Disusun Oleh :Natural Resources Development Center

Tim Penyusun:

NurtjahjawilasaKusdamayanti DuryatIrsyal YasmanYani SeptianiLasmini

Tim Editor:

Ade SoekadisDelon MarthinusWahjudi WardojoRizal Bukhari

Program Terestrial The Nature Conservancy Indonesia

Foto

: Ahm

ad F

uadi

/TN

C

MODUL:

KeBIjAKAN NASIoNAL PErUbahaN IkLIM

Modul ini diproduksi oleh The Nature Conservancy dengan dukungan dari Pemerintah australia melalui Program responsible asia Forestry & Trade (raFT).

Disusun Oleh :Natural Resources Development Center

Tim Penyusun:NurtjahjawilasaKusdamayanti DuryatIrsyal YasmanYani SeptianiLasmini

Program Terestrial The Nature Conservancy Indonesiajakarta, November 2013

MODUL:

KeBIjAKAN NASIoNAL PErUbahaN IkLIM

Tim Editor:Ade Soekadis

Delon MarthinusWahjudi Wardojo

Rizal Bukhari

Untuk memberikan arahan dalam kegiatan pembelajaran, perlu disusun suatu modul yang dapat

digunakan sebagai pedoman dan kumpulan informasi selama proses pembelajaran. Penyusunan

modul ini dimaksudkan untuk membantu peserta workshop/seminar/sosialisasi pendidikan dan

pelatihan dalam memahami kebijakan-kebijakan nasional khususnya dari sektor kehutanan yang

terkait dengan perubahan iklim, sehingga diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut peserta

dapat lebih memahami dan menerapkannnya dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan hutan.

Materi yang disampaikan dalam modul “Kebijakan Nasional Perubahan Iklim” ini baru

merupakan pengetahuan dasar yang terkait dengan kesepakatan internasional dan kebijakan

nasional menyikapi isu perubahan iklim dan pemanfaatan karbon hutan. Masih diperlukan referensi

yang lebih banyak untuk memahami lebih lengkap dan lebih mendalam, karena perkembangan isu

ini sangat cepat, dan saat ini masih dalam tahap penyusunan konsep-konsep yang bisa diterima

dan diterapkan oleh semua negara. Khusus untuk Indonesia, proses ini juga masih terus berjalan,

sehingga informasi harus terus diperbaharui.

Semoga modul ini dapat berkontribusi dalam upaya membangun kesamaan pemahaman para

pemangku kewenangan kehutanan, khususnya dalam pengelolaan hutan produksi, terhadap isu

perubahan iklim dan peluang memainkan peran dalam pengurangan target emisi GRK di Indonesia.

Jakarta, November 2013

Herlina Hartanto, PhD.Direktur Program TerestrialThe Nature Conservancy Indonesia

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

kaTa PENGaNTar _______________________________________________________ iii

DaFTar ISI _______________________________________________________________ v

DaFTar TabEL___________________________________________________________ vii

DaFTar GaMbar _______________________________________________________ viii

I. Pendahuluan __________________________________________________________ 1

Ruang Lingkup Mata Diklat 1

Tujuan Pembelajaran 1

Manfaat Pembelajaran 2

Latar Belakang 2

II. kesepakatan Internasional Menghadapi Perubahan Iklim __________________ 7

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) tentang Lingkungan dan

Pembangunan 7

Tujuan UNFCCC 7

Kelembagaan UNFCCC 7

Negara dan Aktor Utama 8

Pertemuan Para Pihak yang Telah Dilaksanakan 9

III. komitmen Nasional Menyikapi kesepakatan Internasional tentang Perubahan Iklim ______________________________________________________ 19

Komitmen Nasional Menghadapi Copenhagen Accord 19

IV. kerangka kebijakan dan acuan Normatif Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan komitmen Nasional Terkait dengan Perubahan Iklim _________25

Rencana Aksi Nasional terkait Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 27

Rencana Aksi Daerah terkait Gas Rumah Kaca (RAD GRK) 30

Keterkaitan antara RPjP, RPjM, ReNSTRA dengan RAN dan RAD GRK 31

V. kerangka Insitusi Pendukung Pelaksanaan raN dan raD Grk ___________35

DaFTar PUSTaka _______________________________________________________39

Tabel 1 Target Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia sampai dengan

Tahun 2020 21

Tabel 2 Rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK) sampai dengan

tahun 2020 (PP Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) 28

Tabel 3 Kerangka Institusi Pendukung Pelaksanaan RAN GRK 36

DAFTAR TabEL

Gambar 1 Sektor-sektor Penghasil emisi Karbon di Dunia 3

Gambar 2 Konstribusi emisi Nasional Tiap Sektor Tahun 2000. 3

Gambar 3 Distribusi Kawasan Hutan di Indonesia. 5

Gambar 4 Penurunan Tingkat Tutupan Lahan Hutan dari Tahun 1989-2009 5

Gambar 5 Skema Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan Tahun 2020 20

Gambar 6 GrafikPenguranganEmisiGasRumahKacasampaidenganTahun2020 20

Gambar 7 Proyeksi emisi Bussiness As Usual dari Sektor Kehutanan 21

Gambar 8 Diagram Angka Deforestasi Rata-rata Tahun 2003-2006 22

Gambar 9 Laju Deforestasi Indonesia dari Tahun 1990-2011 22

Gambar 10 Bagan Substansi dari RAD GRK 30

Gambar 11 Kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) 31

Gambar 12 Kerangka Keterkaitan Dokumen/Kebijakan Nasional-Daerah dengan

RAD GRK 32

Gambar 13 Para Pemangku Kepentingan RAN GRK dan RAD GRK 34

Gambar 14 Sistem Koordinasi Pelaksanaan dan Pelaporan RAN/RAD GRK

dan Inventarisasi GRK 37

Gambar 15 Alur Mekanisme Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan Pencapaian

RAN GRK dan RAD GRK 38

DAFTAR GaMbar

ruang Lingkup Mata Diklat:

Mata diklat Kebijakan Nasional Terkait Perubahan Iklim menjelaskan 4 sub-materi pokok yaitu :

• Kesepakatan Internasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim

• Komitmen Nasional Menyikapi Kesepakatan Internasional tentang Perubahan Iklim

• Kerangka Kebijakan dan Acuan Normatif Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Komitmen

Nasional Terkait dengan Perubahan Iklim

• Rencana Aksi Nasional terkait Gas Rumah Kaca (RAN GRK)

• Rencana Aksi Daerah terkait Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

• Keterkaitan antara RPjP, RPjM, ReNSTRA dengan RAN GRK dan RAD GRK

• Kerangka Insitusi Pendukung Pelaksanaan RAN dan RAD GRK

Tujuan Pembelajaran

Penyampaian materi mata diklat Kebijakan Nasional terkait Perubahan Iklim bertujuan untuk :

• Memberikan pemahaman kepada peserta pendidikan dan pelatihan mengenai Kesepakatan

Internasional dalam menghadapi perubahan iklim dan komitmen yang dinyatakan oleh

Pemerin tah Indonesia menyikapi kesepakatan internasional tersebut, kerangka kebijakan dan

acuan normatif Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen nasional terkait dengan

perubahan iklim yaitu berupa (RAN dan RAD GRK), dan kerangka institusi pendukung

pelaksanaan RAN dan RAD GRK

PeNDAHULUAN

I

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIMPENDAHULUAN2

• Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta diklat untuk dapat mewujudkan komitmen

penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan dengan skema 26% (BAU) dan 41% (dukungan

internasional) dalam pelaksanaan tugas

Manfaat Pembelajaran

Manfaat setelah mengikuti pembelajaran materi ini adalah bahwa peserta dapat memahami dengan

jelas tentang :

• Kesepakatan Internasional Menghadapi Perubahan Iklim

• Komitmen Nasional Menyikapi Kesepakatan Internasional Perubahan Iklim

• Kerangka Kebijakan dan Acuan Normatif Pemerintah dalam Mewujudkan Komitmen Nasional

Terkait dengan Perubahan Iklim

• Rencana Aksi Nasional terkait Gas Rumah Kaca (RAN GRK)

• Rencana Aksi Daerah terkait Gas Rumah Kaca (RAD GRK)

• Keterkaitan antara RPjP, RPjM, ReNSTRA dengan RAN GRK dan RAD GRK

• Kerangka Insitusi Pendukung Pelaksanaan RAN dan RAD GRK

Latar belakang

Terkait dengan isu perubahan iklim, semua orang pasti sepakat bahwa dampak yang ditimbulkannya

menjadi sangat serius apabila tidak diantisipasi, namun pada kenyataannya sangat sulit mencari

titik temu tentang penyebabnya. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), lembaga di

bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Meteorological organization (WMo) dan

United Nations environment Programme (UNeP) menyebutkan bahwa perubahan iklim disebabkan

oleh berbagai hal yang satu dan lainnya saling terkait. Sektor energi merupakan penghasil emisi

karbon yang menggelontorkan 12.628 Mt Co2e ke atmosfer. Selain itu deforestasi dan degradasi

hutan dituding sebagai penyumbang emisi karbon terbesar kedua yang menyebabkan terjadinya

perubahan iklim global. Negara-negara seperti Brazil dianggap menyumbang emisi yang cukup

tinggi, masing-masing sebesar 2.563 dan 1.372 MtCo2e. Peringkat ketiga penghasil emisi adalah

sektor pertanian, dengan total emisi sebesar 2.912 MtCo2e yang didominasi negara Cina, diikuti

Brasil dan India. Sedangkan emisi karbon yang berasal dari sampah diperkirakan sebesar 635

MTCo2e yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Cina dan India. Total emisi karbon yang

dihasilkan empat sektor tersebut mencapai kurang lebih 20.645 MTCo2e (IPCC, 2000).

Berdasarkan data Human Development Report yang dirilis United Nations Development Programme

(UNDP) tahun 2008, Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan peringkat ke-14 untuk

penghasil emisi karbon di dunia, jauh dibawah negara-negara maju yang menggelontorkan karbon

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM PENDAHULUAN 3

ke atmosfer dari aktivitas industrinya. Besar kecilnya jumlah emisi di suatu negara tentu juga

dipengaruhi luas wilayah dan jumlah penduduk di negara tersebut. Dengan demikian, apabila emisi

yang diperhitungkan adalah jumlah emisi per satuan luas wilayah atau per kapita penduduk tentu

Indonesia bukan termasuk negara penghasil emisi yang besar. Tidak berarti Indonesia hanya akan

berdiam diri menghadapi ancaman perubahan iklim, tetapi dengan logika seperti ini diharapkan kita

dapat membuat perencanaan dan strategi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim secara lebih

rasional dan proporsional dalam kerangka pembangunan nasional berkelanjutan.

Total Emissions in 2000 : 42 GtCO2e

Gambar 1. Sektor Penghasil Emisi Karbon di Dunia (Sumber: Stern, 2006)

Gambar 2. Kontribusi Emisi Nasional tiap Sektor tahun 2000 (Sumber: SNC, 2010).

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIMPENDAHULUAN4

emisi GRK yang terjadi di sektor kehutanan Indonesia sebagian besar bersumber dari deforestasi

(konversi hutan untuk penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan,

prasarana wilayah) dan degradasi (penurunan kualitas hutan) akibat illegal logging, kebakaran,

over cutting, perladangan berpindah dan perambahan. Mengurangi laju deforestasi dan degradasi

hutan merupakan sebuah keniscayaan untuk mencegah bencana lingkungan dan mengurangi

dampak perubahan iklim, namun tuduhan bahwa deforestasi dan degradasi hutan adalah salah

satu sumber emisi karbon terbesar patut dipertanyakan dan dijelaskan secara teknis. Pertanyaan

ini patut dikemukakan karena konsekuensi dari diagnosa yang salah terhadap sumber emisi akan

mempengaruhiefektivitasmitigasiyangdilakukan.Implikasidarikesalahandalammengidentifikasi

sumber emisi karbon ini pantas dikhawatirkan karena satu sisi cenderung membiarkan negara-

negara industri emitter karbon terus menggelontorkan emisi, sementara pada saat yang sama

(berpotensi) mengesampingkan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara

berkembang pemilik hutan.

Vegetasi hutan dan tanah menyimpan ± 7.500 Gt Co2 (> 2 x Co2 di atmosfer). Hutan menyimpan

~ 4.500 Co2 (> Co2 di atmosfer). jumlah karbon yang dapat diserap hutan sangat tergantung

dari jenis/tipe dan karakteristik hutan. Hutan tropis dapat menyimpan karbon sekitar 40% dari hutan

dunia. Tegakan di hutan tropis dapat menahan karbon sekitar 50% lebih besar dari kapasitas tegakan

di luar hutan tropis. Itulah sebabnya hutan tropis memainkan peranan penting dalam menstabilkan

GRK karena kapasitasnya yang besar dalam menyimpan dan menyerap karbon.

Deforestasi mengemisi sekitar 8 Gt Co2 per tahun (WRI, 2002). Apabila deforestasi merupakan

17-18 % dari masalah (emisi GRK) maka yang perlu dilakukan adalah melakukan upaya-upaya

untuk mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan minimal 17-18% dalam rangka mengurangi

sumbangan emisi karbon ke atmosfer (WRI, 2002). Gambar 2 dan 3 berikut ini adalah ilustrasi

mengenai kondisi kawasan hutan di Indonesia dan tingkat penurunan tutupan lahan hutan dari tahun

1989 sampai dengan tahun 2009.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM PENDAHULUAN 5

Gambar 3. Distribusi Kawasan Hutan di Indonesia (Sumber: Bahan Presentasi Rizaldi Boer)

Gambar 4. Tingkat Penurunan Tutupan Lahan Hutan dari Tahun 1989-2009 (Sumber: Bahan Presentasi Rizaldi Boer)

Karena pentingnya peran hutan dalam memitigasi perubahan iklim, maka tindakan-tindakan

seperti praktik pengelolaan hutan produksi lestari, pengelolaan kawasan konservasi dan lindung,

pembatasan konversi hutan, pemberantasan illegal logging dan penanggulangan kebakaran hutan

akan mengurangi emisi Co2 dan meningkatkan resiliensi ekosistem hutan terhadap perubahan iklim.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIMPENDAHULUAN6

Rehabilitasi lahan dan hutan terdegradasi, pengembangan hutan tanaman industri dan perkebunan

di lahan-lahan yang terdegradasi, serta kegiatan restorasi hutan akan meningkatkan kapasitas hutan

dalam menyerap dan menyimpan karbon, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan resiliensi

ekosistem hutan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, pengelolaan hutan lestari berkontribusi

positif terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan Hutan Lestari merupakan

kerangka kegiatan yang efektif untuk mengurangi dampak dan penyesuaian terhadap perubahan

iklim.

IIKeSePAKATAN

INTeRNASIoNAL MENGhaDaPI

PErUbahaN IkLIM

konferensi Tingkat Tinggi bumi (Earth Summit) tentang Lingkungan dan Pembangunan

Pada bulan juni tahun 1992 di Rio de janeiro, Brasil, —pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth

Summit) tentang Lingkungan dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and

Development/UNCED), telah disepakati yang bersifat mengikat secara hukum (legally binding)

tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim/ UNFCCC yang mulai berlaku sejak

21 Maret 1994. Pada KTT Bumi tersebut UNFCCC telah ditandatangani oleh 154 wakil negara.

Sejak tahun 1995, para pihak telah bertemu setiap tahun melalui Konferensi Para Pihak (Conference

on Parties, CoP) guna menerapkan dan mengimplementasikan kerangka kerja tersebut.

Tujuan UNFCCC

Menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) antropogenik untuk menghindari ‘ancaman

antropogonik yang berbahaya terhadap sistem iklim. Gas yang dikendalikan adalah metan, nitrogen

oksida, dan karbon dioksida.

Tujuan akhir konvensi adalah mencapai stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada

tingkat tertentu yang menghindari ancaman antropogenik yang berbahaya bagi sistem iklim

kelembagaan UNFCCC

Kelembagaan yang mendukung proses negosiasi dibawah payung UNFCCC adalah Conference of

Parties (CoP), Konferensi Para Pihak yang merupakan badan tertinggi, atau yang memiliki wewenang

tertinggimembuatkeputusansekaligusmerupakanasosiasiparapihakyangmeratifikasikonvensi.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM8

CoP bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi upaya internasional dalam mencapai tujuan

utama konvensi. Dengan demikian CoP memiliki kesempatan untuk meninjau pengaruh dari

tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan Konvensi. CoP

diselenggarakan setahun sekali, kecuali dalam kondisi tertentu jika para pihak menghendaki lain.

Tempat penyelenggaraan CoP didasarkan atas tawaran yang disampaikan oleh calon tuan rumah.

jika tidak ada penawaran, secara otomatis CoP akan diselenggarakan di sekretariat UNFCCC di

Bonn, jerman.

Negara-negara dan aktor utama

Dalam Konvensi Perubahan Iklim terdapat 2 blok besar yang terdiri atas negara maju (developed

atau industrialized countries) dan negara berkembang (developing countries). Kedua kelompok

ini merupakan kelompok negara-negara yang memiliki hak suara dalam konvensi. Di samping itu

terdapat pula organisasi non-pemerintah (non-governmental organization) dan lembaga internasional

(international organization) yang tidak memiliki hak suara dalam setiap pertemuan tertutup konvensi

tetapi dapat melakukan proses interaksi dengan setiap negara baik secara individu maupun kelompok

melalui kesempatan-kesempatan di luar acara formal (side events atau special events).

a. Pihak dalam Konvensi

b. Kelompok Pihak di Bawah Konvensi

• Pihak Annex I

• Pihak AnnexII

• Pihak yang Tidak Termasuk ke dalam Annex 1 (Non-Annex Parties)

• Negara Transisi ekonomi

• Negara-negara Terbelakang (Least Developed Countries/LDCs)

c. Kelompok Regional

d. Kelompok-kelompok Negosiasi Politik

• Group 77 + Cina

• Kelompok Afrika

• Kelompok Negara-negara Pulau Kecil (AoSIS)

• Uni eropa

• Kelompok Payung

• Environment Integrity Group (eIG)

• oPeC

• Negara-negara Pengamat

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM 9

e. organisasi Non-Pemerintah

f. organisasi Internasional

Pertemuan Para Pihak yang telah dilaksanakan beberapa kali sejak tahun 1995:

CoP 1 tahun 1995 di Berlin, jerman, yang menghasilkan Berlin Mandate.

Catatan pentingnya adalah:

• Fase uji coba kegiatan joint implementation (jI) yang dikenal Activities Jointly Implementation

(AjI).

• Komitmen negara maju untuk mengurangi emisi mulai dibicarakan secara substansial.

• Tidak ada tuntutan komitmen bagi negara berkembang dalam protokol.

• Koalisi G77 (minus oPeC)

CoP 2 tahun 1996 di jenewa, Swiss yang menghasilkan Geneva Declaration.

Deklarasi jenewa memuat hasil-hasil antara lain:

• Pengakuan dan penerimaan para menteri dan ketua delegasi atas Laporan IPCC sebagai

laporan ilmiah yang dapat diandalkan sebagai pijakan untuk mengambil tindakan global,

nasional dan lokal, khususnya oleh negara-negara Annex 1 dalam rangka menurunkan emisi

Gas Rumah Kaca.

• Ajakan untuk mengembangkan protokol dan instrumen legal lainnya berdasarkan temuan

ilmiah.

• Instruksi kepada para pihak untuk mempercepat negosiasi terhadap teks protokol yang secara

hukum akan mengikat.

CoP 3 Tahun 1997 di Kyoto, jepang yang menghasilkan Kyoto Protocol.

• Hasil penting dari CoP 3 adalah diadopsinya Protokol Kyoto pada Desember 1997 setelah

melalui perdebatan dan negosiasi yang panjang dan melelahkan.

CoP 4 tahun 1998 di Buenos Aires, Argentina

• Tujuan utama CoP 4 adalah untuk merancang tindak lanjut implementasi Protokol Kyoto, antara

lain dalam alih teknologi dan mekanisme keuangan.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM10

CoP 5 tahun 2000 di Bonn, jerman.

• Negoisasi di fokuskan pada hal-hal teknis, beberapa hal diantaranya, antara lain :

• Penyusunan Guideline untuk persiapan komunikasi nasional bagi negara-negara yang

tergabung dalam Annex 1,

• Capacity building

• Alih teknologi

• Mekanismefleksibel

CoP 6 tahun 2000 di Den Haag, Belanda

• Agenda utama CoP 6 adalah menyelesaikan rencana detail pengoperasian Protokol Kyoto

yang diuraikan dalam BAPA (CoP 4).

CoP 7 tahun 2001 di Marrakech, Maroko yang menghasilkan Marrakech Accords.

Beberapa keputusan penting dalam sidang ini antara lain:

• Regulasi operasional tentang jual beli emisi internasional antar pihak dalam protokol dan bagi

CDM serta implementasi bersama,

• Regime yang secara garis besar mengatur konsekuensi akan kegagalan dalam pemenuhan

target emisi tetapi ditunda bagi negara yang menyetujui protokol sebelum diberlakukannya

konsekuensi tersebut secara legally binding,

• Prosedurakuntingbagimekanismeyangfleksibel.

CoP 8 tahun 2002 di New Delhi, India.

Hal-hal penting yang dibahas dan diputuskan diantaranya adalah:

• Panduan yang lebih baik bagi komunikasi nasional Negara-negara Non-Annex I;

• Berbagaiisutentangmekanismefinansial;

• “Good practice” dalam kebijakan dan tindakan;

• Penelitian dan pengamatan yang sistematis;

• Kerjasama dengan organisasi internasional terkait; dan

• Isu-isu terkait metodologi

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM 11

CoP 9 tahun 2003 di Milan, Italia

• Kesepakatan yang diadopsi berkaitan dengan kelembagaan dan prosedur implementasi Kyoto

Protocol UNFCCC antara lain berhubungan dengan:

• Definisidanmodalities bagi dimasukkannya kegiatan aforestasi dan reforestasi ke dalam CDM;

• Panduan “good practice” bagi penggunaan lahan, perubahan lahan dan kehutanan (guidance

on land use, land-use change and forestry (LULUCF));

• Dana Khusus Perubahan Iklim (Special Climate Change Fund (SCCF)); dan

• Dana bagi Negara-negara Terbelakang (Least Developed Countries /LDC Fund).

CoP 10 tahun 2004 di Buenos Aires, Argentina

• Kesepakatan terbagi menjadi empat yaitu :

• Pengaruh buruk perubahan iklim;

• Impact of the implementation of response measures;

• Pekerjaan multilateral lanjutan terkait aktivitas di bawah keputusan 5/CP.7; dan

• Program kerja SBSTA tentang dampak, kerentanan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

CoP 11 dan Meeting of the Parties to Protokol Kyoto (CoP/MoP 1) tahun 2005 di Montreal, Kanada.

Pada CoP ini disepakati Montreal Action Plan yang merupakan kesepakatan yang bertujuan untuk

memperpanjang usia Protokol Kyoto setelah berakhirnya setelah tahun 2012 dan menegosiasikan

pengurangan lebih jauh emisi gas rumah kaca.

CoP 12 tahun 2005 di Nairobi, Kenya.

Pada COP/MOP 2, para pihak membahas isu terkait mekanisme fleksibel pada Protokol Kyoto,

khususnya CDM dan Joint Implementation. Berbagai isu yang dibahas diantaranya terkait dengan:

• Mekanismefinansial,

• Komunikasi nasional,

• Transfer teknologi,

• Pembangunan kapasitas, dan

• Pengaruh buruk perubahan iklim terhadap negara berkembang dan negara terbelakang serta

response measures dan kebutuhan khusus negara terbelakang

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM12

CoP 13 tahun 2007 di Bali, Indonesia.

Hal penting yang dihasilkan dalam CoP 13 adalah Bali Action Plan, yang diantaranya berisi:

• ReDD sebagai salah satu aksi mitigasi nasional/internasional yang perlu ditingkatkan

• jadwal pertemuan the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the

Convention pada tahun 2008

CoP 14 2008 di Poznan, Polandia.

Isu penting yang akan dibahas pada CoP 14 adalah mengenai capacity building pada negara

berkembang, ReDD, transfer teknologi dan adaptasi

CoP 15 tahun 2009 di Kopenhagen, Denmark.

Pada bulan November 2009 telah dilaksanakan pertemuan para pihak (CoP) ke 15 di Kopenhagen,

yang diikuti oleh negara-negara seperti Afrika Selatan, Denmark, jepang, Papua Nugini, Aljazair,

etiopia, jerman, Perancis, Amerika Serikat, Gabon, Korea Selatan, Rusia, Australia, Granada, Lesotho,

Arab Saudi, Bangladesh, India, Maladewa, Spanyol, Brasil, Indonesia, Meksiko, Sudan, Cina, Ing gris,

Norwegia, dan Swedia. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan 12 butir kesepakatan yang sifatnya

tidak mengikat “Copenhagen Accord”, yang secara garis besar isinya adalah sebagai berikut :

• Menekankan perlunya kemauan politik yang kuat dari setiap negara untuk segera melakukan

langkah-langkah antisipasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai prinsip umum dengan tanggung

jawab dan kemampuan masing-masing. Dalam rangka mengantisipasi potensi dampak pada

negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim, maka akan dirumuskan suatu program

adaptasi secara komprehensif dengan melibatkan dukungan internasional.

• Dalam rangka menahan kenaikan suhu global dibawah dua derajat Celcius, diperlukan kerja

sama untuk mencapai kesepakatan batasan emisi maksimal nasional dan global sesegera

mungkin.

• Peningkatan aksi dan kerja sama internasional untuk adaptasi sangat diperlukan untuk

menjamin pelaksanaan konvensi. Negara-negara maju akan membantu menyediakan sumber

dana, teknologi, dan pengembangan kapasitas untuk mengurangi kerentanan dan membangun

ketahanan di negara-negara berkembang.

• Negara-negara Annex-I akan lebih memperkuat pengurangan emisi yang diprakarsai oleh

Protokol Kyoto. Pelaksanaan pengurangan emisi dan pembiayaan oleh negara-negara maju

akandiukur,dilaporkandandiverifikasisesuaidenganpedomanyangtelahadadanyangakan

diadopsi oleh Konferensi Para Pihak dan akan memastikan bahwa perhitungan sesuai dengan

target dan mekanisme keuangan yang ketat, kuat dan transparan.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM 13

• Negara-negara Non-Annex-I, yakni negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan

kecil yang masih berkembang dapat melakukan tindakan sukarela dan atas dasar dukungan

untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi perubahan iklim yang diambil dan direncanakan

sendiri.

• Penghargaan terhadap upaya-upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan penyediaan insentif positif dari tindakan tersebut

melalui pembentukan mekanisme ReDD+, untuk memungkinkan mobilisasi sumber daya

keuangan dari negara-negara maju.

• Penggunaan berbagai pendekatan, termasuk mekanisme pasar, untuk meningkatkan efektivitas

biaya dan mempromosikan tindakan-tindakan mitigasi. Memberikan insentif kepada negara-

negara berkembang agar berupaya untuk melakukan pembangunan rendah emisi.

• Penyediaan dana yang memadai serta peningkatan akses akan diberikan kepada negara-

negara berkembang untuk mengaktifkan dan mendukung penyempurnaan tindakan-tindakan

mitigasi, termasuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (ReDD+), adaptasi,

serta transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Mendorong adanya komitmen kolektif

dari negara-negara maju untuk menyediakan sumber investasi melalui lembaga-lembaga

internasional sejumlah kurang lebih US$ 30 miliar untuk periode 2010-2012 dengan alokasi

yang seimbang antara adaptasi dan mitigasi. Pendanaan untuk adaptasi akan diprioritaskan

untuk negara-negara berkembang yang paling rentan, seperti negara-negara kepulauan kecil

yang masih berkembang dan negara-negara Afrika. Dalam konteks tindakan mitigasi yang

bermakna dan transparansi pelaksanaan, negara-negara maju berkomitmen untuk mencapai

tujuan memobilisasi secara bersama-sama dana sejumlah US$ 100 miliar dolar per tahun pada

tahun 2020 untuk mengatasi kebutuhan negara-negara berkembang. Pendanaan ini akan

berasal dari beragam sumber, umum, swasta, bilateral dan multilateral, termasuk sumber-

sumber pembiayaan alternatif. Pendanaan multilateral baru untuk adaptasi akan dikirimkan

melaluipengaturandanayangefektifdanefisien,dengandanefisien,denganstruktur tata

kelola untuk menjamin adanya keterwakilan yang setara dari negara maju dan berkembang.

Sebagian besar dana tersebut harus mengalir melalui “Copenhagen Green Climate Fund”

• Akan dibentuk sebuah panel tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada forum Konferensi

Para Pihak untuk mempelajari kontribusi sumber-sumber potensi pendapatan, termasuk

sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Konferensi Para

Pihak.

• Penetapan Copenhagen Green Climate Fund sebagai entitas operasional dari mekanisme

keuangan konvensi untuk mendukung proyek-proyek, program, kebijakan dan kegiatan yang

lain di negara-negara berkembang yang terkait dengan mitigasi termasuk ReDD+, adaptasi,

peningkatan kapasitas, serta pengembangan dan transfer teknologi.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM14

• Pengembangan suatu mekanisme teknologi untuk mempercepat pembangunan dan transfer

teknologi untuk mendukung tindakan adaptasi dan mitigasi yang akan dipandu dengan

pendekatan untuk masing-masing negara yang didorong oleh dan didasarkan pada keadaan

dan prioritas nasional.

• Penilaian terhadap pelaksanaan kesepakatan ini direncanakan akan selesai pada tahun 2015,

termasuk pertimbangan-pertimbangan ilmiah untuk memperkuat tujuan jangka panjang dalam

kaitannya dengan upaya pembatasan kenaikan suhu global pada level 1,5 derajat Celcius.

CoP 16 tahun 2010 di Cancun, Meksiko

Konferensi perubahan iklim PBB ke-16 (UNFCCC CoP 16), yang diadakan pada 29 November

hingga 10 Desember 2010 di Cancun, memfokuskan negosiasi pada 4 hal yaitu pendanaan, ReDD,

tekhnologi transfer dan adaptasi. Pada pertemuan ini negara-negara pihak yang terlibat dalam

perundingan ini tidak mengharapkan adanya suatu kesepakatan bersama yang mengikat (legally

bin ding) dalam mengatasi perubahan iklim. Sejumlah poin perundingan ditarik keluar dari kerangka

kerja UNFCCC, salah satunya ialah pembahasan mengenai mekanisme ReDD+ (Pengurangan emisi

dari Deforestasi, Degradasi Hutan, Konservasi, Manajemen Pengelolaan Hutan dan Peningkatan Stok

Karbon Hutan) yang berkembang sangat pesat sejak diputuskan di Bali tahun 2007 lalu.

“Perjanjian Cancun memberi kerangka kuat bagi masuknya hutan hujan tropis dalam agenda

utama penanganan perubahan Iklim, melalui skema ReDD+, adaptasi, konservasi dan peningkatan

cadangan karbon hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. “Bila tidak sekarang, mungkin baru

satu dekade lagi hutan hujan tropis diperhitungkan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim,

sementara tingkat kerusakannya sudah sangat mengkhawatirkan”. Walaupun negosiasi belum

usai dan skema yang mengaturnya belum diputuskan namun sejumlah proyek atas nama proyek

percobaan (pilot project) sudah dijalankan di Indonesia dengan dikeluarkannya Permenhut No.

68 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan demonstration activity pengurangan emisi karbon dari

deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini telah menjual 26,6 juta hektar hutan alam Indonesia

mulai dari tegakan pohon, hewan, tumbuhan, tanah, sumber mata air, dan ruang interaksi sosial, dan

entitas masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, seharga Rp 12,00 per meter perseginya seperti

proyek di Ulu Masen, Aceh, Hutan Hujan Harapan di jambi, dan di Kalimantan Tengah dengan

Pemerintah Australia (Prasaja, H. 2010) Pemerintah Indonesia juga telah menanda tangani Letter

of Intent (LoI) dengan Pemerintah Norwegia pada Mei 2010 sebagai salah satu perjanjian bilateral

dalam skema ReDD dimana Norwegia akan memberikan dana sebesar US$ 1 miliar bagi Indonesia

melalui proyek ReDD+. Dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap sebesar US$ 30 juta tahun

2011, US$ 70 juta tahun 2012, US$ 100 juta tahun 2013 dan sisanya US$ 800 juta akan diberikan

melihat hasil pemantauan pengurangan emisi yang dilakukan Indonesia.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM 15

CoP 17, tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan

CoP ke-17 dilaksanakan di Durban, Afrika Selatan (14 Desember, 2011). Hasil negosiasi

perubahan iklim PBB di Durban mempunyai arti ganda untuk ReDD+, yaitu dalam hal progres

carapenetapantingkatemisireferensidanprogrespendefinisianukuranpenguranganemisidari

inisiatif kehutanan, dan adanya keputusan lemah akan safeguard sosial lingkungan, serta kurangnya

kemajuan mengenai sumber pendanaan jangka panjang. Fokus negosiasi ReDD+ terletak pada

empat topik utama yaitu : pembiayaan, safeguards, tingkat referensi, dan MRV (pemantauan,

pelaporan dan verifikasi) emisi karbon dari kegiatan hutan. Dalam safeguards, kemajuan terjadi

di tingkat referensi, kemajuan MRV sudah tercapai sejak mula perundingan, sementara tentang

pembiayaan ReDD+ baru diputuskan setelah melewati perundingan alot.

Keputusan Pembiayaan ReDD+:

• Akan ada pengumpulan input mewakili pandangan berbagai pihak, di dalam lokakarya para

ahli. Hasilnya berupa laporan teknis yang akan diterbitkan oleh Sekretariat UNFCCC, semua

dokumen ini akan diserahkan sebelum CoP (Konferensi Para Pihak) ke 18 tahun 2012 sebagai

draft keputusan

• Sistem MRV yang kuat akan membantu ReDD+ dipertimbangkan masuk dalam Mekanisme

Pembangunan Bersih

• Makna pernyataan tentang bagaimana negara-negara berkembang harus melaporkan

pelaksanaan safeguards sosial, lingkungan dan tata kelola telah diperlemah.

• Keputusan yang kuat tentang tingkat referensi

CoP 18 dilaksanakan di Doha, Qatar pada tanggal 26 November – 7 Desember 2012.

Hasil dari CoP Doha adalah keputusan-keputusan yang terdiri dari:

• Amandemen Protokol Kyoto termasuk implikasi dari implementasi berbagai metodologi dalam

periode komitmen kedua. Hasil amandemen tersebut adalah sebagai berikut :

• Implementasi dalam Periode Komitmen Kedua Protokol Kyoto (KP-CP2) selama 8 tahun, dari 1

januari 2013 hingga 31 Desember 2020.

• CDMdanmekanismefleksibilitaslaindibawahKPterusberlanjut

• Surplus dari penurunan emisi negara maju pada periode pertama diputuskan untuk tidak

dapat diperjualbelikan dalam periode kedua

• Kelanjutan program kerja untuk menyusun kesepakatan rezim pasca 2020

• Sesuai mandat CoP17, ADP (Pokja untuk menyusun kesepakatan mengenai rezim pasca 2020)

telah bekerja sejak Mei 2012

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM16

Kesepakatan:

• Kesepakatan untuk melakukan adopsi keluaran legal pada tahun 2015

• Rencana kerja termasuk membahas penurunan emisi antara 2013 - 2020

• Penyelesaian mandat Bali Action Plan, dengan beberapa keputusan yang terkait dengan

implementasinya, termasuk mengenai pendanaan, teknologi, dan adaptasi.

Keputusan utamanya adalah sebagai berikut:

• Implementasi aksi penanganan perubahan iklim melalui beberapa institusi yang disepakati di

Cancun dan Durban termasuk Green Climate Fund, Standing Committee on Finance, Adaptation

Committee dan Climate Technology Center

• Qualitative reassurance dari negara maju untuk realisasi komitme pendanaan jangka panjang,

antara lain melalui mid-termfinancing 2013 - 2015.

• Diberikannya mandat kepada SBSTA dan/atau SBI untuk membahas elemen - elemen dari Bali

Action Plan yang belum selesai termasuk ReDD+

Keputusan-keputusan ini memberikan beberapa peluang bagi Indonesia, diantaranya adalah:

• Pengembangan kegiatan untuk pasar karbon dapat semakin ditingkatkan; demikian juga jenis

kegiatan lain yang akan dapat berperan dalam berbagai pendekatan.

• Pengembangan aksi mitigasi di bawah Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)

untuk selanjutnya disampaikan melalui NAMAs Registry

• Peluang dukungan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi

• Peluang dalam pengembangan dan alih teknologi dengan disepakatinya CTC (Climate

Technology Center) serta jaringannya.

Berdasarkan laporan dari DNPI 2012, hasil perundingan CoP 18/CMP 8 di Doha yang terkait pasar

karbon dan pengembangannya di Indonesia adalah sebagai berikut:

• CMP (Conference Meeting of the Parties), hasil pertemuan ini adalah telah diambil beberapa

keputusanterkaitpeningkatanefisiensidaritatakelolaCDM.Keputusan-keputusaniniantara

lain adalah sebagai berikut.

• Meminta para pihak untuk mengirimkan submissionterkaitefisiensitatakelolaCDM.

• Implementasi dari hasil keputusan sidang CDM Executive Board/CDM - eB ke 70, yang terkait denganmasalahlembagaverifikasi(DOE),panduanpembangunanberkelanjutan,danmetodemelakukan pemeriksaan bagi DNA termasuk wewenang pencabutan LoA.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM 17

• Metode pemantauan untuk baseline proyek CDM.

• Metode pendaftaran dan penerbitan CeR.

SBSTA (SubsidaryBodyonScientificandTechnologyAdvice), hasil pertemuannya adalah menunda pembahasan LULUCF dalam CDM untuk tahun depan dan menunda pembahasan CCS lintas batas negara sampai empat tahun mendatang.

SBI (Subsidary Body for Implementation), hasil pertemuan yang terkait pasar karbon belum disetujui, terutama yang berkaitan dengan struktur keanggotaan dari proses banding untuk CDM (CDM appe als board) yang direncanakan untuk didiskusikan tahun 2013.

KP (Kyoto Protocol), hasil keputusan yang terkait terutama adalah mengenai boleh/tidaknya negara non - KP atau yang tidak mempunyai ambisi penurunan emisi (pledges) dalam KP menggunakan CDM untuk memenuhi target penurunan emisinya. Berdasarkan teks keputusan AWG-KP outcomes (paragraf: 12 – 13), maka hasilnya adalah sebagai berikut.

1. Periode komitmen kedua dimulai dari 1 januari 2013, dimana negara non - Annex I (termasuk Indonesia) diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan CDM yang sedang berjalan maupun proyek yang sudah akan didaftarkan setelah tanggal 31 Desember 2012.

2. Selain negara non - Annex I, negara Annex I yang boleh melanjutkan kegiatan CDM nya adalah hanya negara yang telah menyampaikan dan mencantumkan target penurunan emisinya dalam dokumen Protokol Kyoto II. Dalam hal ini, negara Annex I yang ikut Protokol Kyoto II tapi tidak mencantumkan ambisi penurunan emisinya (QeLRos) adalah Rusia, Selandia Baru, Kanada, dan jepang.

LCA (Long Commitment Agreement), yang membahas mengenai rencana pembentukan pasar karbon dan mekanisme penurunan emisi ke depan berbasis pasar telah menghasilkan beberapa keputusan penting terkait pembentukan Framework on Various Approaches (FVA) dan New Market Mechanism (NMM). Berdasarkan hasil yang tercantum di dalam teks AWG-LCA outcomes, maka keputusannya sebagai berikut:

Framework on Various Approaches (FVA) di LCA, yang termaktub dalam teks keputusan AWG-LCA, paragraf 41 – 45):

Para pihak secara individu maupun bersama, —dapat mengembangkan serta menerapkan berbagai pendekatan untuk penurunan emisi berdasar pendekatan pasar maupun non-pasar, guna peningkatan kegiatan mitigasi dan efektivitas biaya.

Sesuai dengan keputusan CoP di Durban, Decision 2/CP.17, paragraf: 79, semua metode penurunan mitigasi harus memenuhi standar yang memberikan hasil mitigasi yang nyata, permanen, tambahan, dandapatdiverifikasi.Hal iniuntukmencegah terjadinyapenghitungangandadalampencapaianpenurunan emisi gas rumah kaca.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM18

SBSTA selanjutnya diminta untuk membahas dan menguraikan program kerja untuk pendekatan tersebut, termasuk laporan serta masalah teknis berdasar pengalaman dari mekanisme yang ada. Mempertimbangkan bahwa setiap FVA tersebut akan dikembangkan di bawah otoritas dari CoP.

New Market Mechanism (NMM) di LCA keputusan utamanya terutama termaktub dalam teks AWG - LCA, paragraf 51. Dalam paragraf ini disebutkan bahwa program kerja yang akan dibahas dalam SBSTA untuk pertemuan berikutnya akan terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut :

• operasi kegiatan NMM yang akan berada di bawah otoritas CoP.

• Partisipasi dari voluntary dalam mekanisme.

• Standarisasi yang memberikan hasil mitigasi yang nyata, permanen, memiliki nilai tambah dan dapatdiverifikasihasilnya.

• Memenuhipersyaratandalammelaporkan,mengukursecaraakuratdanverifikasipenguranganemisi.

• NMM akan sebagai sarana untuk merangsang mitigasi dari segi ekonomi. Kriteria NMM, termasuk penerapan metode konservatif untuk pendirian, persetujuan serta penyesuaian secara berkala (batas crediting).

Kriteria untuk merekam keakuratan dan konsistensi unit.

• Supplementarity.

• Pembagian untuk menutupi biaya administrasi dan membantu mengembangkan ketahanan adaptasi negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

• Peningkatan pembangunan berkelanjutan;

• Partisipasi secara efektif dari badan swasta dan publik;

• Fasilitasi awal dari mekanisme.

Dampak dan implikasi dari hasil perundingan CoP 18/CMP 8 di Indonesia diperkirakan akan cukup luas dalam pengembangan pasar karbon ke depan. Secara umum, sebenarnya hasil perundingan tersebut kurang menggembirakan dan malah diperhitungkan akan menurunkan pengembangan pasar karbon di Indonesia. Hasil dari perundingan tersebut tidak menambah secara riil ambisi penurunan emisi, sehingga pasar karbon tidak memiliki tambahan permintaan. Lebih jauh, tidak dibolehkannya negara jepang, Kanada, Selandia Baru, dan Rusia untuk menggunakan CDM sebagai mekanisme mitigasi perubahan iklim, menyebabkan juga tidak adanya tambahan permintaan untuk CDM sampai dengan periode komitmen kedua Protokol Kyoto berakhir (DNPI, 2012).

KoMITMeN NASIoNAL MeNYIKAPI KeSePAKATAN

INTErNaSIONaL TENTaNG PErUbahaN IkLIM

III

Dalam pertemuan para pihak (CoP) di Kopenhagen, November 2009, ada lima poin penting yang

diusulkan oleh Pemerintah Indonesia dan diakomodir dalam Copenhagen Accord, yaitu :

• Perlunya melakukan upaya bagi seluruh negara di dunia untuk menahan agar dampak

perubahan iklim tidak sampai menaikkan suhu global sampai dua derajat Celcius pada tahun

2050.

• Perlunya negara maju menyebutkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara

ambisius

• Perlu adanya pembiayaan dari negara maju untuk penanganan dampak perubahan iklim

oleh negara maju dan negara tertinggal.

• Perlu adanya MRV (measurement, reporting, and verifying) pelaksanaan komitmen

penanganan perubahan iklim, dan masalah kehutanan.

• Perlunya penerapan pola pembangunan yang ramah lingkungan.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca telah di sampaikan oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya pada tanggal 25 September 2009 dalam

pertemuan G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia

sedang menyusun rangkaian kebijakan yang dapat menurunkan emisi Indonesia sebesar 26% dari

skenario “business as usual” (BAU) pada tahun 2020. Presiden juga menjelaskan bahwa dengan

dukungan dana internasional Indonesia bahkan dapat menurunkan emisi sampai dengan sebesar

41% pada tahun 2020.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KOMITMEN NASIONAL MENYIKAPI KESEPAKATAN INTERNASIONAL TENTANG PERUBAHAN IKLIM20

Selanjutnya Presiden menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan terdiri dari peningkatan investasi

dalam energi terbarukan seperti pembangkit listrik dari tenaga panas bumi dan menurunkan emisi

dari deforestasi dan perubahan penggunaan lahan (land use). Selain itu Presiden menjelaskan

bahwa Indonesia sedang mengkaji kemungkinan menurunkan 1 miliar ton Co2 pada tahun 2050

dari skenario BAU, dan mengubah status hutan Indonesia dari penyumbang emisi bersih menjadi

penyerap emisi bersih pada tahun 2030

Gambar 5 . Skema Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan Tahun 2020 (Bappenas, 2012)

Gambar 6. GrafikPenguranganEmisiGasRumahKacasampaidenganTahun2020n(sumber:Bappenas,2012)

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KOMITMEN NASIONAL MENYIKAPI KESEPAKATAN INTERNASIONAL TENTANG PERUBAHAN IKLIM 21

Gambar 7. Proyeksi Emisi Bussiness As Usual dari sektor Kehutanan

Tabel 1. Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia sampai dengan Tahun 2020 (sumber: Perpres No. 61 Tahun 2011)

Walaupun telah disampaikan kesangggupan pengurangan emisi karbon sebesar 26% dari Bussiness

As Usual (BAU) sejak tahun 2009 dan meskipun serangkaian perangkat hukum telah diterbitkan,

belum ada hasil-hasil yang terukur dari pemerintah untuk melihat sampai seberapa jauh capaian yang

diperoleh sampai saat ini. Satu-satunya yang bisa diketahui adalah pengakuan prestasi penurunan

laju deforestasi selama lebih dari 10 tahun terakhir ini.

Badan Planologi Kehutanan (2008) menyebutkan bahwa angka deforestasi Indonesia dari tahun

2003-2006 sebesar 1,17 juta ha/tahun. Angka deforestasi 1,17 juta ha/tahun ini berasal dari kawasan

hutan sebesar 0,76 juta ha (64,8%) dan 0,41 juta ha/tahun (35,2%) dari luar kawasan hutan.

Sektor

Target Pengurangan Emisi (Gton CO2e)

Target 26% (dengan usaha sendiri)

Target 41% (dengan dukungan internasional)

Hutan dan Gambut 0,672 87,6% 1,039 87,4%

Pertanian 0,008 6,3% 0,011 6,6%

energi dan Transportasi 0,036 1,0% 0,056 0,9%

Industri 0,001 0,1% 0,005 0,4%

Pengelolaan Persampahan 0,048 5,0% 0,078 4,7%

Total 0,767 100,0% 1,189 100,0%

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KOMITMEN NASIONAL MENYIKAPI KESEPAKATAN INTERNASIONAL TENTANG PERUBAHAN IKLIM22

Sumber: Badan Planologi Kementerian Kehutanan (2008)

Gambar 8. Diagram angka deforestasi rata-rata tahun 2003-2006

Beberapa laporan terakhir menyebutkan bahwa laju deforestasi di Indonesia cenderung semakin

menurun. Santosa (2012) menyebutkan bahwa angka deforestasi Indonesia periode 2006-2009

sebesar 0,83 juta ha/tahun dan pada kurun waktu tahun 2009-2011 menurun menjadi 0,45 juta ha/

tahun. Sayangnya prestasi penurunan angka laju deforestasi ini tidak serta merta dapat diakui sebagai

angka pengurangan emisi GRK karena metodologi perhitungan dan sistem MRV yang digunakan

masih diperdebatkan oleh berbagai pihak.

Gambar 9. Laju Deforestasi Indonesia dari tahun 1990 – 2011 (Sumber: Santosa, 2012)

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KOMITMEN NASIONAL MENYIKAPI KESEPAKATAN INTERNASIONAL TENTANG PERUBAHAN IKLIM 23

Memperhatikan kondisi tersebut diatas maka salah satu wujud upaya dan komitmen Indonesia

dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan Kesepakatan Kopenhagen (Copenhagen Accord)

adalah ditandatanganinya letter of intent (LoI) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan

Norwegia tentang Kerjasama dalam rangka Penurunan emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan

Degradasi Hutan (ReDD) pada tanggal 26 Mei 2010. Ada tiga tahap kerja sama dalam kerangka

LoI tersebut (DNPI 2010) yaitu :

Tahap Persiapan (juli – Desember 2010)

• Penyusunan Strategi Nasional ReDD+

• Pembentukan Lembaga ReDD+

• Penetapan Lembaga Independen MRV

• Penetapan Instrumen Pembiayaan

• Penetapan Provinsi Percontohan

Tahap Transformasi (2011-2013)

• operasionalisasi instrumen pembiayaan

• MRV tier 2 dan kemungkinan meningkatkan ke tier 3

• Moratorium izin baru konversi hutan alam dan gambut

• Pengembangan database hutan yang terdegradasi untuk investasi

• Penegakan hukum illegal logging, timber trade dan pembentukan Satuan Tindak Kriminal

Kehutanan

• Penyelesaiankonfliklahan/masalahtenurial

Tahap Pembayaran Kontribusi (mulai 2014)

Mekanisme ReDD+ merupakan pengembangan dari mekanisme ReDD yang tidak hanya

berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas

yakni sustainable forest management (SFM), carbon stock enhancement, dan forest restoration &

rehabilitation.

KeRANGKA KeBIjAKAN DAN ACUAN NoRMATIF

PeMeRINTAH INDoNeSIA DaLaM MEwUJUDkaN

kOMITMEN NaSIONaL TErkaIT DENGaN PErUbahaN IkLIM

IV

Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah RI) telah menghasilkan beberapa peraturan dan

kebijakan mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa peraturan yang berkaitan

langsung dengan perubahan iklim antara lain adalah :

• Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi

Gas Rumah Kaca (RAN GRK)

• Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah

Kaca Nasional

• Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan

Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

• Permenhut No. P.68 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan

emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (ReDD).

• Permenhut No. P.30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan emisi dari Deforestasi &

Degradasi Hutan (ReDD)

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM26

• Permenhut No P.36 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan

dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan

Pembentukan Kelembagaan ReDD+

• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian

Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

• Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan

ReDD+

• Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 20/Menhut-II/2012 tentang

Penyelenggaraan Karbon Hutan

• Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Presiden

No 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions from

Deforestation and Forest Degradation (ReDD+)

Selain itu telah ditetapkan dokumen-dokumen terkait dengan perubahan iklim antara lain: Rencana

Aksi Nasional Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (RAN – GRK) dan Indonesia Climate Change

Sectoral Roadmap (ICCSR). RAN GRK adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang me-

ngatur usaha–usaha pengurangan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan substansi Rencana

Pembangunan jangka Panjang (RPjP) dan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPjM).

RAN-GRK merupakan acuan utama bagi aktor pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kota/

kabupaten dalam perencanaan, implementasi, monitor, dan evaluasi pengurangan emisi gas rumah

kaca. Proses legalisasi RAN GRK dibuat melalui Peraturan Presiden.

RAN GRK mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyusun rencana aksi pengurangan

emisi untuk tingkat provinsi, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi Daerah Pengura ngan

emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Substansi pada RAN-GRK merupakan dasar bagi setiap

provinsi dalam mengembangkan RAD-GRK sesuai dengan kemampuan serta keterkaitannya

terhadap kebijakan pembangunan masing–masing provinsi. Dengan demikian, RAD-GRK kemudian

akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Penyusunan RAD-GRK diharapkan merupakan

proses bottom-up yang menggambarkan bagaimana langkah yang akan ditempuh setiap provinsi

dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, sesuai dengan kapasitas masing–masing. Lebih lanjut,

setiap pemerintah provinsi perlu menghitung besar emisi gas rumah kaca masing–masing, target

pengurangan, dan jenis sektor yang akan dikurangi emisinya.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM

MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM 27

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang rencana aksi Nasional Penurunan Emisi Gas rumah kaca (raN Grk)

Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) berisi Dokumen Rencana

Kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan

emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.

Sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia menyikapi kesepakatan internasional menghadapi

perubahan iklim, target penurunan emisi Gas Rumah Kaca melalui usaha sendiri (26 %) dari Sektor

Kehutanan adalah sebesar 0,672 Giga Ton Co2e, sedangkan target skema penurunan emisi Gas

Rumah Kaca dengan dukungan internasional (41 %) dari Sektor Kehutanan adalah sebesar 1.039

Giga Ton Co2e (Perpres Nomor 61 Tahun 2011)

Kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan target penurunan emisi gas rumah kaca

dengan skema (26%) dan (41%) tersebut diatas adalah sebagai berikut :

• Penurunan emisi Gas Rumah Kaca, meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah

bencana, menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan masyarakat serta negara.

• Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa

• Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut yang sudah ada)

• Peningkatanproduktivitasdanefisiensiproduksipertanianpadalahangambutdenganemisi

serendah mungkin dan mengabsorpsi Co2 seoptimal mungkin.

• Strategi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 untuk pelaksanaan

Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) adalah sebagai berikut :

• Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK

• Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK

• Meningkatkan upaya pengamanan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan

Sustainable Forest Management (SFM)

• Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi, serta menstabilkan elevasi

muka air pada jaringan tata air rawa

• Mengoptimalisasikan sumber daya lahan dan air tanpa melakukan deforestasi

• Menerapkan teknologi pengelolaan lahan budidaya pertanian denga nemisi GRK serendah

mungkin dan mengabsorpsi Co2 seoptimal mungkin.

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM28

Tabel. 2. Rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK) sampai dengan tahun 2020 (PP nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)

NO rENCaNa akSI kEGIaTaN/SaSaraN PErIODE LOkaSI

INDIkaSI PENUrUNaN EMISI Grk(Juta Ton

CO2c)

PENaNGGUNG Jawab

1 Pembangunan Kesatuan Pen-gelolaan Hukum (KPH)

Terbentuknya KPH sebanyak 120 Unit

2010 -2014 Seluruh Provinsi 31,15 Kementerian Kehutanan

2 Perencanaan pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan

Terlaksananya pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan ALam/Restorasi ekosistem (IUPHHK-HA/Be) pada areal bekas tebangan (Logged over Area/LoA) seluas 2,5 juta ha

2010 -2014 12 Provinsi: jambi, Sumba, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut, Gorontalo dan Papua

22,94 Kementerian Kehutanan

Tercapainya peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan

2010 -2014 Seluruh Provinsi 1,38 Kementerian Kehutanan

3 Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan

Terlaksananya demonstration activity Reducing emission from Deforestation and Degradation (ReDD) di kawasan konservasi (hutan gambut) sebanyak 2 kegiatan

2010 -2014 2 Provinsi: jambi dan Kalteng

3,67 Kementerian Kehutanan

4 Pengukuhan kawasan hutan

Terlaksananya penataan Batas Kawasan Hutan (batas luar dan batas fungsi kawasan hutan) sepanjang 25.000 km

2010 -2014 Seluruh Provinsi 123,41 Kementerian Kehutanan

5 Peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut)

a. Terlaksananya peningkatan jaringan reklamasi rawa seluas 10.000 hab. Terlaksananya rehabilitasi jaringan reklamasi rawa seluas 450.000 hac. Terlaksananya operasi & pemeliharaan jaringan reklamasi rawa seluas 1,2 juta ha

2010 - 2014 23 Provinsi: NAD, Sumut, Riau, Sumbar, jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lam-pung, Banten, jabar, jateng, jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulsel dan Papua

5,23 Kementerian Pekerjaan Umum

6 Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berke-lanjutan

Penelitian dan pengembangan sumber daya lahan (termasuk lahan gambut) untuk pengembangan pengelolaan lahan pertanian seluas 325.000 ha

2011 - 2020 11 Provinsi: NAD, Sumut, Riau, jambi, Sumsel, Sumbar, Lam-pung, Kalbar, Kalsel, Kaltim dan Kalteng

103,98 Kementerian Pertanian

7 Pengembangan pengelolaan lahan pertanian di lahan gambut terlantar dan terdegradasi untuk mendukung sub-sektor perkebunan, peternakan dan bertikultura

Rehabilitasi, reklamasi dan realisasi lahan gambut terlantar, terdegradasi, pada areal pertanian, serta opti-malisasi lahan non-tanaman pangan seluas 250.000 ha

2011 - 2014 9 Provinsi: NAD, riau, jambi, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim dan Kalteng

100,75 Kementerian Pertanian

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM

MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM 29

8 Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan dan reklamasi hutan di DAS prioritas

Terlaksananya rehabiltasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha

2010 - 2014 Seluruh Provinsi 18,35 Kementerian Kehutanan

Terlaksananya rehabilitasi lahan pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha

2010 - 2014 Seluruh Provinsi kecuali DKI jakarta

71,71 Kementerian Kehutanan

Pembuatan hutan kota seluas 6.000 ha

2010 - 2014 Seluruh Provinsi kecuali DKI jakarta

0,22 Kementerian Kehutanan

Rehabiltasi hutan mangrove/hutan pantai seluas 40.000 ha

2010 - 2014 Seluruh Provinsi kecuali DIY

1,47 Kementerian Kehutanan

9 Pengembangan perhutanan sosial

Terfasilitasinya penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/Hutan Desa (HD) seluas 2.500.000 ha

2010 - 2014 25 Provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, jambi, Sumsel, Babel, Bengkulu, Lampung, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku dan Malut

91,75 Kementerian Kehutanan

Terfasilitasinya pembentukan kemitraan usaha dalam hutan rakyat seluas 250.000 ha

2010 - 2014 11 Provinsi: Riau, SUmsel, Banten, jabar, jateng, DIY, jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltim

9,18 Kementerian Kehutanan

10 Pengendalian kebakaran hutan

Tercapainya penurunan jumlah hotspot di pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi sebesar 20% setiap tahun dari rerata 2005 - 2009, dengan tingkat keberhasilan 67,20%

2010 - 2014 11 Provinsi: Sumut, Riau, Kepri, jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulsel dan Sulbar

21,77 Kementerian Kehutanan

11 Penyidikan dan pengamanan hutan

Terselesaikannya penanganan kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, penambangan ilegal dan kebakaran) minimal sebanyak 75%

2010 - 2014 10 Provinsi: Sumut, Riau, Kepri, jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Sulsel dan Sulbar

2,30 Kementerian Kehutanan

12 Pengembangan kawasan konser-vasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung

Meningkatnya pengelolaan ekosistem asensial sebagai penyangga kehidupan sebesar 10%

2010 - 2014 17 Provinsi: NAD Sumut, jambi, Babel, Sumbar, Riau, Sulteng, Kepulauan Seribu, ja-bar, jateng, jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Gorontalo dan Papua Barat

41,50 Kementerian Kehutanan

Terlaksananya penanganan perambahan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung pada 12 Provinsi prioritas

2010 - 2014 12 Provinsi: Sumut, Riau, jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng

49,77 Kementerian Kehutanan

13 Peningkatan usaha hutan tanaman

Terlaksananya pencadangan areal hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

2010 - 2014 26 Provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Riau, jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sultra, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Malut, Papua dan Papua Barat

110,10 Kementerian Kehutanan

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM30

Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca dikembangkan untuk mencapai target

nasional, target sektoral, acuan dan aksi prioritas untuk mitigasi perubahan iklim semua sektor yang

memproduksi emisi. RAN GRK berfungsi sebagai sebuah panduan kebijakan pemerintah pusat pada

tahun 2010-2020 dan sektor-sektor yang terkait untuk mengurangi emisi sebanyak 26% dengan

usaha sendiri dan 41% jika mendapat bantuan internasional.

rencana aksi Daerah Gas rumah kaca (raD Grk)

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan lebih rinci, RAN GRK menganjurkan perlunya untuk membuat

RAD GRK sebagai dokumen kerja yang menjadi dasar untuk pemerintah daerah, masyarakat dan

swasta untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas langsung dan tidak langsung yang bermaksud

untuk mengurangi emisi GRK pada kurun waktu 2010-2020 dengan mengacu kepada rencana

pembangunan daerah.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada pasal 2 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa RAN GRK adalah

dasar bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan sektor bisnis di dalam merencanakan,

melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi RAD GRK.

oleh karenanya RAD GRK pada sektor kehutanan seharusnya disusun dengan memuat substansi

rencana aksi mitigasi yang meliputi :

Gambar 10. Substansi dari RAD GRK

Secara detail substansi dari RAD GRK mengacu kepada substansi yang telah diamanatkan dalam

RAN GRK, dimana secara garis besar dapat dijelaskan dalam bagan berikut ini :

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM

MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM 31

SUBSTANSI RAD GRK

1. Sumber Potensi dan karakteris

Emisi GRK

2."BAU Baseline"

Penurunan Emisi GRK

3. Rencana Aksi M gasi

yang diusulkan

4. Skala Prioritas dari Rencana Aksi Mi gasi yang

diusulkan

5. Kelembagaan dan Pembiayaan

Gambar 11. Kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD GRK)

keterkaitan antara rPJP, rPJM, rENSTra dengan raN Grk dan raD Grk dan rEDD+

RencanaJangkaPanjangKementerianKehutanan(2006–2025)telahmengidentifikasibeberapa

strategi yang secara tidak langsung berkaitan dengan sumber emisi (kebakaran hutan, konservasi

hutan, dan manajemen hutan bakau). Setidaknya terdapat tiga strategi utama yang terkait dengan

hal tersebut:

1. SFM – Strategi Mitigasi Hutan,

2. ReDD – Strategi Mitigasi Hutan, dan

3. jenis tanaman – Strategi Mitigasi Hutan

Strategi tersebut didukung dengan beberapa program seperti program riset dan pengembangan

hutan, perencanaan makro hutan, stabilisasi area hutan, dan program manajemen pendukung dan

teknis. Lebih lanjut, terdapat pula dua peraturan menteri; yakni Peraturan Menteri Nomor 68/2008

me ngenai penyelenggaraan pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dan

Pe raturan Menteri Nomor 39/2009 mengenai tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan

degradasi hutan (ReDD). Beberapa peraturan terkait sektor kehutanan juga berasal dari Kementerian

Lingkungan Hidup.

Di dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, sektor kehutanan memiliki

potensi yang besar dalam upaya penurunan emisi GRK, diantaranya yaitu pengelolaan hutan yang

berkelanjutan dari hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung, serta pembatasan konversi

lahan hutan menjadi non-hutan dan degradasi kualitas hutan, pengelolaan hutan pada lahan gambut

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM32

dan pencegahan kebakaran hutan. Arah kebijakan untuk penurunan emisi GRK di bidang kehutanan

diarahkan untuk mensinergikan program-program bidang kehutanan seperti;

1. Mensinergikan kebijakan, perencanaan, dan program para pemangku kepentingan di bidang

kehutanan

2. Mempertajam kebijakan dan langkah-langkah pengurangan emisi karbon dari bidang kehutanan

yang secara efektif dapat menyelesaikan masalah penyebab deforestasi dan degradasi hutan.

3. Mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

4. Merevitalisasi ekosistem hutan yang terdegradasi dengan pelibatan masyarakat.

5. Menekan laju deforestasi dari berbagai gangguan seperti penebangan liar, kebakaran hutan,

konversi hutan untuk kepentingan non-hutan.

6. Mengembangkan hutan tanaman untuk pemenuhan permintaan hasil hutan kayu untuk

keperluan industri kehutanan.

Berikut ini adalah kerangka keterkaitan antara dokumen/kebijakan Nasional-Daerah dengan RAN-

RAD GRK.

Gambar 12. Kerangka Keterkaitan Dokumen/Kebijakan Nasional-Daerah dengan RAD GRK

Secara umum, Indonesia mengejar strategi ganda untuk upaya mitigasi pada sektor kehutanan, yang

mencerminkan dua fungsi utama hutan dalam konteks perubahan iklim, yaitu sebagai sumber karbon

dan penyerap karbon. Melindungi hutan dengan upaya-upaya reboisasi dan rehabilitasi hutan akan

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM

MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM 33

meningkatkan kapasitas hutan sebagai penyerap karbon, sedangkan deforestasi dan degradasi

hutan akan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Maka strategi mitigasi yang dirumuskan oleh sektor

kehutanan adalah sebagai berikut:

1. SFM – Strategi Mitigasi Hutan 1: Meningkatan stok karbon hutan dan menghindari emisi

terkait dengan degradasi dan deforestasi yang tidak terencana.

2. ReDD – Strategi Mitigasi Hutan 2: Mengurangi jumlah emisi melalui manajemen konversi lahan

hutan.

3. Perkebunan – Strategi Mitigasi Hutan 3: Meningkatkan kapasitas penyerapan karbon melalui

promosi perkebunan di lahan tutupan non hutan.

Dalam kebijakan saat ini banyak peran dari perkebunan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan

karbon. Tetapi sedikit yang terencana, di luar pengembangan KPHs, untuk memastikan bahwa pohon-

pohon yang terpelihara dengan baik dan tumbuh, atau untuk memantau secara akurat pertumbuhan

perkebunan dan penyerapan karbon. Pembangunan dan pembentukan KPH merupakan sarana

penting untuk menjaga keabadian dari penyerapan karbon di hutan dan karena itu harus dilihat

sebagai prasyarat penting untuk semua aktivitas mitigasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan

kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu strategis dalam pembangunan kehutanan ke depan.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional mengenai peningkatan konservasi

dan rehabilitasi sumber daya hutan, Kementerian Kehutanan memiliki visi yang tertuang di dalam

Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, yaitu “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan

Masyarakat yang Berkeadilan”. Guna mewujudkan visi tersebut ditetapkan beberapa misi Kementerian

Kehutanan, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan pada;

1. Pemantapan kawasan hutan.

2. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

3. Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.

4. Konservasi keanekaragaman hayati.

5. Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan.

6. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

7. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan.

8. Penguatan kelembagaan kehutanan.

Khusus kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan seperti Nomor 7 dalam

langkah-langkah strategis Kementerian Kehutanan sudah disusun kegiatan-kegiatan yang terkait

langsung dengan penurunan emisi GRK. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah:

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA KEBIJAKAN DAN ACUAN NORMATIF PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KOMITMEN NASIONAL TERKAIT DENGAN PERUBAHAN IKLIM34

• Penelitian Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim

• Pengendalian Kebakaran Hutan

• Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

• Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan

• Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi

• Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman

• Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri

Keterkaitan Sistem Perencanaan RAN GRK dan RAD GRK dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

ekonomi Nasional (RPjMN s/d DIPA) dan Sistem Perencanaan Pembangunan ekonomi Daerah

(RPjMD s/d DIPDA) dapat digambarkan melalui bagan alur sebagai berikut :

Gambar 13. RAN dan RAD GRK dalam Pembangunan Ekonomi.

raN Grk dan RAD GRK perlu dilaksanakan dalam kerangka institusi yang sesuai dan telah

ditetapkan sebelumnya. Kerangka institusi nasional yang berperan dalam mendukung pelaksanaan

RAN GRK telah ditetapkan dengan melibatkan beberapa komponen sebagai berikut:

Gambar 11. Para Pemangku Kepentingan RAN GRK dan RAD GRK

KeRANGKA INSITUSI PENDUkUNG PELakSaNaaN

raN DaN raD Grk

V

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA INSITUSI PENDUKUNG PELAKSANAAN RAN DAN RAD GRK36

Tabel 3. Kerangka Institusi Pendukung Pelaksanaan RAN GRK

Untuk memudahkan kegiatan MRV antar Kementerian dan lembaga teknis di daerah dan nasional,

Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) sudah membuat sistem koordinasi

untuk pelaksanaan Monitoring Reporting dan Verifying pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRk

sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Institusi Tugas / Peran

Kementerian Koordinator Perekonomian

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan RAN GRK dengan melibatkan para menteri dan gubernur yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

b. Melaporkan pelaksanaan RAN GRK yang terintegrasi kepada presiden paling sedikit satu tahun sekali.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas

a. Mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang RAN GRK yang terintegrasi

b. Melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian

c. Menyusun pedoman RAD GRK yang akan diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK.

Kementerian Lingkungan Hidup

a. Mengkoordinasikan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil inventarisasi GRK tersebut kepada Menteri Koordinator Perekonomian.

b. Menyusun pedoman dan metodologi MRV (Measurable ReportableVerifieable

Kementerian Dalam Negeri Memfasilitasi penyusunan RAD GRK bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA INSITUSI PENDUKUNG PELAKSANAAN RAN DAN RAD GRK 37

Gambar 14. Sistem Koordinasi pelaksanaan dan elaporan RAN/RAD GRK dan inventarisasi GRK (Bappenas, 2013)

Presiden

KemenkoPerekonomian Kemenko Kesra

Nat

com

Kemendagri BAPPENAS Kementrian/Lembaga

FocalPoin/DNPI

KLH Kemendagri

Tim KoordinasiPerubahan Iklim

SekretarianRAN-GRK

Provinsi

Kabupaten/Kota

SIGNCenter

UNFCCC

BUR

Garis Koordinasi & PelaporanSintesis RAN/RAD-GRK &Inventarisasi GRK

Garis Pelaporan InventarisasiGRK

Garis Pemantauan & EvaluasiInventarisasi GRK

Garis Pelaporan RAN/RAD-GRK

Garis Pemantauan & EvaluasiRAN/RAD-GRK

Garis Koordinasi PEPRAN-RAD-GRK &Inventarisasi GRK

Keterangan

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM KERANGKA INSITUSI PENDUKUNG PELAKSANAAN RAN DAN RAD GRK38

Untuk mekanisme dan alur kerja pelaksanaan RAN GRK dan RAD GRK dapat dijelaskan melalui

bagan sebagai berikut:

Gambar 15. Alur mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian RAN GRK dan RAD GRK (Bappenas, 2013)

Presiden

1) Nov mgg II2) Feb mgg II

1) Nov mgg II2) Feb mgg II

1) Okt mgg II2) Jan mgg II

1) Okt mgg II2) Jan mgg II

KemenkoPerekonomian Kemenko Kesra

BAPPENASKementrian/

Lembaga KLHKemendagri

Tim KoordinasiPerubahan Iklim

SekretarianRAN-GRK

Gubernur

BAPPEDA SKPD

Pelaporan RAN/RAD-GRK & Penurunan Emisi GRK

Pemantauan & EvaluasiRAN-GRK

Pelaporan RAN-GRK

Pemantauan & EvaluasiRAD-GRK

Pelaporan RAD-GRK

Laporan RAD-GRK

Laporan RAN-GRK

Laporan Penurunan emisi GRK

Keterangan:

Basah, Hernowo. 2012. Indonesia’s National Action Plan for Reducing GHG Emission. Dipresentasikan

pada International Meeting Forest-Based Climate Change Policies and Action Plans in

Indonesia. Bappenas.

Daryanto, Hadi. 2012. National Strategy for REDD+ in Indonesia. Dipresentasikan pada International

Meeting Forest-Based Climate Change Policies and Action Plans in Indonesia. Kementerian

Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan

Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Steni B. 2010. Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Copenhagen.

Perkumpulan HuMa.

Kuswandana Y, Prabowo H, Nurcahya BC. 2011. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Witoelar, R dan Soekadri, D. 2012. Indonesia’s Perspective On The Global Climate Change Mitigation:

Forestry Sector. DNPI. jakarta

Center for Forestry Research. 2010. Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim

dan REDD. CIFoR, Bogor, Indonesia.

Boer, R. 2012. Sustainable Forest Management in Relation to REDD+. Centre for Climate Risk and

OpportunityManagementinSoutheastAsiaandPacific, Bogor Agriculture University. Bogor.

Prasaja, H. 2010. COP 16 Cancun Langkah Mundur Indonesia dalam Perundingan Perubahan Iklim.

Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2012. Pengaruh Keputusan Doha Climate Gateway Terhadap

Pengembangan Pasar Karbon di Indonesia. Dewan Nasional Perubahan Iklim. Devisi

Mekanisme Perdagangan karbon. jakarta

DAFTAR PUSTaka

KEBIJAKAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM DAFTAR PUSTAKA40

Yasman I, Banowati L, Lasmini, dan Septiani Y. 2009. Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan

Dalam Isu Perubahan Iklim (Materi Dasar Untuk Peningkatan Pemahaman Bagi Masyarakat).

Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme. jakarta

Yasman I, Nurrochmat, DR, Septiani, Y, Lasmini 2013 (in press). Policy Paper : Peran Pengelolaan

Hutan Produksi Alam dalam Perubahan Iklim (REDD+, Pengelolaan Hutan Lestari, RIL-C).

The Nature Conservancy, Indonesia Terrestrial Program. jakarta.

The Nature ConservancyIndonesia Program

Graha Iskandarsyah Lt. 3Jl. Iskandarsyah Raya No. 66CKebayoran Baru, Jakarta 12160IndonesiaTel: +6221 7279 2043Fax: +6221 7279 2044

Nature.org/IndonesiaNature.or.id

@ID_Nature The Nature Conservancy in Indonesia Indonesia@tnc.org

Kemitraan responsible asia Forestry & Trade (RAFT) adalah program regional yang menyediakan layanan peningkatan kapasitas danberbagipengetahuankepadanegara-negaradiAsiaPasifikuntukmendukung upaya mereka dalam mempromosikan perdagangan produk kayu yang dipanen dan diproduksi secara bertanggung jawab.

RAFT didukung oleh Pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan dilaksanakan oleh The Nature Conservancy (TNC), Institute for Global environmental Strategies (IGeS), The Forest Trust (TFT), Tropical Forest Foundation (TFF), TRAFFIC – Wildlife Trade Monitoring Network, and WWF’s Global Forest & Trade Network (GFTN) WWF. Selain mitra utama ini, RAFT bekerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi Antar Pemerintah, dan lembaga pendidikan dari seluruh dunia.

RAFT menargetkan 6 negara, yaitu Cina, Indonesia, Laos, Myanmar, Papua Nugini dan Vietnam dimana negara lainnya diluar ke-6 negara ini terlibat melalui dialog regional dan pertukaran pengetahuan.

www.responsibleasia.org