modul materi inti. 4 analisis kebijakan publik i ...balatkes.com/files/mi-4 analisis.pdfpokok...

Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabfung Adminkes

Pusdiklat SDM Kesehatan – Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI

1

MODUL MATERI INTI. 4 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

I. DESKRIPSI SINGKAT

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan beberapa metode dan teknik untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dibuat. Analisis semacam ini sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan dan pengambil keputusan di pemerintah.

Dengan semakin kompleksnya persoalan sosial dan politik yang dihadapi pemerintah, maka sudah waktunya telaahan kebijakan publik semakin dikembangkan. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah dalam usaha menemukan alternative kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk analisis yang kritis mengenai berbagai kebijakan publik dan memberikan saran-saran jalan keluar.

Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan tidak hanya menggunakan ilmu sosial dan perilaku, tetapi juga administrasi publik, hukum, filsafat, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem. II. TUJUAN PEMBELAJARAN

A. Tujuan Pembelajaran Umum:

Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menerapkan prinsip-prinsip analisis kebijakan publik.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus: Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu: 1. Menjelaskan konsep kebijakan publik 2. Menjelaskan sistem dan proses kebijakan publik. 3. Menguraikan proses analisis kebijakan publik. 4. Menyusun perumusan kebijakan publik



2

III. POKOK BAHASAN dan SUB POKOK BAHASAN Pokok bahasan dan sub pokok bahasan materi ini meliputi:

Pokok bahasan 1. Konsep kebijakan publik

Sub pokok bahasan: a. Pengertian kebijakan publik b. Jenis kebijakan publik c. Tingkat kebijakan publik

Pokok bahasan 2. Sistem dan proses kebijakan publik Sub pokok bahasan: a. Sistem kebijakan publik. b. Proses kebijakan publik.

Pokok bahasan 3. Proses analisis kebijakan Sub pokok bahasan: a. Pengertian analisis kebijakan b. Aspek-aspek analisis kebijakan c. Pendekatan analisis kebijakan d. Proses analisis kebijakan

Pokok bahasan 4. Proses perumusan kebijakan IV. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Berikut merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.

a. Fasilitator memperkenalkan diri dan menjajagi tingkat

pengetahuan peserta. b. Fasilitator menjelaskan mengenai Konsep Kebijakan Publik serta

menanyakan pada beberapa peserta latih beberapa pengertian lainnya.

c. Fasilitator bertanya dan mendiskusikan tentang Proses Kebijakan Pulik.

d. Fasilitator bertanya pada peserta mengenai manfaat proses analisis kebijakan dan mendiskusikannya bersama-sama.

e. Fasilitator menjelaskan mengenai Proses Perumusan Kebijakan. f. Fasilitator bertanya apakah ada hal-hal yang masih belum jelas.



3

V. URAIAN MATERI Pokok Bahasan 1. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

1. Pengertian Kebijakan Publik

a. Thomas R. Dye

Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai berikut: ”Publik policy is whatever the government choose to do or not to do”. (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan ”tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.

b. James E. Anderson Menurut Anderson ”Publik policies are those policies developed by governmental bodies and officials”. (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

c. David Easton David Easton memberikan definisi bahwa ”Publik policy is the authoritative allocation of values fort the whole society”. (Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat).

d. Cochran et.al Menurut Cochran et.al kebijakan publik sebagai suatu perilaku disengaja yang diikuti oleh sebuah lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah untuk memecahkan suatu isu perhatian publik. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah, yang diperuntukkan menyelesaikan



4

masalah tau isu yang menjadi kepentingan publik atau masyarakat.

2. Jenis Kebijakan Publik

James Anderson mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik menjadi sebagai berikut:

a. Substantive and Procedural Policies

Substantive Policy Suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dll.

Procedural Policy Suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (Policy Stakeholders). Misalnya: dalam menyusun kebijakan di bidang kesehatan (UU kesehatan) yang berwenang membuat adalah Departemen kesehatan, namun dalam pelaksanaan pembuatannya banyak instansi atau organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (NGO) yang dilibatkan. Instansi atau organisasi yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tersebut disebut policy stakeholders.

b. Distributive, Redistributive, dan Regulatory Policies

Distributive Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Misalnya: kebijakan tentang ”Tax holiday”.

Redistributive Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak lainnya. Misal: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.



5

Regulatory Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Misalnya: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.

c. Material Policy

Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Misal: kebijakan pembuatan rumah sederhana.

d. Publik Goods dan Private Goods Policies

Publik Goods Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Misalnya: kebijakan tentang perlindungan kesehatan penduduk miskin.

Private Goods Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu. Misal: kebijakan pengadaan barang atau pelayanan untuk kepentingan perorangan, misalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berkaitan dengan kepeluan perorangan seperti pelayanan kecantikan, kemudian perawatan di kelas VIP, dll.

3. Tingkat Kebijakan Publik

a. Lingkup nasional

1) Kebijakan nasional

Kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk:



6

UUD, Tap MPR, UU, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU). Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan DPR.

2) Kebijakan umum Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU untuk mencapai tujua nasional. Kebijakan umum tersebut bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), Instruksi Presiden (INPRES). Dan yang berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden.

3) Kebijakan pelaksanaan Kebijaksanaan pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijakan umum, di mana ini merupakan strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Kebijaksanaan pelaksanaan berbentuk Peraturan, Keputusan, dan Instruksi. Dan yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/Pejabat setingkat menteri dan Pimpinan LPND.

b. Lingkup wilayah daerah

1) Kebijakan umum

Kebijakan umum pada lingkup daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah. Kebijakan umum pada tingkat Daerah dapat berbentuk Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di daerah adalah Gubernur dan DPRD Provinsi untuk tingkat provinsi, dan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

2) Kebijakan pelaksanaan

Kebijakan pelaksanaan pada lingkup wilayah/daerah ada tiga macam, yaitu: a) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi,

yang merupakan realisasi pelaksanaan PERDA.



7

b) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi, yang merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.

c) Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan tersebut adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dalam bentuk Keputusan dan Instruksi.

Pokok Bahasan 2. SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

1. Sistem Kebijakan Publik

Menurut Mustopadidjaja AR (1988) yang dimaksud dengan sistem kebijakan adalah keseluruhan pola kelembagaan dalam pembuatan kebijakan publik yang melibatkan hubungan diantara 4 elemen (unsur), yaitu:

a. Masalah kebijakan publik

Masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya faktor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya ”masalah kebijakan publik”, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah tersebut dapat juga timbul justru karena adanya suatu kebijakan publik yang baru.

b. Pembuatan kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik bersifat politis, dimana dalam proses tersebut terlibat berbagai kelompok kepentingan yang berbeda-beda, bahkan ada yang saling bertentangan. Dalam proses ini terlibat berbagai ”policy stakeholders” yaitu pihak-pihak yang memberi pengaruh dan dipengaruhi oleh suatu kebijakan publik. Policy stakeholders bisa pejabat



8

pemerintah, pejabat negara, lembaga pemerintah, dan juga dari lingkungan masyarakat, misalnya partai politik, LSM, pengusaha, dan sebagainya.

c. Kebijakan publik Kebijakan publik berupa serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti yang diinginkan oleh kebijakan politik.

d. Dampaknya terhadap kelompok sasaran (target grup) Kelompok sasaran atau target adalah orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang perilaku atau keadaannya ingin dipengaruhi atau dirubah oleh suatu kebijakan publik.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik merupakan tahap-tahap yang diawali dengan perumusan kebijakan publik, hingga evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik.

a. Perumusan kebijakan publik

Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang menjadi suatu kebijakan publik.

b. Implementasi kebijakan publik

Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan publik tersebut diimplementasikan (dilaksanakan).

c. Monitoring kebijakan publik

Monitoring kebijakan publik yaitu kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu untuk mmemperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan dapat tercapai.



9

d. Evaluasi kebijakan publik Evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk menilai apakah ada perbedaan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Proses kebijakan publik tersebut dapat digambarkan sebagai suatu siklus seperti berikut:

Pokok Bahasan 3. PROSES ANALISIS KEBIJAKAN

1. Pengertian Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik, sebagai usaha untuk mengadakan informasi dalam pembuatan suatu kebijakan, sebenarnya sudah ada semenjak manusia mengenal organisasi dan mengetahui tentang pembuatan keputusan, mulai dari penggunaan cara yang paling sederhana dan tradisional, sampai dengan penggunaan cara-cara ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penyusunan suatu kebijakan, analisis kebijakan ini merupakan suatu pre-proses kebijakan.

Dalam hal ini analisis kebijakan lebih berkenaan dengan bagaimana pengambil keputusan mendapatkan sebuah alternatif kebijakan yang terbaik, sekaligus alternatif kebijakan yang terpilih sebagai rekomendasi dari hasil analisis kebijakan.

Perumusan kebijakan

Evaluasi kebijakan

Implentasi kebijakan

Monitoring kebijakan



10

Untuk lebih memahami ada beberapa pengertian analisis kebijakan, yaitu:

a) William Dunn

Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan, yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan, yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu, untuk memecahkan masaalah-masalah kebijakan.

b) E.S. Quade Analisis kebijakan adalah suatu bentuk penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik.

c) Stuart S. Nagel Analisis kebijakan publik adalah penentuan alternatif terbaik dari kebijakan publik yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan publik dan kepemerintahan, dan yang akan paling banyak mencapai sejumlah tujuan di dalam hubungan antara kebijakan dan tujuan.

Menurut Riant Nugroho (2007) produk dari analisis kebijakan adalah advis kebijakan, nasihat kebijakan atau yang lebih dikenal dengan rekomendasi kebijakan. Ada beberapa model ”rekomendasi kebijakan” sebagai suatu produk analisis kebijakan, yaitu: informasi kebijakan, deskripsi kebijakan, pernyataan kebijakan, memo kebijakan, kertas kebijakan, dan rumusan kebijakan.

2. Aspek-Aspek Analisis Kebijakan

Menurut Amir Santoso, ada tiga aspek penting di dalam melakukan analisis kebijakan publik, yaitu:



11

a) Analisis pada aspek perumusan kebijakan Analisis perumusan kebijakan mencoba menjawab pertanyaan, misalnya bagaimana kebijakan dibuat. Mengapa pemerintah memih alternatif kebijakan A daripada kebijakan B. Siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut dan siapa yang paling dominan.

b) Analisis pada aspek implementasi kebijakan Analisis implementasi kebijakan mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik di antara pelaksana kebijakan.

Pertanyaan yang hendak dijawab, antara lain adalah:

Bagaimana cara kebijakan diimplementasikan?

Siapa saja yang terlibat dalam proses implementasi tersebut?

Bagaimana interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut?

Siapa yang secara formal diberi wewenang mengimplementasikan kebijakan dan siapa yang secara informal lebih berkuasa dan kenapa?

Bagaimana cara kerja birokrasi pusat dan daerah serta badan-badan lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan?

Bagaimana caara atasan mengawasi bawahan dan bagaiman mengkoordinasikannya?

Bagaimana tanggapan target grup terhadap kebijakan tersebut?

c) Analisis pada aspek evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan atau mencari jawaban atas pertanyaan ”apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan”. Analisis evaluasi kebijakan sering juga disebut analisis dampak kebijakan, yang mengkaji akibat-akibat



12

implementasi suatu kebijakan dan membahas ”hubungan diantara cara-cara yang digunakan dan hsil yang dicapai”. Misalnya, apakah pelayanan terhadap penumpang kendaraan umum menjadi lebih baik setelah dikeluarkan kebijakan mengenai perbaikan transportasi umum?.

3. Pendekatan Analisis Kebijakan

Beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam analisis kebijakan antara lain adalah: pendekatan kelembagaan, pendekatan kelompok, pendekatan elite, dan pendekatan psikologis. a) Pendekatan kelembagaan

Pendekatan ini menganggap bahwa kebijakan publik sebagai kegiatan lembaga (institusional), kebijkan publik ditetapkan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menganalisis perumusan kebijakan, tetapi bisa juga digunakan untuk menelaah implementasi kebijakan.

Dalam menganalisis perumusan kebijakan, pendekatan ini digunakan untuk menerangkan keadaan instansi pemerintah, dan menganalisis mengapa suatu masalah yang sama kadang-kadang diorganisasikan dan diatur oleh beberapa instansi pemerintah. Masalah perkotaan misalnya, ditangani oleh beberapa instansi sehingga banyak kebijakan yang saling bertentangan mengenai masalah perkotaan.

Untuk keperluan analisis implementasi kebijakan, pendekatan ini bisa digunakan untuk menerangkan keadaan instansi-instansi yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan dan masalah koordinasi diantara mereka. Misalnya hambatan-hambatan institusional dikalangan instansi pusat menciptakan kesulitan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program nasional ditingkat daerah.

Variabel-variabel yang digunakan dalam pendekatan ini misalnya adalah kepemimpinan dalam lembaga-lembaga dan hubungan antar lembaga. Tetapi pendekatan ini



13

memiliki kelemahan yang serius, yakni bahwasanya dia tidak mampu menerangkan secara tuntas sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan. Kegagalan dalam kebijakan perkotaan misalnya, bukanlah hanya akibat kelemahan organisasional dalam program-program pemerintah, tetapi mungkin terletak dalam situasi sosial dan ekonomi di daerah perkotaan.

b) Pendekatan kelompok

Pendekatan ini menganggap bahwa interaksi antar kelompok sebagai fokus utama, individu hanya penting kalau mereka bertindak sebagai bagian, atau atas nama kelompok kepentingan. Perubahan-perubahan pengaruh dari kelompok-kelompok tersbut diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kebijakan publik, kebijakan publik akan bergerak ke arah keinginan dari kelompok yang memperoleh pengaruh.

c) Pendekatan elite

Menurut Dye, dasar pemikiran pendekatan elite terhadap analisis kebijakan ada dua implikasi. Pertama, kebijakan publik tidak mencerminkan tuntutan dari ”rakyat”, tetapi merupakan kepentingan dan nilai-nilai para elite. Kedua, masa sebagian besar dianggap apatis dan kurang tanggap. Oleh karena itu masalah kebijakan publik jarang merupakan keputusan dari ”rakyat” melalui pemilihan umum atau melalui penyajian alternatif kebijakan oleh partai-partai politik.

Pendekatan ini terutama dikembangkan untuk menganalisis perumusan kebijakan dan bagaimana kadang-kadang mereka tidak menghiraukan aspirasi masa. Pendapat ini juga digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dengan membahas peran elite dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Terutama di negara-negara berkembang, peranan elite sangat penting dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan, sukses atau ggalnya suatu kebijakan publik sering terletak ditangan para elite.



14

d) Pendekatan psikologis

Pendekatan ini dikembangkan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan publik, pokok perhatian diberikan pada hubungan antar pribadi dan faktor-faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan, pendekatan ini juga menjelaskan hubungan antar pribadi, antara perumusan dan pelksanaan kebijakan. Hubungan itu menjadi variabel kunci yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program.

Menurut Dye, untuk menghasilkan suatu informasi dan argumen-argumen yang masuk akal yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu kebijakan, analisis dapat menggunakan satu atu lebih dari tiga pendekatan analisis, yaitu empiris, evaluatif dan normatif.

e) Pendekatan empiris

Pendekatan ini menjelaskan mengenai sebab dan akibat dari kebijakan publik, pertanyaan pokoknya adalah mengenai fakta (apakah sesuatu itu ada?) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat penandaan (designative). Misalnya dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan publik untuk kesehatan, pendidikan atau transportasi.

f) Pendekatan evaluatif

Pendekatan evaluatif berkaitan dengan penentuan harga atau nilai dari beberapa kebijakan, pertanyaannya adalah mengenai nilai (beberapa nilai sesuatu) dan tipe informasinya adalah bersifat evaluatif. Misalnya, setelah seorang analis mendapatkan informasi mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan, maka analis akan dapat mengevaluasi berbagai macam cara untuk mendistribusikan beban pajak dan konsekuensinya.



15

g) Pendekatan normatif

Pendekatan ini adalah mengenai usulan arah-arah tindakan yang dapat memecahkan masalah-masalah kebijakan. Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai tindakan (apa yang harus dilakukan) dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat anjuran. Misalnya untuk mengatasi kepincangan struktur ekonomi masyarakat diperlukan peningkatan kesempatan kerja secara padat karya.

4. Proses Analisis Kebijakan

a. Versi Dunn

Menurut Dunn, proses analisis kebijakan meliputi beberapa langkah, yaitu:

Pertama: Merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

Terdapat saling kebergantungan antar masalah kebijakan.

Mempunyai subjektivitas.

Buatan manusia, karena merupakan produk penilaian subjektif dari manusia.

Bersifat dinamis.

Masalah kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Elemen

Struktur Masalah

Sederhana Agak sederhanan

Rumit

Pengambil keputusan

Satu atau beberapa

Satu atau beberapa

Banyak

Alternatif Terbatas Terbatas Tidak terbatas



16

Kegunaan (nilai)

Konsensus Konsensus Konsensus

Hasil Pasti atau berisiko

Tidak pasti Tidak diketahui

Probabilitas Dapat dihitung

Tidak dapat dihitung

Tidak dapat dihitung

Dalam perumusan masalah terdapat fase-fase sebagai berikut:

Pencarian masalah

Pendefinisian masalah

Spesifikasi masalah, dan

Pengenalan masalah.

Kedua: Peramalan masa depan kebijakan.

Peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan tersebut mengambil tiga bentuk, yaitu:

Peramalan ekstrapolasi Yaitu peramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya disebut proyeksi. Tehnik yang digunakan antara lain analisis antar waktu, analisis tren linier, pembibitan eksponensial, dan lain-lain.

Peramalan teoretis Yaitu peramalan yang didasarkan pada suatu teori, dan produknya disebut prediksi. Tehnik yang digunakan antara lain adalah pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, analisis korelasi dll. Apabila dalam peramalan ekstrapolasi menggunakan logika induktif, maka dalam peramalan teoretis menggunakan logika deduktif.

Peramalan penilaian pendapat Yaitu peramalan yang didasrkan pada penilaian para ahli atau pakar, dan produknya disebut perkiraan (conjecture). Tehnik yang digunakan antara lain Delphi method, analisis dampak silang, dan analisis kelayakan (feasibility analysis).



17

Ketiga: Rekomendasi kebijakan.

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analis kebijakan menentukan alternatif yang terbaik. Karenanya, prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu:

Apakah pernyataan advokasi dapat ditindaklanjuti (actionable)?

Apakah pernyataan advokasi bersifat prospektif?

Apakah pernyataan advokasi bermuatan ”nilai” selain fakta?

Apakah pernyataan advokasi bersifat etis?

Dalam memutuskan alternatif kebijakan, salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan adalah rasionalitas. Artinya untuk menetapkan rekomendasi kebijakan ada kriteria-kriteria, dalam hal ini Dunn menetapkan ada enam kriteria yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Equity (Perataan), Responsivitas, dan Kelayakan (appropriateness). Sedangkan pendekatan dalam membuat rekomendasi dapat dengan beberapa pilihan, yaitu:

Publik choice vs private choice, yaitu dengan mempertanyakan apakah kebijakan dilakukan dengan pendekatan pemerintah atau swasta/pasar. Apakah diselesaikan dengan intervensi pemerintah ataudiserahkan pada mekanisme pasar.

Penawaran vs permintaan.

Pilihan publik murni

Analisis cost-benefit

Analisis cost-effectiveness

Keempat: Pemantauan hasil kebijakan

Pematntauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan, dan kepatuhan (compliance). Hasil kebijakan dibedakan menjadi luaran (outputs) yaitu produk



18

layanan yang diterima oleh kelompok sasaran kebijakan, dan dampak (impacts) yaitu perubahan perilaku yang nyata pada sasaran kebijakan.

Kelima: Evaluasi kinerja kebijakan

Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual kebijakan publik, pada evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan:”Apa perbedaan yang dibuat?”. Beberapa kriteria untuk melakukan evaluasi kebijakan berikut pertanyaannya, lihat tabel berikut:

Tipe Kriteria Pertanyaan

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?

Efisiensi Berapa banyak dipergunakan sumber daya?

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?

Perataan (equity) Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?

Ketepatan Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

b. Versi Weimer-Vining

Menurut kedua ahli tersebut proses kebijakan terdiri atas dua tahap utama yaitu tahap analisis masalah dan analisis solusi, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Understanding the problem, yang mencakup kegiatan:

Receiving the problem: assesing symptoms Framing the problem: analyzing market and government

failure. Modeling the problem: identifying policy variables.



19

b) Choosing and explaining relevant goals and constraints. c) Selecting a solution method.

Ketiga langkah di atas disebut Problem Analysis, yang dilanjutkan dengan Solution Analysis, berikut: d) Choosing evaluation criteria e) Specifying policy alternatives f) Evaluating: predicting impacts of alternatives and valuing

them in terms of criteria. g) Recommending actions.

c. Versi Patton dan Savicky

Patton dan Savicky mengemukakan bahwa ada enam langkah analisis kebijakan yang disebutnya A Basic Policy Analysis Process, yaitu: 1) Mendefinisikan, verifikasi, dan mendetailkan

permasalahan kebijakan. 2) Establishing evaluation criteria. 3) Mengidentifikasi alternatif. 4) Evaluasi alternatif kebijakan. 5) Menyajikan alternatif kebijakan. 6) Pemantauan dan evaluasi kebijakan yang

diimplementasikan.

d. Lainnya

Menurut Quade, tahapan proses analisis kebijakan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Pertama: Formulasi, yaitu usaha untuk membatasi permasalahan. Kedua: Pencarian atau search, yaitu upaya untuk menemukan alternatif kebijakan. Ketiga: Peramalan atau forecasting, yaitu melakukan pemetaan masa depan, dengan cara mengidentifikasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Keempat: Pembuatan model atau modeling, yaitu membuat model yang digunakan untuk memprediksi kinerja kebijakan



20

dan variabel-variabel relevan lain dalam kondisi pelaksanaan kebijakan dan lingkungan yang nyata.

Kelima: Evaluasi, yaitu melakukan perankingan alternatif untuk memudahkan pengambil keputusan memilih alternatif kebijakan.

Keenam: Konklusi dan rekomendasi alternatif kebijakan.

Pokok Bahasan 4. PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

Proses kebijakan adalah proses yang diawali dari perumusan kebijakan, dilanjutkan dengan implementasi kebijakan, dan kemudian evaluasi kebijakan. Pada titik ekstrim, analisis kebijakan adalah proses tempat sebuah kebijakan dipikirkan untuk dibuat, dan belum dibuat sendiri. Analis kebijakan tidak hanya bekerja menyiapkan ”rekomendasi kebijakan” untuk disiapkan menjadi rumusan kebijakan, namun ia juga dapat dilibatkan lebih lanjut dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu analis kebijakan dapat berperan untuk ikut dalam tim yang merumuskan atau merancang suatu Kebijakan Publik, baik dalam bentuk rancangan akademis maupun pasal-pasal perundangan. Proses perumusan kebijakan secara umum dapat digambarkan sbagai berikut:

1. Munculnya isu kebijakan.

Isu kebijakan dapat berupa masalah dan/atau kebutuhan masyarakat dan/atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan dari pemerintah. Masalah atau kebutuhan yang dimaksud dapat merupakan masalah/kebutuhan yang (a) sudah dan sedang muncul saat ini, dan (b) berpotensi muncul di masa depan. Yang dapat berawal dari isu masyarakat atau muncul sebagai akibat dari adanya kebijakan sebelumnya. Di sini masalah ketanggapan (responsiveness) diperlukan, dalam arti pemerintah harus tanggap menangkap isu kebijakan. Waktu yang ideal untuk menangkap isu kebijakan adalah kurang dari 7 hari.



21

2. Penyerapan oleh pemerintah

Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk ”Tim Perumus Kebijakan”, yang terdiri atas pejabat birokrasi terkait dan ahli kebijakan publik. Waktu untuk membentuk tim ini paling lama 7 hari. Tim ini kemudian secara paralel merumuskan naskah akademik, atau merumuskan draf nol kebijakan. Bentuk draf nol kebijakan tidak harus dalam bentuk pasal-pasal, melainkan juga hal-hal yang akan diatur oleh kebijakan dan koneskuensi-konsekuensinya.

3. Proses publik

Setelah terbentuk rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik dalam jenjang sebgai berikut: a. Forum publik pertama, yaitu para pakar kebijakan yang

berkenaan dengaan masalah terkait. Apabila dimungkinkan, perlu diikutsertakan anggota legislatif yang membidangi bidang terkait. Tujuan diskusi dengan forum ini adalah melakukan verifikasi secara akademis-kebenaran-kebenaran ilmiah.

b. Forum publik kedua, yaitu diskusi dengan instansi pemerintah di luar lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut. Pertemuan antar instansi ini idealnya ddilakukan paling banyak 3 kali dalam waktu 1 bulan.

c. Forum publik ketiga, yaitu diskusi dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau yang terkena dampak langsung, atau yang disebut juga beneficiaries. Tujuan nya adalah untuk mendapatkan verifikasi secara sosial dan politik dari kelompok masyarakat yang terkait secara langsung.

d. Forum publik keempat, adalah dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk LSM yang mengurusi isu terkait. Diskusi ini bertujuan untuk membangun pemahaman publik (publik awareness) terhadap munculnya suatu kebijakan, dan mendapatkan masukan (kritisi publik) terhadap kebijakan yang akan dibuat.



22

4. Rumusan kebijakan

a. Hasil diskusi publik selanjutnya dijadikan sebagai materi penyusunan pasal-pasal kebijakan oleh Tim Perumus. Draf ini merupakan draf I.

b. Selanjutnya draf I didiskusikan dan diverifikasi melalui proses focus group discussion (FGD) yang melibatkan dinas atau instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diatur.

c. Selanjutnya hasil dari FGD, Tim Perumus merumuskan Draf II yang merupakan draf final dari proses perumusan kebijakan.

5. Penetapan kebijakan

Draf final tersebut selanjutnya disahkan oleh pejabat yang berwenang, atau untuk kebijakan yang dibuat dalam bentuk UU, PERDA, dibawa ke proses legislasi yang diatur dalam UU No. 10/2004.

Sudah barang didalam praktek tidak semua kebijakan harus mengikuti langkah-langkah tersebut.

VI. REFERENSI Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Evaluasi Kebijakan Publik, Balairung

& Co, Yogyakarta. Pusdiklat Kesehatan, 2001, Analisis Kebijakan (modul 7 Diklat Jabfung

Adminkes), Pusdiklat Kesehatan-Depkes RI, Jakarta. Riant Nugroho D., 2007, Analisis Kebijakan, PT. Elex Media

Komputindo, Jakarta. Sutopo dan Sugiyanto, 2001, Analisis Kebijakan Publik (bahan ajar

diklatpim tingkat III, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.

William N. Dunn, 2001, Analisis Kebijakan Publik (versi bahasa Indonesia, Hanindita, Yogyakarta.

modul materi inti. 4 analisis kebijakan publik i ...balatkes.com/files/mi-4 analisis.pdfpokok...

Documents