muatan materi dan pelaksanaan pendidikan …eprints.ums.ac.id/23136/9/02._naskah_publikasi.pdf ·...

MUATAN

(Analisis Isi pada Buku PKn Kelas VII Karangan Sugeng Priyanto, dkk dan

MUATAN MATERI


Pelaksanaannya di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013)

Program Studi Pendidikan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

MATERI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETAATAN HUKUM



Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan




DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETAATAN HUKUM



NASKAH PUBLIKASI


Guna mencapai derajat


AGUSTIN INDRA PRATIWI

A22






NASKAH PUBLIKASI



Sarjana S-1

Program Studi Pendidikan Pancasila dan

Oleh:


A220090110



2013




NASKAH PUBLIKASI



1

Pancasila dan Kewarganegaraan


0090110







Kewarganegaraan






Kewarganegaraan






1

MUATAN MATERI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETAATAN HUKUM



Oleh:

Agustin Indra Pratiwi*, Drs. Achmad Muthali’in M.Si**

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP,

UMS.

** Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan muatan materi pendidikan ketaatan

hukum dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sugeng Priyanto dkk dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan sumber data buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk, kepala sekolah, guru pkn, guru bk, guru agama Islam, dan siswa. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui wawncara, observasi, dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk yang digunakan di MTs Negeri Surakarta II memuat materi pendidikan ketaatan hukum. Muatan materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku tersebut dimuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun soal. Materi pendidikan ketaatan hukum yang dimaksud meliputi ketaatan pada norma, kebiasaan, dan adat istiadat, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bernegara, ketaatan yang berlaku dalam lingkungan sekolah, ketaatan terhadap perlindungan HAM, ketaatan terhadap penegakan HAM, dan ketaatan pada peraturan mengemukakan pendapat; 2) Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum di MTs Negeri Surakarta II dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, selain itu pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum juga dilaksanakan di luar kelas dalam lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Materi Muatan Buku PKn, Pelaksanaan Pendidikan Ketaatan Hukum,

Pendidikan PKn.

2

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945), karenanya

hukum menjadi bagian penting guna mencapai kesejahteraan masyarakat

sekaligus tujuan hukum itu sendiri, yanitu menjamin kepastian perlakuan hukum

dan keadilan yang diterima masyarakat. Akan tetapi keadilan tersebut belum

tercapai sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak terjadi ketimpangan,

kesenjangan, dan ketidak-adilan, lebih khusus pelanggaran terhadap kaidah

hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum dapat melahirkan kesenjangan sosial

yang bisa berkembang menjadi konflik sosial. Konflik dapat muncul dari

perbedaan pola perilaku dalam masyarakat dengan norma-norma atau aturan

hukum yang berlaku. Karena itu untuk mencegah konflik tersebut perlu

penegakan aturan hukum. Keberadaan hukum harus dipaksa, meski awalnya

terpaksa, selanjutnya diharapkan masyarakat memahami dan menyadari tujuan

hukum untuk menciptakan ketenteraman dan keadilan. Dengan demikian

keberadaan hukum sangat penting sebagai pedoman berperilaku dalam

masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga

masyarakatnya.

Pendidikan ketaatan hukum ditransformasikan di sekolah-sekolah melalui

mata pelajaran PKn sebagai salah satu sarana untuk melahirkan generasi muda

agar dapat mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi (Rosyda dkk,

2003:17-18). Mata pelajaran PKn memiliki visi, misi, dan tujuan yang mengarah

pada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai wujud

perilaku dalam kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar

negara Pancasila. Visi, misi, dan tujuan PKn tersebut selanjutnya dijabarkan

dalam kurikulum. Kurikulum PKn memuat materi-materi yang mendukung

terlaksananya pendidikan ketaatan hukum yang kemudian dituangkan dalam buku

ajar dan diajarkan oleh guru PKn ketika mengajarkan mata pelajaran PKn.

Keberadaan buku ajar sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran diharapkan

dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan siswa untuk materi PKn, khususnya

materi ketaatan hukum. Pendidikan ketaatan hukum merupakan muara sebagai

bentuk aktualisasi dari demokrasi. Selanjutnya diharapkan mampu memberikan

3

kesadaran dalam diri peserta didik untuk patuh dan taat terhadap peraturan yang

berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sakalipun.

Buku ajar merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia

pendidikan, sebagai bahan rujukan guru dan siswa untuk mencapai keberhasilan

dalam proses pembelajaran. Keberadaan buku ajar dapat membantu siswa dalam

memahami dan menguasai tujuan yang hendak dicapai. Buku ajar sebagai sarana

pembelajaran dapat menjadi pegangan siswa dalam menguasai kompetensi yang

diharapkan. Kualitas buku ajar sangat mempengaruhi keberhasilan proses

pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu kualitas buku ajar tidak boleh diabaikan.

Meski buku ajar dirancang sesuai dengan kurikulum, namun pada kenyataannya

masih ditemukan buku ajar yang materinya tidak sepenuhnya sesuai dengan

amanat kurikulum. Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat buku ajar yang

tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku.

Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum di sekolah dilaksanakan dengan

mengacu pada buku Pendidikan Kewarganegaraan, karena dalam buku tersebut

memuat materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan ketaatan hukum.

Pendidikan ketaatan hukum dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas.

Nilai-nilai pendidikan ketaatan hukum yang dilaksanakan dalam proses

pembelajaran meliputi ketaatan pada norma, kebiasaan, dan adat istiadat; ketaatan

pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat; ketaatan pada

ketentuan yang berlaku dlam kehidupan bernegara; ketaatan yang berlaku dalam

lingkungan sekolah; ketaatan terhadap perlindungan HAM; ketaatan terhadap

penegakan HAM; dan ketaatan pada peraturan mengemukakan pendapat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini

mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi buku dan

pelaksanaannya pada suatu unit pendidikan. Oleh karena itu dipandang cukup

penting untuk mengadakan penelitian tentang muatan materi dan pelaksanaan

pendidikan ketaatan hukum, yang dilakukan dengan analisis isi pada buku PKn

kelas VII karangan Sugeng Priyanto, dkk serta pelaksanaannya di MTs Negeri

Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013.

4

LANDASAN TEORI

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem-

bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya dan masyarakat (Gerungan, 2011). Hukum merupakan tata tertib yang

berwujud kumpulan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis, lahir,

tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat (Mas, 2004:21-22). Pendidikan ketaatan

hukum merupakan bentuk pelatihan menghargai dan menghormati keberadaan

hukum itu sendiri, bahwa ketaatan hukum tidak terlepas dari kesadaran hukum,

berupa apa sajakah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan apabila tidak

dilaksanakan akan menimbulkan sanksi (Meta, 2011). Pelaksanaan pendidikan

ketaatan hukum tidak hanya terikat pada hukum yang berlaku dalam suatu negara,

melainkan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, maupun

di lingkungan keluarga sekalipun (Hidayat, 2011). Materi PKn Kelas VII SMP/MTs

yaitu norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, perlindungan dan

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), kemerdekaan mengemukakan pendapat

(BSNP, 2006:157). Materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku ajar PKn

menyesuaikan SK dan KD mata pelajaran PKn, sesuai dengan pedoman kurikulum

yang telah ditetapkan. Muatan materi pendidikan ketaatan hukum di jenjang

SMP/MTs kelas VII yang dijadikan indikator secara umum dalam menelaah buku

dan pelaksanaannya di lokasi peneliti yaitu ketaatan pada norma, kebiasaan, dan adat

istiadat; ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bernegara; ketaatan yang

berlaku dalam lingkungan sekolah; ketaatan terhadap perlindungan HAM; ketaatan

terhadap penegakan HAM; dan ketaatan pada peraturan mengemukakan pendapat.

Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum saat ini dilaksanakan melalui pendidikan,

yakni melalui mata pelajaran PKn. Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam

proses pembelajaran PKn harus sesuai dengan prinsip pendidikan nasional dan visi,

5

misi, tujuan PKn yang tertuang dalam kurikulum PKn. Kurikulum PKn yang memuat

pendidikan ketaatan hukum dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPP.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian ini di MTs Negeri Surakarta II. Tahap-tahap pelaksana-

an penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2012

sampai dengan bulan Januari 2013. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif.

Sumber data penelitian adalah kepala sekolah, guru, siswa, tempat dan peristiwa

berlangsungnya penelitian, dokumen dan arsip. Subjek penelitian ini adalah guru

PKn Kelas VII MTs Negeri Surakarta II, Kepala Sekolah, Guru BK, Guru Agama

Islam, dan siswa Kelas VII MTs Negeri Surakarta II, serta peneliti sendiri.

Prosedur penelitian terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap

analisis data, dan tahap penulisan laporan (Moleong, 2004:127-148). Pengum-

pulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi,

dan mengkaji dokumen atau arsip. Teknik yang digunakan untuk mengetahui

keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber data dan

triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis Data dalam penelitian ini

menggunakan analisis model interaktif. Adapun langkah-langkah teknik analisis

data model interaktif yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,

penarikan kesimpulan atau verifikasi (Idrus, 2009: 147-152). Instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi,

dan kisi-kisi telaah dokumen.

HASIL PENELITIAN

Materi pendidikan ketaatan hukum termuat dalam kurikulum PKn juga

terdapat dalam silabus PKn kelas VII yang digunakan di MTs Negeri Surakarta II.

Silabus tersebut kemudian dijabarkan ke dalam RPP PKn kelas VII yang dibuat

oleh guru PKn dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas VII MTs

Negeri Surakarta II. Materi pendidikan ketaatan hukum juga terdapat dalam buku

ajar PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk. Materi tersebut meliputi

norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

6

bernegara; perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan kemerdekaan

mengemukakan pendapat. Pendidikan ketaatan hukum dilaksanakan dalam proses

pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini dapat dilihat salah

satunya pada saat guru memberikan izin kepada siswa yang hendak pergi ke

kamar kecil, ke UKS, maupun mengisi tinta ke tempat piket. Keterangan ini

menunjukkan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam hal ketaatan

terhadap perlindungan HAM. Temuan pada saat penelitian yang dapat

dihubungkan dengan kajian teori terdapat pada proses pelaksanaan pendidikan

ketaatan hukum di luar kelas maupun interaksi yang terjadi di lingkungan MTs

Negeri Surakarta II. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk

beribadah, beristirahat pada saat jam istirahat, dan menggunakan fasilitas-fasilitas

yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kesempatan beribadah merupakan

bentuk pelaksanaan HAM yang berupa kebebasan beragama. Berdasarkan hasil

analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang

materi muatan dan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam buku ajar PKn

kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk di MTs Negeri Surakarta II.

KESIMPULAN

Buku ajar PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk yang digunakan di

MTs Negeri Surakarta II memuat materi pendidikan ketaatan hukum. Muatan

materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku tersebut termuat dalam bentuk

kalimat, ilustrasi gambar, maupun dalam bentuk soal. Kurikulum, standar

kompetensi, dan kompetensi dasar PKn MTs kelas VII memuat materi pendidikan

ketaatan hukum yang dijabarkan ke dalam silabus dan RPP. Silabus dan RPP

kelas VII MTs Negeri Surakarta II memuat tentang pendidikan ketaatan hukum.

Pendidikan ketaatan hukum dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas.

Pendidikan ketaatan hukum juga dapat dilihat dari interaksi guru dengan siswa,

maupun siswa dengan siswa di luar kelas.

7

SARAN

Sebagai salah satu upaya untuk ikut mengembangkan pemikiran dalam

rangka meningkatkan penanaman nilai-nilai pendidikan ketaatan hukum, maka

penulis perlu menyampaikan beberapa saran yaitu ditujukan kepada penulis buku,

kepada penerbit buku, kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada siswa, kepada

masyarakat, dan kepada peneliti berikutnya

8

DAFTAR PUSTAKA

BSNP. 2006. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan

Pendidikan Menengah. Jakarta: BP. Cipta Jaya. Gerungan. 2011. “Pengertian Pendidikan” (http://mediaedukasiku.blogspot.com/

2011/10/pengertian-pendidikan.html#more). Diakses pada Tanggal 13 November 2012 Pukul 16:27.

Hidayat, Ahmad. 2011. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat. Cirebon: Fakultas

Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Meta, Erry. 2011. “Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Filsafat

Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum” (http://errymeta.blogspot.com/2011/05/membangun-kesadaran-hukum-dan-ketaatan.html. Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2012 Pukul 19:52.

Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Rosyda, Dede dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi

Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

muatan materi dan pelaksanaan pendidikan …eprints.ums.ac.id/23136/9/02._naskah_publikasi.pdf ·...

Documents