modul pemahaman sppip dan rpkpp

Modul Pelaksanaan ● Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP

Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ● 1

MODUL

PEMAHAMAN DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)

DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS (RPKPP)



PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL PEMAHAMAN

DASAR SPPIP DAN RPKPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MODUL

PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP). dan

MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP).

MODUL PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP, yang akan menjadi acuan

dalam tahap persiapan peaksanaan kegiatan dan persiapan penyusunan SPPIP

dan RPKPP;

MODUL PROSES DAN PROSSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRSTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP), yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan SPPIP; dan

MODUL PROSES DAN PROSEDUR RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN

PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP), yang akan menjadi acuan dalam proses

penyusunan RPKPP.

Penggunaan tiap modul dalam kerangka proses penyusunan SPPIP dan RPKPP

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PERSIAPAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP

PENYUSUNAN SPPIP

PENYUSUNAN RPKPP

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN

SPPIP DAN RPKPP

`

MODUL Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP

`

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

MODULProses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana

Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Gambar 1 Kedudukan Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPPIP dan RPKPP



A STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

A

Bagian A Modul pemahaman dasar ini terdiri dari empat sub- modul yakni:

A.1 Latar Belakang Kebutuhan SPPIP dan RPKPP

A.2 Pengertian, Fungsi dan Karakteristik SPPIP dan RPKPP

A.3 Pendekatan Dalam Penyusunan SPPIP dan RPKPP

A.4 Kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam Kerangka Pembangunan Kota

A.5 Pemangku Kepentingan Dalam SPPIP dan RPKPP



Bagian A.1 :

Latar Belakang Kebutuhan SPPIP dan RPKPP

Apa Persoalan yang Dihadapi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Indonesia?

Sebagian besar pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada saat ini

kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan

perkotaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa implikasi permasalahan antara lain:

(a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, dan (b) tidak tersedianya

lingkungan permukiman yang layak, (c) tidak terkendalinya pembangunan

permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman

kumuh.

Hal-hal Apa Saja yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Persoalan

Pembangunan Permukiman? Melalui Apa Penyelesaiannya?

Permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan serta

pembangunan kota/kabupaten secara keseluruhan ditangani dan diantisipasi melalui

2 (dua) bentuk perencanaan, yaitu: (1) perencanaan pembangunan yang memberikan

arahan pencapaian tujuan pembangunan sektoral dan (2) penyelenggaraan penataan

ruang yang memberikan arah pembangunan keruangan. Kedua bentuk perencanaan

tersebut diwadahi dalam 2 (dua) dokumen, yaitu: (1) dokumen rencana

pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)) dan (2) dokumen rencana tata ruang

(Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang). Dalam upaya untuk

menangani permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan,

beserta permasalahan pembangunan kota/kabupaten secara keseluruhan, kedua

produk perencanaan ini perlu saling disinergikan dan dipadukan satu sama lain.

Mempertimbangkan permasalahan yang muncul tersebut, maka suatu kota sudah

selayaknya memiliki strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

yang sinergi dengan arah pengembangan kota, serta dapat menjadi acuan yang jelas

bagi penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur

perkotaan. Terkait dengan persoalan tersebut, suatu kota perlu memiliki strategi

operasional dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, yang

dikenal sebagai Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

(SPPIP). Adapun SPPIP ini dijabarkan dalam suatu rencana operasional berupa

Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) dimana keduanya

disusun dengan tetap mengacu pada strategi pengembangan kota yang telah ada.



Bagaimana SPPIP dan RPKPP Dapat Menjawab Kebutuhan Penyelesaian

Persoalan Pembangunan Permukiman?

Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan SPPIP dan RPKPP

menjadi suatu yang penting dan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung

terjadinya integrasi antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang.

Dalam kerangka kebijakan pengembangan kota, SPPIP dan RPKPP ini bukan

merupakan inisiatif untuk menyusun suatu kebijakan baru. SPPIP dan RPKPP

merupakan instrumen baru untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan

dan strategi pembangunan. SPPIP merupakan kebijakan makro yang bersifat

strategis yang diarahkan untuk menjadi acuan kebijakan bagi pengembangan di

bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan. Sementara itu RPKPP merupakan

penjabaran SPPIP ke dalam rencana aksi yang operasional dan mendapat legitimasi

dari pemangku kepentingan. Dalam lingkup pengembangan kota, SPPIP dan RPKPP

ini merupakan instrumen kebijakan yang menjadi salah satu acuan penyelenggaraan

pembangunan di bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan di tingkat kota/dan

menjadi rujukan bagi semua pihak.



Bagian A.2 :

Pengertian, Fungsi, dan Karakteristik SPPIP dan RPKPP

Apa itu SPPIP dan RPKPP?

SPPIP merupakan suatu strategi yang menjadi acuan bagi pembangunan

permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya yang penyusunannya mengacu dan

terintegrasi dengan arahan pengembangan kota secara komprehensif. SPPIP ini

merupakan alat utama bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan. Selain itu, SPPIP juga merupakan rancangan

tindakan atau aksi untuk membangun permukiman dan infrastruktur sebagai

komponen inti pembentuk kawasan perkotaan. Sebagai rancangan tindakan atau

aksi, SPPIP ini diterjemahkan ke dalam suatu strategi berikut program

pembangunannya.

RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan

permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan

prioritas di perkotaan. Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan

rencana sektor bidang permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya pada lingkup

wilayah perencanaan berupa kawasan dan dengan kedalaman rencana teknis yang

dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP ini merupakan penjabaran

dari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas dengan tetap mengacu pada arah

pengembangan kota untuk bidang permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan.

Apa Fungsi SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Permukiman dan

Infrastruktur Perkotaan

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, SPPIP

memiliki fungsi sebagai berikut :

sebagai acuan bagi implementasi program-program pembangunan

permukiman dan infrastuktur perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan

program-program pembangunan lainnya yang telah ada;

sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program sektoral

bidang cipta karya di daerah, sehingga fasilitasi APBN dalam penyediaan

infrastruktur diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki Dokumen

SPPIP/RPKPP;

sebagai salah satu acuan bagi penyusunan RPIJM;



sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang tertuang di

berbagai dokumen; dan

sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kota.

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP

memiliki fungsi sebagai berikut:

sebagai alat operasionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas;

sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM

Bagaimana Karakteristik SPPIP dan RPKPP?

SPPIP memiliki karakteristik sebagai berikut:

penyusunan SPPIP lebih banyak dilakukan melalui proses sinkronisasi,

akomodasi, dan adopsi dari kebijakan dan strategi pembangunan permukiman

dan infrastruktur perkotaan yang ada;

pada proses penyusunannya, SPPIP tidak hanya berorientasi pada produk,

namun juga pada proses penyusunannya. Hal ini dapat dilihat dari pengutamaan

legitimasi produk yang diukur dari rasa memiliki dan komitmen dari seluruh

pemangku kepentingan kota yang terlibat dalam proses penyusunan dan

penerapannya;

kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

yang disusun tidak dipandang sebagai kebijakan dan strategi sektoral,

melainkan mempertimbangkan keterkaitannya dengan pembangunan kawasan

perkotaan secara keseluruhan; dan

kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

disusun dari skala kota/kabupaten sampai dengan skala kawasan. Pada skala

kawasan, penyusunannya dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan

strategi skala kota.

RPKPP memiliki karakteristik sebagai berikut:

RPKPP berorientasi pada penanganan kawasan permukiman yang diprioritaskan

pembangunannya;

rencana pembangunan kawasan yang terdapat dalam RPKPP dilakukan secara

logis dan bertahap sesuai kebutuhan;

rencana pembangunan kawasan yang dihasilkan memiliki tingkat implementasi

yang tinggi karena dalam penyusunannya melibatkan seluruh pemangku



kepentingan yang terkait termasuk masyarakat yang terkena dampak, serta

mempertimbangkan kebijakan-kebijakan makro di atasnya; dan

produk yang dihasilkan dari RPKPP dapat langsung diimplementasikan pada

sebagian kawasan paling cepat pada tahun berikutnya, karena RPKPP ini

mencakup juga perencanaan detail untuk kawasan pembangunan tahap 1.

Apa yang Membedakan SPPIP dan RPKPP dengan Instrumen Pembangunan

Lainnya?

Tidak seperti halnya kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada

satu pilar pembangunan, baik itu pilar pembangunan sektoral ataupun pilar

pembangunan spasial, SPPIP dan RPKPP merupakan instrumen pembangunan yang

mengintegrasikan antara kedua pilar pembangunan tersebut diatas dalam konstelasi

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Secara struktural, SPPIP dan

RPKPP bukan merupakan pilar pembangunan ketiga karena lebih berperan sebagai

instrumen untuk mengitegrasikan antara dua pilar tersebut.



Bagian A.3 :

Pendekatan dalam Penyusunan SPPIP dan RPKPP

Pendekatan-pendekatan Apa Saja yang Digunakan Dalam Penyusunan SPPIP

dan RPKPP?

Proses penyusunan SPPIP dan RPKPP ini didasarkan pada tiga (3) pendekatan, yaitu:

(1) pendekatan normatif, (2) pendekatan fasilitatif dan partisipatif, serta (3)

pendekatan teknis-akademis

Bagaimana Penjelasan dari Pendekatan Penyusunan SPPIP dan RPKPP

Tersebut?

Pendekatan Normatif adalah suatu cara pandang untuk memahami

permasalahan atau kondisi dengan berdasarkan pada norma-norma yang ada

atau pada suatu aturan yang menjelaskan bagaimana kondisi tersebut

seharusnya terjadi. Norma-norma tersebut bersandarkan pada aspek teknis

(misalnya panduan penyediaan infrastruktur) maupun aspek akademis (misalnya

metoda penyediaan infrastruktur). Dalam pendekatan ini, perhatian pada masalah

utama serta tindakan yang semestinya dilakukan menjadi ciri utama. Kondisi atau

situasi yang terjadi tersebut dijelaskan, dilihat, dan dibandingkan karakteristiknya

dengan kondisi yang seharusnya, dimana dalam konteks pembangunan kondisi

yang seharusnya tersebut didasarkan pada produk legal peraturan perundangan,

baik untuk nasional maupun daerah.

Pendekatan Fasilitatif dan Partisipatif digunakan dengan dasar pertimbangan

bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan yang terkait dengan pengembangan kota maupun pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi

maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan

dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.

Pendekatan Teknis-Akademis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan

menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis,

baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan maupun teknik-teknik identifikasi,

analisis, penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan penyepakatan. Dalam

pendekatan ini, proses penyusunan SPPIP dan RPKPP menggunakan beberapa

metode dan teknik studi yang baku yang sebelumnya telah disepakati bersama

oleh tim kerja, pemberi kerja, dan tim pokjanis daerah.



Bagian A.4 :

Kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam Kerangka

Pembangunan Kota

Bagaimana Kedudukan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan

Kota?

Penyelenggaraan SPPIP dan RPKPP tidak dapat dipisahkan dari kebijakan

pengembangan dan pembangunan kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-

Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, tiap kota/kabupaten diamanatkan memiliki dokumen perencanaan

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) yang kemudian diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi

ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan tiap

kota/kabupaten memiliki dokumen rencana tata ruang yang tertuang dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota/kabupaten berikut dengan rencana rincinya. Dalam

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, kebijakan dan strategi yang

terdapat pada kedua kelompok dokumen yang dihasilkan dari 2 (dua) pilar

pembangunan di Indonesia ini, akan diterjemahkan dan disinkronkan dalam SPPIP.

Selain kedua pilar utama pembangunan ini, terdapat juga Kebijakan Strategi

Perkotaan Daerah (KSPD) yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Strategi

Perkotaan Nasional (KSPN). KSPD ini memiliki fungsi: (1) memberikan acuan bagi

pembangunan kota dan kawasan perkotaan, (2) mengatur fungsi kota dan penataan

ruang kota untuk pembangunan berkelanjutan, (3) menjadi dasar dalam sinkronisasi

reguasi dan kebijakan terkait pembangunan perkotaan, serta (4) menjadi instrument

perencanaan yang menjadi acuan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program

dan kegiatan terkait pembangunan perkotaan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka

kebijakan di dalam KSPD diterjemahkan dan disinkronisasikan dengan kebijakan

lainnya di dalam SPPIP.

Dari sisi waktu, SPPIP merupakan penterjemahan arahan pengembangan dan

pembangunan kota untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

selama jangka waktu 20 tahun sebagaimana arahan dalam RTRW dan RPJPD.

Strategi untuk 5 (lima) tahun pertama didasarkan pada arahan dalam RPJMD dan

KSPD, serta akan menjadi acuan bagi penyusunan RPKPP dan RPIJM. Ilustrasi

kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam kerangka kebijakan pembangunan kota

terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2 Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Kota

ARAHAN SPASIAL ARAHAN PEMBANGUNAN ARAHAN PERKOTAAN

RTRWN

20 TAHUN

RPJPN

20 TAHUN

RTRWD

20 TAHUN

RPJPD

20 TAHUN

RPJMD

5 TAHUN

KSPN

20 TAHUN

KSPD

5 TAHUN

SPPIP

20 TAHUN

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN II

LIMA

TAHUN III

LIMA

TAHUN IV

RPIJM

5 TAHUN

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

RPKPP

5 TAHUN

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

LIMA

TAHUN I

Bagiamana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dengan Instrumen Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Lainnya?

Sebagai dokumen yang menjabarkan kebijakan makro kota/kabupaten dalam

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, tindak lanjut implementasi

SPPIP akan menjadi acuan bagi perumusan strategi sektor dan penyusunan

Rencana Induk Sistem (RIS) komponen-komponen infrastruktur pada kawasan

permukiman.

Dalam konteks pembangunan bidang keciptakaryaan, strategi sektor dan Rencana

Induk Sistem (RIS) yang telah disusun secara sistematis dan sinergis ini pada

gilirannya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan Rencana Program

Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya. Pada tahap selanjutnya



dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) ini akan dijabarkan

secara lebih rinci ke dalam dokumen RPKPP.

Dalam konstelasi strategi pembangunan sektor, RIS dan RPIJM sudah disusun

terlebih dahulu daripada SPPIP. Oleh karena itu, maka proses penyusunan SPPIP

akan mempertimbangkan dan mensinkronisasikan kebijakan dan strategi yang

terdapat di dalam dokumen-dokumen tersebut, sedangkan proses penyusunan

RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan kegiatan di dalam RPIJM dan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

untuk menunjang pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, setiap

kota/kabupaten diharapkan memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dari sisi lingkup substansi, RP3KP

merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman yang tertuang dalam

RTRW kota/kabupaten. Sebagai rencana yang mengarahkan pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman di suatu kota/kabupaten, maka RP3KP ini juga

perlu disinergikan dengan SPPIP.

Secara diagramatis, keterkaitan SPPIP dan RPKPP dengan instrumen pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3 Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Kota

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH

(RPJPD)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

(RPJMD)

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

(RTRW) KOTA/KABUPATEN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PERKOTAAN DAERAH

(KSPD)

STRATEGI PEMBANGUNAN

PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP)

STRATEGI SISTEM

SANITASI KOTA

(S-SK)

STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

(S-SPP)

STRATEGI SEKTOR

LAINNYA

RENCANA INDUK

SANITASI

RENCANA INDUK

PERSAMPAHAN

MASTERPLAN

SEKTOR LAINNYA

STRATEGI SEKTOR

RENCANA INDUK SISTEM (RIS)

RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI

JANGKA MENENGAH

(RPIJM)

RENCANA PEMBANGUNAN DAN

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(RP3KP)

RENCANA PEMBANGUNAN

KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

(RPKPP)

diacu/diterjemahkan/didetailkan

sinkronisasi

RENCANA DETAIL TATA

RUANG

(RDTR)

RENCANA TATA BANGUNAN

DAN LINGKUNGAN

(RTBL)

RENCANA SEKTORAL

LAINNYA

Bagaimana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dengan RPIJM?

SPPIP ini menjadi dokumen induk dan acuan utama dalam penyusunan program-

program investasi bidang cipta karya yang terdapat dalam RPIJM, sedangkan RPKPP

menjadi alat operasionalisasi dari RPIJM.Dalam hal ini, program 5 (lima) tahunan yang

dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan program,

indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM. Program, indikasi

kegiatan, serta alokasi pendanaan di dalam RPIJM tersebut akan dirinci dalam

program dan kegiatan yang terukur baik volume, biaya, dan lokasinya di tiap kawasan

prioritas RPKPP (Gambar 4).



Gambar 4 Ilustrasi Keterkaitan SPPIP, RPKPP dan RPIJM

Berdasarkan keterkaitan ini, maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP dan

RPKPP, maka program yang tertuang dalam RPIJM, khususnya untuk tahun pertama,

akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi dan program di dalam

SPPIP, sedangkan rumusan, volume, dan alokasi penganggaran akan menjadi acuan

utama dalam perumusan kegiatan berikut rinciannya di dalam RPIJM. Untuk tahun

kedua dan seterusnya, rumusan strategi dan program SPPIP akan menjadi dasar

dalam upaya review dan penyempurnaan RPIJM (Gambar 5)



Gambar 5 Contoh Keterkaitan Substansi SPPIP, RPKPP dan RPIJM

Bagaimana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dengan Rencana Spasial (RTRW)?

RTRW mencakup penanganan untuk seluruh kawasan, baik kawasan lindung,

permukiman, perdagangan, dan sebagainya,

SPPIP dan RPKPP hanya fokus pada pembangunan kawasan permukiman yang

telah diarahkan oleh RTRW

RPKPP fokus pada kawasan permukiman prioritasnya saja.

Secara rinci perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan

perkotaan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.



Ta

be

l 1

Rin

cia

n P

erb

ed

aa

n A

nta

ra S

PP

IP, d

an

RP

KP

P D

ala

m K

era

ng

ka P

em

ba

ng

una

n W

ilaya

h P

erk

ota

an



Bagian A.5

Pemangku Kepentingan Dalam SPPIP dan RPKPP

Siapa Saja Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP dan RPKPP?

Sesuai dengan fungsi dan perannya dalam mengintegtrasikan pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan pada berbagai tingkat maka kegiatan

penyusunan SPPIP dan RPKPP sudah barang tentu melibatkan berbagai pemangku

kepentingan yang berada di tingkat pemerintah , pemerintah provinsi, maupun

pemerintah kota/kabupaten.

Walaupun demikian, secara realistis pembangunan kota, khususnya pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan tentunya akan melibatkan pemangku

kepentingan dalam konteks yang lebih luas dari kalangan pemerintah seperti

dinyatakan sebelumnya. Pemangku kepentingan dari kalangan tersebut antara lain

adalah :

PT. PLN sebagai institusi yang menangani penyediaan layanan kelistrikan.

Kelistrikan merupakan salah satu layanan pokok pada kawasan permukiman.

Dalam konteks SPPIP dan RPKPP, PT PLN berperan sebagai pihak yang terlibat

dalam penyediaan layanan infrastruktur kelistrikan

PT. Telkom sebagai institusi yang menangani penyediaan layanan telekomunikasi

dan televisi berbayar berbasis kabel. Layanan telekomunikasi merupakan layanan

pendukung dalam lingkungan permukiman. Dalam konteks SPPIP dan RPKPP, PT

Telkom berperan sebagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan

infrastruktur telekomunikasi berbasis kabel.

Penyedia layanan telekomunikasi berbasis seluler dan ICT yang berbentuk badan

usaha milik privat. Layanan telekomunikasi ini juga merupakan layanan

pendukung dalam lingkungan permukiman namun penetrasinya sangat

akseleratif dalam beberapa tahun terakhir. Di beberapa kawasan permukiman

tertentu, layanan ini menjadi layanan pokok. Dalam konteks SPPIP dan RPKPP,

pihak ini berperan sebagai pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan

infrastruktur telekomunikasi berbasis seluler dan ICT.

PN. Gas sebagai institusi yang menangani penyediaan layanan gas sebagai

energi. Layanan gas merupakan layanan pendukung dalam lingkungan

permukiman. Dalam konteks SPPIP dan RPKPP, PN Gas berperan sebagai pihak

yang terlibat dalam penyediaan layanan infrastruktur gas sebagai energi rumah

tangga.



Pengembang perumahan sebagai institusi yang menangani penyediaan

perumahan berbentuk badan usaha milik privat. Dalam konsep SPPIP dan

RPKPP, pengembangan memiliki potensi sangat besar untuk dilibatkan ataupun

terlibat dalam implementasinya. Dalam konteks SPPIP dan RPKPP,

pengembangan perumahan berperan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam

mengembangkan dan membangun hunian.

Masyarakat / komunitas sebagai pihak yang secara kolektif memiliki gagasan,

dan rencana mengembangkan ataupun memecahkan persoalan dalam

lingkungan permukimannya. Pada sejumlah kasus tertentu, ditemui suatu kondisi

dimana masyarakat / komunitas ini juga memiliki sejumlah sumberdaya untuk

merealisasikan gagasan dan rencananya terutama yang berkaitan dengan

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Dalam konteks SPPIP

dan RPKPP, masyarakat / komunitas berperan sebagai pihak yang ikut terlibat

dalam mengembangkan dan membangun hunian.

Apa Peran Dari Tiap Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP dan

RPKPP?

Secara rinci peran dan bentuk keterlibatan dari masing-masing pihak yang terlibat

dalam kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada Tabel 2 dan

Gambar 7.

Tabel 2 Peran dan Bentuk Keterlibatan Masing-Masing Pihak Dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP dan RPKPP

PEMANGKU KEPENTINGAN PERAN BENTUK KETERLIBATAN

TINGKAT PUSAT

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Pembina kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Mendorong dan mengarahkan penyusunan SPPIP/RPKPP pada kota/kabupaten melalui Pokjanis daerah

Direktorat Pengembangan Permukiman DJCK

Pembina kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Memberikan pendampingan teknis

pelaksanaan penyusunan SPPIP/

RPKPP

- Menyediakan pedoman pelaksanaan penyusunan SPPIP/RPKPP (KAK, panduan)

- Memantau pelaksanaan



PEMANGKU KEPENTINGAN PERAN BENTUK KETERLIBATAN

SPPIP/RPKPP melalui kegiatan koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten

- Menyelenggarakan kolokium

TINGKAT PROVINSI

Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyelenggara kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Melakukan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Menyediakan tenaga ahli pendamping

- Berperan aktif dalam tim teknis tingkat provinsi

Tim Teknis Provinsi, Terdiri dari:

Ketua : Satker Randal CK

Anggota : Korwil, Dinas PU/CK Provinsi, Bappeda Provinsi, dan Satker Provinsi Bidang CK

Pendamping/pengendali kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP

- Mendorong peningkatan kapasitas Pokjanis melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi

- Melakukan pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP melalui monitoring dan evaluasi/konsolidasi di tingkat provinsi dan kota/kabupaten

TINGKAT KOTA/KABUPATEN

Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis), Terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kota/kabupaten.

Pembentukan Pokjanis ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota

Perumus SPPIP/RPKPP

- Merumuskan SPPIP/RPKPP - Menjadi narasumber dan

penentuperumusan hasil SPPIP/RPKPP

- Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen SPPIP/RPKPP

- Mengawal keberlanjutan program SPPIP/RPKPP hingga tahapan implementasi

Tim Ahli Pendamping, yang terdiri dari tenaga ahli beserta asisten ahli

Pendamping kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Memfasilitasi Pokjanis dalam proses penyusunan SPPIP/RPKPP

- Menyusun laporan proses kegiatan SPPIP/RPKPP

- Menyusun dokumen SPPIP/RPKPP hasil perumusan Pokjanis



Gambar 6 Keterkaitan Semua Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP/RPKPP

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (DJCK)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM/

CIPTA KARYA PROVINSI

DINAS PEKERJAAN UMUM/

CIPTA KARYA PROVINSI

SATUAN KERJA (SATKER) CIPTA KARYA

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

SATUAN KERJA (SATKER) CIPTA KARYA

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (DJCK),

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

TIM TEKNISTIM TEKNIS

BAPPEDA PROVINSI

DINAS PROVINSI TERKAIT

SATKER CIPTA KARYA PROVINSI

BAPPEDA PROVINSI

DINAS PROVINSI TERKAIT

SATKER CIPTA KARYA PROVINSI

KELOMPOK KERJA TEKNIS

(POKJANIS)

PENYUSUN SPPIP/RPKPPPENYUSUN SPPIP/RPKPP

pemangku kepentingan

kota/kabupaten

pemangku kepentingan

kota/kabupaten

TIM TENAGA AHLI

PENDAMPING

melakukan

pendampingan

melakukan

pendampingan

AKADEMISI DAN UNSUR

MASYARAKAT

PERUMUS SPPIP/

RPKPP

PENYELENGGARA

KEGIATAN SPPIP/

RPKPP

PENGENDALI

KEGIATAN SPPIP/

RPKPP

PEMBINA KEGIATAN

PENYUSUNAN SPPIP/

RPKPP

PENDAMPING

KEGIATAN

PENYUSUNAN SPPIP/

RPKPP

penyediaan ahli

pendamping

penyediaan ahli

pendamping

HUBUNGAN KETERKAITAN PERAN



A STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

B

Bagian B Modul Pemahaman SPPIP dan RPKPP ini merupakan penjelasan mengenai

ruang lingkup SPPIP dan RPKPP yang terdiri dari 4 (empat) sub-modul:

B.1 Ruang Lingkup SPPIP

B.2 Keluaran SPPIP

B.3 Ruang Lingkup RPKPP

B.4 Keluaran RPKPP



Bagian B.1

Ruang Lingkup SPPIP

Apa yang menjadi batasan Lingkup Wilayah SPPIP?

Kegiatan penyusunan SPPIP dilakukan pada lingkup wilayah administrasi kota dan

wilayah administrasi kabupaten, dengan fokus pada kawasan yang diarahkan dalam

RTRW kota/kabupaten sebagai kawasan permukiman.

Apa Perbedaan Lingkup Wilayah SPPIP Untuk Wilayah Administrasi Kota dan

Wilayah Administrasi Kabupaten?

Untuk wilayah yang berstatus kota otonom, maka lingkup wilayah penyusunan

SPPIP mencakup keseluruhan kawasan permukiman di wilayah administrasi kota

yang ditetapkan dalam RTRW kota yang bersangkutan.

Untuk wilayah yang berstatus kabupaten, maka lingkup wilayah penyusunan

SPPIP mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang

didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan oleh RTRW kabupaten

yang bersangkutan.

Apa saja Lingkup Substansi dari SPPIP dan Sejauhmana kedalamannya?

Lingkup Substansi SPPIP dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1) Lingkup

Substansi keluaran akhir SPPIP dan 2) lingkup substansi menyeluruh yang meliputi

seluruh proses penyusunan SPPIP. Kedua bagian lingkup substansi SPPIP ini akan

dijelaskan sebagai berikut.

1. Lingkup Substansi keluaran akhir SPPIP

Dari sisi substansi, keluaran akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan SPPIP

berupa strategi pembangunan yang diturunkan dan didetailkan dalam bentuk

program. Strategi pembangunan dalam SPPIP memuat langkah-langkah riil dan

terukur yang harus diambil untuk merealisasikan tujuan pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman perkotaan yang diatur dalam kebijakan. Strategi

pembangunan dalam SPPIP ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal

berikut dan diilustrasikan pada Gambar 8.

Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur

permukiman perkotaan yang telah disepakati bersama oleh Pokjanis;



Gambar 7 Dasar Pertimbangan Perumusan Strategi Dalam SPPIP

Kebutuhan penanganan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan,

yang didasarkan pada karakteristik potensi dan permasalahan pembangunan

permukiman dan infrastruktur permukiman eksisting;

Sumber daya yang dimiliki yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong

bagi terwujudnya target capaian dalam pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan yang ingin dicapai. Sumber daya ini dapat

berupa:

- sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;

- luas lahan yang tersedia untuk pembangunan;

- kesiapan masyarakat dalam mendukung program pembangunan;

- kapasitas aparatur pelaksana program;

- dan sebagainya

Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan

ruang yang berlaku; dan

Target capaian dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman

perkotaan yang diharapkan.

TUJUAN DAN KEBIJAKANPEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

PERKOTAAN

TARGET CAPAIAN

YANG DIHARAPKAN PADA

AKHIR TAHUN

IMPLEMENTASI

KEBUTUHAN

PENANGANAN

YANG DIRUMUSKAN

BERDASARKAN KONDISI

EKSISTING PERMASALAHAN

KEBUTUHAN

PENANGANAN

YANG DIRUMUSKAN

BERDASARKAN KONDISI

EKSISTING PERMASALAHAN

SUMBER DAYA YANG

DIMILIKI DAERAH

(dana, lahan, komitmen masyarakat,

sumber daya aparatur, dll)

SUMBER DAYA YANG

DIMILIKI DAERAH

(dana, lahan, komitmen masyarakat,

sumber daya aparatur, dll)

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERKOTAAN

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

DAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERKOTAAN



Dalam perumusan strategi pembangunan SPPIP perlu memperhatikan 2 (dua) hal,

yaitu: cakupan aspek dan cakupan wilayah.

Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam

konteks cakupan aspek merujuk pada strategi fisik dan non-fisik. Untuk strategi non-

fisik dapat meliputi strategi terkait aspek sosial, ekonomi, pembiayaan, kelembagaan,

pelibatan masyarakat dan pelaku terkait lainnya, serta legalisasi.

Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam

konteks cakupan wilayah disusun untuk skala kota/kabupaten dan skala kawasan.

Setiap strategi yang dirumuskan didetailkan ke dalam program yang memuat

penjabaran strategi ke dalam langkah-langkah operasional untuk jangka waktu

tertentu.

Secara garis besar, lingkup kegiatan penyusunan SPPIP meliputi 5 (lima) kegiatan,

yaitu: (1) persiapan, (2) identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan

permukiman dan infrastruktur perkotaan, (3) perumusan tujuan dan kebijakan

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, (4) perumusan strategi dan

program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, dan (5) finalisasi

dan sosialisasi. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut pada Tabel 3-1.

Tabel 3 Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP

LINGKUP KEGIATAN CAPAIAN KEGIATAN

(1) Persiapan

Mengikuti sosialisasi penyusunan SPPIP

yang akan dikoordinasikan

penyelenggaraannya oleh tim pusat

Melakukan persiapan pelaksanaan

kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan

koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan,

penyepakatan rencana kerja dan

metodologi pelaksanaan kegiatan,

penyiapan peta dasar, sampai dengan

pengumpulan data dan informasi

Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

Peta dasar Data dan informasi yang

diperlukan Desain pengumpulan data dan

informasi

Melakukan konsolidasi dengan semua

pemangku kepentingan dalam proses

penyamaan tujuan dan rencana kerja

penyusunan SPPIP

(1) Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Melakukan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan

Review kebijakan, strategi, dan program daerah dari tiap




daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah

dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah

Melakukan kajian terhadap isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan.

Kajian isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan

Potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan

Potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan permukiman perkotaan

Peta potensi, permasalahan, dan tantangan dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan

(2) Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Bersama dengan pemangku kepentingan kota menghasilkan indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan berdasarkan hasil kajian kebijakan dan hasil kajian terhadap isu-isu, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaannya

Indikasi arah pengembangan kota

Indikasi arah pembangunan permukiman kota dan infrastruktur perkotaan

Bersama dengan pemangku kepentingan kota menghasilkan rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastrukur perkotaan

Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1

Bersama dengan pemangku kepentingan menghasilkan:

- Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas

- Identifikasi kawasan permukiman prioritas

Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas

Kawasan permukiman prioritas





(3) Perumusan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Bersama dengan pemangku kepentingan kota menghasilkan rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan


Bersama dengan pemangku kepentingan menghasilkan : - Analisis korelasi strategi

pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan.

- Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

- Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan) sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah.

- Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan

Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan) sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah

Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Penyelenggaraan Pra-FGD 4 dan FGD 4 dan diskusi informal

(4) Finalisasi dan Sosialisasi

Mengikuti kegiatan kolokium yang akan dikoordinasikan oleh koordinator pelaksana, dan memberikan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan pada Kolokium SPPIP

Masukan untuk penyempurnaan hasil

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap rumusan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan


Melakukan diseminasi hasil kesepakatan perumusan SPPIP kepada dinas/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya di kota/kabupaten bersangkutan

Tersosialisasikannya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)



2. Lingkup Substansi Seluruh Proses Penyusunan SPPIP

Lingkup substansi untuk seluruh proses penyusunan SPPIP secara rinci dapat

dikelompokkan menjadi 5 (lima) lingkup kegiatan. Selanjutnya pada tiap lingkup

kegiatan meliputi beberapa kegiatan utama yang di dalamnya terdiri dari kegiatan

rinci. Pada setiap kegiatan rinci memiliki output dan persyaratan kedalaman

substansi. Lingkup substansi yang dimaksud secara rinci akan dijelaskan dalam

masing – masing bagian pada Modul Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP yang

merupakan bagian terpisah dari Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ini. ynk



Bagian B.2

Keluaran SPPIP

Apa Keluaran Dari SPPIP?

Dalam keseluruhan proses penyusunan SPPIP ada dua dokumen yang akan

dihasilkan sebagai keluaran yaitu:

a. Dokumen SPPIP; dan

b. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan SPPIP

Sejauhmana Tiap Keluaran Tersebut Harus Dihasilkan?

Karakteristik atau persyaratan masing – masing keluaran dapat dijelaskan sebagai

berikut:

A. Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

MUATAN - Indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

- Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas

- Identifikasi Kawasan Permukiman prioritas

- Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

- Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

- Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan.

- Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

- Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan)

- Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

- Dokumen spasial terkait dengan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai Laporan Utama, terpisah dengan dokumen laporan proses penyusunan substansi dan



dokumen laporan mekanisme penyelenggaraan kegiatan

- Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif

- Kriteria teknis dari masing-masing muatan merujuk pada modul penyusunan SPPIP

B. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan SPPIP

MUATAN - Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan diseminasi

- Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan diseminasi

- Materi yang disampaikan

- Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan

- Proses diskusi

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen SPPIP

- Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi informal, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi

- Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui (contoh lihat Gambar 3-2)

- Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.



Bagian B.3

Ruang Lingkup RPKPP

Apa yang menjadi batasan Lingkup Wilayah RPKPP?

RPKPP dilakukan untuk kawasan permukiman prioritas yang terdapat di setiap

kawasan perkotaan dalam lingkup kota ataupun kabupaten dan mengacu pada

arahan yang terdapat dalam dokumen SPPIP. Melalui proses kajian, diskusi dan

penyepakatan antar Pemangkukepentingan, Kawasan permukiman prioritas tersebut

diatas kemudian dibagi dalam zona/ blok pentahapan penanganan sehingga dapat

ditentukan kawasan pembangunan Tahap 1.

Secara hirarki spasial lingkup wilayah RPKPP dapat dibedakan menjadi dua jenjang,

yaitu: Kawasan Permukiman Prioritas dan Kawasan Pembangunan Tahap 1. Lingkup

Wilayah RPKPP pada jenjang kawasan permukiman prioritas dipetakan dengan skala

1:5.000 dan pada jenjang kawasan Pembangunan Tahap 1 dengan skala 1:1.000.

Apa perbedaan antara Kawasan Permukiman Prioritas dan Kawasan

Pembangunan Tahap Pertama?

Kawasan Permukiman Prioritas RPKPP

Kawasan permukiman prioritas adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh

pihak daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks

pembangunan kota dan merupakan prioritas dalam pembangunan dan

pengembangannya. Kawasan permukiman prioritas merupakan satu kesatuan

fungsional tertentu yang tidak terpisah (memiliki kesamaan permasalahan/ tema

penanganan) tanpa merujuk pada batas adminstrasi. Dalam penetapannya,

didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

- memiliki urgenitas penanganan;

- memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan kota;

- memiliki kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kota;

- sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kota;

- memiliki dominasi permasalahan terkait bidang cipta karya; dan

- memiliki dominasi penanganan melalui bidang cipta karya.

Jumlah kawasan yang ditetapkan dan terpilih minimal 1 (satu) kawasan dengan

luasan per kawasan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak daerah (Pokjanis).

Sebagai acuan luasan untuk kawasan terpilih adalah hingga 500 Ha atau dapat

disesuaikan dengan batas deliniasi kawasan permukiman yang disepakati.



Kawasan Pembangunan Tahap 1

Kawasan pembangunan Tahap 1 adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh

masyarakat di dalam kawasan dan pihak daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai

strategis dalam konteks pembangunan kawasan dan memiliki prioritas untuk dimulai

pembangunannya pada tahun pertama dalam rencana pentahapan pembangunan

kawasan. Luasan per kawasan pengembangan tahap 1 antara 20 - 30 Ha atau lainnya

berdasarkan kesepakatan dengan pihak daerah.

Apa saja Lingkup Substansi dari RPKPP dan Sejauhmana kedalamannya?

Lingkup Substansi RPKPP dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1)

Lingkup Substansi keluaran akhir RPKPP dan 2) lingkup substansi menyeluruh yang

meliputi seluruh proses penyusunan RPKPP. Kedua bagian lingkup substansi RPKPP

ini akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Lingkup Substansi Keluaran Akhir RPKPP

Kedalaman substansi dari RPKPP sampai dengan rencana aksi program yang

dijabarkan ke dalam rencana teknis. Rencana aksi program merupakan penjabaran

dari strategi skala kawasan yang dirumuskan pada SPPIP yang disusun untuk jangka

waktu 5 tahun dan didetailkan pada program tahunan / 1 (satu) tahun. Program yang

telah didetailkan untuk tahun pertama pada kawasan pengembangan Tahap 1

dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain (DED) untuk komponen yang termasuk

dalam lingkup bidang cipta karya. Rumusan program dan kegiatan disusun dengan

mengacu pada nomenklatur program di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

(Permen PU) No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Pekerjaan Umum; Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun

2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, berikut penyesuaiannya di kota/kabupaten

yang bersangkutan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) kota/kabupaten;

serta Rencana Strategi (Renstra) Kementerian/Lembaga lainnya. Secara garis besar

rencana aksi program dalam RPKPP diilustrasikan ke dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.

Lingkup kegiatan penyusunan RPKPP meliputi 5 (lima) lingkup kegiatan, yaitu: (1)

persiapan, (2) identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan

infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas, (3) perumusan rencana

aksi program, (4) perumusan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1,

dan (5) Finalisasi dan Sosialisasi. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan

utama dan capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 4 Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan RPKPP


(1) Persiapan

Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi. Persiapan ini juga didukung dengan mengikuti konsolidasi di tingkat provinsi.

Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan

peta dasar Data dan informasi yang

diperlukan Desain pengumpulan data dan

informasi


(2) Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pada Kawasan Prioritas

Melakukan review dan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah serta dokumen SPPIP yang telah dibuat

Review kebijakan, strategi, dan program daerah dari tiap dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pemerintah daerah serta dokumen SPPIP

Melakukan kajian mikro terhadap kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP

Kajian mikro kawasan permukiman prioritas

Presentasi audio-visual kawasan permukiman prioritas hasil investigasi di lapangan

Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

Pemetaan spasial potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

(3) Perumusan Rencana Aksi Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Kawasan Prioritas

Melakukan identifikasi kebutuhan Kebutuhan penanganan kawasan




penanganan kawasan permukiman prioritas

permukiman prioritas

Melakukan penyusunan konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Proses penyusunan ini dilakukan dengan Focus Group Discusion (FGD) bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan

Konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Peta konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan konsep penanganan kawasan permukiman prioritas

Melakukan penyusunan rencana aksi program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan dalam program pembangunan dalam dokumen SPPIP berikut dengan tahapan pelaksanaan penanganannya. Adapun proses penyusunan ini dilakukan dengan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan.

Rencana aksi program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan dan menyepakati rencana aksi program penanganan

(4) Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1

Merumuskan kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1

Kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1

Melakukan pemilihan dan penetapan kawasan pembangunan tahap 1

Kawasan pembangunan tahap 1

Melakukan perumusan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 berdasarkan pada kebutuhan kawasan yang telah disepakati bersama oleh pemangku kepentingan kota dan kawasan. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait

Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Diskusi partisipatif dengan masyarakat setempat untuk perumusan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1




Bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan melakukan penyusunan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 dengan tingkat kedalaman informasi skala 1:1.000 dan menyepakatinya dalam suatu FGD

Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Melakukan penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam kawasan pembangunan tahap 1 yang meliputi infrastruktur Bidang cipta karya. Rencana detail desain tersebut juga disajikan dalam bentuk 3 dimensi

Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam kawasan pembangunan tahap 1

Visualisasi 3D untuk DED kawasan

Mengikuti kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangn Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan penyusunan RPKPP


Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap konsep, rencana penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas untuk jangka waktu 5 tahun dan kawasan pembangunan tahap 1 untuk jangka waktu 1 tahun pertama


(5) Finalisasi dan Sosialisasi

Menyelenggarakan sosialisasi hasil penyusunan RPKPP melalui diseminasi kepada dinas/instansi terkait dan masyarakat di kawasan prioritas

Tersosialisasikannya RPKPP



2. Lingkup substansi seluruh proses penyusunan RPKPP

Lingkup substansi untuk seluruh proses penyusunan RPKPP secara rinci dapat

dikelompokkan menjadi 5 (lima) lingkup kegiatan. Selanjutnya pada tiap lingkup

kegiatan meliputi beberapa kegiatan utama yang di dalamnya terdiri dari kegiatan

rinci. Pada setiap kegiatan rinci memiliki output dan persyaratan kedalaman

substansi. Lingkup substansi yang dimaksud dijelaskan secara rinci dalam Modul

Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP yang merupakan bagian terpisah dari

Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ini.



Bagian B.4

Keluaran RPKPP

Apa Keluaran Dari RPKPP?

Dalam keseluruhan proses Penyusunan RPKPP ada 5 (lima) dokumen yang akan

dihasilkan sebagai keluaran yaitu:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP);

b. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan (Proceeding Kegiatan);

c. Dokumen Rencana Detail Desain (DED);

d. Dokumen Profil Kawasan Permukiman Prioritas;

e. Dokumen Konsep Pembangunan Kawasan Prioritas

Sejauhmana Tiap Keluaran Tersebut Harus Dihasilkan?

Karakteristik atau persyaratan masing – masing keluaran dapat dijelaskan sebagai

berikut:

A. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

MUATAN - Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan indikasi dalam SPPIP

- Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP

- Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

- Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas

- Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun

- Kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000)

- Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) infrastruktur bidang cipta karya untuk kawasan prioritas yang pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun pertama yang disajikan dalam bentuk 3D.

- Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala :



a) 1:5.000 (untuk kawasan prioritas) b) 1:1.000 (untuk kawasan pembangunan tahap pertama)

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai Laporan Utama, terpisah dari laporan penyelenggaraan kegiatan

- Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif

B. Dokumen Penyelenggaraan (Proceeding) Kegiatan

MUATAN - Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan sosialisai;

- Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan sosialisasi;

- Materi yang disampaikan; - Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan; dan - Proses penyelenggaraan partisipatif melalui pendekatan

Community based Participatory Approach (CPA)

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen RPKPP;

- Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi partisipatif, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi;

- Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui (contoh lihat Gambar 4-1)

- Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.

C. Dokumen Rencana Detail Desain (DED)

MUATAN - DED untuk komponen infrastruktur bidang cipta karya dan sektor terkait lainnya pada kawasan pembangunan tahap 1.

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

PENYAJIAN

- Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis - Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel,

gambar, dan peta yang representatif

D. Dokumen Profil Kawasan Permukiman Prioritas

MUATAN - Profil Kawasan Prioritas (aspek fisik dan non-fisik) - Hasil kajian potensi dan permasalahan kawasan

prioritas



PENYAJIAN - Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis; dan

- Dokumentasi kondisi eksisting kawasan dalam bentuk audio visual (film dokumenter)

E. Dokumen Konsep Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas dan kawasan

pengembangan tahap 1

MUATAN - Konsep 3 dimensi (3D) pembangunan kawasan permukiman prioritas dan kawasan pengembangan tahap 1

PENYAJIAN - Dokumentasi ini disajikan dalam bentuk audio visual

modul pemahaman sppip dan rpkpp

Documents