landas benua.
Kini Vietnam telah menguasai 21 pulau di gugus Kepulauan Spratly di bawah pemerintahan Provinsi
Khanh Hoa.
Sengketa territorial atas Kepulauan Spratly dan Paracel selalu menyangkut kepentingan nasional
negara-negara yang mengklaimnya. Kedaulatan nasional dan integritas wilayah adalah hal yang biasa
untuk dipermasalahkan. Semua negara pengklaim menganggap kepentingan ini sebagai yang utama. Ini
lah alasan dimana negara begitu mempersiapkan segala hal dengan begitu luar biasa untuk membela
citra, kehormatan, dan kebanggan nasional. Perairan ini juga mengandung nilai strategis yang menjadi
salah satu kepentingan negara pengklaim. Jalur pelayaran di perairan ini merupakan 25% dari rute
pelayaran dunia dan melintasi Kepulauan Spratly. Kontrol atas kepulauan ini berarti dominasi atas rute
pelayaran di Asia Pasifik. Walaupun hingga saat ini belum ada penemuan akan minyak bumi dan gas
alam, prospek yang dibawa oleh kedua hal ini menjadi kepentingan yang patut diperjuangkan oleh
negara – Negara pengklaim. Cina dan begitu juga negara – negara yang terlibat sengketa, percaya akan
cadangan gas alam dan minyak bumi yang melimpah di perut bumi di dasar Laut Cina Selatan.
Menipisnya suplai energi untuk pembangunan ekonomi, membuat banyak negara mengincar hak
eksplorsi mineral di perairan ini.
C. Klaim Negara-negara Anggota
Sejumlah negara saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan selama berabad-abad namun
ketegangan baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran kawasan ini dapat menjadi pemicu perang dengan
dampak global. Kedaulatan atas kawasan laut serta wilayah di kepulauan Paracel dan Spratly -dua
rangkaian kepulauan yang diklaim oleh sejumlah negara. Selain rangkaian pulau ini, ada pula pulau tak
berpenghuni, atol, dan karang di seputar perairan ini. Cina mengklaim sebagian besar kawasan ini -
terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di Propinsi Hainan. Beijing mengatakan hak mereka
atas kawasan itu bermula dari 2.000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari
bangsa Cina.
Tahun 1947, Cina mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan negara itu. Peta itu
menunjukkan dua rangkaian pulau yang masuk dalam wilayah mereka. Klaim itu juga diangkat Taiwan,
yang masih dianggap Cina sebagai provinsinya yang membangkang. Vietnam menyanggah klaim Cina
dengan mengatakan Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-
an dan mengatakan dua kepulauah itu masuk dalam wilayah mereka. Selain itu Vietnam juga
mengatakan mereka menguasasi Paracel dan Spratly sejak abad ke-17, dan memiliki dokumen sebagai
bukti. Negara lain yang mengklaim adalah Filipina, yang mengangkat kedekatan secara geografis ke
kepualauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauan itu. Tentara Filipina di pulau Thitu, Laut
Cina Selatan menyambut anggota parlemen yang berkunjung Malaysia dan Brunei juga mengklaim
sebagian kawasan di Laut Cina Selatan itu yang menurut dua negara itu masuk dalam zone ekslusif
ekonomi, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Brunei tidak
mengklaim dua kepuluaan itu namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di Spratly adalah
milik mereka.
Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar sumber alam di seputar kepulauan
itu. Namun tidak banyak rincian tentang kekayaan mineral ini dan perkiraan didasarkan pada sumber
daya mineral di dekat wilayah itu. Para pejabat Cina memiliki perkiraan yang paling optimistik atas
sumber mineral di sana. Menurut data yang dikutip oleh Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), Cina
memperkirakan cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel -atau 10 kali lipat dari cadangan milik
Amerika Serikat. Namun para ilmuwan AS memperkirakan jumlah minyak di sana 28 miliar barel.
Menurut EIA, cadangan terbesar kemungkinan adalah gas alam. Perkiraannya sekitar 900 triliun kaki
kubik, sama dengan cadangan yang dimiliki Qatar.
Kepulauan Spratly
Cina, Vietnam, dan Taiwan menuntut kedaulatan atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan,
termasuk Kepulaian Spratly dan Paracel.
Filipina, Malaysia, dan Brunei juga mengklaim sebagian wilayah yang saling tumpang tindih.
Kepulauan Spratly diperkirakan kaya akan kandungan minyak maupun gas dan juga berada di jalur
pelayaran penting.
Cina memperkirakan cadangan minyak di kawasan itu mencapai 213 miliar barel walau perkiraan
Amerika Serikat jauh lebih rendah, 28 miliar barel.
Perkiraan kasar kandungan gas sekitar 25 triliun m3 atau sama dengan cadangan gas yang dimiliki Qatar.
Salah satu pulau di Kepulauan Spratly, Thitu, dihuni oleh sekitar 60 penduduk sipil Filipina dan memiliki
jalur pendaratan pesawat.
Kawasan itu juga merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan
ribuan orang yang tinggal di sekitar.
D. Peran ASEAN dalam penyelesaian Konflik
1. ASEAN sebagai Peredam Konflik
Peran ASEAN sebagai peredam konflik sangat tergantung pada komitmen bersama anggotanya
dengan tidak mengingkari kesepakatan secara regional. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak asosiasi
regional ini berdiri, praktis tidak pernah terjadi konflik terbuka di antara negara-negara yang
bertetangga dengan ASEAN. Berbeda dengan situasi sebelum ASEAN terbentuk, berbagai ketegangan,
konflik maupun konfrontasi mewarnai kawasan ini. Dalam hal ini ASEAN mempunyai pengalaman dalam
menata hubungan bertetangga baik di antara sesama anggotanya. Akan tetapi, berakhirnya Perang
Dingin dan berkurangnya peranan kekuatan militer asing di wilayah ini mempengaruhi hubungan di
antara sesama anggota ASEAN. Berkurangnya jaminan keamanan negara-negara besar di kawasan telah
mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertahanannya masing-masing. Apabila negara-
negara besar yang terlibat dalam Perang Dingin kini mengurangi pembelanjaan senjata secara besar-
besaran, namun situasi yang terjadi di Asia Pasifik, terutama negara-negara dunia ketiga, seperti negara-
negara yang tergabung dalam ASEAN, justru sebaliknya.
Dalam menghadapi masalah klaim di Laut Cina Selatan misalnya, ASEAN harus tampil sebagai
"an honest broker" peredam konflik. Keterlibatan beberapa negara ASEAN dalam sengketa Laut Cina
Selatan, menjadi semakin penting dilakukannya perundingan damai secara terus-menerus. Terutama
ketika harus berhadapan dengan Cina yang mengklaim seluruh wilayah di Laut Cina Selatan. Secara
demikian, usaha kerja sama akan menciptakan hubungan baik dan mengurangi rasa curiga di antara
negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Usaha-usaha kerja sama untuk menyelesaikan sengketa akan
dapat menurunkan tingkat potensi konflik menuju identifikasi dan usaha pemanfaatan peluang-peluang
kerja sama dalam menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian di kawasan. Selain itu, mekanisme
upaya lokakarya tentang Laut Cina Selatan yang selama ini berlangsung dapat menjadi sarana untuk
meningkatkan saling percaya dan proses untuk meluaskan common ground beberapa isu politik dan
keamanan di Laut Cina Selatan. Sehingga pada akhirnya ikut memperkuat peran ASEAN sebagai
peredam konflik pada masa mendatang.
Untuk konflik Laut China Selatan, Marty merujuk pada code of conduct yang disepakati negara-
negara yang bertikai. "Untuk mengelola konflik diselesaikan negara terlibat langsung. Penanganan Laut
China Selatan sudah ada skripnya, pola, kerangka Asean-Tiongkok. Kemajuannya sangat luar biasa dalam
satu tahun terakhir ini. Sekarang kita memasuki code of conduct, permasalahan dihadapi, negara
dilibatkan, sekarang Tiongkok ingin dilibatkan," kata Marty.
Untuk menyelesaikan konflik di Asean, acapkali Asean tak mampu menjadi aktor yang mampu
menyelesaikan konflik secara permanen. Dalam konflik perbatasan Indonesia-Malaysia, kedua belah
pihak justru memilih menyelesaikan di Mahkamah Internasional di Deenhag, Belanda. "Ketika konflik
Thailand-Kamboja, Kamboja mau bawa masalah ke PBB dan Mahkamah Internasional, tapi disarankan ke
Asean dulu," ujar Dewi Fortuna Anwar, Deputi Politik Setwapres RI. Sebenarnya Asean bisa
memanfaatkan modalitas Asean sebagai penyelesaian konflik. "Dalam penyelesaian konflik Indonesia
menyarankan memakai modalitas Asean. tapi malaysia menolak karena dia paling banyak bermasalah
dengan negara tetangganya," ujar Dewi Fortuna Anwar, Deputi Politik Setwapres RI.
Penyelesaian konflik di Asean tidak mudah. Persoalan mendasar adalah masih adanya jurang
politik dan ekomomi antar negara. Dari sisi politik masih ada negara dengan rezim otoriter, semi
otoriter dan ada yang sudah demokratis.
Kesenjangan ekonomi juga masih menganga. Dari aspek Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011
tercatat 0,866 untuk Singapura yang berada di peringkat 26 dari 187 negara yang disurvei, 0,617 untuk
Indonesia (peringkat 124), hingga 0,483 untuk Myanmar (peringkat 143). Pendapatan per kapita per
tahun di Singapura adalah US$52,569, Indonesia masih US$3,716, dan Myanmar berada di urutan
terbawah di Asean dengan US$1,535. Ada negara yang sibuk untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya, ada yang masih berkutat dengan keamanan.
Persoalan konflik di Asean juga tak mudah diselesaikan karena, misalnya, Myanmar, jamak
diketahui sebagai sekutu China. Dalam kasus Laut China Selatan Myanmar berkepentingan untuk
mengamankan negeri junjungannya, China, yang kini tengah membangun berbagai proyek infrastruktur
di Myanmar untuk menunjang distribusi dan perdagangan global. Namun prospek masih bagus, dan
tampaknya road map menuju ke sana dapat dijalankan. Hal ini tentu tidak lepas dari peran negara-
negara sentral, khususnya Indonesia, yang menempatkan ASEAN sebagai prioritas utama politik luar
negerinya. Indonesia menjadi sangat penting karena sebagai negara terbesar yang demokratis dan
stabil, Indonesia diharapkan memainkan peran utama sebagai pemimpin komunitas kawasan ini.
Diposkan oleh dhini_mutiara kebangkitan di 20.07
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook