Muhammad Irawan Saputra, S.I.Kom., M.I.Kom

Apa saja latar belakang pendiristasiun Broadcast?

“Habermas defined the public sphere as a virtual or imaginary community which does not necessarily exist in any identifiable space. In its ideal form, the public sphere is "made up of private people gathered together as a public and articulating the needs of society with the state" http://www.mediastudies.ca/articles/habermas.htm

badan hukum yang didirikan olehnegara,

bersifat independen

netral

tidak komersial

berfungsi memberikan layananuntuk kepentingan masyarakat

Dewan direksi diangkat danditetapkan oleh dewan pengawas.

Dewan pengawas ditetapkan olehPresiden bagi Radio RepublikIndonesia dan Televisi RepublikIndonesia atas usul DewanPerwakilan Rakyat RepublikIndonesia;

atau oleh Gubernur, Bupati, atauWalikota bagi Lembaga PenyiaranPublik lokal atas usul DewanPerwakilan Rakyat Daerah, setelahmelalui uji kepatutan dankelayakan secara terbuka atasmasukan dari pemerintah dan/ataumasyarakat.

Dewan pengawas dan dewan direksi LembagaPenyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanyauntuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya

iuran penyiaran

Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara atau Anggaran Pendapatandan

Belanja Daerah

Sumbangan masyarakat

Siaran iklan

Usaha lain yang sah yang terkaitdengan penyelenggaraanpenyiaran

Lembaga penyiaran yang bersifatkomersial berbentuk badan hukumIndonesia, yang bidang usahanyahanya menyelenggarakan jasapenyiaran radio atau televisi.

Lembaga Penyiaran Swasta jasapenyiaran radio dan jasa penyiarantelevisi masing- asing hanya dapatmenyelenggarakan 1 (satu) siarandengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran

Warga negara asing dilarangmenjadi pengurus LembagaPenyiaran Swasta, kecuali untukbidang keuangan dan bidang teknik

Lembaga Penyiaran Swasta dapatmelakukan penambahan danpengembangan dalam rangkapemenuhan modal yang berasaldari modal asing, yang jumlahnyatidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal danminimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham

Lembaga Penyiaran Swasta wajibmemberikan kesempatan kepadakaryawan untuk memiliki sahamperusahaan dan memberikanbagian laba perusahaan

didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warganegara Indonesia dan/atau badanhukum Indonesia

siaran iklan; dan/atau

usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

siaran iklan; dan/atau

usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pemusatan kepemilikan danpenguasaan Lembaga PenyiaranSwasta oleh satu orang atau satubadan hukum, baik di satu wilayahsiaran maupun di beberapawilayah siaran, dibatasi.

Kepemilikan silang antara LembagaPenyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaranradio dan Lembaga PenyiaranSwasta yang menyelenggarakanjasa penyiaran televisi, antaraLembaga Penyiaran Swasta danperusahaan media cetak, sertaantara Lembaga Penyiaran Swastadan lembaga penyiaran swastajasapenyiaran lainnya, baiklangsung maupun tidak langsung, dibatasi.

Pengaturan jumlah dan cakupanwilayah siaran lokal, regional, dannasional, baik untuk jasa penyiaranradio maupun jasa penyiarantelevisi, disusun oleh KPI bersamaPemerintah.

tidak untuk mencari laba ataukeuntungan atau tidak merupakanbagian perusahaan yang mencarikeuntungan semata

Untuk mendidik dan memajukanmasyarakat dalam mencapaikesejahteraan, denganmelaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, daninformasi yang menggam-barkanidentitas bangsa.

lembaga penyiaran yang berbentukbadan hukum Indonesia, didirikanoleh komunitas tertentu, bersifatindependen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luasjangkauan wilayah terbatas, sertauntuk melayani kepentingankomunitasnya

Tidak mewakili organisasi ataulembaga asing serta bukankomunitas internasional;

Tidak terkait dengan organisasiterlarang; dan

Tidak untuk kepentinganpropaganda bagi kelompok ataugolongan tertentu.

Kontribusi komunitas tertentu danmenjadi milik komunitas tersebut.

Hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Menerima bantuan dana awalmendirikan dan dana operasionaldari pihak asing.

Melakukan siaran iklan dan/atausiarankomersial lainnya, kecualiiklan layanan masyarakat.

lembaga penyiaran berbentukbadan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanyamenyelenggarakan jasa penyiaranberlangganan dan wajib terlebihdahulu memperoleh izinpenyelenggaraan penyiaranberlangganan

satelit

kabel

terestrial

Melakukan sensor siaran internal

Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitaskanal saluran untuk menyalurkanprogram dari Lembaga PenyiaranPublik dan Lembaga PenyiaranSwasta

Menyediakan 1 kanal saluransiaran produksi dalam negeriberbanding 10 siaran produksi luarnegeri paling sedikit 1 kanalsaluran siaran produksi dalamnegeri

Memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia

Memiliki stasiun pengendali siaranyang berlokasi di Indonesia

Memiliki stasiun pemancar kesatelit yang berlokasi di Indonesia

Menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indonesia

Menjamin agar siarannya hanyaditerima oleh pelanggan.

iuran berlangganan

usaha lain yang sah dan terkaitdengan penyelenggaraanpenyiaran.

Memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanansesuai dengan izin yang diberikan

Menjamin agar siarannya hanyaditerima oleh pelanggan.

Bab II Pasal 13

Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diselengga-rakan oleh:

(1) Lembaga Penyiaran Publik;

(2) Lembaga Penyiaran Swasta;

(3) Lembaga Penyiaran Komunitas; dan

(4) Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Terima kasih