MODUL PEMBELAJARAN

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliahPembiayaan Pendidikanyang Diampu Oleh Bu Nina Oktarina

Disusun Oleh:Erlita Dyah Utami7101412263Govinda Kurnia Aripradana7101412268Rizky Nugroho7101412339Siti Fatimah7101412345Eliana7101412393

PENDIDIKAN EKONOMIFAKULTAS EONOMIUNIVERSITAS NEGERI SEMARANG2014

MATERIA. Konsep Pembiayaan PendidikanPembiayaan pendidikan merupakan persoalan yang paling penting dalam ekonomi pendidikan, peran pemerintah dan masyarakat sangat berperan dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga hal pokok yang terkait dalam pembiayaan pendidikan, yaitu :a. Proses pelaksanaan pendidikanb. Distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan.c. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan.Dalam prosesnya pendidikan memerlukan pengorbanan-pengorbanan yang secara langsung bersentuhan dalam produksi pendidikan. Pengorbanan yang dikeluarkan tersebut merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan pendidikan. Biaya yang dikeluarkan ini akan secara langsung bersentuhan dengan komponen mutu pendidikan yang hendak dicapai. hal ini berdasarkan asumsi pada tingkat aktivitas yang perlu didanai semakin tinggi tingkat sekolah maka akan semakin besar dana yang harus dikeluarkan. Hal ini berarti hasil pendidikan hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat memberikan rate of return yang tinggi. Karena biaya pendidikan merupakan pengeluaran pendidikan yang tidak dapat dihindarkanB. Biaya PendidikanBiaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan biaya langsung berasal dari sistem persekolahan sendiri seperti SPP, dan Sumbangan Orang Tua murid untuk pendidikan atau yang dikeluarkan sendiri oleh siswa untuk membeli perlengkapan dalam melaksanakan proses pendidikannya, seperti biaya buku, peralatan dan uang saku. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar (Cohn,1979; Thomas Jone,1985; Alan Thomas, 1976. dalam Nanang Fattah 2000,23). Menurut Cohn (1979:62), biaya pendidikan dapat dikategorikan sebagai berikut :a. Biaya langsung (direct cost), yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membiyai penyelenggaraaan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti gaji guru, pegawai non edukatif, buku-buku pelajaran dana bahan perlengkapan lainnya. Hal ini berpengaruh pada hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut.b. Biaya tak langsung (Indirect cost), yaitu meliputu hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Bentuk-bentuk dan beberapa kategori dari biaya pendidikan masyarakat dan swasta menurut R. Johns, Edgar L. Morphet dan Kern Alexander (1983:45),yaitu :i. Direct Cost1. Social1. Salaries of teacher, administrators and nonprofesional personnel1. Books, supplies and equipment1. Transportation1. Room anf board1. Scholarship and other subsidies to students1. Capital expenditure2. Private1. Tuition and fees1. Books, suplies and equipment1. Extra travel1. Room and boardii. Indirect cost1. Social Earning forgone2. Private Earning forgoneBiaya satuan ditingkat sekolah merupakan biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggraan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Dalam pendekatan makro, terdapat karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya, yaitu :1. Skala gaji guru dan jam terbang mengajar1. Penataran dan latihan pra jabatan1. Pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas1. Sistem evaluasi1. Supervisi pendidikanDalam pendekatan mikro, perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut :Sb (s,t) =f [K (s,t) dibagi M (s,t)]Dimana :Sb : Satuan biaya per murid per tahunK : Jumlah seluruh pengeluaranM : Jumlah murids : Sekolah tertentut : Tahun tertentuDengan mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.C. Analisis Biaya ManfaatAnalisis biaya manfaat merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan Aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikerluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per-murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah untuk pendidikan. Disamping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan.Komponen Biaya Pendidikan meliputi:a. Peningkatan KBMb. Pembinaan tenaga kependidikanc. Pengadaan alat-alat belajard. Pengadaan bahan pelajarane. Sarana kelasf. Sarana sekolahg. Pembinaan siswah. Pengelolaan sekolahi. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikanj. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan.k. Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikanl. Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.m. Peningkatan pembinaan kegiatan siswan. Rumah tangga sekolaho. Kesejahteraanp. Perawatanq. Pengadaan alat-alat belajarr. Pembinaan tenaga kependidikans. Pengadaan bahan pelajaran

D. Biaya dan Manfaat PendidikanDalam hubungannya dengan biaya dan manfaat, pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu investasi (human investment) dalam hal ini, proses pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata, akan tetapi merupakan suatu investasi. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat yang mana dengan pendidikan sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini, secara langsung dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan sangat erat kaitannya dengan suatu konsep yang disebut dengan human capital.E. Mengukur Manfaat Biaya Pendidikan (Cost Benefit Analysis)Manfaat biaya pendidikan oleh para ahli pendidikan sering disebut dengan Cost Benefit Analysis, yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. (Nanang F., 2000:38). Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang atau rupiah, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan. Biaya kesempatan (income forgone) yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi. Dengan demikian, biaya keseluruhan (C) selama di tingkat persekolahan terdiri dari biaya langsung (L) dan biaya tidak langsung (K). Dalam rumusannya dapat digambarkan sebagai berikut :C = L + KBiaya pendidikan merupakan dasar empiris untuk memberikan gambaran karakteristik keuangan sekolah (Nanang Fattah,2000:25).F. Efisiensi Pendidikan (Cost Effectiveness Analysis)Istilah efisiensi pendidikan menggambarkan hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran) dari suatu pelaksanaan proses pendidikan. Efisiensi pendidikan menurut Nanang Fattah (2000 :35) artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, efesiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar siswa. Untuk mengetahui efesiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya (cost effectiveness Analysis) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Kedua konsep tersebut satu sama lain erat kaitannya. Efisiensi internal dapat dinilai melalui suatu sistem pendidikan yang menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Output serig diukur dengan indikator-indikator seperti angka kohort, yaitu proporsi siswa yang dapat bertahan sampai akhir putaran pendidikan, Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah sebagai berikut :1. Rata-rata lama belajar (Average study time)Metode ini digunakan untuk mengetahui berapa lama seorang lulusan menggunakan waktu belajarnya dengan cara menggunakan statistic kohort (kelompok belajar). Cara penghitungannya adalahjumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu kohortdibagi dengan jumlah lulusan dalam kohort tersebut.2. Rasio Input Output (Input-Output Ratio (IOR))Merupakan perbandingan antara jumlah murid yang lulus dengan murid yang masuk awal dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya, membandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran.Sedangkan Efesiensi eksternal, sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis. Efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro yairtu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social sebagai dampak dari hasil pendidikan.Pada tingkat makro bahwa individu yang berpendidikan cenderung lebih baik memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan kesehatan yang baik.Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sub sector pendidikan. Efisiensi eksternal juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan.Dalam menganalisis efisiensi eksternal, dalam bidang pendidikan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :1. Keuntungan perorangan (private rate of return)Yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya pendidikan dari individu yang bersangkutan.1. Keuntungan masyarakat (social rate of return)Yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya pendidikan masyarakatJadi, efisiensi eksternal pendidikan meliputi tingkat balik ekonomi dan investasi pendidikan pada umumnya, alokasi pembiayaan bagi jenis dan jenjang pendidikan.Secara konseptual efisiensi pendidikan meliputi cost-efectiveness dan cost benefit. Cost effectiveness dikaitkan dengan perbandingan biayainput pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar. Efisiensi internal atau cost effectiveness sangat bergantung pada dua faktor utama yaitu :1. Faktor institusional2. Faktor manajerialSedangkan cost benefit dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, keterampilan. Terdapat dua hal penting dalam hal investasi tersebut, yaitu :1. Investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi di luar intrinsiknya.1. Nilai guna dari kemampuan Upaya-upaya dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan perlu diarahkan pada hal-hal pokok berikut ini :1. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access).1. Pemerataan untuk bertahan di sekolah (equality of survival)1. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output)1. Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality of outcome)Konsep peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan akan mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep efisiensi, baik secara internal maupun secara eksternal.G. Model Pembiayaan PendidikanMenurut Thomas H. Jones dalam bukunya Introduction to School Finance; Technique and Social Policy(1985:250), mengungkapkan tentang prinsip-prinsip atau model pembiayaan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu :a. Flat Grant, model ini mendistribusikan dana-dana negara bagian tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh pajak lokal atau pembagian sama rata.b. Full State Funding, model ini pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh negara yaitu menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam perolehan pajak.c. The Foundation Plan, model inio ditekankan pada patokan tarif pajak property minimum dan tingkat pembelanjaan minimum untuk setiap distrik sekolah lokal di negara bagian.d. Guaranteed Tax Base, model ini merupakan matching plan, dimana negara membayar presentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh setiap distrik sekolah.e. Percentage Equalizing, model ini merupakan bentuk dari Guaranteed Tax Base, dimana negara menjamin untuk memadukan tingkat-tingkat pembelanjaan tahun pertama di distrik lokal dengan penerimaan dari sumber-sumber negara dan match berada pada suatu rasio variabel.f. Power Equalizing, model ini memerintahkan distrik-distrik yang sangat kaya untuk membayarkan sebagian pajak sekolah yang mereka pungut ke kantong pemerintah negara bagian.H. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKANKenyataan yang terjadi di Indonesia, penyediaan sumber-sumber pendidikan khususnya anggaran pendidikan, masih mengalami hambatan. Alokasi dana pendidikan di Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara Anggaran pendidikan selama ini hanya dialokasikan dibawah 10% dari APBN, padahal dalam ayat 31 ayat 4 UUD 1945, secara jelas pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk mempriorit askan anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD itu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan. Pasal 46 Undang-UndangNo.20Tahun 2003, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Kenyataan yang terjadi di indonesia, penyediaan sumber-sumber pendidikan khususnya anggaran pendidikan, masih mengalami hambatan. Alokasi dana pendidikan di Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara Anggaran pendidikan selama ini hanya dialokasikan dibawah 10% dari APBN, padahal dalam ayat 31 ayat 4 UUD 1945, secara jelas pemerintah mempunyai suatu kewajiban konstitusi untuk memprioritaskan anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dan APBD itu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan. Pasal 46 Undang-UndangNo.20Tahun 2003, menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat .Sumber pembiayaan merupakan ketersedian sejumlah uang atau barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang bagi penyelenggara pendidikan. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan (penerimaan):1. Sumber Dari Pemerintah Pusat Dan Daerah Berupa APBN dan APBD melalui DAU dan DAK, Dana BOS dan BlockGrant. Sumber-sumber pendapatan dana:1. Sumber daya alam Eksplorasi/ tambang emas, minyak, gas, batu bara, hasil hutan, hasil kelautan,dll.1. Hasil industry/ perusahaan BUMN, BUMD, industry pariwisata,dll.1. Pajak bumi dan bangunan, kekayaan, penghasilan perorangan, pendapatan penjualan, kendaraan bermotor, dll.1. Sumber Dari Masyarakat1. Masyarakat peduli pendidikan, Berupa sumbangan dari perorangan, lembaga, kelompok pengusaha, penyandang modal, dll.1. Orang tua peserta didik Berupa SPP, iuran komite dan biaya pengembangan peserta didik secara pribadi.1. Sumber-Sumber Lain1. Bantuan luar negeri Pinjaman (loan/kredit), pemberian grant/hibah dari UNESCO, UNICEF, BANK DUNIA, Swisscontact Fundation, Foundation lainnya)1. Bantuan dalam negeri Berbentuk Yayasan dan swadanaYayasan dana bakti social(ASTRA), yayasan lainya Sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah tidak menjadi jaminan bagi peningkatan mutu, jika tidak direncanakan, salah sasaran, salah pengelolaan, tidak ada pengawasan, akuntabilitas rendah, sanksi yang tidak tegas yang diberikan bagi penyeleweng, sehingga tidak ada efek jera dan moral yang rendah, dan alas an lainnya dalam pengelolaan biaya pendidikan.Selain itu menurut Mulyasa (2004: 48), sumber pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga sumber, sumber-sumber tersebut antara lain:

1. Pemerintah (pemerintah pusat dan daerah).Sumber utama pembiayaan pendidikan adalah dari pemerintah, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah. Sumber Dari Pemerintah Pusat dan Daerah berupa APBN dan APBD melalui DAU dan DAK, dana BOS dan block grant. Sumber-sumber pendapatannya berasal dari:2. Sumber daya alam, seperti hasil dari eksplorasi tambang emas, minyak, gas, batu bara, hasil hutan, hasil kelautan dan sebagainya.

2. Hasil industri/ perusahaan BUMN, BUMD, industri, pariwisata dan sebagainya.

2. Pajak bumi dan bangunan, kekayaan, penghasilan perorangan, pendapatan penjualan, kendaraan bermotor dan sebagainya.2. Orang tua/ peserta didikPembiayaan dari orang tua atau keluarga biasanya dapat berupa SPP, iuran komite dan biaya pengembangan peserta didik secara pribadi.3. MasyarakatBiaya yang berasal dari masyarakat berupa sumbangan dari perorangan, lembaga, kelompok pengusaha, penyandang modal dan sebagainya.4. Sumber sumber lainnyaSumber-sumber lainnya dari biaya pendidikan dapat diperoleh dari bantuan luar negri, pinjaman dari Negara lainnya, pemberian block grant/ hibah dari lembaga-lembaga asing ataupun bantuan dalam negeri berbentuk yayasan dan swadana yayasan bakti sosial maupun yayasan. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII:0. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerinta Daerah dan Masyarakat.0. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.0. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN0. Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model)Merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik.0. Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model)Negara tanpa mempertimbangkan kekayaan & pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Tujuannya adalah untuk menjaga sekolah dari kehancuran lebih parah (pada daerah yang miskin).0. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranted Tax Base Plan)Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per siswa yang menjadi jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Pembagian presentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, dan rendah di sekolah distrik yang kaya / sejahtera.0. Model Persamaan Persentase (Persentage Equalizing Model)Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang di butuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan.0. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan)Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin.0. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model) Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan local dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki. Untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya.0. Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model)Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model ini menurut Sergivanni tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah.0. Model Surat Bukti / Penerimaan (Models of Choice and Voucher Plans)Model ini memberikan Dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu murid.0. Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan)Adalah model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh siswa yang cacat, siswa program kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa.0. Model Berdasarkan Pengalaman (Historic FundingModel ini sering disebut Incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu, dengan hanya penyesuaian.0. Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model)Model ini sekolah mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, dan menyesuaikan dengan criteria.0. Model Berdasarkan Kebijaksanaan (Descretion Model)Model ini penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantuberdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya.Dalam perkembangan perencanaan dan penggunaan pembiayaan pendidikan dikenal Model Sentralistik. Model ini menggunakan dua program yaitu pembangunan dan rutin Model Desentralisasi Perencanaan pembiayaan dilakukan ditingkat pusat dan daerah.x. BENTUK-BENTUK DANA PUSAT DAN DAERAH: Dana alokasi umum bersifat Blok Grant untuk mengatasi masalah ketimpang horizontal Dana bagi hasil dana pertimbangan untuk mengetasi masalah ketimpangan vertikal Alokasi khusus sifatnya khusus atau Spesific Grant untuk memenuhi biaya khusus Dana kontijensi adalah dana bantuan bagi daerah yang kekurangan anggaran dari DAU dan bagi hasil. Dana Dekonsentrasi dan lintas daerahxi. DIAGRAM MEKANISME PENGATURAN TUGAS PUSAT0. Penentuan standart pembiayaan minimal untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan, standar ini memperhitungkan bantuan pendidikan untuk masyarakat yang tidak mampu mendukung pembiayaan pendidikan anak-anaknya.0. Penentuan aturan standar dalam penggunaan biaya, tata cara menhindari pemborosan, penipuan, penyalahgunaan dan aturan hukum yang jelas pada pelanggaranpenggunaan biaya pendidikan.0. Penetuan pembiayaan per unit siswa, dengan memperhatikan keadilan, kesamaan kesempatan dan kesulitan daerah.0. Tidak mengelola biaya untuk kebutuhan kegiatan pendidikan daerah/sekolah.0. Semua biaya pendidikan alokasi daerah langsung diserahkan pada daerah.0. Semua biaya pendidikan alokasi sekolah langsung diserahkan pada sekolah.PROVINSI Menyediakan dana pendidikan untuk menunjang Kabupaten/Kota yang kurang mampu. Mengembangkan biaya satuan untuk tiap Kabupaten/KotaKABUPATEN/KOTA Pengalokasian biaya pendidikan untuk setiap unit pelaksana teknis sesuai aturan biaya satuan. Tidak mencampuri pengelolaan biaya pendidikan untuk unit pelaksana teknis namun diserahkan pada unit yang bersangkutan. Menjamin pengalokasian anggaran tepat waktu dan tepat sasaran. Mengawasi penggunaan biaya sesuai kebutuhan. Mengenakan sangsi tegas pada pelanggaran penggunaan biaya pendidikan. Menyediakan dana dalam bentuk hadiah bagi sekolah yang berhasil meningkatkan prestasi siswanya.SEKOLAH Mengelola biaya sesuai dengan petunjuk Membuat pertanggung jawaban penggunaan biaya.xii. BIAYA PENDIDIKANBiaya pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari Input atau sumber-sumber pendidikan tertentu yang digunakan untuk pembelajaran guna menghasilkan output pendidikan dari suatu program pendidikan tingkat tertentu.Pada tataran konsep pembiayaan secara umum, biaya dapat berupa pengeluaran sejumlah uang tertentu atau pengorbanan tertentu yang bukan berbentuk uang namun dapat dinilai dengan uang.Faktor-faktor yang perlu dipahami dalam pembiayaan0. Pengeluaran0. Pengorbanan0. Dinilai dengan uang0. Harga pasarBiaya dilihat dari beberapa sudut pandang3. Biaya dilihat dalam obyek pendidikan tertentu misalnya biaya penyelenggaraan pendidikan tingkat SD, SMP, SMA, atau PT Dalam cakupan kecil misalnya biaya pembelajaran gaji karyawan atau perlengkapan pada satu jenjang pendidikan tertentu.3. Dilihat dari organisasi, biaya yang dikeluarkan suatu unit organisasi tertentu misalnya biaya yang dikelarkan oleh Diknas3. Biaya dilihat dari asalnya, misalnya dari dalam negeri atau luar negeri.xiii. DASAR HUKUM1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional1. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2005.1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikanPendanaan Pendidikan menurut PP NO. 48 Tahun 2008 adalah :1. Tanggung jawab pendanaan pendidikan:Pasal 2 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; danc. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian da peranandalam bidang pendidikan.

1. Sumber Pendanaan PendidikanPasal 50(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing- masing. (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.(4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasiona Pendidikan. Pasal 51(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a. anggaran Pemerintah; b. anggaran pemerintah daerah; c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau d. sumber lain yang sah.

(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua /walinya; Bantuan Pemerintah; Bantuan pemerintah daerah; Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau Sumber lainnya yang sah. Pengelolaan Dana Pendidikan

1. Prinsip PengelolaanPasal 58Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,n penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas: 1. prinsip umum; dan 2. prinsip khusus.

1. PerencanaanPasal 64Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah harus sejalan dengan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja Pemerintah; dan rencana strategis pendidikan nasional. Realisasi Penerimaan dan PengeluaranPasal 70Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntasi yang berlaku bagi instansi Pemerintah.Pasal 72Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntasi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.1. Pengawasan, Pemeriksaan, dan PertanggungjawabanPasal 76(1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 79(2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

xiv. AKUNTANSI SEKTOR PEDIDIKANPengelolaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan Negara jangka panjang. Pengelolaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dengan akuntansi akan menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan.Istilah akuntansi mulai dikenal pada awal tahun 60-an, ketika ilmu akuntansi Amerika Serikat mulai masuk ke Indonesia. Kata akuntansi berasal dari kata to account yang berarti memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat rencana yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen, pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditor, badan pemerintah dan sebagainya. Era pasca reformasi melahirkan kembali semangat demokratisasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Otonomi daerah telah membawa jiwa dan semangat tersebut dalam desentralisasi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, secara otomatis, masing-masing daerah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya melalui berbagai usaha, seperti menggali potensi daerah seoptimal mungkin serta menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Namun semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, belum terlihat perubahan dan dampak yang signifikan bagi perkembangan serta peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah pada umumnya terpaku pada pembangunan secara fisik semata dan keuntungan jangka pendek. Padahal, pemerintah daerah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.Selama ini sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Saat ini, sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban, termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi, pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester, atau tahunnya. Sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dan tindakan terkait dengan pembangunan sektor pendidikan.Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan.1. Kepala sekolah mengunakan akuntansi untuk menyusun perecanaan sekolh yang di pimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang di perlukan.2. Guru dan karyawan mengunaka akuntansi untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas di sekolah.3. Kreditor mengunakan akuntansi untuk mengetahui informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunga dapat dibayar pada saat jatu tempo.4. Orang tua siswa mengunakan akuntansi untuk mengetahui kelangsungan hidup instusi pendidikan.5. Pemasok, mengunakan akuntansi untuk mengetahuiinformasi tentang kemungkinan jumlah terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.6. Pemerintah, membutuhkanya sebagai kepentingan alokasi sumber dana untuk aktivitas sekolah.7. Masyarakat, menguna akuntansi untuk mengetahui informasi keuangan dan aktivitasnya.

O. SIKLUS AKUNTANSI PENDIDIKANLaporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan penglahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, prinsip-prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dinamakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan selama periode berjalan, yaitu penjurnalan tarnsaksi dan pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan di akhir periode termasuk juga mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus ditempuh pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun demikian, pencatatan, dan pemindahbukuan selama periode berjalan membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan pekerjaan di akhir periode. Alur proses akuntansi pendidikan dimulai dengan pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, serta persiapan untuk pencatatan transaksi berikutnya.Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu :1. Tahap pencatatan; kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan sarana buku harian atau jurnal untuk kemudian diposting berdasarkan kelompok ke dalam akun buku besar.1. Tahap pengikhtisaran; kegiatan dalam tahap ini adalah sebagai berikut; penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik.1. Tahap pelaporan; dalam tahap ini, dilakukan penyusunan Laporan Surplus Defisit, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.P. LAPORAN KEUANGAN DALAM AKUNTANSI PENDIDIKANLaporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembelanjaan. Berikut merupakan komponen-komponen Laporan Keuangan :1. Neraca; ibarat sebuah foto, neraca hanya menampilkan gambaran institudi pendidikan pada saat tanggal neraca saja. Jadi, neraca merupakan sebuah gambaran posisi keungan dari suatu lembaga pada waktu tertentu. Pada umumnya, komponen neraca meliputi Aset yang terbagi menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap, Kewajiban yang terbagi atas Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang, dan Modal.2. Laporan Surplus Defisit; merupakan laporan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas. Dalam konteks ini, kinerja adalah kemampuan suatu lembaga dalam menciptakan pendapatan.3. Laporan Arus Kas; laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini, perubahan posisi kas dilihat dari 3 (tiga) sisi, yakni dari kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Sesuai dengan namanya, laporan ini akan memberikan informasi tentang arus kas masuk maupun keluar dari institusi pendidikan yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai alokasi kas ke dalam berbagai kegiatan institusi pendidikan.

Q. PERENCANAAN KEUANGAN SEKOLAHPerencanaan Keuangan Sekolah adalah proses manajemen keuangan sekolah yang meliputi :(1) perencanaan(2) pelaksanaan(3) pengawasan(4) pelaporan dan(5) pertanggung-jawabanGarner( 2004) merumuskan urutan perencanaan keuangan yang strategis sebagai berikut:2. Visi Misi2. Tujuan jangka pendek dan jangka panjang2. Program kegiatan2. Target hasil2. Anggaran2. Perencanaan keuangan yang strategisTujuan Manajemen Keuangan SekolahMelalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.1. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Prinsip-Prinsip Manajemen KeuanganManajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.2. TransparansiTransparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.2. AkuntabilitasAkuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat2. Efektivitas Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness characterized by qualitative outcomes. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.2. EfisiensiEfisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency characterized by quantitative outputs (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:0. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya:Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut ini:Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan daya C dan hasil D yang paling efisien, sedangkan penggunaan daya A dan hasil D menunjukkan paling tidak efisien.0. Dilihat dari segi hasilKegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.Ragam efisiensi tersebut dapat dilihat dari gambar berikut ini:Hubungan penggunaan waktu, tenaga, biaya tertentu dan ragam hasil yang diperoleh

Pada gambar di atas menunjukkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil B paling tidak efisien. Sedangkan penggunaan waktu, tenaga, biaya A dan hasil D paling efisien.Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.R. SISTEM AKUNTANSI BIAYA DI SD, SMP, SMA, DAN PTSampai saat ini, pengkajian terhadap sistem akuntansi biaya sekolah belum pernah diakukan. Selama ini, penelitian tentang administrasi keuangan sekolah, pengelolaan keuangan BP3, serta penghimpunan dana di sekolah masih lebih disukai.Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sistem akuntansi biaya telah berjalan di sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Lebih jauh lagi, pembahasan juga akan memberikan informasi tentang perhitungan biaya yang terjadi di sekolah. Dengan pembahasan tersebut, dapat diketahui berapa sesungguhnya kebutuhan dana setiap murid untuk mendapatkan standar pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat dijadikan dasar perencanaan anggaran pendidikan, dimana hal tersebut adalah poin penting dalam kemajuan dan peningkatan pendidikan. Pemerintah dapat mengambil tindakan selanjutnya apakah akan menambah, mengurangi, mengoptimalkan, atau mengeluarkan deregulasi dan kebijakan baru terkait dengan informasi biaya yang selalu up to dateIdentifikasi permasalahan perhitungan biaya di sekolah dasar dan menengah negeri saat ini menjadi sangat penting. Selama ini, perkembangan perhitungan biaya di tingkat sekolah dasar dan menengah belum mampu menjawab tantangan era otonomi dan globalisasi secara optimal. Perhitungan biaya di sekolah dasar dan menengah yang ada selama ini masih sangat sederhana dan belum mampu mengungkapkan informasi penting sebagai materi/landasan pengambilan keputusan, serta hanya sebatas informasi per unit untuk belanja pegawai dan belanja nonpegawai. Perkembangan terakhir dari sistem perhitungan biaya di entitas sekolah dasar dan menengah, serta cara-cara/inovasi baru dalam mencapai target dan tantangan yang dewasa ini terjadi belum diketemukan. Perhitungan yang ada belum mampu mengungkapkan dan memunculkan data informatif, seperti belum adanya standar atau pedoman perhitungan biaya per unit siswa.Sementara itu, pendidikan adalah kebutuhan mendesak bagi suatu negara, mengingat pendidikan tidak saja menjadi bekal bagi generasi bangsa, namun juga penentu masa depan bangsa. Dibandingkan dengan negara lain, pendidikan di negara kita masih tertinggal. Porsi anggaran untuk pendidikan di negara ini masih sangat terbatas. Jadi, pembahasan yang dilakukan hanya sebatas pada data dan informasi apa yang telah terjadi. Karena itu, pengkajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan kelemahannya.Tujuan pembahasan sistem akuntansi biaya pada SD, SMP, dan SMA adalah :a. Mengefektifkan dan mengefisiensikan penggunaan dana sekolahb. Mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di sekolahc. Memberikan informasi berupa laporan biaya yang akuratd. Memberikan jaminan akuntabilitas dan transparasi penggunaan dana serta pelaporannya.e. Menghasilkan laporan biaya yang terkini (up to date), sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelola sekolah, terutama pada aspek keuangan.Landasan teori yang dipakai untuk memecahkan permasalahan perhitungan biaya di Sekolah Dasar dan Menengah adalah dengan pendekatan akuntansi biaya traditional dan Activity Costing System (ACS). Proses dan sistematika pemecahannya adalah melalui rincian tahap sebagai berikut :a. Pemahaman mengenai pengertian biaya :b. Klasifikasi dan identifikasi biaya biaya yang terjadi di sekolah ke dalam kategori tertentu dengan pendekatan ACSc. Pembuatan konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatifd. Simulasi aplikasi model perhitungan biayaSebagai langkah pertama, harus diketahui terlebih dahulu konsep biaya. Biaya adalah suatu bentuk pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan entitas. Di sekolah dasar dan sekolah menengah, sangat banyak macam dan jenis biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuan sekolah adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, terutama mencetak kualitas pribadi lulusan sesuai dengan standar kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yayasan maupun entitas sekolah itu sendiri.Di sekolah dasar dan menengah negeri, standar pengelolaan administrasi dan keuangan serta pelaporan keuangan relatif sama dan terpusat. Hal ini membuat entitas pendidikan dasar dan menengah negeri harus mengembangkan penerapan standar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang dimiliki masing masing sekolah, termasuk di dalamnya perhitungan dan pelaporan biaya. Saat ini, sarana informatif dan pendukung pengambilan keputusan pendidikan belum diimplementasikan secara memadai.Informasi biaya memiliki nilai yang berarti bagi orang tua siswa, siswa, serta masyarakat pemerhati pendidikan maupun umum. Pelaporan biaya ini diharapkan menjadi dasar yang efektif bagi pertimbangan dan penilaian suatu entitas sekolah tertentu.1. Klasifikasi BiayaBiaya akan diidentifikasi dan diklasifikasi menurut sifatnya. Klasifikasi biaya biaya entitas sekolah menurut sifatnya ini akan digunakan untuk mempertegas batasan mempermudah perhitungan, dan menambah keakuratan pelaporan. Menurut sifatnya biaya dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :a. Biaya langsungb. Biaya tidak langsungBiaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proses pencapaian hasil dan tujuan suatu organisasi. Di sekolah dasar dan menengah negeri, biaya langsung adalah biaya proses peningkatan kualitas siswa dan pencapaian tujuan utama sekolah yang tidak terpisahkan dari diri siswa serta berdampak terhadap siswa secara keseluruhan. Contoh biaya langsung adalah biaya praktikum, biaya ujian, biaya pemakaian laboratorium, biaya peminjaman buku, dan sejenisnya.Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa biaya langsung merupakan komponen utama dari biaya pendidikan (SPP), atau dapat dikatakan merupakan biaya sesungguhnya dari pendidikan itu sendiri.Biaya tidak langsung adalah komponen biaya penunjang atau pelengkap dari komponen biaya langsung. Dalam dunia pendidikan, biaya tidak langsung merupakan komponen penunjang atau katalisator dalam proses belajar mengajar. Jadi, tujuan akhir sekolah dalam peningkatan kualitas lulusan dapat lebih cepat dicapai. Contoh biaya serta langsung adalah bantuan dana kegiatan siswa, biaya keamanan dan kebersihan, dan biaya kegiatan sosial.2. Identifikasi BiayaSetelah diketahui klasifikasi biaya menurut sifatnya, yaitu langsung maupun tidak langsung, identifikasi biaya yang terjadi di sekolah disesuaikan dengan APBS. Dalam tahap ini, logika hubungan antara biaya dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :Diagram Penyusunan Anggaran Pendidikan Sekolah MenengahActivity Costing System

AnggaranAktivitasBiaya

Biaya LangsungBiaya Tidak Langsung

Keterangan:Pada awalnya, komponen penyusunan anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung . Dalam pembahasan bab ini, digunakan alat bantu penyusunan laporan biaya aktivitas, yaitu Activity Costing System (ACS), yang merupakan salah satu alat bantu penghitungan biaya dalam pendekatan ekonomi. Menurut pendekatan ekonomi tersebut, biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas dan prasarana pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Dengan penjabaran jenis biaya dan aktivitas secara bersamaan, anggaran tahunan dapat dirinci secara lebih akurat.Kelebihan metode tersebut adalah kemudahannya dalam merinci biaya yang perlu diperhitungkan. Metode tersebut tidak mengindahkan pengaruh tingkat teknologi, kondisi eksternal, dan tingkat efisiensi aktivitas organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain metode ACS, pada bagian akhir bab ini juga dikenalkan penghitungan biaya di sekolah luar negeri.3. Simulasi Sederhana Kebutuhan Penghitungan Prakiraan Biaya PendidikanAlokasi dana untuk pendidikan harus dipersiapkan sejak awal. Meskipun tidak semua biaya pendidikan itu dapat dikatakan mahal, bervariasinya bentuk sekolah membuat penerapan standar biaya dan klasifikasinyamenjadi sulit.Kemampuan membayar biaya Sekolah A tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan membayar biaya Sekolah B. Fasilitas yang disediakan di setiap sekolah berbeda. Namun demikian, akibat inflasi, Sekolah A dinilai murah tidak akan tetap sama murahnya pada tahun mendatang. Jadi, biaya pendidikan sekolah A naik terus dari tahun ke tahun dan akhirnya pasti mahal.Berikut adalah contoh sederhana tentang penghitungan biaya pendidikan. Anggap saja anak Anda sekarang berusia 3 tahun, Pertanyaannya, kalau sekarang Uang Pangkal SMA adalah 4 juta, dan usia rata rata seseorang masuk SMA 15 tahun, apakah jumlah yang dibayar nanti akan sama ketika anak tersebut masuk SMA sekitar 12 tahun lagi?Bagaimana cara menghitung jumlah Biaya Pendidikan anak kalau biaya pendidikan selalu naik dari tahun ke tahun? Di sini presentase kenaikan tidak sama setiap tahun, sehingga yang bisa dilakukan adalah menggunakan asumsikan tertentu. Misalnya, asumsikan bahwa setiap tahun Biaya Pendidikan akan selalu naik sebesar 10 persen.Dengan demikian, kalau misalnya Uang Pangkal masuk SMA pada saat ini adalah Rp 4 juta, tahun depan bisa diperkirakan akan menjadi Rp 4.400.000. Dari mana angka itu didapat? Mudah : Rp 4 juta + (10% x Rp 4 juta). Sebetulnya, selain cara di atas juga bisa digunakan rumus Rp 4juta x 1,1.1,1? Dapat dari mana angka itu? Ini merupakan perhitungan matematika yang sederhana. Angka 1,1 adalah sama dengan 10% di atasnya 100%. Jadi, 1,1 adalah bentuk desimal agar lebih cepat dalam melakukan perkalian dengan memperkirakan jumlah Biaya Pendidikan. Namun, jika asumsi kenaikan Biaya Pendidikan 20% per tahun, maka akan digunakan bentuk desimal 1,2. Jika asumsi kenaikan Biaya Pendidikan adalah 30% per tahun, digunakan bentuk desimal 1,3. Begitu seterusnya.Jika kenaikan adalah 10% dalam satu tahun, maka apabila tahun ini Uang Pangkal masuk SMA adalah 4 juta, tahun depan angka tersebut diperkirakan menjadi : Rp 4 juta x 1,1 = Rp 4.400.000. Itu untuk tahun depan. Kalau untuk dua tahun ke depan bagaimana? Ulangi perkalian tersebut sampai lima kali, yaitu : Rp 4 juta x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1. Kalau untuk 12 tahun ke depan? Ulang sampai dua belas kali. Begitu seterusnya.4. Simulasi Activity Costing System (ACS) untuk SD, SLTP, dan SMASelama ini, entitas sekolah dasar dan menengah dalam proses penyusunan komponen pembiayaan SPP maupun BP3 hanya menurunkan dari anggaran yang telah ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah dengan pengalokasian yang tidak mencerminkan prioritas, sifat, dan kebutuhan siswa, serta peningkatan konsumsi aktivitas bagi siswa dalam proses pencapaian tujuan pendidikannya. Suatu mekanisme yang lebih informatif dan efektif dalam proses menurunkan atau mengalokasikan serta mengidentifikasikan komponen biaya dalam anggaran pembelanjaan sekolah sangat diperlukan, sehingga pengalokasian dan penggunaan biaya dapat secara lebih tepat dibebankan ke siswa melalui SPP dan sumbangan BP3, dengan pertimbangan tertentu sebagai pembatas dan indikator dari biaya itu sendiri.Berikut ini adalah contoh penerapan Activity Costing System (ACS) di SMP Hidayatullah Semarang tahun ajaran 2005/2006, di mana biaya diklasifikasikan ke dalam biaya rutin/opersional baik langsung maupun tidak langsung, biaya langsung umum, biaya langsung khusus, dan biaya tidak langsung umum.Biaya Rutin/OperasionalBiaya rutin/operasional adalah biaya sekolah yang ditanggung oleh pemerintah baik secara total atau keseluruhan maupun dalam bentuk subsidi. Subsidi dari pemerintah ini mengurangi biaya tidak langsung yang ditanggung oleh BP3.

Biaya Rutin/Operasional LangsungGaji Guru dan Pegawai (1 tahun)Rp973.568.316Subsidi Biaya Rutin/Operasional Tidak Langsung1. Belanja KantorRp 925.0002. Pengadaan AlatRp 10.628.0003. Tunjangan Beras (1 tahun)Rp 50.836.8004. LemburRp 500.0005. Langganan Daya dan JasaRp 7.500.0006. Pemeliharaan Lingkungan/GedungRp 3.557.000JumlahRp73.946.800Biaya Langsung UmumBiaya langsung umum adalah biaya langsung yang dikenakan kepada seluruh siswa (Kelas 1, 2, 3, dan Akselerasi).1. Kegiatan Belajar MengajarEvaluasi Ulangan Umum Cawu I702 siswa x Rp 7.500Rp 5.265.000 Ulangan Umum Cawu II702 siswa x Rp 7.500Rp 5.265.000 Ulangan Umum Bersama Cawu II 443 siswa x Rp 5.000Rp 2.215.000 Ulangan Umum Cawu III443 siswa x Rp 8.500Rp 3.765.000 Ulangan Umum Kelas Akselerasi 30 siswa x Rp 60.000 x 4Rp 7.200.000 TPBHS229 siswa x Rp 10.000Rp 2.290.000 Iuran EBTANAS ke Rayon229 siswa x Rp 6.000Rp 1.374.000 EBTA/EBTANAS229 siswa x Rp 20.000Rp 4.580.000JumlahRp 31.954.000Program Pengayaan Intensif Transport Tim8 x Rp 1.850.000Rp 14.800.000 Transport Pembuat Soal392 Set x Rp 12.500Rp 4.900.000 Transport Pembahasan1.832 jam x Rp 13.500Rp 24.732.000 Transport Pengawas424 jam x Rp 12.500Rp 5.300.000 Foto copy Soal8 x Rp 1.250.000Rp 10.000.000JumlahRp 59.732.000Kegiatan Laboratorium Laboratorium IPARp 5.000.000Iuran MKS 12 x Rp 30.000Rp 360.000 Iuran MUSKA12 x Rp 20.000Rp 240.000Kegiatan MGMPRp 1.000.000Studi LapanganRp 7.000.000LokakaryaRp 5.000.000Alat dan Bahan PraktikumRp 4.000.000Penambahan Buku ReferensiRp 3.000.000Pengembangan Pendidikan AgamaRp 1.500.000

2. Sarana dan Prasarana PendidikanPengadaan BukuRp 6.000.0003. KesiswaanPengembangan KesiswaanRp 6.500.000Setor KesiswaanRp 1.500.000JumlahRp 8.000.0004. KesejahteraanKesejahteraan GuruRp 158.952.0005. Sarana FisikPengadaan Papan Tulis White BoardRp 2.000.000Total Biaya Langsung UmumRp 293.738.000Biaya Langsung KhususBiaya langsung khusus adalah biaya langsung yang pengenaannya ditujukan ke golongan tertentu (Kelas 1,2,3, akselerasi, atau penggolongan lainnya). Contoh Biaya Langsung Khusus Kelas Akselerasi adalah biaya penataan peningkatan profesi pengelolaan program akselerasi sejumlah Rp 7.500.000,-. Pemisahan ini dilakukan karena komponen biaya tersebut hanya dikenakan kepada sebagian siswa tertentu.Biaya Tidak Langsung Umum1. Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan LombaRp 4.000.000

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengadaan AlatRp 40.000.000 Langganan KoranRp 1.000.000 Perbaikan Air dan ListrikRp 5.000.000 Pemeliharaan Lingkungan/GedungRp 6.000.000 Pengadaan Foto CopyRp 2.000.000 Rapat DinasRp 5.000.000 Transpor Pengiriman SuratRp 1.000.000 Transpor LemburRp 4.000.000 Langganan Listrik, Telepon, dan AirRp 40.000.000 Belanja KantorRp 5.000.000 Inventaris KantorRp 2.500.000JumlahRp 111.500.000

3. Kesiswaan Latihan KepemimpinanRp 3.500.000 HUT SMARp 7.500.000 Perayaan Hari Besar/KeagamaanRp 4.000.000 Pesantren KilatRp 2.500.000 Tutup TahunRp 3.000.000 Studi Banding OSISRp 2.000.000 Kemah PramukaRp 5.000.000 Subsidi Seragam TontiRp 2.500.000 Perlengkapan PramukaRp 5.000.000JumlahRp 35.000.000

4. Lain lain Setor Tim KoordinasiRp 7.500.000 Kegiatan SosialRp 5.000.000 Rapat Pleno BP3Rp 6.000.000 Rapat Koordinasi BP3Rp 2.000.000 Buka BersamaRp 2.000.000 Bingkisan LebaranRp 5.000.000 SyawalanRp 2.000.000 Kenang-kenangan Purna TugasRp 4.000.000 Tamu SekolahRp 5.000.000 Kebutuhan Minum HarianRp 7.500.000JumlahRp 38.500.000

5. Kesejahteraan Kesejahteraan GuruRp 158.952.000 Kesejahteraan Pegawai TURp 44.160.000 Kesejahteraan Petugas SekolahRp 16.200.000JumlahRp 219.312.000

6. Sarana Fisik Pembuatan Tempat ParkirRp 1.920.000 Pembuatan Majalah DindingRp 770.000 Pemasangan ConblokRp 6.400.000 Perbaikan TamanRp 1.600.000 Pembuatan Papan InformasiRp 1.500.000 Pengecetan TembokRp 1.500.000 Perbaikan TembokRp 2.000.000 Perbaikan AlatRp 5.110.000 Pengadaan Tempat SampahRp 700.000JumlahRp 21.500.0007. Cadangan/Subsidi SilangRp 7.802.000Total Biaya Tidak Langsung UmumRp 437.614.000

Dari contoh rincian anggaran sekolah di atas, jumlah biaya per klasifikasi dan beberapa informasi terkait dapat diketahui dalam proses perhitungan dan pengalokasian biaya biaya berikut :

Biaya Langsung (BL): Rp 1.267.306.316Biaya Rutin/Operasional Langsung (BRL): Rp 973.568.316 (gaji pegawai)Biaya Rutin/Operasional Tidak Langsung (BRTL): Rp 73.946.800Biaya Langsung Umum (BLU): Rp 293.738.000Biaya Langsung Khusus (BLK): Rp 7.500.000 (kelas akselerasi)Biaya Tidak Langsung Umum (BTLU): Rp 437.614.000Jumlah Siswa (JS): 702 orang siswaJumlah Siswa Kelas Akselerasi (JSKA): 30 orang siswaSPP Siswa secara Umum (Kelas 1, 2, 3)Perhitungan yang digunakan adalah pengurangan biaya langsung dengan biaya rutin langsung, lalu dibagi dengan jumlah seluruh siswa untuk mengetahui kebutuhan langsung/riil siswa secara umum (kelas 1,2,3) dalam mencapai tujuan pendidikannya.SPP rata rata : BL - BRL = 1.267.306,316 973.568.316 JS702: Rp 418.430/tahun: Rp 34.870/bulanJika pembedaan SPP antara kelas 1, 2, dan 3 dilakukan, maka komponen biaya langsung harus dipisah, seperti biaya langsung EBTA/EBTANAS yang dibebankan kepada siswa kelas tiga.

SPP Siswa Kelas AkselerasiPerhitungan biaya pendidikan kelas akselerasi sama dengan perhitungan secara umum yang telah dibahas di atas, dengan catatan perlu penambahan/penyesuaian komponen tambahan yang telah ditentukan untuk kelas tersebut.

SPP Kelas Akselerasi = ( BL BRL ) + BLK JS JSKA = (1.267.306.316 - 973.568.316) + 7.500.000 720 30 = 418.430 + 250.000 = Rp 668.430 per tahun = Rp 55.703 per bulanPerbedaan yang terjadi antara SPP rata rata dengan SPP kelas akselerasi disebabkan oleh perbedaan aktivitas tambahan yang dilakukan antara kelas reguler dengan kelas akselerasi. Akibatnya, SPP kelas akselerasi menjadi lebih mahal.

Non SPPPerhitungan anggaran pendidikan, khususnya biaya langsung, mengakibatkan adanya aktivitas yang memerlukan pendanaan lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan timbulnya sumbangan pendidikan (Sumbangan BP3 atau istilah lain) untuk mendanai keperluan biaya tidak langsung. Secara umum, sumbangan pendidikan ini dikenakan kepada siswa kelas 1, 2, atau 3 sesuai kebijakan sekolah dengan pihak BP3. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut :BTL yang akan didanai BP3 = BTLU BRTL = Rp 437.614.000 - Rp 73.946.800 = Rp 363.667.200Sumbangan BP3= BTL yang akan didanai BP3 JS= Rp 363.667.200 702= Rp 518.044,44 per tahun.

Biaya tidak langsung yang akan dibayarkan oleh BP3 ini dapat dibayarkan per tahun atau 3 kali lipatnya pada awal masuk (kelas 1) dengan jumlah Rp 1.554.133.32, sehingga sekolah dengan BP3 melalui rapat yang biasa diadakan pada awal tahun ajaran. Peneliti dalam hal ini hanya sebatas merekomendasikan hasil kajiannya yang berupa pelaporan biaya yang lebih terklarifikasi dan informatif kepada pihak pihak yang berkepentingan. Sementara itu, hal hal yang terkait di dalamnya terkadang akan sangat bergantung pada jenis dan karakteristik dari entitas sekolah yang bersangkutan. Misalnya, pada sekolah menengah seni yang bertujuan membekali siswanya denga keterampilan utama seni, akan memandang dan mengidentifikasi biaya pembelian alat musik sebagai biaya langsung, sedangkan pada sekolah umum hal itu belum tentu akan dikonsumsi oleh semua siswa sehingga masuk ke dalam kategori biaya tidak langsung.Inti dari pembahasan ini adalah memberikan informasi khusus kepada siswa dan orang tua siswa bahwa segala macam biaya yang akan dikeluarkan selama proses KBM di sekolah bersangkutan adalah tepat atau sesuai dengan hasil yang ditetapkan dan diharapkan, karena biaya yang akan ditanggung oleh siswa merupakan cerminan dari aktivitas value added yang akan dilakukannya dan sesuai dengan kualitas yang akan dicapainya. Definisi Biaya Tenaga Kerja Sektor Pendidikan

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan institusi pendidikan, seperti mengajar. Biaya tenaga kerja di sektor pendidikan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan berikut :a. Gaji Kepala Sekolahb. Tunjangan Kepala Sekolahc. Gaji Gurud. Tunjangan Gurue. Gaji Guru Honorer

Untuk besarangaji dan tunjangan Kepala Sekolah maupun guru sudah ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka, sehingga akuntansi biaya lebih digunakan untuk menghitung biaya gaji guru honorer atau karyawan lain yang lembur.Ada beberapa cara untuk menghitung gaji guru honorer maupun upah lembur karyawan. Salah satunya adalah dengan mengalikan tarif upah dengan jam kerja karyawan (guru honorer maupun karyawan yang lembur). Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanyaselama periode tertentu. Jadi yang diperlukan untuk Guru Honorer dan Karyawan yang lembur adalah apa yang dinamakan dengan Kartu Hadir. Kartu Hadir adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara jam hadir dan jam meninggalkan tempat kerja. Jika jam kerja di sekolah dimulai jam 07.00 sampai dengan jam 14.00, maka kartu hadir karyawan akan berisi jam kedatangan di sekolah dan jam pergi dari sekolah setiap hari kerja. Jika seorang karyawan/guru hadir di sekolah dari jam 07.00 sampai dengan jam 14.00, maka ia hadir di sekolah selama 7 jam, yang merupakan jam kerja reguler di sekolah. Jika karyawan tersebut bekerja lebih dari 7 jam sehari, kelebihan jam kerja di atas jam kerja reguler tersebut dinamakan jam lembur.

1. Contoh Simulasi Perhitungan Akuntansi Biaya untuk Biaya Guru Honorer

Misalkan di SMP Hidayatullah Semarang ada 2 Guru Honorer yang bernama Fredi dan Desi. Berdasarkankartu hadir minggu pertama bulan Agustus 2005, diketahui Karyawan Fredi bekerja dalam seminggu sebanyak 40 jam, dengan upah per jam Rp 1.000 sedangkan karyawan Desi selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah honorer Rp 750 per jam. Menurut kartu jam kerja, peggunaan jam hadir masing masing karyawan tersebut adalah sebagai berikut :Penggunaan Waktu Kerja

Fredi40 jam

Desi40 jam

Dengan demikian gaji guru honorer tersebut dapat dihitung sebesar Rp 70.000 ( 40 jam x Rp 1.000 ditambah 40 jam x Rp 750) dan disajikan sebagai berikut :Distribusi Biaya Tenaga KerjaFrediDesi

Jumlah Upah minggu pertama bulan Agustus 2005

PPh yang dipotong oleh pemerintah (misalkan 15 % dari upah minggu pertama Bulan Agustus 2005)

Jumlah Gaji bersih yang diterima oleh Guru HonorerRp 40.000,-

Rp 6.000,-

Rp 34.000,-Rp 30.000,-

Rp 4.500,-

Rp 25.500,-

2. Contoh Simulasi Perhitungan Biaya Insentif untuk Guru Sekolah

Menurut penyelidikan, dibutuhkan waktu 60 menit untuk mengajar satu mata pelajaran, sehingga jumlah mengajar standar per hari (7 jam) adalah 7 kali mata pelajaran yang diajarkan. Jika gaji pokok adalah Rp 7.000 per hari (= 7 jam), maka tarif gaji mengajar per mata pelajaran adalah Rp 1.000 (Rap 7000 : 7). Guru yang tidak menghasilkan jumlah mengajar per hari tetap dijamin mendapatkan gaji Rp 7000 per hari. Akan tetapi, bila ada 9 mata pelajaran yang disampaikan ke murid dalam seharinya (ada kelebihan mengajar 2 mata pelajaran), upahnya dihitung seagai berikut :

Gaji Pokok per hari= Rp 7.000Insentif = 2 x Rap 1.000 (Rp 7.000 : 7)= Rp 2.000Gaji yang seharusnya diterima per hari= Rp 9.000

3. Contoh Simulasi Perhitungan Biaya Lembur untuk Guru/Karyawan Sekolah

Aturan dalam setiap institusi, termasuk institusi pendidikan, adalah jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam (misalkan ditetapkan 40 jam per minggu), maka karyawan tersebut berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Misalnya dalam satu minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upah (dalam jam kerja biasa maupun lembur) Rp 1.000 per jam, premi lembur dihitung sebesar 50% dari tarif gaji.Gaji karyawan tersebut dihitung sebagai berikut :

Jam biasa40 x Rp 1.000= Rp 40.000Lembur4 x Rp 1.000= Rp 4.000Premi Lembur4 x Rp 500= Rp 2.000Jumlah gaji guru tersebut dalam satu minggu= Rp 46.000

S. KAPITALISASI PENDIDIKANa. LATAR BELAKANG KAPITALISASI PENDIDIKANDalam realitanya kapitalisme yang mengglobalisasi memiliki pengaruh burukterhadap proses pendidikan khusunya di Indonesia. Permasalahan yang ditimbulkan oleh kapitalisme terhadap pendidikan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks karena telah menjalar pada kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah. Selainitu, Keberhasikan kapitalisme dalam mempertahankan sistemnya berbanding lurus denganterbaliknya hakikat pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang masih dipercaya sebagai upayamemanusiakan manusia justru mendehumanisasikannya seperti yang dipercaya pendidikan Indonesia pada awalnya.b. Tujuan Memahami Kapitalisasi PendidikanTujuan pembahsan kapitalisasi pendidikan ini adalah :i. Untuk mengetahui apa itu kapitalisme pendidikanii. Untuk mengetahui pengaruh kapitalisme dalam pendidikaniii. Untuk mengetahui dampak kapitalisasi pendidikan di Indonesiaiv. Untuk mengetahui solusi yang bisa ditawarkan guna menanggulangi kapitalisme dalam sisitem pendidikanc. Pengertian Kapitalisasi PendidikanMenurut kautsar kapitalisme adalah paham yang menyatakan bahwa tidak adapembatasan dari negara bagi warga negaranya guna memiliki property pribadi sehingga dimungkinkan terjadinya akumulasi modal pada perorangan (bisa individu ataupun korporasi)sehingga diharapkan kesejahteraan orang tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkanadanya kapitalisme maka diperlukan adanya liberalisme. Liberalisme adalah paham yangmenyatakan bahwa negara tidak boleh ikut campur tangan dalam berbagai sendi kehidupanwarga negaranya, sehingga negara hanya dibatasi kepada menjaga ketertiban umum danpenegakan hukum. Untuk urusan yang lain diserahkan kepada masyarakat sendiri untukmengaturnya.Secara terminologi, Kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilikmodal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.Sementara itu pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama,tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentinganpribadi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme pendidikan terjadiapabila prinsip kapitalisme digunakan di dalam sektor pendidikan, negara tidak membatasikepemilikan perorangan di dalam sektor pendidikan, artinya satuan penyelenggarapendidikan dapat dikuasai oleh perorangan (sektor swasta atau aktor non negara), dimana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Pengelola sektor pendidikan (pihakswasta) ini, mulai bersaing antara satu dengan lainnya. Bagi pihak pengelola pendidikan yang memenangkan persaingan akan mendapatkan pengguna jasa pendidikan lebih banyak. Modal dari pihak pengelola sektor pendidikan pun akan masuk dan dapat diakumulasikan. Ketika mengikat maka akan terjadi monopoli, sehingga penentuan harga (biaya pendidikan) tanpaada penawaran dan permintaan terlebih dahulu dengan para pengguna jasa pendidikan.Pengelola pendidikan pun menawarkan harga (biaya pendidikan) tanpa memikirkan kemampuan dari pihak pengguna jasa pendidikan. Jelas hal ini akan merugikan bagi pihakpengguna jasa pendidikan, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menawar harga(biaya pendidikan). Akhirnya, akan muncul kesenjangan-kesenjangan bahwa orang yang kaya lah yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Sedangkan bagi pihak pengguna jasapendidikan yang kurang mampu, akan kesulitan dalam mendapatkan pendidikan tersebut.d. Pengaruh Kapitalisme dalam Sistem PendidikanPendidikan di negeri ini semakin hari semakin bertambah rumit permasalahannya.Permasalahan yang satu belum selesai timbul lagi permasalahan yang lain. Sepertipermasalahan dalam mutu atau kualitas pendidikan, output atau keluaran yang tidak sesuaidengan yang diharapkan, bahkan hingga permasalahan pemerataan pendidikan sampai sekarang pun belum dapat terselesaikan. Apalagi sekarang timbul permasalahan baru yaitukapitalisme pendidikan. Begitu sangat kompleks permasalahan pendidikan yang kita alami,dan permasalahan pendidikan ini tidak akan pernah selesai karena seiring berkembangnya zaman dalam era globalisasi dan perkembangan-perkembangan yang lain seperti IPTEK dan kebudayaan, mengakibatkan permasalahan dalam dunia pendidikan juga semakinberkembang.Tidak bisa dilupakan pula jika ternyata masih banyak masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih dibawah standar kelayakan hidup. Jangankan untuk memikirkan biayapendidikan sekolah, untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah kesusahan. Apalagi denganbiaya-biaya saat ini yang semakin tidak terjangkau lagi. Akibatnya, banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kesulitan dalam membayar biaya sekolah. Padahal, menurut Undang-Undang dasar 1945, pasal 31 ayat 2 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-undang tersebut juga dipertegas oleh Undang-Undang nomor 20 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) pasal 46 yang mengatakan bahwa Pendanaanpendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sumber pendanaan sekolah dan biaya pendidikan bukan hanya dibebankan kepada orang tua saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintahjuga. Pada undang-undang nomor 20/ 2003, pasal 34 ayat 2 tentang Sisdiknas pun menggariskan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal padajenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun, sepertinya pendidikan di Indonesia telah terjebak dalam suatu sistem kapitalisme pendidikan yaitu pendidikan dijadikan sebagaibisnis bagi para pemegang modal. Mereka membangun dan memberikan jasa pendidikan dengan kekuatan modal mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ,sehingga muncul sistem permonopolian dalam pendidikan saat ini yang mengakibatkanpendidikan hanya dapat diakses oleh orang kaya sedangkan bagi orang yang kurang mampu menjadi berat dan susah.Sekarang yang menjadi pokok bahasan utama dalam pendidikan saat ini adalah biayapendidikan yang semakin mahal dan sulit untuk dijangkau oleh semua kalangan dan dalamhal ini pendidikan dikaitkan sebagai barang dagangan oleh para pemegang modal atau swatanisasi atau dalam hal ini bisa disebut dengan kapitalisme pendidikan.e. Kapitalisasi Pendidikan di Indonesia DampakAda beberapa dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya kapitalisme pendidikan ini.Kebanyakan dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Menurut Mujiyanto (2010),ada beberapa dampak dari kapitalisasi pendidikan yaitu sebagai berikut: Peran negara dalam pendidikan semakin menghilang.Hilangnya peran negara dalampendidikan, akan berdampak semakin banyaknya kemiskinan yang ada di negeri ini. Hal ini terjadi dikarenakan banyak anak yang gagal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial-ekonomi.Hal ini terjadi karena pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh sekelompokmasyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Untuk masyarakat denganpendapatan menengah ke bawah kurang bisa mengakses pendidikan tersebut. Indonesia juga akan tetap berada dalam kapitalisme global. Indonesia akan tetapberada dalam sistem kapitalis global pada berbagai sektor kehidupan terutama dalamsistem perekonomiannya. Hal ini sudah terbukti, bahwa kapitalisme tidak hanyaberlaku pada sistem perekonomian, namun dalam sistem pendidikan pun saat inisudah terpengaruh oleh kapitalisme. Dalam sistem kapitalis, negara hanya sebagi regulator/ fasilitator.Pada sistem kapitalis ini, peran negara hanya sebagai regulator/ fasilitator. Yang berperan aktifdalam sistem pendidikan adalah pihak swasta, sehingga muncul otonomi-otonomikampus atau sekolah yang intinya semakin membuat negara tidak ikut campur tangan terhadap sekolah pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa sekolah harus kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan. Mulai dari membuka bisnis hinggamenaikan biaya pendidikan, sehingga pendidikan memang benar-benar dikomersilkandan sulit dijangkau masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah ke atas. Biaya pendidikan yang semakin mahal mengakibatkan pendidikan hanya diperuntukan bagi masyarakat yangmampu sedangkan bagi warga yang kurang mampu merasa kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Praktik KKN semakin merajalela. Biaya pendidikan yang semakin mahal membuatpara orangtua yang memiliki penghasilan tinggi akan memasukan anaknya denganmemberikan sumbangan uang pendidikan dengan jumlah yang sangat besar meskipun kecerdasan dari peserta didik tersebut sangatlah kurang. Sehingga nantinya, uang akandijadikan patokan lolos atau tidaknya calon siswa baru diterima di sebuah lembagapendidikan. Kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia. Sistem kapitalis inibertentangan dalam hal visi pendidikan yang seharusnya startegi untuk eksistensimanusia juga untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia serta wahana untuk pembebasan manusia, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi.Tidak ada dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya sistem kapitalismependidikan ini. Semua dampak tersebut bermula karena adanya privatisasi yaitu penyerahan tanggungjawab pendidikan ke pihak swasta. Yang menyebabkan lembaga pendidikan dikelola oleh pihak swasta dan tentunya pemerintah sudah tidak ikut campur tangan dalampengelolaan sistem pendidikan. Disini peran pemerintah hanya sebagai regulator/ fasilitatordan kebijakan sepenuhnya diserahkan ke pihak swasta. Dari dampak-dampak yang telahdipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dampak akibat penerapan kapitalisme dalam sistempendidikan di Indonesia menyebabkan pemerataan pendidikan kurang merata, karena masihbanyak warga yang belum bisa mengakses dan mendapatkan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan semakin mahalnya biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian kalangan masyarakat.f. Solusi untuk Kapitalisme Pendidikan di IndonesiaDari dampak-dampak tersebut ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, guna untukmengurangi terjadinya penerapan kapitalisme pendidikan. Secara garis besar ada dua solusi yang bisa diberikan yaitu:3. Solusi SistemikYaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistempendidikan. Seperti diketahui bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalis yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka untuk solusi-solusi masalah yang ada khususnya yang ada hubungannya dengan mahalnya biaya pendidikan, berarti yang harus dirubah adalah sistem ekonominya. Karena kurang efektif jika kita menerapkan sistem pendidikan islam dalam keadaan sistem ekonomi kapitalis saat ini. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi islam yang menyebutkan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan negara. Seperti yang tercantum pada Undang-undang dasar1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasardan pemerintah wajib membiayainya, begitu juga dengan Undang-undang nomor 20 tentang Undang-undang sistem pendidikan nasional (USPN) pasal 46 yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sumber pendanaan atau biaya pendidikan bukan hanya dibebankan kepada orangtua saja, namun juga menjadi tanggungjawab pemerintah. Sehinggayang diharapkan dari sini adalah bahwa pemerintah tidak hanya sekedar membuat peraturan ataupun perundang-undangan, namun pemerintah juga harus bisa merealisasikan danmewujudkan hal tersebut.3. Solusi teknisYaitu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalampenyelenggaraan sistem pendidikan. Bahwa secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintahakan dapat menyelesaikan permasalahanpendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat pada usiasekolah dan yang belum sekolah baik untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) maupunpendidikan menengah (SMA).Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kapitalisme pendidikan terjadiapabila prinsip kapitalisme digunakan di dalam sektor pendidikan. Dalam sistem kapitalis ininegara tidak membatasi kepemilikan perorangan dalam sektor pendidikan, yang artinyabahwa satuan penyelenggara pendidikan dapat dikuasai oleh perorangan (sektor swasta atauaktor non negara), dimana segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut danpemerintah hanya berperan sebagai fasilitator tanpa ada ikut campur dalam pengelolaanpendidikan.Penerapan sistem kapitalis dalam dunia pendidikan ini banyak menimbulkan dampakyang tidak baik bagi suatu negara. Salah satu dampak yang paling mendasar adalah biayapendidikan semakin mahal yang menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mengaksespendidikan, sehingga akan semakin sedikit kesempatan bagi warga yang kurang mampu dalam memperoleh pendidikan. Akibatnya, pemerataan pendidikan tidak akan bisa berjalan,karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menempuh jenjangpendidikan. Padahal, pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Bagaimana wajibbelajar 9 tahun bisa terlaksana, jika biaya pendidikan tidak bisa dijangkau oleh sebagianmasyarakat. Memang pemerintah sudah memberikan subsidi atau bantuan bagi warga yangkurang mampu, namun bagi warga yang anaknya bersekolah di sekolah swasta belum mendapatkan subsidi atau bantuan biaya pendidikan sepenuhnya. Karena subsidi ataubantuan yang diberikan pemerintah hanya berlaku bagi sekolah yang berstatus negeri.Guna untuk menanggulangi dampak-dampak yang terjadi akibat kapitalisme ini adadua solusi yang bisa digunakan yaitu solusi sistemik dan solusi teknis. Jika, kedua solusi tersebut bisa dijalankan, maka pendidikan di Indonesia pun juga akan semakin baik.Tidakhanya itu, diharapkan juga ada kerjasama dari berbagai kalangan masyarakat terutama pihakswasta yang menggunakan sistem kapitalis ini. jika negara ini semakin maju dan lebih baikterutama dalam hal pendidikannya, maka seharusnya mereka menerapkan undang-undangdasar 1945 yang mana isinya sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi dari negara ini.seiring dengan adanya perkembangan zaman ini, dibutuhkan generasi-generasi bangsa yangmampu bersaing dikancah internasional. Jika bangsa ini masih banyak yang kesulitan dalam memperoleh pendidikan, bagaimana bisa negara ini bisa bersaing dengan negara maju yang lain.T. PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEKOLAH1. Pengawasan dan Pemeriksaan Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. (Depdiknas, 2010:22). Pengawasan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan, dan menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Nanang Fattah (2006:67) mengungkapkan bahwa proses pengawasan dapat melihat ada tidaknya penyimpangan, yaitu :1. Pemeriksaan yang ditujukan pada bukti-bukti dokumen asli, penerimaan, dan pengeluaran serta saldo akhir yang dicocokan dengan temuan hasil audit. 1. Bila terdapat penyimpangan, dapat dilanjutkan dengan penyusutan. Bila tidak ada penyimpangan, dilakukan pembinaan ke arah yang lebih baik. Pengawasan keuangan dapat dilakukan secara internal yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta warga sekolah lainnya dengan pihak penyelenggara sekolah. Di samping itu pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas fungsional, seperti pengawas sekolah, inspektorat wilayah/ Badan Pengawas Daerah, BPIC, BPKP, dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, pengawasan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pendikan atau akuntan publik. (Depdiknas, 2003:29).1. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dalam PP no 48 tahun 2008 pasal 79 menyatakan bahwa dana pendidikan yang diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara bulanan, semesteran, atau setiap selesai suatu kegiatan. Penetapan waktu pertanggungjawaban bergantung pada peraturan yang berlaku, yang ditetapkan oleh pemerintah maupun yayasan bagi sekolah swasta. Isi pertanggungjawaban (Depdiknas, 2003), meliputi: 1. Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan. 1. Buku penerimaan dan pengeluaran. 1. Waktu transaksi. 1. Berbagai bukti dari penerimaan dan pengeluaran. Pelaporan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Isi dari laporan sesuai dengan isi pertanggungjawaban dan menggunakan menggunakan format-format tertentu. Laporan dan pertanggungjawaban disampaikan kepada pihak yang terkait seperti pemerintah, komite sekolah, dan orang tua siswa, masyarakat, dan penyumbang dana. (Depdiknas 2003: 30)

U. ARTI PENTING PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN HUMAN CAPITAL1. Pengertian Human CapitalTeori human capital adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal sebagaimana barang-barang modal lainnya, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill, dan kecerdasan rakyat dari suatu negara. Investasi tersebut (human capital) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Walaupun kontroversi mengenai diperlakukannya human resources sebagai human capital belum terselesaikan, namun beberapa ekonom klasik dan neo-klasik seperti Adam Smith, Von Threnen, dan Alfred Marshall sependapat bahwa human capital terdiri dari kecakapan-kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan dan berguna bagi semua anggota masyarakat. Kecakapan-kecakapan tersebut merupakan kekuatan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping masih adanya perbedaan pendapat mengenai konsep human capital, juga terdapat perbedaan pendapat mengenai pengukurannya. Menurut Mary Jean Bowman perbedaan pendapat tersebut bersumber pada dua hal, yaitu, pertama mengenai persoalan apakah kapital (human capital) itu sebagai persediaan (store) ataukah sebagai input terhadap produksi. Kedua, berkenaan dengan pembobotan. Dalam pembobotan ini terlihat adanya upaya-upaya untuk memperlakukan ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif dalam satuan-satuan human capital. Namun belum ada kesepakatan mengenai perlakuan pengukuran kuantitatif dalam human capital. Suatu ukuran pendididikan yang diwujudkan dalam labor force dapat digunakan untuk mengubah kualitas menjadi kuantitas. Komponen-komponen pendidikan kemudian menjadi variabel yang spesifik yang dapat dibandingkan dengan kapital fisik, dan ukuran angkatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi.1. Pendidikan sebagai Human CapitalAlasan mengapa pendidikan sebagai Human Capital adalah karena Pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah tinggi dan pendidikan tinggi di Amerika Serikat sangat meningkatkan pendapatan seseorang, bahkan setelah dikurangi keluar biaya langsung dan tidak langsung sekolah, dan bahkan setelah disesuaikan untuk fakta bahwa orang dengan pendidikan lebih cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan lebih baik berpendidikan.Bukti serupa yang mencakup bertahun-tahun sekarang tersedia dari lebih dari seratus negara dengan budaya yang berbeda dan sistem ekonomi. Pendapatan dari lebih banyak orang berpendidikan hampir selalu jauh di atas rata-rata, walaupun keuntungan umumnya lebih besar di negara-negara berkembang. Tentu saja, pendidikan formal bukan satu-satunya cara untuk berinvestasi dalam modal manusia. Pekerja juga belajar dan dilatih di luar sekolah, terutama pada pekerjaan. Bahkan lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya siap menghadapi pasar tenaga kerja ketika mereka meninggalkan sekolah dan harus dipasang ke pekerjaan mereka melalui program pelatihan formal dan informal. Oleh karena itu keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengahuri oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki masing-masing individu. Maka dari itu diperlukannya usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional karena dunia kerja sangat menunutut untuk memperoleh sumber daya manusia yang bervarietas tinggi.Mengapa pendidikan harus dimaknai sebagai investasi masa depan? Karena pendidikan itu sendiri adalah alat untuk mengembangkan ekonomi dan bukan sekedar menumbuhkan ekonomi. Dalam praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis dari tataran individual sampai kepada tataran yang lebih luas. Fungsi teknis-ekonomis mengarah kepada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Sebagai contoh misalnya, pendidikan dapat membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar manusia dapat survive dan mampu bersaing dalam kehidupan ekonomi yang makin kompetitif.Kita dapat melihat, pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula tingkat kehidupan ekonominya. Hal ini bisa saja terjadi, sebab manusia yang lebih terdidik berkecenderungan lebih produktif dibandingkan dengan manusia-manusia yang tidak terdidik. Mengapa mereka yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk dapat