muatan teknis substantif kmkp -- manajemen kebijakan & pembangunan dalam peningkatan pelayanan...

of 33 /33
Deputi KMKP Muatan Teknis Substantif KMKP Disampaikan untuk Diklatpim III LAN Jakarta, 16 April 2011 Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Noorsyamsa Djumara Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan (KMKP) Tri Widodo W. Utomo Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan (KMK)

Author: tri-widodo-w-utomo

Post on 21-Jul-2015

1.078 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Template

Muatan Teknis Substantif KMKPDisampaikan untuk Diklatpim III LAN Jakarta, 16 April 2011Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peningkatan Pelayanan PublikNoorsyamsa DjumaraDeputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan (KMKP)Tri Widodo W. UtomoKepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan (KMK)Deputi KMKPSiapa dia?Nama: Tri Widodo W. Utomo, SH.,MATTL: Yogyakarta, 15-07-1968NIP: 19680715 199401 1 001Jabatan: Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/ Peneliti Madya Bidang Administrasi NegaraGol/Pangkat: IV-c / Pembina Utama MudaAlamat Ktr: Jl. Veteran No. 10 Jakarta Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187Alamt Rmh: Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500

Deputi KMKPFormasi Kekuasaan Negara

Deputi KMKPStruktur Kekuasaan dlm NegaraKekuasaan yang tertinggi RAKYATKekuasaan yg dilembagakan:Hak untuk mengeluarkan perintah Hak mengambil tindakanHak mengharap kepatuhan orang lain Deputi KMKPStruktur Kewenangan Lembaga Negara/PemerintahKewenangan yang diberikan oleh Konstitusi / UUKewenangan yang melekat padaPeraturan Pembentukan Kewenangan GenerikKewenangan tambahan yg diberikan sesuai kebutuhan Kewenangan KondisionalDeputi KMKPStruktur Kewenangan LAN

Deputi KMKPStruktur Kewenangan LAN

Deputi KMKPHubungan Lintas KewenanganKetiga Jenis Kewenangan tsb tidak saling men-DEROGASI, melainkan komplementerLex Superiori derogat lex InferioriLex Spesialis derogat lex GeneralisLex Posteriori derogat lex AnterioriDeputi KMKPDasar Hukum Kewenangan LANTUGAS: melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Administrasi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yg berlaku.FUNGSI:Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara.Pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.Pengkajian dan pengembangan MANAJEMEN KEBIJAKAN & PELAYANAN di bidang pembangunan administrasi negara.Penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi administrasi negara.Pembinaan dan penyelenggaraan diklat aparatur negara.Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN.Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara.(Keppres 103/2001 jo. Perpres 64/2005)Deputi KMKP11 Prioritas Pembangunan (RPJMN)Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaPendidikanKesehatanPenanggulangan KemiskinanKetahanan PanganInfrastrukturIklim Investasi dan Iklim UsahaEnergiLingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaDaerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca KonflikKebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Deputi KMKPVisi & Misi LANVisi:Menjadi institusi yg handal dalam pengembangan sistem administrasi negara & peningkatan kompetensi SDM penyelenggara negara.

Misi:Perumusan rekomendasi kebijakan bidang administrasi negara; Pengkajian, penelitian & pengembangan dalam bidang administrasi negara;Penyelenggaraan diklat aparatur negara;Pembinaan diklat aparatur negara;Perkonsultasian & advokasi bidang adm. negara; Pengembangan IPTEK administrasi;Peningkatan kapasitas organisasi LAN.Deputi KMKPAnalisis Lingstra LANFAKTOR INTERNALKekuatan (Strengths)Kejelasan status, kedudukan, serta Tupoksi LAN sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundanganNetworkingTingkat pendidikan SDM memadaiSarana dan Prasarana memadaiKelemahan (Weaknesses)Manajemen SDMSistem KelembagaanSistem KetatalaksanaanDiseminasi dan publikasi yg kurang terintegrasiBudaya kerja belum berorientasi pada kualitas FAKTOR EKSTERNALPeluang (Opportunity)Tuntutan Reformasi Birokrasi Tuntutan Demokratisasi & DesentralisasiTuntutan Akuntabilitas PublikPerkembangan IPTEK AdministrasiTuntutan Profesionalisme Penyelenggaraan Diklat AparaturAncaman (Threats)Disharmoni KebijakanMuncul & berkembangnya organisasi sejenis (Pemerintah-Swasta)Intervensi Lembaga Internasional/Donor/Negara Maju terhadap penyelenggaraan pemerintahan Deputi KMKPArah Kebijakan & Strategi LAN

Deputi KMKPRoad-map LAN 2025Jangka PendekJangka MenengahJangka PanjangKINERJA PRIMAOPERASIONALLEMBAGA LAN RIKINERJA PRIMALAYANAN STAKEHOLDERLAN RI SEBAGAIINSTITUSI HANDALPeningkatan Nilai Tambah bagi Stakeholder2009Meningkatkan kompetensi SDM LAN RIMembangun kapasitas dan profesionalisme tenaga fungsionalMeningkatkan budaya pelayanan (stakeholder service orientation)Membangun jejaring kemitraan strategis praktisi dan lembaga pendidikan DN/LNMembangun landasan sistem knowledge management, e-learning, e-libraryMenata kelembagaan LAN sesuai dengan kebutuhanMenjalankan program unggulan bagi pengembangan aparatur negaraMembangun leadership & assesment center bagi penyiapan pemimpin masa depanMengimplementasikan knowledge management, e-learningMenyelenggarakan pelayanan kajian kebijakan, fasilitasi, konsultasi, advokasiLAN RI sebagai institusi handal dalam kajian/litbang dan pendidikan dan pelatihan aparaturArahPengemba-ngan1420142025Deputi KMKPIndikator Kinerja Utama (IKU) LANIndeks mutu rekomendasi kebijakan;Indeks kemanfaatan hasil kajian litbang;Jumlah Lembaga Diklat yg Terakreditasi;Jumlah Widyaiswara yg tersertifikasi;Indeks mutu penyelenggaraan diklat;Volume advokasi;Jumlah karya ilmiah yg dihasilkan di bidang administrasi;Persentase lulusan STIA yg tepat waktu dengan predikat sangat memuaskan.Deputi KMKPStrategic Positioning LANA2B2B1A1ExpectationCapacityA1 : high expectation, high capacity stars, heroes A2 : high expectation, low capacity impotentB1 : high capacity, low expectation superciliousB2 : low capacity, low expectation waste, predatorDeputi KMKPDeputi KMKPTUGAS POKOK:Melaksanakan perumusan & pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.

FUNGSI: Penyusunan telaahan kebijakan di bidang manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.Penyusunan agenda kajian kebijakan di bidang manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.Pengkajian kebijakan pengembangan sistem manajemen kebijakan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.Pelaksanaan tugas lain yg ditetapkan oleh Kepala .Deputi KMKPLAN dlm Konfigurasi Sistem KebijakanDiadopsi dari Randall B. Ripley, Policy Analysis in Political Science, Nelson-Hall Publisher, Chicago.PT & Lembaga Riset lainnyaLANK/L terkaitDPR-RIPemda Prov & Kab/KotPelaksanaan Kajian & PenyusunanNaskah AkademisFormulasi & LegitimasiKebijakanImplementasiKebijakanEvaluasi thd Implemen- tasi, Kinerja & DampakKebijakanKebijakanBaruAgenda PemerintahKebijakanTindakanKebijakanKinerja & DampakKebijakanDeputi KMKPMgt Kajian & Mgt KebijakanLemahnya link antara policy research dengan policy making, yg mengakibatkan masih maraknya symbolic-policy dan kebijakan yg tidak berbasis bukti2 faktual (evidence-based policy). Indikasi ketidakjelasan wilayah substansi antar unit kajian di LAN Contoh: Otda adalah tentang Kebijakan; Pelayanan juga Kebijakan; Kelembagaan & SDA pun soal kebijakan. Jadi, apa itu Manajemen Kebijakan?Belum ada sebuah Meta Model yg menjelaskan posisi dan kontribusi masing2 Pusat Kajian dalam membangun SANKRI Idealnya: parties become known to each other.

Deputi KMKPSinergi Unit Kajian LAN dlm Membangun Litbang AdministrasiLITBANG ADMINISTRASIKLB & KSDAKajian OTDAKajianHANKAI &SIOANYAN & JAKDeputi KMKPPolicy Management Diagram1. Policy Analysis2. Policy Substances3. Policy Relevant DimensionsPolicy ManagementDeputi KMKP1. Policy AnalysisPolicy Process 1: from Input to Outcomes1PP2: from Formulation to Implementation2Policy Impacts (either positive / negative)3Policy Approach, Policy Model, etc.4Deputi KMKP2. Policy SubstancesPolitics, Law & Decentralization1Development & Macro Economy2Socio-Humanitarian Policy (Basic Service)3Other Particular Sector Policy4Deputi KMKP3. Policy Relevant DimensionsPublic Engagement / Participation1Policy Capacity Building2Policy Transfer3Link between Research and Policy, etc.4Deputi KMKPPolicy Research (Kajian Kebijakan)Research: systematic collection and presentation of information. Policy Research: a special type of research that can provide communities and decision-makers with useful recommendations and possible actions for resolving fundamental problems. It provides policy-makers with pragmatic, action-oriented recommendations for addressing an issue, question, or problem. The primary focus of policy research is linked to the public policy (Majchrzak, Technical analysis, in Methods For Policy Research, Sage: Beverly Hills, 1984: 3).Deputi KMKPTypes of Policy Research

Deputi KMKPApa Hasil Policy Research?Policy Recommendation merupakan heavy dari kajian LAN.Policy Actions menjadi agenda yg harus dijabarkan oleh masing2 unit kajian di LAN, misalnya dlm bentuk Pedoman, Desain Pembelajaran (Bimtek), dll.Policy DraftDeputi KMKPPelayanan PublikApa itu Pelayanan Publik?Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yg disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengapa Perlu Reformasi Pelayanan Publik?Menurunnya trust thd pemerintah & anggapan pemerintah sbg part of problem. Tuntutan pelayanan yg lebih bermutu & bervariasi: one stop, any stop, non stop.UU No. 25/2009: Yanlik adalah HAK (dan kewajiban) warga negara, serta TANGGUNG JAWAB Negara dan Korporasi Good Public n Corporate Governance.

Deputi KMKPRuang Lingkup Pelayanan PublikPelayanan Jasa Publik:

Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah dengan APBN/APBD;

Penyediaan jasa publik oleh BUMN/BUMD;

Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya di luar poin 1 dan 2 tetapi menjadi misi negara yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.Pelayanan Barang Publik:

Pengadaan & penyaluran barang publik oleh instansi pemerintah dengan APBN/APBD;

Pengadaan & penyaluran barang publik oleh BUMN/BUMD; dan

Pengadaan & penyaluran barang publik yg pembiayaannya di luar poin 1 & 2 tapi menjadi misi negara yg ditetapkan dalam peraturan per-UU-an.Pelayanan administratif :

Tindakan administratif pemerintah yg diwajibkan oleh negara & diatur dalam per-UU-an dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yg diwajibkan oleh negara & diatur dalam per-UU-an, diterapkan berdasar perjanjian dgn penerima.Deputi KMKPPelayanan Prima & Kinerja BirokrasiPELAYANAN PUBLIK YANG PRIMAMENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAHBerkualitas;Transparan;Akuntabel;Mudah;Murah;Cepat;Patut;Adil;Partisipatif.Berkurangnya praktek KKN;Sistem pemerintahan yg efisien, efektif & berwibawa;Aturan & praktek yg non diskriminatif;Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.Deputi KMKPKendala Reformasi PelayananEtos kerja yg cenderung mempertahankan status quo & tidak mau menerima adanya perubahan (resistance to change).Adanya budaya risk aversion (tdk menyukai resiko).Kurangnya kemampuan staf Pemda untuk melakukan analisa dalam pembuatan SP yg akurat.Belum mengakomodir kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus (cacat, jompo, wanita hamil).Belum adanya sistem insentif & disinsentif bagi petugas pelayanan yg menunjukkan kinerja tinggi atau sebaliknya.SP yang belum berbasis IT juga masih membuka terjadinya kontak langsung antara masyarakat sbg pengguna jasa dengan aparat pemerintah. Ini dapat menimbulkan ekses yg tidak diinginkan, spt diskriminasi, kolusi, nepotisme, dsb.Standar sering dibayangi oleh persepsi keliru sbg jebakan hukum, sehingga muncul keengganan untuk menetapkan SP.Deputi KMKPAgenda Setting Pelayanan PublikSusun Perda Pelayanan Publik sbg payung hukum & jaminan konstitusional bagi masyarakat; sbg pedoman bagi penyedia layanan; sbg kontrak antara penyedia dan pengguna layanan.Ciptakan Strategi mengepung dari 8 penjuru mata angin benchmark Samsat Jatim (Samsat Drive Thru, Samsat Delivery, Samsat Link, Samsat Corner di Mall, Samsat Keliling, SIM Corner, Samsat Payment Point).Convert Pelayanan Terpadu 1 Atap 1 Pintu (Perpres No. 27/2009).Perkuat mind-set & culture-set SDM pelayanan (untuk mengimbangi sisi prosedural / SP).Sosialisasikan budaya pelumrahan (Jepang: Atarimae). Di Jepang, orang2 yg tidak melakukan sesuatu yg atarimae justru dianggap tidak lumrah, karena atarimae itu sesuatu yg sudah mestinya dilakukan secara otomatis tanpa diperintah.Deputi KMKPSemoga Bermanfaat Thank You !!

Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan PelayananLembaga Administrasi Negara RIJl. Veteran No. 10 Jakarta, 10110Deputi KMKP